PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
:
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing jabatan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Momor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat DPRD; 7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah; 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah; 9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang selanjutnya disingkat Sekretariat Daerah; 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang selanjutnya disingkat Sekretariat Daerah; 11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah; 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD; 13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD; 14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat; 15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi pemerintah.
BAB II SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Sekretaris Daerah Pasal 2 (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, penyusunan kebijakan pemerintahan, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi, pembinaan administrasi serta aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas : a. Melakukan pengkoordinasian terhadap kegiatan SKPD dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan; c. Melakukan pembinaan pelaksanaan serta memantau penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian; d. Melakukan pembinaan kemasyarakatan serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan; e. Melakukan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan teknis administrasi secara umum kepada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal; f. Melakukan pembinaan dan pengkoordinasian dalam bidang hukum dan perumusan peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas pemerintahan di daerah; g. Melakukan pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, perawatan, pemindahtanganan dan dokumentasi barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan/atau DPRD; h. Memberikan masukan, pertimbangan dan membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan SKPD; i. Mengkoordinasikan administratif kepada Kepala SKPD; j. Melakukan pembinaan dan pengkoordinasian dalam hubungan dengan antar lembaga dan hubungan masyarakat; k. Memberikan pertimbangan jabatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di daerah; l. Melaksanakan ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan; m. Menerima dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disampaikan dan atau menjadi laporan kepada Bupati; n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; p. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pasal 3 (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dipimpin oleh seorang Staf Ahli yang berada di bawah, bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memberikan telaahan, saran, dan pendapat mengenai pemerintahan, hukum dan politik baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi : a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan politik; b. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai uraian tugas : a. Memberikan masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang pemerintahan, hukum dan politik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu bulan; b. Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Bupati untuk mendukung proses percepatan penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum dan politik; c. Membantu Bupati dalam mempersiapkan materi isi/pointer dan konsep pembangunan di bidang pemerintahan, hukum dan politik; d. Membantu Bupati dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah atau swasta baik di daerah, provinsi maupun di pusat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan pembangunan di bidang pemerintahan, hukum dan politik; e. Dalam malaksanakan tugasnya staf ahli dapat mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Kemasyarakatan Pasal 4 (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Staf Ahli Bidang berada di bawah, bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memberikan telaahan, saran, dan pendapat mengenai ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan; b. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas : a. Memberikan masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan yang
b.
c.
d.
e. f. g.
disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu bulan; Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Bupati untuk mendukung proses percepatan penyelenggaraan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan; Membantu Bupati dalam mempersiapkan materi isi/pointer dan konsep pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan; Membantu Bupati dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah atau swasta baik di daerah, provinsi maupun di pusat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan; Dalam malaksanakan tugasnya staf ahli dapat mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Staf Ahli Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan
Pasal 5 (1) Staf Ahli Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan dipimpin oleh seorang Staf Ahli Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memberikan telaahan, saran, pendapat mengenai pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan mempunyai fungsi : a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan; b. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Staf Ahli Bidang Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan mempunyai uraian tugas : a. Memberikan masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu bulan; b. Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Bupati untuk mendukung proses percepatan penyelenggaraan bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan; c. Membantu Bupati dalam mempersiapkan materi isi/pointer dan konsep pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan; d. Membantu Bupati dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah atau swasta baik di daerah, provinsi maupun di pusat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan e. Dalam malaksanakan tugasnya staf ahli dapat mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Staf Ahli Bidang Pertanian Pasal 6 (1) Staf Ahli Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Staf Ahli Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memberikan telaahan, saran, pendapat mengenai pertanian baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pertanian mempunyai fungsi : a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian; b. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Staf Ahli Bidang Pertanian mempunyai uraian tugas : a. Memberikan masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta di bidang pertanian yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati; b. Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Bupati untuk mendukung proses percepatan penyelenggaraan bidang pertanian; c. Membantu Bupati dalam mempersiapkan materi isi/pointer dan konsep pembangunan di bidang pertanian; d. Membantu Bupati dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada instansi pemerintah atau swasta baik di daerah, provinsi maupun di pusat dalam rangka mendukung percepatan proses penyelenggaraan pembangunan di bidang pertanian; e. Dalam malaksanakan tugasnya staf ahli dapat mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Asisten Pemerintahan Pasal 7 (1) Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Asisten Pemerintahan yang berada dibawah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Asisten Pemerintahan; b. Penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama serta pertanahan dan perbatasan; d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan analisa jabatan; e. Penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundangundangan dan pelaksanaan hak azasi manusia; f. Pelaksanaan hubungan masyarakat, mengolah informasi, melakukan publikasi, dokumentasi dan keprotokolan; g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Asisten Pemerintahan mempunyai uraian tugas : a. Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan membina penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; b. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Mendisposisi surat atau naskah dinas sekaligus memberikan arahan kepada Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan; d. Mempersiapkan dan menyusun bahan sekaligus petunjuk dalam rangka menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; f. Mengkoordinir pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang merupakan Produk Hukum Pusat dan Produk Hukum Daerah; g. Meneliti naskah dinas yang berasal dari Kepala Bagian dan atau unit kerja yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan untuk kelancaran penyampaian naskah dinas pada atasan; h. Menyelenggarakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pemerintahan di lingkungan Asisten Pemerintahan; i. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; j. Mengkoordinasikan dan mengawasi tugas Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan; k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; l. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah; n. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Asisten Pemerintahan membawahi 4 (empat) bagian : a. Bagian Tata Pemerintahan; b. Bagian Hukum; c. Bagian Organisasi; d. Bagian Hubungan Masyarakat.
Paragraf 1 Bagian Tata Pemerintahan Pasal 8 (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang berada dibawah Asisten Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Perbatasan, serta Otonomi Daerah dan Kerjasama; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di Bagian Tata Pemerintahan; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, pertanahan dan perbatasan otonomi daerah dan kerjasama; c. Penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan kerjasama; d. Pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan kerjasama; e. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan kerjasama; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian; b. Menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Tata Pemerintahan; c. Melaksanakan dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah; d. Mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, dan Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Mempersiapkan koordinasi penetapan wilayah kabupaten dan kecamatan; f. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah untuk pembentukan, penggabungan, pemekaran dan penghapusan serta perubahan batas kabupaten dan kecamatan; g. Menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah; h. Menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pertanahan; i. Menganalisa dan merumuskan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah; j. Menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk pembinaan perbatasan dan penataan wilayah; k. Menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kerjasama perangkat daerah; l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dalam bidang Tata Pemerintahan; m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan; p. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9 (1) Sub Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pemerintahan yang berada dibawah Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Pemerintahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pemerintahan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah; c. Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan; d. Koordinasi dengan instansi terkait; e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Bupati bidang pemerintahan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pemerintahan mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah; c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah; d. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan; e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Bupati bidang pemerintahan; g. Membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; k. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 (1) Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan yang berada dibawah Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi urusan pertanahan dan perbatasan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pertanahan dan penataan batas daerah; b. Penyiapan dan mengolah bahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan; c. Penyiapan dan mengolah bahan dalam rangka penetapan dan penyelesaian tanah ulayat dan penyelesaian sengketa tanah; d. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanahan dan perbatasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Bupati bidang pertanahan dan perbatasan tanah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pertanahan dan penataan batas daerah; c. Menyiapkan dan mengolahbahan-bahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan; d. Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka penetapan dan penyelesaian tanah ulayat dan penyelesaian sengketa tanah; e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanahan dan perbatasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Bupati bidang pertanahan dan perbatasan tanah; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama yang berada dibawah Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi urusan Otonomi Daerah dan Kerjasama; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pembinaan perangkat daerah dan pembinaan kerjasama antar perangkat daerah; b. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah; c. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan kerjasama antar perangkat daerah; d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan otonomi daerah; e. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pembinaan perangkat daerah dan pembinaan kerjasama antar perangkat daerah; c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah; d. Melaksanakan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan kerjasama antar perangkat daerah; e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan otonomi daerah; f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Bagian Hukum Pasal 12 (1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum yang berada dibawah Asisten Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang hukum, penyusunan rancangan produk perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum, serta bantuan hukum dan hak azasi manusia; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di bidang hukum; b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan rancangan produk perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum, serta bantuan hukum dan hak azasi manusia; c. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan produk hukum yang terdiri dari rancangan peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Hukum mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian; b. Merencanakan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembinaan peraturan perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum; c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembinaan perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum dan hak azasi manusia; d. Melakukan pembinaan teknis dalam rangka penyusunan peraturan perundangundangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum dan hak azasi manusia; e. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum dan hak azasi manusia; f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; h. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan; i. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 13 (1) Sub Bagian Penyusunan Rancangan Produk Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Produk Perundang-Undangan yang berada dibawah Kepala Bagian Hukum yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan, peraturan daerah, peraturan bupati, instruksi bupati, dan produk hukum lainnya; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Produk Perundang-Undangan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyelenggaraan perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangna Keputusan Bupati dan produk hukum lainnya, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya; b. Pelaksanaan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Penyiapan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan; d. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan; e. Penginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; f. Penyiapan rancangan produk hukum daerah yang berasal dari pra rancangan peraturan daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Instruksi Bupati serta melakukan eksaminasi; g. Koordinasi dengan unit/ instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah; h. Pelaksanaan pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah dari sisi hukum; i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah dan pemerintah daerah; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Produk Perundang-Undangan mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan merumuskan bahan penyelenggaraan perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangna Keputusan Bupati dan produk hukum lainnya, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya; c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan; d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan; e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan; f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; g. Menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang berasal dari pra rancangan peraturan daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Instruksi Bupati serta melakukan eksaminasi; h. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah; i. Mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah dari sisi hukum; j. Memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah dan pemerintah daerah; k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; l. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; n. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum yang berada dibawah Kepala Bagian Hukum yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum serta penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan dokumentasi hukum; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyelenggaraan, menelaah, mengevaluasi pelaksanaan, dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum dan mengatur penyebaran dokumentasi hukum; b. Pelaksanaan Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan dokumentasi hukum; c. Penyiapan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum; d. Penginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Pelaksanaan pengkajian perizinan yang akan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Monitoring pencatatan termasuk statistik kartotik di bidang Peraturan Perundang-undangan; h. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan dokumentasi hukum; i. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum; j. Pelaksanaan pencatatan dan penomoran Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah; k. Penyiapan produk-produk hukum untuk dipublikasikan serta mendistribusikannya; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan merumuskan bahan penyelenggaraan, menelaah, mengevaluasi pelaksanaan, dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum dan mengatur penyebaran dokumentasi hukum; c. Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan dokumentasi hukum; d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum; e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; f. Mengikuti perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengkajian perizinan yang akan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Memantau pencatatan termasuk statistik kartotik di bidang Peraturan Perundang-undangan; i. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan dokumentasi hukum; j. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum; k. Melakukan pencatatan dan penomoran Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah; l. Mengumpulkan/menghimpun dan memperbanyak produk-produk hukum daerah;
m. Menyiapkan produk-produk hukum untuk dipublikasikan serta mendistribusikannya; n. Mengelola perpustakaan hukum; o. Mengkaji dan memfasilitasi perjanjian kontrak antara Pemkab Pakpak Bharat dengan pihak lain; p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; r. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; s. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 15 (1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia yang berada dibawah Kepala Bagian Hukum yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang permasalahan hukum, sengketa hukum dan bantuan hukum, konsultasi hukum, perjanjian daerah dan fasilitasi pelaksanaan hak azasi manusia; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan pedoman serta petunjuk teknis dalam penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan hukum dan HAM serta penyuluhan hukum; b. Pelaksanaan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM; c. Penyiapan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM; d. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum dan HAM; e. Pelaksanaan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; f. Koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Penyiapan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/perdata, TUN dan HAM yang dihadapi Pemerintah Daerah; h. Penyiapan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata, TUN dan penanganan masalah HAM; i. Penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundangundangan serta Peraturan Daerah menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; j. Penyiapan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara baik di dalam dan atau di luar pengadilan; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengumpulkan, mengolah mengkaji bahan pedoman serta petunjuk teknis dalam penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan hukum dan HAM serta penyuluhan hukum; c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM; d. Membuat program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM; f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum dan HAM; g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; i. Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/perdata, TUN dan HAM yang dihadapi Pemerintah Daerah; j. Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata, TUN dan penanganan masalah HAM; k. Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa berdasarkan surat gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam kedinasan; l. Mendampingi, memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan; m. Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundangundangan serta Peraturan Daerah menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; n. Menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara baik di dalam dan atau di luar pengadilan; o. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; p. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; q. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; r. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Bagian Organisasi Pasal 16 (1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Organisasi yang berada dibawah Asisten Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, kelembagaan daerah, ketatalaksanaan, dan akuntabilitas kinerja yang meliputi penataan kelembagaan perangkat daerah, pelaksanaan analisis jabatan, penetapan formasi jabatan, naskah kedinasan, penyusunan standar kompetensi, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di bidang organisasi; b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan analisis jabatan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah sesuai dengan bidang tugasnya; d. Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang organisasi, kelembagaan daerah, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan analisis jabatan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Organisasi mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian; b. Menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang organisasi dan tatalaksana; c. Menyusun program kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; e. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja; f. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan system pengumpulan, pengolahan dan penyajian data; g. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan dan pendayagunaan aparatur daerah; h. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan informasi analisa jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka pengembangan kedudukan jabatan; i. Mengambil langkah kebijaksanaan penyelesaian masalah kelembagaan; j. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait masalah pembinaan organisasi; k. Mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum dan HAM dalam hal penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati tentang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; l. Menganalisa dan merumuskan metode kerja untuk efisiensi dan efektivitas kerja; m. Mempersiapkan peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan dan ketatalaksanaan; n. Memberikan arahan dan petunjuk kepada unit-unit kerja di bidang tata kerja dan tata naskah dinas;
o. Menerbitkan surat edaran/instruksi/keputusan mengenai tindak lanjut petunjuk dari atasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kelembagaan; p. Mengkoordinasikan pengolahan data dengan instansi terkait; q. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; r. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; s. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan; t. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana yang berada dibawah Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan penataan organisasi perangkat daerah, penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan serta penetapan formasi jabatan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana mempunyai fungsi : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengolah data, bahan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan tatalaksana; c. Mengklasifikasikan dan menyajikan data dan bahan yang terkait dengan kelembagaan dan tatalaksana dengan berbagai bentuk; d. Menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan tatalaksana perangkat daerah dan mencari pemecahan masalah; e. Membuat dan menyusun rancangan peraturan daerah, pedoman dan petunjuk dalam rangka pembinaan program kelembagaan; f. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan SKPD; g. Melakukan evaluasi baik secara rutin maupun sewaktu-waktu mengenai yang berhubungan dengan system manajemen suatu instansi; h. Melakukan kegiatan analisa dan penyempurnaan manajemen pada suatu instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rnagka peningkatan produktivitas; i. Mempelajari, menganalisa, menilai rumusan kerja, tugas pokok, fungsi dan susunan kelembagaan seluruh instansi di lingkungan pemerintah kabupaten; j. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan oleh pemerintah kabupaten; k. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan secara terus menerus, sebagai bahan dalam rangka merevitalisasi kelembagaan perangkat kabupaten; l. Mengolah data, bahan, pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang ketatalaksanaan; m. Mengklasifikasikan, mensistematiskan dan menganalisa data, informasi dan permasalahan tentang pengembangan prosedur dan tata kerja di lingkungan pemerintah kabupaten serta mencari pemecahan masalah; n. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembakuan prosedur kerja, system dan metode kerja; o. Mengumpulkan dan mensistematiskan dan mengolah data tentang system dan metode kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja; p. Menerima, mengumpulkan data dan informasi tentang standarisasi perlengkapan, layout (tata ruang), formulir, efisiensi dan efektivitas kerja, pengalaman kerja, penyederhanaan kerja, pembiayaan dan lain sebagainya;
q. Melakukan kegiatan manajemen perkantoran terutama penyediaan kondisi lingkungan kerja dan sarana kerja bagi pelayanan; r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. Melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai (SKP); t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengolah data, bahan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan tatalaksana; b. Pelaksanaan klasifikasikan dan menyajikan data dan bahan yang terkait dengan kelembagaan dan tatalaksana dengan berbagai bentuk; c. Pengumpulan permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan tatalaksana perangkat daerah dan mencari pemecahan masalah; d. Penyusunan rancangan peraturan daerah, pedoman dan petunjuk dalam rangka pembinaan program kelembagaan; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan SKPD; f. Pelaksanaan evaluasi baik secara rutin maupun sewaktu-waktu mengenai yang berhubungan dengan system manajemen suatu instansi; g. Pelaksanaan kegiatan analisa dan penyempurnaan manajemen pada suatu instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rnagka peningkatan produktivitas; h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan oleh pemerintah kabupaten; i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan secara terus menerus, sebagai bahan dalam rangka merevitalisasi kelembagaan perangkat kabupaten; j. Penyiapan data, bahan, pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang ketatalaksanaan; k. Pelaksanaan klasifikasi, sistematis dan analisa data, informasi dan permasalahan tentang pengembangan prosedur dan tata kerja di lingkungan pemerintah kabupaten serta mencari pemecahan masalah; l. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembakuan prosedur kerja, system dan metode kerja; m. Penyiapan data tentang system dan metode kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja; n. Penyiapan data dan informasi tentang standarisasi perlengkapan, layout (tata ruang), formulir, efisiensi dan efektivitas kerja, pengalaman kerja, penyederhanaan kerja, pembiayaan dan lain sebagainya; o. Pelaksanaan kegiatan manajemen perkantoran terutama penyediaan kondisi lingkungan kerja dan sarana kerja bagi pelayanan; p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; r. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; s. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 18 (1) Sub Bagian Analisa Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan yang berada dibawah Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis jabatan, penyusunan standar kompetensi, formasi jabatan dan informasi jabatan serta rincian tugas perangkat daerah;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Analisa mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan pelaksanaan analisa jabatan dan formasi jabatan; b. Pelaksanaan analisis dalam rangka penyusunan konsep rincian tugas dan formasi jabatan perangkat daerah; c. Pelaksanaan analisis terhadap upaya pokok pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu; d. Penyiapan konsep standarisasi prosedur pelaksanaan analisis; e. Pelaksanaan bimbingan teknis analisis jabatan dan analisa kerja dalam formasi jabatan; f. Penyiapan konsep operasional pemberdayaan pengawasan melekat; g. Penyiapan konsep scoring persyaratan jabatan dan scoring kualitas personil; h. Penyiapan data jabatan dan mengolah menjadi informasi jabatan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Analisa mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan pelaksanaan analisa jabatan dan formasi jabatan; c. Melakukan analisis dalam rangka penyusunan konsep rincian tugas dan formasi jabatan perangkat daerah; d. Melakukan analisis terhadap upaya pokok pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu; e. Menyusun konsep standarisasi prosedur pelaksanaan analisis; f. Melakukan bimbingan teknis analisis jabatan dan analisa kerja dalam formasi jabatan; g. Menyusun konsep operasional pemberdayaan pengawasan melekat; h. Menyusun konsep scoring persyaratan jabatan dan scoring kualitas personil; i. Mengumpulkan data jabatan dan mengolah menjadi informasi jabatan; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; m. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja yang berada dibawah Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang akuntabilitas kinerja; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi : a. Peyiapan, mengolah, mengkaji dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijkan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
d. Koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. Penyiapan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijkan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 20 (1) Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yang berada dibawah Asisten Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan; b. Penyelenggaraan dan pelayanan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan pemerintah kabupaten; c. Pengkoordinasian tugas di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan; d. Pembinaan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan; e. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian; b. Merencanakan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi, pers dan pemberitaan, arsip dan dokumentasi; c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi, pers dan pemberitaan, arsip dan dokumentasi; d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi, pers dan pemberitaan, arsip dan dokumentasi; e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; g. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan; h. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 (1) Sub Bagian Keprotokolan dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Persandian yang berada dibawah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan acara-acara protokoler yang meliputi tata upacara, tata tempat dan tata penghormatan pada acara resmi kenegaraan, daerah bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah dan masyarakat;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Persandian mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan acara-acara protokoler, yang meliputi tata upacara, tata tempat dan tata penghormatan pada acara resmi kenegaraan, daerah bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah dan masyarakat; b. Pelaksanaan pendampingan kegiatan Kepala Daerah; c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi daerah dan pihak terkait dengan bidang tugasnya agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam melaksanakan kegiatan; d. Pelaksanaan pengendalian wartawan/pers; e. Penyiapan dan memandu penyelenggaraan acara-acara resmi, upacara, pelantikan pejabat, rapat dinas dan acara resmi pemerintah daerah; f. Penyiapan penyelenggaraan penerimaan tamu daerah, mulai dari upacara, pertemuan resepsi, kendaraan dan kegiatan protokoler lainnya; g. Pelaksanaan pengaturan akomodasi, pengamanan dan perjalanan dinas tamu daerah; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Persandian mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana kegiatan di bidang keprotokolan dan persandian berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan acara-acara protokoler, yang meliputi tata upacara, tata tempat dan tata penghormatan pada acara resmi kenegaraan, daerah bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah dan masyarakat; c. Mendampingi kegiatan Kepala Daerah; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan pihak terkait dengan bidang tugasnya agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam melaksanakan kegiatan; e. Mengendalikan wartawan/pers; f. Menyiapkan dan memandu penyelenggaraan acara-acara resmi, upacara, pelantikan pejabat, rapat dinas dan acara resmi pemerintah daerah; g. Menyiapkan penyelenggaraan penerimaan tamu daerah, mulai dari upacara, pertemuan resepsi, kendaraan dan kegiatan protokoler lainnya; h. Mengatur akomodasi, pengamanan dan perjalanan dinas tamu daerah; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; l. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 22 (1) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan yang berada dibawah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan peliputan dan pemberitaan pemerintah kabupaten. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penanganan urusan ekspose kegiatan pembangunan daerah; b. Penyiapan konsep materi pembuatan press release;
c. Penyiapan tempat penyelenggaraan konferensi pers; d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan konferensi pers, pembinaan press release maupun kegiatan liputan; e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan masyarakat, penyelenggaraan konferensi pers, press release maupun kegiatan liputan; f. Pelaksanaan pendampingan kegiatan Kepala Daerah; g. Pelaksanaan penanganan/pengendalian urusan komunikasi antar wartawan/pers; h. Penyiapan dokumentasi materi konferensi pers, pernyataan pers maupun bahan kegiatan liputan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Menangani urusan ekspose kegiatan pembangunan daerah; c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan konferensi pers, pembinaan press release maupun kegiatan liputan; d. Menyusun konsep materi pembuatan press release; e. Menyiapkan tempat penyelenggaraan konferensi pers; f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan hubungan masyarakat, penyelenggaraan konferensi pers, press release maupun kegiatan liputan; g. Mendampingi kegiatan Kepala Daerah; h. Menangani/mengendalikan urusan komunikasi antar wartawan/pers; i. Membuat dokumentasi materi konferensi pers, pernyataan pers maupun bahan kegiatan liputan; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; m. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Sub Bagian Penerbitan Informasi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penerbitan Informasi dan Kemitraan yang berada dibawah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan informasi dan kemitraan dengan berbagai media; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Penerbitan Informasi dan Kemitraan mempunyai fungsi : a. Pengumpul bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penerbitan informasi serta pendokumentasian klipping berita; b. Pengumpul bahan penyusunan konsep kebijakan bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang penerbitan informasi serta pendokumentasian klipping berita; c. Penyiapan bahan pemberian konsultasi dalam pelayanan informasi dan kehumasan; d. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan penyelenggaraan yang berkaitan dengan badan koordinasi kehumasan daerah; e. Pelaksanaan monitor dan pendataan perkembangan pers serta penerbitannya; f. Penyiapan bahan pembinaan teknis terhadap media massa; g. Pengumpul dan pengolah bahan hasil peliputan untuk penyusunan klipping;
h. Pembantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penerbitan informasi serta pendokumentasian klipping berita; i. Pembantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang tata usaha, keprotokolan dan persandian; j. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bupati di bidang penerbitan informasi serta pendokumentasian klipping berita; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Penerbitan Informasi dan Kemitraan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program, kegiatan dan anggaran sub bagian; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bagian; c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penerbitan informasi serta pendokumentasian klipping berita; d. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep kebijakan bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang penerbitan informasi serta pendokumentasian klipping berita; e. Menyiapkan bahan pemberian konsultasi dalam pelayanan informasi dan kehumasan; f. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan dan penyelenggaraan yang berkaitan dengan badan koordinasi kehumasan daerah; g. Memonitor dan pendataan perkembangan pers serta penerbitannya; h. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan teknis terhadap media massa; i. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan hasil peliputan untuk penyusunan klipping; j. Membantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penerbitan informasi serta pendokumentasian klipping berita; k. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang tata usaha, keprotokolan dan persandian; l. Menyipakan bahan-bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bupati di bidang penerbitan informasi serta pendokumentasian klipping berita; m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; o. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; p. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Asisten Administrasi dan Pembangunan Pasal 24 (1) Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Asisten Administrasi dan Pembangunan yang berada dibawah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, perekonomian, pembangunan serta kesejahteraan rakyat; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Administrasi dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Asisten Administrasi dan Pembangunan; b. Penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan umum, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat; c. Penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat; d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan tata usaha dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan sumber daya alam, sarana perekonomian dan bina investasi; f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan evaluasi pembangunan, pengendalian administrasi pembangunan dan bina program; g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, sosial dan agama, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta pemuda dan olahraga; h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Administrasi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas : a. Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan membina penyelenggaraan Umum, Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan koordinasi dengan seluruh instansi yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan umum dan administrasi yang dilaksanakan Bupati; c. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan kepegawaian; d. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas pada bagian di lingkungan Asisten Administrasi dan Pembangunan; e. Menginventarisasi masalah dan mengajukan saran pemecahan kepada Sekretaris Daerah; f. Menyelenggarakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap bagian di Lingkungan Asisten Administrasi dan Pembangunan; g. Menyelenggarakan pembinaan, peningkatan disiplin personil di setiap bagian di Lingkungan Asisten Administrasi dan Pembangunan; h. Mengkoordinasikan dan mengawasi tugas para Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Pembangunan; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan; l. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Asisten Administrasi dan Pembangunan membawahi 4 (empat) bagian, terdiri dari : a. Bagian Umum; b. Bagian Perekonomian; c. Bagian Pembangunan; d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Paragraf 1 Bagian Umum Pasal 25 (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang berada dibawah Asisten Administrasi dan Pembangunan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di Bagian Umum; b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; c. Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah sesuaid dengan bidang tugasnya; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian; b. Merencanakan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga perlengkapan; c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga dan perlengkapan; d. Melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga dan perlengkapan; e. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga dan perlengkapan; f. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan staf untuki peningkatan disiplin serta pembinaan hubungan kerja di lingkungan Bagian Umum Setda Kab. Pakpak Bharat; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang berada dibawah Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengontrol pendistribusian surat-surat dan pelaksanaan rekapitulasi kehadiran PNS dan tenaga honorer Sekretariat Daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pengontrol surat masuk dan suart keluar; b. Penyiapan daftar hadir PNS dan Honorer Sekretariat Daerah dan SKPD lingkup Pakpak Bharat; c. Pengontrol Penomoran surat keputusan, surat keluar, surat perintah tugas dan pengagendaannya; d. Pengontrol pendistribusian surat; e. Penata kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mengontrol surat-surat masuk dan keluar; c. Membuat daftar hadir PNS dan Honorer Sekretariat Daerah dan SKPD lingkup Pakpak Bharat; d. Mengontrol Penomoran surat keputusan, surat keluar, surat perintah tugas dan pengagendaannya; e. Mengontrol pendistribusian surat-surat f. Menata kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah; g. Memberikan arahan kepada staf kearsipan; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; k. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 27 (1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan yang berada dibawah Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penatausahaan keuangan, perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan, serta mengkoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi : a. Peneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK; b. Peneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS serta tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; c. Pelaksanaan Verifikasi SPP; d. Penyiapan SPM; e. Pelaksanaan Verifikasi harian atas penerimaan; f. Pelaksanaan akuntansi SKPD; g. Penyiapan laporan keuangan SKPD; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK; c. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS serta tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; d. Melakukan Verifikasi SPP; e. Menyiapkan SPM; f. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan; g. Melaksanakan akuntansi SKPD; h. Menyiapkan laporan keuangan SKPD; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; l. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28 (1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan yang berada dibawah Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi : a. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan jabatan; b. Pemfasilitas sarana dan prasarana kegiatan operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; c. Pemelihara prasarana operasioanal kantor dan sarana kantor; d. Pemelihara rumah dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah; e. Pengadaan kebutuhan Operasional kantor; f. Pendistribusi operasional kantor dan sarana kantor; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Melengkapi kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan jabatan; c. Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; d. Memelihara prasarana operasioanal kantor dan sarana kantor; e. Memelihara rumah dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah; f. Mengadakan kebutuhan Operasional kantor; g. Mendistribusikan operasional kantor dan sarana kantor; h. Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan operasional Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa di Medan; i. Memelihara Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa di Medan; j. Mengkoordinir pemungutan retribusi Mess Pemeritah Daerah dan Asrama Mahasiswa di Meden; k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; l. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; n. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Bagian Perekonomian Pasal 29 (1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perekonomian yang berada dibawah Asisten Administrasi dan Pembangunan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang: sumber daya alam, sarana perekonomian dan bina investasi, dan fasilitasi koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang urusan : pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya milik daerah; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di bidang perekonomian; b. Penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sumber daya alam, sarana perekonomian dan bina investasi, dan fasilitasi koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang urusan : pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya milik daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah sesuai dengan bidang tugasnya; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan perekonomian daerah; e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian pada Bagian Perekonomian; c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian; d. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaaan di Bidang perekonomian; e. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya milik daerah; f. Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan bidang perekonomian; g. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan memantau pengelolaan pemberian/penerbitan ijin di bidang perekonomian daerah yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah; h. Memonitoring dan mengevaluasi penyaluran kredit dan bantuan permodalan kepada petani dan masyarakat; i. Mengkoordinasikan upaya pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah; j. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul di bidang sarana angkutan dan transportasi; k. Mengkoordinasikan penyajian data dan informasi pasar;
l.
m. n. o. p.
q. r.
s. t. u. v.
w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee.
Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Mengkoordinasikan penggunaan kredit kepada petani, pengusaha kecil dan rumah tangga serta pengusaha menengah; Mengkoordinasikan kegiatan perekonomian dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN); Mengkoordinasikan kegiatan pembentukan dan pembinaan asosiasi petani dan pedagang produk unggulan daerah; Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati di bidang pertanian, kehutanan, transportasi, koperasi, pariwisata, pertambangan, komunikasi, perusahaan daerah dan investasi; Mengkoordinasikan kegiatan dan informasi perbankan kepada bank-bank di daerah; Mengkoordinasikan pembinaan pengembangan kepariwisataan di bidang akomodasi, perjalanan, restoran, produksi dan penjualan souvenir, penerangan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata; Mengkoordinasikan penyusunan program kepariwisataan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kelistrikan dan energi; Mengkoordinasikan pemanfaatan sumber energi baru terutama di pedesaan dan potensi air bawah tanah termasuk pelestariannya; Mengkoordinasikan dengan instansi terkait menyangkut pembentukan dan pembinaan kepada perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA); Mengkoordinasikan usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait; Mengkoordinasikan penyusunan program pengembangan kerjasama pembangunan daerah; Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian; Membantu melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan tugastugas Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 30 (1) Sub Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam yang berada dibawah Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam, dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan tugas-tugas bidang urusan : pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Sumber Daya Alam; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan di Bidang Sumber Daya Alam; c. Penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang sumber daya alam;
d. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengklasifikasian dan mengolah data potensi pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi; e. Penyiapan bahan koordinasi usaha pembinaan, peningkatan produksi usaha di bidang pengembangan usaha pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi; f. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan, pengumpulan dan penelitian data serta pengawasan atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik dan pemanfaatan sumber energi baru; g. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program perluasan jaringan listrik terutama dikaitkan dengan listrik masuk desa kepada PLN maupun perusahaan swasta; h. Penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan penerbitan izin usaha di bidang pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi; i. Pemantau dan pengevaluasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap usaha pertambangan; j. Penyiapan dan mengolah bahan dalam rangka menyusun petunjuk/saran penghematan pemakaian energi; k. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pembinaan, pengumpulan dan penelitian data tentang pemanfaatan air di bawah tanah dalam rangka usaha peningkatan PAD maupun pelestarian sumber air bawah tanah dan air perairan umum; l. Penyiapan bahan penginformasian potensi daerah di sector pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi; m. Penyiapan bahan koordinasi, mengumpulkan data pemakaian bahan bakar minyak serta penyalurannya; n. Pemonitor dan pengkoordinasi usaha peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait di sector pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energy; o. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya alam; p. Pembantu pelaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang sumber daya alam; q. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang sumber daya alam; r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Sumber Daya Alam; c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan di Bidang Sumber Daya Alam; d. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang sumber daya alam; e. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dalam rangka pengklasifikasian dan mengolah data potensi pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi; f. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi usaha pembinaan, peningkatan produksi usaha di bidang pengembangan usaha pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi; g. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan, pengumpulan dan penelitian data serta pengawasan atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik dan pemanfaatan sumber energi baru; h. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi penyusunan program perluasan jaringan listrik terutama dikaitkan dengan listrik masuk desa kepada PLN maupun perusahaan swasta;
i. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan pemantauan penerbitan izin usaha di bidang pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi; j. Memantau dan mengevaluasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap usaha pertambangan; k. Menyiapkan dan mengolah bahan dalam rangka menyusun petunjuk/saran penghematan pemakaian energi; l. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan pembinaan, pengumpulan dan penelitian data tentang pemanfaatan air di bawah tanah dalam rangka usaha peningkatan PAD maupun pelestarian sumber air bawah tanah dan air perairan umum; m. Menyiapkan bahan-bahan penginformasian potensi daerah di sector pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi; n. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi, mengumpulkan data pemakaian bahan bakar minyak serta penyalurannya; o. Memonitor dan mengkoordinasikan usaha peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait di sector pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energy; p. Membantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya alam; q. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang sumber daya alam; r. Menyiapkan bahan-bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang sumber daya alam; s. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; t. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; u. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; v. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 31 (1) Sub Bagian Sarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian yang berada dibawah Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang sarana perekonomian, dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan tugas-tugas bidang sarana perekonomian, meliputi : koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, pariwisata, bina marga, pertamanan dan kebersihan, serta perkreditan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Sarana Perekonomian; b. Pengumpul bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana perekonomian; c. Pengumpul bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang sarana perekonomian; d. Penyiapan bahan koordinasi/memantau penerbitan izin usaha di bidang sarana perekonomian; e. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pembinaan usaha yang berhubungan dengan bidang sarana perekonomian; f. Penyiapan bahan penginformasian potensi daerah di sektor perhubungan dan pariwisata; g. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengumpulan dan evaluasi data tentang perkembangan pariwisata;
h. Pemonitor dan pengkoordinasi usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait di sektor sarana perekonomian; i. Penghimpun permasalahan di bidang pengembangan usaha pada sektor sarana perekonomian; j. Penyiapan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang sarana perekonomian; k. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan usaha sektor sarana perekonomian; l. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan sektor sarana perekonomian; m. Penyiapan konsep, saran dalam rangka pembinaan untuk pengembangan industri kecil dan kerajinan, industri menengah dan besar; n. Pengevaluasi dampak perkembangan industri terhadap perekonomian masyarakat; o. Pengumpul dan pengolah serta mengevaluasi kegiatan di bidang sarana perekonomian; p. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pembinaan koperasi unit daerah, koperasi tani kepada instansi terkait; q. Pemonitor, pengawas dan pengevaluasi dampak penyaluran kredit dan bantuan modal lainnya kepada masyarakat; r. Pemonitor pengembalian/tunggakan kredit kepada petani, pengusaha kecil/menengah; s. Pemonitor dan pengkoordinasi usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait di sektor sarana perekonomian; t. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemecahan masalah di bidang sarana perekonomian; u. Penyiapan bahan koordinasi pemantauan penerbitan izin usaha di sektor sarana perekonomian; v. Penyiapan bahan dan mengolah bahan dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di sektor sarana perekonomian; w. Penyiapan bahan/data dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan di sektor sarana perekonomian; x. Pembantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana perekonomian; y. Pembantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang sarana perekonomian; aa. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang sarana perekonomian; bb. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Sarana Perekonomian; c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana perekonomian; d. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang sarana perekonomian; e. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi/memantau penerbitan izin usaha di bidang sarana perekonomian; f. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan pembinaan usaha yang berhubungan dengan bidang sarana perekonomian; g. Menyiapkan bahan-bahan penginformasian potensi daerah di sektor perhubungan dan pariwisata; h. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan pengumpulan dan evaluasi data tentang perkembangan pariwisata;
i.
Memonitor dan mengkoordinasikan usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait di sektor sarana perekonomian; j. Menghimpun permasalahan di bidang pengembangan usaha pada sektor sarana perekonomian; k. Mempersiapkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang sarana perekonomian; l. Mempersiapkan bahan koordinasi pembinaan usaha sektor sarana perekonomian; m. Mempersiapkan bahan koordinasi kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan sektor sarana perekonomian; n. Mempersiapkan konsep, saran dalam rangka pembinaan untuk pengembangan industri kecil dan kerajinan, industri menengah dan besar; o. Mengevaluasi dampak perkembangan industri terhadap perekonomian masyarakat; p. Mengumpul dan mengolah serta mengevaluasi kegiatan di bidang sarana perekonomian; q. Mempersiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pembinaan koperasi unit daerah, koperasi tani kepada instansi terkait; r. Memonitor, mengawasi dan mengevaluasi dampak penyaluran kredit dan bantuan modal lainnya kepada masyarakat; s. Memonitor pengembalian/tunggakan kredit kepada petani, pengusaha kecil/menengah; t. Memonitor dan mengkoordinasikan usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait di sektor sarana perekonomian; u. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan pemecahan masalah di bidang sarana perekonomian; v. Mempersiapkan bahan koordinasi pemantauan penerbitan izin usaha di sektor sarana perekonomian; w. Menyiapkan bahan-bahan dan mengolah bahan dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di sektor sarana perekonomian; x. Menyiapkan bahan-bahan/data dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan di sektor sarana perekonomian; y. Membantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana perekonomian; z. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang sarana perekonomian; aa. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; bb. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; cc. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; dd. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; ee. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 32 (1) Sub Bagian Bina Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Bina Investasi yang berada dibawah Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang bina investasi, dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan tugas-tugas bidang urusan : penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, serta badan hukum lainnya milik daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Bina Investasi mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasi dan pengawas pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Bina Investasi;
b. Pengumpul bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan hukum lainnya milik daerah; c. Pengumpul bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang penanaman modal, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta badan hukum lainnya milik daerah; d. Pengumpul, pengklarifikasi dan mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan program pengembangan kerjasama BUMD/BUMN; e. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan usaha sektor perbankan dan BUMD/BUMN; f. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program pengembangan kerjasama regional dan nasional dalam rangka pengembangan potensi daerah; g. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan sektor perbankan dan BUMD/BUMN; h. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemecahan masalah di bidang perbankan dan perusahaan daerah; i. Penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan penerbitan izin usaha di sektor perbankan dan BUMD/BUMN; j. Penyiapan bahan dan mengolah bahan dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan Keputusan Bupati di sektor industry, koperasi dan perdagangan; k. Penyiapan bahan dan peraturan sebagai pedoman dalam rangka koordinasi dengan bank-bank di dalam dan luar daerah; l. Pembantu dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, serta badan hukum lainnya milik daerah; m. Pembantu dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah serta badan hukum lainnya milik daerah; n. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah serta badan hukum lainnya milik daerah; o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Bina Investasi mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program,kegiatan dan anggaran Sub Bagian; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Bina Investasi; c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan hukum lainnya milik daerah; d. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang penanaman modal, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta badan hukum lainnya milik daerah; e. Mengumpulkan, mengklarifikasi dan mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan program pengembangan kerjasama BUMD/BUMN; f. Mempersiapkan bahan koordinasi pembinaan usaha sektor perbankan dan BUMD/BUMN; g. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi penyusunan program pengembangan kerjasama regional dan nasional dalam rangka pengembangan potensi daerah; h. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan sektor perbankan dan BUMD/BUMN; i. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan pemecahan masalah di bidang perbankan dan perusahaan daerah; j. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan pemantauan penerbitan izin usaha di sektor perbankan dan BUMD/BUMN;
k. Menyiapkan bahan-bahan dan mengolah bahan dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan Keputusan Bupati di sektor industry, koperasi dan perdagangan; l. Menyiapkan bahan-bahan dan peraturan sebagai pedoman dalam rangka koordinasi dengan bank-bank di dalam dan luar daerah; m. Membantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, serta badan hukum lainnya milik daerah; n. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah serta badan hukum lainnya milik daerah; o. Menyiapkan bahan-bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah serta badan hukum lainnya milik daerah; p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; r. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; s. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Bagian Pembangunan Pasal 33 (1) Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pembangunan yang berada dibawah Asisten Administrasi dan Pembangunan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan fasilitasi koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi fisik pembangunan meliputi : pembinaan program, pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta koordinasi tugas dengan bidang urusan : perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistic, bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, perhubungan dan pariwisata; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di bidang pembangunan; b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan pembangunan daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dengan SKPD terkait; d. Pelaksanaan penyusunan program, pengendalian, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, sesuai dengan bidang tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Pembangunan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program, kegiatan dan anggaran Bagian Pembangunan; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian pada Bagian Pembangunan; c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan; d. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang pembangunan; e. Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan fisik pembangunan; f. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerbitan izin usaha konstruksi; g. Melaksanakan pengendalian terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan; h. Melaksanakan analisis terhadap usulan program pembangunan dalam rangka sinkronisasi; i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) untuk kebutuhan penyusunan APBD; k. Melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi dan pelatihan, bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; m. Menyusun laporan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; n. Membantu melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan tugastugas pemerintahan daerah di bidang pembangunan; o. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang pembangunan; p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; r. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi;
s. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 34 (1) Sub Bagian Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Bina Program yang berada dibawah Kepala Bagian Pembangunan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan fasilitasi pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan tugas-tugas pembinaan program; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasi dan pengawas pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Bina Program; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan daerah menyangkut pembinaan program pembangunan daerah; c. Penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembinaan program pembangunan daerah; d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan program pembangunan daerah; e. Pelaksana administrasi bantuan pembangunan daerah; f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan jasa konstruksi; g. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; h. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan; i. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan fisik pembangunan; j. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja terkait dalam rangka pengelolaan pemberian/penerbitan ijin usaha konstruksi; k. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan; l. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan analisis terhadap usulan program pembangunan dalam rangka koordinasi; m. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/Satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) untuk kebutuhan penyusunan APBD dan Perubahan APBD; n. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa; o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Bina Program; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Bina Program; c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan daerah menyangkut pembinaan program pembangunan daerah; d. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembinaan program pembangunan daerah; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan program pembangunan daerah; f. Melaksanakan administrasi bantuan pembangunan daerah; g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan jasa konstruksi; h. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; i. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan;
j. k. l.
m. n.
o. p. q. r. s. t. u. v. w.
Menyiapkan bahan-bahan koordinasi pembinaan kegiatan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan fisik pembangunan; Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja terkait dalam rangka pengelolaan pemberian/penerbitan ijin usaha konstruksi; Menyiapkan bahan-bahan koordinasi pengendalian terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan; Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan analisis terhadap usulan program pembangunan dalam rangka koordinasi; Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi/Satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) untuk kebutuhan penyusunan APBD dan Perubahan APBD; Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa; Membantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut pembinaan program pembinaan program; Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di Bidang Bina Program; Menyiapkan bahan-bahan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di Bidang Bina Program; Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 35 (1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan yang berada dibawah Kepala Bagian Pembangunan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pembangunan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasi dan pengawas pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; b. Pengumpul bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan daerah menyangkut pengendalian program pembangunan daerah; c. Pengumpul bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah; d. Penyiapan dan pengolah bahan dalam rangka penelitian teknis rencana anggaran biaya dan desain; e. Penyediaan fasilitas pemberian petunjuk dalam rangka pembentukan kepanitiaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada instansi/satuan kerja perangkat daerah; f. Pembantu dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut pengendalian program pembangunan; g. Pembantu dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang pengendalian program pembangunan; h. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang pengendalian program pembangunan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian;
b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan daerah menyangkut pengendalian program pembangunan daerah; d. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah; e. Menyiapkan dan mengolah bahan dalam rangka penelitian teknis rencana anggaran biaya dan desain; f. Memfasilitasi pemberian petunjuk dalam rangka pembentukan kepanitiaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada instansi/satuan kerja perangkat daerah; g. Membantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut pengendalian program pembangunan; h. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang pengendalian program pembangunan; i. Menyiapkan bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang pengendalian program pembangunan; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; m. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 36 (1) Sub Bagian Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Evaluasi Pembangunan yang berada dibawah Kepala Bagian Pembangunan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pembangunan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasi dan pengawas pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Evaluasi; b. Pengumpul bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah menyangkut pengendalian program pembangunan daerah; c. Pengumpul bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas teknis Sub Bagian serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf pada Bagian Evaluasi; e. Penyiapan dan mengolah bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi pembangunan; f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; g. Pemfasilitas penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan; h. Penganalisa dan pengevaluasi kinerja pengguna barang/jasa; i. Penghimpun dan pengkompilasi data laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; j. Pembantu dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang evaluasi pembangunan; k. Pembantu dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang evaluasi pembangunan; l. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di Bidang Evaluasi Pembangunan; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi : a. Menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian; b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Evaluasi; c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah menyangkut pengendalian program pembangunan daerah; d. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah; e. Melaksanakan tugas-tugas teknis Sub Bagian serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf pada Bagian Evaluasi; f. Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi pembangunan; g. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; h. Memfasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan; i. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pengguna barang/jasa; j. Menghimpun dan mengkompilasi data laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; k. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang evaluasi pembangunan; l. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang evaluasi pembangunan; m. Menyiapkan bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di Bidang Evaluasi Pembangunan; n. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; p. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; q. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Bagian Kesejahteraan Rakyat Pasal 37 (1) Bagian Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Rakyat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang berada dibawah Asisten Administrasi dan Pembangunan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang urusan : pendidikan, sosial dan agama, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pemuda dan olahraga; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di bidang kesejahteraan rakyat; b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, sosial dan agama, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pemuda dan olahraga; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di bidang pendidikan, sosial dan agama, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pemuda dan olahraga; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, sosial dan agama, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pemuda dan olahraga; e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian; b. Menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat; c. Menyusun petunjuk/teknis kegiatan bagian; d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat; e. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Daerah bidang kesejahteraan rakyat; f. Mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Bagian Kesejahteraan Rakyat; g. Mengawasi penyelenggaraan administrasi Bagian Kesejahteraan Rakyat; h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan; k. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 38 (1) Sub Bagian Pendidikan, Sosial dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pendidikan, Sosial dan Agama yang berada dibawah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang urusan : pendidikan, sosial dan agama;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Sosial dan Agama mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, sosial dan agama; b. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pendidikan, sosial dan agama; c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas guru; d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan regrouping sekolah; e. Pelaksanaan koordinasi pemantauan dan pendataan anak-anan sekolah yang berprestasi dari orang tua tidak mampu; f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan terhadap proses pemberian ijin di bidang pendidikan; g. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan sarana dan prasarana keagamaan; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Sosial dan Agama mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, sosial dan agama; c. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan pengembangan pendidikan, sosial dan agama; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas guru; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan regrouping sekolah; f. Mengkoordinasikan pemantauan dan pendataan anak-anan sekolah yang berprestasi dari orang tua tidak mampu; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan terhadap proses pemberian ijin di bidang pendidikan; h. Mengkoordinasikan rencana pembangunan sarana dan prasarana keagamaan; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; l. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 39 (1) Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang berada dibawah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang urusan : kesehatan dan kesejahteraan sosial; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan dan kesejahteraan sosial; b. Penyiapan dan mengolah bahan-bahan penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk penyelenggaraan kesehatan dan kesejahteraan sosial; c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kesehatan dan keluarga berencana; d. Penyiapan bahan pedoman pelaksanaan koordinasi tugas yang berhubungan dengan ketenagakerjaan;
e. Penyiapan bahan dan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan bagi keluarga miskin, meliputi pemberian bantuan berobat miskin, beras miskin dan bantuan sosial lainnya; f. Penyiapan bahan dalam pengkoordinasian rencana pembangunan sarana dan prasarana kesehatan; g. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan hari nasional; h. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan mengevaluasi proses pemberian ijin di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan dan kesejahteraan sosial; c. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk penyelenggaraan kesehatan dan kesejahteraan sosial; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kesehatan dan keluarga berencana; e. Mempersiapkan bahan pedoman pelaksanaan koordinasi tugas yang berhubungan dengan ketenagakerjaan; f. Mempersiapkan bahan dan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan bagi keluarga miskin, meliputi pemberian bantuan berobat miskin, beras miskin dan bantuan sosial lainnya; g. Mempersiapkan bahan dalam pengkoordinasian rencana pembangunan sarana dan prasarana kesehatan; h. Mempersiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan hari nasional; i. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan mengevaluasi proses pemberian ijin di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; m. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 40 (1) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga yang berada dibawah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang urusan : pemuda dan olahraga; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemuda dan Olahraga c. Penyiapan dan mengolah bahan-bahan penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Pemuda dan Olahraga; d. Penyiapan dan mengolah bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kegiatan pertukaran pemuda dan pemuda pelopor; e. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan hari nasional di bidang kepemudaan dan olahraga; f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis olahraga dengan pengurus KONI; g. Pelaksanaan koordinasi pembinaan karang taruna dan kepramukaan;
h. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan kepemudaan dan olahraga; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian; b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemuda dan Olahraga c. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Pemuda dan Olahraga; d. Mempersiapkan dan mengolah bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kegiatan pertukaran pemuda dan pemuda pelopor; e. Mempersiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan hari nasional di bidang kepemudaan dan olahraga; f. Mengkoordinasikan pembinaan teknis olahraga dengan pengurus KONI; g. Mengkoordinasikan pembinaan karang taruna dan kepramukaan; h. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan kepemudaan dan olahraga; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; l. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Kesatu Sekretaris DPRD Pasal 41 (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD mempunyai fungsi : a. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Penyelenggaraan urusan Rumah Tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Penyelenggaraan urusan administrasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas : a. Merencanakan program kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Membantu Ketua Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang tugasnya; d. Menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan dewan; e. Mengusulkan pengisian jabatan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. Menyelenggarakan pendistribusian bahan-bahan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h. Mengatur para pegawai yang diperbantukan pada fraksi-fraksi; i. Menyelenggarakan administrasi rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; j. Menyusun risalah, ikhtisar dan resume rapat/sidang yang telah diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; k. Menyusun rencana jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; l. Memberikan pelayanan kebutuhan dan administrasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk Komisi, Fraksi-Fraksi, Panitia dalam rangka penyelenggaraan rapat/sidang; m. Mempersiapkan produk-produk hukum yang dibahas dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; n. Menyajikan data yang diperlukan sekaitan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; o. Mendokumentasikan semua hasil kegiatan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; p. Mengelola pembiayaan yang berkaitan dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; q. Menyusun rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; r. Mempertanggungjawabkan ketertiban administrasi dan keuangan Perwakilan Rakyat Daerah; s. Menyusun dan merawat pemakaian kendaraan dinas serta mengelola segala administrasi barang; t. Mengkoordinasikan kebersihan dan ketertiban kantor, pesanggrahan dan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; u. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
v. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; w. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; x. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Bagian Umum Pasal 42 (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang berada dibawah Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan administrasi umum yang meliputi pelayanan tata usaha, perlengkapan dan keuangan Sekretariat DPRD; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD; b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian; c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan perlengkapan; d. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; f. Penetapan, pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, pemerintah, pemerintah provinsi, dan instansi lainnya di bidang pengelolaan administrasi umum Sekretariat DPRD; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas : a. Menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan/atau petunjuk yang diperintahkan oleh atasan sebagai pedoman dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Bagian Umum; b. Melaksanakan petunjuk-petunjuk sesuai dengan disposisi yang dibuat oleh atasan melalui naskah dinas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Bagian Umum; c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Memberikan saran dan pendapat secara lisan dan/atau tulisan kepada atasan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dalam penyelesaian suatu permasalahan bidang tugas Bagian Umum; e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dengan menciptakan hubunganyang harmonis kepada bawahan agar dalam pengelolaan tugas dapat terselenggara dengan baik; f. Mendisposisikan naskah dinas kepada bawahan sesuai dengan petunjuk atasan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 43 (1) Sub Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Kepegawaian yang berada dibawah Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan pengelolaan di bidang pelayanan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyiapan acara dan protokol penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya; b. Pengatur dan pengurus pertemuan antar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat lain dari daerah, pusat maupun luar negeri; c. Penyiapan tanda kenang-kenangan yang diperlukan; d. Pengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain di bidang upacara/rapat/sidang; f. Pengatur jadwal pengadaan rapat-rapat; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas : a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya; b. Membantu program kerja sub bagian; c. Mempersiapkan acara dan protokol penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya; d. Mengatur dan mengurus pertemuan antar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat lain dari daerah, pusat maupun luar negeri; e. Mempersiapkan tanda kenang-kenangan yang diperlukan; f. Mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. Melakukan kerjasama dengan instansi lain di bidang upacara/rapat/sidang; h. Mengatur jadwal pengadaan rapat-rapat; i. Membantu laporan pelaksaaan tugas bagian; j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; m. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 44 (1) Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perlengkapan yang berada dibawah Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang pelayanan dan alat kelengkapan DPRD; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi : a. Penyimpulan, pensistematis, pemelihara dan penyaji data barang yang meliputi jenis, sifat, harga, mutu, ukuran dan lain-lain; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebutuhan perlengkapan di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Penghimpun dan penganalisa permasalahan-permasalahan program kebutuhan perlengkapan; d. Penerima, mengeluarkan dan memelihara barang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan kantor dan rumah dinas, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. Penyiapan perlengkapan rapat-rapat/upacara; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai uraian tugas : a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya;
b. Membantu program kerja sub bagian; c. Menyimpulkan, mensistematiskan, memelihara dan menyajikan data barang yang meliputi jenis, sifat, harga, mutu, ukuran dan lain-lain; d. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebutuhan perlengkapan di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Menghimpun dan menganalisa permasalahan-permasalahan program kebutuhan perlengkapan; f. Menerima, mengeluarkan dan memelihara barang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan kantor dan rumah dinas, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h. Mempersiapkan perlengkapan rapat-rapat/upacara; i. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; k. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; l. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 45 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang berada dibawah Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinir pembayaran uang kehormatan, uang representasi, uang paket dan tunjangan lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penghasilan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD; b. Pengatur tata cara pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pengurus segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha penerimaan dan pengeluaran ke kas Sekretariat DPRD; d. Penginventarisasi peralatan kantor dan barang-barang di kantor, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana kerja pada sub bagian; b. Mengkoordinir pembayaran uang kehormatan, uang representasi, uang paket dan tunjangan lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penghasilan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD; c. Mengatur tata cara pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Mengurus segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha penerimaan dan pengeluaran ke kas Sekretariat DPRD; e. Menginventarisasi peralatan kantor dan barang-barang di kantor, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas DPRD; f. Menghimpun dan memelihara berbagai dokumen keuangan; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Bagian Perundang-Undangan, Risalah dan Persidangan Pasal 46 (1) Bagian Perundang-Undangan, Risalah dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perundang-Undangan, Risalah dan Persidangan yang berada dibawah Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perundangundangan, risalah dan persidangan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Perundang-Undangan, Risalah dan Persidangan mempunyai fungsi : a. Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan hukum, perundang-undangan dan persidangan; b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pelayanan rapat dan risalah; c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan produk perundang-undangan; d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; e. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis perangkat daerah, pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi lainnya bidang perundang-undangan, risalah dan persidangan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Perundang-Undangan, Risalah dan Persidangan mempunyai uraian tugas : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelenggaraan program, tata cara dan mekanisme rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Mendokumentasikan dan menelaah peraturan perundang-undangan; c. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan rapat dan/atau persidangan yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Melaksanakan pengaturan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rapat dan/atau persidangan yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pendokumentasian dan penelaahan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan; e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; h. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD; i. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 47 (1) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Risalah Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan Risalah Hukum yang berada dibawah Kepala Bagian Perundang-Undangan, Risalah dan Persidangan yang mempunyai tugas pokok dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pembahasan perundang-undangan dan risalah hukum; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan Risalah Hukum mempunyai fungsi : a. Pengkaji dan penyusun ikhtisar atau resume rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Pelaksanaan persiapan dan pendistribusi bahan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Pelaksanaan persiapan dan penyelenggara daftar hadir rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Penghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan Risalah Hukum mempunyai uraian tugas : a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya; b. Membantu program kerja sub bagian; c. Mengkaji dan menyusun ikhtisar atau resume rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Mempersiapkan dan menyelenggarakan daftar hadir rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 48 (1) Sub Bagian Rapat dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Rapat dan Persidangan yang berada dibawah Kepala Bagian PerundangUndangan, Risalah dan Persidangan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat yang diselenggarakan di DPRD; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Rapat dan Persidangan mempunyai fungsi : a. Pengkaji dan penyusun ikhtisar atau resume rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Penyiapan dan pendistribusi bahan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Penyiapan dan penyelenggara daftar hadir rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Penyiapan dan pendistribusi bahan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Rapat dan Persidangan mempunyai uraian tugas : a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya; b. Membantu program kerja sub bagian; c. Mengkaji dan menyusun ikhtisar atau resume rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Mempersiapkan dan menyelenggarakan daftar hadir rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; j. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Pasal 49 (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler yang berada dibawah Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan di bidang pengelolaan hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan teknis operasional kehumasan dan keprotokolan; b. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang kehumasan dan keprotokoleran; c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kehumasan dan keprotokoleran; d. Pelaksanaan persiapan dan penyediaan sarana dan prasarana keprotokoleran sekretariat; e. Pelaksanaan pengaturan kegiatan keprotokoleran dan acara kedinasan Sekretariat DPRD; f. Pelaksanaan pemberitaan dan kehumasan Sekretariat DPRD; g. Pelaksanaan penyaringan dan layanan informasi serta analisis pemberitaan yang berkaitan dengan DPRD; h. Pelaksanaan layanan aspirasi masyarakat dan tindak lanjutnya; i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; j. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis perangkat daerah, pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi lainnya bidang perundang-undangan, risalah dan persidangan; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai uraian tugas : a. Merencanakan dan mengatur tempat rapat yang akan dipergunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Mendokumentasikan setiap rapat/sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Merencanakan jadawal tertib rapat/sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. Menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut dan berhubungan dengan masyarakat; e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; g. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; h. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 50 (1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi yang berada di bawah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta mendokumentasikan rapat/sidang; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai fungsi : a. Pembuat kliping tentang semua yang menyangkut Kabupaten Pakpak Bharat; b. Pendokumentasi semua rapat/sidang yang dipandang perlu; c. Pemberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; d. Pelaksanaan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai (SKP); e. Pembuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas : a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya; b. Membantu program kerja sub bagian; c. Membuat kliping tentang semua yang menyangkut Kabupaten Pakpak Bharat; d. Mendokumentasikan semua rapat/sidang yang dipandang perlu; e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; g. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; h. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 51 (1) Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga yang berada di bawah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi segala keperluan antara legislatif dan eksekutif; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : a. Pemfasilitas segala keperluan antara legislatif dan eksekutif; b. Perencana tempat rapat/sidang khususnya rapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mitra kerjanya; c. Pemberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; d. Pelaku penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai (SKP); e. Pembuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian tugas : a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya; b. Membantu program kerja sub bagian; c. Bertanggungjawab pada setiap rapat/sidang dalam hal pembawa sidang; d. Memfasilitasi segala keperluan antara legislatif dan eksekutif; e. Merencanakan tempat rapat/sidang khususnya rapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mitra kerjanya; f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; h. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; i. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 5 Jabatan Fungsional Pasal 52 (1) Nama-nama jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 53 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal; (2) Setiap Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah bertanggungjawab memimpin, mengendalikan bawahannya masing-masing dan memberikan pembinaan serta petunjuk dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas (3) Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas di;uar tugas dan fungsi perangkat daerah; Pasal 54 (1) Setiap Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya; (2) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal 55 Setiap Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian secara berjenjang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas, untuk selanjutnya menjadi Laporan Sekretaris Daerah yang disampaikan kepada Bupati. BAB V KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 56 Kepangkatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat-pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati; (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak Pada tanggal BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
Drs. HOLLER SINAMO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610508 198602 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2014 NOMOR
