PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KEPERAWATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KEPERAWATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM,

Menimbang

: a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu

terus

meningkat

sejalan

dengan

keberhasilan

pembangunan dan era globalisasi; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pengaturan Izin Praktek Tenaga Medis Tenaga

Keperawatan

merupakan

wewenang

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota; c. bahwa untuk mengatur izin tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839 ); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

1 PERDA IZIN DOKTER

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun

2000

Nomor

202,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor4022); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); 9. Keputusan

Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan,

Teknik

Bentuk Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KEPERAWATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Agam. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam. 3. Bupati adalah Bupati Agam. 4. Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi. 5. Dokter adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dokter yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.

2 PERDA IZIN DOKTER

6. Dokter Gigi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi yang diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku. 7. Tenaga Keperawatan adalah perawat dan bidan. 8. Perawat adalah seseorang yang telah lulus mengikuti pendidikan perawat atau perawat gigi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 9. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku. 10. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada seorang tenaga medis atau tenaga keperawatan untuk memberikan pelayanan kesehatan. 11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan penunjang lainnya. 12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap. 13. Retribusi Izin Praktek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan kesehatan. 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 16. Surat

Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan

yang menentukan tambahan atas

jumlah retribusi yang ditetapkan. 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

3 PERDA IZIN DOKTER

BAB II KEWAJIBAN Pasal 2 Setiap tenaga medis dan tenaga keperawatan yang akan membuka praktek

wajib

memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 3 (1) Untuk memperoleh izin praktek tenaga medis dan tenaga keperawatan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan di atas kertas segel atau dibubuhi meterai dengan melampirkan: a. Foto copy ijazah yang dilegalisir. b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP ); c. Foto copy Surat Penugasan atau Surat Izin Perawat atau Surat Izin Bidan; d. Rekomendasi dari organisasi propesi tempat domisili tenaga medis dan tenaga kperawatan; e. Pas foto ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; f. Surat keterangan kesehatan. (3) Khusus

untuk

tenaga

keperawatan

disamping

melampirkan

persyaratan

sebagaimana dimaksud ayat (2) juga melampirkan rekomendasi dari dokter pengawas. (4) Permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diberikan tanda terima. Pasal 4 Surat Izin Praktek diterbitkan paling lama 6 ( enam ) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Pasal 5 (1) Apabila permohonan ditolak, maka keputusan penolakan harus dibuat secara tertulis dengan alasan yang jelas, sekaligus mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon.

4 PERDA IZIN DOKTER

(2) Keputusan penolakan

sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada

pemohon dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Pasal 6 (1) Tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam melaksanakan praktek harus sesuai dengan kewenangan dan standar profesi. (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam melaksanakan praktek, sesuai dengan kewenangan harus : a. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani; b. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; d. Memberikan informasi; e. Melakukan rekam medis dengan baik. BAB IV PELAPORAN Pasal 7 (1) Tenaga

medis dan tenaga keperawatan wajib menyampaikan laporan kepada

Kepala Puskesmas di wilayah kerja tempat bersangkutan berpraktek setiap bulan. (2) Format laporan yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB MASA BERLAKU IZIN Pasal 8 Izin praktek berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun. BAB VI KETENTUAN LARANGAN Pasal 9 Pemegang izin dilarang: a. mengalihkan izin kepada orang lain; b. menggunakan izin untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai agama dan susila yang berlaku ditengah masyarakat serta peraturan perundang-undangan.

5 PERDA IZIN DOKTER

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang kesehatan dan Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan agar mutu pelayanan semakin meningkat dan tetap memenuhi persyaratan medik yang ditentukan. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 Izin praktek mencabut apabila: a. Tenaga medis dan tenaga keperawatan tidak menyampaikan laporan selama dua bulan berturut-turut; b. Melakukan pelanggaranan terhadap ketentuan Pasal 9. BAB IX RETRIBUSI Pasal 12 Terhadap izin yang dikeluarkan, pemohon izin wajib membayar retribusi . BAB X OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 13 Objek retribusi adalah pemberian izin praktek. Pasal 14 Subjek retribusi adalah tenaga medis dan tenaga keperawatan yang memperoleh izin praktek. BAB XI GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 15 Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis

dan Tenaga Keperawatan digolongkan kepada

Retribusi Perizinan Tertentu.

6 PERDA IZIN DOKTER

BAB XII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang dikeluarkan. BAB XIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 17 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada

tujuan untuk

menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan BAB XIV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 18 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah a. Izin praktek tenaga medis

Rp. 200.000,-

b. Izin praktek tenaga keperawatan

Rp. 100.000,Pasal 19

Penerimaan rertibusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Bendahara Umum Daerah. BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 20 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan izin diberikan.

7 PERDA IZIN DOKTER

BAB XVI MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 21 Masa retribusi adalah setiap kali izin dikeluarkan. Pasal 22 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XVII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 24 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XIX KEBERATAN Pasal 25 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.

8 PERDA IZIN DOKTER

(3) Wajib Retribusi mengajukan keberatan harus dapat membuktikan ketidakbenaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi. Pasal 26 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1)

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah).

(2)

Barang siapa melanggar Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 2 ( dua ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran. BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 28

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.

9 PERDA IZIN DOKTER

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan meruakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganaya; i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. j. Menghentikan penyidikan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan ditempat kejadian. (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksan Negeri.

10 PERDA IZIN DOKTER

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua penyelenggaraan pelayanan praktek tenaga medis

dan tenaga keperawatan harus

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 24 Desember 2003 BUPATI AGAM,

ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 24 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Drs. MUCHSIS MALIK NIP. 010081886. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2003 NOMOR 34

11 PERDA IZIN DOKTER

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KEPERAWATAN

A. UMUM Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, telah memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga memberikan peluang kepada Daerah untuk leluasa mengatur dan melaksanakan wewenangnya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi Daerah. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi serta penghormatan budaya lokal dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu sejalan dengan keberhasilan pembangunan dan era globalisasi, maka perlu perlu adanya pengaturan mengenai Izin Praktek Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan dengan Peraturan Daerah. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a.

memudahkan bagi tenaga medis dan tenaga keperawatan untuk memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

b. Memberikan kejelasan batas kewenangan dalam melaksanakan

praktek,

sehingga mutu pelayanan dapat terjaga dan meningkat; c.

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga medis, tenaga keperawatan;

d. Memudahkan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan .

12 PERDA IZIN DOKTER

B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas

13 PERDA IZIN DOKTER

Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Organisasi

profesi

yang

dimaksudkan,

seperti

IDI

bagi

yang

berprofesi dokter, IBI bagi ang berfrofesi Bidan.

14 PERDA IZIN DOKTER

Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Kewenangan yang dimaksudkan adalah kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berdasarkan kepada, yaitu: a. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

916/Menkes/Per/VIII/1997

tentang Standar Pelayanan Kesehatan Medik Dasar untuk Dokter. b. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

900/Menkes/SK/VII/1992

tentang Registrasi dan Praktik Bidan. c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas

15 PERDA IZIN DOKTER

Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Yang dilaporkan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Keperawatan adalah jumlah kunjungan dan jenis pelayanan yang diberikan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Pasal 10 Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap Tenaga Medis, sedangkan

Kepala

Puskesmas

melakukan

pengawasan

kepada

Tenaga

Keperawatan. Pasal 11 Huruf a Cukup jelas

16 PERDA IZIN DOKTER

Huruf b Cukup jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas

17 PERDA IZIN DOKTER

Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

18 PERDA IZIN DOKTER

Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas

19 PERDA IZIN DOKTER

Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas

20 PERDA IZIN DOKTER

Pasal 31 Cukup Jelas

21 PERDA IZIN DOKTER