PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Menimbang :
a.
Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tinkat II badung, perlu dibentuk Organisasi dan tata kerja Perpustakaan Umum;
b.
bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 061.1/14237/ORG pada poin 2 dan 3 bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.
bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok –pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3433);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5.
Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknis, Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata komputer;
7.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAM / 1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala Perpustakaan
Nasional Nomor 4 Tahun 1993 Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman
Pembentukan,
Penyelenggaraan
Pengembangan
Prmbinaan perpustakaan di jajaran Departemen Dalam Negeri;
dan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dalam Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Oerganisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995 tentang Pebentukan 75 ( Tujuh Puluh Lima ) Perpustakaan Umum Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembinaan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994
tentang
Pedoman
Oerganisasi
dan
Tata
Kerja
Perpustakaan Umum Kabupaten/Koyamadya Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 94 Tahun
1996
Organisasi
tentang
Tata
Kerja
Pedoman
Pembentukan,
Perpustakaan
Umum
Susunan Kabupaten
/Kotamadya Daerah Tingkat II Se Bali.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ; c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung; d. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; e. Kepala perpustakaan adalah Kepala perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya;
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelayanan Daerah di bidang Perpustakaan Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
(2) Perpustakaan
Umum
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Perpustakaan yang sehari – hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Badung.
(3) Perpustakaan Umum secara Teknis Fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.
Pasal 4
Perpustakaan Umum mempunyai tugas melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Perpustakaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana dan program dibidang Perpustakaan berdasarkan kebijakan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Pengadaan,
pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan,
perawatan dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam Kabupaten Daerak Tingkat II; c. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II; d. Penyelenggaraan kerja sama dengan Perpustakaan Daerah Propinsi Bali; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. f. Koordinasi yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerja sama atas dasar hubungan fungsional dengan
Instansi/
unit
Kerja
terkait
guna
kelancaran
pelaksanaan tugasnya; g. Pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamatan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Susunan Organisai Kantor Perpustakaan Umum terdiri dari : a. Kepala Perpustakaan; b. Sub Bag Tata Usaha; c. Seksi Akusisi dan Pengolahan; d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional.
Pasal 7
Bagan Susunan Organisasi Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Perpustakaan
Pasal 8
(1) Kepala Perpustakaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja dibidang perpustakaan sesuai dengan penetapan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
b. merumuskan
kebijaksanaan
operasional
dalam
bidang
perpustakaan berdasarkan petunjuk – petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. mengkoordinasikan para bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang harmonis;
d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
e. membimbing dan membina serta memeriksa petunjuk-petunjuk agar
pelaksanaan
tugas
berjalan
sesuai
dengan
yang
diharapkan;
f. menilai
prestasi
kerja
bawahan
sebagai
bahan
dalam
peningkatan karier;
g. memimpin perpustakaan umum sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan umum agar berdaya guna dan berhasil guna;
h. melakukan
kerjasama
antar
perpustakaan
baik
didalam
maupun diluar lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II;
i.
mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
bawahan,
kegiatan
perpustakaan berdasarkan realisasi program-program kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan program berikutnya;
j.
membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati Kepala Daerah;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Kepala Perpustakaan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 9
(1) Subagian tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun
rencana
kegiatan
Sub
Bagian
Tata
Usaha
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
serta
petunjuk
atasan
sebagai
pedoman
dalam
melaksanakan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai
dengan
rencana
dan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; e. melakukan urusan surat menyurat , perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan , penyusunan program Kantor Perpustakaan Umum ;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan; g. mengevaluasi hasil kegiatan sub Bagian Tata Usaha secara keseluruhan; h. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Perpustakaan.
Bagian Ketiga Seksi Akusisi dan Pengolahan Pasal 10 (1) Seksi Akusisi dan Pengolahan mempunyai tugas ; a. menyusun rencana kegiatan Seksi Akusisi dan Pengolahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai
dengan
rencana
dan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
e. melakukan
penyusunan
dan
perencanaan
kegiatan
perpustakaan , pengembangan pendidikan dan latihan serta kerjasama teknik kepustakaan; f. melakukan penyusunan dan perencanaan kegiatan bimbingan perpustakaan di Desa dan Kecamatan untuk para pustakawan; g. melakukan penyusunan kerja dan pengembangan peningkatan profesionalisme pustakawan melalui pendidikan dan latihan formal serta kedinasan; h. melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka; i.
menyimpan
bahan
untuk
pelaksanaan
tugas
kelompok
pustakawan; j.
mengvaluasi hasil kegiatan Seksi Akuisisi dan Pengolahan secara keseluruhan;
k. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawan kepada atasan; l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Seksi Akuisisi dan pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala perpustakaan.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 11
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Perpustakaan Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perpustakaan dalam menunjang tugas pokok Perpustakaan Umum sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan Pustaka dan Informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.
Pasal 12
(1) Kelompok Jabatan fungsioanal sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan kebutuhannya.
(2) Setiap kelompok dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Perpustakaan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Perpustakaan.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional senagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan, Kepala Sub Bagian,Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum Inatansi terkait sesuai dengan bidang tugas pokoknya masingmasing.
(2) Kepala Perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Pasal 15
(1) Setiap
pimpinan
Perpustakaan
satuan
Umum
organisasi
bertanggungjawab
dalam
lingkungan
memimpin
dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
(2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mengetahui petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahanya
wajib
diolah
dan
dipergunakan
sebagai
bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
BAB VII
KEPEGAWAIAN Pasal 16
(1) Kepala Perpustakaan Umum, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan oleh diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Perpustakaan.
(3) Jenis dan jejang Jabatan Fungsional di lingkungan Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17
Jenjang Kepangkatan dan Susunan kepegawaian Perpustakaan Umum diatur berdasarkan ke tentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 18
Segala pembiayaan untuk kegiatan Perpustakaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan lembaga lain yang sah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 1328 Tahun 1996 Tanggal 19 September 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
supaya
setiap
orang
dapat
mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Di tetapkan di : Denpasar Pada Tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
: 13 Maret 1997
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TINGKAT II BADUNG
BADUNG K E T U A,
ttd.
ttd.
I G.B. ALIT PUTRA
I KETUT GARGA
Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan Tanggal 26 – 7 – 1997 Nomor 427 Tahun 1997 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Badung
Nomor
: 46
Tanggal
: 12 – 8 – 1997
Seri
: D
Nomor
: 40
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Badung ttd Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda NIP. 010045843
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
I.
UMUM
Bahwa dalam rangaka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di bidang Perpustakaan Umum serta pelayanan informasi kepada masyarakat maka dipandang perlu membentuk
Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan berpedoman kepada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 061.1/14237/ORG perihal Peraturan Daerah Perpustakaan Umum dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 94 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II se bali, maka dipadang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas
LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TANGGAL 19 MARET 1997 NOMOR 2 TAHUN 1997 PEMBENTUKAN,
SUSUNAN
PERPUSTAKAAN
UMUM
ORGANISASI
KABUPATEN
DAN
DAERAH
TENTANG
TATA
KERJA
TINGKAT
BADUNG.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KEPALA PERPUSTAKAAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN KELOMPOK PUSTAKAWAN DAN JABATAN FUNGSIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
BADUNG K E T U A,
ttd.
ttd. I KETUT GARGA
I G.B. ALIT PUTRA
II
