PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 13 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7. 8.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Ketenagakerjaan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada hurup a, diatas perlu mentetapkan Pembentukan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dalam suatu Peraturan Daerah. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953 ) sebagai Undang-Undang; Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun1988, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3373) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2486); Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26( dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ; Peraturan mentri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan daerah dan peraturan Daerah Perubahan; Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II Keputusan Mentri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
MEMUTUSKA N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Darah ini yang di maksud dengan : a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai; d. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dinas Tenaga Kerja dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini ; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja; (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bartanggung jawab kepada Kepala Daerah. Pasal 4 Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Tenaga Kerja yang menjadi tanggung jawabnya meliputi, pemberian kerja kepada penganggur , kesejahtraan pekerja penganggur hubungan ketenagakerjaan serta pelatihantenaga kerja dan tugas pembentukan yang diberikan oleh Pemerintah tugas pembantuan diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
Pasal 5 Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pasal 4, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada penganggur ; b. Menyiapkan pekerjaan kepada penganggur serta kesejahteraan pekerja dan penganggur. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga kerja terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri atas - Urusan perencanaan dan Pelaporan; - Urusan Keuangan; - Urusan Umum; c. Seksi Kesejahteraan Pekerja, terdiri atas : - Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja; - Sub Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha ; - Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja. d. Seksi Kesejahteraan Penganggur, terdiri atas : - Sub Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan Penganggur ; - Sub Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Penganggur - Sub Seksi Pembinaan Sosial Tenaga Kerja. e. Seksi Pemberian Kerja kepada Penganggur, terdiri atas : - Sub Seksi Pemberian Kerja ; - Sub Seksi Kelembagaan Pemberian Kerja - Sub Seksi Pemberian Perluasan Kesempatan Kerja f. Cabang Dinas. g. UPTD h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB V TATA KERJA Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan semua Pimpinan suatu organisasi serta fungsional dalam lingkup Dinas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungannya masing-masing maupun antar organisasi. Pasal 8 (1) Dinas tenaga Kerja melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah . (2) Kepala Dinas tenaga Kerja berkewajiban Memberikan Petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembentu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
BAB VI KEP EGAWAIAN Pasal 9 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan mendapat Tenaga Kerja Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Timur. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi serta Tenaga Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
(3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkan dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas. ; (4) Ketentuan lain-lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan dengan menempatkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Ditetapkan di Pada Tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
: Tenggarong : 25 Maret 1995
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,
KETUA,
H.M.RIFAT SALMANI
Drs.H.A.M SULAIM
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Tanggal 31 Juli 1995 Nomor 061 – III. 1 – 383 Plt. Kepala Biro Hukum
TTD
Hj.Nurul Herawati, SH Pembina. Nip. 010085322
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. Tgl
Sekretaris Wilayah Daerah
DRS.H SYAHRIAL SETIA Pembina Tingkat I NIP. 010 032 006
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 13 Tahun : 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Kepala Dinas
Sub Bagian Tata Usaha
Urusan Perencanaan dan Pelaporan
Seksi Kesejahteraan Pekerja
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja Sub Seksi Kelembagaan pekerja dan Pengusaha
Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja
Cabang Dinas
Seksi Kesejahteraan Penganggur
Sub Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan Penga Penganggur
Sub Seksi Kelembagaan Kesejahteraan penganggur
Sub Seksi Pembinaan Sosial tenaga Kerja
Urusan Keuangan
Urusan Umum
Seksi Pemberian Kerja kepada Penganggur
Sub Seksi Usaha Pemberian Kerja
Sub Seksi Kelembagaan Pemberian Kerja
Sub Seksi Pemberian Perluasan Pemberian Kerja
U.P.T.D.
DEWAN PERWAKILAN RAHYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II KUTAI KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI
H.M. RIFAT SALMANI
DRS.H.A.M.SULAIMAN
