PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK
Menimbang
: a. Bahwa dengan diberlakukannya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Perkreditan Rakyat, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyesuaikan Perusahaan Daerah Bank Pasar yang ada dengan Mendirikan Perusaahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; b. Bahwa untuk dapat mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah dalam peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/Dir. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat perlu mewujudkan Pemerataan pelayanan Perbankan yang terhindar dari munculnya Rentenir dan pengijon yang merusak perekonomian rakyat; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387; 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perbankan (Lembaran Negara Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842).
Dengan Persetujuan DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PENDIRIAN
PERUSAHAAN
DAERAH
GRESIK BANK
TENTANG
PERKREDITAN
RAKYAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain; b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Gresik; d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Gresik yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjuthya disingkat PD.BPR;
e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gresik f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gresik; g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gresik.
BAB II NAMA DAN STATUS HUKUM Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagai Pengganti dari Perusahaan Daerah Bank Pasar yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 3 (1) Bentuk Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gresik adalah Perusahaan Daerah; (2) Dengan Status Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR), berdasarkan ketentuan ini diberi wewenang kepadanya untuk memperluas usahanya dalam satu ikatan berbentuk cabang pada Wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa sesuai dengan kemampuan.
BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 PD.BPR dalam melaksanakan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi Kerakyatan dengan Prinsip kehati-hatian.
Pasal 5 PD.BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga terhindar dan munculnya rentenir dan sistem pengijon.
BAB IV TUGAS DAN USAHA Pasal 6 PD.BPR merupakan salah satu alat kelengkapan kelembagaan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Pasal 7 (1) Usaha PD.BPR meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, Deposito Berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Melakukan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. (2) PD.BPR dalam memberikan kredit atau pembiayaan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB V MODAL Pasal 8 (1) Modal dasar PD.BPR di tetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah); (2) Modal
di
setor
PD.BPR
ditetapkan
sekurang-kurangnya
Rp.
500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah); (3) Bagian dari modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus); (4) Modal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pasal 9 (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Daerah; (2) Perubahan Modal disetor sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) sampai dengan dipenuhinya Modal Dasar di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Sumber keuangan lainnya.
BAB VI PENGURUS DAN PEGAWAI Bagian Pertama Dewan Pengawas
Pasal 10 (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.BPR; (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan pengawas; (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (4) Antara sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah; (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD.BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi Kredit oleh PD.BPR.
Pasal 11 Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki akhlak dan moral yang baik; b. Mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang perbankan, dedikasi serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD.BPR; c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela; d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara; e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; f. Sehat Jasmani dan rohani
Pasal 12 (1) Kepala Daerah menunjuk pejabat menjadi Ketua/Anggota Dewan pengawas untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir; (3) Prosedur Tata Cara pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. (4) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah; (5) Setiap pengangkatan/penggantian anggota Dewan Pengawas, wajib memperoleh persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya, diberitahukan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan pimpinan Bank Indonesia
Pasal 13 Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 14 (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD.BPR. (2) Pengawasan oleh dijalankan secara: a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; b. Insidentil atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya; (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD.BPR; (4) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas dengan biaya PD.BPR.
Pasal 15 (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: a. Masa Jabatannya berakhir, b. Meninggal Dunia (2) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
a. Atas permintaan sendiri; b. Melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR. c. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. d. Alih tugas / Jabatan; e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
Pasal 16 (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada pasal 15 ayat (2) huruf b, c, dan e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah; (2) Kepala Daerah menyampaikan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
Pasal 17 (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali; (2) Apabila Kepala Daerah belum melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya; (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang; (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 18 (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah. (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Kepala Daerah sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
(3) Apabila Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum, dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
Bagian Kedua Direksi
Pasal 19 (1) PD.BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari: a. Direktur Utama; b. Direktur. (2) Direksi bertanggungjawab Kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; (3) Perangkapan Jabatan oleh Anggota Direksi dilarang baik jabatan Eksekutif, lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD.BPR; (5) Antara sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar; (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah; (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD.BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR.
Pasal 20 Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki akhlak dan moral yang baik; b. Mempunyai keahlian dibidang perbankan dan sekurang-kurangnya 50% dari Anggota Direksi berpengalaman sedikit-dikitnya 2 (dua) tahun dalam operasional Bank; c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah; d. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap pengkhianatan kepada Negara
e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; f. Sehat Jasmani dan rohani.
Pasal 21 (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir; (2) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksankaan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi lama berakhir; (3) Prosedur dan Tata cara pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Sebelum pelaksanaan Pengangkat Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Kepala Daerah meminta pertimbangan Pimpinan Bank Indonesia setempat yang dilampiri keterangan/identitas dari calon anggota direksi yang bersangkutan berupa: a. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah ini; b. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila Calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD.BPR c. Daftar Riwayat Hidup yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja, d. Daftar Penilaian Palaksanaan Pekerjaan (DP-3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dan Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan.
Pasal 22 (1) Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Daerah. (2) Laporan pengangkatan anggota Direksi disampaikan Kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeii serta Pimpinan Bank Indonesia setempat.
Pasal 23 Tata Tertib dan cara menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengarkan pendapat Dewan Pengawas.
Pasal 24 (1) Direksi mengurus kekayaan PD.BPR; (2) Direksi mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan Kepegawalan PD.BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (3) Direksi mengusulkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD.BPR untuk ditetapkan Kepala setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
Pasal 25 (1) Direksi mewakili PD.BPR didalam maupun luar Pengadilan (2) Apabila di pandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD.BPR.
Pasal 26 Dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas Direksi dapat melakukan : a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor kas atau Unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Membeli, menjual dan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris PD.BPR sesuai dengan kententuan yang berlaku; c. Menggadaikan barang-barang milik PD.BPR.
Pasal 27 (1) Anggota Direksi berhenti karena: a. Masa jabatanya b. Meninggal dunia. (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena: a. Atas permintaan sendiri; b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR; c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; d. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melakannakan tugasnya secara wajar.
Pasal 28 (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) huruf b, c, dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas; (2) Kepala
Daerah
memberitahukan
secara
tertulis
pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
Pasal 29 (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi; (2) Apabila Dewan Pengawas belum melaksanakan persidangan atau menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan Anggota Direksi yang bersangkut melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya; (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan menerima Keputusan yang ditetapkan Oleh Dewan Pengawas; (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan
Surat
Keputusan
Dewan
Pengawas
untuk
dimintakan
Pengesahan Kepala Daerah; (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal 30 (1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambalnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah. (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak di terimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil Keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian Anggota Direksi batal demi hukum, mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
Pasal 31 (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas biaya PD.BPR; (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.
BABVII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA Pasal 32 (1) PD.BPR wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD.BPR yang merupakan kekayaan PD.BPR yang dipisahkan. (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari : a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD.BPR; b. Bagian dari dana Kesejahteraan; c. Usaha-usaha lain yang syah. (3) Dana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.
BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 33 (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa anggaran PD.BPR, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PD.BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapat Pengesahan Kepala Daerah; (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR dinyatakan berlaku; (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetuuan Dewan Pengawas.
BAB IX TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 34 (1) Tahun buku PD.BPR adalah tahun takwin.
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan. (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditanda tangani oleh Direksi; (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan Kepala Daerah memberi pembebanan tanggungjawab kepada Direksi; (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPR Kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia Setempat; (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan pehitungan laba/rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan Pengumuman PD.BPR yang bersangkutan. BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 35 (1) Laba bersih PD.BPR Bank Pasar yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah = 40% b. Cadangan Umum
= 20%
c. Cadangan Tujuan
= 20%
d. Dana Kesejahteraan
= 10%
e. Jasa Produksi
= 10%
(2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurüf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya; (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Pegawai, Kepentingan sosial dan sejenisnya; (4) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.
BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 36 (1)
Anggota Direksi dan atau Pegawai PD.BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
(2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB X KERJA SAMA Pasal 37 PD.BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum dan atau Lembaga Keuangan/perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal menajemen profesionalisme perbankan dan lain-lain.
BAB XIII PEMBINAAN Pasal 38 (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan kepada PD.BPR; (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD.BPR dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.
BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 39 (1) Pembubaran PD.BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; (2) Kepala Daerah dapat membentuk Panitia Pembubaran PD.BPR sebagaimana dimaksud ayat (1); (3) Apabila PD.BPR dibubarkan hutang dan kewajiban keuangan dibayar dan harta kekayaan PD.BPR dari sisa lebih/kurang bukan menjadi tanggungan Pemenintah Daerah; (4) Panitia pembubaran PD.BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD.BPR kepada Kepala Daerah; (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, hanya apabila kerugian itu disebabkan oleh pengesahan perhitungan laba/rugi yang tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
Pasal 40 (1) Kepala Daerah menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai PD.BPR yang diberhentikan;
(2) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PD Bank Pasar Kabupaten Gresik, menjadi kekayaan/aset PD.BPR setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan disahkan DPRD.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur masalah teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 43 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 18 tahun 1985 tentang Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Disahkan di : Gresik Pada tanggal : 20 Nopember 2001 BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM Diundangkan di : Gresik Pada Tanggal : 21 Nopember 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. G U N A W A N, MSi Pembina Utama Muda Nip. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI D.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRED1TAN RAKYAT
I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka mendorong percepatan Pertumbuhan perekonomian Daerah dalam meningkatkan pelayanana kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh Bank Umum, perlu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankkan untuk membuka kesempatan usaha dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, agar terhindar dan adanya rentenir dan sistem pengijon yang sama sekali tidak menguntungkan kepentingan rakyat, maka dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, ketentuan-ketentuan yang selama ini masih kurang tampak jelas keuntungannya kepada masyarakat dalam meningkatkan usahanya, harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 39
: Cukup Jelas
Pasal 40
: Penyelesaian kekaryaan dimaksud ayat (1) pasal 40 adalah kepada Pegawai Negeri Sipil yang dikaryakan pada PD.BPR setelah habis masa tugasnya dan ternyata masih belum memasuki masa pensiun, yang bersangkutan akan dikembalikan pada induk organisasinya sesuai dengan formasi yang ada. Sedangkan bagi karyawan PD.BPR tetap diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 42 s/d Pasal 44 :
Cukup Jelas
