PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR : 25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan dan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dearah Tingkat II Kutai ; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada hurup a, diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah; Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953 ) sebagai Undang-Undang; Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara 5495) peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3373) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Nomor 3487); Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26( dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ; Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 a/Men-Kes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya sistem kesehatan Nasiona;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan; 13. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II; 14. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Perindustrian, dan Pendapatan Daerah kepada daerah Tingkat II Kutai ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
MEMUTUSKA N Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Darah ini yang di maksud dengan : a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; b. Pemerintah adalah Pemerintahan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ; d. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai; e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Kesehatan adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
Pasal 3 Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Pasal 4 Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Pembinaan Umum dibidang Kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan pemerintah; b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan Kesehatan; d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; e. Seksi Penyehatan Lingkungan; f. Seksi Kesehatan Keluarga; g. Seksi Penyuluhan Masyarakat; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas i. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protocol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembantuan laporan kerja dinas. (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang sehari-harinya disebut dengan Sekretaris. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugars tersebut pada pasal 6, Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pengelola surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan, humas dan protocol serta urusan umum; b. melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai; c. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan; d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistic penysunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan.
Pasal 8 (1) Sub Bagian Tata Usaha, terdiri atas : a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan b. Urusan kepegawaian; c. Urusan keuangan; d. Urusan Umum. (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksur ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 9 (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan. (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi, kesejahteraandan latihan pegawai. (3) Urusan keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan. (4) Urusan umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, perlengkapan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas umum. Bagian Kedua Seksi Pelayanan Kesehatan Pasal 10 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan Rumah Sakit. (2) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit; b. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat kesehatan pada puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa; d. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Pasal 12 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri atas : a. Sub Seksi Rumah Sakit; b. Sub Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat; c. Sub Seksi Kesehatan Khusus; d. Sub Seksi Kefarmasian; (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan. Pasal 13 (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit,mutu playanana rumah sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit. (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan. (3) Sub Seksi Kesehatan khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan mengkoordinasikan laporannya. (4) Sub Sekai kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencanan kebutuhan obat-obatan, alat kiesehatan pada Rumah Sakit, Laboratorium, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta melakukan pengawasan pengelolaan obat-obatan. Bagian Ketiga Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pasal 14 (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan, dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang. (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14, seksi pencegahan dan pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi : a. Merencanakan kegiatan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit; b. Mengevaluasi, memonotor pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan iminisasi; c. Menyebarluaskan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular. Pasal 16 (1) Seksi pencegahan dan pemberantasan Penyakit terdiri atas :
a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit; b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit; c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber dari Binatang d. Sub Seksi Pemberantasan penyakit Menular Langsung (2) Sub Seksi sebagaimana ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Pasal 17 (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit. (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan data jenis-jenis penyakit, memonitor pelaksanaan vaksinasi dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu Unit Pelayanan Kesehatan Lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit. (3) Sub Seksi Pemberantasan penyakit yang Bersumber dari Binatang mempunyai tugas mengumpulkan data dan membuat rencana pelaksanaan pencegahan,pemberantasan penanggulangan penyakit malaria,demam berdarah, anthrax dan pemberantasan vaktornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vector. (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan pelaksanaan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya. Bagian Keempat Seksi Penyehatan Lingkungan Pasal 18 (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat. (2) Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 18, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. mengumpulkan dan menganalisa data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat; b. membina pelaksanaan kebersihan lingkungan dan mengawasi kebersihan air; c. mengkoordinasikan kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman dan mengumpulkan data penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman; d. melakukan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan, minuman, rumah makan dan restoran. Pasal 20 (1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri atas : a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum; b. Sub Seksi Pengawasan Kwalitas Air dan Lingkungan;
c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan; d. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan dan Minuman. (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan. Pasal 21 (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan pelaksanaan kegiatan kebersihan tempat-tempat umum. (2) Sub Seksi Pengawasan Kwalitas Air mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat, memberikan petunjuk pembuatan air minum bersih serta mengumpulkan data kwalitas air. (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan membuat rencana kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman. (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.
Bagian Kelima Seksi Kesehatan Keluarga Pasal 22 (1) Seksi Kesehatan keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dankeluarga berencana. (2) Seksi Kesehatan Keluarga sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapala Dinas. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22, Seksi Kesehatan keluarga mempunyai fungsi : a. pengelola bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan keluarga berencana; b. pengumpulan bahan, monitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas; c. pengelolaan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut; d. pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan keluarga berencana. Pasal 24 (1) Seksi Kesehatan Keluarga Terdiri Atas : a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana; b. Sub Seksi Gizi; c. Sub Seksi Kesehatan Anak; d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut;
(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga. Pasal 25 (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan Ibu serta keluarga berencana. (2) Sub Seksi gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan peraturan, dan memonitor gizi masyarakat. (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta Puskesmas Pembantu. (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut. Bagian Keenam Siksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pasal 26 (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat. (2) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sebagaimana ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 26, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui mass madia; b. pengumpulan dan pengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan mesyarakat; c. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan instansi; d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat. Pasal 28 (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri atas : a. Sub Seksi Usaha Kesehatan institusi; b. Sub Seksi Peranserta Masyarakat; c. Sub Seksi Sarana dan Metode; d. Sub Seksi Penyebarluasan informasi. (2) Sub Seksi-Sub Seksi Sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan- Kesehatan Masyarakat. Pasal 29
(1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas membuat petunjuk teknis kegiatan kesehatan institusi, murid sekolah, karyawan dan membuat evaluasi pengawasan kegiatan; (2) Sub Seksi Peran Serat Masyarakat mempunyai tugas membuat petunjuk teknis pengembangan potensi dan motivasi peran serta masyarakat, membuat petunjuk teknis upaya peningkatan dan serta motivasi aparat kesehatan, membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan; (3) Sub Seksi Sarana dan Metode Penyuluhan mempunyai tugas membuat program pelaksanaan tugas, membuat petunjuk teknis tata cara dan metode penyuluhan kesehatan dan melakukan upaya peningkatan keterampilan masyarakat tentang tata cara hidup sehat serta menyiapkan sarana pelaksanaan penyuluhan baik penyuluhan langsung maupun penyuluhan tidak langsung; (4) Sub Seksi penyebarluasan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan data jenis-jenis informasi kesehatan dan melakukan penyebarluasan informasi kesehatan dalam berbagai bentuk serta penyebarluaasan informasi kesehatan dalam berbagai bentuk serta penyebarluasan sarana kesehatan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 30 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Pusat Kesehatan Masyatakat serta Puskesmas Pembantu. (2) Unit pelaksana Teknik Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Pasal 31 Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhui criteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan tugas khusus sesuai bidang keahliannya. Pasal 33 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya; (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas; (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 34 (1) Kepala Dinas Kesehatan di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ata Usul Kepala Dinas. BAB VI TATA KERJA Pasal 35 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertical dan horizontal dengan instansi terikat. (2) Kepala Dinas Kesehatan wajib memberikan petunjuk, membina membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan pemenempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Ditetapkan di Pada Tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
: Tenggarong : 23 Maret 1995
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,
KETUA,
H.M.RIFAT SALMANI
Drs.H.A.M SULAIMAN
DISAHKAN Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Tanggal 26 Juli 1995 Nomor 061 – III.1 – 374 Plt. Kepala Biro Hukum
TTD
Hj.Nurul Herawati, SH Pembina. Nip. 010085322
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. Tgl
Sekretaris Wilayah Daerah
DRS.H SYAHRIAL SETIA Pembina Tingkat I NIP. 010 032 006
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 25 Tahun : 1995 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupatan Dati II Kutai
Kepala Dinas
Sub Bagian Tata Usaha
Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Seksi Penyehatan Lingkungan
Urusan Kepegawaian
Urusan Keuangan
Seksi Kesehatan Keluarga
Urusan Umum
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
Sub Seksi Rumah Sakit
Sub Seksi Pengamatan Penyakit
Sub Seksi Penyehatan Tempattempat Umum
Sub Seksi Kesehatan Ibid an Keluarga Berencana
Sub Seksi Usia Kesehatan Institusi
Sub Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat
Sub Seksi Pencegahan Penyakit
Sub Seksi Pengawasan Kwalitas Air dan Lingkungan
Sub Seksi Gizi
Sub Seksi Peran Serta Masyarakat
Sub Seksi Kesehatan Khusus
Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber dari binatang
Sub Seksi Penyehatan Lingkungan
Sub Seksi Kesehatan Anak
Sub Seksi Sarana dan Metode
Sub Seksi Kefarmasian
Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman
Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut
Sub Seksi Penyebarluasan Informasi
U.P.T
U.P.T
DEWAN PERWAKILAN RAHYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II KUTAI KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI
H.M. RIFAT SALMANI
DRS.H.A.M.SULAIMAN
