PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang pemungutan Retribusi Izin Usaha di Kabupaten Karo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2001 dengan mempedomani Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. b. dengan diberlakukannya Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2001 tersebut pada butir a di atas dirasa tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan. c. bahwa untuk keperluan hal tersebut pada butir b di atas dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha dengan mempedomani Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Mengingat
: 1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 ); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Thaun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084); 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052); 5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); 7. Undang …..
~2~ 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO Dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karo; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Karo; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo; 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan untuk menyediakan kebutuhan hidup yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Karo; 8. Pengusaha …..
~3~ 8. Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum usaha yang melakukan dan atau menjalankan suatu usaha; 9. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menjalankan suatu kegiatan usaha; 10. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang berhak atas izin tempat usaha; 11. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melaikan untuk dipakai khusus sebagai tempat pemerosesan dan atau penyimpanan barang-barang perniagaan; 12. Jasa Konstruksi adalah jasa untuk memberikan pelayanan ketrampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan; 13. Sertifikat adalah suatu pengakuan tertulis dari seseorang Ahli Kesehatan terhadap kelayakan dari segi kesehatan suatu usaha dan atau usaha kegiatan tertentu; 14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Rincian besarnya Retribusi yang harus di bayar oleh wajib Retribusi baik pokok
Retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi; 17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan; 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjunya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 20. Surat …..
~4~ 20. Surat Keketapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yanhg digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
BAB II KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2 (1) Setiap orang dan atau suatu badan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Karo harus terlebih dahulu mendapat izin usaha ( izin tertulis) dari Bupati. (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap orang atau badan hukum mengajukan permohonan tertulis di atas kertas bermaterai cukup dan ditujukan kepada Bupati. Pasal 3 (1)Izin usaha sebagaimana tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus di daftar ulang setiap tahun. (2)Bentuk dan tata cara pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidakboleh di pindah tangankan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 4 Dengan nama Retribusi Izin Usaha , setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan dan atau melakukan kegiatan usaha dipungut Retribusi Izin Usaha. Pasal 5 Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Karo kepada orang pribadi dan atau Badan Hukum. Pasal …..
~5~ Pasal 6 Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pemberian izin usaha untuk melakukan kegiatan suatu usaha. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Izin Usaha sebagaimana tersebut pada pasal 4 peraturan Daerah ini termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat Penggunaan jasa pemberian izin usaha diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dilakukan dan atau luas tempat kegiatan usaha. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF. Pasal 9 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha adalah di dasarkan pada jasa pelayanan meliputi pengganti biaya administrasi, penerbitan izin, biaya survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 10
Struktur besarnya tarif retribusi izin usaha ditetapkan sebagai berikut : I. Kegiatan usaha di Kota Kabanjahe, Berastagi dan tempat – tempat obyek Pariwisata maupun pada lokasi pasar di Kabupaten Karo dikenakan Retribusi Izin Usaha pertahun : 1. Toko Kelontong dan atau yang memperdagangkan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok dan sejenisnya 80.000.2. Toko dan atau tempat penjualan pupuk dan obatobatan pertanian ………………………………………………… 80.000.3. Toko Elektronik, Percetakan dan sejenisnya ……….. 80.000.4. Tempat penjualan bahan bangunan …………………….. 100.000.5. Tempat penjualan kaset VCD dan kegiatan rekaman Serta penyewaan Kaset dan VCD ………………………… 60.000.6. Kedai Nasi, Kedai Kopi dan Kedai Mie …………………. 50.000.-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
7. Kedai …..
~6~ 7. Kedai sampah dan atau sejenisnya …………………….. 50.000.8. Perbengkelan kenderaan bermotor roda dua ………… 60.000.9. Perbengkelan kenderaan bermotor roda 4 ke atas… Rp.100.000.10. Penjualan oli kenderaan bermotor …………………….. Rp.100.000.11. Tempat kegiatan tempel ban kenderaan bermotor Roda 4 ke atas ………………………………………………… Rp.100.000.12. Doorsmer dan atau pencucian kenderan bermotor 100.000.-
Rp. Rp.
Rp.
13. Usaha Pemipil Jagung …………………………………… 40.000.14. Pembuatan Kusen Kayu ……………………………….. Rp. 60.000.15. Usaha Pembuatan Gerobak Kereta……………………. 50.000.16. Usaha Tukang Cat ………………………………………… 40.000.17. Tukang Kaca ………………………………………………… 60.000.18. Usaha Pembuatan Batu Bata …………………………. 40.000.19. Usaha Pembuatan barang-barang dari semen …… 40.000.20. Pertukangan Kayu …………………………………………. 40.000.21. Pembuatan jok Mobil ……………………………………… 100.000.22. Usaha Tukang Tilam ………………………………………. 40.000.23. Usaha Tukang Jahit Pakaian dan Tenda ……………. 50.000.24. Pertukangan Pompa Semprot ………………………….. 50.000.25. Toko Jam dan Reprasi Jam …………………………….. 100.000.26. Fhoto copy dan cetak film ………………………………. 75.000.27. Usaha reperasi TV, Radio dan Tape Rekorder ……. 50.000.28. Usaha Cas Baterai ……………………………………………. 50.000.29. Reperasi Dinamo ……………………………………………… 50.000.30. Sowmill …………………………………………………………… 300.000.31. Karo Seri …………………………………………………………. 80.000.32. Pertukangan besi …………………………………………….. 50.000.33. Reperasi Sepeda ……………………………………………… 50.000.34. S a b l o n ………………………………………………………. 40.000.-
Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp . Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
35. Reperasi radiator …………………………………………….. 50.000.36. Usaha Pembuatan Minuman Botol …………………….. 60.000.37. W a r t e l……………………………………………………….. 100.000.38. Usaha Pengiriman Barang ……………………………….. 75.000.39. Laundry ………………………………………………………….. 50.000.40. Toko Perabot …………………………………………………… 100.000.41. Usaha Dagang sayur …………………………………………. 75.000.42. Usaha Dagang hewan ……………………………………….. 50.000.43. Toko Kain/Pakaian ……………………………………………. 80.000.44. Toko sepatu ……………………………………………………. 80.000.45. Toko Spare Part ……………………………………………….. 100.000.46. Industri Pengolahan : a. Industri Besar …………………………………………….. 300.000.b. Industri menengah …………………………………….. 200.000.c. Industri kecil ………………………………………………. 80.000.47. Eksportir ……………………………………………………… . 300.000.48. Toko Mas dan Pertukangan Perhiasan ……………. 100.000.49. Pengerjaan Stelling Alumenium …………………….. 100.000.50. Pembungkusan Garam ………………………………….. 50.000.51. Pembotolan Spritus ………………………………………… 40.000.52. Percetakan/ Offset …………………………………………… 150.000.53. Pemecahan Batu ……………………………………………… Rp.200.000.54. Tukang Talang ………………………………………………..
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
50.000.55. Reprasi Mesin ………………………………………………… Rp. 75.000.56. Pembuatan/perakitan mesin …………………………….. Rp. 100.000.57. Showroom kenderaan roda empat ke atas …………… Rp.300.000.58. Showroom kenderaan roda dua ………………………… Rp.200.000.II. Kegiatan …..
~7~ II. Kegiatan usaha di luar Kota Kabanjahe, Berastagi dan tempattempat obyek Pariwisata dan diluar lokasi Pasar untuk jenis usaha sebagaimana dimaksud pada angka I Pasal ini dikenakan Retribusi Izin Usaha sebesar 80 % dari tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 58 pasal ini. BAB VIII IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 11 Dilarang menjual minuman beralkohol : a. Diwarung dan atau kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah billiyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima pertokoan, terminal dan atau stasiun, kios, penginapan remaja dan bumi perkemahan. b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit. c. Tempat dan atau lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. d. Kepada anak yang usianya belum mencapai 21 tahun. Pasal 12 (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari Bupati. (2) Izin tempat penjualan miniman beralkohol terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu : a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran
yang diminum ditempat penjualan. b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam botol dan atau kemasan lain dan tidak diminum ditempat penjualan. Pasal 13 (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan hanya dibenarkan pada siang hari Pukul 12.00 s/d 15.00 waktu setempat dan pada malam hari pukul 19.00 s/d 22.00 waktu setempat. (2) Pada hari libur diluar Hari Raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam. Pasal 14 Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran keduali kepada : a. Anggota Korp Diplomatik yang dibenarkan oleh Undang-undang. b. Tenaga (ahli) bangsa asing yang bekerja pada lembagalembaga internasional sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. c. Mereka yang berpergian ke luar negeri. d. Mereka yang baru tiba dari luar negeri.
…..
BAB
~8~ BAB IX GOLONGAN DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 15 Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai
berikut : 1. Minuman beralkohol Golongan A adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % (satu perseratus) sampai 5 % ( lima perseratus). 2. Minuman beralkohol Golongan B adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5 % (lima perseratus) sampai 20 % ( Dua Puluh perseratus). 3. Minuman beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 % (Dua Puluh perseratus) sampai 55 % ( lima puluh lima perseratus). Pasal 16 (1) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat penjualan hanya dapat dilakukan :
`
a. Untuk minuman beralkohol Golongan A : 1. Hotel berbintang 1 dan 2 2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 3. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Selaka. 4. Bar, Pub dan Club Malam. 5. Tempat tertentu yang diizinkan Bupati. b. Untuk minuman beralkohol Golongan B dan C : 1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 2. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Selaka. 3. Bar, Pub dan Club Malam. 4.Tempat tertentu yang diizinkan Bupati. (2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan : a. Untuk 1. 2. 3.
minuman beralkohol Golongan A : Toko yang di izinkan Bupati. Pasar swalayan dan sejenisnya. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati.
b. Untuk Minuman beralkohol Golongan B dan C di Toko Bebas Bea (Duty Free Shop). (3) Tempat Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-
rempah jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) hanya dapat dilakukan di : c. Warung dan atau kios tertentu yang diizinkan oleh Bupati untuk dijual langsung diminum di tempat penjualan. d. Pasar swalayan, took dan atau warung tertentu yang diizinkan oleh Bupati untuk dijual secara eceran. Pasal …..
~9~ Pasal 17 (1) Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A diminum di tempat penjualan dan berada di Kabupaten Karo dikenakan Retribusi Izin Tempat Usaha pertahun: 1. Restoran dengan tanda Talam Kencana…… Rp. 300.000.2. Bar, Pub dan Club Malam dan sejenisnya…. Rp. 250.000.3. Tempat tertentu yang di izinkan …………….. Rp. 250.000.(2) Untuk Minuman beralkohol Golongan B dan C di minum di tempat penjualan : 1. Restoran dengan tanda Talam Kencana…… Rp. 300.000.2. Bar, Pub dan Club Malam dan sejenisnya…. Rp. 250.000.3. Tempat tertentu yang di izinkan …………….. Rp. 250.000.(3) Untuk Minuman beralkohol baik yang mengandung rempahrempah jamu dan sejenisnya yang dijual dalam kemasan: 1. Di Toko dan atau kios………….. Rp. 200.000.2. Di Pasar swalayan dan sejenisnya ……… Rp. 200.000.3. Ditoko Bebas Bea (Duty Free Shop)…… Rp. 200.000.-
BAB X IZIN KEGIATAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI Pasal 18 (1) Setiap orang dan atau badan hokum yang melakukan kegiatan usaha jasa konsultasi (perencanaan dan pengawasan konstruksi) dan jsa pelaksana konstruksi harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati. (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Jasa Konsultasi ( perencanaan dan pengawasan konstruksi) : - Kualifikasi B sebesar Rp. 450.000.-/izin usaha/Tahun. - Kualifikasi M sebesar Rp. 350.000.-/izin usaha/Tahun. - Kualifikasi K sebesar Rp. 200.000.-/izin usaha/Tahun. b. Jasa Pelaksana Konstruksi : - Kualifikasi B sebesar Rp. 300.000.-/izin usaha./Tahun. - Kualifikasi M 1 sebesar Rp. 250.000.-/izin usaha/Tahun. - Kualifikasi M 2 sebesar Rp. 200.000.-/izin usaha/Tahun. - Kualifikasi K 1 sebesar Rp. 150.000.-/izin usaha/Tahun. - Kualifikasi K 2 sebesar Rp. 100.000.-/izin usaha/Tahun. - Kualifikasi K 3 sebesar Rp. 50.000.-/izin usaha/Tahun. c. Izin sebagaimana dimaksud pada butir a, b ayat (2) Pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diperpanjang satu tahun sekali. BAB XI RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 19 (1) Setiap usaha pergudangan maka terhadap sipemilik dan atau sipengelola gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang, sehingga dapat diketahui lalu lintas barang dari dan kegudang. (2) Penanggungjawab …..
~ 10 ~ (2) Penanggungjawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karo. (3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, penanggung jawab usaha pergudangan wajib memberi keterangan yang diminta Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu. Pasal 20 Kegiatan usaha pergudangan di Kabupaten Karo dikenakan retribusi Tanda Daftar Gudang pertahun adalah sebagai berikut : a. Gudang dengan luas 36 m² s/d 50 m² Rp. 50.000.b. Gudang dengan luas 51 m² s/d 100 m² Rp. 100.000.c. Gudang dengan luas 101 m² s/d 500 m² Rp. 200.000.d. Gudang dengan lebih luas dari 501 m² Rp. 250.000.BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 21 Wilayah pemungutan Retribusi izin tempat usaha dipungut pada unit kerja yang menerbitkan izin tempat usaha di Kabupaten Karo. BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 22 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2)Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 10,17,18,20 Peraturan Daerah ini di setorkan ke Kas Daerah. BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,5% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD terhadap wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab…..
~ 11 ~ BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 25 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang. (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya hal dimaksud. (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan. (4) Tata cara pembayaran , tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB XVII PENGAWASAN Pasal 26 Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB XVIII KADALUARSA Pasal 27 (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retrubusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRUBUSI YANG KADALUARSA Pasal 28 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. BAB ….
~ 12 ~ BAB XX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Barang siapa melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3,10, 11,12 ayat (1) Pasal 13, 17,18 dan pasal 20 Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.-(Lima Juta Rupiah). (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. Pasal 30 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi i. memanggil …..
~ 13 ~ i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Karo dan Keputusan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 32 Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo. Kabanjahe Oktober 2006
Ditetapkan di Pada Tanggal 10 BUPATI KARO
Diundangkan di Kabanjahe Pada Tanggal
DAULAT DANIEL SINULINGGA 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO SUMBUL SEMBIRING DEPARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 .NOMOR
