PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 22 TAHUN 1995

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 22 TAHUN 1995 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI. NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI Menimbang

:

a. bahwa dengan ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, surat Menteri dalam Negeri Nomor 061/717/SJ, tanggal 5 maret 1994 dan surat Menteri dalam Negeri Nomor 061/9501/SJ, tanggal 5 Pebruari 1994; b. bahwa sesuai dengan huruf a diatas dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Mengingat

:

1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-undang; 2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan LN Nomor 3037); 3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1984, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 55); 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan menitik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 18 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590) 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 8. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995, tentang Penyerahan dan Penambahan sebagian urusan Jalan, Pekerja Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Perindustrian, dan Pajak kepada Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai c. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai d. Dinas Kehutanan : adalah dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; f. Cabang Dinas : adalah cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; g. Unit Pelaksana Teknik Dinas : adalah Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kehutana Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

B A B II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Kehutanan adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan. (2) Dinas Kehutanan Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4 Dinas kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kehutanan yang diserahkan oleh Pemerintah dan atau oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalan pasal 4, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : a. Mempunyai program kebjjaksanaan teknis operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; b. Melakukan bimbingan dan pembinaan yang berhubungan dengan bidang Kehutanan; c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta ketata usahaan Dinas; d. membimbing, membantu lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk melakukan penanaman, pemeliharaan dan pengembangan hutan rakyat dan atau hutan milik rakyat, hutan lembaga swadaya; e. Membimbing, membantu swadaya masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan produksi perlebahan dan persuteraan alam; f. Membimbing, membantu swadaya masyarakat dan masyarakat untuk melakukan penghijauan dan konservasi tanah dan air; g. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada tenaga penyuluh kehutanan.

B A B IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Penyuluhan; d. Seksi Perlindungan Hutan; e. Seksi Konservasi Tanah; f. Cabang Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tesebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan program seksi-seksi sebagai bahan perencanaan kegiatan Dinas; b. melakukan pelayanan teknis administrative kepada Kepala Dinas dan Kepala Seksi;

c. melaksanakan urusan surat-menyurat dan tat kearsipan Dinas; d. melakukan administrasi keuangan, Perlengkapan, Kepegawaian Dinas sesuai dengan keperluannya; e. membuat data dan laporan kegiatan Dinas. (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang sehari-harinya disebut Sekretaris Dinas.

Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. melaksanakan pengelolaan dan keuangan; c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan surat menyurat dan kerumah tanggaan

Pasal 9 (1) Sub bagian Tata Usaha terdiri atas : 1. Urusan perencanaan dan pelaporan; 2. Urusan Keuangan; 3. Urusan Kepegawaian, perlengkapan surat menyurat dan kerumah tanggaan. (2) Tiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10 Urusan Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas : a. melakukan koordinasi kepada Kepala Seksi dan Sub Seksi dalam membuat program kegiatan Dinas; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan rencana proyek dan kegiatan rutin Dinas; c. mengolah data dan rencana program Dinas untuk disampaikan kepada kepala Dinas; d. membuat program kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh seksi-seksi; e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan laporan kegiatan Dinas.

Pasal 11 Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi belanja rutin dan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. membuat usulan belanja rutin dan proyek Dinas; c. membuat administrasi pembukuan, pertanggung jawaban keuangan; d. melakukan pembayaran belanja rutin dan proyek sesuai dengan kewenangannya

Pasal 12 Urusan kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : a. melakukan administrasi kepegawaian mengenai kesehjateraan pegawai, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, mutasi serta disiplin; b. melakukan pengelolaan administrasi rumah tangga, perlengkapan Dinas baik barang bergerak maupun barang tak bergerak; c. melaksanakan surat-menyurat dinas; d. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan dinas; e. membuat inventarisasi barang dan melakukan pemeliharaan serta perawatan barang.

Bagian Kedua Seksi Penyuluhan Pasal 13 (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas membuat perencanaan dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan perhutanan dan konservasi tanah. (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi : a. membuat program kerja seksi sebagai pedoman pelaksana tugas; b. membuat rencana operasional para penyuluh dalam upaya pengembangan dan peningkatan hutan rakyat, hutan milik, persutraan alam serta konservasi tanah dan air; c. membimbing para penyuluh dalam upaya pengembangan lembaga swadaya masyarakat; d. membuat rencana operasional dalam upaya penghijauan lahan kritis dan membimbing kelembagaan petani.

Pasal 15 (1) Seksi Penyuluhan terdiri atas : 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan; 2. Sub Seksi Tenaga dan Sarana Penyuluhan. (2) Tiap Sub Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan

Pasal 16 (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan serta pelaksanaan sistem dan metode penyuluhan. (2) Sub Seksi Tenaga dan Sarana Penyuluhan mempunyai tugas membuat petunjuk penggunaan sarana yang diperlukan pada saat kegiatan penyuluhan, penetapan personil yang melakukan penyuluhan, menetapkan personil yang melakukan penyuluhan sesuai dengan keahliannya.

Bagian Ketiga Seksi Pengembangan Hutan Rakyat Pasal 17 (1) Seksi Pengembangan Hutan rakyat mempunyai tugas membuat petunjuk teknis penanggulangan lahan-lahan kritis, pemeliharaan dan pengembangan hutan rakyat, hutan lembaga swadaya, hutan kelompok tani serta hutan produktif di dalam kawasan hutan. (2) Seksi Pengembangan Hutan Rakyat Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18 Seksi Pengembangan Hutan Rakyat mempunyai fungsi : a. membuat perencanaan pengelolaan dan penanggulangan lahan kritis serta perlindungan hutan; b. membuat petunjuk teknis pengembangan dan pemeliharaan hutan rakyat, hutan lembaga swadaya dan hutan kelompok tani di dalam kawasan hutan; c. memberikan bantuan dan melakukan penanaman pada lahan kritis milik rakyat, hutan lembaga swadaya dan kelompok tani di dalam kawasan hutan; d. melakukan pengembangan dan perlindungan hutan rakyat, hutan lembaga swadaya dan hutan kelompok tani serta hutan produktif di dalam kawasan hutan; e. melakukan pengembangan dan pembudidayaan produksi hutan rakyat, persuteraan alam dan perlebahan.

Pasal 19 (1) Seksi pengembangan Hutan Rakyat terdiri atas : a. Sub Seksi pengembangan dan Pemeliharaan Hutan; b. Sub Seksi Perlindungan, Penjualan dan Peredaran hasil Hutan. (2) Tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20 (1) Sub Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan mempunyai tugas membuat program pengembangan dan pemeliharaan lahan kritis yang meliputi pengadaan bibit dan pengadaannya pada hutan rakyat, hutan lembaga swadaya, hutan kelompok tani dan pengembangan usaha perlebahan serta persuteraan alam. (2) Sub Seksi Perlindungan, penjualan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas membuat petunjuk teknis perlindungan lahan kritis, hutan rakyat, hutan kelompok tani, hutan lembaga swadaya dan hutan produktif di dalam kawasan hutan serta upaya pemeliharan persuteraan dan perlebahan Bagian Keempat Sekai Konservasi tanah Pasal 21 (1) Seksi Konservasi Tanah mempunyai tugas membuat program dan upaya mempertahankan serta memperbaiki dayaguna lahan, evaluasi dan rehabilitasidaerah aliran sungai (DAS) serta pencegahan kerusakan lahan. (2) Seksi Konservasi Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah atau bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 Seksi Konservasi Tanah mempunyai fungsi : a. membuat program Seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksana tugas; b. melakukan upaya mempertahankan atau memperbaiki dayaguna lahan kritis; c. melakukan upaya penyuburan tanah; d. melakukan upaya evaluasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) e. melakukan pencegahan kerusakan lahan dan kemunduran produktifitas lahan;

Pasal 23 (1) Seksi Konservasi Tanah terdiri atas : a. Sub Seksi Teknik Konservasi Tanah; b. Sub Seksi Penanaman; (2) Tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24 (1) Sub Seksi Tehnik Konservasi tanah mempunyai tugas membuat petunjuk teknis operasional tata cara konservasi tanah, perbaikan dan penanaman pada lahan kritis dalam upaya mempertahankan dayaguna lahan. (2) Sub Seksi Penanaman mempunyai tugas membuat petunjuk teknis operasional tata cara penanaman, pembinaan teknis evaluasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) serta pencegahan kerusakan dan kemunduran dayaguna lahan.

Bagian Kelima Cabang Dinas Pasal 25

(1) Cabang Dinas adalah unsure pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan. (2) Cabang Dinas Kehutanan dapat dibentuk berdasarkan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 26 (1) Unit Pelaksana teknis adalah unsure pelaksana teknis oprasional Dinas Kehutanan (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal 27 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis bidang kehutanan dan konvermasi tanah dan air sesuai dengan keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 28 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan semua Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertical dan horizontal maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 29 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatang fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas. (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas (4) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 30 Segala biaya yang timbul berkenaan di tetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan atur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah. (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diunsangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Ditetapkan di Pada Tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

: Tenggarong : 23 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

KETUA,

H.M.RIFAT SALMANI

Drs.H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Tanggal 6 Mei 1995 Nomor 061 – III. 1 – 357 Kepala Biro Hukum

TTD

A. YASPAR HASIM, SH. Pembina Utama Muda. Nip. 550006302

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. Tgl

Sekretaris Wilayah Daerah

DRS.H SYAHRIAL SETIA Pembina Tingkat I NIP. 010 032 006

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 23 Tahun : 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Dati II Kutai

Kepala Dinas

Sub Bagian Tata Usaha

Urusan Perencanaan dan Pelaporan

Seksi Penyuluhan

Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan Keuangan

Seksi Pengembangan Hutan Rakyat

Seksi Konservasi Tanah

Sub Seksi Tata Penyuluhan

Sub Seksi Pengembangan

Sub Seksi Teknik Kaonservasi Tanah

Sub Seksi Tinaga dan sarana Penyuluhan

Sub Seksi Pemeliharaan

Sub Seksi Penanaman

Cabang Dinas

DEWAN PERWAKILAN RAHYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II KUTAI KETUA,

U.P.T.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

DRS.H.A.M.SULAIMAN H.M. RIFAT SALMANI

Urusan Kepegawaian Dan Umum