-1-
BUPATI SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :
2
TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang
: bahwa
sehubungan
dengan
adanya
penyesuaian
terhadap
beberapa aturan pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan dengan diberlakukannya Kartu Tanda Penduduk secara elektronik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang. Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3.Undang-Undang…..
-23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik
Nomor Republik
Indonesia
Tahun
12
Tahun
Indonesia 2006
2006
tentang
(Lembaran
Nomor
63,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor
124,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4674); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan.....
-311. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Pelaksanaan Undang Undang Administrasi
37
Tahun
2007
tentang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Kependudukan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376). 12. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
2007
Antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan
(Lembaran
Negara
Tahun 2004 Nomor 119); 14. Peraturan
Presiden
Nomor
1
Tahun
2007
tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yan diterbitkan oleh Negara Lain; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22.Peraturan…..
-422. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SAMPANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
21
TAHUN
2008
TENTANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 21), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan angka 26 huruf (a) sampai dengan angka 26 huruf (g) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 26a. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 26b. Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang; 26c.Sidik Jari.....
-526c. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk
kepentingan
kelengkapan
data
penduduk
dalam
database
kependudukan; 26d. Personalisasi
adalah
pencetakan
dokumen
KTP
Elektronik
dengan
memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan dan tandatangan penduduk; 26e. Iris
adalah
selaput
bola
mata
yang
ada
dibelakang kornea mata,
membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus; 26f.
Verifikasi
adalah
proses
pemeriksaan
kebenaran data dan identitas
seseorang; 26g. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadaman sidik jari 1 : N dipusat data Kementrian Dalam Negeri. 2. Pasal 13 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (7) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama, Tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, dan rekaman 10 (sepuluh) sidik jari yang tersimpan dalam KTP elektronik yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. 3. Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Instansi
Pelaksana
wajib
menyelenggarakan
pendaftaran
pindah
keluar
penduduk daerah yang bertransmigrasi. 4. BAB VIII…..
-64. BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIII PEMBATALAN DAN PEMBETULAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL 5. Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 (1) Pembetulan KTP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c
hanya dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang akan menjadi subjek KTP; (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana. 6. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 57A dan Pasal 57B, dan Pasal 57C berbunyi sebagai berikut: Pasal 57A (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pasal 57B (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
-7(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Pasal 57C Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan
pengadilan
yang
memutus
pembatalan
akta,
salinan
putusan
pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh Pemohon atau Pengadilan. 7. Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 (1) Setiap orang dan Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila
melampaui
batas
waktu
pelaporan
Peristiwa
Kependudukan
meliputi: a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); b. pindah
ke
luar
negeri
bagi
Penduduk
Warga
Negara
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); e. perubahan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; f.
perubahan data dalam KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ). 8. Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
-8Pasal 68 (1) Setiap orang dan atau Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: a. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); b. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); c. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (3); d. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); e. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (3); f.
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1); i.
perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
j.
perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); atau
k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 25.000,. (dua puluh lima ribu rupiah). (3) Setiap Penduduk
dikenai
sanksi
administratif
berupa
denda
apabila
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa kelahiran yang meliputi: a. kelahiran melebihi 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai denda administratrif yaitu: 1. untuk penduduk Kabupaten Sampang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2. untuk penduduk luar Sampang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 3. untuk orang asing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). b. kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan empat tahun pada saat
peraturan
daerah
ini
belum
diundangkan
dikenai
denda
administrative sebagai berikut : 1. penduduk Kabupaten Sampang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) 2. penduduk luar Kabupaten Sampang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
-93. orang asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ); c. kelahiran lebih dari 4 (empat) tahun pada saat Peraturan Daerah ini belum diundangkan dikenai denda administratif sebagai berikut : 1. penduduk Kabupaten Sampang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 2. penduduk luar Kabupaten Sampang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 3. orang asing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); d. kelahiran lebih dari satu tahun sampai dengan empat tahun pada saat peraturan daerah ini telah diundangkan dikenai denda administratif sebagai berikut : 1. penduduk Kabupaten Sampang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 2. penduduk luar Kabupaten Sampang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 3. orang asing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); e. kelahiran lebih dari 4 (empat) tahun pada saat peraturan daerah ini telah diundangkan dikenai denda administratif sebagai berikut : 1. penduduk Kabupaten Sampang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 2. untuk penduduk luar Kabupaten Sampang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3. untuk orang asing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ). (4) Setiap orang dan/atau penduduk yang bepergian di wilayah Kabupaten Sampang tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa denda sebanyak Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah). (5) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). 9. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 73 dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
BAB XVI.....
- 10 BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73 (1)
Dihapus
(2)
Dihapus Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 2 JULI 2012 BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
- 11 Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 27 Agustus
2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Ir. TONTOWI, MM, MBA Pembina Utama Muda NIP. 19570217 198503 1 006
Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 2
Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG Kepala Bagian Hukum ttd. JUWAINI, SH, Pembina NIP 19670408 199602 1 001
-1PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :
2 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. UMUM Dalam penyelenggaraan Administrasi kependudukan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam upaya meningkatkan akurasi data kependudukan, Pemerintah perlu memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk serta penerapan KTP berbasis NIK nasional atau elektronik (e-KTP). Bahwa ketentuan Administrasi Kependudukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang
Nomor
21
Tahun
2008
tentang
Administrasi
Kependudukan perlu diadakan perubahan yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 1 1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas. 4. Cukup jelas.
5.Pasal 57.....
-25. Pasal 57 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 6. Pasal 57A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 57B Ayat (1) Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 57C Cukup jelas. 7. Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)…..
-3Ayat (2) Cukup jelas. 8. Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. 9. Pasal 73 dihapus.
Pasal II Cukup jelas.
