BUPATI SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 2 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011 PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG (PT. BPR BASS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a bahwa
untuk
meningkatkan
pertumbuhan
dan
perkembangan
perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah dengan usaha Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang (PT. BPR BASS); b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang (PT. BPR BASS) dalam mendorong perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat; c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dipandang perlu diatur Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang (PT. BPR BASS) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
-2-
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang .....
-3-
9. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
-4-
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 19. Peraturan
Presiden
Pengesahan,
Nomor
Pengundangan
1
dan
Tahun
2007
Penyebarluasan
tentang Peraturan
Perundang-undangan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Bakti Artha Sejahtera Sampang 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 12); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : .....
-5MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN PENAMBAHAN KABUPATEN
DAERAH
KABUPATEN
PENYERTAAN SAMPANG
PERSEROAN TERBATAS
MODAL
TAHUN BANK
SAMPANG DAERAH
ANGGARAN
TENTANG PEMERINTAH 2011
PADA
PERKREDITAN RAKYAT BAKTI
ARTHA SEJAHTERA SAMPANG (PT. BPR BASS). BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 3. Bupati adalah Bupati Sampang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. 5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang yang selanjutnya disebut PT. BPR BASS adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Sampang yang bergerak dibidang perbankan, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik terwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. 7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. 8. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. 9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan penyertaan modal daerah. 10. Laba Perusahaan adalah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.
-6-
BAB II TUJUAN Pasal 2
(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BASS bertujuan untuk memperkuat
struktur
permodalan
dalam
rangka
meningkatkan
pertumbuhan
perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BASS dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 3
(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BASS dilaksanakan dengan cara pengalokasian berupa uang senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang merupakan tambahan dari penyertaan modal sebelumnya sebesar Rp.9.900.000.000,(sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) sehinggga menjadi Rp.12.900.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah). (2) Untuk mendapatkan dana penyertaan modal, PT. BPR BASS harus mengajukan permohonan tambahan penyertaan modal kepada Bupati dengan menyertakan rencana program penggunaan dan hasil yang akan dicapai serta menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi tahun sebelumnya. (3) Dana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mejalankan kegiatan usaha PT. BPR BASS. (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. (5) Pelaksanaan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 4
Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penambahan Penyertaan Modal Daerah.
Pasal 5 .....
-7-
Pasal 5
Kekayaan daerah yang tertanam di PT. BPR BASS merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6
(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BASS. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Dewan Komisaris PT. BPR BASS. (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
BAB V HASIL USAHA
Pasal 7
(1) Laba usaha diperhitungkan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember tahun berjalan. (2) Pembagian laba usaha dalam bentuk deviden ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah mendapat rekomendasi Bank Indonesia. (3) RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku. (4) Bupati merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam RUPS.
Pasal 8 .....
-8Pasal 8 (1) Untuk menetapkan pembagian laba usaha dalam bentuk deviden, didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Laba usaha yang dibagikan dalam bentuk deviden dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BASS menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang tahun berikutnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 3
M e i
2011
BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
Diundangkan di : .....
-9-
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 28
Juni
2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620323 198903 1 014 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 2
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011 PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BAKTI ARTHA SEJAHTERA SAMPANG (PT. BPR BASS)
I. UMUM
Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dimana Penyertaan Modal Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Daerah berkenaan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2011 Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bakti Artha Sejahtera Sampang (PT. BPR BASS) yang merupakan kegiatan yang strategis bagi pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta terciptanya lapangan kerja.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 Cukup jelas.
