PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

Menimbang :

a.

bahwa

untuk

menunjang

kelancaran

pelaksanaan

pembangunan

dan

meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sejalan dengan titik berat Otonomi Daerah Tingkat II dipandang perlu mengadakan penataan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

b.

bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok –pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2125 );

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347 );

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat kepada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487 );

7.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah bidang Kesehatan kepada Daerah;

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992

tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Pusat

Kesehatan

Masyarakat;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun

1990

Pemerintahan

tentang Propinsi

Penyerahan Daerah

Tingkat

Sebagian I

Bali

Urusan di

Bidang

Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 225 Seri D Nomor 252 )

14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 208 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

f. Pusat Kesehatan Masyaraakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;

g. Unit

Fungsional

adalah

Unit

Pelaksana

Pelayanan

pada

PUSKESMAS;

h. PUSKESMAS Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan

kepada

masyarakat

dalam

Wilayah

kerja

PUSKESMAS;

i.

PUSKESMAS Keliling merupakan Tim pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga

PUSKESMAS yang dilengkapi

dengan kendaraan roda empat/perahu bermotor dan peralatan kesehatan sarana penyuluhan ;

j.

Puskesmas dengan tempat perawatan merupakan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas Perawatan nginap dengan jumlah tempat tidur 10 s/d 20 buah atau lebih;

k. Bidan di Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan ditugaskan di Desa mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 baik didalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS;

l.

POSYANDU adalah suatu wadah kesehatan dari oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu dengan dukungan kegiatan Sektoral;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Daerah Tingkat II Badung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah.

(2) PUSKESMAS

dipimpin

oleh

seorang

Kepala yang

berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayan kerjanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud

pasal 4 PUSKESMAS

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelayanan usaha kesehatan, kesejahteraan Ibu dan Anak, KB, Perbaikan Gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, PKM, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut laboratarium sederhana , upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus pencatatan serta pelaporan;

b. pembinaan koordinasi

upaya

kesehatan,

semua

upaya

peran

kesehatan

serta

masyarakat,

sarana

pelayanan

kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan di Desa,

Unit

Pelayanan

Kesehatan

Swasta

serta

kader

pembangunan kesehatan;

c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal mengembangkan Kader

Pembangunan

Bidang

Kesehatan

di

pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;

Wilayah

dan

d. koordinasi yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan

Instansi/Unit

Kerja

terkait

guna

kelancaran

pelaksanaan tugas;

e. pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan

pengamanan

dan

pengendalian

atas

pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisai PUSKESMAS terdiri dari : a. Kepala PUSKESMAS; b. Urusan Tata Usaha; c. Unit-unit; d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.

Pasal 7

Unit-unit dimaksud pasal 6 huruf c adalah: a. Unit pencegahan dan pemberantasan penyakit; b. Unit peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga; c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan; d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;

e. Unit Perawatan; f. Unit Penunjang; g. Unit Pelaksana Khusus.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi PUSKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Puskesmas Pasal 9

(1) Kepala PUKESMAS mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan data dan program Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

b. merumuskan pelayanan

kebijaksanaan

kesehatan

operasional

masyarakat

perundang-undangan yang berlaku;

dalam

berdasarkan

bidang

peraturan

c. memberikan tugas kepada para bawahan dan unit-unitnya serta PUSKESMAS Pembantu sesuai bidangnya agar tugastugasnya berjalan lancar;

d. memimpin Kepala Urusan, Unit-unit Pelayanan, PUSKESMAS Pembantu/Bidan

dan

para

bawahan

masyarakat

agar

pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;

e. mengkoordinir para bawahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya;

f. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar

melaksanakan

tugas

berjalan

sesuai

dengan

yang

diharapkan;

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan perkembangan karier;

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PUSKESMAS berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program berikutnya;

i.

membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan;

j.

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Kepala

PUSKESMAS

dalam

melaksanakan

tugasnya

berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

Pasal 10

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha berdasarkan data

program

PUSKESMAS

dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;

c. mengkoordinasikan para bawahan dalam menyusun program kerja PUSKESMAS;

d. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;

e. menilai prestasi bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier;

f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawainan, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pencatatan dan pelaporan;

g. mengevaluasi

hasil

kegiatan

Urusan

Tata

Usaha

secara

keseluruhan;

h. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawan kepada atasan;

i.

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

Bagian Ketiga Unit-Unit

Pasal 11

(1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas:

a. menyusun

rencana

Pemberantasan

kegiatan

Penyakit

Unit

berdasarkan

Pencegahan data-data

dan

Program

PUSKESMAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

melaksanakan

kegiatan

pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit termasuk imunisasi;

d. mengevaluasi

hasil

kegiatan

unit

pencegahan

dan

pemberantasan penyakit secara keseluruhan;

e.

membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana kegiatan Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan

Keluarga

berdasarkan

data-data

program

PUSKESMAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

melaksanakan

kegiatan

kesejahteraan

Ibu

dan

Anak,

KB,Perbaikan Gizi, Usaha Kesehatan Kerja serta usia lanjut;

d. mengevaluasi hasil kegiatan unit peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga secara keseluruhan;

e.

membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana kegiatan Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan berdasarkan data-data program PUSKESMAS dan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

melaksanakan

kegiatan

pengobatan

termasuk

pelayanan

darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut;

d. mengevaluasi hasil kegiatan unit pemulihan kesehatan dan rujukan keseluruhan;

e.

membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Unit

Kesehatan

Lingkungan,

Penyuluhan

dan

Peran

Serta

Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menyusun

rencana

kegiatan

Unit

Kesehatan

Lingkungan,

Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat berdasarkan data-data program PUSKESMAS dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta usaha kesehatan kerja;

d. Mengevaluasi

hasil

kegiatan

unit

kesehatan

lingkungan,

penyuluhan dan peran serta masyarakat secara keseluruhan;

e. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Unit Perawatan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Unit Perawatan berdasarkan datadata

program

PUSKESMAS

dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melaksanakan kegiatan Perawatan Rawat Inap dan Perawatan Kesehatan Masyarakat;

d. mengevaluasi

hasil

kegiatan

Unit

Perawatan

secara

keseluruhan;

e. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(6) Unit Penunjang mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Unit Penunjang berdasarkan datadata

program

PUSKESMAS

dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melaksanakan

kegiatan

Laboratorium

sederhana

dan

pengolahan obat-obatan;

d. mengevaluasi keseluruhan;

hasil

kegiatan

unit

Penunjang

secara

e. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(7) Unit Pelaksana Khusus mempunyai tugas :

a. menyusun

rencana

kegiatan

Unit

Pelaksanaan

Khusus

berdasarkan data-data program PUSKESMAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melaksanakan

kegiatan

usaha

kesehatan

mata,

usaha

kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya;

d. mengevaluasi hasil kegiatan unit Pelaksana Khusus secara keseluruhan;

e. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(8) Masing-masing Unit dipimpin oleh seorang Tenaga Unit Senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala PUSKESMAS.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 12

(1) Kelompok

Jabatan

fungsioanal

dilingkungan

PUSKESMAS

mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan betanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

BAB VI TATA KERJA Pasal 17

(1) Dalam

melaksanakan

tugasnya

PUSKESMAS

dan

unit-unit

Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara sebaik-baiknya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara yang sebaikbaiknya.

(3) Bilamana

Kepala

PUSKESMAS

perlu

untuk

mengadakan

perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

terlebih

dahulu

diajukan

kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 18

(1) Kepala

PUSKESMAS

melaksanakan

tugasnya

berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 19

(1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul, saran dan pertimbangan Kepala Dinas.

(3) Kepala Unit-unit dan Kepala PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul saran dan pertimbangan Kepala PUSKESMAS.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dilingkungan Puskesmas diangkat

dan

diberhentikan

menurut

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Jenjang Kepangkatan dan Susunan kepegawaian Puskesmas diatur berdasarkan ke tentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 21

Segala pembiayaan untuk kegiatan PUSKESMAS disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan lembaga lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

supaya

setiap

orang

dapat

mengetahuinya

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah

Tingkat II Badung.

Di tetapkan di : Denpasar Pada Tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

: 15 Nopember 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

BADUNG K E T U A, ttd. I KETUT GARGA

ttd. I G.B. ALIT PUTRA

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan Tanggal 25 – 2 – 1998 Nomor 56 Tahun 1998 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Badung Nomor

: 23

Tanggal

: 29 – 4 – 1998

Seri

: D

Nomor

: 21

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Badung ttd Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda NIP. 010045843

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

I.

UMUM

Bahwa

dalam

rangka

Peningkatan

dan

kelancaran

penyelenggaraan

Pemerintah dan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan di Desa/Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna

maka dipandang perlu membentuk

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

di

atas

dengan

berpedoman

pada

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II , maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Badung tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3

: Cukup Jelas

Pasal 4

: Cukup Jelas

Pasal 5

: Cukup Jelas

Pasal 6

: Cukup Jelas

Pasal 7

: Cukup Jelas

Pasal 8

: Cukup Jelas

Pasal 9

: Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Cukup Jelas

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TANGGAL 19 MARET 1997 NOMOR 2 TAHUN 1997 PEMBENTUKAN,

SUSUNAN

PERPUSTAKAAN

UMUM

ORGANISASI

KABUPATEN

DAN

DAERAH

TENTANG

TATA

KERJA

TINGKAT

BADUNG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

KEPALA PERPUSTAKAAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN KELOMPOK PUSTAKAWAN DAN JABATAN FUNGSIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

BADUNG K E T U A,

ttd.

ttd. I KETUT GARGA

I G.B. ALIT PUTRA

II