PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA B U P A T I B E N G K A L I S, Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Badan Pengawasan Daerah;
b. bahwa untuk membentuk Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis. Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 ) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) ; 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWSAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ;
c.
Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis ;
d. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Kabupaten Bengkalis ;
Daerah
e. Kepala Badan Pengawasan Daerah adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bengkalis ; f.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bengkalis.
3 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Badan Pengawasan Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan. (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
Pasal 3 Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan.
Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
pasal 3,
a. pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi Pemerintahan, aparatur, keuangan, perlengkapan dan peralatan, Badan Usaha Milik Daerah, pembangunan, perekonomian dan Pemberdayaan masyarakat ; b. pengujian kebenaran atas laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah ; c. pengusutan atas laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah ; d. pembinaan tenaga fungsional Pengawasan Daerah Kabupaten ;
pengawasan dilingkungan Badan
e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah ; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha : c. Unsur Pelaksana adalah Bidang .
4
(2) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah , terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi hasil pemeriksaan; 2). Sub Bagian Umum . c. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur : 1). Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan ; 2). Sub Bidang Pengawasan Aparatur ; d. Bidang Pengawasan Keuangan dan Aset : 1). Sub Bidang Pengawasan Keuangan ; 2). Sub Bidang Pengawasan aset/Kekayaan dan BUMD ; e. Bidang Pengawasan Pembangunan : 1). Sub Bidang Pengawasan Pembangunan ; 2). Sub Bidang Pengawasan Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan .
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA Pasal 6 Kepala mempunyai tugas : (1) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; (2) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
5
Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, serta hubungan masyarakat; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; d. Penggelolaan administrasi keuangan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga BIDANG PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR Pasal 9 Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, merumuskan serta melakukan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dibidang Pemerintahan dan Aparatur.
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan pemerintahan dan aparatur;
program
kerja
bidang
pengawasan
b. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan; c. Melakukan pemeriksaaan terhadap Aparatur Pemerintah Kabupaten; d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
6 Bagian Keempat BIDANG PENGAWASAN KEUANGAN DAN ASET Pasal 11 Bidang pengawasan keuangan dan aset mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, merumuskan serta melakukan penyusunan petunjuk teknis pengawasan di bidang keuangan dan aset. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, bidang pengawasan keuangan dan aset mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan aset; b. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang keuangan, aset daerah dan BUMD; c. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN Pasal 13 Bidang pengawasan pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, merumuskan serta melakukan penyusunan petunjuk teknis Pengawasan dibidang Pembangunan.
Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana pembangunan;
dan
program
kerja
bidang
pengawasan
b. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan; c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan dibidang perekonomian dan pemberdayaan masyarakat; d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7 BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional diLingkungan Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis Fungsional sesuai dengan Bidang Keahlian masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengawasan Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian /Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Kepala Badan Pengawasan Daerah melekat.
wajib melaksanakan pengawasan
(3) Kepala Badan Pengawasan Daerah wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Daerah .
Pasal 17 (1) Kepala Badan Pengawasan Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Kepala Badan Pengawasan Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Badan Pengawasan Daerah . BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 18 (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Badan Pengawasan Daerah oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
8
(2) Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan Pengawasan Daerah . (1) Pengangkatan Kepala Bagian/Kepala Bidang dan diperhatikan persyaratan kemampuan teknis yang tugas.
Badan Pengawasan Daerah, Kepala Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian perlu umum kepangkatan serta kecakapan dan diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 19
Sumber- sumber Pembiayaan Badan Pengawasan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 37 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
9
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Disahkan di Bengkalis pada tanggal 28 Juni 2004 BUPATI BENGKALIS, d.t.o H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 29 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs.H.SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP.170006818.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2004 NOMOR 21.
