BUPATI SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG,

BUPATI SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG,

Menimbang

: a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 .....

-2-

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 13. Undang-Undang .....

-3-

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

-4-

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.

4. Dewan .....

-5-

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang. 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. 8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sampang. 9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

18. Reklame .....

-6-

18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 19. Penyelenggara

Reklame

adalah

Badan

atau

orang

pribadi

yang

melakukan

penyelenggaraan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 20. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. 21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga

beli

reklame/ongkos

bahan perakitan

reklame,

konstruksi,

pemancaran,

instalasi

peragaan,

listrik/harga

penayangan,

beli

bahan

pengecatan,

pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang diijinkan. 22. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. 23. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 25. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara. 26. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 28. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 30. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 31. Burung .....

-7-

31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 32. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang burung walet dihabitat alami dan diluar habitat alami. 33. Habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, meliputi : kawasan hutan negara, kawasan konservasi, goa alam, tempat yang tidak menjadi hak milik orang pribadi dan/atau Badan. 34. Di luar habitat alami adalah lingkungan tempat burung wallet bersarang diluar habitat alami, yaitu pada bangunan (rumah/gedung) tertentu. 35. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 36. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. 37. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 38. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 39. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 40. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 41. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan. 42. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 43. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

-845. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 46. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau serta pengawasan penyetorannya. 48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 50. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 56. Surat .....

-9-

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 57. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 60. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 61. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 63. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II .....

- 10 -

BAB II JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak dalam Peraturah Daerah ini meliputi : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, sewa ruangan/aula dan kolam renang;

- 11 -

b. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, spa, sauna, massage, restoran, cafe, yang disediakan atau dikelola hotel. (4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. jasa tempat tinggal asrama yang diselengarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 8 Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- 12 -

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

(1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Saat Terutang Pajak Hotel terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB IV PAJAK RESTORAN


Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 11

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. restoran, rumah makan, depot, pujasera, warung, kantin, bakery, bar, kafetaria; b. jasa boga dan/atau katering; c. pedagang kaki lima. (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai omzet penjualan makanan dan/atau minuman yang tidak melebihi sebesar Rp.3.000.000,00/bulan.

Pasal 12

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

- 13 -

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif Dan Tatacara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.


Pasal 16

(1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Saat Terutang Pajak Restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB V PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pajak Pasal 17 Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

- 14 Pasal 18

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olah raga. (3) Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan hiburan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 19

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan, Tarif Dan Tatacara Penghitungan Pajak

Pasal 20

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 21 .....

- 15 -

Pasal 21

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan 60 % (enam puluh persen). (3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 22

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pajak

Pasal 23

(1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Masa Pajak Hiburan yang bersifat insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan. (3) Saat Terutang Pajak Hiburan terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB VI PAJAK REKLAME


Pasal 24

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

- 16 -

Pasal 25

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. reklame papan/billboard/videotron/megatron, dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah : a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang ukuran luas reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; e. reklame yang memuat nama lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan f. reklame yang dilakukan dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan dan PEMILU yang tidak menggunakan merk, label atau atribut yang menjadi sponsor dari kegiatan dimaksud. Pasal 26 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

- 17 -

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.


Pasal 27

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

(1) Cara penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) ditetapkan dengan menghitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan. (2) Hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Bagian .....

- 18 -


Pasal 31

(1) Masa Pajak Reklame sebagai berikut : a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; b. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan. (2) Saat Terutang Pajak Reklame terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN


Pasal 32

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 33

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. (3) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN. (4) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;

- 19 -

b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tidak lebih dari 25 KVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis yang memberikan rekomendasi ijin penyediaan tenaga listrik; dan d. penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat-tempat ibadah.

Pasal 34

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Tatacara Penghitungan Pajak

Pasal 35

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Sampang.

Pasal 36

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain : 1. golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen); 2. selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam : a) golongan rumah tangga sebesar 6 % (enam persen);

- 20 -

b) golongan selain rumah tangga sebesar 6 % (enam persen). b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 37

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.


Pasal 38

(1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Saat Terutang Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat digunakan listrik atau sejak disampaikan SPTPD bagi pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


Pasal 39

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pasal 40 .....

- 21 -

Pasal 40

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : a.

asbes;

b.

batu tulis;

c.

batu setengah permata;

d.

batu kapur;

e.

batu apung;

f.

batu permata;

g.

bentonit;

h.

dolomit;

i.

feldspar;

j.

garam batu (halite);

k.

grafit;

l.

granit/andesit;

m.

gips;

n.

kalsit;

o.

kaolin;

p.

leusit;

q.

magnesit;

r.

mika;

s.

marmer;

t.

nitrat;

u.

opsidien;

v.

oker;

w.

pasir dan kerikil;

x.

pasir kuarsa;

y.

perlit;

z.

phospat;

aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc.

tanah diatome;

dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff.

tras;

- 22 -

gg. yarosif; hh. zeolit; ii.

basal;

jj.

trakkit.

(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 41

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Sampang. (4) Nilai pasar hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahunnya untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 43 .....

- 23 -

Pasal 43

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 44

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.


Pasal 45

(1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Saat Terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB IX PAJAK PARKIR


Pasal 46

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 47 .....

- 24 -

Pasal 47

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (2) Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tempat parkir di areal pertokoan; b. tempat parkir di areal perkantoran; c. tempat parkir di areal hotel; d. tempat parkir di areal restoran, rumah makan, depot, warung; e. tempat parkir di areal penyelenggaraan hiburan. f. tempat penitipan kendaraan bermotor. (3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir di tempat-tempat ibadah.

Pasal 48

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.


Pasal 49

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

- 25 -

Pasal 50

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.


Pasal 52

(1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Saat Terutang Pajak Parkir terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau Badan yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB X PAJAK AIR TANAH


Pasal 53

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 54 .....

- 26 -

Pasal 54

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah : a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b. pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 55

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.


Pasal 56

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat

kerusakan

lingkungan

yang

diakibatkan

oleh

pengambilan

dan/atau

pemanfaatan air. (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 57 .....

- 27 -

Pasal 57

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.


Pasal 59

(1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Saat Terutang Pajak Air Tanah terjadi pada saat

dilakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 60

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 61

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengambilan untuk tujuan penelitian dan pengembangan.

- 28 -

Pasal 62

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 63

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 64

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.


Pasal 66

(1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender. (2) Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB XII .....

- 29 -

BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN


Pasal 67

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 68

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang : a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan .....

- 30 -

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 69

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Tatacara Penghitungan Pajak

Pasal 70

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 71 .....

- 31 -

Pasal 71

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun; b. untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen ) per tahun.

Pasal 72

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4).

Pasal 73

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.


Pasal 74

(1) Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun berkenaan. (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau sejak diterbitkan SKPD.

Pasal 75

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP .....

- 32 -

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak Objek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 76

(1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah atau Pejabat menerbitkan SPPT. (2) Kepala Daerah atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


Pasal 77

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas setiap pelayanan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 78

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemindahan hak karena : 1) jual beli; 2)

tukar menukar;

- 33 -

3)

hibah;

4)

hibah wasiat;

5)

waris;

6)

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7)

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8)

penunjukan pembeli dalam lelang;

9)

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) hadiah. b. pemberian hak baru karena : 1)

kelanjutan pelepasan hak; atau

2)

di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh : a. negara

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

dan/atau

untuk

pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum; b. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; c. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan d. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 79

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

- 34 -


Pasal 80

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal : a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam peseroan atau Badan Hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara. (6) Surat .....

- 35 (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 81

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 82

(1) Besaran pokok Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) dan ayat (8). (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80 ayat (7) dan

ayat (8).

Pasal 83

(1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk : a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- 36 -

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; f.

pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i.

pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j.

pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; l.

peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 85 .....

- 37 -

Pasal 85

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah atau Pejabat paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 86 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 87 Pajak Daerah yang terutang adalah dipungut di wilayah daerah. BAB XV PENDAFTARAN, PENGUKUHAN DAN PENDATAAN Pasal 88 (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak Daerah kecuali Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.

- 38 (2) Pendataan Wajib Pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPTPD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 89

(1) Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 90

(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan. (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah : a. Pajak Air Tanah; b. Pajak Reklame; c. Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan. (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Parkir; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- 39 -

(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa karcis dan nota perhitungan. (6) Tata cara penetapan Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. (8) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak. (10)Bentuk, isi, tatacara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 91

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal : 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- 40 -

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 92 (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (3) Setiap Wajib Pajak membayar pajak terhutang dengan menggunakan SSPD. (4) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (5) SSPD wajib disampaikan kepada instansi/pejabat yang berwenang. (6) Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD. (7) Bukti pembayaran Pajak adalah SSPD yang telah mendapatkan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 93

(1) Kepala Daerah atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika : a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- 41 -

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 94

(1) Kepala Daerah atau Pejabat menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang yang bersifat insidentil ditetapkan paling lama sesuai dengan masa pajak diselenggarakan. (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (4) Kepala Daerah atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 95 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- 42 (2) Penagihan Pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasal 96 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu : a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 97

(1) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- 43 -

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 98

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 99

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Bagian Kelima .....

- 44 -

Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 100

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah atau Pejabat dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Kepala Daerah atau Pejabat dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah .

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 101

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurangkurangnya : a. nama dan alamat wajib pajak;

- 45 -

b. masa pajak; c. besarnya klelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas. (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (2), dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pembayaran pajak dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib

Pajak

mempunyai

utang

lainnya,

kelebihan

pembayaran

pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII KEDALUWARSA

Pasal 102

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau; b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- 46 (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 103

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 104

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 105

(1) Kepala

Daerah

berwenang

melakukan

pemeriksaan

untuk

menguji

kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; b. memberikan .....

- 47 -

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 106

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 108 .....

- 48 -

Pasal 108

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 109

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang

perpajakan Daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbutaan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak

pidana dibidang perpajakan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- 49 -

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 112

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan tentang tarif Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah berikut ini : a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; c. Peraturan .....

- 50 -

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran; d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame; f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan; g. Peraturan

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penggunaan

Tanah Negara Bagi Usaha Pertambangan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 24

J u n i

BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 1 J u l i

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620323 198903 1 014 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 4

2011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR :

4 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk menunjang pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari Pajak Daerah. Sebagaimana tersebut diatas perlu ditingkatkan kemandiriannya guna terwujudnya pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis Pembangunan. Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis Pajak melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal pokok yang diatur sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi nama, objek, besar dan cara pengukuran tarif serta cara pemungutannya. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

-2-

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 54 ayat (1) Cukup jelas. Pasal 54 ayat (2) huruf a Pengecualian

objek

pajak

atas

pengambilan

dan/atau

pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah adalah dimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan, tidak dikomersilkan. Pengecualian

objek

pajak

atas

pengambilan

dan/atau

pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan pertanian dan perikanan rakyat adalah dimaksudkan untuk usaha pertanian dan perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha pertanian dan perikanan yang dilakukan oleh Badan. Pasal 54 ayat (2) huruf b Cukup jelas.

Pasal 55 sampai dengan 90 Cukup jelas. Pasal 91 ayat (1) huruf a angka 1) Cukup jelas. Pasal 91 ayat (1) huruf a angka 2) Ketentuan ini tidak berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pasal 91 ayat (1) huruf a angka 3) Cukup jelas. Pasal 91 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c Cukup jelas. Pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Cukup jelas. Pasal 91 ayat (5) Ketentuan ini tidak berlaku untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

-3-

Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Cukup jelas. Pasal 93 ayat (3) Ketentuan ini tidak berlaku untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pasal 94 ayat (1) Ketentuan ini tidak berlaku untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pasal 94 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 95 sampai dengan 113 Cukup jelas.

144 1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 1.1 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO. JENIS PELAYANAN 1 2 I TARIF PUSKESMAS DAN JARINGANNYA A. PELAYANAN RAWAT JALAN 1 Pemeriksaan kesehatan Umum (Karcis) 2 Pelayanan Konsultasi Spesialis Rawat Jalan 3 Pelayanan Konsultasi Gizi 4 Pelayanan Konsultasi Sanitasi 5 Pelayanan Konsultasi KIA & KB (Sp. Kandungan) 6 Pelayanan Konsultasi KIA & KB oleh Dokter 7 Pelayanan Rekam Medik & Kartu Pasien B. PELAYANAN RAWAT DARURAT 1 Pemeriksaan Kesehatan Umum (Karcis) 2 a. Konsultasi dokter spesialis (on site) b. Konsultasi dokter spesialis (on call) c. Konsultasi Dokter UGD Administrasi rekam medis khusus pasien baru 4 5 Observasi Pasien Gawat Darurat (< 6 jam) C. TINDAKAN MEDIK 1 Tindakan medik ringan I a. Injeksi b. Pemakaian oksigen per liter/jam c. Suction per hari d Luka bakar ringan < 5% f Perawatan luka (debridement luka) g Tindik daun telinga h Pemasangan bidai di luar biaya bidai 2 Tindakan medik ringan II a. Inciisi abces b. Pengambilan benda asing c. Nekrotomi d. Minor surgery ringan e. Pemasangan infus f. Resusitasi g. Luka bakar 5 - 10% h. Gigitan binatang i. Ekstraksi kuku j. Pemasangan Kateter (di luar biaya kateter) k. Pemasangan mag slang melalui hidung (di luar biaya mag slang) l. Jahit luka s/d 5 jahitan m. Resusitasi per tindakan 3 Tindakan medik sedang I a. Pemeriksaan pap smear b. Jahit telinga dawir c. Nebuliser per kali e. Luka bakar > 10% 4 Tindakan medik sedang II a. Jahitan > 10 jahitan b. Pengambilan benda asing pada mata, hidung, dan telinga c Pemasangan IUD (di luar biaya IUD) d Pencabutan IUD

JASA SARANA JASA LAYANAN (Rp.) (Rp.) 3 4

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2,000 2,000 1,200 1,200 2,000 1,200 1,000

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

TARIF

KET

5

6

Rp Rp Rp Rp Rp

3,000 8,000 4,800 4,800 8,000 4,800 1,000


5,000 Gratis 10,000 6,000 6,000 10,000 6,000 2,000 Pasien Baru

3,000 8,000 4,000 2,000 1,000 10,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,000 32,000 16,000 8,000 1,000 15,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8,000 40,000 20,000 10,000 2,000 25,000


3,000 9,000 6,000 5,000 6,000 6,000 6,000


2,000 1,000 4,000 5,000 4,000 4,000 4,000


5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

7,500 7,500 10,500 6,000 9,000 6,000 7,500 9,000 7,500 3,000 3,000


7,500 7,500 4,500 9,000 6,000 9,000 7,500 6,000 7,500 12,000 12,000


15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Rp Rp

10,000 Rp 7,500 Rp

10,000 Rp 17,500 Rp

20,000 25,000

Rp Rp Rp Rp

15,000 12,500 12,500 15,000

10,000 12,500 12,500 15,000

Rp Rp Rp Rp

25,000 25,000 25,000 30,000

Rp Rp

20,000 Rp 20,000 Rp

20,000 Rp 20,000 Rp

40,000 40,000

Rp Rp

15,000 Rp 12,500 Rp

35,000 Rp 37,500 Rp

50,000 50,000

Rp Rp Rp Rp

NO. 1 e f g h i.

145 JASA SARANA (Rp.) JENIS PELAYANAN 2 3 Pemasangan Implan (di luar biaya Implan) Rp 12,000 Pencabutan Implan Rp 12,500 Circumsisi/Khitan Rp 37,500 Pengambilan tumor kecil pada tubuh kecuali wajah Rp 50,000 Pengambilan tumor kecil khusus pada wajah Rp 37,500

5 Tindakan medik operatif a. Ringan b. Sedang c. Operasi katarak d. Operasi Pterigium D. PERSALINAN 1 Persalinan normal 2 Persalinan dengan penyulit a. Observasi persalinan 3 Curretage pada abortus tanpa penyulit 4 Curretage pada abortus dengan penyulit 5 Persalinan dengan alat 6 Tindakan penyulit pasca persalinan E. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT 1 Pembersihan karang gigi per rahang (atas/ bawah) a. Manual b. Elektrik 2 Pencabutan gigi sulung dg menggunakan: a. Chlorethyl b. Injeksi 3 Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit 4 Pencabutan gigi tetap dengan penyulit 5 Odontectomy 6 Odontectomy dengan penyulit 7 Tumpatan gigi sementara dan pengobatan pulpa per kunjungan 8 Tumpatan gigi dengan glass ionomer 9 Tumpatan gigi amalgam 10 Tumpatan gigi dengan komposit 11 Inciisi abces dengan drainage 12 Inciisi mucocell 13 Open bur 14 Ginggivectomy 15 Uppercolectomy 16 Jahit s/d 2 jahitan 17 Jahit > 2 jahitan F. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan 1 Biaya Akomodasi Klas I.hari rawat 2 Biaya Akomodasi Klas II/hari rawat 3 Biaya Akomodasi Klas III/hari rawat 4 Pelayanan Rekam Medik Rawat Inap 5 Akomodasi One Day Care 6 Visite Dokter Spesialis 7 Visite Dokter umum G. Pemeriksaan penunjang medik 1 Laboratorium klinik a. Faeces rutin (FL) b. Golongan darah c. Trombosit 2 d. PCV/Hematokrit e. Hemoglobine (Hb) f. LED g. Diffcount h. Leukosit i. Eritrosit

JASA LAYANAN (Rp.) 4 Rp 28,000 Rp 37,500 Rp 37,500 Rp 50,000 Rp 87,500

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp 1,300,000 Rp 1,800,000 Rp 1,300,000 Rp 300,000

Rp Rp Rp Rp

455,000 540,000 390,000 90,000

Rp Rp Rp Rp

845,000 1,260,000 910,000 210,000


87,500 125,000 50,000 150,000 160,000 425,000 60,000


262,500 375,000 50,000 150,000 240,000 425,000 90,000

TARIF 5 40,000 50,000 75,000 100,000 125,000


350,000 500,000 100,000 300,000 400,000 850,000 150,000

30,000 40,000

Rp Rp

12,000 Rp 24,000 Rp

18,000 Rp 16,000 Rp


6,000 7,500 7,000 8,000 30,000 50,000 9,000


6,000 7,500 10,500 12,000 30,000 50,000 6,000


12,000 15,000 17,500 20,000 60,000 100,000 15,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

18,000 15,000 30,000 6,000 16,000 7,500 30,000 30,000 10,000 12,500


12,000 10,000 20,000 9,000 24,000 7,500 30,000 30,000 10,000 12,500


30,000 25,000 50,000 15,000 40,000 15,000 60,000 60,000 20,000 25,000


40,000 30,000 25,000 1,000 10,000 4,000 1,600


25,000 25,000 25,000 1,000 10,000 16,000 6,400


65,000 55,000 50,000 2,000 20,000 20,000 8,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4,400 3,000 4,400 4,800 4,800 4,800 4,400 4,400 4,400


3,600 3,000 3,600 3,200 3,200 3,200 3,600 3,600 3,600


8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

KET 6

NO. 1

H.

I. J.

K.

146 JASA SARANA (Rp.) 3 Rp 4,800 Rp 7,500 Rp 7,500 Rp 14,250 Rp 5,250

JENIS PELAYANAN 2 j. Urine lengkap (UL) k. Dahak (BTA) per paket l. Hapusan darah tepi m. Widal n. Tes kehamilan 2 Kimia darah a. Kadar gula Rp b. Total protein Rp c. Albumin Rp d. Kolesterol Rp e. Uric acid Rp f. SGOT Rp g. SGPT Rp h. BUN Rp i. Creatinin Rp j. Triglicerida Rp 3 Hemoanalyser a. Darah Lengkap Rp 4 Gula Darah (Stik) Rp 5 Asam Urat (Stik) Rp 6 Kolesterol (Stik) Rp 7 Hbs Ag Rp 8 Hbs Ab Rp 9 Narkotest Rp Pemeriksaan Radio Diagnostik dan Diagnostik Elektromedik 1 Foto polos tanpa kontras a. Foto polos 1 posisi Rp b. Foto polos 2 posisi Rp 2 Pelayanan USG a. Pelayanan USG + Pembacaan Rp b. Pembacaan Rp 3 Pemeriksaan EKG dan Pembacaan Rp Pelayanan Farmasi Rp 1 Pelayanan Obat Puyer Rawat Jalan/Resep Pemeriksaan untuk Visum et Repertum 1 Korban Hidup Rp 2 Korban Meninggal Rp Pelayanan Ambulance: a. Dalam kota kecamatan s/d 10 Km (Kilometer dihitung PP) Setelah 10 Km, ditambah biaya BBM 1 Liter setiap penambahan 2 Km b. Keluar kota s/d 160 Km (Kilometer dihitung PP) Setelah 160 Km, ditambah biaya BBM 1 liter setiap penambahan 2 Km

JASA LAYANAN (Rp.) 4 Rp 3,200 Rp 7,500 Rp 5,000 Rp 4,750 Rp 1,750

Rp Rp Rp Rp Rp

8,000 15,000 12,500 19,000 7,000

7,000 5,600 5,600 8,400 9,800 9,800 9,800 7,700 7,700 9,800


3,000 2,400 2,400 3,600 4,200 4,200 4,200 3,300 3,300 4,200


10,000 8,000 8,000 12,000 14,000 14,000 14,000 11,000 11,000 14,000

22,050 11,250 11,250 18,750 18,750 26,250 67,500


9,450 3,750 3,750 6,250 6,250 8,750 22,500


31,500 15,000 15,000 25,000 25,000 35,000 90,000

34,000 Rp 38,250 Rp

6,000 Rp 6,750 Rp

40,000 45,000

64,000 Rp 4,000 Rp 15,000 Rp

36,000 Rp 36,000 Rp 15,000 Rp

100,000 40,000 30,000

400 Rp

1,600 Rp

2,000

10,000 Rp 16,500 Rp

15,000 Rp 33,500 Rp

25,000 50,000

Rp

75,000

Rp

450,000

8,000 Rp 16,000 Rp 24,000 Rp

10,000 20,000 30,000

L Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Di Puskesmas dan Jaringannya 1 Praktik, Magang Pendidikan Siswa Dan Mahasiswa Setiap orang / Minggu a. SLTA dan Sederajat (Bidang Kesehatan) Rp 2,000 Rp b. D1, D2, dan D3 Sederajat Rp 4,000 Rp c. S1 dan Sederajat Rp 6,000 Rp

TARIF

KET

5

6

2 Penggunaan Ruang Pertemuan (per hari) a. Seminar, Pertemuan / Rapat eksternal

Rp

200,000 Rp

- Rp

200,000

3 Penelitian (Setiap Kali) a. D1, D2, dan D3 Sederajat b. S1 dan Sederajat c. S2 dan S3

Rp Rp Rp

16,000 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp

64,000 Rp 80,000 Rp 80,000 Rp

80,000 100,000 100,000

Rp Rp

40,000 Rp 6,000 Rp

10,000 Rp 24,000 Rp

50,000 30,000

4 Studi banding per orang per hari M. Pelayanan Home Care dan PHN

NO. 1

JENIS PELAYANAN 2

147 JASA SARANA JASA LAYANAN (Rp.) (Rp.) 3 4

TARIF

KET

5

6

NO. 1

JENIS PELAYANAN 2

NO. JENIS PELAYANAN 1 2 I TARIF LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1 Air minum dengan parameter: a. Total Coliform (Escherichia Coli) b. Kimia Terbatas (8 parameter) 2 Air Bersih dengan Parameter: a. Total Coliform (Escherichia Coli) b. Kimia Terbatas (8 parameter) 3 Air Limbah (Mikrobiologi) 4 Air Limbah Hotel dengan parameter Kimia terbatas 5 Air Limbah rumah sakit dengan parameter kimia terbatas 6 Air Kolam Renang dengan Parameter : a. Total Coliform b. Jumlah Koloni c. Kimia Fisika terbatas (6 parameter) 7 Makanan/minuman dengan parameter: a. MPN Coliform b. Angka Lempeng total c. Escherichia Coli d. Salmonella e. Staphylococcus Aureus f. Pseudomonas Aeruginosae g. Formalin h. Borax 8 Usap Alat Makan a. Angka Lempang Total 9 Usap Lantai a. Angka Lempang Total 10 Usap Dubur a. Angka Lempang Total

148 JASA SARANA JASA LAYANAN (Rp.) (Rp.) 3 4

TARIF

KET

5

6

JASA SARANA JASA LAYANAN TARIF (Rp.) (Rp.) 3 4 Rp

KET 5

Rp Rp

28,000 Rp 75,000 Rp

12,000 Rp 25,000 Rp

40,000 100,000

Rp Rp Rp Rp

28,000 75,000 28,000 87,500

12,000 25,000 12,000 37,500

Rp Rp Rp Rp

40,000 100,000 40,000 125,000

Rp

87,500 Rp

37,500 Rp

125,000

Rp Rp Rp

35,000 Rp 28,000 Rp 52,500 Rp

15,000 Rp 12,000 Rp 22,500 Rp

50,000 40,000 75,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

35,000 35,000 35,000 52,500 52,500 52,500 35,000 35,000

15,000 15,000 15,000 22,500 22,500 22,500 15,000 15,000


50,000 50,000 50,000 75,000 75,000 75,000 50,000 50,000

Rp

42,000 Rp

18,000 Rp

60,000

Rp

42,000 Rp

18,000 Rp

60,000

Rp

42,000 Rp

18,000 Rp

60,000

Rp Rp Rp Rp


BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

6

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI RAWAT ICU/NICU/RUANG PULIH SADAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

No

URAIAN JENIS PELAYANAN

Sewa Kamar (Akomodasi)/Hari rawat 1.1. ICU 1.2. NICU 1.3. HD 2 Visite Dokter Spesialis/1 kalivisite 2.1. ICU 2,2, NICU 2.3. Rawat Pulih Sadar (RR) 2.4. HD 3 Visite Dokter Umum /1 kalivisite 2.1. ICU 2,2, NICU 2.3. Rawat Pulih Sadar (RR) 2.4. HD 4 Konsultasi per tilpun/hari 5 Konsultasi Gizi 6 Makanan Diet Khusus Pasien 7 Pelayanan Adminitarsi Rawat Inap 8 Sewa Incubator/hari 9 Sewa Ventilator / hari 10 Pemasangan Ventilator 11 Tindakan Medik ICU Bladder Training Intubasi Extubasi Pengambilan sampel darah arteri Pemasangan Nasofaring Fisioterapi napas / hari Resusitasi dg DC Shock Pemasangan CVP double Pemasangan CVP singgle Pengukuran CVP / hari 12 Tindakan Medik NICU Foto therapy Pernafasan manual ≤ 1 jam 1 s/d 12 jam 12 s/d 24 jam

Jasa Sarana

Jasa Pelayanan

Rp 180,000 Rp 135,000 Rp 90,000

Rp Rp Rp

20,000 15,000 10,000

Rp Rp Rp

200,000 150,000 100,000

Rp Rp Rp Rp

20,000 15,000 10,000 15,000

Rp Rp Rp Rp

80,000 60,000 40,000 60,000

Rp Rp Rp Rp

100,000 75,000 50,000 75,000

Rp 10,000 Rp 6,000 Rp 5,000 Rp 6,000 Rp 2,000 Rp 2,880 Rp 38,400 Rp 3,000 Rp 135,000 Rp 360,000


40,000 24,000 20,000 24,000 18,000 4,320 9,600 2,000 15,000 40,000 300,000


50,000 30,000 25,000 30,000 20,000 7,200 48,000 5,000 150,000 400,000 300,000



12,000 90,000 9,000 6,000 6,000 12,000 48,000 240,000 180,000 24,000


20,000 150,000 15,000 10,000 10,000 20,000 120,000 400,000 300,000 40,000

Rp

45,000

Rp

30,000

Rp

75,000

Rp 40,000 Rp 80,000 Rp 120,000

Rp Rp Rp

60,000 120,000 180,000

Rp Rp Rp

100,000 200,000 300,000

TARIF RETRIBUSI

1

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

JENIS PELAYANAN Pelayanan Resep Obat/Alkes( Tiap Resep) Pembuatan puyer/Serbuk (Tiap puyer) Pembuatan kapsul (Tiap Kapsul) Pembuatan Sirup (Tiap sirup) Pembuatan lotion Pembuatan Krem/zalf Pelayanan Handling sitostatika Pelayanan Oksigen Lebih dari 10 liter /Jam 8 - 10 liter / Jam 6 - 8 liter / Jam 4 - 6 liter / Jam Kurang dari 4 liter / Jam Oxygen / tabung besar (6m³) Oxygen / tabung kecil (3m³)

JASAR

JAPEL

TARIF RETRIBUSI

Rp 100 Rp 90 Rp 120 Rp 900 Rp 1,500 Rp 1,200 Rp 13,800

Rp 400 Rp 210 Rp 280 Rp 2,100 Rp 3,500 Rp 2,800 Rp 32,200


500 300 400 3,000 5,000 4,000 46,000

Rp 11,200 Rp 9,600 Rp 7,200 Rp 5,600 Rp 4,800 Rp 80,000 Rp 56,000

Rp 2,800 Rp 2,400 Rp 1,800 Rp 1,400 Rp 1,200 Rp 20,000 Rp 14,000


14,000 12,000 9,000 7,000 6,000 100,000 70,000

Sampang, 2011 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dr. H. Tri Budi Waluyo, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19640616 199011 1 003

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO 1 2

JASAR

JENIS PELAYANAN Pelayanan Rekam medis Pelayanan kartu pasien (pasien baru)

Rp Rp

2,100 1,800

JAPEL Rp Rp

900 200

TARIF RETRIBUSI Rp Rp

3,000 2,000

3

Pemeriksaan Dokter Umum

Rp

3,000

Rp

12,000

Rp

15,000

4

Pemeriksaan Dokter Spesialis

Rp

8,000

Rp

32,000

Rp

40,000

5

Konsul Dokter Spesialis ( On call)

Rp

2,000

Rp

18,000

Rp

20,000

6

Amputasi Jari/satu tindakan

Rp

45,000

Rp

55,000

Rp

100,000

7

Atroponisasi/Kasus

Rp

8,800

Rp

13,200

Rp

22,000

8

Circumsisi

Rp

48,000

Rp

72,000

Rp

120,000

9

Cross Incisi

Rp

9,900

Rp

12,100

Rp

22,000

10

ECG

Rp

23,400

Rp

15,600

Rp

39,000

11

ECG Monitor/8Jam

Rp

15,000

Rp

10,000

Rp

25,000

12

Elastic Bandage

Rp

10,400

Rp

15,600

Rp

26,000

13

Exterpasi Corpus Alinium hidung

Rp

13,500

Rp

16,500

Rp

30,000

14

Exterpasi Corpus Alinium mata

Rp

22,500

Rp

27,500

Rp

50,000

15

Exterpasi Corpus Alinium telinga

Rp

18,000

Rp

12,000

Rp

30,000

16

Exterpasi Kuku/satu tindakan

Rp

9,000

Rp

11,000

Rp

20,000

17

Fixasi Dada

Rp

30,000

Rp

45,000

Rp

75,000

18

Incisi Abses

Rp

10,400

Rp

15,600

Rp

26,000

19

Infus Pump/hari

Rp

11,200

Rp

4,800

Rp

16,000

20

Injeksi Intraartikulair

Rp

76,000

Rp

114,000

Rp

190,000

21

Intubasi

Rp

60,000

Rp

90,000

Rp

150,000

22

Jahit Luka 1-5

Rp

11,250

Rp

13,750

Rp

25,000

23

Jahit Luka 5-10

Rp

18,000

Rp

22,000

Rp

40,000

24

Jahit Luka lebih dari 10

Rp

24,750

Rp

30,250

Rp

55,000

25

Kumbah Lambung

Rp

8,000

Rp

12,000

Rp

20,000

26

Nebuliser/satu tindakan

Rp

12,000

Rp

8,000

Rp

20,000

27

Partus Normal

Rp

120,000

Rp

180,000

Rp

300,000

28

Pasang Cateter

Rp

15,600

Rp

23,400

Rp

39,000

29

Pasang Infus/tindakan

Rp

8,000

Rp

12,000

Rp

20,000

30

Pasang Magslang

Rp

6,800

Rp

10,200

Rp

17,000

31

Pasang Spalk Anak

Rp

3,200

Rp

4,800

Rp

8,000

32

Pasang Spalk Dewasa

Rp

10,000

Rp

15,000

Rp

25,000

33

Pasang Spalk Immobilisasi/ satu tindakan

Rp

24,000

Rp

36,000

Rp

60,000

34

Pemasangan Collar Brace

Rp

4,000

Rp

6,000

Rp

10,000

35

Pemasangan Mayo Tube

Rp

2,000

Rp

3,000

Rp

5,000

36

Pengambilan sampel darah

Rp

2,000

Rp

3,000

Rp

5,000

37

Perawatan Luka Bakar < 25%

Rp

10,000

Rp

15,000

Rp

25,000

38

Perawatan Luka Bakar 25%-50%

Rp

16,000

Rp

24,000

Rp

40,000

39

Perawatan Luka Bakar > 50%

Rp

28,000

Rp

42,000

Rp

70,000

40

Rawat Luka Gangren

Rp

15,600

Rp

23,400

Rp

39,000

41

Regulasi Insulin cepat

Rp

8,000

Rp

12,000

Rp

20,000

42

Rehidrasi/6 jam

Rp

6,000

Rp

9,000

Rp

15,000

43

Resusitasi Jantung Paru

Rp

13,500

Rp

16,500

Rp

30,000

44

Siringe Pump

Rp

12,000

Rp

8,000

Rp

20,000

45

Suction/Tindakan

Rp

6,000

Rp

4,000

Rp

10,000

46

Wound Toilet/Debridemand kecil

Rp

5,200

Rp

7,800

Rp

13,000

47

Wound Toilet/Debridemen besar

Rp

10,000

Rp

15,000

Rp

25,000

Rp

300,000

Rp

300,000

Rp

360,000

Rp

40,000

Rp

400,000

48

Pemasangan ventilator

49

Sewa ventilator/hari

50

Pasang Gips

Rp

36,000

Rp

54,000

Rp

90,000

51

Pasang WSD

Rp

60,000

Rp

90,000

Rp

150,000 150,000

52

Vena Secti

Rp

60,000

Rp

90,000

Rp

53

Ronsel Verband

Rp

14,000

Rp

21,000

Rp

35,000

54

Visum Et Repertum

Rp

17,500

Rp

7,500

Rp

25,000

55

Ruptur Tendon/Tindakan

Rp

120,000

Rp

180,000

Rp

300,000

56

Tarip sewa Ruang Observasi Darurat/ROD R /6 jam

Rp

45,000

Rp

5,000

Rp

50,000

57

Perawatan total

Rp

6,000

Rp

9,000

Rp

15,000

Rp

60,000

Rp

40,000

Rp

100,000

58

Ambulance 118 untuk acara khusus /1 jam

59

Tarif ambulance 118 sama dengan tarif ambulance

60

Tarif Tindakan ambulance 118 : 1,5 x tarif tindakan IGD



TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI BEDAH SENTRAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO

KELAS UMUM (III, II, I) JASAR JAPEL TARIF RETRIBUSI

JENIS PELAYANAN

KELAS PRIVAT (UTAMA , VIP,VVIP) JASAR JAPEL TARIF RETRIBUSI

PELAYANAN ELEKTIF 1

RINGAN

Rp

945,000

Rp 1,155,000

Rp

2,100,000

Rp 1,269,675

Rp

1,551,825

Rp

2,821,500

2

SEDANG

Rp 1,243,125

Rp 1,519,375

Rp

2,762,500

Rp 1,581,525

Rp

1,932,975

Rp

3,514,500

3

BESAR

Rp 1,683,000

Rp 2,057,000

Rp

3,740,000

Rp 2,093,850

Rp

2,559,150

Rp

4,653,000

4

KHUSUS

Rp 1,950,750

Rp 2,384,250

Rp

4,335,000

Rp 2,628,450

Rp

3,212,550

Rp

5,841,000

PELAYANAN CITO 1

RINGAN

Rp

945,000

Rp 1,228,500

Rp

2,173,500

Rp 1,269,675

Rp

2,017,373

Rp

3,287,048

2

SEDANG

Rp 1,243,125

Rp 1,616,063

Rp

3,038,750

Rp 1,581,525

Rp

2,512,868

Rp

4,094,393

3

BESAR

Rp 1,683,000

Rp 2,187,900

Rp

4,114,000

Rp 2,093,850

Rp

3,326,895

Rp

5,420,745

4

Rp 1,950,750

Rp 2,535,975

Rp

4,768,500

Rp 2,628,450

Rp

4,176,315

Rp

6,804,765

5

KHUSUS Reposisi tertutup

Rp

880,000

Rp 1,320,000

Rp

2,200,000

Rp 1,064,800

Rp

1,597,200

Rp

2,662,000

6

Reposisi terbuka

Rp 1,320,000

Rp 1,980,000

Rp

3,300,000

Rp 1,597,200

Rp

2,395,800

Rp

3,993,000

7

Reposisi terbuka + ps Implant ( ORIF) ORIF Shaft

Rp 1,732,500

Rp 2,117,500

Rp

3,850,000

Rp 2,795,100

Rp

2,562,175

Rp

4,658,500

8

ORIF Periartikular

Rp 1,855,800

Rp 2,268,200

Rp

4,124,000

Rp 2,994,750

Rp

2,745,188

Rp

4,991,250

ORIF Intra artikular

Rp 1,980,000

Rp 2,420,000

Rp

4,400,000

Rp 3,194,400

Rp

2,928,200

Rp

5,324,000

ORIF tangan

Rp 1,485,000

Rp 1,815,000

Rp

3,300,000

Rp 2,395,800

Rp

2,196,150

Rp

3,993,000

ORIF kaki

Rp 1,485,000

Rp 1,815,000

Rp

3,300,000

Rp 2,395,800

Rp

2,196,150

Rp

3,993,000

Debridemant

Rp 1,485,000

Rp 1,815,000

Rp

3,300,000

Rp 2,395,800

Rp

2,196,150

Rp

3,993,000

ARTHROPLSATY (gantisendi) Hemi Arthroplasty

Rp 1,980,000

Rp 2,420,000

Rp

4,400,000

Rp 2,395,800

Rp

2,928,200

Rp

5,324,000

Total Arthroplsty

Rp 2,475,000

Rp 3,025,000

Rp

5,500,000

Rp 2,994,750

Rp

3,660,250

Rp

6,655,000

Rekonstruksi Sendi

Rp 1,980,000

Rp 2,420,000

Rp

4,400,000

Rp 2,395,800

Rp

2,928,200

Rp

5,324,000

Release kontraktur

Rp 1,980,000

Rp 2,420,000

Rp

4,400,000

Rp 2,440,800

Rp

2,983,200

Rp

5,424,000

Replantasi

Rp 4,950,000

Rp 6,050,000

Rp

11,000,000

Rp 5,989,500

Rp

7,320,500

Rp

13,310,000

Fasciotomy

Rp 1,485,000

Rp 1,815,000

Rp

3,300,000

Rp 1,796,850

Rp

2,196,150

Rp

3,993,000

Instrumentasi Spine

Rp 3,465,000

Rp 4,235,000

Rp

7,700,000

Rp 4,192,650

Rp

5,124,350

Rp

9,317,000

Spine decompresi

Rp 2,475,000

Rp 3,025,000

Rp

5,500,000

Rp 2,994,750

Rp

3,660,250

Rp

6,655,000

Pasang Body Jaket / Minerva Ponseti cast ( CTEV )

9

Rp 1,485,000

Rp 1,815,000

Rp

3,300,000

Rp 1,796,850

Rp

2,196,150

Rp

3,993,000

Rp 1,732,500

Rp 2,117,500

Rp

3,850,000

Rp 2,096,325

Rp

2,562,175

Rp

4,658,500

Repair ACL/PCL/MCL/LCL

Rp 1,732,500

Rp 2,117,500

Rp

3,850,000

Rp 2,096,325

Rp

2,562,175

Rp

4,658,500

Repair Tendon

Rp 2,475,000

Rp 3,025,000

Rp

5,500,000

Rp 2,994,750

Rp

3,660,250

Rp

6,655,000

Revaskularisasi Tanpa graft

Rp 2,970,000

Rp 3,630,000

Rp

6,600,000

Rp 3,593,700

Rp

4,392,300

Rp

7,986,000

Dengan graft

Rp 3,465,000

Rp 4,235,000

Rp

7,700,000

Rp 4,192,650

Rp

5,124,350

Rp

9,317,000

Tendon Transfer

Rp 2,475,000

Rp 3,025,000

Rp

5,500,000

Rp 2,994,750

Rp

3,660,250

Rp

6,655,000

AchilesTendon Leghtenning Pasang eksternal support

Rp 1,485,000

Rp 1,815,000

Rp

3,300,000

Rp 1,796,850

Rp

2,196,150

Rp

3,993,000

Rp

Rp

Rp

1,100,000

Rp

Rp

732,050

Rp

1,331,000

495,000

605,000

598,950

Rekonstruksi post kusta

Rp 1,980,000

Rp 2,420,000

Rp

4,400,000

Rp 1,945,800

Rp

2,378,200

Rp

4,324,000

Skin graft

Rp 1,732,500

Rp 2,117,500

Rp

3,850,000

Rp 2,096,325

Rp

2,562,175

Rp

4,658,500

Bone graft

Rp 1,485,000

Rp 1,815,000

Rp

3,300,000

Rp 1,796,850

Rp

2,196,150

Rp

3,993,000

Flap

Rp 2,475,000

Rp 3,025,000

Rp

5,500,000

Rp 2,994,750

Rp

3,660,250

Rp

6,655,000

Lepas implant

Rp 1,732,500

Rp 2,117,500

Rp

3,850,000

Rp 2,096,325

Rp

2,562,175

Rp

4,658,500

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO

JENIS PELAYANAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Elektrolit Na, K, Ca, Cl IgG+IgM Dengue Alkhaliphosphatase Gama GT Hitung Retikulosit Hitung Eosinofil Masa Perdarahan Masa Pembekuan Refraksi Bekuan Glukosa / Reduksi Urine None Pandy Golongan Darah Protein Urine Malaria Urine Lengkap Faeces Lengkap Protein Total /Globulin Albumin BTA Gambaran Darah Tepi APTT PTT Gula Darah Creatinin Bun Widal VDRL SGOT SGPT Test Kehamilan Bilirubin D+T Asam Urat Colesterol Total Colesterol HDL Colesterol LDL Trigliserida HIV DEVICE HIV ELISA HBs Ag DEVICE HBs Ag ELISA Analis Hematologi Narkoba a. Amphetamin b. HCT / Ganja c. Morphin Sypilis T3 T4 TSH

38 39 40

41 42 43 44

KELAS UMUM (Klas III,II, I) JASAR JAPEL TARIF RETRIBUSI Rp 83,200 Rp 20,800 Rp 104,000 Rp 121,500 Rp 13,500 Rp 135,000 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 15,200 Rp 3,800 Rp 19,000 Rp 4,000 Rp 6,000 Rp 10,000 Rp 4,000 Rp 6,000 Rp 10,000 Rp 3,200 Rp 4,800 Rp 8,000 Rp 3,200 Rp 4,800 Rp 8,000 Rp 3,500 Rp 3,500 Rp 7,000 Rp 3,150 Rp 1,350 Rp 4,500 Rp 3,300 Rp 7,700 Rp 11,000 Rp 4,800 Rp 3,200 Rp 8,000 Rp 3,150 Rp 1,350 Rp 4,500 Rp 2,310 Rp 7,700 Rp 11,000 Rp 4,500 Rp 4,500 Rp 9,000 Rp 4,500 Rp 4,500 Rp 9,000 Rp 4,550 Rp 1,950 Rp 6,500 Rp 4,550 Rp 1,950 Rp 6,500 Rp 3,150 Rp 10,500 Rp 15,000 Rp 3,150 Rp 10,500 Rp 15,000 Rp 10,500 Rp 4,500 Rp 15,000 Rp 10,500 Rp 4,500 Rp 15,000 Rp 6,300 Rp 2,700 Rp 9,000 Rp 6,300 Rp 2,700 Rp 9,000 Rp 6,300 Rp 2,700 Rp 9,000 Rp 7,700 Rp 3,300 Rp 11,000 Rp 7,700 Rp 3,300 Rp 11,000 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 18,900 Rp 8,100 Rp 27,000 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 9,450 Rp 4,050 Rp 13,500 Rp 47,600 Rp 11,900 Rp 59,500 Rp 90,400 Rp 22,600 Rp 113,000 Rp 20,800 Rp 5,200 Rp 26,000 Rp 42,400 Rp 10,600 Rp 53,000 Rp 25,200 Rp 6,300 Rp 31,500

KELAS PRIVAT (UTAMA , VIP,VVIP, UMUM) JASAR JAPEL TARIF RETRIBUSI Rp 91,520 Rp 22,880 Rp 114,400 Rp 133,650 Rp 14,850 Rp 148,500 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 16,720 Rp 4,180 Rp 20,900 Rp 4,400 Rp 6,600 Rp 11,000 Rp 4,400 Rp 6,600 Rp 11,000 Rp 3,520 Rp 5,280 Rp 8,800 Rp 3,520 Rp 5,280 Rp 8,800 Rp 3,850 Rp 3,850 Rp 7,700 Rp 3,465 Rp 1,485 Rp 4,950 Rp 3,630 Rp 8,470 Rp 12,100 Rp 5,280 Rp 3,520 Rp 8,800 Rp 3,465 Rp 1,485 Rp 4,950 Rp 2,541 Rp 8,470 Rp 12,100 Rp 4,950 Rp 4,950 Rp 9,900 Rp 4,950 Rp 4,950 Rp 9,900 Rp 5,005 Rp 2,145 Rp 7,150 Rp 5,005 Rp 2,145 Rp 7,150 Rp 3,465 Rp 11,550 Rp 16,500 Rp 3,465 Rp 11,550 Rp 16,500 Rp 11,550 Rp 4,950 Rp 16,500 Rp 11,550 Rp 4,950 Rp 16,500 Rp 6,930 Rp 2,970 Rp 9,900 Rp 6,930 Rp 2,970 Rp 9,900 Rp 6,930 Rp 2,970 Rp 9,900 Rp 8,470 Rp 3,630 Rp 12,100 Rp 8,470 Rp 3,630 Rp 12,100 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 20,790 Rp 8,910 Rp 29,700 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 10,395 Rp 4,455 Rp 14,850 Rp 52,360 Rp 13,090 Rp 65,450 Rp 99,440 Rp 24,860 Rp 124,300 Rp 22,880 Rp 5,720 Rp 28,600 Rp 46,640 Rp 11,660 Rp 58,300 Rp 27,720 Rp 6,930 Rp 34,650



27,000 27,000 27,000 28,000 64,000 64,000 72,000


3,000 3,000 3,000 7,000 16,000 16,000 18,000


30,000 30,000 30,000 35,000 80,000 80,000 90,000

29,700 29,700 29,700 30,800 70,400 70,400 79,200

Rp 3,300 Rp 3,300 Rp 3,300 Rp 7,700 Rp 17,600 Rp 17,600 Rp 19,800




33,000 33,000 33,000 38,500 88,000 88,000 99,000

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAFTAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO

JENIS PELAYANAN

JASA SARANA

JAPEL

TARIF RETRIBUSI

1 Praktek Siswa Dan Mahasiswa setiap minggu a. Setingkat SLTA b. Setingkat D3 c. Setingkat S1

Rp Rp Rp

7,000 14,000 21,000

Rp Rp Rp

3,000 6,000 9,000

Rp Rp Rp

10,000 20,000 30,000

2 Penggunaan Ruang Pertemuan setiap hari a. Seminar/ Rapat exsternal

Rp

210,000

Rp

90,000

Rp

300,000

3 Penelitian(setiap kali) a. Setingkat D-3 b. Setingkat S-1 c. Setingkat S-2/ S-3

Rp Rp Rp

56,000 70,000 70,000

Rp Rp Rp

24,000 30,000 30,000

Rp Rp Rp

80,000 100,000 100,000

4 Study banding/ orang/ hari

Rp

105,000

Rp

45,000

Rp

150,000



TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI PEMULASARAAN JENASAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO 1 2 3 4 5

JASAR

JENIS PELAYANAN

Regristasi jenasah Pemeriksaan Luar Jenasah Bedah Mayat/Autopsi Exhumatio/penggalian kubur Penyimpanan jenasah Jenasah bersih tiap 24 jam Jenasah kotor tiap 24 jam 6 Perawatan Jenasah - Perawatan Jenasah bersih - Perawatan jenasah kotor/berbau - Ditambah kantong jenasah 7 Penguburan Jenasah terlantar

JAPEL

TOTAL

Rp Rp Rp Rp

10,500 18,000 300,000 80,000

Rp Rp Rp Rp

4,500 42,000 700,000 320,000

Rp Rp Rp Rp

15,000 60,000 1,000,000 400,000

Rp Rp

92,000 120,000

Rp Rp

23,000 30,000

Rp Rp

115,000 150,000

Rp Rp Rp Rp

100,000 160,000 240,000 250,000

Rp Rp Rp Rp

150,000 240,000 60,000 750,000

Rp Rp Rp Rp

250,000 400,000 300,000 1,000,000

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO 1

2

JENIS PELAYANAN Foto non kontras - 1 posisi - 2 posisi - foto gigi / panoramic Foto dengan kontras IVP Urethrografi Cystography Bi Polar Uretro Cysto Fistulographi Oesophagugraphy UGI Barium Follow Through Colon Inloop Cor Analisa Appendicography HSG USG Konvensional USG 4 Dimensi

JASAR

KELAS UMUM (I, II, III) JAPEL TARIF RETRIBUSI

KELAS PRIVAT (UTAMA , VIP,VVIP, UMUM)

JASAR

JAPEL

TARIF RETRIBUSI

Rp Rp Rp

31,500 35,000 35,000

Rp Rp Rp

13,500 15,000 15,000

Rp Rp Rp

45,000 50,000 50,000

Rp Rp Rp

34,650 38,500 38,500

Rp Rp Rp

14,850 16,500 16,500

Rp Rp Rp

49,500 55,000 55,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

260,000 97,500 97,500 162,500 97,500 130,000 260,000 292,500 292,500 97,500 97,500 260,000 65,000 113,750


140,000 52,500 52,500 87,500 52,500 70,000 140,000 157,500 157,500 52,500 52,500 140,000 35,000 61,250


400,000 150,000 150,000 250,000 150,000 200,000 400,000 450,000 450,000 150,000 150,000 400,000 100,000 175,000


286,000 107,250 107,250 178,750 107,250 143,000 286,000 321,750 321,750 107,250 107,250 286,000 71,500 125,125


154,000 57,750 57,750 96,250 57,750 77,000 154,000 173,250 173,250 57,750 57,750 154,000 38,500 67,375


440,000 165,000 165,000 275,000 165,000 220,000 440,000 495,000 495,000 165,000 165,000 440,000 110,000 192,500



TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO 1 2 3

4 5 6 NO 1 2 3

4 5 6

NO 1 2 3

4

4

JENIS PELAYANAN Sewa kamar (Akomodasi) Makan minum pasien Visite Dokter Spesialis ( 1 x Visite ) Dokter Umum ( 1 x Visite ) Perawatan dasar Perawatan Parsial Perawatan Total JENIS PELAYANAN Sewa kamar (Akomodasi) Makan minum pasien Visite Dokter Spesialis ( 1 x Visite ) Dokter Umum ( 1 x Visite ) Perawatan dasar Perawatan Parsial Perawatan Total

JENIS PELAYANAN Pelayanan Administrasi dan Rekam medis Konsultasi gizi Persalinan Pervaginam : Persalinan Normal Dokter Dengan Penyulit Persalinan Normal Bidan Tindakan Kamar Bersalin Curet mole Abortus Incomplet Placenta manual/digital Jahit Perineum (tk II) Jahit Perineum (tk III-IV) Jahit Porsio Kompresi Bimanual Himenektomi Kuldosintesis Pemasangan utero vaginal tampon Tindakan Rawat Inap

KELAS III/NEONATUS JASAR JAPEL TARIF Rp 18,000 Rp 2,000 Rp 20,000 Rp 16,800 Rp 4,200 Rp 21,000

KELAS II/RUANG ISOLASI JASAR JAPEL TARIF Rp 45,000 Rp 5,000 Rp 50,000 Rp 22,400 Rp 5,600 Rp 28,000

JASAR Rp 67,500 Rp 32,000

KELAS I JAPEL Rp 7,500 Rp 8,000

TARIF Rp 75,000 Rp 40,000

KELAS UTAMA II JASAR JAPEL TARIF Rp 90,000 Rp 10,000 Rp 100,000 Rp 38,400 Rp 9,600 Rp 48,000

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp 8,000 Rp 5,000 Rp 4,000 Rp 8,000 Rp 12,000

2,000 Rp 8,000 Rp 10,000 1,500 Rp 6,000 Rp 7,500 800 Rp 1,200 Rp 2,000 1,600 Rp 2,400 Rp 4,000 2,400 Rp 3,600 Rp 6,000 KELAS UTAMA I JASAR JAPEL TARIF Rp 135,000 Rp 15,000 Rp 150,000 Rp 38,400 Rp 9,600 Rp 48,000 Rp Rp Rp Rp Rp

10,000 6,000 6,000 12,000 18,000

Rp Rp Rp Rp Rp

40,000 24,000 9,000 18,000 27,000

Rp Rp Rp Rp Rp

4,000 3,000 2,000 4,000 6,000

Rp Rp Rp Rp Rp

16,000 12,000 3,000 6,000 9,000

Rp Rp Rp Rp Rp

20,000 15,000 5,000 10,000 15,000

7,000 4,000 3,000 6,000 9,000

28,000 16,000 4,500 9,000 13,500

35,000 20,000 7,500 15,000 22,500

50,000 30,000 15,000 30,000 45,000

JASAR Rp 3,000 Rp 2,400

KELAS III/II/I JAPEL TARIF Rp 2,000 Rp 5,000 Rp 3,600 Rp 6,000

KELAS UTAMA II JASAR JAPEL TARIF Rp 3,000 Rp 2,000 Rp 5,000 Rp 2,640 Rp 3,960 Rp 6,600

KELAS UTAMA I/ICU/NICU JASAR JAPEL TARIF Rp 3,000 Rp 2,000 Rp 5,000 Rp 2,880 Rp 4,320 Rp 7,200

Rp 250,000 Rp 393,750 Rp 140,000

Rp 375,000 Rp 481,250 Rp 210,000

Rp 625,000 Rp 875,000 Rp 350,000

Rp 275,000 Rp 433,125 Rp 154,000

Rp 412,500 Rp 529,375 Rp 231,000

Rp 687,500 Rp 962,500 Rp 385,000

Rp 300,000 Rp 472,500 Rp 168,000

Rp 450,000 Rp 577,500 Rp 252,000

Rp 750,000 Rp 1,050,000 Rp 420,000










375,000 300,000 120,000 27,500 110,000 110,000 60,000 120,000 60,000 45,000

625,000 500,000 200,000 50,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 75,000

412,500 330,000 132,000 30,250 121,000 121,000 66,000 132,000 66,000 49,500

687,500 550,000 220,000 55,000 220,000 220,000 110,000 220,000 110,000 82,500

300,000 240,000 96,000 27,000 108,000 108,000 48,000 96,000 48,000 36,000

450,000 360,000 144,000 33,000 132,000 132,000 72,000 144,000 72,000 54,000

750,000 600,000 240,000 60,000 240,000 240,000 120,000 240,000 120,000 90,000

Rp Rp Rp Rp Rp

32,000 20,000 6,000 12,000 18,000

Rp Rp Rp Rp Rp

40,000 25,000 10,000 20,000 30,000

Atropinisasi Rp 8,000 Cross Incisi Rp 8,000 Pemasangan Darm buis Rp 4,400 Pemasangan Pipa Mayo Rp 1,800 Pemasangan WSD Rp 48,000 Perawat WSD/hari Rp 6,000 Aff wsd / bullo drainage Rp 8,000 Pemasangan Colar brace Rp 3,200 ECG Monitor/hari Rp 34,500 ECG/tindakan Rp 18,000 Incisi Abses Rp 8,000 Infus Pump/kasus Rp 8,400 Kumbah Lambung/tindakan Rp 7,200 Lavement/tindakan Rp 7,200 Nebuliser/tindakan Rp 9,600 Pasang Cateter/tindakan Rp 10,400 Aff Cateter Rp 4,000 Pasang Darah Transfusi/kasus Rp 4,400 Pasang Elastis Verban Rp 5,600 Pasang external support Rp 36,000 Pasang Infus Rp 8,000 Pasang skin traksi Rp 20,000 Pasang Magslang Rp 5,400 Aff Magslang Rp 2,000 Perawatan Luka Bakar (-) 50% Pertindakan Rp 6,000 Perawatan Luka Bakar (+) 50% Pertindakan Rp 7,200 Pasang Ransel Verbal Rp 12,000 Rawat Luka Gangrene/ULKUS/operasi per tindakan Rp 8,000 Rawat Luka/Angkat Jahit/Drainage Rp 7,200 Regulasi Insulin cepat Rp 8,000 Resusitasi Jantung Paru/tindakan Rp 11,250 Sciren Rp 3,000 Spooling/Irigasi BPH/hari Rp 12,000 Syringe Pump Rp 9,000 Suction/tindakan Rp 4,800 Pasang Fixasi dada Rp 5,600 Pungsi Pleura Rp 24,000 Pasang Tampon THT Rp 10,000 Pungsi Lumbal Rp 20,000 Vena Sectie/tindakan Rp 60,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

12,000 12,000 6,600 2,700 72,000 9,000 12,000 4,800 23,000 12,000 12,000 5,600 10,800 10,800 6,400 15,600 6,000 6,600 8,400 24,000 12,000 30,000 8,100 3,000 9,000 10,800 18,000 12,000 10,800 12,000 13,750 4,500 18,000 6,000 3,200 8,400 36,000 15,000 30,000 90,000


20,000 20,000 11,000 4,500 120,000 15,000 20,000 8,000 57,500 30,000 20,000 14,000 18,000 18,000 16,000 26,000 10,000 11,000 14,000 60,000 20,000 50,000 13,500 5,000 15,000 18,000 30,000 20,000 18,000 20,000 25,000 7,500 30,000 15,000 8,000 14,000 60,000 25,000 50,000 150,000


8,800 8,800 4,840 1,980 52,800 6,600 8,800 3,520 37,950 19,800 8,800 9,240 7,920 7,920 10,560 11,440 4,400 4,840 6,160 39,600 8,800 22,000 5,940 2,200 6,600 7,920 13,200 8,800 7,920 8,800 12,375 3,300 13,200 9,900 5,280 6,160 26,400 11,000 22,000 66,000


13,200 13,200 7,260 2,970 79,200 9,900 13,200 5,280 25,300 13,200 13,200 6,160 11,880 11,880 7,040 17,160 6,600 7,260 9,240 26,400 13,200 33,000 8,910 3,300 9,900 11,880 19,800 13,200 11,880 13,200 15,125 4,950 19,800 6,600 3,520 9,240 39,600 16,500 33,000 99,000

Rp 22,000 Rp 22,000 Rp 12,100 Rp 4,950 Rp 132,000 Rp 16,500 Rp 22,000 Rp 8,800 Rp 63,250 Rp 33,000 Rp 22,000 Rp 15,400 Rp 19,800 Rp 19,800 Rp 17,600 Rp 28,600 Rp 11,000 Rp 12,100 Rp 15,400 Rp 66,000 Rp 22,000 Rp 55,000 Rp 14,850 Rp 5,500 Rp 16,500 Rp 19,800 Rp 33,000 Rp 22,000 Rp 19,800 Rp 22,000 Rp 27,500 Rp 8,250 Rp 33,000 Rp 16,500 Rp 8,800 Rp 15,400 Rp 66,000 Rp 27,500 Rp 55,000 Rp 165,000


9,600 9,600 5,280 2,160 57,600 7,200 9,600 3,840 41,400 21,600 9,600 10,080 8,640 8,640 11,520 12,480 4,800 5,280 6,720 43,200 9,600 24,000 6,480 2,400 7,200 8,640 14,400 9,600 8,640 9,600 13,500 3,600 14,400 10,800 5,760 6,720 28,800 12,000 24,000 72,000

CATATAN : - Ruang Rawat Inap VIP&VVIP tarif retribusi pelayanannya sama dengan Ruang Rawat Inap Klas Utama I kecuali besarnya tarif sewa kamar yaitu :

Rp 14,400 Rp 14,400 Rp 7,920 Rp 3,240 Rp 86,400 Rp 10,800 Rp 14,400 Rp 5,760 Rp 27,600 Rp 14,400 Rp 14,400 Rp 6,720 Rp 12,960 Rp 12,960 Rp 7,680 Rp 18,720 Rp 7,200 Rp 7,920 Rp 10,080 Rp 28,800 Rp 14,400 Rp 36,000 Rp 9,720 Rp 3,600 Rp 10,800 Rp 12,960 Rp 21,600 Rp 14,400 Rp 12,960 Rp 14,400 Rp 16,500 Rp 5,400 Rp 21,600 Rp 7,200 Rp 3,840 Rp 10,080 Rp 43,200 Rp 18,000 Rp 36,000 Rp 108,000


- VIP - VVIP

24,000 24,000 13,200 5,400 144,000 18,000 24,000 9,600 69,000 36,000 24,000 16,800 21,600 21,600 19,200 31,200 12,000 13,200 16,800 72,000 24,000 60,000 16,200 6,000 18,000 21,600 36,000 24,000 21,600 24,000 30,000 9,000 36,000 18,000 9,600 16,800 72,000 30,000 60,000 180,000

I

: Rp. 250.000,: Rp. 300.000,-

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO

RAWAT JALAN Pelayanan Rekam medis Pelayanan kartu pasien (pasien baru) Pemeriksaan Kesehatan dr. Umum Pemeriksaan dr. Spesialis Konsultasi dr. Spesialis antar Poliklinik Injeksi Insisi Abses Pemasangan kateter Aff (pelepasan) Kateter Rawat Luka ringan Rawat luka sedang Rawat luka gangren Biopsi Pemakaian Nebulizer/1 kali pakai 1

2

JASAR

JENIS PELAYANAN

Pelayanan Gigi dan Mulut - Cabut gigi sulung a. Dengan chloretyl b. Dengan injeksi c. Dengan cyto jet - Cabut gigi permanen a. Dengan injeksi b. Dengan cyto jet - Tambalan gigi sementara dan pengobatan - Pengobatan perdarahan dengan Heating - Tambalan permanen a. Amalgam b. Komposit - Alveolectomy per regio - Incisi Abses a. Extra Oral b. Intra Oral - Pembersihan karang gigi - per rahang (atas/bawah) - Perawatan dry socket - Ginggivectomy per regio - Odontectomy/ringan - Odontektomy / komplikasi - Frenectomy - Papilectomy - Epulis kecil - Operasi Kista a. Besar b. Kecil - Apex Reseksi - Epulis Besar & Komplikasi - Squesterectomy - Fractur Rahang sederhana (spalting)/per rahang - Tindakan medik besar disesuaikan dengan tindakan kamar operasi Tindakan Medik di Poli Spesialis Mata - Epilasi - Irigasi - Corpus Alinum / Exterpasi - Angkat Jahitan / Hecting - Injeksi Sub Conjungtiva

JAPEL

TARIF RETRIBUSI


2,100 1,800 2,000 4,000 2,000 3,000 8,000 12,000 4,000 4,000 8,000 12,000 24,000 9,600


900 200 8,000 16,000 8,000 2,000 12,000 18,000 6,000 6,000 12,000 18,000 36,000 6,400


3,000 2,000 10,000 20,000 10,000 5,000 20,000 30,000 10,000 10,000 20,000 30,000 60,000 16,000

Rp Rp Rp

9,000 12,000 18,000

Rp Rp Rp

6,000 8,000 12,000

Rp Rp Rp

15,000 20,000 30,000

Rp Rp Rp Rp

15,000 17,500 9,000 8,000

Rp Rp Rp Rp

15,000 17,500 6,000 12,000

Rp Rp Rp Rp

30,000 35,000 15,000 20,000

Rp Rp Rp

24,000 52,500 28,000

Rp Rp Rp

16,000 22,500 42,000

Rp Rp Rp

40,000 75,000 70,000

Rp Rp Rp

24,000 12,000 20,000

Rp Rp Rp

36,000 18,000 30,000

Rp Rp Rp

60,000 30,000 50,000


18,000 38,500 41,250 110,000 24,750 24,750 24,750


12,000 31,500 33,750 90,000 20,250 20,250 20,250


30,000 70,000 75,000 200,000 45,000 45,000 45,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

160,000 108,000 120,000 100,000 52,000 160,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

240,000 162,000 180,000 150,000 78,000 240,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

400,000 270,000 300,000 250,000 130,000 400,000

Rp Rp Rp Rp Rp

20,000 8,000 40,000 10,000 8,000

Rp Rp Rp Rp Rp

30,000 12,000 60,000 15,000 12,000

Rp Rp Rp Rp Rp

50,000 20,000 100,000 25,000 20,000

3

4

5

6

7

8

- Incisi Hordeolum / Chalasion - Exterpasi Granuloma / Naevus Cyste - Exterpasi Pterygeum

Rp Rp Rp

80,000 100,000 140,000

Rp Rp Rp

120,000 150,000 210,000

Rp Rp Rp

200,000 250,000 350,000

Tindakan Medik di Poli THT - Cautik - Corpal - Ekstraksi polip hidung - Ekstraksi corpus alienum hidung dan telinga - Othematom telinga - Insisi politonsiler abses - Irigasi serumen - Laboloplasti 1 telinga - Labolosplasti 2 telinga - Parasentase membran thympani - Pasang tambon boor 2 dep THT - Pasang tanpon telinga - Pengobatan epistaxis - Tampon hidung - Reposisi trauma hidung sederhana - Cuci sinus (perawatan)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

18,000 24,000 104,000 11,250 16,000 60,000 10,000 38,000 60,000 18,000 10,000 10,000 10,000 18,000 40,000 16,000


27,000 36,000 156,000 13,750 24,000 90,000 15,000 57,000 90,000 27,000 15,000 15,000 15,000 27,000 60,000 24,000


45,000 60,000 260,000 25,000 40,000 150,000 25,000 95,000 150,000 45,000 25,000 25,000 25,000 45,000 100,000 40,000

Tindakan Medik di Poli Spesialis Bedah - Fore slab/back slab - Angkat K-Wire - Fiksasi rancel verban - Circumcisi - Exterpasi - Pemasangan RUB - Pemasangan Gips - Pelepasan Gips Sirculair - Pemasangan Elastic Bandage - Pemasangan Fixasi dada - Injeksi intra artikulair


40,000 30,000 24,000 40,000 60,000 28,000 60,000 28,000 8,000 30,000 60,000


60,000 45,000 36,000 60,000 90,000 42,000 90,000 42,000 12,000 45,000 90,000


100,000 75,000 60,000 100,000 150,000 70,000 150,000 70,000 20,000 75,000 150,000

Tindakan Medik di Poli Spesialis Dalam - ECG

Rp

18,000

Rp

12,000

Rp

30,000

Tindakan Medik Poli Spesialis Kandungan - Aktipan / Ginekologi - Pasang Implan Tusuk(tidak termasuk implant) - Pelepasan Implan Tusuk - Pasang IUD (tidak termasuk alkon) - Pelepas IUD - Pap Smear - Suntik KB (tidak termasuk alkon) - Pasang Pesarium (tidak termasuk pesarium)


10,000 20,000 24,000 24,000 22,000 17,500 3,000 40,000


15,000 30,000 36,000 36,000 33,000 17,500 2,000 60,000


25,000 50,000 60,000 60,000 55,000 35,000 5,000 100,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Rp Rp Rp Rp Rp

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Rp Rp Rp Rp Rp

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

4,000 4,000 4,000

Rp Rp Rp

6,000 6,000 6,000

Rp Rp Rp

10,000 10,000 10,000

Tindakan Medik di Poli Spesialis Anak - Imunisasi Dasar Rp - Imunisasi Hepatitis Rp - Imunisasi MMR Rp - Imunisasi Miningitis Rp - Tes Tubercoli Rp * ket : Bahan Vaksin MMR, Meningitis dan tes tubercoli beli sendiri Imunisasi dasar dan Hepatitis vaksin program pemerintah jika program tidak ada Px harus beli sendiri Pelayanan Konsultasi Khusus a. Konsultasi Gizi b. Konsultasi VCT c, Konsultasi KRR

Rp Rp Rp

9

Pelayanan Rehabilitasi Medik SWD MWD Laser Electrical Stimulasi a. Sedang b. Canggih Ultra Sound a. Kecil b. Besar Exercise a. Lokal b. General Streaching Terapi Manipulasi a. lokal b. General Message Massage Baby Infra Red besar Faradic a. Sedang b. Canggih TENS a. Sedang b. Canggih Magneto Terapi Chest Terapi a. Anak b. Dewasa Konsultasi Fisioterapi/Edukasi Home program Traksi Lumbal Traksi Cervical Paravin Bed

Rp Rp Rp

18,750 18,750 75,000

Rp Rp Rp

6,250 6,250 25,000

Rp Rp Rp

25,000 25,000 100,000

Rp Rp

11,250 15,000

Rp Rp

3,750 5,000

Rp Rp

15,000 20,000

Rp Rp

15,000 18,750

Rp Rp

5,000 6,250

Rp Rp

20,000 25,000

Rp Rp Rp

4,500 7,500 6,000

Rp Rp Rp

10,500 17,500 14,000

Rp Rp Rp

15,000 25,000 20,000

Rp Rp Rp Rp Rp

6,000 10,000 6,000 7,500 14,000

Rp Rp Rp Rp Rp

9,000 15,000 14,000 17,500 6,000

Rp Rp Rp Rp Rp

15,000 25,000 20,000 25,000 20,000

Rp Rp

10,500 17,500

Rp Rp

4,500 7,500

Rp Rp

15,000 25,000

Rp Rp Rp

10,500 17,500 35,000

Rp Rp Rp

4,500 7,500 15,000

Rp Rp Rp

15,000 25,000 50,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

6,000 7,500 6,000 17,500 17,500 12,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

14,000 17,500 14,000 7,500 7,500 8,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

20,000 25,000 20,000 25,000 25,000 20,000



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO

URAIAN

VOLUME JASA SARANA JASA TEHNIS TARIF RETRIBUSI

1 Sampah Medis RS Swasta Per Kg 2 Sampah Medis Puskesmas Per Kg 3 Sampah medis Dokter praktek Per Kg

Rp Rp Rp

10,000 8,000 8,000

Rp Rp Rp

2,500 2,000 2,000

Rp Rp Rp

12,500 10,000 10,000

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INSTALASI AMBULANCE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO

LOKASI/TUJUAN

LUAR DAERAH 1 Surabaya dan sekitarnya Tol Kapal 2 Kamal 3 Bangkalan 4 Pamekasan 5 Sumenep 6 Kalianget DALAM DAERAH Torjun Camplong Pengarengan Omben Kedundung Jrengik Tanjung Tambelangan Robatal Karangpenang Sreseh Ketapang Banyuates Sokobenah Tamberuh Sampang - Dalpenang - Rongtengah - Karangdalam - Gunungsekar - Banyuanyar - Polagen - Panggung - Gunung Maddah

JASAR

JASA PELAYANAN PERAWAT SOPIR

Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000

Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 40,000 Rp 75,000 Rp 75,000

Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 40,000 Rp 75,000 Rp 75,000

Rp 22,500 Rp 35,000 Rp 40,000 Rp 40,000 Rp 40,000 Rp 40,000 Rp 45,000 Rp 55,000 Rp 60,000 Rp 80,000 Rp 80,000 Rp 85,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000 60,000




20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000


22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

BIAYA PENYEBERANGAN VOL

Rp Rp

60,000 100,000

SAT

BBM HARGA

TOTAL

TARIF RETRIBUSI

30 30 25 20 10 25 29

lt lt lt lt lt lt lt


4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500


135,000 135,000 112,500 90,000 45,000 112,500 130,500


495,000 535,000 312,500 290,000 225,000 362,500 380,500

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000 60,000

6 6 6 7 7 7 7 8 10 15 20 20 25 25 25

lt lt lt lt lt lt lt lt lt lt lt lt lt lt lt


4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500


27,000 27,000 27,000 31,500 31,500 31,500 31,500 36,000 45,000 67,500 90,000 90,000 112,500 112,500 112,500


109,500 122,000 127,000 131,500 131,500 131,500 136,500 171,000 185,000 227,500 270,000 275,000 332,500 332,500 332,500

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

5 5 5 5 5 5 5 5

lt lt lt lt lt lt lt lt


4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500


22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500


85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

- Tanggumung Rp 22,500 Rp 20,000 Rp 20,000 5 lt Rp 4,500 Rp 22,500 Rp 85,000 - Baruh Rp 22,500 Rp 20,000 Rp 20,000 5 lt Rp 4,500 Rp 22,500 Rp 85,000 - Aengsareh Rp 22,500 Rp 20,000 Rp 20,000 5 lt Rp 4,500 Rp 22,500 Rp 85,000 - Kamoning Rp 22,500 Rp 20,000 Rp 20,000 5 lt Rp 4,500 Rp 22,500 Rp 85,000 - Banyuates Rp 22,500 Rp 20,000 Rp 20,000 5 lt Rp 4,500 Rp 22,500 Rp 85,000 - Tamansareh Rp 22,500 Rp 20,000 Rp 20,000 5 lt Rp 4,500 Rp 22,500 Rp 85,000 - Pekalongan Rp 22,500 Rp 20,000 Rp 20,000 5 lt Rp 4,500 Rp 22,500 Rp 85,000 Keterangan : 1. Biaya Penyeberangan (Tol/Kapal) disesuaikan dengan harga/biaya yang berlaku saat itu 2. Jumlah dan total harga BBM yang tercantum dalam tabel adalah jumlah dan total harga BBM sampai tujuan ( wilayah perkotaan yang dituju : Sby, Kab(Pamekasan, Bangkalan, Sumenep); Kecamatan di Kabupaten Sampang selain Kecamatan Sampang) 3. Jarak tujuan selebihnya dari tujuan pada poin 2, dikenakan tambahan biaya sebesar 1 lt BBM per 2 km j dan 40% dari tarif tersebut menjadi hak jasa pelayanan untuk sopir dan perawat pengantar 4. Harga BBM disesuaikan dengan harga pada saat itu

ut menjadi hak jasa

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN KEBERSIHAN NO Jenis Pelayanan 1 Rumah Tangga a. Kecil (luas bangunan s.d. 36 m2) b. Menengah (luas bangunan 37 s.d. 70 m2) c. Besar (luas bangunan lebih dari 71 m2) 2 Tempat Usaha a. Kios b. Toko/Ruko c. Toserba/Swalayan d. Mall/Supermarket 3 Hotel a. Melati b. Bintang 1 c. Bintang 2 d. Bintang 3 e. Bintang 4 f. Bintang 5 4 Rumah Makan *) a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III 5 Warung Makan 6 Perkantoran a. Pemerintah b. Swasta 7 Bengkel/Pencucian Mobil/Motor (Besar) 8 Bengkel/Pencucian Mobil/Motor (Kecil) 9 Industri Rumah Tangga 10 Perusahaan Industri a. Kecil b. Menengah c. Besar 11 Perusahaan Angkutan Orang/Barang a. Kecil (1 s.d. 5 buah) b. Menengah (6 s.d.10 buah) c. Besar (di atas 10 buah) 12 Pergudangan 13 Tempat hiburan a. Menetap b. Insidentil 14 Pelayanan Kesehatan a. Balai Pengobatan b. Poliklinik/RB/BKIA c. Puskesmas d. RS 15 Pedagang Kaki Lima a. Menetap b. Insidentil

TARIF

PERIODE

Rp Rp Rp

1,000 2,000 3,000

Per bulan Per bulan Per bulan

Rp Rp Rp Rp

2,500 3,000 20,000 20,000

Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15,000 20,000 25,000 50,000 75,000 100,000

Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan

Rp Rp Rp Rp

25,000 15,000 5,000 2,500


Rp Rp Rp Rp Rp

25,000 20,000 20,000 15,000 5,000

Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan

Rp Rp Rp

15,000 50,000 100,000

Per bulan Per bulan Per bulan

Rp Rp Rp Rp

20,000 50,000 100,000 50,000


Rp Rp

25,000 50,000

Per bulan Per hari

Rp Rp Rp Rp

10,000 15,000 20,000 35,000


Rp Rp

1,000 1,000

Per bulan Per hari

Catatan: *) Klasifikasi Rumah Makan Kelas I, II, dan III dengan berdasarkan tingkat keramaian pengunjung. BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR

: 5 TAHUN

2011

TANGGAL

: 1

2011

JULI

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

NO

JENIS PELAYANAN

1.

Pembuatan Kartu Keluarga

2.

Pembuatan :

3.

4.

WNI

WNA

Rp.5.000,-

a. KTP

Rp.7.500,-

b. KTP (Elektronik)

Rp.35.000,-

Surat Keterangan Pindah : a. Dalam Negeri

Rp.10.000,-

b. Luar Negeri

Rp.25.000,-

c. Datang Dalam Negeri

Rp.10.000,-

d. Datang Dari Luar Negeri

Rp.10.000,-

Kutipan Akta : a. Perkawinan

Rp.50.000,-

Rp.250.000,-

b. Perceraian

Rp.50.000,-

Rp.225.000,-

c. Kematian

-

Rp.100.000,-

d. Pengesahan Anak

Rp.50.000,-

Rp.100.000,-

e. Pengakuan Anak

Rp.50.000,-

Rp.100.000,-

f.

Rp.50.000,-

Rp.100.000,-

Adopsi

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR

: 5

TANGGAL : 1

TAHUN

2011

JULI

2011

TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO

KENDARAAN

I

PARKIR TIDAK BERLANGGANAN :

1.

Kendaran Barang

2.

TARIF RETRIBUSI

a. Kendaraan dengan JBB > 3500 kg

Rp. 3.000,- sekali parkir

b. Kendaraan dengan JBB < 3500 kg


Kendaraan Penumpang : a. Kendaraan dengan JBB > 3500 kg


b. Kendaraan dengan JBB < 3500 kg


3.

Sepeda Motor


4.

Kendaraan tidak bermotor

Rp. 500,-

II

PARKIR BERLANGGANAN :

1.

Alat berat

Rp. 50.000 / tahun

2.

Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih

Rp. 35.000 / tahun

3.

Kendaraan roda 2 (dua)

Rp. 25.000 / tahun

sekali parkir

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR

: 5 TAHUN

2011

TANGGAL

: 1

2011

JULI

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Penggunaan Fasilitas Pasar 1. Kios Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.6.000,00 x m² / bulan Rp.5.000,00 x m² / bulan Rp.4.000,00 x m² / bulan Rp.3.500,00 x m² / bulan

2. Los Tertutup Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.5.000,00 x m² / bulan Rp.4.500,00 x m² / bulan Rp.3.500,00 x m² / bulan Rp.2.500,00 x m² / bulan

3. Los Terbuka Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.2.000,00 x m² / bulan Rp.1.000,00 x m² / bulan Rp. 750,00 x m² / bulan Rp. 500,00 x m² / bulan

4. Pemakaian Pelataran Radius 0 – 300m Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.1.500,00 / hari Rp.1.000,00 / hari Rp. 750,00 / hari Rp. 500,00 / hari

5. Pemakaian Meja Konter Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.1.500,00 / hari Rp.1.000,00 / hari Rp.1.000,00 / hari Rp.1.000,00 / hari

6. Pemakaian Tenda Pasar Kelas Kota

Rp.2.000,00 / hari

7. Pemakaian Lapangan Terbuka Siang Hari Pasar Kelas Kota Rp.1.500,00 / hari Pasar Kelas I Rp.1.000,00 / hari Pasar Kelas II Rp.1.000,00 / hari Pasar Kelas III Rp.1.000,00 / hari

8. Pemakaian .....

-2-

8. Pemakaian Lapangan Terbuka Malam Hari Pasar Kelas Kota Rp.1.500,00 / hari Pasar Kelas I Rp.1.000,00 / hari Pasar Kelas II Rp.1.000,00 / hari Pasar Kelas III Rp.1.000,00 / hari 9. Pemakaian Toilet/WC Mandi Buang Air Besar Buang Air Kecil

Rp.1.000,00 / penggunaan Rp.1.000,00 / penggunaan Rp. 500,00 / penggunaan

10. Bongkar Muat Truck Pick Up Kendaraan lain

Rp.3.000,00 / kali Rp.2.000,00 / kali Rp.1.000,00 / kali

11. Penggunaan untuk Keramaian, Pertunjukan, Perkenalan di Area Pasar Pasar Kelas Kota Rp.100.000,00 / kegiatan 12. Penggunaan untuk Pedagang Hewan Sapi, Kerbau, Kuda Rp.10.000,00 / ekor Kambing, Domba Rp. 3.000,00 / ekor Unggas (Burung, Ayam, Itik, Bebek dan Rp. 500,00 / ekor sejenisnya)

B. Penggunaan Fasilitas Pasar (Baru) 1. Kios Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.150.000,00 x m² / 2 tahun Rp.150.000,00 x m² / 2 tahun Rp.100.000,00 x m² / 2 tahun Rp. 75.000,00 x m² / 2 tahun

2. Los Tertutup Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.100.000,00 x m² / 2 tahun Rp.100.000,00 x m² / 2 tahun Rp. 75.000,00 x m² / 2 tahun Rp. 50.000,00 x m² / 2 tahun

3. Los Terbuka Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.75.000,00 x m² / 2 tahun Rp.75.000,00 x m² / 2 tahun Rp.50.000,00 x m² / 2 tahun Rp.25.000,00 x m² / 2 tahun

4. Pendataan .....

-34. Pendataan Ulang Kios Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.100.000,00 x m² / 2 tahun Rp.100.000,00 x m² / 2 tahun Rp. 75.000,00 x m² / 2 tahun Rp. 50.000,00 x m² / 2 tahun

5. Pendataan Ulang Los Tertutup Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III


6. Pendataan Ulang Los Terbuka Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III


7. Pemindahtanganan Kios Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.250.000,00 Rp.250.000,00 Rp.200.000,00 Rp.150.000,00

8. Pemindahtanganan Los Tertutup Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.200.000,00 Rp.200.000,00 Rp.150.000,00 Rp.125.000,00

9. Pendataan Ulang Los Terbuka Pasar Kelas Kota Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III

Rp.150.000,00 Rp.150.000,00 Rp.125.000,00 Rp.100.000,00

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 J U L I 2011 TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO

MACAM PELAYANAN

1

Pengujian Berkala Pertama Kali Kendaraan Bermotor a. Kendaraan dengan JBB < 3500 kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya Uji Berkla Pertama kali 2) Tanda Uji 3) Buku Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor b. Kendaraan dengan JBB < 3500 kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya Uji Berkala 2) Tanda Uji 3) Penggantian Buku UJI Bila Penuh Pengujian Berkala Pertama Kali Kendaraan Bermotor a. Kendaraan dengan JBB > 3500 kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya Uji Berkla Pertama kali 2) Tanda Uji 3) Buku Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor a. Kendaraan dengan JBB > 3500 kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya Uji Berkla Pertama kali 2) Tanda Uji 3) Penggantian Buku UJI Bila Penuh Persetujuan untuk melakukan Rekomendasi meliputi : a. Kendaraan Baru b. Mutasi Keluar c. Perubahan Bentuk / Modifikasi / Uji tipe d. Numpang Uji Pengecetan Tanda Samping/Lokasi

2

3

RINCIAN TARIF / RITRIBUSI

JUMLAH TARIF / RITRIBUSI

Rp. 17.500,Rp. 15.000,Rp. 12.500,-

RP. 45.000,-

Rp. 17.500,Rp. 15.000,Rp. 12.500,-

Rp . 45.000,-

Rp. 27.500,Rp. 15.000,Rp. 12.500,-

Rp. 55.000,-

Rp. 27.500,Rp. 15.000,Rp. 12.500,-

Rp . 55.000,-

KETERANGAN

Rp. 15.000,Rp. 15.000,Rp. 15.000,Rp. 15.000,Rp. 15.000,-

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR

: 5

TANGGAL : 1

TAHUN

2011

JULI

2011

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Jenis Alat pemadam Busa, super busa dan sejenisnya

Jenis Dry Powder Halon dan sejenisnya:

Kendaraan Bermotor

fire hydrant sprinkler

Spesifikasi Isi 1 s/d 20 liter Isi 21 s/d 50 liter Isi lebih dari 51 liter (serbuk) CO2, 1). Berat 1 s/d 6 Kg

2). Berat 7 Kg s/d 19 Kg 3). Berat lebih dari 20 Kg 1) Mobil penumpang umum (angkot dan sejenisnya) 2) Mobil bus 1 s/d 21 kursi 3) Mobil bus 22 s/d 42 kursi 4) Mobil Truck 4 s/d 6 roda 5) Mobil truck trailer, tronton (alat berat) 6) Mobil pick up

Tarif unit/tahun Rp 7.500 Rp 15.000 Rp 25.000 Rp 5.000

Rp 10.000 Rp 25.000 Rp 5.000

Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 5.000 Rp 50.000, Rp 50.000

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR

:

5

TAHUN

2011

TANGGAL :

1

JULI

2011

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO 1 2 3 4

JENIS PETA PETA CITRA/FOTO PETA DASAR PETA TEMATIK PETA TEKNIS

A0

CETAK PETA (UKURAN) A1 A2 A3

A4

Rp 400.000 Rp 400.000

Rp 350.000 Rp 350.000

Rp 300.000 Rp 300.000

Rp 200.000 Rp 200.000

Rp 100.000 Rp 100.000

Rp 400.000 Rp 400.000

Rp 350.000 Rp 350.000

Rp 300.000 Rp 300.000

Rp 200.000 Rp 200.000

Rp 100.000 Rp 100.000

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

2. Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Mobil Tinja Untuk Bisnis dan Industri per 3.000 m³ Jasa Retribusi KECAMATAN SAMPANG Lokasi Pelayanan

By. Survey

Js. Pelayanan T. Teknis Asisten

Sopir

Total

Kel. Dalpenang

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Kel. Rongtengah

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Kel. Kr. Dalem

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Kel. Gn. Sekar

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Kel. Banyuanyar

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Kel. Polagan

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Panggung

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Gn. Maddah

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Tanggumong

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Baruh

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Aeng Sareh

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Kamoning

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Banyumas

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Taman Sareh

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Ds. Pakalongan

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

LUAR KECAMATAN SAMPANG Torjun

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Camplong

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Omben

100,000

50,000

75,000

60,000

40,000

325,000

Pangarengan

100,000

50,000

85,000

70,000

47,500

352,500

Kedungdung

100,000

50,000

85,000

70,000

47,500

352,500

Jrengik

100,000

50,000

85,000

70,000

47,500

352,500

Tanjung

100,000

50,000

85,000

70,000

47,500

352,500

Tambelangan

100,000

50,000

85,000

70,000

52,500

357,500

Robatal

100,000

50,000

85,000

70,000

52,500

357,500

Karangpenang

100,000

50,000

85,000

70,000

52,500

357,500

Sreseh

100,000

50,000

85,000

70,000

52,500

357,500

Ketapang

100,000

50,000

90,000

75,000

70,000

385,000

Banyuates

100,000

50,000

90,000

75,000

70,000

385,000

Sokobanah

100,000

50,000

90,000

75,000

70,000

385,000

Tamberuh

100,000

50,000

90,000

75,000

70,000

385,000

Catatan:

Tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM. Biaya BBM tersebut dikenakan sesuai kesepakatan bersama.

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

156 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS MOBIL TINJA 1. Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Mobil Tinja Untuk Rumah Tangga per 3.000 m³ Jasa Retribusi KECAMATAN SAMPANG Lokasi Pelayanan

By. Survey

Js. Pelayanan T. Teknis Asisten

Sopir

Total

Kel. Dalpenang

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Kel. Rongtengah

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Kel. Kr. Dalem

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Kel. Gn. Sekar

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Kel. Banyuanyar

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Kel. Polagan

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Panggung

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Gn. Maddah

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Tanggumong

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Baruh

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Aeng Sareh

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Kamoning

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Banyumas

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Taman Sareh

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Ds. Pakalongan

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

LUAR KECAMATAN SAMPANG Torjun

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Camplong

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Omben

70,000

30,000

75,000

60,000

40,000

275,000

Pangarengan

70,000

30,000

85,000

70,000

47,500

302,500

Kedungdung

70,000

30,000

85,000

70,000

47,500

302,500

Jrengik

70,000

30,000

85,000

70,000

47,500

302,500

Tanjung

70,000

30,000

85,000

70,000

47,500

302,500

Tambelangan

70,000

30,000

85,000

70,000

52,500

307,500

Robatal

70,000

30,000

85,000

70,000

52,500

307,500

Karangpenang

70,000

30,000

85,000

70,000

52,500

307,500

Sreseh

70,000

30,000

85,000

70,000

52,500

307,500

Ketapang

70,000

30,000

157 90,000

75,000

70,000

335,000

Banyuates

70,000

30,000

90,000

75,000

70,000

335,000

Sokobanah

70,000

30,000

90,000

75,000

70,000

335,000

Tamberuh

70,000

30,000

90,000

75,000

70,000

335,000

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 JULI 2011 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG (KALIBRASI ALAT – ALAT UKUR, TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS)

1. BIAYA PENGUJIAN A. RETRIBUSI UTTP Tera No

1 A. 1.

Jenis Retribusi

2

3

Tera Ulang Penjustiran

Pengujian/

Penjustiran

Tarif (Rp) 5

Tarif (Rp) 6

Tarif (Rp) 7

Biaya Tera dan Tera Ulang UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m sampai 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya untuk : 1) Salib ukur 2) Balok ukur 3) Mikrometer 4) Jangka sorong 5) Alat ukur tinggi orang 6) Counter meter 7) Rol tester 8) Komparator

2.

Satuan

Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp) 4

ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik

Buah

2000

-

1000

-

Buah

4000

-

2000

-

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

4000 5000 6000 6000 5000 10000 5000 5000

-

2000 5000 3000 3000 2500 10000 5000 5000

-

Buah Buah

50000 100000

12500 25000

50000 100000

12500 25000

1 3.

4.

5.

2 TAKARAN (BASAH/KERING) a. Sampai dengan 2L b. Lebih dari 2L sampai 25L c. Lebih dari 25L TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a. 500 kL pertama b. Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL c. Selebihnya, dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL d. Selebihnya, dari 2000 kL sampai dengan 10000 kL, setiap kL e. Selebihnya, dari 10000 kL sampai dengan 20000 kL, setiap kL f. Selebihnya, dari 20000 kL, setiap kL Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL b. Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb : a. 10 kL pertama b. Selebihnya, dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL c. Selebihnya, dari 50 kL, setiap kL Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL c. Bentuk Bola dan Speroidal 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a. 500 kL pertama b. Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL c. Selebihnya, dari 1000 kL, setiap kL Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL TANGKI UKUR GERAK a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL 2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a. 5 kL pertama b. Selebihnya, dari 5 kL, setiap kL Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL

3 Buah Buah Buah

4

5

6

7

200 400 2000

-

200 400 2000

-

Buah

100000

-

100000

-

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

100000 150 100 20 10 5

-

100000 150 100 20 10 5

-

Buah

200000

-

200000

-

Buah Buah Buah

200000 2000 1000

-

200000 2000 1000

-

Buah

200000

-

200000

-

Buah Buah Buah

200000 300 200

-

200000 300 200

-

Buah

20000

-

20000

-

Buah Buah

20000 2000

-

20000 2000

-

1

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

2 b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal 1) Sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a. 50 kL pertama b. Selebihnya, dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL c. Selebihnya, dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL d. Selebihnya, dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL e. Selebihnya, dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL f. Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL g. Selebihnya, dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL Bagian – bagian dari kL dihitung satu kL ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas ukur dengan tarif minimum c. Alat suntik BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L Bagian – bagian dari 1000 L digitung 1000 L METER TAKSI SPEEDOMETER METER REM TACHOMETER TERMOMETER DENSIMETER VISKOMETER ALAT UKUR LUAS ALAT UKUR SUDUT ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter bahan bakar minyak a.1 Meter Induk Untuk setiap media uji

3

4

5

6

7 -

Buah

80000

-

80000

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

80000 1200 1000 700 500 200 50

-

80000 1200 1000 700 500 200 50

-

Skala Skala Buah Buah

300 300 3000 50

-

-

-

Buah Buah Buah Buah Buah

10000 20000 30000 40000 10000

-

5000 10000 20000 30000 5000

-

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

10000 15000 15000 30000 6000 6000 6000 5000 5000

-

5000 7500 7500 15000 3000 3000 3000 2500 2500

-

1

2 1) Sampai dengan 25 m /h 2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb: a. 25 m3/h pertama b. Lebih dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h d. Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Bagian – bagian dari m3/h dihitung satu m3/h 3

a.2

a.3

18.

.

Meter Kerja Untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb: a. 15 m3/h pertama b. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h d. Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Bagian – bagian dari m3/h dihitung satu m3/h Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur

ALAT UKUR GAS a. Meter Induk 1) Sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb: a. 100 m3/h pertama b. Lebih dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap m3/h d. Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h, setiap m3/h e. Selebihnya dari 2000 m3/h, setiap m3/h Bagian – bagian dari m3/h dihitung satu m3/h

3 Buah

4

5

6

7

40000

20000

40000

20000

Buah Buah Buah

40000 2000 1000

16000 -

20000 2000 1000

8000 -

Buah

500

-

500

-

Buah

20000

10000

20000

10000

Buah Buah Buah

20000 1000 500

10000 -

20000 1000 500

10000 -

Buah

300

-

300

-

Buah

20000

10000

10000

5000

Buah

20000

10000

10000

5000

Buah Buah Buah

20000 100 50

10000 -

20000 100 50

10000 -

Buah

20

-

20

-

Buah

10

-

10

-

1

2 b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m3/h 2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb: a. 50 m3/h pertama b. Lebih dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h, setiap m3/h d. Selebihnya dari 1000 m3/h sampai dengan 2000 m3/h, setiap m3/h e. Selebihnya dari 2000 m3/h, setiap m3/h Bagian – bagian dari m3/h dihitung satu m3/h

19.

20.

3

4

5

6

7

Buah

2000

-

2000

-

Buah Buah Buah

2000 20 15

-

2000 20 15

-

Buah

10

-

10

-

Buah

5

-

5

-

c. Meter gas orifice dan sejenisnya (termasuk satu sistem/unit alat ukur)

Buah

100000

50000

100000

50000

d. Pelerngkapan meter gas orifice (jika dijui tersendiri), setiap alat perlengkapan

Buah

20000

10000

20000

10000

e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur

Buah

20000

10000

20000

10000

METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h

Buah Buah Buah

20000 40000 50000

10000 20000 25000

20000 40000 50000

10000 20000 25000

b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h 2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h

Buah Buah Buah

500 4000 10000

250 2000 5000

500 4000 10000

250 2000 5000

METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h

Buah Buah Buah

30000 50000 60000

15000 25000 30000

30000 50000 60000

15000 25000 30000

1

2

3

4

5

6

7

b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h

Buah Buah Buah

1500 5000 12000

750 2500 6000

1500 5000 12000

750 2500 6000

21.

PEMBATAS ARUS AIR

Buah

1000

500

-

-

22.

ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC)/ TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA

Buah

10000

5000

-

-

23.

METER PROVER a. Sampai dengan 2000 L b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10000 L c. Lebih dari 10000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur

Buah Buah Buah

100000 200000 300000

-

100000 200000 300000

-

Buah

50000

10000

50000

-

Buah Buah Buah

50000 500 200

10000 -

50000 500 200

-

Buah

100

-

100

-

Buah

50

-

50

-

ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi

Buah Buah

20000 5000

10000 -

20000 5000

10000 -

METER LISTRIK (Meter kWh) a. Meter Induk/kelas 0.2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa

Buah Buah

40000 12000

15000 5000

40000 12000

15000 5000

24.

25.

26.

METER ARUS MASSA a. Meter Kerja Untuk setiap media uji : 1) Sampai dengan 10 kg/min 2) Lebih dari 10 kg/min, setiap kg/min dihitung sbb: a. 10 kg/min pertama b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian – bagian dari m3/h dihitung satu kg/min

1

2

3

4

5

6

7

b. Meter Kerja kelas 1, kelas 0.5 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa

Buah Buah

5000 3000

2000 1200

5000 3000

2000 1200

c. Meter Kerja kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa

Buah Buah

3000 2500

1200 1000

3000 2500

1200 1000

27.

Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 27 huruf a, b, c

Buah

-

-

-

-

28.

PEMBATAS ARUS LISTRIK

Buah

1000

500

1000

500

29.

STOP WATCH

Buah

1000

-

1000

-

30.

METER PARKIR

Buah

6000

2500

6000

2500

31.

ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg

Buah Buah Buah

300 600 1000

100 300 500

200 300 500

100 200 300

b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg

Buah Buah Buah

1000 2000 5000

500 1000 2500

500 1000 2500

300 500 1000

c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg

Buah Buah Buah

5000 7500 10000

2500 5000 7500

2500 5000 7500

1000 2500 5000

1 32.

2

3

4

5

6

7

TIMBANGAN a. Sampai dengan 3000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII) a. Sampai dengan 25 kg b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg e. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg


1500 2000 3000 4000 10000

500 1000 1500 2500 5000

1000 1500 2000 3000 7500

500 1000 1000 1500 3000

2) Ketelitian halus (kelas II) a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg e. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg


10000 12000 14000 16000 20000

5000 6000 7000 8000 10000

5000 7500 10000 12000 15000

2500 3000 5000 6000 7500

3) Ketelitian khusus (kelas I)

Buah

36000

15000

20000

10000

b. Sampai dengan 3000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton

Buah Buah

4000 5000

2000 2500

2000 3000

1000 -

c. Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih besar dari 500 ton/h

Buah Buah Buah

100000 200000 300000

50000 100000 150000

100000 200000 300000

50000 100000 150000

Buah Buah Buah

5000 10000 15000

-

5000 10000 15000

-

d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing – masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c 33.

a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm2 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1000 kg/cm2 3) Lebih besar dari 1000 kg/cm2

1

2 b. 1) Alat ukur tekanan darah 2) Manometer minyak a. Sampai dengan 100 kg/cm2 b. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1000 kg/cm2 c. Lebih besar dari 1000 kg/cm2 3) Pressure Calibrator 4) Pressure Recorder a. Sampai dengan 100 kg/cm2 b. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1000 kg/cm2 c. Lebih besar dari 1000 kg/cm2

34.

PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS

35.

METER KADAR AIR a. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi

36.

Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai 35, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiam jam/bagian dari jam dihitung 1 jam.

3 Buah

4

5

6

7

5000

2500

2500

1000

Buah Buah Buah

5000 7500 10000

2500 3000 5000

2500 5000 7500

1000 2500 3000

Buah

20000

10000

20000

10000

Buah Buah Buah

5000 10000 15000

2500 5000 7500

5000 10000 15000

2500 5000 7500

Buah

10000

5000

2500

1500

Buah Buah

10000 15000

2500 5000

5000 7500

2500 3000

Buah

20000

10000

10000

5000

Buah

2500

-

2500

-

B. BIAYA PENELITIAN No

Jenis Retribusi

Satuan

Tarif (Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A

Jam

2500

C. BIAYA TAMBAHAN No

Jenis Retribusi

Satuan

Tarif (Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

UUTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu: a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan ekeltronik untuk semua kapasitas

Buah

100% dari tarif yang tercantum dari poin A

Buah

150% dari tarif yang tercantum dari poin A 200% dari tarif yang tercantum dari poin A

Buah

2.

UUTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UUTP tersebut

Buah


3.

UUTP yang ditanam

Buah


4.

UUTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus

Buah


5.

UUTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima alat

Buah


6.

UUTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam terdapat ditempat UUTP yang ditanam atau terdapat ditempat UUTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus

Buah


II. SERTIFIKASI DAN TABEL No

Jenis Retribusi

Satuan

Tarif (Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

Biaya penggantian sertifikasi/surat keterangan Biaya pengantian tabel TUT adalah : a. Sampai dengan 500 kL b. Diatas 500 kL

Lembar

2.

Buku Buku

5000

100000 100000

III. PENGUJIAN BDKT No

Jenis Retribusi

Satuan

Tarif (Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

Biaya pengujian

Jenis

2000/h

IV. KALIBRASI No

Jenis Retribusi

Satuan

Tarif (Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

Biaya Kalibrasi

buah

300% tarif tera

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

BUPATI SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG,

Recommend Documents