PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI PASIR
Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat :
1.
2.
3.
4.
bahwa dalam rangka menyikapi tuntutan dan dinamika pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah, dimana dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan Pemerintah nasional, sehingga Desa memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul, adat-istiadat, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur desa demi terciptanya Pemerintah yang adil dan demokratis; Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 12 Tahun 2000 tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditata kembali; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–undang; Undang-undang Nomor Tahun 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
5.
6.
7.
8.
9.
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851); Undang-undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Samarinda, Kabupaten Daerah Tingkat Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pemnbentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang tehnik Penyususnan dan Materi Muatan Produk–produk Hukum Daerah; 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir Nomor 172.7/07/DPRD-PSR/IV/2003 tentang Pengesahan 16 (Enam Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasir.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Nomor 13 Tahun 2000 diubah sebagai berikut: A. Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi : Pasal 2 (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari: a. Anggota BDP sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; Tokoh Masyarakat; c. B. Pasal 4 ditambah huruf f, yang berbunyi: Pasal 4 a. Terdaftar sebagai pemilih C. Pasal 6 ayat (1) huruf d, (2), (3) dan (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (1) huruf d, (2), (3), dan (4) berbunyi : Pasal 6 D. Berpendidikan / berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP) dan atau berpengetahuan sederajat dengan standar pendidikan formal Sekolah Dasar bagi Desa yang tidak mendapatkan bakal calon degan kualifikasi pendidikan SLTP ; (1) Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang ; (2) Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota TNI dan POLRI atau Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ; (3) Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota TNI POLRI yang telah terpilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI dan POLRI ;
E. Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: Pasal 9 (1) Penjaringan bakal calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari dan bilamana belum mendapatkan jumlah bakal calon Kepala Desa minimal 2( dua ) orang dapat diperpanjang selama lima belas hari lagi. F. Dalam Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 10 ayat (1) dan (4) berbunyi : Pasal 10 (1) Penyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mendapat pengawasan dari Pemerintah Kecamatan. (2) Sebelum penyaringan dilakukan materi ujian terlebih dahulu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pihak Pemerintah Daerah Cq. Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir. G.
Pasal 14 ayat (1) dan (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 ayat (1) dan (2) berbunyi : Pasal 14
(1) Apabila salah satu calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh BPD mengundurkan diri, sepanjang Kepala Desanya lebih dari dua orang maka Pemilihan Kepala Desa dapat diteruskan. (2) Apabila salah satu calon Kepala Desa dari jumlah minimal 2 (dua) orang yang sudah ditetapkan BPD mengundurkan diri, maka Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diteruskan, tetapi harus diulangi dari penjaringan bakal calon Kepala Desa H. Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 ayat (1) berbunyi : Pasal 27 (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan. I.
Pasal 37 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu “ayat (3)” sehingga keseluruhan pasal 37 berbunyi : Pasal 37
(1) BPD dapat memberikan catatan dan atau penilaian terhadap pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa
(2) Catatan dan atau penilaian seperti dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan secara resmi oleh BPD untuk mendapat perhatian/perbaikan pada masa berikutnya. (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa dihadapan BPD bersifat Progres Kinerja Pemerintah Desa sehingga Kepala Desa tidak dapat diusulkan berhenti karena pertanggungjawabannya tidak diterima atau ditolak BPD. J. Pasal 46 diubah sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut : Pasal 46 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota TNI dan POLRI yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan : a.
dalam jabatan strukturan atau fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapatkan ijin /persetujuan dari pejabat yang berwenang ; b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain. K. Pasal 47 diubah sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut : Pasal 47 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI dan POLRI yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD dikembalikan ke instansi induknya. L. Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 ayat (1) berbunyi :
(1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD atas usul panitia Pemilihan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Kabupaten Pasir . Ditetapkan di Tanah Grogot Pada tanggal 8 April 2003 BUPATI PASIR t.t.d Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR TAHUN 2003 NOMOR 04
