PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR : 1 TAHUN 2001 TENTANG PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai Landasan kebijakan dan pelaksanaan Pemerintah maupun pembangunan di daerah merupakan perwujudan aspirasi dan kehendak masyarakat guna terciptanya tertip pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah;
b. bahwa agar Peraturan Perundang-undangan Daerah dapat diketahui, ditaati, dan mengikat segenap lapisan masyarakat, serta memiliki kekuatan hukum,
maka perlu diundangkan kedalam Lembaran
Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan
pengundangan
Peraturan Perundang-undangan Daerah
dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999
tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
2. Undang-undang
Nomor
53
tahun 1999
tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902 ) ;
= 2 = 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-1129 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Siak; 5. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 tahun 2000 tanggal 7 Nopember 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak; 6. Keputusan Gubernur Riau Nomor 128 tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
Dengan persetujuan ; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kabupaten Siak; b. Pemerintahan Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom lainnya yang selanjutnya disebut badan Eksekutif; c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Siak; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak; e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak; f. Peraturan Perundang-undangan daerah, adalah Peraturan Daerah, Keputusan Bupati yang bersipat mengatur dan Keputusan Bersama Bupati; g. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten Siak dalam rangka menyelenggarakan Otonomi daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; h. Keputusan Bupati yang bersifat mengatur adalah keputusan yang materi muatannya mengatur dan mengikat secara umum; i. Keputusan Bupati yang bersifat penetapan adalah keputusan yang bersifat konkrit ( nyata ) individual dan final yang materi muatannya hanya menetapkan hal-hal tertentu, dan tidak mengikat secara umum;
=3=
j.
Keputusan Bersama Bupati, adalah Keputusan yang berbentuk peraturan perundangundangan yang dibuat oleh dua atau lebih kepala daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama;
k. Lembaran
Daerah,
adalah
Lembaran Daerah Kabupaten Siak
sebagai tempat
Pengundangan Peraturan daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur; l.
Tambahan Lembaran Daerah, adalah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak sebagai tempat pengundangan Keputusan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati yang bersifat penetapan;
m. Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah, adalah salah satu kegiatan administrasi Pemerintah sebagai sarana Sosialisasi, informasi dan komunikasi sehingga dapat diketahui serta dipahami oleh, baik dikalangan jajaran dan antar Pemerintahan Daerah, maupun masyarakat; n. Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang
menangguhkan,
membatalkan,
dan
ataupun,
mengesahkan,
Peraturan
Daerah dan Keputusan Bupati;
BAB II PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH Pasal 2
(1) Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur yang karena sifatnya membebankan dan perlu diketahui oleh masyarakat umum serta memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, diundang kedalam Lembara Daerah; (2) Keputusan Bupati yang bersifat penetapan dan Keputusan Bersama Bupati, yang menurut hemat Kepala Daerah perlu diketahui oleh masyarakat umum, dimuat kedalam Tambahan Lembaran Daerah;
Pasal 3
Pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut pada pasal 1 huruf N berhak menangguhkan, membatalkan Peraturan daerah apabila Peraturan daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
=4=
BAB III PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH Pasal 4 Agar setiap orang dapat mengetahui Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah diundangkan, Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan tambahan Lembaran Daerah; Pasal 5 Lembaran Daerah dan tambahan Lembaran Daerah dibuat kedalam kertas ukuran folio;
Pasal 6 Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah, waktunya tidak ditentukan; Pasal 7 Jenis Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dimuat kedalam Lembaran Daerah adalah : a. Peraturan Daerah; b. Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur; Pasal 8 Tambahan Lembaran daerah memuat Keputusan Bupati yang bersifat penetapan dan Keputusan Bersama Bupati yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat umum;
Pasal 9 (1). Pada Lembaran Daerah, tercantum Lambang Daerah, nomor urut, Tahun Penerbitan, dan kode seri sebagai berikut : Seri A : Untuk Peraturan Daerah yang Mengatur Tentang Pajak Daerah; Seri B :
Untuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
Seri C :
Untuk Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana, diluar pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Seri D :
Untuk Peraturan Daerah selain seri A, B, dan C;
(2). Tiap-tiap seri dari Lembaran Daerah diberi nomor urut dan setiap tahun dimulai dengan No.1;
=5= Pasal 10
Pada Tambahan Lembaran Daerah, dicantumkan Lambang Daerah, diberi nomor urut dan tidak terikat dengan tahun penerbitan;
BAB IV PENYELENGGARAAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
Pasal 11
(1). Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; (2). Biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
Pasal 12
Naskah asli Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah diundangkan disimpan dalam arsip Pemerintahan Daerah;
Pasal 13
Bentuk Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Peraturan Daerah ini;
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14
(1). Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah diterbitkan dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku hingga dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; (2). Untuk pertama kalinya, Peraturan Daerah ini diundangkan menurut ketentuan dan setelah Peraturan Daerah ini disahkan;
=6= BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang; (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak;
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 April 2001 PJ. B U P A T I S I A K
H. TENGKU RAFIAN
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 April 2001 SEKRETARIS DAERAH
A R W I N . AS, SH Pembina TK I Nip. 010096529
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR : 1 TAHUN 2001 TENTANG PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai Landasan kebijakan dan pelaksanaan Pemerintah maupun pembangunan di daerah merupakan perwujudan aspirasi dan kehendak masyarakat guna terciptanya tertip pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah;
d. bahwa agar Peraturan Perundang-undangan Daerah dapat diketahui, ditaati, dan mengikat segenap lapisan masyarakat, serta memiliki kekuatan hukum,
maka perlu diundangkan kedalam Lembaran
Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah;
e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan
pengundangan
Peraturan Perundang-undangan Daerah
dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999
tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
7. Undang-undang
Nomor
53
tahun 1999
tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902 ) ;
= 2 = 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-1129 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Siak; 10. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 tahun 2000 tanggal 7 Nopember 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak; 11. Keputusan Gubernur Riau Nomor 128 tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
Dengan persetujuan ; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kabupaten Siak; b. Pemerintahan Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom lainnya yang selanjutnya disebut badan Eksekutif; c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Siak; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak; e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak; f. Peraturan Perundang-undangan daerah, adalah Peraturan Daerah, Keputusan Bupati yang bersipat mengatur dan Keputusan Bersama Bupati; g. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten Siak dalam rangka menyelenggarakan Otonomi daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; h. Keputusan Bupati yang bersifat mengatur adalah keputusan yang materi muatannya mengatur dan mengikat secara umum; i. Keputusan Bupati yang bersifat penetapan adalah keputusan yang bersifat konkrit ( nyata ) individual dan final yang materi muatannya hanya menetapkan hal-hal tertentu, dan tidak mengikat secara umum;
=3=
j.
Keputusan Bersama Bupati, adalah Keputusan yang berbentuk peraturan perundangundangan yang dibuat oleh dua atau lebih kepala daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama;
k. Lembaran
Daerah,
adalah
Lembaran Daerah Kabupaten Siak
sebagai tempat
Pengundangan Peraturan daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur; l.
Tambahan Lembaran Daerah, adalah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak sebagai tempat pengundangan Keputusan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati yang bersifat penetapan;
m. Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah, adalah salah satu kegiatan administrasi Pemerintah sebagai sarana Sosialisasi, informasi dan komunikasi sehingga dapat diketahui serta dipahami oleh, baik dikalangan jajaran dan antar Pemerintahan Daerah, maupun masyarakat; n. Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang
menangguhkan,
membatalkan,
dan
ataupun,
mengesahkan,
Peraturan
Daerah dan Keputusan Bupati;
BAB II PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH Pasal 2
(1) Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur yang karena sifatnya membebankan dan perlu diketahui oleh masyarakat umum serta memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, diundang kedalam Lembara Daerah; (2) Keputusan Bupati yang bersifat penetapan dan Keputusan Bersama Bupati, yang menurut hemat Kepala Daerah perlu diketahui oleh masyarakat umum, dimuat kedalam Tambahan Lembaran Daerah;
Pasal 3
Pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut pada pasal 1 huruf N berhak menangguhkan, membatalkan Peraturan daerah apabila Peraturan daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
=4=
BAB III PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH Pasal 4 Agar setiap orang dapat mengetahui Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah diundangkan, Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan tambahan Lembaran Daerah; Pasal 5 Lembaran Daerah dan tambahan Lembaran Daerah dibuat kedalam kertas ukuran folio;
Pasal 6 Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah, waktunya tidak ditentukan; Pasal 7 Jenis Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dimuat kedalam Lembaran Daerah adalah : a. Peraturan Daerah; b. Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur; Pasal 8 Tambahan Lembaran daerah memuat Keputusan Bupati yang bersifat penetapan dan Keputusan Bersama Bupati yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat umum;
Pasal 9 (1). Pada Lembaran Daerah, tercantum Lambang Daerah, nomor urut, Tahun Penerbitan, dan kode seri sebagai berikut : Seri A : Untuk Peraturan Daerah yang Mengatur Tentang Pajak Daerah; Seri B :
Untuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
Seri C :
Untuk Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana, diluar pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Seri D :
Untuk Peraturan Daerah selain seri A, B, dan C;
(2). Tiap-tiap seri dari Lembaran Daerah diberi nomor urut dan setiap tahun dimulai dengan No.1;
=5= Pasal 10
Pada Tambahan Lembaran Daerah, dicantumkan Lambang Daerah, diberi nomor urut dan tidak terikat dengan tahun penerbitan;
BAB IV PENYELENGGARAAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
Pasal 11
(1). Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; (2). Biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
Pasal 12
Naskah asli Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah diundangkan disimpan dalam arsip Pemerintahan Daerah;
Pasal 13
Bentuk Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Peraturan Daerah ini;
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14
(1). Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah diterbitkan dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku hingga dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; (2). Untuk pertama kalinya, Peraturan Daerah ini diundangkan menurut ketentuan dan setelah Peraturan Daerah ini disahkan;
=6= BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang; (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak;
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 April 2001 PJ. B U P A T I S I A K
H. TENGKU RAFIAN
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 April 2001 SEKRETARIS DAERAH
A R W I N . AS, SH Pembina TK I Nip. 010096529
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI D
