PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 10 TAHUN 1995 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8. 9.
bahwa untuk mengembangkan usaha kepariwisataan yang merupakan factor potensial daidalam usaha pembangunan Indonesia secara menyeluruh dan merata perlu adanya pembinaan yang lebih terarah dan terpadu ; bahwa untuk untuk meningkatkan usaha pembangunan dan pelayanan di bidang kepariwisataan sebagai salah sayu upaya pemerataan pendapatan dan penbangunan daerah maka dipandang perlu untuk menetapkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dalam suatu Peraturan Daerah ; Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953 ) sebagai undang-undang; Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55); Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1979, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan Kepala Daerah Tingkat I ( Lembaran Negara Than 1979 Nomar 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144); Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77); Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) daerah Tingkat II Percontohan; Keputusan Mentri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Keputusan Mentri Dalam Negeri RI nomor 49 Tahun 1993, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Mentri Dalam Negri RI Nomor 84 than 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 11. Keputusan Mentri Dalam Negri RI Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelayanan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ; 12. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995, tentang Penyerahan dan Penambahan urusan Pemerintah Daerah Tingkat I dibidang Lalu lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Tenaga Keja, Kehutanan, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah kepada Daerah Tingkat II Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
MEMUTUSKA N Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Darah ini yang di maksud dengan : a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ; d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ; g. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut; h. Usaha Jasa Periwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata; i. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada; j. Uasha sarana Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata; k. Lingkungan wisata adalah sub-sub kawasan wisata. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dinas Pariwisata dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini ;
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata; (2) Kepala Dinas Pariwisata yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bartanggung jawab kepada Kepala Daerah.
Pasal 4 Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang diberiakan oleh pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 3 Dinas Pariwisata Daerah Mempunyai fungsi : a. Melaksanakan kebijakan oprasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijak sanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ; b. Memantau mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijak sanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata menggunakan Pola Maksimal yang terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Oyak dan Daya Tarik Wisata; d. Seksi Sarana Pariwisata; e. Seksi pemasaran an Penyuluhan Wisata; f. Cabang Dinas; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Satruktur Organisasi dinas Pariwisata sebagai mana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah Ini Bagian Pertama Sub Bagian tata Usaha Pasal 7 (1) Sub Bagian tata Usaha mempunyai tu7gas melakukan kegiatan adminis trasi umum perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas yang sehari-harinya disebut Sekretaris Dinas; Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas trsebut pada Pasal 7, Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi : a. Melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga ; b. Melakukan pelayanan teknis administratip kepada Kepala Dinas dan Kepala Seksi ; c. Melakukan perencanaan kegiatan dinas; d. Melakukan administrasi keuangan, perlengkapan dan kepegawaian dinas sesuai dengan keperluannya; e. Membuat data dan laporan kegiatan dinas.
Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Urusan umum; b. Urusan Perencanaan; c. Urusan Keuangan. (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kasub Bag. Tata Usaha; Pasal 10 (1) Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian dinas. (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data mengkoordinasikan dan mensisitimasikan rencana kegiatan dinas. (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengolahan keuangan Dinas yang meliputi belanja rutin dan belanja proyek seta pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Again Kedua Seksi Obyek Wisata dan daya Tarik Wisata Pasal 11 (1) Seksi Obyek Wisata dan Daya tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan serta pemantauan obyek dan daya tarik wisata; (2) Seksi Obyek Wisata dan Daya tarik Wisata sebagaimana tersebut ayat (1) Peasl ini di pempin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertabggung jawab kepada Kepala Dinas; Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11 seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi : a. Melakukan perens\canaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
b. Menyiapkan perijinan di bidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi serta hiburan umum c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ; d. Membuat laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Pasal 13
(1) Sekksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri atas : a. Sub Seksi Obyek Wisata b. Sub Seksi Atraksi Wisata c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan umum (2) Sub Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Pasal 14 (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan data obyek wisata, melakukan pembinaan, membuat rencana pengembangan dan perijinan serta pemantawan obyek wisata. (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan data dan membina atraksi serta membuat laporan atraksi wisata. (3) Sub Seksi Atraksi Wisata dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan data rekreasi dan hiburan umum untuk dibina dan ditetapkan perijinannya.
Bagian Ketiga Seksi Sarana Patriwisata Pasal 15 (1) Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan dan pengawasan serta pemeliharaan sarana dan lingkungan pariwisata ; (2) Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Pasal 16 Untuk menyelenggaraka tugas tersebut pada pasal 14 seksi sarana pariwisata mempunyai fungsi : a. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata; b. Menyiapkan perijinan dibidang pengusahaan akomodasi, rumahmakan, bar dan ketenagakejaan ; c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pembangunan sarana dan tenaga kerja pariwisata ; d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan pemantawan dan evaluasi kegiatan.
Pasal 17
(1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri atas ; a. Sub Seksi Akomodasi ; b. Subseksi Rumah makan dan Bar c. Sub Seksi Ketenagakerjaan. (2) Sub Seksi Sebagai mana tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seoran Kepala Sub seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata; Pasal 18 (1) Sub Seksi Akomodasr mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan akomodasi; (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rumah makan dan bar; (3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan tenaga kerja Pariwisata. Bagian Keempat Seksi Pemasaran Wisata Pasal 19 (1) Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan pemantauan pemasaran dan penyuluhan wisata ; (2) Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Pasal 20 Untuk Melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18, seksi Pemasaran Wisata Mempunyai fungsi : a. Membuat perencanaan pengembangan dan pembinaan wisata nusantara; b. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran wisata nusantara; c. Membuat laporan pembinaan, pemantauan kegiatan wisata nusantara. Pasal 21 (1) Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari : a. Sub Seksi Promosi ; b. Sub Seksi Pelayanan Informasi c. Sub Seksi Wisata Nusantara. (2) Sub Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Wisata;
Pasal 22 (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan data dan membuat rencana pembinaan pengembangan promosi. (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas pengumpulan data Pariwisata untuk disebarluaskan serta melayani permintaan informasi dari pihak lain. (3) Sub Siksi Wisata Nusantara mempunyai tugas merencanakan pengembangan dan pembinaan wisata nusantara baik yang bersifat wisata budaya maupun wisata alam. Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 23 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis oprasional Dinas Pariwisata. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dapat dibentuk setelah memenuhi keriteria yang di tetapkan Menteri Dalam Negeri. Bagian Keenam Jabatan Fungsional Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagian tugas teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan keahliannya. (2) Kelompok Jabatang Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jejang jabatan fungsional dalam jejjang kelompok yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Dinas (4) Pembinaan terhadap tenaga kerja Fungsionalai dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang beralaku. BAB V Trata Kerja Pasal 25 Dalam melaksanakan tugasnya, kpala Dinas, Kapala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan Kapala Sub Seksi serta Kepala urusan wajib menerapkan perinsip kooedinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara Vertikal dan horizontal. Pasal 26 Setiap Pimpinan Suatu Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 27 (1) Kepala Dinas di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah stelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi serta Kepala Cabang Dinas di angkat dan diberhentiakan oleh Kapala Daerah atas usul Kepala Dinas. (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas. Pasal 28 Ketentuan mengenai Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 29 Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan danagar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menetapkan dalam Lembaran Daerah Tingakat II Kutai. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Tenggarong. : 23 Maret 1995
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI K E T U A,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI
H.M.RIFAAT SALMANI
Drs.H.A.M.SULAIMAN
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Pada Tanggal 31 Juli 1995 Nomor 061-III.1-376
Plt.Kepala Biro Hukum
TTD Hj.NURUL HERAWATI, SH. Pembina NIP.010085322
Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. Tgl
Sekretaris Wilayah Daerah
DRS.H.SYAHRIAL SETIA Pembina Tingkat I NIP. 010 032 006
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai Nomor : 10 Tahun : 1995 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Kepala Dinas
Sub Bagian Tata Usaha
Urusan Umum
Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Sarana Pariwisata
Urusan Perencanaan
Seksi Pemasaran Wisata dan Penyuluhan Wisata
Sub Seksi Obyek Wisata
Sub Seksi Akomodasi
Sub Seksi Promosi
Sub Seksi Atraksi Wisata
Sub Seksi Rumah Makan dan Bar
Sub Seksi Pelayanan Informasi
Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
Sub Seksi Ketenagakerjaan
Sub Seksi Wisata Nusantara
U.P.T.
Urusan Keuangan
U.P.T.
DEWAN PERWAKILAN RAHYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II KUTAI KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI
H.M. RIFAT SALMANI
DRS.H.A.M.SULAIMAN
