PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 24 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7. 8. 9.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada hurup a, diatas perlu menetetapkan Pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam suatu Peraturan Daerah. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953 ) sebagai Undang-Undang; Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1974); Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun1988, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3373) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2486); Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26( dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan daerah dan peraturan Daerah Perubahan; Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
MEMUTUSKA N Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Darah ini yang di maksud dengan : a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai; d. Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
BAB II PEMBENTUKAN UMUM Pasal 2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil . (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Pasal 4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi tanggung jawabnya meliputi penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), penerbitan Kartu Tanda Penduduk,(KTP) Nomor Regestrasi Penduduk, (Nopen), pencatatan mutasi penduduk dan laporan mutasi penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, pencatatan dan penerbitan akte kelahiran, kutipan akte perkawinan, kutipan akte pengangkutan dan pengesahan anak, kutipan akte kematian serta penyuluhan catatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Tingkat I Kalimantan Timur. Pasal 5
Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), penerbitan Kartu Tanda Penduduk,(KTP) Nomor Regestrasi Penduduk, (Nopen), mencatat perubahan atas mutasi penduduk dan laporan data kependudukan serta melakukan penyuluhan.; b. Pencatatan dan penerbitan Akte Kelahiran; c. Pencatatan dan penerbitan Akte Perkawinan; d. Pencatatan dan penerbitan Akte Perceraian; e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akte Pengakuan dan Pengesahan anak; f. Pencatatan dan penerbitan Akte kematian; g. Penyimpanan dan pemeliharaan akte Kelahiran, Akte perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengukuhan dan Pengesahan Anak serta Akte Kematian; h. Malakukan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil; i. Melakukan urusan Tata Usaha. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri atas ; - Urusan Surat Menyurat ; - Urusan Keuangan ; - Urusan Umum. c. Seksi Pelayanan, terdiri atas ; - Sub Seksi Kelahiran ; - Sub Seksi Perkawianan dan Perceraian ; - Sub Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak ; d. Seksi Data dan Laporan, terdiri atas : - Sub Seksi Penyimpanan ; - Sub Seksi Perubahan ; - Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi. e. Seksi Pelayanan Administrasi kependudukan, terdiri atas : - Sub SeksiPendaftaran Penduduk ; - Sub Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan ; - Sub Seksi Mutasi Penduduk. f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. BAB V TATA KERJA Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan semua Pimpinan satuan organisasi serta tenaga fungsional dalam lingkup Dinas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungannya masing-masing maupun antar organisasi. Pasal 8
(1) Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah . (2) Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban Memberikan Petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembentu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 9 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi serta Tenaga Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul kepala Dinas. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
(1) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disyahkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Ditetapkan di Pada Tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
: Tenggarong : 23 Maret 1995
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,
KETUA,
H.M.RIFAT SALMANI
Drs.H.A.M SULAIMAN
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Tanggal 31 Juli 1995 Nomor 061 – III.1 – 386 Plt. Kepala Biro Hukum
TTD
Hj.Nurul Herawati, SH Pembina. Nip. 010085322
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. Tgl
Sekretaris Wilayah Daerah
DRS.H SYAHRIAL SETIA Pembina Tingkat I NIP. 010 032 006
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 24 Tahun : 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Kepala Dinas
Sub Bagian Tata Usaha
Urusan Surat menyurat
Seksi Pelayanan
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Data dan Laporan
Urusan Keuangan
Urusan Umum
Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Sub Seksi Kelahiran
Sub Seksi Penyimpanan
Sub Seksi Pendaftaran Penduduk
Sub Seksi Perkawinan dan Peceraian
Sub Seksi Perubahan
Sub Seksi Pembinaan Adm. Kependudukan
Sub Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi
Sub Seksi Mutasi Penduduk
DEWAN PERWAKILAN RAHYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II KUTAI KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI
H.M. RIFAT SALMANI
DRS.H.A.M.SULAIMAN
