PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk menunjang Pembangunan khususnya bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan perlu melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian yang terarah terhadap Usaha Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan; b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat

www.djpp.depkumham.go.id

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Kepariwisataan. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden. 8. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep012/MKP/IV/2001-09-09, tentang Pedoman Perizinan Usaha Pariwisata. 9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 10 September 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA.

LAMPUNG

SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Selatan. 5. Kepariwisataan adalah Keseluruhan Kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan Perjalanan dan Persinggahan Pariwisata. 6. Rekomendasi adalah Persetujuan untuk membuka Usaha Kepariwisataan. 7. Izin Usaha Kepariwisataan adalah Izin untuk menyelenggarakan Usaha di bidang Kepariwisataan. 8. Piagam Penggolongan Kelas adalah Piagam Penggolongan Kelas berdasarkan Kualifikasi. 9. Obyek Wisata adalah Perwujudan pada Ciptaan Manusia, Tata Hidup, Seni Budaya serta Sejarah Bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi Wisatawan. www.djpp.depkumham.go.id 10. Hotel Berbintang adalah Suatu Usaha Komersil yang menggunakan seluruh dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan lainnya yang dikelola secara komersil. 11. Hotel Melati adalah Suatu Usaha Komersil yang menggunakan seluruh dari suatu Bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperolah Pelayanan Penginapan yang Klasifikasinya termasuk Hotel Melati I dan Melati II. 12. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah Setiap Usaha Komersil yang ruang Lingkup Kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran Jasmani dan Rohani. 13. Restoran adalah suatu Jenis Usaha Pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang Permanen, dilengkapi dengan Peralatan dan Perlengkapan untuk proses Pembuatan Penyimpanan Penyajian dan Penjualan Makanan dan Minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. 14. Rumah Makan adalah Setiap Usaha Komersil yang Ruang Lingkup kegiatannya menyediakan hidangan Makanan dan Minuman untuk umum ditempat usahanya. 15. Pondok Wisata adalah Suatu Usaha Perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran hari ini. 16. Penginapan adalah Suatu Usaha yang tidak semata-mata bertujuan Komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan, yang disediakan untuk memperoleh Pelayanan Penginapan dan Pelayanan-pelayanan lainnya. 17. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap Usaha Komersil Yang ruang Lingkup kegiatannya menyediakan Prasarana dan Sarana untuk pengembangan Pariwisata. 18. Usaha Bar adalah Setiap Usaha yang Ruang Lingkup kegiatannya menyajikan hiburan dan minuman lainnya untuk umum ditempat usahanya.


19.

20.

21. 22. 23. 24.

25. 26.

27.

28. www.djpp.depkumham.go.id

29.

30.

Usaha Perjalanan wisata adalah Kegiatan Usaha yang bersifat Komersil yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan untuk sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Usaha Jasa Impresariat adalah Kegiatan Pengurusan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, baik berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah Usaha Konsultan yang bergerak dibidang Pariwisata. Usaha Jasa Pramuwisata adalah Seseorang yang memberikan bimbingan dibidang Pariwisata. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah merupakan Usaha Penyediaan Informasi, Penyebaran dan Pemanfaatan Kepariwisataan. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran adalah merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terhutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Kegiatan Tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga atau Denda. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah, yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah, yang SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan itu menjadi jelas Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi sehingga akan menemukan tersangkanya. BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

(1) Dengan Nama “Retribusi Izin Usaha Pariwisata” dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Izin Usaha Pariwisata, Hiburan, Seni dan Budaya. (2) Objek Retribusi adalah Jasa Pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang bersifat Komersil. (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut: 1. Izin Usaha Sarana Pariwisata a. Penyediaan akomodasi. Hotel Wisma Pondok Wisata dan sejenisnya


b. Penyediaan Makan dan Minum Restoran/ Rumah Makan 2. Izin Pengusahaan Objek Daya tarik wisata : a. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam. Objek Wisata Taman Rekreasi Arena Pemancingan Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya. Salon Rias dan Perawatan Sanggar Kesenian Pengusahaan Objek Dan Daya Tarik Wisata Khusus. Padang Golf Gelanggang Bowling Arena Bola Sodok (Billiard) Panti Pijat Karaoke Laser Disc/Video Game/Playstation Klub Malam (Night Club) Diskotek Pertunjukan Stadion Lapangan Tenis Kolam Renang 3. Izin Usaha Jasa Wisata Jasa Biro Perjalanan (Termasuk didalamnya Pramuwisata dan Informasi Pariwisata) Jasa Agen Perjalanan Wisata Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran Jasa Impreseriat Jasa Konsultan Wisata


4. Izin Pentas Kesenian Kesenian Tradisional Musik Hidup Organ Tinggal (4) Subjek Retribusi adalah Usaha Peorangan atau Badan Usaha yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Jasa Izin Usaha Pariwisata, Hiburan, Seni, dan Budaya. Pasal 3 Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Bidang Pariwisata, Hiburan, Seni, dan Budaya akan diatur dengan Keputusan Bupati. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4


Retribusi Izin Usaha pariwisata, Hiburan, Seni dan Budaya digolongkan sebagai Perizinan tertentu. BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 (1) Struktur Tarif Digolongkan berdasarkan Pelayanan Perizinan yang diberikan. (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut : A. Izin Usaha Sarana Pariwisata. 1. Hotel Kategori Berbintang a. Hotel Bintang “5” - Izin Baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - Daftar Ulang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) b. Hotel Bintang “4” - Izin Baru Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) - Daftar Ulang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) c. Hotel Bintang “3” - Izin Baru Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) - Daftar Ulang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) d. Hotel Bintang “2” - Izin Baru Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) - Daftar Ulang Rp. 200.000,- (lima ratus ribu rupiah) www.djpp.depkumham.go.id e. Hotel Bintang “1” - Izin Baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) - Daftar Ulang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2. Hotel Melati - Izin Baru Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3. Pondok Wisata - Izin Baru Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4. Usaha Jasa Pangan a. Restoran - Izin Baru Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) b. Rumah Makan (a) Golongan “A ” izin Baru Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (b) Golongan “B” Izin Baru Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Daftar Ulang Rp. 25.000,- (dua puluhlima ribu rupiah) 5. Balai Pertemuan - Izin Baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) - Daftar Ulang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) B. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. www.djpp.depkumham.go.id

10.

11.

12.

13.

Obyek Wisata - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Taman Rekreasi - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Gelanggang Bowling - Izin Baru Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Arena Bola Sodok - Izin Baru Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Panti Pijat - Izin Baru Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Karaoke - Izin Baru Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Permainan Anak-anak - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Klub Malam - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Salon Rias dan Perawatan - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Diskotek - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Stadion - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Lapangan Tenis - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Kolam Renang - Izin Baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Daftar Ulang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

C. Izin Usaha Jasa Wisata 1. Usaha Jasa Perjalanan Wisata ( Travel/ Biro Perjalanan) Termasuk Jasa Pramuwisata dan Informasi Wisata. Izin Baru Rp. 75.000 ;(Tujuh Puluh lima ribu rupiah) Daftar Ulang Rp. 25.000 ;(dua puluh lima ribu rupiah) 2. Usaha Jasa Impresariat Izin Baru Rp. 50.000 ;(Lima Puluh Ribu rupiah) Daftar Ulang Rp. 25.000 ;(dua puluh lima ribu rupiah) 3. Konsultan Pariwisata


Izin Baru Rp. 50.000 ;(Lima Puluh Ribu rupiah) Daftar Ulang Rp. 25.000 ;(dua puluh lima ribu rupiah) 4. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran Izin Baru Rp. 100.0000 ;(seratus ribu rupiah) Daftar Ulang Rp. 50.000 ;(Lima Puluh Ribu rupiah) D. Izin Hiburan dan Pentas Kesenian -Hiburan Rakyat -Kesenian Tradisional/Musik Hidup -Organ Tunggal

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

(3). Penggolongan Kelas Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bab V Izin Operasional Usaha Pariwisata, Hiburan, Seni dan Budaya Pasal 6 (1) Izin Operasional usaha pariwisata, hiburan, seni dan budaya sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap satu tahun. (2) Satu jenis izin usaha kepariwisataan hanya berlaku untuk satu jenis usaha kepariwisataan. (3) Izin operasional, hiburan, seni dan budaya berlaku untuk satu kali pementasan yang bersifat komersil (show). www.djpp.depkumham.go.id

Bab VI Wilayah Pungutan Pasal 7 Retribusi izn usaha kepariwisataan dipungut di wilayah tempat Pelayanan yang diberikan. Bab VII Tata Cara Pungutan Pasal 8 (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. (2) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan Kepala Badan Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima. Pasal 9 Kepada Petugas Pengelola diberikan uang perangsang (insentif) sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan, dengan perincian akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bab VIII Sanksi Administrasi


Pasal 10 (1) Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa : a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Penghentian atau Penutupan Penyelenggaraan Usaha. d. Pencabutan Izin Operasional dan Rekomendasi. (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bab IX Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 11 (1) Bupati dapat memberikan keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi. (2) Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi. (3) Tata cara keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati Lampung Selatan. Bab X Pembinaan dan Pengawasan www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 12

(1) Pembinaan dan Pengawasan Usaha di bidang Usaha Pariwisata, Hiburan, Seni dan Budaya serta teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. (2) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan. Bab XI Penyidikan Pasal 13 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, Mencari, dan Mengumpulkan Keterangan Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi.


d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti. e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatancatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan Tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf “e”. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk dimintai keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada Penuntutan Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bab XII Ketentuan Pidana Pasal 14 www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan tuntutan kurungan palaing lama (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu utnuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dpat juga dikenakan sanksi bagi yang terlambat perpanjangan masa berlakau Surat Izin Usaha Kepariwisataan sebagai berikut : a. 1 hari S/d 30 Hari = 10 % dari besarnya retribusi b. 1 bulan S/d 3 Bulan = 25 % dari besarnya retribusi c. 3 Bulan S/d 6 Bulan = 50 % dari besarnya retribusi d. 6 Bulan S/d 1 Tahun = 75 % dari besarnya retribusi e. Lebih dari Satu Tahun = 100 % dari besarnya retribusi Bab XIII Ketentuan Penutup Pasal 15 Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 16


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Disahkan di Kalianda Pada Tanggal 18 Nopember 2003 BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. Zulkifli Anwar

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents