PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS MASING-MASING JABATAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang Mengingat
: : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56); 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 85). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat DPRD. 7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah. 9. Dinas Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dapat berbentuk dinas daerah; 10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi pemerintah.
BAB II INSPEKTORAT Bagian Pertama Inspektur Kabupaten Pasal 2 (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Kabupaten mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan, fasilitasi pengawasan dan perencanaan program pengawasan; b. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, review dan penilaian tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten; c. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan desa; d. Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi serta penilaian tugas pengawasan; e. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Kabupaten mempunyai uraian tugas : a. Mengatur rencana / program kerja serta jadwal kegiatan yang diajukan oleh para bawahan dengan meneliti dan menyesuaikan ketentuan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. Mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintah Daerah serta menetapkan kebijakan-kebijakan untuk pedoman dalam melaksanakan pengawasan / pemeriksaan; c. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan Umum, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang ditugaskan oleh Bupati untuk menyeleksi keseluruhan laporan pemeriksaan oleh para bawahan; d. Menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah serta kekayaan Negara dan Daerah yang ditugaskan oleh Bupati untuk dapat menentukan langkah selanjutnya; e. Melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan terhadap objek / instansi / satuan kerja / unit kerja yang diperiksa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku dan petunjuk Bupati; f. Melakukan pengusutan terhadap kasus – kasus yang timbul atas kebenaran laporan atau pengaduan dengan meneliti data dan hasil pemeriksaan untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan dan kekayaan Negara / Daerah; g. Memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan dengan mengadakan pertemuan, rapat staf maupun dengan instruksi melalui disposisi; h. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada bidang kepegawaian yang meliputi administrasi kepegawaian dan pengembangan karier, bidang keuangan yang meliputi administrasi keuangan dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bidang administrasi lainnya yang meliputi pengolahan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
i. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati; j. Mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait; k. Menilai hasil tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan; l. Mengkaji kinerja objek pengawasan; m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; p. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Inspektorat Paragraf 1 Sekretaris Pasal 3 (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten;dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai uraian tugas : a. Menerima dan menindak lanjuti petunjuk / arahan dari atasan; b. Mengkoordinasikan pembuatan rencana kerja tahunan Sekretariat Inspektorat tentang pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan serta pengendalian administrasi Sekretariat Inspektorat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku; c. Memberi petunjuk, mengarahkan dan mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian di Sekretariat Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran tugas pelayanan teknis administrasi; d. Memeriksa, mengoreksi hasil kerja bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengamatinya, sebagai bahan penilaian dan evaluasi; e. Melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dengan para Inspektur Pembantu melalui rapat-rapat pertemuan untuk kelancaran tugas penyusunan program kerja pengawasan / pemeriksaan; f. Meneliti dan menilai serta memaraf laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada Inspektur; g. Menyimpan arsip laporan hasil pemeriksaan / pengawasan sebagai data / bahan dokumentasi; h. Menyiapkan bahan pengendalian administrasi tentang kasus-kasus yang mempunyai masalah untuk diajukan kepada atasan; i. Menyiapkan administrasi atas pengaduan masyarakat untuk diproses lebih lanjut; j. Memeriksa, meneliti dan menelaah pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan urusan rumah tangga Inspektorat;
k. Mempersiapkan administrasi bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan Pasal 4 (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan dari masingmasing bidang pada Inspektorat Kabupaten. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a. perencanaan kegiatan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, pada Inspektorat Kabupaten; b. pelaksanaan perencanaan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan bidang pada Inspektorat Kabupaten; c. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut pemutahkhiran data hasil pengawasan; d. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan pada Inspektorat Kabupaten;dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : a. Menerima dan melaksanakan petunjuk / arahan pimpinandalam pelaksanaan tugas; b. Membuat rencana kerja / jadwal kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana kerja tahun lalu agar penyusunan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan agar pemeriksaan dilapangan berjalan lancar; d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar tugas terlaksana sesuai dengan ketentuan; e. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan serta petunjuk teknis untuk bahan petunjuk pelaksanaan tugas; f. Melaksanakan koordinasi dengan seksi pengawas untuk menyusun rencana pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penelitian serta pengusutan dan kasus-kasus, agar tugas dilapangan berjalan dengan lancar; g. Membuat rencana anggaran kegiatan tugas-tugas Inspektorat untuk pengusulan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah / Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; h. Menghimpun semua bahan program kerja yang sudah ada untuk bahan penyusunan program kerja tahun berikutnya, agar program kerja berikutnya lebih baik; i. Membuat rencana / program kerja sub bagian umum dan perlengkapan berdasarkan rencana / program kerja tahun lalu; j. Menerima dan melaksanakan petunjuk / arahan dari atasan; k. Membuat blanko daftar hadir pegawai / tenaga honorer / tenaga harian lepas sesuai dengan data yang ada; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretris; o. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 5 (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada Inspektorat Kabupaten. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pengawasan; c. Pelaksanaan klasifikasi dan verifikasi data laporan hasil pemeriksaan; d. Pelaksanaan inventarisasi, rekapitulasi dan administrasi penanganan kasuskasus pengaduan; e. Inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; f. Pelayanan administrasi laporan hasil pengawasan; g. Penyusunan statistik hasil pengawasan; h. Penyusunan pola kerjasama pengawasan dengan instansi terkait; i. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; l. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Inspektorat. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : a. Menerima dan melaksanakan petunjuk / arahan dari atasan; b. Membuat program kerja Sub Bagian evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja tahun lalu; c. Membagi tugas kepada bawahan agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan; d. Memberi petunjuk / mengarahkan bawahan dengan berpedoman kepeda ketentuan yang berlaku agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan; e. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya menyangkut urusan pemerintahan daerah dan yang berhubungan dengan bidang pengawasan untuk bahan petunjuk pelaksanaan tugas; f. Melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dengan para seksi pengawas agar penilaian dan evaluasi hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan; g. Memeriksa dan mengolah data yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan dilapangan, agar penilaian dan evaluasi yang baik dan benar dapat terlaksana; h. Memberi saran kepada pimpinantentang langkah-langkah yang harus diambil dalam membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan sebagai bahan evaluasi; i. Menghimpun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan petunjuk pimpinandan data yang ada dengan mencatatnya kedalam buku bukti laporan untuk memudahkan pencarian bila sewaktu-waktu diperlukan; j. Melaksanakan administrasi bukannya atas pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
l.
Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Sub Bagian Administrasi Umum Pasal 6 (1) Sub Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok ebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, keuangan dan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Inspektorat; e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; i. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya; j. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor; k. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor; l. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Inspektorat; m. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; n. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; o. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; p. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; q. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; r. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan anggaran belanja inspektorat; s. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil; t. penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan; u. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Inspektorat; v. pengumpulan bahan dan penyusunan rencana anggaran Inspektorat; w. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran belanja; x. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran belanja Inspektorat;
y. pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran belanja; z. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran belanja; aa. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; bb. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dd. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dan umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Inspektorat. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub bagian Administrasi Umum adalah sebagai berikut: a. Menerima dan melaksanakan petunjuk / arahan dari atasan; b. Membuat rencana / program kerja subbagian administrasi dan umum berdasarkan rencana / program kerja tahun lalu; c. Membagi tugas kepada bawahan agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan; d. Memberi petunjuk/ mengarahkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan; e. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan dan peraturan pelaksanaannya menyangkut urusan administrasi, dinas, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/barang-barang kekayaan daerah; f. Membaca, meneliti, mencatat dan mengagendakan surat masuk dan surat keluar; g. Menata kearsipan surat masuk dan surat keluar; h. Membuat blanko daftar hadir pegawai/tenaga harian lepas sesuai dengan data yang ada; i. Membuat konsep surat teguran kepada pegawai/personil yang tidak mematuhi ketentuan disiplin yang berlaku sesuai dengan petunjuk atasan; j. Mempersiapkan surat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai dan urusan administrasi lainnya menyangkut hal kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku; k. Mempersiapkan surat permintaan kebutuhan peralatan/barang yang dibutuhkan satua kerja sesuai petunjuk atasan; l. Menyelenggarakan inventarisasi barang-barang kekayaan daerah dan pelaksanaan pengawasannya pada satuan kerja inspektorat; m. Melaksanakan tugas bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Menghimpun dan menyimpan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan aman; o. Menyimpan, memelihara dan mengatur penggunaan buku-buku kepustakaan yang ada di kantor inspektorat; p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; r. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV Pasal 7 (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pemeriksaan kasus/khusus di instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya; b. Pengelolaan penyelenggaraan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di wilayahnya dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan; c. Pengkoodinasian pelaksanaan pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV adalah sebagai berikut : a. Menerima dan menindaklanjuti petunjuk/arahan dari atasan; b. Mengumpulkan, mempelajari dan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban atas urusanurusan pemerintahan di daerah berkaitan dengan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan; c. Merencanakan, mengumpulkan dan menyusun bahan rencana dan Program Kerja Pengawasan/Pemeriksaan (RKP) untuk memudahkan sistem dan teknis pemeriksaan dilapangan/objek pemeriksaan; d. Menyiapkan Program Kerja Pemerisaan (RKP) sesuai petunjuk/arahan dari atasan, sebagai pedoman pelaksanaan langkah-langkah kegiatan pemeriksaan pada objek yang diperiksa; e. Mengumpulkan data dan informasi secara umum mengenai objek yang akan diperiksa, agar pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar; f. Menyusun Program Pemeriksaan Tim (P2T) untuk melaksanaan pemeriksaan pada objek pemeriksaan/dilapangan, agar tim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; g. Menerima surat tugas dari inspektur untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan ke objek pemeriksaan yang ditetapkan; h. Memberi bimbingan dan arahan kepada staf bawahan terkait dengan sistem dan teknis pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan/dilapangan serta dalam hal pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. Mengawasi pelaksanaan tugas staf yang menjadi tanggungjawabnya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan; j. Memimpin tim pemeriksaan dalam pertemuan awal dengan pimpinan satuan kerja objek pemeriksaaan untuk pemberitahuan rencana jadwal waktu pemeriksaan; k. Melaksanakan pemeriksaan langsung pada objek pemeriksaan sekaligus untuk memonitoring pelaksanaan tugas anggota tim; l. Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada objek yang diperiksa dibidang pembangunan fisik (proyek-proyek) dan non fisik ( Kegiatan-kegiatan non proyek) serta pengusutan terhadap permasalahan/kasus yang ada menyangkut bidang pembangunan; m. Mencatat data-data hasil pemeriksaan menurut langkah kerja yang ditetapkan pada Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan/atau pada Program Pemeriksaan Tim (P2T) kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
n. Mengumpulkan dan merumuskan data-data temuan hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan bersama dengan tim pemeriksaan berdasarkan kriteria/ketentuan peraturan yang berlaku, agar temuan pemeriksaan dapat disajikan secara baik dan benar; o. Menyusun dan merumuskan data-data temuan hasil pemeriksaan bersama dengan tim pemeriksaan berdasarkan kriteria/ketentuan peraturan yang berlaku, agar temuan hasil pemeriksaan dapat disajikan secara baik dan benar; p. Mengkoordinir tim pemeriksaan yang dipimpinnya untuk penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi tanggungjawabnya; q. Menyampaikan LHP atas objek pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan; r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur; u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 8 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta penelitian dan pengembangan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta penelitian dan pengembangan; b. Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta penelitian dan pengembangan; c. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta penelitian dan pengembangan; d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta penelitian dan pengembangan; e. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut : a. Membuat kebijakan dalam penyusunan program kerja dan rencana anggaran badan; b. Merumuskan saran strategis, program kerja, dan kegiatan badan; c. Membina pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Badan; d. Mengumpulkan bahan perumusan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan pada lingkup perencaan meliputi bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta penelitian dan pengembangan; e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan; f. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga dilingkungan Badan; g. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan P-APBD; h. Memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; i. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan yang menyangkut dengan Perencanaan Pembangunan Daerah; j. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembangunan daerah kabupaten yang terdiri dari pola umum pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; k. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah
Kabupaten untuk melaksanakan Program Nasional, Program Propinsi dan Program Kabupaten; l. Menganalisa serta menguji rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan visi dan misi Kabupaten; m. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan baik secara intern dalam kabupaten maupun antar kabupaten, provinsi dan tingkat nasional; n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan, dalam rangka akuntabilitas pembangunan; o. Mengelola administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; r. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; s. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Badan Paragraf 1 Sekretaris Badan Pasal 9 (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d. Pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran badan; b. Melakukan penataan administrasi badan meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan surat menyurat; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang; d. Menghimpun dan mengkoordinasikan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan; e. Mengkoordinasikan perencanaan program SKPD dalam penyusunan APBD; f. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan; g. Melakukan urusan umum dan perlengkapan;
h. Melakukan urusan keuangan dan kepegawaian; i. Melakukan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan intern badan; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bagian Umum Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor; b. Melakssanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat dan dokumen lainnya; c. Menghimpun dan memfasilitasi peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan; d. Membuat administrasi inventaris barang sesuai aturan yang berlaku; e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Pasal 11 (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi administrasi keuangan dan kepegawaian;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian; c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan dan kepegawaian; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan tata administrasi Keuangan dan Kepegawaian; b. Menyusun rencana kebutuhan Keuangan dan Kepegawaian; c. Menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan kepegawaian; d. Menghimpun dan memelihara berbagai dokumen kepegawaian dan keuangan; e. Menyusun rencana kegiatan sosial pegawai; f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 12 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, member tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing masing bidang; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang; c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : a. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pernbinaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana survey serta program dan kegiatan rutin pembangunan di bidang perencanaan; c. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan; d. Melakukan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan badan; e. Membuat evaluasi terhadap program yang telah selesai dikerjakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan tersebut;
f. Mengadakan seleksi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran; g. Memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap bidang; h. Membuat laporan akhir tahun, Renstra dan LAKlP Badan; i. Menyusun/mempersiapkan rencana program kerja dan rencana anggaran badan; j. Mengumpulkan bahan dan pedoman serta petunjuk teknis untuk penyusunan dokumen dan kebijakan perencanaan; k. Menyusun rencana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan dari setiap bidang; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Fisik dan Tata Ruang Paragraf 1 Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang Pasal 13 (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Tata Ruang dan Pemetaan, serta Fisik dan Prasarana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional bidang fisik dan tata ruang yang meliputi urusan tata ruang dan pemetaan serta fisik dan prasarana; b. Pengelolaan bidang fisik dan tata ruang yang meliputi urusan tata ruang dan pemetaan serta fisik dan prasarana; c. Pengoordinasian bidang fisik dan tata ruang yang meliputi urusan tata ruang dan pemetaan serta fisik dan prasarana; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan tata ruang yang meliputi urusan tata ruang dan pemetaan serta fisik dan prasarana; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan dibidang fisik dan tata ruang; c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bidang; d. Melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan unit kerja terkait dibidang Fisik dan Tata Ruang meliputi urusan tata ruang dan pemetaan serta fisik dan prasarana; e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan bidang fisik dan tata ruang; f. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya; g. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang fisik dan tata ruang;
h. Pembangunan bidang pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana kawasan startegis sebagai jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah; j. Mengintegrasikan dan memadu serasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan; k. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang Fisik dan Tata Ruang sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan; l. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program satuan kerja perangkat daerah di bidang pengembangan wilayah; m. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan yang timbul di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya; n. Mengkoordinasikan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian perencanaan tata ruang; o. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi usulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap program-program pembangunan bidang fisik dan tata ruang; p. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah pada sektor pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruangan, lingkungan hidup dan pertanahan; q. Menyusun dan merumuskan usulan pembangunan fisik di bidang prasarana dan tata ruang wilayah; r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan Pasal 14 (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Tata Ruang meliputi penataan ruang dan pemetaan wilayah; b. Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang tata ruang dan pemetaan meliputi penataan ruang dan pemetaan wilayah; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dub bidang tata ruang dan pemetaan meliputi penataan ruang dan pemetaan wilayah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bidang tata ruang dan pemetaan;
b. Merencanakan kegiatan pembangunan daerah bidang fisik dan tata ruang meliputi Penataan Ruang dan Pemetaan wilayah; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub bidang Tata Ruang Dan Pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Menyiapkan bahan-bahan LPPD, LKPJ tahunan dan LPPD, LKPJ akhir masa jabatan Bupati urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik dan Tata Ruang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; e. Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang Fisik dan Tata Ruang oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; f. Menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang Fisik dan Tata Ruang meliputi Penataan Ruang, Pemetaan wilayah; g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik dan Tata Ruang meliputi Penataan Ruang dan Pemetaan Wilayah; h. Mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik dan Tata Ruang meliputi Penataan Ruang dan pemetaan wilayah; i. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang fisik dan tata ruang; j. Melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Fisik dan Tata Ruang meliputi Penataan Ruang dan pemetaan wilayah; k. Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP, RPJM, dan RKPD Daerah bidang Fisik dan Tata Ruang meliputi Penataan Ruang dan Pemetaan Wilayah; l. Menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan RKPD bidang Fisik danTata Ruang meliputi Penataan Ruang dan Pemetaan Wilayah; m. Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Bidang Fisik dan Tata Ruang meliputi Penataan Ruang dan Pemetaan Wilayah berdasakan hasil musrenbang; n. Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan; o. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri; p. Menyusun bahan penetapan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten; q. Menyusun bahan penetapan dan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten; r. Menyusun bahan penetapan dan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten; s. Menyiapkan penyusunan dan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten; t. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten; u. Menyiapkan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten; v. Menyusun bahan penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten; w. Menyusun bahan penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten; x. Menyiapkan bahan pengembangan wilayah tertinggal dan perbpimpinanskala Kabupaten; y. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten; z. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
aa. Melaksanakan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten; bb. Melaksanakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa; cc. Menyiapkan bahan pelaksanaan Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten; dd. Melaksaanakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa; ee. Melaksanakan Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten; ff. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; gg. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanan pembangunan Tata Ruang dan Pemetaan kepada atasan; hh. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ii. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; jj. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai; kk. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; ll. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Sub Bidang Fisik dan Prasarana Pasal 15 (1) Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Fisik dan Prasarana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah sub bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; b. Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bidang fisik dan prasarana; b. Merencanakan kegiatan pembangunan daerah Bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub bidang Fisik dan Prasarana dan Pertambangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik dan Prasarana dan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;
e. Menyiapkan bahan-bahan urusan Fisik dan Prasarana sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; f. Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang fisik dan prasarana oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; g. Menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; i. Mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; j. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang fisik dan prasarana; k. Melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; l. Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; m. Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; n. Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bidang Fisik dan Prasarana dan Pertambangan, meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; o. Menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan RKPD bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral; p. Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral berdasakan hasil musrenbang; q. Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral berdasakan hasil musrenbang; r. Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Fisik dan Prasarana meliputi Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perumahan, Energi dan Sumber daya mineral berdasakan hasil musrenbang; s. Melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana; t. Melaksanakan SPM kabupaten bidang perencanaan pembangunan; u. Membagi tugas dan mengontrol sub bidang Fisik dan Prasarana dan Wilayah; v. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; w. Melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Fisik dan prasarana; x. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang Fisik dan prasarana dan wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; y. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan sesuai lingkup tugasnya; z. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanan pembangunan Fisik dan Prasarana kepada atasan;
aa. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bb. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; cc. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; dd. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; ee. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, mengumpulkan usulan rencana, menginventarisasi, merumuskan usulan rencana, mengevaluasi bahan usulan program dan kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana pemerintahan; ff. Menyusun prioritas program dan kegiatan satuan kerja yang terkait dengan bidang sarana dan prasarana pemerintahan; gg. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; hh. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; ii. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; jj. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Perekonomian Paragraf 1 Kepala Bidang Perekonomian Pasal 16 (1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi sumber daya alam, dunia usaha dan perekonomian rakyat; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; c. Pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Merencanakan operasional perencanaan pembangunan daerah meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati urusan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati; e. Menghimpun bahan-bahan urusan bidang perekonomian meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha sebagai bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; f. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang perekonomian yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; g. Menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang perekonomian yang meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; h. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; i. Mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; j. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang perekonomian; k. Menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang perekonomian meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; l. Menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang perekonomian meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; m. Menyusun bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan RKPD bidang perekonomian meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha; n. Menyusun rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang perekonomian meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha berdasakan hasil musrenbang; o. Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian; p. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; q. Mengendalikan dan mengevaluasi sub bidang sumber daya alam, sub bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat; r. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
s. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, t. triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; u. Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang perekonomian; v. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; w. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian; x. Memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha kepada atasan; y. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; z. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; aa. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; bb. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. dd. Merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan di bidang perekonomian; ee. Melakukan evaluasi rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian; ff. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; gg. Melakukan penilaian dan evaluasi tas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; hh. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; ii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Pasal 17 (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan, mengumpulkan usulan rencana, mengiventarisasi dan merumuskan usulan rencana, program kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan lingkungan hidup; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; b. Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi, pariwisata; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, mengumpulkan usulan rencana, mengiventarisasi dan merumuskan usulan rencana, program kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam pada bidang perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang sumber daya alam sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati; e. Mengumpulkan bahan-bahan urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang sumber daya alam sebagai bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; f. Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja sub bidang sumber daya alam bidang perekonomian yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; g. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah sub bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sub bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; i. Mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; j. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; k. Melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; l. Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; m. Menyiapkan penyusunan bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan RKPD bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata; n. Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energy dan pariwisata berdasakan hasil musrenbang; o. Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan; p. Melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam; q. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; r. Membagi tugas dan mengontrol sub bidang sumber daya alam;
s. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan pada sub bidang sumber daya alam secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; t. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang perekonomian; u. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian; w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam kepada atasan; x. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; y. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; z. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan, bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. cc. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; dd. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai; ee. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; ff. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat Pasal 18 (1) Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan, mengumpulkan usulan rencana, mengiventarisasi dan merumuskan usulan rencana, program kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah sub bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha; b. Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat yang meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat yang meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, mengumpulkan usulan rencana, mengiventarisasi dan merumuskan usulan rencana, program kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha sebagai pelaksanaan tugas; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat pada bidang perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati; e. Menyiapkan bahan-bahan urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat sebagai bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; f. Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang perekonomian yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; g. Menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah sub bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha; h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sub bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha; i. Mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan daerah bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha; j. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat; k. Melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha; l. Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha; m. Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha berdasakan hasil musrenbang; n. Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan; o. Melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat; p. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; q. Membagi tugas dan mengontrol sub bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat;
r.
s. t.
u.
v. w. x.
y. z. aa. bb. cc. dd. ee.
Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Melaksanakan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Perekonomian; Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup sub bidang dunia usaha dan perekonomian rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian; Memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan, dunia usaha dan perekonomian rakyat kepada atasan; Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk arahan pengembangan karier; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Paragraf 1 Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 19 (1) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional urusan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. engoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan di bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. Merencanakan operasional perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan; d. Menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; e. Menghimpun bahan-bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati dalam urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; f. Menghimpun bahan-bahan urusan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; g. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; h. Menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; i. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; j. Mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; k. Menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pemerintahan dan Pendidikan, serta Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; l. Menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Menyusun bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); n. Menyusun rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasakan hasil musrenbang; o. Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan; p. Menyusun bahan dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri; q. Menyusun Penetapan pedoman dan standar mekanisme perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa; r. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; s. Menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; t. Mengendalikan dan mengevaluasi sub bidang Pemerintahan dan sub bidang Kesejahteraan Rakyat; u. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; v. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; w. Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; x. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; y. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; z. Memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kepada atasan; aa. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bb. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; cc. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; dd. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; ee. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai; ff. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; gg. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pemerintahan Pasal 20 (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas
dan mengawasi urusan perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan dan Kerjasama. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; b. Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Merencanakan kegiatan pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub bidang Pemerintahan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang pemerintahan dan kerjasama yang meliputi Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; e. Menyiapkan bahan-bahan urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan dan Kerjasama sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; f. Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja sub bidang Pemerintahan dan kerjasama yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; g. Menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; i. Mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; j. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; k. Melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;
l.
m.
n.
o. p.
q. r. s.
t. u. v. w.
x. y.
z.
aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg.
Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi daerah pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan persandian; Menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan RKPD bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi daerah pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan persandian; Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi daerah pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan persandian, berdasakan hasil musrenbang; Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan; Menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri; Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan pedoman dan standar mekanisme perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa; Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; Menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri; Melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kerjasama; Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; Membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas pemerintahan dan kerjasama; Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Melaksanakan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup sub bidang Pemerintahan dan kerjasama; Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup sub bidang Pemerintahan dan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan Pemerintahan dan kerjasama kepada atasan; Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melaksanakan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Pasal 21 (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang Kesejahteraan Rakyat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. Melaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Merencanakan kegiatan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati; e. Menghimpun bahan-bahan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; f. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang Kesejahteraan Rakyat yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; g. Menyiapkan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; i. Mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
j. k.
l.
m.
n.
o. p. q. r. s.
t. u. v.
w. x. y.
z. aa. bb. cc. dd.
Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang kesejahteraan rakyat; Melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan RKPD Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasakan hasil musrenbang; Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan; Menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat; Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; Membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas sub bidang Kesejahteraan rakyat; Menyiapkan dokumen pertangungjawaban laporan-laporan kegiatan, keuangan secara,bulanan,triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang kesejahteraan rakyat; Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang kesejateraan rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan Kesejahteraan rakyat kepada atasan; Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaia SKP pegawai; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Bidang Penelitian dan Pengembangan Paragraf 1 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 22 (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, memimpin, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan meliputi perencanaan pembangunan bidang Fisik dan Tata Ruang, Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Bidang Penelitian dan Pengembangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional urusan pembangunan daerah bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; c. Pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan; c. Merencanakan operasional perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan; d. Menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja bidang penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; e. Menghimpun bahan-bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati dalam urusan perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; f. Menghimpun bahan-bahan urusan bidang penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; g. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang penelitian dan pengembangan yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; h. Menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o. p.
q.
r. s. t. u. v.
w. x.
y.
Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; Mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; Menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; Menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; Menyusun bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); Menyusun rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan; Menyusun bahan dan melaksanakan kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; Menyusun Penetapan pedoman dan standar mekanisme penelitian dan pengembangan, kerjasama penelitian, penyusunan dan penyajian data statistic serta informasi pembangunan; Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; Menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan; Mengendalikan dan mengevaluasi sub bidang Penelitian dan sub bidang Pengembangan; Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagai pengguna anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan; Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
z. aa. bb.
cc. dd. ee. ff. gg.
Memberikan saran dan pertimbangan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan rakyat kepada atasan; Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 23 (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang Penelitian dan Pengembangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan pembangunan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; b. Melaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Merencanakan kegiatan pembangunan daerah sub bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub bidang Pengembangan dan Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;
e. Menghimpun bahan-bahan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati; f. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; g. Menyiapkan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang sub bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; i. Mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; j. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat; k. Melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; l. Menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; m. Menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan RKPD bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; n. Menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKPD Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian; o. Melaksanakan SPM Kabupaten sub bidang Penelitian dan Pengembangan perencanaan pembangunan; p. Menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan; q. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi; r. Membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas sub bidang Penelitian dan Pengembangan; s. Menyiapkan dokumen pertangungjawaban laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; t. Melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup sub bidang Penelitian dan Pengembangan; u. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, bidang Penelitian dan Pengembangan;
w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan kepada atasan; x. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; y. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; z. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; aa. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; bb. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai; cc. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dd. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Statistik Pasal 24 (1) Sub Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang Statistik. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan pembangunan daerah bidang statistik meliputi penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan statistic informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik; b. Melaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang statistik meliputi penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan statistic informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Statistik meliputi penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan statistik informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bidang Statistik adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Merencanakan kegiatan urusan Data dan Statistik yang meliputi meliputi penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan statistik informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sub bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka kelancaran tugas; d. Menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Data dan Statistik sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati; e. Menyiapkan bahan-bahan urusan Data dan Statistik sebagai bahan penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;
f. Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja sub bidang Statistik oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati; g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang Data dan Statistik; h. Mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Data dan Statistik; i. Melaksanakan Penyusunan dan pengembangan data indicator makro pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat; j. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang Data dan Statistik; k. Melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan; l. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten; m. Melaksanakan pelaporan data dan informasi pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat; n. Menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten; o. Menyiapkan bahan pemberiandukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten; p. Melaksanakan statistik sektoral skala Kabupaten; q. Melaksanakan Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten; r. Membagi tugas dan mengontrol sub bidang Data dan Statistik; s. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; t. Melaksanakan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup sub bidang Statistik; u. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup sub bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanan pembangunan Data dan Statistik kepada atasan; x. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; y. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier. z. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; aa. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai; bb. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; cc. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 25 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan keluarga berencana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut : a. Membuat kebijakan dalam penyusunan program kerja dan rencana anggaran badan; b. Menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan umum dan kebijakan teknis, serta pengurusan di tingkat pemerintahan desa; c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana; d. Menyelenggarakan rapat-rapat menyangkut pemberdayaan masyarakat, pemerintah administrasi desa, perempuan dan keluarga berencana; e. Menyusun program dan kegiatan yaitui pembinaan dan pengawasan administrasi dan inventaris; f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; i. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Badan Paragraf 1 Sekretaris Badan Pasal 26 (1) Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris badan mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d. Pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Sekretaris Badan adalah : a. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran badan; b. Menyiapkan perumusan rencana, rancangan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta penyiapan laporan badan; c. Merumuskan pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga; d. Merumuskan anggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; e. Melakukakan urusan perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan intern badan; f. Mengelola pelaksanaan administrasi dan tata usaha; g. Menyiapkan laporan kinerja badan; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 27 (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengelolaan perlengkapan dinas; b. Melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor; c. Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat-menyurat dan dokumen lainnya; d. Membuat administrasi inventaris barang sesuai aturan yang berlaku; e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Pasal 28 (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi administrasi keuangan dan kepegawaian; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian; c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan dan kepegawaian; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan tata administrasi Keuangan dan Kepegawaian; b. Menyusun rencana kebutuhan Keuangan dan Kepegawaian; c. Menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan kepegawaian; d. Menghimpun dan memelihara berbagai dokumen kepegawaian dan keuangan; e. Menyusun rencana kegiatan sosial pegawai; f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; Paragraf 4 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 29 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, member tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing masing bidang; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang; c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : a. Mengumpulkan bahan dan pedoman serta petunjuk teknis untuk penyusunan dokumen dan kebijakan perencanaan; b. Menyusun rencana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan; c. Menghimpun data usulan kegiatan pembangunan dari tiap stakeholders; d. Menyusun dokumen usulan pembangunan; e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Masyarakat Paragraf 1 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 30 (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing masing sub bidang; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing sub bidang; c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing sub bidang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana anggaran bidang; b. Merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; c. Merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan upaya ketahanan masyarakat desa;
d. Merumuskan pelayanan umum pada kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat desa; e. Merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa; f. Merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna; g. Merumuskan pelaksanaan analisa monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi dan usaha desa; h. Memimpin, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan dalam bidang ekonomi masyarakat desa dan bantuan teknologi tepat guna di desa serta pembangunan sarana dan prasarana; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum Pasal 31 (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana umum; b. Perencanaan pembangunan sarana prasarana umum; c. Penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana umum; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana umum; c. Mengevaluasi bahan usulan program dan kegiatan serta memfasilitasi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana umum; d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; e. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pasal 32 (1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat; b. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan sumber ekonomi masyarakat; c. pengembangan potensi pasar desa dalam rangka meningkatkan hasil dan mengolah produk pertanian dan perkebunan masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi peningkatan sumber ekonomi masyarakat desa; c. Mengembangkan potensi, pasar desa dan pemberian bantuan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan hasil dan mengolah produk pertanian dan perkebunan masyarakat; d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; e. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Paragraf 1 Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Pasal 33 (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemerintahan desa; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional urusan pemberdayaan pemerintahan desa; b. Pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan pemerintahan desa; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan pemerintahan desa; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan di bidang pemberdayaan pemerintahan desa; c. Melakukan evaluasi rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pemberdayaan pemerintahan desa; d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; e. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui sekretaris; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Lembaga Desa Pasal 34 (1) Sub Bidang Pengembangan dan Lembaga Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pemberdayan kelembagaan desa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Lembaga Desa mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan lembaga desa; b. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan desa untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia masyarakat desa; c. Penataan kelembagaan desa serta pembinaan ketahanan dan kehidupan social masyarakat desa; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Lembaga Desa adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan lembaga desa; c. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelembagaan desa dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa; d. Melakukan penataan kelembagaan desa serta pembinaan ketahanan dan kehidupan sosial masyarakat desa; e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan dan Administrasi Desa Pasal 35 (1) Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan dan Administrasi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan desa serta faslitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan perangkat dan administrasi desa; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan dan Administrasi Desa mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengelolaan pendapatan dan administrasi desa; b. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pembinaan pendapatan dan kekayaan desa; c. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan perangkat dan administrasi desa; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengelolaan Pendapatan dan Administrasi Desa adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan perangkat dan administrasi desa; c. Mengumpulkan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan desa serta fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendapatan dan kekayaan desa; d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; e. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Perempuan Paragraf 1 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pasal 36 (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan PKK; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing masing sub bidang; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing sub bidang; c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing sub bidang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Merumuskan program dna kebijakan teknis serta kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan; c. Merumuskan pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan dalam bidang perempuan, perlindungan anak dan PKK; d. Merumuskan koordinasi tugas-tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembinaan kesejahteraan keluarga yang berimplementasi pada meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam membina kehidupan keluarga sehat dan sejahtera; e. Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas pelayanan public; f. Melakukan analisa, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan PKK; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pembinaan Keterampilan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pasal 37 (1) Sub Bidang Pembinaan Keterampilan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembinaan peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat desa; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembinaan Keterampilan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan keterampilan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga; b. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan PKK dalam kehidupan social masyarakat desa; c. Pembinaan peningkatan peranan perempuan dan PKK dalam rangka peningkatan keterampilan dan pengembangan masyarakat desa; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Keterampilan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pemberdayaan perempuan dan PKK dalam rangka peningkatan keterampilan PKK dan pengembangan SDM masyarakat desa; c. Melakukan pembinaan peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat desa; d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; e. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasal 38 (1) Sub Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
b. Pelaksanaan kegiatan meliputi perlindungan hak-hak perempuan dan perlindungan anak; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Memfasilitasi peningkatan sumber daya masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan hak-hak perempuan dan anak; d. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia (HAM), politik, lingkungan dan social budaya; e. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan dan anak di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; f. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang perlindungan hak-hak perempuan dan anak; g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana Paragraf 1 Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana Pasal 39 (1) Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang pemberdayaan keluarga berencana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing masing sub bidang; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing sub bidang; c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing sub bidang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang;
b. Merumuskan pelayanan umum pada kegiatan penyuluhan keluarga berencana; c. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan keluarga sejahtera termasuk dalam rangka ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat, pengendalian program institusi dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program keluarga berencana; d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait dalam program pelayanan keluarga berencana; e. Melakukan pembinaan kepada petugas fungsional keluarga berencana di tingkat kecamatan dan desa; f. Merumuskan pelaksanaan analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penyuluhan keluarga berencana; g. Menyajikan data dan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas penyuluhan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 40 (1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan keluarga berencana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; b. Pelaksanaan tugas urusan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan program kerja dan anggaran sub bidang; b. Melakukan pembinaan dan penyuluhan keluarga berencana di masyarakat guna terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera; c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; d. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Pasal 41 (1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera dan pembinaan institusi masyarakat dalam rangka pemberdayaan keluarga; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; b. Pelaksanaan tugas urusan Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran sub bidang; b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan keluarga sejahtera dan pencapaian program keluarga berencana; c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera dan pembinaan institusi masyarakat dalam rangka pemberdayaan keluarga; d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; e. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 42 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, kelembagaan penyuluhan dan ketenagaan penyuluhan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi sumber daya dan produksi pangan, ketersediaan analisa mutu pangan dan penyuluhan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang yang meliputi sumber daya dan produksi pangan, ketersediaan analisa mutu pangan dan penyuluhan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi sumber daya dan produksi pangan, ketersediaan analisa mutu pangan dan penyuluhan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut: a. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; b. memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh kegiatan badan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; c. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; d. merumuskan, menyusun rencana dan program kerja Badan sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan pemerintah daerah; e. membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; f. memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas; g. menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundangundangan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; h. memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; i. membina dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; j. memberi informasi dan saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati; k. membina dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan di lingkup Badan; l. membina UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
o. menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Badan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; p. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; q. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di bidang ketahanan pangan; r. menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan peternakan serta kehutanan dan perkebunan; s. menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan; t. penyusunan rencana kebutuhan pegawai, perlengkapan dan anggaran di lingkup badan berdasarkan data informasi dan ketentuan yang ada; u. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan penghapusan barang perlengkapan di lingkup Badan; v. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; w. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian semua kegiatan Badan; x. menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas; y. menyelenggarakan perencanaan dan program Badan; z. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Badan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan aa. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; bb. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; cc. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; dd. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Badan Paragraf 1 Sekretaris Badan Pasal 43 (1) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d. Pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran badan; b. Melakukan penataan administrasi badan meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan surat menyurat; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang; d. Menghimpun dan mengkoordinasikan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan; e. Mengkoordinasikan perencanaan program SKPD dalam penyusunan APBD; f. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan; g. Melakukan urusan umum dan perlengkapan; h. Melakukan urusan keuangan dan kepegawaian; i. Melakukan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan intern badan; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bagian Umum Pasal 44 (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor; c. Melakssanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat dan dokumen lainnya; d. Menghimpun dan memfasilitasi peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan; e. Membuat administrasi inventaris barang sesuai aturan yang berlaku; f. Menyiapkan dan melaksanakan pengadaan alat tulis kantor; g. Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan barang; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Pasal 45 (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi administrasi keuangan dan kepegawaian; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian; b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian; c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan dan kepegawaian; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Melaksanakan tata administrasi Keuangan dan Kepegawaian; c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran badan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keuangan badan; e. Menyusun rencana kebutuhan Keuangan dan Kepegawaian; f. Menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan kepegawaian; g. Menghimpun dan memelihara berbagai dokumen kepegawaian dan keuangan; h. Memproses/pengajuan penjatuhan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 4 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 46 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, member tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing masing bidang; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang;
c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : a. Mengumpulkan bahan dan pedoman serta petunjuk teknis untuk penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Menyusun rencana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan; c. Membuat perencanaan kebutuhan sarana, prasarana sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan; d. Menghimpun data usulan kegiatan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari tiap bidang; e. Menyusun dokumen usulan pembangunan; f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Ketahanan Pangan Paragraf 1 Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pasal 47 (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan dan menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut: a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan; b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbidang, sesuai dengan bidang tugasnya; d. membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan dan penyuluh; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dan penyuluh; f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
g. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengendalian kewaspadaan produksi dan ketersediaan pangan; h. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan cadangan ketersediaan pangan masyarakat; i. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan distribusi pangan; j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi harga pangan pokok/strategis; k. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan penganekaragaman dan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat; l. melaksanakan pengkajian, pembinaan pengendalian keamanan pangan masyarakat; m. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan; n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan kegiatan bidang ketahanan pangan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; o. melaporkan kepada Kepala Badan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; p. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Ketahanan Pangan; q. bersama-sama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang Ketahanan Pangan dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran; r. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang ketahanan pangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan s. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; t. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; u. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Sumber Daya dan Produksi Pangan Pasal 48 (1) Sub Bidang Sumber Daya dan Produksi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang sumber daya dan produksi pangan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sumber Daya dan Produksi Pangan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya dan produksi pangan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya dan produksi pangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya dan produksi pangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya dan Produksi Pangan adalah sebagai berikut : a. Membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas kegiatan di bidang sumber daya dan produksi pangan; b. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja sub bidang sumber daya dan produksi pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. Melaksanakan identifikasi, pengkajian dan pembinaan penganekaragaman dan kebutuhan konsumsi pangan;
d. Merencanakan pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam mengembangkan teknologi pengolahan produksi dan produk pangan; e. Menganekaragamkan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai ketentuan standar yang ditetapkan; f. Melaksanakan pengkajian, pemetaan dan pemantauan pola konsumsi dan kecukupan pangan masyarakat; g. Mencegah dan menanggulangi masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; h. Menganalisis tingkat konsumsi, mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat; i. Melaksanakan pengembangan dan penganekaragaman produk pangan berbahan baku lokal; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan Pasal 49 (1) Sub Bidang Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan analisa mutu pangan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan analisa mutu pangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketersediaan dan analisa mutu pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan analisa mutu pangan; d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan adalah sebagai berikut: a. membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas di bidang Ketersediaan dan analisa mutu pangan Pangan; b. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Ketersediaan dan analisa mutu pangan pangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan dan penyuluh; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dan penyuluh; f. membina pengembangan dan penganekaragaman produk pangan berbahan baku lokal; g. mencegah dan mengendalikan masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan dan akses pangan; h. melaksanakan identifikasi, membina dan pemantauan cadangan pangan pokok/strategis masyarakat; i. membina dan mengembangkan cadangan/lumbung pangan pokok masyarakat; j. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan lumbung pangan masyarakat;
k. memfasilitasi/menangani penyaluran pangan untuk kelompok/desa rawan pangan; l. melaksanakan identifikasi, pengkajian dan pembinaan kelompok/desa rawan pangan; m. melaksanakan identifikasi, pengkajian, pembinaan dan pengembangan analisa mutu pangan; n. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan ketersediaan dan analisa mutu pangan; o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang ketersediaan dan analisa Mutu Pangan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; p. melaporkan kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan, setiap selesai melaksanakan tugas / penugasan; q. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbidang Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan; r. bersama-sama dengan Kepala Sub bagian Program melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Sub bidang Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan, dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran; s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub bidang Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan t. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; u. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; v. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Penyuluhan Paragraf 1 Kepala Bidang Penyuluhan Pasal 50 (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani yang meliputi pembinaan kelembagaan penyuluhan, pembinaan kelembagaan petani serta pembiayaan penyuluhan baik yang dikelola pemerintah, swasta maupun swadaya serta pembinaan fungsional penyuluh dan petani serta kesejahteraan penyuluh dan petani; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; f. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; g. evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i.
pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas jabatan Kepala Bidang Penyuluhan adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan kelembagaan penyuluhan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kegiatan bidang kelembagaan penyuluhan; c. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh dan petani, pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran (pendidikan dan pelatihan) secara berkelanjutan; d. Melaksanakan pengembangan, pemantauan, pemantapan pendidikan dan pelatihan serta akreditasi fungsional penyuluh; e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani dalam memfasilitasi sarana, prasarana serta pembiayaan; f. Melaksanakan penyusunan program kegiatan kelembagaan penyuluhan; g. Melaksanakan penilaian dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kelembagaan penyuluhan; h. Melaksanakan penilaian kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; i. Melaksanakan pembinaan penerapan standard dan prosedur system kerja penyuluhan bidang kelembagaan penyuluhan; j. Melaksanakan pembinaan penerapan penilaian dan penyusunan angka kredit fungsional penyuluh; k. Melaksanakan pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi fungsional penyuluh; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh Pasal 51 (1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan melaporkan system penyelenggaraan pembinaan kelembagaan penyuluh; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh mempunyai fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh; b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh; c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh; d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh; e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh; f. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh; g. evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; i. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan program kerja sub bidang kelembagaan penyuluh; b. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kelembagaan penyuluh; c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi sengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja badan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran serta rencana kerja dalam sub bidang kelembagaan penyuluh untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang penyelenggaraan kelembagaan penyuluh dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; e. Mengumpulkan data informasi serta mengidentifikasi data potensi wilayah dan factor penentu; f. Menyusun program kelembagaan penyuluh; g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi kelembagaan penyuluh di wilayah kabupaten meliputi database kelembagaan, analisis kebutuhan jumlah dan fasilitas kelembagaan, penataan dan penerapan standar kelembagaan petani; h. Membimbing penyusunan rencana kerja dan rencana usaha kelompok; i. Melaksanakan supervise monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program penyuluhan; j. Menyusun dan menyiapkan monografi wilayah; k. Meimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Sub Bidang Kelembagaan penyuluh agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; l. Membagi tugas Sub Bidang Kelembagaan penyuluh kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; m. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinansebagai bahan pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; o. Melaksanakan registrasi dan legitimasi kelembagaan penyuluh; p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; r. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani Pasal 52 (1) Sub Bidang Kelembagaan Petani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan melaporkan system penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani mempunyai fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan kelembagaan petani; b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan petani; c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan petani; d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan petani; e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan petani; f. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kelembagaan petani; g. evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kelembagaan petani; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; i. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan kelembagaan petani. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan program kerja sub bidang kelembagaan petani; b. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kelembagaan petani; c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi sengan sub bagian tata usaha dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja badan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran serta rencana kerja dalam sub bidang kelembagaan petani untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang penyelenggaraan kelembagaan petani dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; e. Mengumpulkan data informasi serta mengidentifikasi data potensi wilayah dan factor penentu; f. Menyusun program kelembagaan petani; g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi kelembagaan petani di wilayah kabupaten meliputi database kelembagaan, analisis kebutuhan jumlah dan fasilitas kelembagaan, penataan dan penerapan standar kelembagaan petani; h. Membimbing penyusunan rencana kerja dan rencana usaha kelompok; i. Melaksanakan supervise monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program penyuluhan; j. Menyusun dan menyiapkan monografi wilayah; k. Meimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Sub Bidang Kelembagaan Petani agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; l. Membagi tugas Sub Bidang Kelembagaan Petani kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; m. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinansebagai bahan pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaanhasil kerja lebih lanjut; o. Melaksanakan registrasi dan legitimasi kelembagaan petani; p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
r. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Ketenagaan Penyuluhan Paragraf 1 Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan Pasal 53 (1) Bidang Ketenagaan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di Bidang Ketenagaan Penyuluhan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional pengelolaan ketenagaan penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penyuluhan; b. Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ketenagaan penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penyuluhan; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan ketenagaan penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penyuluhan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan adalah sebagai berikut: a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja bawan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas ketenagaan penyuluhan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; c. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan strategi ketenagaan penyuluhan di wilayah kabupaten dan menyiapkan bahan serta fasilitasi; d. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan dan fasilitasi, koordinasi penyusunan program ketenagaan penyuluhan di wilayah kabupaten; e. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan pedoman pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan ketenagaan penyuluhan meliputi : analisis, evaluasi dan pengembangan materi dan metode penyelenggaraan penyuluhan; f. Membagi tugas pada bidang ketenagaan penyuluhan kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya; g. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; h. Membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut; j. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; k. Membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Pasal 54 (1) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan identifikasi potensi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan program peningkatan sumber daya manusia; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi peningkatan sumber daya manusia; b. Pelaksanaan tugas urusan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi peningkatan sumber daya manusia; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi peningkatan sumber daya manusia; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut: a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja Badan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas bidang Ketenagaan Penyuluhan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; c. menyelenggarakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan strategi Ketenagaan Penyuluhan di wilayah Kabupaten dan menyiapkan bahan dan fasilitas; d. menyelenggarakan dan menyiapkan bahan dan fasilitasi, koordinasi penyusunan program Ketenagaan Penyuluhan di wilayah Kabupaten; e. menyelenggarakan dan menyiapkan bahan pedoman pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan Ketenagaan Penyuluhan di wilayah Kabupaten, meliputi : analisis, evaluasi dan pengembangan materi dan metode penyelenggaraan penyuluhan; f. membagi tugas pada bidang Ketenagaan Penyuluhan kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya; g. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; h. membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; i. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut; j. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; k. membuat laporan kepada Kepala Bidang sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja ebih lanjut; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pasal 55 (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan kegiatan, pembinaan, peantauan, pengendalian, koordinasi dan pengendalian sarana, metode dan materi penyuluhan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan sarana dan prasarana penyuluhan; b. Pelaksanaan tugas urusan sarana dan prasarana penyuluhan; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan sarana dan prasarana penyuluhan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan Program Kerja Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan; b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan; c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian perencanaan dan seluruh sub bidang yang ada dalam rangka penyusunan program kerja Badan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan serta rencana kerja dalam Sub Bidang Sarana dan Prasarana untuk dijadikan bahan acauan dalam pelaksanaan tugas; d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; e. mengumpulkan data informasi serta mengidentifikasi data potensi wilayah dan faktor penentu; f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kabupaten, meliputi fasilitas komisi dan forum penyuluhan, fasilitasi penyelenggaraan informasi, publikasi penyuluhan dan fasilitas pengembangan kerjasama dan kemitraan antara petani dan pelaku usaha serta institusi lainnya; g. melaksanakan identifikasi potensi semua sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maupun Sumber Daya Manusia dalam rangka penyusunan perencanaan Sarana dan Prasarana; h. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data; i. menyiapkan dan menyajikan Sarana dan Prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; j. menyiapkan bahan dan turut serta menyusun laporan pelaksanaan Bidang Sarana dan Prasarana penyuluhan baik secara rutin maupun berkala; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinanserta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; m. membagi habis tugas Sub Bidang Sarana dan Prasarana kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinansebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
q. memfasilitasi dan mengupayakan pengadaan sarana, prasarana dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan metode penyuluhan, agar metode yang diterapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna; r. menyimpan, merawat dan mengatur pengoperasionalan sarana, prasarana dan peralatan penyuluhan sesuai dengan peruntukannya. p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; r. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 56 (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian yang meliputi bidang pengadaan dan mutasi, pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta bidang pendidikan dan pelatihan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian daerah dan diklat; b. Pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah dan diklat; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan adalah sebagai berikut: a. Membuat kebijakan dalam penyusunan program kerja dan rencana anggaran badan; b. Memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan; c. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan yang menyangkut dengan kepegawaian daerah; d. Melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana di lingkungan badan; e. Mendisposisikan surat kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; f. Melaksanakan kontrol terhadap aktivitas Sekretaris Badan dan para Kepala Bidang di lingkungan badan; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Badan Paragraf 1 Sekretaris Badan Pasal 57 (1) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d. Pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran badan; b. Melakukan penataan administrasi badan meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan surat menyurat; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sub bagian; d. Melaksanakan administrasi dan ketatausahaan badan; e. Mengkoordinasikan perencanaan program SKPD dalam penyusunan APBD; f. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan; g. Melakukan urusan umum dan perlengkapan; h. Melakukan urusan keuangan dan kepegawaian; i. Melakukan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan intern badan; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Umum Pasal 58 (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c. Pembagian pelaksanaan tugas dan pegawasan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum; c. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, peralatan dan rumah tangga badan; d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian lingkup badan; e. Melaksanakan urusan rumah tangga badan meliputi kebersihan, keamanan ketertiban dan keindahan lingkungan lingkup badan; f. Menyiapkan dan melaksanakan pengadaan alat tulis kantor; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Keuangan Pasal 59 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi administrasi keuangan lingkup badan; (2) Dalam menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan; b. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan; c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan; c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran badan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keuangan badan; e. Melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan badan; f. Melaksanakan pendataan dna penatausahaan tenaga harian lepas di lingkungan badan; g. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian; h. Melaksanakan pengendalian daftar hadir di lingkungan badan; i. Memproses/pengajuan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan badan; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Kepala Sub Bagian program Pasal 60 (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan menyusun bahan-bahan penyusunan program kerja dan kegiatan badan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bagian program; c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan kegiatan badan; d. Menyiapkan bahan, menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup badan; e. Menyiapkan bahan-bahan dalam pemberian usul, pertimbangan, saran pendapat kepada Kepala Badan tentang kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan; f. Melaksanakan koordinasi pengelolaan data elektronik di bidang kepegawaian; g. Mengumpulkan bahan-bahan dari masing-masing bidang di lingkup badan dalam rangka penyusunan laporan Kepala Badan; h. Mengolah dan menyiapkan konsep laporan kepala badan; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Bidang Pengadaan dan Mutasi Paragraf 1 Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pasal 61 (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional pengadaan formasi dan pengangkatan pegawai serta penempatan dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Pengelolaan urusan pengadaan formasi dan pengangkatan pegawai serta penempatan dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengadaan formasi dan pengangkatan pegawai serta penempatan dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi adalah sebagai berikut: a. Menyusun program dan rencana kegiatan dan anggaran bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bidang pada bidang pengadaan dan mutasi; c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis perencanaan pengadaan mutasi; d. Melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai; e. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan bahan Baperjakat berkaitan dengan pengisian jabatan dan mutasi jabatan; f. Mengkoordinasikan pengusulan penerbitan kartu pegawai dan kartu istri/suami bagi PNS; g. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai; h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengadaan dan mutasi pegawai; i. Menyusun bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS; j. Menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai; k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; l. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Kepegawaian Pasal 62 (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Kepegawaian dipimpin oleh seoran Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan dan pengangkatan pegawai; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional urusan pengadaan formasi dan pengangkatan pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Pelaksanaan kegiatan urusan pengadaan formasi dan pengangkatan pegawai; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pengadaan formasi dan pengangkatan pegawai; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidang; c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan pengangkatan pegawai; d. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan dan pengangkatan pegawai; e. Mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk perencanaan kebutuhan pengadaan pegawai; f. Menghimpun dan menyiapkan usulan formasi pengadaan CPNS; g. Menyusun perencanaan pengadaan CPNS; h. Merencanakan dan melaksanakan penerimaan CPNS; i. Menyiapkan usulan Nomor Induk Pegawai (NIP); j. Menyiapkan administrasi proses pengangkatan CPNS menjadi PNS; k. Menyiapkan bahan-bahan pengusulan penerbitan kartu pegawai dan kartu istri/suami bagi PNS; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Mutasi Pasal 63 (1) Sub Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan mutasi pegawai; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan mutasi yang meliputi pengangkatan dalam jabatan structural, fungsional, dan pemindahan pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Pelaksanaan kegiatan urusan mutasi yang meliputi pengangkatan dalam jabatan structural, fungsional, dan pemindahan pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan mutasi yang meliputi pengangkatan dalam jabatan structural, fungsional, dan pemindahan pegawai; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Mutasi adalah sebagai berikut : a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidang; c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan mutasi pegawai; d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan Baperjakat berkaitan dengan pengisian jabatan dan mutasi jabatan; e. Menyiapkan bahan proses pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural dan fungsional; f. Melaksanakan penatausahaan dan kearsipan keputusan pengangkatan jabatan; g. Menghimun, mengolah kebutuhan PNS dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk bahan mutasi;
h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan mutasi pegawai; i. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kepangkatan; j. Menyusun bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS; k. Menyiapkan bahan untuk mutasi dan perpindahan PNS antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dari dan keluar daerah; l. Melaksanakan penyelesaian administrasi perpindahan pegawai; m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Paragraf 1 Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 64 (1) Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai; b. Pengelolaan urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang pada Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis kegiatan pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai; d. Menyusun pedoman dalam rangka pembinaan dan penegakan peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS; f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin PNS; g. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyajian bahan/data penilaian pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; h. Mengkoordinasikan penyusunan bahan/data untuk penerbitan dan penyempurnaan standar pembinaan pengembangan disiplin pegawai; i. Melaksanakan usaha-usaha dalam rangka pembinaan disiplin pegawai dan mengusulkan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan; j. Melaksanakan monitoring atau proses penjatuhan hukuman disiplin PNS;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekapitulasi absensi seluruh SKPD serta menindaklanjuti penjatuhan hukuman untuk tingkat yang lebih tinggi berdasarkan usulan SKPD; l. Memproses pemberhentian PNS daerah tidak atas permintaan sendiri; m. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun; n. Mengkoordinasikan penyiapan administrasi dalam proses pemberhentian pegawai; o. Mengkoordinasikan penyiapan bahan administrasi dan penyusunan surat keputusan pension PNS sesuai kewenangan daerah; p. Memfasilitasi penyiapan bahan-bahan pengajuan usul kepada pemerintah pimpinan untuk proses penerbitan surat keputusan pensiun PNS; q. Memfasilitasi pengambilan sumpah janji PNS; r. Mengusulkan dan mengolah bingkisan ucapan terimakasih Bupati bagi PNS yang memasuki batas usaha pensiun; s. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ujian dinas NS dan penyesuaian ijasah; t. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pada bidangnya; u. Menyusun rencana tindak lanjut pembinaan kegiatan pada bidangnya; v. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; w. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; x. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 65 (1) Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan kesejahteraan pegawai; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan pengembangan dan kesejahteraan pegawai; b. Pelaksanaan kegiatan urusan pengembangan dan kesejahteraan pegawai; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pengembangan dan kesejahteraan pegawai; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidangnya; c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan dan kesejahteraan pegawai; d. Menyusun pedoman dalam rangka pengembangan dan kesejahteraan pegawai; e. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; f. Mengkaji, menelaah dan menyampaikan usul menyangkut pengembangan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; g. Melaksanakan penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai berupa kenaikan gaji berkala dan penghargaan satya lencana;
h. Melaksanakan penyelesaian administrasi penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pasal 66 (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pemberhentian; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan pensiun pegawai; b. Pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan pensiun pegawai; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan, pemberhentian dan pengelolaan pensiun pegawai; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidangnya; c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pemberhentian; d. Menyusun pedoman dalam rangka pembinaan dan penegakan peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin pegawai; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin PNS; g. Mengumpulkan dan menyajikan bahan/data penilaian pegawai sesuai standard an ketentuan yang ditetapkan; h. Menyiapkan bahan/data untuk penerbitan dan penyempurnaan standar pembinaan dan pengembangan disiplin pegawai; i. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan disiplin pegawai dan mengusulkan tindak lanjut dalam rangka penegakan disiplin pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; j. Menghimpun dan mengolah bahan dari pelaksanaan monitoring atas proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai; k. Menghimpun dan mengolah bahan dari pelaksanaan monitoring atas proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai; l. Menyiapkan bahan sebagai tindak lanjut penjatuhan hukuman untuk tingkat yang lebih tinggi berdasarkan usulan SKPD; m. Menyiapkan dan mengolah bahan untuk proses pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri; n. Melaksanakan pengambilan sumpah janji PNS; o. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; p. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
q. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pendidikan dan Pelatihan Paragraf 1 Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pasal 67 (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. Pengelolaan urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan sub bidang pengolahan data; c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis kegiatan sub bidang pendidikan dan pelatihan dan sub bidang pengolahan data; d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka kegiatan sub bidang pendidikan dan pelatihan dan sub bidang pengolahan data; e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan; f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pendidikan, pelatihan dan pengolahan data; g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan/data untuk penyempurnaan standar pendidikan, pelatihan dan pengolahan data; h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berupa pra-jabatan bagi CPNS dan diklat perjenjangan serta pengolahan data kepegawaian; i. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; j. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyajian bahan/data kepegawaian; k. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data PNS yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan; l. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pada bidangnya; m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pasal 68 (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, melaksanakan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur; b. Pelaksanaan kegiatan urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Menyiapkan bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data kepegawaian; c. Melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data kepegawaian; d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidang; e. Melaksanakan penyusunan anggaran pegawai dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sub bidang; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Pasal 69 (1) Sub Bidang Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data kepegawaian; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan pengolahan data kepegawaian; b. Pelaksanaan kegiatan urusan pengolahan data kepegawaian; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pengolahan data kepegawaian; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengolahan Data adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Menyiapkan bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data kepegawaian; c. Melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data kepegawaian;
d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidang; e. Melaksanakan penyusunan anggaran pegawai dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sub bidang; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VII KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Kepala Kantor Pasal 70 (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, membina, dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Kantor adalah sebagai berikut: a. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran kantor; b. Membuat perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan kapasitas pelayanan perizinan dan penanaman modal; d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; e. Penyusunan program pembangunan dan pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal; f. Melaksanakan pelayanan umum di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasal 71 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan urusan perlengkapan, pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
b. Pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran kantor; b. Melakukan pengendalian urusan perlengkapan, pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; c. Melakukan perencanaan pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; d. Melaksanakan urusan surat menyurat dan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, pengamanan dan ketertiban, hubungan masyarakat dan keprotokolan; e. Membuat perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pemberdayaan personil sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; f. Menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan dna pengelolaan data evaluasi serta pelaporan; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan Perizinan Pasal 72 (1) Seksi Informasi dan Penyuluhan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kegiatan di bidang informasi dan penyuluhan perizinan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan Perizinan mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional kegiatan di bidang informasi dan penyuluhan perizinan; b. Pengkoordinasian kegiatan bidang informasi dan penyuluhan perizinan; c. Penyelenggaraan kegiatan bidang informasi dan penyuluhan perizinan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan Perizinan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana program informasi serta penyuluhan perizinan; c. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan rutin bidang informasi dan penyuluhan perizinan serta pengembangan penanaman modal dan perizinan; d. Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penanaman modal dan perizinan; e. Merencanakan peningkatan sumber daya manusia bidang penanaman modal, informasi dan penyuluhan perizinan terpadu;
f. Merencanakan pengembangan system informasi penanaman modal dan perizinan; g. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyuluhan penanaman modal dan perizinan; h. Melaksanakan pengawasan penanaman modal dan perizinan; i. Memelihara dan memutakhirkan secara periodik data-data yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan; j. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan penanaman modal dan perizinan; k. Melakukan koordinasi dalam penanganan pengaduan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan; l. Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan penertiban perizinan; m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pasal 73 (1) Seksi Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Pelayanan Perizinan; c. Penyelenggaraan kegiatan bidang Pelayanan Perizinan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. Mengendalikan petugas yang menerima permohonan izin; c. Mengkoordinir petugas yang memeriksa kelengkapan permohonan izin; d. Meneliti draft dokumen perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; e. Melakukan koordinasi untuk proses perizinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan; f. Merencanakan penerbitan dan pembatalan izin; g. Menugaskan tim teknis perizinan dalam peninjauan lapangan; h. Memelihara dan meng-update secara periodic data-data yang berkaitan dengan perizinan; i. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang perizinan; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Kepala Seksi Penanaman Modal Pasal 74 (1) Seksi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional kegiatan di bidang Penanaman Modal; b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Penanaman Modal; c. Penyelenggaraan kegiatan bidang Penanaman Modal; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Penanaman Modal adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. Melakukan pengkajian dan pengembangan inventasi; c. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan dalam investasi; d. Menginventarisir peluang-peluang investasi; e. Menginventarisir dan merencanakan usaha untuk meminimalisirkan kemungkinan-kemungkinan kendala yang dihadapi para investor; f. Mempersiapkan dan menyusun perangkat dan ketentuan hukum yang mendukung kemudahan dan kenyamanan investor; g. Mengumpulkan data-data investasi untuk di evaluasi; h. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan investasi; i. Melakukan koordinasi untuk membuat perencanaan investasi daerah; j. Melakukan koordinasi untuk menggali potensi keunggulan daerah dan mengemas dalam bentuk peluang investasi yang menarik; k. Memasarkan peluang investasi daerah dan melakukan promosi baik di dalam maupun keluar negeri; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VIII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Pertama Kepala Satuan Pasal 75 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan perlindungan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah;; b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah;; c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati; d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah; e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat; i. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah ndan Peraturan/Keputusan Bupati, ketenteraman dan ketertiban umum,n perlindungann masyarakat, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan program kerja dan anggaran satuan; b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi unsure bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan; c. Merumuskan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas operasional polisi pamong praja; d. Menyelenggarakan dan membina kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas satuan; e. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya; f. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; g. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; h. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya; Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil skala kabupaten; Menyelenggarakan pembinaan dan pegawasan wilayah dan masyarakat skala kabupaten; Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat skala kabupaten; Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aparat perlindungan masyarakat skala kabupaten; Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian massa demonstrasi skala kabupaten; Menyelenggarakan operasi penertiban dan pengendalian bangunan, tempattempat usaha dan kegiatan usaha lainnya yang tidak memiliki izin operasional; Menyelenggarakan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah; Melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset-aset pemerinah daerah Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 76 (1) Sub Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan urusan tata usaha, kepegawaian dan keuangan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; b. Pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanaka fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian; d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan humas; e. menyiapkan bahan urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai dan penerimaan penghargaan; h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian; j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; l. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan; m. menyiapkan bahan pengkoodinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; n. menyiapkan bahan usulan kegiatan belanja administrasi umum, belanja opersional, pemeliharaan belanja modal; o. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran satuan polisi pamong praja dan perubahannya; p. menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal; q. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan belanja modal yang meliputi : transaksi jurnal, buku besar, surplus deficit, arus nota perhitungan bulanan; r. menyiapkan bahan menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahunan; s. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan; t. menyiapkan bahan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; u. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian tata usaha; v. mempersiapkan data bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan kegiatan satuan polisi pamong praja; w. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; x. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; y. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; z. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; aa. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Pasal 77 (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat, melaksanakan operasional pengembangan perlindungan masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. Melaksanakan urusan perlindungan masyarakat skala kabupaten serta lintas kecamatan; c. Menyiapkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang mencangkup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan masalah aktual; e. Merumuskan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayaannya; f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijensi ketentraman masyarakat; g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumber daya perlindungan masyarakat; h. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana; i. Mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan segala macam bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba; j. Menyiapkan pedoman pelaksanaan berbagai macam bentuk penyakit masyarakat; k. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat; l. Melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak penyeludupan peredaran uang palsu, eksploitasi anak bawah umur; m. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit masyarakat; n. Menghimpun bahan pelaksanaan perbantuan kegiatan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislative dan pemilihan kepala desa; o. Menghimpun bahan pelaksanaan perbantuan kegiatan social kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan; p. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan perlindungan masyarakat; q. Melaksanakan kerja sama latihan perlindungan masyarakat di lingkup tugasnya dengan instansi terkait; r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 78 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan operasional penertiban, memimpin personil dalam operasional lapangan dan pelaksanaan pengamanan objek vital milik pemerintah daerah serta pengamanan rumah dinas/jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum; b. Pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. Melaksanakan patroli rutin dan patroli khusus; c. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa; d. Melaksanakan operasi penertiban gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila; e. Melaksanakan penertiban beroperasinya tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan; f. Melaksanakan penertiban tempat usaha, pengambilan bahan galian c, izin rumah makan, cafe dan music room, hotel-hotel dan penginapan kelas melati, tempattempat hiburan umum, pedagang kaki lima yang mengganggu k-3; g. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum; h. Melakukan pengamanan rumah dinas; i. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS dari Kepolisian; j. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri; k. Menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri; l. Melaksanakan kerjasama dengan TNI-Polri untuk melakukan penertiban; m. Menghimpun dan mengolah bahan laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun dari Instansi terkait; n. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan , kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban; o. Melakukan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan operasional penertiban; p. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap pejabat Negara atau daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengamanan pejabat Negara atau daerah; q. Melaksanakan fasillitasi dan mediasi kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat; r. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat; s. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; t. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; u. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Pasal 79 (1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan Bupati; b. Pengkoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan Bupati; c. Penyelenggaraan kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan Bupati; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi b. Mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang peraturan daerah dan keputusan/peraturan kepala daerah sesuai dengan jenisnya; c. Menyelenggarakan pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah secara berkala; d. Memfasilitasi peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan daerah yang dikuasai; e. Menganalisis kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan daerah; f. Memfasilitasi PNS untuk dididik menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, setelah melalui tahapan analisis kebutuhan; g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; h. Menerima laporan kejadian pelanggar Peraturan Daerah dari setiap SKPD; i. Melakukan pendataan pelanggar Peraturan Daerah; j. Melakukan penyelidikan ke tempat kejadian dan membuat laporannya; k. Membuat surat panggilan bagi para pelanggar Peraturan Daerah; l. Memberikan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah sebelum diajukan ke pengadilan; m. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah; n. Mengumpulkan data dan informasi tentang Peraturan Daerah dan Keputusan/Peraturan Kepala Daerah; o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; q. Menyelenggarakan penertiban dan pemeriksanaan terhadap bangunan, tempattempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin dengan instansi lainnya; r. Menyelenggarakan operasi gabungan penegakan peraturan daerah di lingkup tugasnya dengan instansi terkait; s. Menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan /atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati; t. Menghimpun bahan-bahan penyusunan standar operasional prosedur penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati; u. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; v. Menyelenggarakan upaya dan usaha dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah; w. Menyelenggarakan penyusunan berita acara pemeriksanaan warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati; x. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; y. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; z. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
aa. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; bb. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IX KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bagian Pertama Kepala Kantor Pasal 79 (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, ekonomi, agama dan kemasyarakatan serta bina politik dan kewaspadaan nasional; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi bina ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya ekonomi, agama dan kemasyarakatan serta bina politik dan kewaspadaan nasional; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi bina ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya ekonomi, agama dan kemasyarakatan serta bina politik dan kewaspadaan nasional; c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bina ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya ekonomi, agama dan kemasyarakatan serta bina politik dan kewaspadaan nasional; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan dalam penyusunan program kerja dan rencana anggaran kantor; b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. Menyelenggarakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta pembinaan politik dan kewaspadaan nasional; d. menyusun kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesatuan bangsa, dan politik; e. merumuskan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian visi dan misi organisasi; f. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah daerah; g. menyelenggarakan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan masyarakat; h. mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien; i. membina aparatur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan aparatur yang profesional; j. mengarah proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi/tepat sasaran; k. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasal 80 (1) Sub Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian dan keuangan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan ketatausahaan dan administrasi keuangan kantor; b. Pelaksanaan ketatausahaan and administrasi keuangan kantor; c. Pembagian pelaksanaan tugas ketatausahaan dan administrasi keuangan kantor; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanaka fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan humas; e. Menyiapkan bahan urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai dan penerimaan penghargaan; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; i. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian; j. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan; m. Menyiapkan bahan pengkoodinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; n. Menyiapkan bahan usulan kegiatan belanja administrasi umum, belanja opersional, pemeliharaan belanja modal; o. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan perubahannya; p. Menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal; q. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan belanja modal yang meliputi : transaksi jurnal, buku besar, surplus defisit, arus nota perhitungan bulanan; r. Menyiapkan bahan menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
s. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan; t. Menyiapkan bahan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; u. Mempersiapkan data bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; v. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; w. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; x. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; y. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pasal 81 (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanaan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; b. Pelaksanaan urusan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut: a. Perumusan rencana kerja dan anggaran seksi; b. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang pembinaan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten; c. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten; d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (bimbingan supervise dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi) di bidang pembinaan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten; e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat di bidang pembinaan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten; f. peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pembinaan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor;
j.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan Pasal 82 (1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan dengan mengkoordinasikan kegiatan tugas baik antar unsur lingkup kantor maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan; b. Pelaksanaan urusan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; c. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; d. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; f. memfasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ; g. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; h. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; i. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
j.
k.
l. m. n. o.
pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Kepala Seksi Bina Politik dan Kewaspadaan Nasional
Pasal 83 (1) Seksi Bina Politik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan tugas pelayanan pembinaan politik dan kewaspadaan nasional; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan bidang Bina Politik dan Kewaspadaan Nasional; b. Pelaksanaan urusan bidang Bina Politik dan Kewaspadaan Nasional; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang Bina Politik dan Kewaspadaan Nasional; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Bina Politik dan Kewaspadaan Nasional adalah sebagai berikut: a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; b. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada; c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada; d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; e. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada; f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
g.
h.
i.
j. k. l. m.
masyarakat, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, dan penanganan konflik; memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB X KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Bagian Pertama Kepala Kantor Pasal 84 (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan kantor dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan kantor serta merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi: a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; c. pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi; b. Menyusun kebijakan teknis bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sistem yang berkualitas melalui sistem yang kondusif; c. Merumuskan program kerja dan sasaran strategis bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian sistem yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna; d. Melakukan koordinasi program kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan kantor dapat terukur secara tepat dan optimal; e. Mengendalikan penyelenggaraan urusan kantor dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik; f. Membina urusan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas; g. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan kinerja yang optimal; h. Melaporkan penyelenggaraan urusan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasal 85 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok
merencanakan, merumuskan dan melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian dan keuangan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan ketatausahaan dan administrasi keuangan kantor; b. Pelaksanaan ketatausahaan and administrasi keuangan kantor; c. Pembagian pelaksanaan tugas ketatausahaan dan administrasi keuangan kantor; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan humas; e. Menyiapkan bahan urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai dan penerimaan penghargaan; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; i. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian; j. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan; m. Menyiapkan bahan pengkoodinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; n. Menyiapkan bahan usulan kegiatan belanja administrasi umum, belanja opersional, pemeliharaan belanja modal; o. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan perubahannya; p. Menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal; q. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan belanja modal yang meliputi : transaksi jurnal, buku besar, surplus deficit, arus nota perhitungan bulanan; r. Menyiapkan bahan menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahunan; s. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan; t. Menyiapkan bahan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; u. Mempersiapkan data bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan kegiatan satuan polisi pamong praja; v. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; w. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; x. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
y. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Kepala Seksi Perpustakaan Pasal 86 (1) Seksi Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan melestarikan data yang berhubungan dengan bidang perpustakaan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perpustakaan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan perpustakaan daerah; b. Pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan daerah; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perpustakaan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Perpustakaan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, keja dan rencana anggaran seksi; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perpustakaan; c. memberikan pelayanan perpustakaan dan perpustakaan keliling; d. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perpustakaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang perpustakaan; f. melaksanakan penyimpanan, pengelolaan karya cetak dan karya rekam, pengadaan, pengolahan dan pengembangan bahan pustaka, penyusunan bibliograsi dan penerbitan; g. merencanakan dan melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan; h. menyusun bahan pelayanan informasi, kerjasama layanan perpustakaan dan layanan otomasi serta pelestarian bahan pustaka; i. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga perpustakaan di dalam dan di luar negeri; j. menyusun bahan pelestarian bahan pustaka melalui pengaturan, pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan, alih media serta penjilidan bahan pustaka; k. melaksanakan administrasi perpustakaan dan statistik peminjaman buku maupun jumlah koleksi perpustakaan; l. mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan bidang perpustakaan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Keempat Kepala Seksi Kearsipan Pasal 87 (1) Seksi Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan melakukan penarikan dan pengelolaan arsip
inaktif serta akuisisi dan pengelolaan arsip statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kearsipan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan kearsipan daerah; b. Pelaksanaan kegiatan urusan kearsipan daerah; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kearsipan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kearsipan adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi; b. Memberikan pelayanan arsip inaktif untuk kepentingan SKPD; c. Memberikan layanan jasa kearsipan; d. Melakukan penilaian dan akuisisi arsip lembaga pendidikan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha swasta organisasi lain tingkat Kabupaten Pakpak Bharat sepanjang organisasi induknya tidak menentukan lain; e. Melakukan penilaian dan akuisisi arsip SKPD/UPT dan Badan Usaha Milik Daerah; f. Melakukan penilaian dan akuisisi arsip perorangan di Wilayah Kabupaten Pakpak Bahrat selain arsip perorangan yang masuk dalam kategori berskala nasional; g. Melakukan penarikan arsip Inaktif SKPD/UPT dan pengelolaan arsip in aktif yang dipindahkan dari SKPD/UPT ke Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; h. Mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan bidang kearsipan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Kelima Kepala Seksi Dokumentasi Pasal 88 (1) Seksi Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui rekaman foto, video, media baru dan lainnya; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Dokumentasi mempunyai fungsi: a. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang dokumentasi; b. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di bidang dokumentasi dengan instansi terkait; c. Pengolahan data di bidang dokumentasi; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi dokumentasi; (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Dokumentasi adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi; b. Pelayanan jasa teknis dokumentasi bagi instansi yang membutuhkan; c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang dokumentasi; d. Perumusan dan pengarahan tugas di bidang dokumentasi; e. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dokumentasi; f. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dokumentasi;
g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan sumber daya manusia di bidang dokumentasi; h. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penelitian pengembangan dokumentasi; i. Mendokumentasikan hasil liputan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VII BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 56 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanggulangan bencana daerah; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah; b. Pengkoordinasian pengelolaan penanggulangan bencana daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut: a. Mengendalikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; b. Menyusun prosedur tetap penanggulangan bencana daerah; c. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas unsur pengarah penanggulangan bencana daerah; d. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah; e. Menerima dana siap pakai dan melaporkannya kepada Bupati; f. Merekomendasikan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas dan izin keluar bagi personil atau organisasi asing yang membantu penanggulangan bencana daerah. Bagian Kedua Pengarah Pasal 57 (1) Pengarah menyelenggarakan fungsi : a. Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; b. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Pengarah adalah sebagai berikut: a. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah; b. Ikut serta merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah. Bagian Ketiga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 58 (1) Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanggulangan bencana daerah; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana; b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut: a. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran badan; b. Mengkoordinasikan perencanaan program penanggulangan bencana daerah; c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana daerah; d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait; f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan bencana daerah; g. menyusun dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana skala kabupaten; h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan penanggulangan bencana skala kabupaten; i. menyelenggarakan perencanaan penanggulangan bencana skala Kabupaten; j. menyelenggarakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; k. menyelenggarakan pemahaman tentang kerentanan masyarakat; l. menyelenggarakan analisis kemungkinan dampak bencana; m. menyelenggarakan pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; n. menyelenggarakan penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; o. menyelenggarakan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia skala kabupaten; p. menyelenggarakan pengurangan resiko bencana skala kabupaten; q. menyelenggarakan kampanye peduli bencana; r. menyelenggarakan tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; s. menyelenggarakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana; t. menyelenggarakan pengenalan dan pemantauan risiko bencana; u. menyelenggarakan perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; v. menyelenggarakan pengembangan budaya sadar bencana; w. menyelenggarakan peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; x. menyelenggarakan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; y. menyelenggarakan pencegahan bencana skala kabupaten; z. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan skala kabupaten; aa. menyelenggarakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; bb. menyelenggarakan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini bencana skala kabupaten; cc. menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar bencana skala kabupaten; dd. menyelenggarakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana skala kabupaten; ee. menyelenggarakan penyiapan lokasi evakuasi bencana skala kabupaten; ff. menyelenggarakan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana skala kabupaten; gg. menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; hh. menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat skala kabupaten;
ii. jj. kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. vv. ww. xx. yy. zz.
menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; menyelenggarakan penentuan status keadaan darurat bencana skala kabupaten; menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana skala kabupaten; menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana skala kabupaten; menyelenggarakan perlindungan terhadap kelompok rentan;\ menyelenggarakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; menyelenggarakan sistem menajemen logistik dan peralatan bencana skala kabupaten; menyelenggarakan rehabilitasi bencana skala kabupaten; menyelenggarakan perbaikan lingkungan daerah bencana skala kabupaten; menyelenggarakan perbaikan prasarana dan sarana umum; menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana; menyelenggarakan pemulihan sosial psikologis; menyelenggarakan pelayanan kesehatan bencana skala kabbupaten; menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik pasca bencana; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Sekretariat Badan Paragraf 1 Sekretaris Badan
Pasal 59 (1) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum dan keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat; b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup sekretariat meliputi keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum; c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat; d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat; e. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD; f. Pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan perlengkapan dan rumah tangga; g. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; h. Pengumpulan data dan informasi bencana; i. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian tugas Sekretaris Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran badan; b. Menyiapkan perumusan rencana, rancangan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta penyiapan laporan badan; c. Merumuskan pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga; d. Merumuskan anggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; e. Melakukan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan internal badan; f. Mengelola pelaksanaan administrasi dan tata usaha; g. Menyiapkan laporan kinerja badan; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasal 60 (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran serta keuangan badan; b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran serta keuangan badan; c. Pembagian pelaksanaan tugas dan pegawasan urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran serta keuangan badan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan dan data untuk penyusunan dan penyempurnaan penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan barang/perjalanan dinas; c. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, administrasi umum dan barang/perlengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan; d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi; e. Melaksanakan urusan rumah tangga, protokol, ketertiban dan keamanan; f. Pelaksanaan urusan peralatan kerja, perlengkapan, pemeliharaan gedung, kendaraan dan barang inventaris badan; g. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan serta pengelolaan anggaran APBN yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN maupun anggaran APBD termasuk
h.
i. j. k. l.
m. n. o. p.
bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana masyarakat; Melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta pertimbangan masalah perbendaharaan dang anti rugi untuk anggaran yang proses dan pertanggungjawabannya melalui KPKN maupun tidak melalui KPKN termasuk bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping serta dana masyarakat; Melakukan penyiapan bahan verifikasi anggaran; Melakukan penyiapan bahan akuntansi dan bahan penyusunan laporan keuangan; Melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan penggunaan anggaran di lingkungan BPBD Kabupaten Pakpak Bharat; Penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran BPBD Kabupaten Pakpak Bharat berupa anggaran APBN, APBD maupun dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Pasal 61 (1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi administrasi kepegawaian lingkup badan; (2) Dalam menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan administrasi kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan kepegawaian; c. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai di lingkungan badan; d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, penegakan disiplin dalam kesejahteraan pegawai, penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai serta pengembangan pegawai; e. Melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan badan; f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; g. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Pasal 62 (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan menyusun bahan-bahan penyusunan program kerja dan pelaporan kegiatan badan; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD; c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; d. Melakukan penyiapan bahan-bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kegiatan anggaran; e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengelolaan sistem jaringan; f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media elektronik; g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang media cetak; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Paragraf 1 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 63 (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; b. Pengelolaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program dan rencana kegiatan dan anggaran bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bidang pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang identifikasi risiko dan analisis risiko; d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang mitigasi dan standarisasi; e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana; f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peran serta organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana; g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana; h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peringatan dini; i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan siaga; j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penyiapan sumber daya; k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; l. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pencegahan Pasal 64 (1) Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seoran Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan pencegahan bencana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional urusan pencegahan bencana; b. Pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan bencana; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pencegahan bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidang; c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan mensosialisasikan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang pencegahan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan dukungan teknis di bidang pencegahan; e. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum untuk mengurangi resiko bencana; f. Mengelola dan menganalisaurusan pencegahan bencana; g. Menyiapkan bahan penyusunan data informasi pencegahan bencana; h. Melaksanakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; i. Melaksanakan kampanye dan sosialisasi rawan bencana; j. Melaksanakan analisis kemungkinan dampak bencana; k. Melaksanakan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana; l. Melaksanakan penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; m. Melaksanakan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia; n. Melaksanakan perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; o. Melaksanakan budaya sadar bencana; p. Melaksanakan penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana; q. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; r. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; s. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Pasal 65 (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi kesiapsiagaan bencana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan kesiapsiagaan bencana; b. Pelaksanaan kegiatan urusan kesiapsiagaan bencana; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kesiapsiagaan bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut : a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidang; c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemaduan sistem jaringan; d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pemantauan dan peringatan; e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang kebutuhan dan potensi sumber daya;
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penerapan rencana siaga; g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang penyediaan dan penyiapan sumber daya; h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang pengendalian penyediaan dan penyiapan sumber daya; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Penanganan Darurat dan Logistik Paragraf 1 Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik Pasal 66 (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penanganan darurat dan logistik; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang penanganan darurat dan logistik; b. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang penanganan darurat dan logistik; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi; d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat; e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik; f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan; (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang pada Bidang Penanganan Darurat dan Logistik; c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat/masa tanggap darurat; d. Melaksanakan koordinasi dan dukungan logistic dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; e. Mengelola penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; f. Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; g. Menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana; h. Mengelola penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; i. Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
j. k. l. m. n. o. p.
Mengelola perlindungan terhadap kelompok rentan; Mengelola pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; Mengelola inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan; Mengelola penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik; Mengendalikan dan mengevaluasi urusan kedaruratan dan logistic bencana; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; q. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Penanganan Darurat Pasal 67 (1) Sub Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan penanganan darurat bencana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan penanganan darurat bencana; b. Pelaksanaan kegiatan urusan penanganan darurat bencana; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan penanganan darurat bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Penanganan Darurat adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidangnya; c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanganan darurat; d. Melaksanakan koordinasi dan dukungan penanganan darurat dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; e. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi; f. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi; g. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana; h. melaksanakan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda; i. melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsi; j. melaksanakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan; k. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan; l. melaksanakan supervisi kedaruratan; m. Melaksanakan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Pengadaan Logistikyang dilimpahkan oleh pemerintah melalui Sumber dana APBD dan APBN; n. melaksanakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya; o. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; p. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
q. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Logistik Pasal 68 (1) Sub Bidang Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan logistik; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan logistik bencana; b. Pelaksanaan kegiatan urusan logistik bencana; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan logistik bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Logistik adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidangnya; c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi logistik kebencanaan; d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi logistik, meliputi pengendalian, pengumpuian dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemuilihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar; e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi logistik, meliputi pengendalian, pengumpuian dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemuilihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar; f. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik; g. melaksanakan pengerahan logistik; h. melaksanakan supervisi logistik; i. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban uang dan barang; j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan logistik bencana; l. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paragraf 1 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 69 (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi: a. Perencanaan operasional urusan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana; b. Pengelolaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi; c. mengelola dan menganalisa urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; d. mengelola perbaikan lingkungan daerah bencana; e. mengelola perbaikan prasarana dan sarana umum; f. mengelola pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; g. mengelola pemulihan sosial psikologis; h. mengelola pelayanan kesehatan; i. mengelola rekonsiliasi dan resolusi konflik; j. mengelola pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; k. mengelola pemulihan keamanan dan ketertiban; l. mengelola pemulihan fungsi pemerintahan; m. mengelola pemulihan fungsi pelayanan publik; n. mengelola pembangunan kembali prasarana dan sarana; o. mengelola pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; p. mengelola pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat q. mengelola penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan r. mengelola peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; s. mengelola partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; t. mengelola peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; u. mengendalikan dan mengevaluasi urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; v. melaksanakan risalah dan kajian teknis lapangan pada lokasi kejadian bencana; w. menyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan tentang bangunan tahan gempa; x. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; y. menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang bangunan tahan gempa; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; z. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; aa. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; bb. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Pasal 70 (1) Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan rehabilitasi bencana;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan rehabilitasi bencana; b. Pelaksanaan kegiatan urusan rehabilitasi bencana; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Rehabilitasi adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi pada saat pasca bencana; c. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi bencana; d. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana; e. melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum; f. melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; g. melaksanakan pemulihan sosial psikologis; h. melaksanakan pelayanan kesehatan; i. melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik; j. melaksanakan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; k. melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban; l. melaksanakan pemulihan fungsi pemerintahan; dan m. melaksanakan pemulihan fungsi pelayanan publik; n. melaksanakan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik; o. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan q. urusan urusan rehabilitasi bencana; r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Pasal 71 (1) Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan rekonstruksi bencana; (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan rekonstruksi bencana; b. Pelaksanaan kegiatan urusan rekonstruksi bencana; c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan rekonstruksi bencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Rekonstruksi adalah sebagai berikut: a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang; b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi; c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rekonsturksi pasca bencana; d. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
e. melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; f. melaksanakan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; g. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; h. melaksanakan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;\ i. melaksanakan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; j. melaksanakan peningkatan fungsi pelayanan publik; k. melaksanakan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; l. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana; m. melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum; n. melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan rekonstruksi bencana; p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; q. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sub bidang; r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. Melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
