BUPATI
WAJO
PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAJO,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian Sumber Daya Aparatur Negara dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian dan kebutuhan organisasi dengan pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; b. bahwa untuk peningkatan tertib administrasi Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Wajo
Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, dengan Peraturan Bupati.
1
Mengingat
:
1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
29
Tahun
Daerah-Daerah
Tingkat
1959 II
di
tentang Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang
Nomor
Pemerintahan
Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2000
tentang
Formasi
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 12. Peraturan
Presiden
Nomor
1
Tahun
2007
tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
3
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Dasar; 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39 tahun 2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Tata Cara Permintaan,
Pemberian,
dan
Penghentian
Tunjangan
Jabatan Fungsional; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan
Kewenangan
Pemerintahan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
yang
Wajo
Menjadi
(Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 50); 19. Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 3).
4
Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, sebagai berikut :
5
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 3 Ketentuan umum pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) meliputi : 1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS ; 2. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang ; 3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin Pejabat Pembina Kepegawaian ; 4. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik ; 5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ; 6. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat ; 7. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS ; 8. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi ; 9. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan ; 10. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang ; 11. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.”
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4 Program studi
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 10 merupakan
program studi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta termasuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT),
dan tidak termasuk program studi yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan kelas jauh.”
6
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 6 Pemberian Izin Belajar kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan dapat disetujui dengan persyaratan berkas sebagai berikut : 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKDD yang diketahui oleh atasan langsung di mana PNS tersebut melaksanakan tugas; 2. Surat rekomendasi atau persetujuan dari Pimpinan SKPD di mana PNS tersebut melaksanakan tugas; 3. Fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. Fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 5. Fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 6. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 7. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 8. Fotokopi
surat
izin
penyelenggaraan
program
studi
dan
surat
keputusan/keterangan akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang ; 9. Jadual perkuliahan dari lembaga pendidikan; 10. Surat pernyataan tidak akan menuntut
kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah; 11. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai Rp 6.000,- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD ; 12. Surat pernyataan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat bermaterai Rp 6.000,- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD ; 13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS bermaterai Rp 6.000,- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD ; 14. Surat Keterangan Uraian Tugas dan/ atau Sasaran Kerja Pegawai.”
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
7
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 8 (1) PNS yang sementara menempuh pendidikan dengan izin belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun yang diketahui/dibenarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan di mana PNS yang bersangkutan
menempuh pendidikan kepada Bupati melalui
Kepala BKDD ; (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan setelah melalui peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali, maka Bupati dapat mencabut izin belajar yang bersangkutan ; (3) PNS yang telah menempuh pendidikan dengan izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala BKDD dengan melampirkan fotokopi ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi ; (4) Kepala BKDD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin belajar.” 6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9 (1) Pemberian
Tugas
Belajar
kepada
PNS
berdasarkan
pada
suatu
perencanaan yang cermat dan dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah ; (2) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS pada lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat dipertimbangkan sepanjang program studi tersebut sangat dibutuhkan pemerintah daerah ; (3) Tugas belajar dapat diberikan kepada PNS yang akan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan umum.”
8
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 10 Ketentuan umum pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) meliputi : 1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS ; 2. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh pemerintah daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah ; 3. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang ; 4. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada unit organisasi dan sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan perencanaan SDM ; 5. Usia maksimal : a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata 1 (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun ; b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun ; c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun ; 6. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi : a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata 1 (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun ; b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun ; c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun ; 7. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang ; 8. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya ; 9. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya ; 10. Setiap unsur
penilaian pelaksanaan pekerjaan/penilaian prestasi kerja
dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai bak ; 11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ; 12. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS ; 9
13. Jangka waktu pelaksanaan : a.
Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun ;
b.
Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun ;
c.
Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun ;
d.
Program Strata I (S-1)/Diploma IV (D-IV) paling lama 4 (empat) tahun ;
e.
Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun ;
f.
Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun ;
14. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 13 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan persetujuan sponsor dan/atau instansi ; 15. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 14, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar ; 16. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 15, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar ; 17. Dalam
pemberian
tugas
belajar,
pemerintah
daerah
memberikan
kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya ; 18. PNS yang telah menempuh pendidikan dengan tugas belajar wajib bekerja kembali
untuk negara dalam lingkup pemerintah daerah pada unit kerja
tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n) ; b. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n) ; 19. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan : a. Mendapat izin dari pejabat yang berwenang ; b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan ; c. Jenjang pendidikan bersifat linier ; d. Dibutuhkan oleh pemerintah daerah ; 20. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana angka 18, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir ; 21. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.” 10
8. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 12 (1) Sumber pembiayaan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Bantuan Badan / Yayasan / Lembaga / Perusahaan / Organisasi Swasta berbadan hukum; d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau e. Sumber lain yang sah ; (2) Pembiayaan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setiap tahun selama menempuh pendidikan sesuai kemampuan pemerintah daerah ; (3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan atau dihentikan bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 angka 15.”
10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 14 (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan dapat disetujui dengan persyaratan berkas sebagai berikut : a. Surat permohonan diajukan oleh Pimpinan SKPD ditujukan kepada Bupati ; b. Surat keterangan telah lulus seleksi dari lembaga pendidikan dimana PNS dimaksud akan mengikuti pendidikan; c.
Surat rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan SKPD di mana PNS tersebut melaksanakan tugas;
d. Fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; e. Fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f.
Fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
11
g. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; h. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/Penilaian Prestasi Kerja 1(satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik; i
Fotokopi
surat
izin
penyelenggaraan
program
studi
dan
surat
keputusan/keterangan akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang ; j.
Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai Rp 6.000,- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD ;
k. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS bermaterai Rp 6.000,-
ditandatangani oleh Pimpinan
SKPD ; l.
Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan (struktural atau fungsional tertentu) bagi yang menduduki jabatan;
m. Surat
permohonan
pembebasan
dari
jabatan
struktural
atau
pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu; n. Surat pernyataan siap mentaati kewajiban kerja (kembali mengabdi); o. Surat pernyataan tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; p. Surat pernyataan siap mengembalikan biaya pendidikan. (2) Kelengkapan administrasi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, sebagai berikut: a. Surat permohonan pembebasan dari jabatan struktural atau pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu; b. Fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.”
12
11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 16 Selama PNS melaksanakan tugas belajar, maka yang bersangkutan : 1. Dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatannya; 2. Memperoleh hak-hak kepegawaian antara lain: a. Kenaikan pangkat; b. Kenaikan gaji berkala; c. Penilaian dalam DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja ; d. Masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja. 3. Selama menempuh Tugas Belajar pada lembaga pendidikan yang diikuti, administrasi kepegawaian dan keuangan tetap berada pada SKPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja sebelum melaksanakan tugas belajar.” 12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 17 (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 angka 8, tunjangan jabatan struktural yang bersangkutan dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah surat keputusan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 angka 9, tunjangan jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal 1 bulan ketujuh setelah surat keputusan tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.” 13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 18 (1) PNS yang sementara menempuh pendidikan dengan tugas belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun yang diketahui/dibenarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan di mana PNS yang bersangkutan
menempuh pendidikan kepada Bupati melalui
Kepala BKDD ; (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan setelah melalui peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali, maka Bupati dapat mencabut tugas belajar yang bersangkutan ; 13
(3) PNS yang telah menempuh pendidikan dengan tugas belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKDD dengan melampirkan fotokopi ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi ; (4) Kepala BKDD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas belajar.”
14. Ketentuan Pasal 19 dihapus. 15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 20 (1) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 angka 14 atas permohonan PNS yang bersangkutan dengan pertimbangan dan alasan yang sah dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan; (2) PNS yang mengundurkan diri dari tugas belajar tanpa alasan yang sah, atau diberhentikan
pendidikannya
oleh
lembaga
pendidikan
karena
kesalahan/kelalaian pelanggaran disiplin yang dilakukan, atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan setelah menjalani perpanjangan masa belajar dengan
perubahan
status
dari
tugas
belajar
menjadi
izin
belajar
sebagaimana dimaksud pada pasal 10 angka 15, maka yang bersangkutan diwajibkan
untuk
mengembalikan
seluruh
biaya
pendidikan
kepada
pemerintah daerah/sponsor/instansi.”
16. Ketentuan Pasal 21 dihapus. 17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 22 (1) PNS
yang telah melaksanakan tugas belajar atau
berakhir masa
melaksanakan tugas belajar, mengajukan usul pengaktifan kembali bekerja kepada Bupati melalui Kepala BKDD untuk ditetapkan dalam surat keputusan; (2) Permohonan pengajuan usul pengaktifan kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. Surat permohonan pengaktifan kembali bekerja dari pimpinan SKPD; b. Fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 14
c. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan (struktural atau fungsional tertentu) bagi yang menduduki jabatan sebelum memperoleh tugas belajar; d. Surat keputusan tugas belajar; e. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir; f. Surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi; g. Fotokopi ijazah yang telah diperoleh; h. Laporan hasil penelitian berupa Skripsi/Tesis/Disertasi sebanyak 1 (satu) eksamplar ; i. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar.”
18. Ketentuan Pasal 23 dihapus. 19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 25 (1) Bagi CPNS yang pada saat sebelum sampai dengan diangkatnya sebagai CPNS sedang menempuh jenjang pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKDD untuk diberikan Surat Keterangan Belajar; (2) Surat permohonan keterangan belajar beserta kelengkapan persyaratan administrasinya diajukan oleh Pimpinan SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKDD.”
20. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 27 Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pendidikan yang sedang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi ; 2. Program studi di dalam negeri yang sedang ditempuh telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang ; 3. Tidak meninggalkan tugas jabatan; 4. Biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan; 5. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.” 15
21. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 28 Kelengkapan persyaratan administrasi untuk memperoleh Surat Keterangan Belajar sebagai berikut: 1. Surat permohonan keterangan belajar dibuat oleh CPNS yang bersangkutan; 2. Surat rekomendasi dari Pimpinan SKPD; 3. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 5. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. Fotokopi
surat
izin
penyelenggaraan
program
keputusan/keterangan akreditasi program studi
studi
dan
surat
minimal B dari lembaga
yang berwenang ; 7. Surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menempuh pendidikan ; 8. Jadual perkuliahan dari lembaga pendidikan yang sedang ditempuh.”
22. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 31 Keterangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut; 1. Pendidikan yang telah ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi ; 2. Program studi di dalam negeri yang telah ditempuh, telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang pada saat dikeluarkannya ijazah ; 3. Pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
16
23. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 32 Kelengkapan persyaratan administrasi untuk memperoleh Surat Keterangan Pendidikan sebagai berikut : 1. Surat pengantar dari Pimpinan SKPD; 2. Fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 3. Fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. Fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 5. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan (struktural atau fungsional tertentu) bagi yang menduduki jabatan; 6. Fotokopi ijazah sesuai dengan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 7. Fotokopi ijazah yang akan mendapatkan keterangan pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 8. Fotokopi
surat
izin
penyelenggaraan
program
studi
keputusan/keterangan akreditasi program studi minimal B
dan
surat
dari lembaga
yang berwenang; 9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai Rp 6.000,- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD; 10. Surat keterangan uraian tugas dan atau Sasaran Kerja Pegawai.” 24. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 35 Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 33 diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pendidikan yang telah ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi; 2. Telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang diikuti; 3. Memiliki Surat Izin Belajar/Tugas Belajar/Keterangan Belajar/Keterangan Pendidikan; 4. Telah memenuhi pangkat dan golongan ruang yang sesuai dengan ijazah;
17
5. Telah dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang pangkat dan golongan ruangnya belum sesuai dengan ijazah.”
25. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 36 Kelengkapan persyaratan administrasi untuk memperoleh Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagai berikut : 1. Surat pengantar dari Pimpinan SKPD; 2. Fotokopi Surat Izin Belajar/Tugas Belajar/Keterangan Belajar/Keterangan Pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang akan mendapatkan pengukuhan penggunaan gelar akademik yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 4. Fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 5. Fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan (struktural atau fungsional tertentu) bagi yang menduduki jabatan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 7. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 8. Surat keterangan uraian tugas dan/atau Sasaran Kerja Pegawai.”
26. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 37 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat dipertimbangkan apabila terdapat formasi jabatan sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam lingkup pemerintah daerah.”
27. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 39 PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah : 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki 18
pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang -kurangnya 1 (satu) tahun; 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat, Diploma I atau yang setingkat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 3. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 4. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendahrendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 5. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendahrendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 6. Magister (S2) atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; atau 7. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.”
28. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 40 Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dapat diberikan dengan ketentuan : 1.
Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta di dalam negeri yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain dan surat keputusan/keterangan akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang ;
2.
Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk yang perolehannya sebelum diangkat sebagai CPNS; 19
3.
Surat
keputusan/keterangan
akreditasi
program
studi
sebagaimana
dimaksud pada angka 1, tidak termasuk untuk jenjang pendidikan selain jenjang pendidikan tinggi ; 4.
Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
5.
Memiliki Surat Izin Belajar atau Keterangan Belajar atau Keterangan Pendidikan dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
6.
Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali jabatan fungsional tertentu;
7.
Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
8.
Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
9.
Formasi pada SKPD/unit organisasi tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.”
29. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 41 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 angka 6 terdiri dari : 1.
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
2.
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, atau menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, atau menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
3.
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, atau menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, atau menjadi Penata golongan ruang III/c.”
20
30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 42 (1) Untuk
dapat
mengikuti
ujian
kenaikan
pangkat
penyesuaian
ijazah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Berstatus PNS; b. Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu; c. Telah memenuhi masa kerja, pangkat, dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan; d. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta di dalam negeri yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain dan surat keputusan/keterangan akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang (khusus jenjang pendidikan tinggi) ; e. Memiliki Surat Izin Belajar atau Keterangan Belajar atau Keterangan Pendidikan dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik; f.
Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
g. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. (2) Masa kerja, pangkat, dan golongan ruang minimal sebagaimana
yang
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut : a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang
I/b,
bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan
dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c; b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Juru golongan ruang I/c, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a; c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
21
e. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang
II/a, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan
dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; f.
Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
g. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.”
31. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 43 (1) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dapat dipertimbangkan oleh Pimpinan SKPD untuk diusulkan kepada Bupati melalui Kepala BKDD mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dengan melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut : a. Fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. Fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Surat Keterangan Uraian Tugas dan atau Sasaran Kerja Pegawai yang dikeluarkan oleh pimpinan SKPD serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon II; d. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; e. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang, bagi PNS yang menduduki
jabatan struktural; f. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir; g. Daftar Riwayat Hidup; h. Fotokopi Surat Izin Belajar atau Keterangan Belajar
atau Keterangan
Pendidikan dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
22
i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai Rp.6.000.- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD; j. Surat Pernyataan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat bermaterai Rp.6.000.- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD; k. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS bermaterai Rp.6.000.- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD; l. Fotokopi laporan kehadiran/daftar hadir SKPD minimal 1 (satu) bulan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (2) Pimpinan SKPD mengajukan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKDD untuk mengusulkan PNS yang bersangkutan sebagai peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.” 32. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 44 (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan
oleh
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Daerah
atau
lembaga/instansi lain yang ditunjuk untuk menentukan standar kelulusan sesuai norma, standar, dan prosedur kelulusan berdasarkan formasi jabatan yang telah ditentukan. (2) Kepala BKDD menetapkan nama-nama peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang telah dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) (3) Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada Instansi lain. (4) Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah diperoleh dari instansi lain sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.” 33. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 45 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Izin Belajar dan Tugas Belajar yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku.” (2) Penggunaan Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP-3) sampai dengan 31 Desember 2013, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 diganti menjadi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.”
23
