PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 19 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
bahwa dalam rangka meningkatkan kelencaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu untuk membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pembangunan masyarakat Desa KabupatenDaerah Tingkat II Kutai ; bahwa untuk melaksanakan hurup a, diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953 ) sebagai Undang-Undang; 2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara RI Nomor 56 Tahun 1979 Tambahan lembaran Negara Nomor 3153); 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun1988, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3373) 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487); 6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pengingkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ; 7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Prsiden Nomor 58 Tahun 1993 ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tungkat II ; 9. Peraturan mentri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan daerah dan peraturan Daerah Perubahan; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II
11. Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
MEMUTUSKA N Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Darah ini yang di maksud dengan : a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai; d. Dinas Pembangunan Masyarakat Desa adalah Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; f. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan republic Indonesia ; g. Kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk yang pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Desa yang ada di Desa dan Kelurahan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini ; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Masyarakat Desa;
(2) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bartanggung jawab kepada Kepala Daerah. Pasal 4 Dinas Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pembangunan Masyarakat Desa yang menjadi tanggung jawabnya meliputi, pengembangan desa, ketahanan masyarakat desa, Usaha ekonomi desa, Sumber daya desa, dan pemukiman desa, penyalahgunaan teknologi tepat guna dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Pasal 5 Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pembangunan masyarakat Desa mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana pelaksanaan Program, pnyusunan bahan pertimbangan pemberian perjanjian dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa; b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk desa pengembangan perakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa; c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat desa; d. Pelaksanaan urusan keseketariatan; e. Penyelenggaraan ketahanan masyarakat desa.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengembangan Desa; d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa; e. Seksi Usaha Ekonomi Desa; f. Seksi Sumberdaya desa dan pemukiman Desa; g. Seksi Pendayagunaan teknologi Tepat Guna; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan keseketariatan yang meliputi kepegawaian, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan penyusunan laporan.
(2) Sub Bagian tata Usaha sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan; b. Koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat Desa; c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian; e. Pengelolaan urusan keuangan; f. Pelaksanaan urusan rumah tangga; g. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pembangunan Masyarakat Desa.
Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata usaha, terdiri atas : a. Urusan perencanaan; b. Urusan kepegawaian; c. Urusan Keuangan; d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga. (2) Urusan –urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 10 (1) Urusan perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi. (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian. (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan keuangan. (4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan pengadaan.
Bagian Kedua Seksi Pengembangan Desa Pasal 11 (1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksana pengembangan desa, yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba desa, unit daerah kerja pembangunan, tata desa serta pengembangan kawasan terpadu.
(2) Seksi Pengembangan Desa sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnyaberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 11, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi : a. Pengumpulan data dan analisa data serta evaluasi program-program pembangunan masuk desa; b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan desa; c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa; d. Memberi petunjuk teknis penerapan pola tata desa, pemantauansecara evaluasi tingkat pengembangan desa; e. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu; f. Penyusunan bahan Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa terpadu.
Pasal 13 (1) Seksi Pengembangan Desa terdiri atas : a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa; b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa; c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu. (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangung jaawab kepadaKepala Seksi Pengembangan Desa.
Pasal 14 (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa. (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk oprasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistim perencanaan pembanguan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia serta menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata desa yang meliputi Tata Ruang Desa dan Tata Masyarakat Desa. (3) Sub Seksi Pengembangan Kawasan terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan menyusun program, pembinaan teknis Desa miskin, terbelakang, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.
Bagian Ketiga Seksi Ketahanan Masyarakat Desa Pasal 15 (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan dibidang ketahanan masyarakat desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa, peningkatan dan keterampilan dan bimbingan motovasi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Seksi ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Pasal 16 Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa; b. Pemberian Bimbingan Teknis dan motivasi terhadap kegiatan lembaga ketahanan masyarakat Desa, lembaga swadaya Masyarakat desa lainnya, melakukan upayaupaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan desa; c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Suadaya Masyarakat Desa lainnya, dan masyarakat Desa pada umumnya, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.
Pasal 17 (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri atas : a. Sub Seksi Bimbingan Lembaga Desa; b. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat; c. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.
Pasal 18 (1) Sub Seksi Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugasmempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga ketahanan Masyarakat Desa, dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan desa. (2) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta malaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa serta pengembangan suadaya masyarakat dalam pembangunan.
(3) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peran wanita dan generasi muda.
Bagian keempat Seksi Usaha Ekonomi Desa Pasal 19
(1) Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha ekonomi desa meliputi bantuan pembangunan, produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sector informal. (2) Seksi Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 19 Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi ; a. Penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lumbung Desa dan tabungan Masyarakat; c. Penyusunan bahan pembinaan peningkatan produksi Desa, pemasaran dan lapangan kerja; d. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan kerja pedesaan; e. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sector informal serta peningkatan peran dan fungsi Bahan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi serba Usaha Kelurahan dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi citra perkoprasian.
Pasal 21 (1) Seksi Usaha Ekonomi Desa terdiri dari : a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan; b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi; c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal (2) Sub Seksi- Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa.
Pasal 22 (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan Mempunyai tugas melakukan pembinaan, membuat petujuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
(2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas melakukan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung desa dan tabungan masyarakat desa. (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informasi mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa.
Bagian Kelima Seksi Sumber Daya Desa Pasal 23 (1) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha sumber daya desa dan pemukiman desa yang meliputi perumahan dan lingkungan desa, prasarana dan sarana desa serta penataan pemukiman desa. (2) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapala Dinas.
Pasal 24 Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 23 Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya desa; b. Menyusun petunjuk oprasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumberdaya desa; c. Menyusun program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan; d. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun program pengembangan prasarana desa; e. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat serta serasi.
Pasal 25 (1) Seksi Sumber Daya Desa dan pemukiman desa terdiri dari : a. Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa; b. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa; c. Sub Seksi Penataan dan Pemukiman Desa. (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa. Pasal 26 (1) Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan dan evaluasi pelaporan.
(2) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana. (3) Sub Seksi Penataan dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Bagian Ketujuh Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Pasal 27 (1) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna kerjasama dengan sector informal. (2) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 27, Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : a. Melakukan pengembangan teknologi tepat guna dan pemasyarakatannya; b. Mengandakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan teknologi tepat guna; c. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pendayagunaan studi dan pengkajian teknologi tepat guna; d. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pendayagunaan studi dan pengkajian teknologi tepat guna.
Pasal 29 (1) Siksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terdiri atas : a. Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna; b. Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; c. Sub Seksi Pemasyarakatan teknologi Tepat Guna. (2) Sub Seksi-Sug Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
Pasal 30 (1) Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait, lembaga-lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga-lembaga lain serta pembinaan dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. (2) Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam mengembangkan teknologi tepat guna. (3) Sub Seksi pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pemasyarakatan teknologi tepat guna melalui
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), organisasi wanita, organisasi pemuda dan Lembaga masyarakat lainnya.
Bagian Kedelapan Jabatan FungsIonal Pasal 31 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pembangunan Masyarakat Desa kabupaten Daerah tingkat II sesuai dengan keahliannya.
Pasal 32 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 32 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara. (3) Jumlah Jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional tersebut ayat (1) di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 33 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub bagian tata usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan perinsip koordinasi, integrasi dan sinkronosasi secara vertical dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masin maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 34 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kelpada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya. (3) Laporan penyelenggaraan tugas pada masing-masing tingkatan disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
Pasal 35 Kepala Dinas nama Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat desa di kecamatan.
BAB VI KEP EGAWAIAN Pasal 36 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur . (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepagawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan balanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Tenggarong : 25 Maret 1995
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,
KETUA,
H.M.RIFAT SALMANI
Drs.H.A.M SULAIMAN
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Tanggal 31 Juli 1995 Nomor 061 – III. 1 – 377 Plt. Kepala Biro Hukum
TTD
Hj.Nurul Herawati, SH Pembina. Nip. 010085322
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. Tgl
Sekretaris Wilayah Daerah
DRS.H SYAHRIAL SETIA Pembina Tingkat I NIP. 010 032 006
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 19 Tahun : 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Kepala Dinas
Sub Bagian Tata Usaha
Urusan Perencanaan
Seksi Pengembangan Desa
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Ketahanan masyarakat Desa
Seksi Usaha Ekonomi Desa
Urusan Kepegawaian
Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga
Urusan Keuangan
Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa
Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat guna
Sub Seksi Pendataan. Evaluasi dan Lomba Desa
Sub Seksi Bimbingan Lembaga Desa
Sub Seksi Bantuan Pembangunan
Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa
Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat guna
Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa
Sub Seksi Pening katan keterampilan dan Bimbingan motivasi Masyarakat
Sub Seksi Perkreditan dan produksi
Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa
Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi tepat Guna
Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu
Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal
Sub Seksi Penataan dan Pemukiman Desa
Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
DEWAN PERWAKILAN RAHYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II KUTAI KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI
H.M. RIFAT SALMANI
DRS.H.A.M.SULAIMAN
