PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang pemungutan retribusi tempat parkir di Kabupaten Karo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 34 Tahun 2001 dengan mempedomani Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. b. Dengan diberlakukannya Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 34 Tahun 2001 tersebut pada butir a di atas dirasa tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan. c. bahwa untuk keperluan hal tersebut pada butir b di atas dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Tempat Parkir dengan mempedomani Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Mengingat
: 1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 ); 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4084); 3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052); 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
…..
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 7. Peraturan
~2~ 7. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 11 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO Dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karo; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Karo; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo; 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Badan ..…
~3~ 7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya; 8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenderaan bermotor yang bersifat sementara; 9. Tempat parkir adalah tempat untuk memberhentikan kenderaan dalam waktu tertentu disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten; 10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat pula disediakan oleh pihak swasta yang meliputi peralatan untuk lingkungan parkir, taman dan gedung parkir; 11. Kenderaan bermotor adalah setiap kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknik ( Motor) yang berada pada kenderaan; 12. Marka Parkir adalah garis atau tanda yang menjadi batas parkir kenderaan; 13. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan parkir pada tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten; 14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir; 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjunya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 18. Surat Keketapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yag telah ditetapkan. 20. Surat …..
~4~ 20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yanhg digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati. 21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Rincian besarnya Retribusi yang harus di bayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi; 22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. BAB II TEMPAT PARKIR Pasal 2 (1) Jalan Umum dan atau lapangan tempat parkir yang dapat dipergunakan untuk tempat parkir disediakan oleh Pemerintah Daerah dan penunjukannya melalui peraturan dan atau Keputusan Bupati. (2) Badan Swasta atau Perusahaan di Kabupaten Karo dapat menyediakan tempat parkir. (3) Setiap Kenderaan yang memakai tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dikenakan retribusi tempat parkir. Pasal 3 (1) Pihak Swasta baik dalam bentuk Perusahaan dan atau perorangan yang menyediakan tempat parkir yang bersifat insidentil maupun permanen di Kabupaten Karo dengan memungut bayaran harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati dengan mengajukan permohonan di atas kertas bermaterai cukup serta menjelaskan lokasi dan sketsa tempat parkir. (2) Penggunaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berada di bawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Karo. Pasal 4 (1) Terhadap kenderaan angkutan barang dan atau truk roda 6 (enam) ke atas dilarang memasuki inti kota untuk mengantar barang dan atau melakukan kegiatan membongkar muatan. (2) Kenderaan truk yang memasuki inti kota untuk mengantar barang dan atau melakukan kegiatan membongkar muatan sebagaimana dimansud pada ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati, dalam hal ini diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Karo. Pasal ….
~5~ Pasal 5 Dilarang memungut retribusi parkir di jalan-jalan atau tempattempat umum yang dapat digunakan untuk tempat parkir yang sifat dan waktunya tertentu tanpa se izin dari Bupati. BAB III SISTIM PARKIR Pasal 6 (1)Sistim parkir di jalan adalah sejajar (paralel) atau serong dengan kemiringan 60º, 45º atau 30º terhadap jalan, tergantung pada lebar jalan dan situasi arus lalu lintas. (2) Sistim parkir di gedung parkir atau pelataran parkir sejajar atau serong dengan kemiringan 90º, 60º atau 30º sesuai dengan luas dan bentuk gedung parkir atau pelataran parkir. BAB IV RAMBU DAN MARKA PARKIR Pasal 7 (1) Pada tempat-tempat parkir sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 peraturan daerah ini dipasang tanda-tanda atau rambu-rambu parkir. (2)Tanda-tanda atau rambu-rambu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa : a. Rambu parkir yang dilengkapi dengan pelengkap rambu yang menjelaskan antara lain : 1. Waktu Parkir. 2. Besarnya Retribusi. 3. Jenis kenderaan yang diperbolehkan memakai tempat karkir.
b. Marka parkir berupa garis putih dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tanda parkir. BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 8 Dengan nama Retribusi Tempat Parkir dipungut Retribusi Pemakaian Tempat Parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 9 Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kepada pemakai tempat ditempat parkir yang telah ditentukan. Pasal 10 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempergunakan dan mendapat pelayanan parkir di Tempat parkir. BAB …..
~6~ BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 11 Retribusi Tempat Parkir sebagaimana tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah termasuk golongan retribusi jasa umum. BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 12 Tingkat Penggunaan jasa Pengguna Tempat Parkir di ukur berdasarkan jenis kenderaan bermotor yang menggunakan tempat parkir dan klasifikasi tempat parkir.
BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF. Pasal 13 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi didasarkan kepada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, pengadaan tempat parkir, perawatan, pembinaan dan pengaturan tata cara parkir pada tempat parkir, biaya pengadaaan marka jalan, rambu-rambu lalu lintas dan biaya operasional pengaturan kelancaran arus lalu lintas. BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 14 Struktur besarnya tarif retribusi tempat parkir ditetapkan sebagai berikut : (1) Retribusi Tempat parkir untuk setiap kenderaan di obyekobyek Pariwisata : 1.000.-
1. Taksi ...................................................... 2. 1.000.3. 1.000.4. 1.000.5. 1.000.6. 500.-
Rp.
Bis Umum/Non umum...............................
Rp.
Mobil penumpang Umum/non umum..........
Rp.
Truk/mobil barang....................................
Rp.
Sedan/Jeep/Pick Up...................................
Rp.
Kenderaan bermotor roda dua.....................
Rp.
(2) Retribusi Tempat parkir untuk setiap kenderaan di luar obyek-obyek Pariwisata : 1. Taksi ....................................................... 1.000.2. Bis Umum/Non umum............................... 1.000.3. Mobil penumpang Umum/non umum..........
Rp. Rp. Rp.
500.4. Truk/mobil barang.................................... 1.000.5. Sedan/Jeep/Pick Up.................................. 500.6. Kenderaan bermotor roda dua................... 300.-
Rp. Rp. Rp. (3) Retribusi
…..
~7~ (3) Retribusi Tempat parkir untuk setiap kenderaan yang diparkir secara berkepanjangan lebih dari 6 (enam) jam tidak termasuk malam hari baik di kota Kabanjahe dan Berastagi ditetapkan : 1. Taksi ..................................................... 3.000.2. Bis Umum/Non umum.............................. 3.000.3. Mobil penumpang Umum/non umum........ 3.000.4. Truk/mobil barang.................................... 3.000.5. Sedan/Jeep/Pick Up.................................. 3.000.-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(4) Setiap pembayaran retribusi tempat parkir oleh petugas parkir diberikan tanda pembayaran kepada pemakai tempat parkir kenderaan yang bentuk dan modelnya ditetapkan oleh Bupati. (5) Tanda dan atau bukti pembayaran retribusi dan atau sewa tempat parkir yang disediakan oleh Badan Swasta dan atau perusahaan, disediakan oleh pihak pengelola parkir dan berlaku setelah diporporasi di Dinas Pendapatan Kabupaten Karo. (6) Pengusaha dan atau pengelola tempat parkir swasta supaya
menyetorkan 40 % dari penerimaan kotor dari sewa tempat parkir ke Kas Daerah Kabupaten Karo selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannnya. BAB X PERIZINAN Pasal 15 Setiap usaha perparkiran sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Izin dari Bupati atas permohonan yang disampaikan. b. Menyediakan tanah dan atau bangunan sebagai tempat parkir kenderaan bermotor dan peralatan yang dibutuhkan. c. Setiap pengeluaran izin usaha perparkiran dikutip biaya penerbitan izin sebesar Rp.1.000.000.- ( Satu Juta rupiah). BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16 Wilayah pemungutan retribusi tempat parkir dipungut di wilayah tempat – tempat parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo. Pasal 17 (1) Izin menyelenggarakan usaha perparkiran berlaku untuk waktu maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diperbaharui dan atau dicabut apabila persyaratanpersyaratan yang ditetapkan dalam izin tidak dipenuhi. (2) Izin ……
~8~
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati. BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 14 dan pasal 15 huruf c Peraturan Daerah ini di setorkan ke Kas Daerah. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,5% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang. (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya hal dimaksud. (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan.
(4) Tata cara pembayaran , tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD terhadap wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB ….
~9~ BAB XVI KADALUARSA Pasal 22 (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retrubusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tertangguh apabila : a. b.
Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan atau; Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRUBUSI YANG KADALUARSA Pasal 23 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. BAB XVIII PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI Pasal 24 (1) Setiap orang yang memarkir kenderaan pada tempat-tempat parkir wajib menempatkannya pada tempat yang telah ditentukan. (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Bupati. (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk. (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan : a. b. c. d.
Rencana Tata Ruang Wilayah ( RT/RW). Keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kebersihan dan keindahan lingkungan. Kemudahan bagi pengguna jasa. Pasal 25
(1) Setiap orang yang memarkir kenderaan bermotor di tempattempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda dan atau petunjuk parkir yang terpasang maupun petunjuk lisan yang diberikan oleh petugas parkir. (2) Setiap …..
~ 10 ~
(2) Setiap kenderaan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan. (3) Setiap orang dilarang menempatkan kenderaan ditempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kenderaan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas. Pasal 26 Petugas parkir berkewajiban untuk : a. memberikan pelayanan untuk mengatur masuk dan keluarnya kenderaan ditempat parkir. b. Menyerahkan karcis parkir. c. Menjaga keteriban dan mengatur letak kenderaan–kenderaan yang parkir ditempat parkir. d. Petugas Parkir diharuskan memakai Pakaian Petugas Parkir yang telah ditetapkan oleh Bupati. BAB XIX PENGAWASAN Pasal 27 Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini. BAB XX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Barang siapa melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 3, 4, 14, 15, Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.-(Lima Juta Rupiah). (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. Pasal …..
~ 11 ~ Pasal 29 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. BAB …..
~ 12 ~ BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Parkir dan Keputusan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.
Kabanjahe Oktober 2006
Ditetapkan di Pada Tanggal 10 BUPATI KARO
DAULAT DANIEL SINULINGGA Diundangkan di Kabanjahe Pada Tanggal
2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO
SUMBUL SEMBIRING DEPARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR
