BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR IG TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang
a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013; b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK. 04/2012 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Ketentuan Nomor Indeks 6.00 Perjalanan Dinas dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2012 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal jp g BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD HUSEIN
Diundangkan di Pujtwokerto Pada Tanggal ..._)U\JM...TO SEKRETARIS DHlWi KABUPATEN BANYUMAS
Pembina ama u a NIP 19370516 198903 i 005
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TANGGAL
2013.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMASTAHUN ANGGARAN 2013.
ZONAI UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI PURWOKERTO KE WILAYAH KECAMATAN KARANGLEWAS, KEDUNGBANTENG, KEMBARAN, SOKARAJA, PATIKRAJA, BATURADEN DAN SEBALIKNYA
Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas Uang Saku (OH) Perjalanan Dinas 1
2
3
Uang Makan (OH)
Transport Lokal (OH)
Juml Uang Harian (OH)
Keterangan
4
5
6=(3+4)
7
Bupati
250,000
50,000
300,000
Wakil Bupati
250,000
50,000
300,000
Pimpinan Dewan
250,000
50,000
300,000
Sekretaris Daerah
80,000
25,000
105,000
Pejabat Eselon II B
75,000
20,000
95,000
Anggota Dewan
75,000
20,000
95,000
C
Pejabat Eselon 111
70,000
15,000
85,000
D
Pejabat Eselon IV
65,000
15,000
80,000
PNSGollV
60,000
15,000
75,000
PNSGollll
42,000
15,000
57,000
PNSGollldanl
30,000
15,000
45,000
A
B
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang waktu tempuhnya direncanakan tidak lebih dari 7 jam pergi pulang tidak diberikan uang makan.
2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan uang transport lokal. 3 Uang saku dipotong PPh pasal 21 sesuai ketentuan yaitu Gol 1 dan II 0 %, Gol III 5%, Got IV 15%, Bupati, Wakif Bupati, Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan 15%
ZONA II UANG MARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI PURWOKERTO KE WILAYAH KECAMATAN AJIBARANG, BANYUMAS, CILONGOK, JATILAWANG, KALIBAGOR, KEBASEN, RAWALO, SUMBANG DAN SEBALIKNYA
Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas Uang Saku (OH) Perjalanan Dinas 2
1
3
Uang Makan (OH)
Transport Lokal (OH)
Juml Uang Harian (OH)
4
5
6=(3+4)
Bupati
250,000
50,000
300,000
Wakil Bupati
250,000
50,000
300,000
Pimpinan Dewan
250,000
50,000
300,000
Sekretaris Daerah
85,000
25,000
110,000
Pejabat Eselon II B
80,000
20,000
100,000
Anggota Dewan
80,000
20,000
100,000
C
Pejabat Eselon III
75,000
15,000
90,000
D
Pejabat Eselon fV
70,000
15,000
85,000
PNS Got IV
65,000
15,000
80,000
PNSGol III
50,000
15,000
65,000
PNS Got II dan 1
35,000
15,000
50,000
A
B
Keterangan
7 1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang waktu tempuhnya direncanakan tidak lebih dari 7 jam pergi pulang tidak diberikan uang makan.
2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan uang transport lokal. 3 Uang saku dipotong PPh pasal 21 sesuai ketentuan yaitu Got 1 dan II 0 %, Gol III 5%, Gol IV 15%, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan 15%
ZONA III UANG MARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI PURWOKERTO KE WILAYAH KECAMATAN GUMELAR, KEMRANJEN, LUMBIR, PURWOJATI, SUMPIUH, TAMBAK, WANGON, PEKUNCEN, SOMAGEDE DAN SEBALIKNYA
Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas UangSaku(OH) Perjalanan Dinas 1 A
B
2
3
Uang Makan (OH)
Transport Lokal
(OH)
Juml Uang Marian (OH)
4
5
6=(3+4)
Bupati
250,000
70,000
320,000 1
Wakil Bupati
250,000
70,000
320,000
Pimpinan Dewan
250,000
70,000
320,000
Sekretaris Daerah
125,000
50,000
175,000 2
Pejabat Eselon II B
100,000
40,000
140,000
Anggota Dewan
100,000
40,000
140,000 3
C
Pejabat Eselon III
90,000
30,000
120,000
D
Pejabat Eselon IV
80,000
20,000
100,000
PNSGollV
70,000
20,000
90,000
PNS Gol III
60,000
20,000
80,000
PNS Gol II dan 1
45,000
20,000
65,000
Keterangan 7 Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang waktu tempuhnya direncanakan tidak lebih dari 7 jam pergi pulang tidak diberikan uang makan.
Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan uang transport lokal. Uang saku dipotong PPh pasal 21 sesuai ketentuan yaitu Gol 1 dan II 0 %, Gol III 5%, Gol IV 15%, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan 15%
ZONA IV UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN DAN ANTAR KELURAHAN / KECAMATAN DALAM WILAYAH KECAMATAN Dl PURWOKERTO Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas UangSaku(OH) Perjalanan Dinas 2
1
3
Uang Makan (OH)
Transport Lokal (OH)
Juml Uang Marian (OH)
4
5
6=(3+4)
Keterangan
C
Pejabat Eselon III
25.000
D
Pejabat Eselon IV
25.000
PNSGol IV
25.000
7 Perjalanan Dinas Dalam Daerah antar desa dan 25.000 kelurahan dalam wilayah kecamatan dan antar kelurahan / kecamatan dalam wilayah kecamatan 25.000 di Purwokerto hanya berlaku bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Tingkat C dan D hanya diberikan 25.000 uang saku dan tidak diberikan transport PP
PNSGollll
25.000
25.000
PNSGol II dan 1
20.000
20.000
BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD HUSEIN
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TENTANG
TANGGAL
2013.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013.
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI KABUPATEN BANYUMAS KE WILAYAH PURBALINGGA, BANJARNEGARA, CILACAP, KEBUMEN
Uang Makan (OH)
Transport Lokal (OH)
Juml Uang Harian (OH)
3
4
5
6=(3+4+5)
Bupati
300,000
100,000
100,000
500,000
Wakil Bupati
300,000
100,000
100,000
500,000
Pimpinan Dewan
300,000
100,000
100,000
500,000
Sekretaris Daerah
275,000
75,000
50,000
400,000
Pejabat Eselon II B
250,000
75,000
25,000
350,000
Anggota Dewan
250,000
75,000
25,000
350,000
C
Pejabat Eselon III
225,000
50,000
25,000
300,000
D
Pejabat Eselon IV
200,000
50,000
25,000
275,000
PNSGollV
200,000
50,000
25,000
275,000
PNSGol III
150,000
50,000
25,000
225,000
PNSGol II dan 1
100,000
50,000
25,000
175,000
Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas Uang Saku (OH) Perjalanan Dinas
1 A
B
2
Keterangan
7 1 Dalam hal perjalanan dinas pergi pulang direncanakan tidak lebih dari waktu tujuh jam maka tidak diberikan uang makan. 2 Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum. 3 Uang Saku dipotong PPh pasal 21 sesuai ketentuan 4 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakan/Organisasi Politik/ Kepala Desa/Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III. 5 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PTT/Tenaga Honorer/Siswa Sekolah/ Mahasiswa/ Warga Masyarakat Lainnya disetarakan dengan PNS Golongan II.
UANG MARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI KABUPATEN BANYUMAS KE KABUPATEN KOTA WILAYAH PROVINSI JAWATENGAH DAN DIY
Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas UangSaku(OH) Perjalanan Dinas
Uang Makan (OH)
Transport Lokal (OH)
Juml Uang Harian (OH)
2
4
5
6=(3+4+5)
1
3
Bupati
450.000
250.000
200.000
900.000
Wakil Bupati
450.000
250.000
200.000
900.000
Pimpinan Dewan
450.000
250.000
200.000
900.000
Sekretaris Daerah
400.000
150.000
150.000
700.000
Pejabat Eselon II B
350.000
100.000
150.000
600.000
Anggota Dewan
350.000
100.000
150.000
600.000
C
Pejabat Eselon 111
325.000
75.000
100.000
500.000
D
Pejabat Eselon IV
300.000
75.000
100.000
475.000
PNSGol IV
250.000
75.000
100.000
425.000
PNSGollll
200.000
75.000
100.000
375.000
PNSGol II dan 1
150.000
75.000
100.000
325.000
A
B
Keterangan 7 1
Dalam hal perjalanan dinas pergi pulang direncanakan tidak lebih dari waktu tujuh jam maka tidak diberikan uang makan.
2
Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum.
3
Uang Sakiu dipotong PPh pasal 21 sesuai ketentuan
4
Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakan/Organisasi Politik/ Kepala Desa/Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III, PTT/Honorer/Siswa Sekolah/Mahasiswa/warga masyarakat disetarakan dengan PNSGol II
5
Khusus Perjalanan dinas yang dilaksanakan 1 (satu) hari penuh pergi pulang lebih dari 7 (tujuh) jam dan tidak menginap untuk wilayah Jawa Tengah diluar Barlingmascakeb, DIY dan Jawa Barat diberikan tambahan uang saku sebesar 30%.
UANG MARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI KABUPATEN BANYUMAS KE KABUPATEN KOTA WILAYAH PROVINSI JAWATIMUR DAN JAWA BARAT
Uang Makan (OH)
Transport Lokal (OH)
Juml Uang Harian (OH)
Keterangan
3
4
5
6=(3+4+5)
7
Bupati
700.000
250.000
200.000
1.150.000
Wakil Bupati
700.000
250.000
200.000
1.150.000
Pimpinan Dewan
700.000
250.000
200.000
1.150.000
Sekretaris Daerah
600.000
200.000
150.000
950.000
Pejabat Eselon II B
550.000
150.000
150.000
850.000
Anggota Dewan
550.000
150.000
150.000
850.000
C
Pejabat Eselon III
500.000
100.000
100.000
700.000
D
Pejabat Eselon IV
450.000
100.000
100.000
650.000
PNSGol IV
400.000
100.000
100.000
600.000
PNSGol III
350.000
100.000
100.000
550.000
PNSGol II dan 1
250.000
100.000
100.000
450.000
Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas Uang Saku (OH) Perjalanan Dinas 1 A
B
2
1
Dalam hal perjalanan dinas pergi pulang Glldirencanakan tidak lebih dari waktu tujuh jam maka tidak diberikan uang makan.
2
Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum.
3
Uang Sakiu dipotong PPh pasal 21 sesuai ketentuan
4
Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakan/Organisasi Politik/ Kepala Desa/Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III, PTT/Honorer/Siswa Sekolah/Mahasiswa/warga masyarakat disetarakan dengan PNSGol II
5
Khusus Perjalanan dinas yang dilaksanakan 1 (satu) hari penuh pergi pulang lebih dari 7 (tujuh) jam dan tidak menginap untuk wilayah Jawa Tengah diluar Barlingmascakeb, DIY dan Jawa Barat diberikan tambahan uang saku sebesar 30%.
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI KABUPATEN BANYUMAS KE KABUPATEN KOTA WILAYAH PROVINSI BANTEN DAN OKI JAKARTA
Uang Makan (OH)
Transport Lokal (OH)
Juml Uang Harian (OH)
Keterangan
3
4
5
6=(3+4+5)
7
Bupati
700,000
300,000
250,000
1,250,000
Wakil Bupati
700,000
300,000
250,000
1,250,000
Pimpinan Dewan
700,000
300,000
250,000
1,250,000
Sekretaris Daerah
600,000
250,000
250,000
1,100,000
Pejabat Eselon II B
550,000
200,000
200,000
950,000
Anggota Dewan
550,000
200,000
200,000
950,000
C
Pejabat Eselon III
500,000
200,000
200,000
900,000
D
Pejabat Eselon IV
450,000
200,000
200,000
850,000
PNSGol IV
400,000
200,000
200,000
800,000
PNSGollll
350,000
200,000
200,000
750,000
PNSGol II dan 1
250,000
200,000
200,000
650,000
Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas UangSaku(OH) Perjalanan Dinas 1 A
B
2
1 Dalam hal perjalanan dinas pergi pulang Glldirencanakan tidak lebih dari waktu tujuh jam maka tidak diberikan uang makan. 2 Uang transport lokal diberikan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum. 3 Uang Sakiu dipotong PPh pasal 21 sesuai ketentuan 4 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakan/Organisasi Politik/ Kepala Desa/Perangkat Desa disetarakan dengan PNS Golongan III. 5 Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PTT/Tenaga Honorer/Siswa Sekolah/ Mahasiswa/ Warga Masyarakat Lainnya disetarakan dengan PNS Golongan II.
UANG MARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI KABUPATEN BANYUMAS KE KABUPATEN KOTA WILAYAH PROVINSI LUAR JAWA
Uang Makan (OH)
Transport Lokal (OH)
Juml Uang Harian (OH)
Keterangan
3
4
5
6=(3+4+5)
7
Bupati
700.000
300.000
300.000
1.300.000
Wakil Bupati
700.000
300.000
300.000
1.300.000
Pimpinan Dewan
700.000
300.000
300.000
1.300.000
Sekretaris Daerah
600.000
250.000
250.000
1.100.000
Pejabat Eselon II B
550.000
200.000
200.000
950.000
Anggota Dewan
550.000
200.000
200.000
950.000
C
Pejabat Eselon III
500.000
200.000
200.000
900.000
D
Pejabat Eselon IV
450.000
200.000
200.000
850.000
PNSGol IV
400.000
200.000
200.000
800.000
PNSGol III
350.000
200.000
200.000
750.000
PNSGol II dan 1
300.000
200.000
200.000
700.000
Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas UangSaku(OH) Perjalanan Dinas 1 A
B
2
S ft T'a AT3. M \M W h'% 1 JAB^UH:I <jfsuHi
BUPATI BANYUMAS,
s
ACHMAD HUSEIN
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TANGGAL 2013. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. UANG TRANSPORT PERGI PULANG UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN UMUM
No
WILAYAH
UangTransport PP (Rp)
Keterangan
1
2
3
4
1
ZONAI
15.000
2
ZONAII
25.000
3
ZONAIII
30.000
Dibayar secara Lumpsum
BUPATI BANYUMAS,
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TANGGAL 2013. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. INDEX STANDAR PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) NON SUBSIDI KHUSUS KENDARAAN DINAS YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Mobil Bensin Kapasitas CC Jenis Mobil
1,0
1,3
1,5
1,6
1,8
2,0
Mobil Solar Kapasitas CC 2,5
3,0
3,5
JarakTempuh km/liter
2,5
3,3
7,6
Sepeda Motor Roda Dua Kapasitas CC Jenis Motor
100
JarakTempuh km/liter
110
125
150
JarakTempuh km/liter
Sedan
11
10
9
8
7
6
5
5
4
10
6
3
2 Tax
32
24
20
16
Jeep
11
10
9
8
7
6
5
5
4
10
6
3
4 Tax
48
40
32
24
Minibus
11
10
9
8
7
6
5
5
4
10
6
3
7
3
Bus
250 atau lebih
16
TABEL JARAK ANTAR KOTA WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
emalang Durbalingga
urwodadi urwokerto urworejo Rembang Salatiga Semarang
KOTA
8
BANDUNG
2
BANYUWANGI
JAKARTA
8
8
s a 2
BONDOWOSO
BOGOR
2
CIREBON
g
JEMBER
YOGYAKARTA
•&
8?
KEDIRI
MEDIUN
MAGELANG
2
MALANG
> —I 70
PEKALONGAN
a 8
PURWOREJO
s
PROBOLINGGO
REMBANG
a
SEMARANG
SERANG
g
s
CO CD
SUKABUMI
SURABAYA
S O L O
a 2
TASIKMALAYA
T E G A L
CILACAP
WONOSOBO
PURWOKERTO
TO TJ 70
§
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TANGGAL
2013.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. DANG REPRESENTASI
Tingkat Perjalanan Dinas
1 A
B
Pelaksana Perjalanan Dinas
Uang Representasi (OH)
Keterangan
2
3
4
Bupati
200.000
Wakil Bupati
200.000
Pimpinan Dewan
200.000 2. Uang representasi hanya diberikan pada kegiatan Perjalanan Dinas Luar
Sekretaris Daerah
150.000
Pejabat Eselon II B
100.000
Anggota Dewan
100.000
1. Uang representasi hanya diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas Tingkat A dan Tingkat B
Daerah 3. Uang representasi diberikan pada saat pelaksana perjalanan dinas berada di tempat tujuan.
I No. I JAB AT/
BUPATI BANYUMAS,
ACHMADHUSEIN
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TANGGAL 2013. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013.
INDEX BIAYA PEIMGINAPAN HOTEL
BIAYA PENGINAPAN DIWILAYAH Tingkat Perjalanan Dinas 1 A
B C D
Pelaksana Perjalanan Dinas 2
Bupati Wakil Bupati Pimpinan Dewan Sekretaris Daerah Pejabat Eselon II B Anggota Dewan Eselon III Eselon IV Gol IV Gol III Gol II dan 1
Satuan 3 OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH
Jateng 4
640.000 640.000 640.000 600.000 560.000 560.000 480.000 360.000 360.000 360.000 280.000
Jatim 5
680.000 680.000 680.000 640.000 600.000 600.000 520.000 400.000 400.000 400.000 320.000
Jabar 6
720.000 720.000 720.000 680.000 640.000 640.000 560.000 440.000 440.000 440.000 360.000
DIY 7
560.000 560.000 560.000 540.000 520.000 520.000 440.000 320.000 320.000 320.000 250.000
OKI Jakarta 8
760.000 760.000 760.000 720.000 680.000 680.000 600.000 480.000 480.000 480.000 400.000
Banten 9
800.000 800.000 800.000 760.000 720.000 720.000 640.000 520.000 520.000 520.000 440.000
LuarJawa
Keterangan
10
11
900.000 Tarif Biaya Penginapan 900.000 sebagai estimasi 900.000 pembayaran tertinggi 840.000 800.000 800.000 720.000 600.000 600.000 600.000 520.000
BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD HUSEIN
LAMPIRANVII PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TANGGAL 2013. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. INDEX BIAYA SEWA KENDARAAN RODA 4 Dl KOTA TUJUAN PER DELAPAN JAM Provinsi
NO 1
2
1
Aceh
2
Sumatera Utara Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Bangka Belitung Banten Jawa Barat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
OKI Jakarta Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Bali
Biaya Sewa (Rp)
3 710.000 650.000 730.000 760.000 650.000 640.000 640.000 640.000 650.000 710.000 640.000 650.000 650.000 640.000 650.000 640.000 730.000
NO
Provinsi
4
5
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Timur Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat
Biaya Sewa (Rp)
Keterangan
7 6 730.000 1 Sewa kendaraan sudah termasuk biaya sopir, BBM dan 740.000 Pajak(PPhpasal23) 720.000 760.000 2 Sewa kendaraan ditempat tujuan hanya diperuntukan 650.000 bagi pelaksana perjalanan dinas tingkat A dan B dalam 750.000 rangka mendukungtugas. 740.000 680.000 3 Dikecualikan dari kentuan pada angka 2 tersebut diatas 650.000 Pelaksana Perjalanan dinas tingkat C dan D dapat 640.000 menyewa kendaraan ditempat tujuan apabila ada 710.000 alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti 710.000 misalnya sewa kendaraan untuk membawa kontingen, 820.000 oficial dan atlet dari tempat penginapan ke lapangan 830.000 tempat pertandingan di kota tujuan 950.000 900.000
BUPATI BANYUMAS,
LAMPIRAN VIM PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TANGGAL 2013. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH
Golongan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
Keterangan
Uraian
No
Biaya Pemetian
Pengangkutan
4.500.000
4.000.000
3.000.000
Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
BUPATI BANYUMAS,
LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TANGGAL 2013. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013.
FASILITAS TRANSPORTASI UMUM UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Moda Transportasi Tingkat Perjalanan Dinas
Pelaksana Perjalanan Dinas
1
2
Travel
Bus
Kereta Api
Kapal Laut
Pesawat Udara
3
4
5
6
7
Bupati
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas I
Ekonomi
Wakil Bupati
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas I
Ekonomi
Pimpinan Dewan
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas I
Ekonomi
Sekretaris Daerah
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas I
Ekonomi
Pejabat Eselon II B
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas II
Ekonomi
Anggota Dewan
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas II
Ekonomi
C
Pejabat Eselon III
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas III
Ekonomi
D
Pejabat Eselon IV
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas III
Ekonomi
PNS Gol IV
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas III
Ekonomi
PNS Gol III
Rata-Rata
Executif
Executif
Kelas III
Ekonomi
PNS Gol II dan I
Rata-Rata
Executif
Executif
Ekonomi
Ekonomi
A
B
BUPATI BANYUMAS,
ACHMAD HUSEIN
LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TANGGAL
2013.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. HARGA TIKET TRAVEL DARI PURWOKERTO KE KOTATUJUAN Dl PULAU JAWA PERGI PULANG
No
Kota Asal
Kota Tujuan
Harga Tiket (Rp))
Keterangan
1
2
3
4
5
1
Purwokerto
Cilacap
60.000
2
Purwokerto
Purbalingga
60.000
3
Purwokerto
Banjarnegara
60.000
4
Purwokerto
Kebumen
150.000
5
Purwokerto
Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah
200.000
6
Purwokerto
Kota di Provinsi Jawa Timur
500.000
7
Purwokerto
Kota di Provinsi Jawa Barat
350.000
8
Purwokerto
Kota di Provinsi Banten
500.000
9
Purwokerto
Provinsi OKI Jakarta
10
Purwokerto
Provinsi DI Jogjakarta
500.000 200.000 BUPATI BANYUMAS,
ACHMADHUSEIN
Harga Tiket sebagai index batas tertinggi penggantian
pp
?
No. _
^H)Ac
1
Ag^U^
*.< %5$—
U-
Pi-WfcW
fr
LAMPIRAN
XI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TANGGAL
2013.
TENTANG PERUBAHAN AT AS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. HARGA TIKET BUS DARI PURWOKERTO KE KOTA TUJUAN Dl PULAU JAWA, SUMATERA, BALI PERGI PULANG No
Berangkat Dari
Kota Tujuan
HargaTiket (Rp)
Keterangan
Executif (AC) 1
Purwokerto 2 Purwokerto 3 Purwokerto 4 Purwokerto 5 Purwokerto 6 Purwokerto 7 Purwokerto 8 Purwokerto 9 Purwokerto 10 Purwokerto 11 Purwokerto 12 Purwokerto 13 Purwokerto 14 Purwokerto 15 Purwokerto 16 Purwokerto 17 Purwokerto 18 Purwokerto 19 Purwokerto 1
2
3
Cilacap Purbalingga Banjarnegara Kebumen Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Kota di Provinsi Jawa Timur Kota di Provinsi Jawa Barat Kota di Provinsi Banten Provinsi OKI Jakarta Provinsi DI Jogjakarta Provinsi Bali Provinsi Lampung Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bengkulu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Utara Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Nanggro Aceh Darusalam
4
40.000 40.000 40.000 60.000 100.000 300.000 200.000 250.000 250.000 120.000 500.000 400.000 500.000 500.000 500.000 600.000 600.000 500.000 650.000
5 Harga Tiket sebagai index batas tertinggi penggantian
,^^^~
|fty,JrtbAm^
I
! *"
BUPATI BANYUMAS,
2"
<
..._.„ 1
LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TENTANG
TANGGAL
2013.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. HARGA TIKET KERETAAPI DARI STASIUN PURWOKERTO PERGI PULANG Kelas Kereta Api
Jurusan
Harga Tiket (Rp)
Keterangan
1
2
3
4
Executif
Purwokerto
Jakarta
1.000.000
Purwokerto
Solo
800.000
Purwokerto
Jogjakarta
600.000
Purwokerto
Surabaya
Harga Tiket sebagai index batas tertinggi penggantian
1.000.000
BUPATI BANYUMAS,
ACHMADHUSEIN
LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TANGGAL 2013. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013. HARGA TIKET KAPAL LAUT DARI PELABUHAN Dl PULAU JAWA KE PELABUHAN TUJUAN Dl LUAR JAWA PERGI PULANG
No
Pelabuhan Pemberangkatan Tanjung Priuk
Pelabuhan Pemberangkatan Tanjung Perak
HargaTiketKelas(Rp)
Harga Tiket Kelas (Rp)
Tujuan 1
Ambon 2 Balikpapan 3 Batam 4 Belawan 5 Jayapura 6 Kupang Makasar 7 8 Manokwari 9 Natuna 10 Nunukan 11 Pare-Pare 12 Pontianak 13 Sorong 14 Tarakan 15 Ternate 16 Tanjung Balai 1
17 18
Tanjung Pandan Toli-Toli
II
4.580.000 3.296.000 1.988.000 2.658.000 7.446.000 3.616.000 2.980.000 6.404.000
2.540.000 1.832.000 1.112.000 1.482.000 4.120.000 2.952.000 1.657.000 3.544.000
4.926.000 2.990.000 1.752.000 5.904.000 4.652.000
4.017.000 2.440.000 1.434.000 3.269.000 3.794.000
5.565.000 2.001.000 1.137.000
2.841.000 1.125.000 937.000
4.086.000
3.334.000
III
2.342.000
1.365.000 3.797.000
3.267.000 2.730.000 1.662.000 3.014.000 2.579.000 2.410.000 1.039.000
Ekonomi 1.158.000 840.000 516.000 682.000 1.868.000 920.000 762.000 1.610.000 776.000 1.244.000 1.676.000 458.000 1.486.000
1
II
III
Keterangan Ekonomi
Harga tiket sebagai index batas tertinggi penggantian
1.676.000
937.000
864.000
435.000
4.415.000
3.600.000
2.707.000
1.113.000
1.244.000 1.402.000 529.000 322.000
2.267.000 BUPATI BANYUMAS,
LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR TANGGAL 2013. TENTANG PERUBAHAN AT AS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013.
HARGA TIKET PESAWAT UDARA DARI BANDARA Dl PULAU JAWA KE BANDARA Dl KOTATUJUAN PERGI PULANG
No
Kota Asal
Kota Tujuan
1
2
3
Harga Tiket (Rp) Kelas Ekonomi
4
1
Jakarta
Ambon
7.081.000
2
Jakarta
Balik Papan
3.797.000
3
Jakarta
Banda Aceh
4.492.000
4
Jakarta
Bandar Lampung
1.583.000
5
Jakarta
Banjarmasin
2.995.000
6
Jakarta
Batam
2.888.000
7
Jakarta
Bengkulu
2.621.000
8
Jakarta
Biak
7.519.000
9
Jakarta
Denpasar
3.262.000
10
Jakarta
Gorontalo
4.824.000
11
Jakarta
Jambi
2.460.000
12
Jakarta
Jayapura
8.193.000
13
Jakarta
Kendari
4.182.000
Keterangan
5 Harga Tiket sebagai index batas tertinggi penggantian
14 Jakarta
Kupang
5.081.000
15 Jakarta
Makasar
3.829.000
16 Jakarta
Malang
2.695.000
17 Jakarta
Mamuju
4.867.000
18 Jakarta
Manado
5.102.000
19 Jakarta
Manokwari
20 Jakarta
Mataram
3.230.000
21 Jakarta
Medan
3.808.000
22 Jakarta
Padang
2.952.000
23 Jakarta
Palangkaraya
2.984.000
24 Jakarta
Palembang
2.268.000
25 Jakarta
Palu
5.113.000
26 Jakarta
Pangkal Pinang
2.139.000
27 Jakarta
Pekanbaru
3.016.000
28 Jakarta
Pontianak
2.781.000
29 Jakarta
Semarang
2.182.000
30 Jakarta
Solo
2.342.000
31 Jakarta
Surabaya
2.674.000
32 Jakarta
Ternate
6.664.000
33 Jakarta
Timika
7.487.000
34 Surabaya
Ambon
4.845.000
35 Surabaya
Balikpapan
5.113.000
10.824.000
36 Surabaya
Banda Aceh
5.744.000
37 Surabaya
Bandar Lampung
3.123.000
38 Surabaya
Bandung
2.856.000
39 Surabaya
Banjarmasin
4.385.000
40 Surabaya
Batam
4.300.000
41 Surabaya
Biak
7.081.000
42 Surabaya
Denpasar
1.979.000
43 Surabaya
Jambi
3.915.000
44 Surabaya
Jayapura
7.231.000
45 Surabaya
Kendari
5.466.000
46 Surabaya
Kupang
3.722.000
47 Surabaya
Makassar
3.433.000
48 Surabaya
Manado
5.262.000
49 Surabaya
Mataram
2.321.000
50 Surabaya
Medan
5.134.000
51 Surabaya
Padang
4.364.000
52 Surabaya
Palangkaraya
4.385.000
53 Surabaya
Palembang
3.744.000
54 Surabaya
Palu
3.883.000
55 Surabaya
Pangkal Pinang
3.626.000
56 Surabaya
Pekanbaru
4.407.000
57 Surabaya
Pontianak
4.204.000
58 Surabaya
Timika
6.589.000
59 Jogjakarta
Balikpapan
4.749.000
60 Jogjakarta
Banda Aceh
5.380.000
61 Jogjakarta
Bandar Lampung
2.760.000
62 Jogjakarta
Banjarmasin
4.022.000
63 Jogjakarta
Batam
3.936.000
64 Jogjakarta
Biak
8.108.000
65 Jogjakarta
Denpasar
2.481.000
66 Jogjakarta
Jambi
3.551.000
67 Jogjakarta
Jayapura
7.690.000
68 Jogjakarta
Kendari
4.706.000
69 Jogjakarta
Kupang
4.182.000
70 Jogjakarta
Makassar
3.893.000
71 Jogjakarta
Manado
5.722.000
72 Jogjakarta
Mataram
2.781.000
73 Jogjakarta
Medan
4.770.000
74 Jogjakarta
Padang
4.000.000
75 Jogjakarta
Palangkaraya
4.022.000
76 Jogjakarta
Palembang
3.380.000
77 Jogjakarta
Pangkal Pinang
3.262.000
78 Jogjakarta
Pekanbaru
4.054.000
79 Jogjakarta
Pontianak
3.840.000
80 Jogjakarta
Timika
7.038.000
81 Jogjakarta
Surabaya
2,000,000
82 Jogjakarta
Jakarta
2,268,000
83 Solo
Balikpapan
4.813.000
84 Solo
Banda Aceh
5.444.000
85 Solo
Bandar Lampung
2.824.000
86 Solo
Bandung
2.268.000
87 Solo
Banjarmasin
4.097.000
88 Solo
Batam
4.000.000
89 Solo
Jambi
3.615.000
90 Solo
Kendari
5.166.000
91 Solo
Makassar
4.845.000
92
Solo
Makasar
93 Solo
Manado
5.990.000
94 Solo
Medan
4.835.000
95 Solo
Padang
4.065.000
96 Solo
Palangkaraya
4.086.000
97 Solo
Palembang
3.444.000
98 Solo
Pangkal Pinang
3.326.000
99 Solo
Pekanbaru
4,118,000
100 Solo
Pontianak
3.904.000
101 Solo
Jakarta
2.342.000
4,845,000
102 Semarang
Balikpapan
4.674.000
103 Semarang
Banda Aceh
5.305.000
104 Semarang
Bandar Lampung
2.685.000
105 Semarang
Bandung
1.957.000
106 Semarang
Banjarmasin
3.958.000
107 Semarang
Batam
3.861.000
108 Semarang
Jambi
3.476.000
109 Semarang
Kendari
5.027.000
110 Semarang
Makassar
4.706.000
111 Semarang
Manado
5.851.000
112 Semarang
Medan
4.696.000
113 Semarang
Padang
3.925.000
114 Semarang
Palangkaraya
3.947.000
115 Semarang
Palembang
3.305.000
116 Semarang
Pangkal Pinang
3.187.000
117 Semarang
Pekanbaru
3.979.000
118 Semarang
Pontianak
3.765.000
119 Semarang
Bali
2,600,000
120 Semarang
Jakarta
2.182.000
121 Cilacap
Jakarta
2,000,000
122 Bandung
Batam
3.583.000
123 Bandung
Denpasar
3.252.000
124 Bandung
Jakarta
1.476.000
125 Bandung
Jambi
2.941.000
126 Bandung
Padang
3.508.000
127 Bandung
Palembang
2.631.000
128 Bandung
Pangkal Pinang
2.738.000
129 Bandung
Pekanbaru
3.701.000
130 Bandung
Semarang
1.957.000
131 Bandung
Solo
2.268.000
132 Bandung
Surabaya
2.856.000
133 Bandung
Tanjung Pandan
2.663.000
134 Malang
Balikpapan
5.134.000
135 Malang
Banda Aceh
5.765.000
136 Malang
Banjarmasin
4.407.000
137 Malang
Batam
4.311.000
138 Malang
Biak
8.482.000
139 Malang
Jayapura
9.092.000
140 Malang
Kendari
5.487.000
141 Malang
Makassar
5.166.000
142 Malang
Manado
6.311.000
143 Malang
Medan
5145000
144 Malang
Palangkaraya
4.407.000
145 Malang
Palembang
3.765.000
146 Malang
Pekanbaru
4.439.000
147 Malang
Timika
8.461.000
148 Malang
Bandar Lampung
3.134.000
149 Malang
Jambi
3.925.000
150 Malang
Jakarta
2.695.000 BUPATI BANYUMAS,
ACHMADHUSEIN
