BUPATI SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. GELIAT SAMPANG MANDIRI MELALUI PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PT. SAMPANG SARANA SHOREBASE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang
: a. bahwa PT. Geliat Sampang Mandiri merupakan perseroan milik Pemerintah Kabupaten Sampang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan
sebagaimana Kabupaten
telah
diubah
Sampang
ditindaklanjuti
PT.
dengan
Nomor Akta
Geliat
Sampang
Mandiri
dengan
Peraturan
Daerah
2
tentang
Tahun
2010,
Pendirian
yang
Perseroan
Terbatas (PT) Geliat Sampang Mandiri yang dibuat oleh Notaris Djunaidi Gunawan, S.H. Nomor 15 tanggal 21 Agustus 2008 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-85083.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 12 November 2008; b. bahwa PT. Sampang Sarana Shorebase merupakan perseroan milik
Pemerintah
Kabupaten
Sampang
yang
didirikan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Sampang Sarana dengan
Akta
Shorebase,
yang
Pendirian Perseroan Terbatas
ditindaklanjuti PT. Sampang
Sarana Shorebase, yang dibuat oleh Notaris Rudy Effendi, S.H, Nomor 14 Tanggal 09 Februari 2006 yang disahkan dengan
-2Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 67133.AH.01.01. Tahun 2008, Tanggal 22 September 2008; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan PT. Geliat Sampang Mandiri, bahwa PT. Sampang Sarana Shorebase merupakan anak perusahaan PT. Geliat Sampang Mandiri; d. bahwa agar peran dan fungsi PT. Geliat Sampang Mandiri sebagai salah satu perusahaan induk (holding Company) dapat lebih ditingkatkan, maka pemerintah kabupaten Sampang harus
menjadi
diperlukan
pemegang
usaha-usaha
saham
pengendali,
untuk
untuk
meningkatkan
itu
sumber
pendapatan asli Daerah dengan usaha Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Geliat Sampang Mandiri, sekaligus dengan
memperhatikan
hasil
audit
Badan
Pemeriksa
Keuangan; e. bahwa berdasarkan RUPS Luar Biasa
PT. Sampang Sarana
Shorebase tanggal 14 Oktober 2011 dengan acara rapat Persetujuan Hibah Saham dan telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 8, tanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat oleh Hetty Roosmilawati, SH.,M.Kn. Notaris Kabupaten Subang; f.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta
ditetapkan
dengan
peraturan daerah; g. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Geliat Sampang Mandiri Melalui Pengalihan Penyertaan Modal Dari PT. Sampang Sarana Shorebase; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
-32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang
Nomor
PemerintahanDaerah Nomor125,
telah
Tahun
(Lembaran
Tambahan
sebagaimana
32
Negara
Lembaran diubah
Negara
beberapa
2004
tentang
Tahun
2004
Nomor 4437) kali,
terakhir
denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2006
tentang
Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Peraturan.....
-410. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran
Negara
Tahun
2011
Nomor
124,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5621); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk
Perseroan
Terbatas
Sampang
Sarana
Shorebase
(PT.SSS) (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 18 Seri :E ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 8); sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2010; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2010 Pada Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri (PT. GSM) (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 12);
-5Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. GELIAT SAMPANG MANDIRI MELALUI PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PT. SAMPANG SARANA SHOREBASE BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.
Bupati adalah Bupati Sampang.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5.
Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6.
Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7.
Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan
8.
Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
-69.
Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah. 11. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 12. Perseroan Terbatas Geliat Sampang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. GSM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah sebagai
perusahaan
induk
(holding
company),
yang
pembentukannya
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan PT. Geliat Sampang Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2010, yang ditindaklanjuti dengan Akta tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Geliat Sampang Mandiri yang dibuat oleh Notaris Djunaidi Gunawan, S.H. Nomor 15 tanggal 21 Agustus 2008 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-85083.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 12 November 2008, 13. Perseroan Terbatas Sampang Sarana Shorebase yang selanjutnya disebut PT.SSS, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah sebagai anak perusahaan dari PT. GSM, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Sampang Sarana Shorebase, yang ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sampang Sarana Shorebase, yang dibuat oleh Notaris Rudy Effendi, S.H, Nomor 14 Tanggal 09 Februari 2006 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 67133.AH.01.01. Tahun 2008, Tanggal 22 September 2008; 14. Rapat.....
-714. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar. 15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 16. Perjanjian penyertaan modal adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyertaan modal antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. GSM dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perseroan yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e. peningkatan
kesejahteraan
pemerintah daerah.
masyarakat
sebagai
akibat
dari
investasi
-8Pasal 3 Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. meningkatkan pendapatan daerah; dan c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAB III SUMBER DAN PERMODALAN Pasal 4 (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang yang disetor pada PT.GSM tahun 2012 bersumber dari pengalihan penyertaan modal dari PT.SSS. (2) Proses pengalihan
penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang yang disetor pada PT.GSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus PT. GSM dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pasal 5 Jumlah penyertaan modal daerah kepada PT. GSMdapat dirinci sebagai berikut : a. Akumulasi penyertaan modal daerah pada PT. GSM sampai dengan Tahun 2011 yang telah disetor sejumlah Rp. 2.190.000.000,- (dua milyard seratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari : 1) modal awal yang disetor sebesar Rp 990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah); 2) penambahan penyertaan modal sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyard dua ratus juta rupiah) b. Penyertaan modal daerah pada PT. GSM tahun 2012, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) sebesar Rp 1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah). Pasal 6.....
-9Pasal 6 (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b adalah penyertaan modal daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yangdianggarkan dalam APBD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV HASIL USAHA Pasal 7 (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba bersih usaha berdasarkan hasil audit akuntan publik atau akuntan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perseroan, disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan dimasukan dalam APBD tahun berikutnya. (3) Tata cara pembagian hasil usaha/laba diatur dalam perjanjian penyertaan modal yang ditetapkan pada RUPS. (4) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PT.GSM kepada Bupati. BAB V PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 PT. GSM, sebagai induk perusahaan dikelola secara profesional dan proporsional sehingga
dapat
memberikan
manfaat
yang
sebesar-besarnya
baik
kepada
pemerintah Daerah, perseroan dan masyarakat. Pasal 9.....
- 10 Pasal 9 Pengelolaan dan pertanggungjawaban antara PT. SSS dan anak perusahaan lainnya dengan PT. GSM selaku induk perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Pasal 10 (1) Penyertaan modal yang disetor dan dikelola oleh anak perusahaan yang bersumber dari PT. GSM menjadi tanggungjawab masing-masing pengurus anak perusahaan yang bersangkutan (2) Laporan pertangungjawaban pengelolaan modal yang disetor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pengelolaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 (1) PT. GSM, selaku induk perusahaan wajib membuat dan menyampaikan laporan perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati yang pelaksanaannya berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) PT. SSS dan anak perusahaan lainnya, wajib memberikan laporan pengelolaan penyertaan modal kepada PT. GSM, selaku induk perusahaan. (3) Laporan
pengelolaan
penyertaan
modal
daerah
dari
anak
perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan triwulan, laporan semester dan khusus untuk laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati.
BAB VI.....
- 11 BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Bupati
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan
penyertaan modal daerah; (2) Pengelolaan penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan
anggaran
dan
pertanggungjawaban; d. divestasi; dan e. pengawasan. (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dapat menunjuk pejabat yang berwenang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 13 (1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian. (3) Hasil
pelaksanaan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
dilaporkan kepada Bupati
BAB VII.....
- 12 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal
: 27 MEI 2013
BUPATI SAMPANG,
A.FANNAN HASIB Diundangkan di
: Sampang
Pada tanggal
: 12 Juli 2013
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610114 198603 1 008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013 NOMOR : 9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. GELIAT SAMPANG MANDIRI MELALUI PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PT. SAMPANG SARANA SHOREBASE I. UMUM Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana Penyertaan Modal Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 75 dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
disebutkan
bahwa
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Daerah
dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sampang pada PT. Geliat Sampang Mandiri yang merupakan Induk Perusahaan dari PT. Sampang Sarana Shorebase.
-2II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
-3Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
