PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ~

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan akses Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, khususnya di Kabupatcn Karangasem sesuai

dengan tuntutan serta kcmajuan ilmu pcngetahuan dan tcknologi dewasa

ini,

maka

perlu

meningkatkan

pcrangkat-perangkat

pendukungnya, yang salah satunya mclalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

b. bahwa sesuai maksud huruf a, maka Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Kabupaten Karangasem perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; *-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tcntang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Karangasem ; a Mengingat

, i

1. Undang - Undang Nomor 69 Taliun 1958 tentang Pcmbentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tcnggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok -

pokok

Kepegawain ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistcrrii Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pcmbcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbanga Kcuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tcntang Pendidikan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;

10. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ; 11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tcntang Pcmbcntukan ,

—

Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem nomor 34 Seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabuptcn Karangasem Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

•: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I

_

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah. Kabupaten Karangasem.

I. Pemcrintah Kabupaten adalah Pemcrintah Kabupaten Karangasem. ?. Bupati adalah Bupati Karangasem.

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karangscm.

5. Standar Pelayanan Minimal yang sclanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan adalah tolak ukurkinerja pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Karangasem.

8

1) SPM KcsetaraanSckolah Mencngah Pertama (SMP) terdiri atas: a. sebanyak 95 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang bclum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B ;

b. peserta didik program Paket B yang tidak aktif tidak melebihi 10 perscn ; c. sebanyak 90 persen peserta didik memiliki modul program Paket B ;

d. sejumlah 95 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program paket B lulus ujian kesetaraan ;

e. sejumlah 50 persen lulusan Program Paket B dapat memasuki dunia kcrja ; f. sejumlah 60 perscn lulusan Program Paket B dapat melanjutkan kcjenjang Pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA ) atau Program paket C) ;

g. sejumlah 80 persen peserta didik Program paket B yang mengikuti uji scmpcl mutu pendidikan mendapat nilai " memuaskan " ;

, ,

h. sejumlah 100 persen tutor Program paket B yang diperlukan terpenuhi ; i. sebanyak 80 persen tutor Program Paket B memiliki kwalifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetepkan secara Nasional ;

j. sejumlah 80 persen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pcmbclajaran ; k. tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperbaharui secara terus mencrus ;

. .

) SPM kesetaraan Sekolah menengah Atas (SMA) terdiri atas :

a. sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SMA/MA, SMK menjadi peserta didik Program Paket C ;

b. peserta didik program Paket C yang tidak aktif tidak melebihi 5persen ; c. sebanyak 60 persen peserta didik memiliki modul program Paket C ;

d. sejumlah 80 persen peserta didik yang mengikuti ujian akhir Program paket"'C lulus ujian kesetaraan ;

e. sejumlah 60 perscn lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kcrja ;

f. sejumlah 10 perscn lulusan Program Paket C dapat melanjutkan kcjenjang Pendidikan yang lebih tinggi

g. sejumlah 80 persen peserta didik Program paket C yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan mendapat nilai " memuaskan " ;

h. sejumlah 100 persen dari tutor Program paket C yang diperlukan terpenuhi ; i. sebanyak 80 perscn tutor Program Paket C memiliki kwalifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetepkan secara Nasional ;

-

I

j. sejumlah 80 perscn Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran ;

k. tersedianya data dasar kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA)

yang diperbaharui

secara terus menerus ;

(5) SPM Pendidikan Kctcrampilan dan Bermata Pcncaharian terdiri atas : a. sebanyak 30 persen anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga

pra scjahtera menjadi peserta didik dalam kursus/pelatih/kclompok belajar usaha/magang ;

b. sebanyak 100 persen khusus memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemcrintah Kabupaten;

c. 25 perscn lembaga kursus dan lembaga pelatihan tcrakreditasi ; d. sebanyak 100 persen kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha / magang dibina secara terus menerus ;

e. sejumlah 90 persen lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kcrja ;

f. sejumlah 100 persen tenaga pendidikan, instruktur atau pengujian praktek kursus, pelatihan. kelompok belajar usaha, magang yang diperlukan terpenuhi :

g. sebanyak 90 persen tenaga pendidik, instruktur atau pengujian praktek kursus, pelatihan, kelompok belajar usaha, magang memiliki kwalifikasi sesuai dengan kompetensi yang dipcrsyaratkan ;

h. sejumlah 90 persen peserta ujian kursus meniperoleh ijasah atau sertilikat ; i. sejumlah 90 persen kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha / magang mcmiliki sarana dan Prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan ;

j. tersedianya data dasar kursus, pelatihan, kelompok belajar usaha, magang diperbaharui secara terus menerus ;

(6) SPM Pendidikan Taman Kanak - kanak terdiri atas :

a. 25 perscn jumlah anak usia 4-6 Tahun mengikuti Program TK/RA

b. 80 persen guru layak mendidik TK/RA dengan kwalifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sewcara nasional ;

c. 90 perscn TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar dan bermain :

d. 60 persen TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri ;

i

•

io

,r - i

(7) SPM Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain Scderajat terdiri dari : a. 50 persen anak dalam kelompok besaran 0-4 Tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain, atau yang sederajat;

b. 50 persen jumlah anak usia 4-6 Tahun yang belum terlayani dalam Program Pendidikan

anak Usia Dini (PAUD) jalur formal mengikuti Program PAUD jalur non formal ; c. 50 perscn guru PAUD jalur non formal telah mengikuti pelatihan dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

BAB VII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PENDIDIKAN, PEMUDA OLAH RAGA

Pasal7

SPM Pendidikan Olah Raga Masyarakat dan Prcstasi terdiri atas : a. 70 persen jumlah siswa mengikuti kegiatan cabang olah raga yang beragam diluar mata pelajaran olahraga di sekolah ;

b. 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswa yang berpartisipasi dan berkreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum ; '.

c. 70 persen siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik ;

, ,

d. 15 klub olah raga pelajar yang dibina daerah ;

e. 10 siswa peersatuan pendidikan yang terpilih mengikuti PORDA ( Pckan Olah Raga Pclajar Daerah ) tingkat Provinsi;

f. 1 Lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah ; g. 1 orang guru pendidikan jasmani mengajar 9 rombongan belajar ;

h. 70 persen peralatan olah raga telah sesuai dengan cabang olah raga ;

i. Berfungsinya BAPOPSI ( Badan Pembina Olah Raga Pelajar Seluruh Indonesia ) di Kabupaten ;

j. 7 Cabang olah raga yang dikompetensikan secara teratur minimal setiap 2 tahun sekali ; k. 80 perscn berfungsinya Komite Olah Raga Nasional Daerah ( KONIDA ) Tingkat

Kabupaten ;

11

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN STATISTIK DAN

PELAPORAN PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA

Pasal 8

SPM Pelayanan Statistik dan Pelaporan Pendidikan , Pcmuda, dan Olah Raga terdiri atas : a.

1 (satu) tahun sekali statistic pendidikan , pemuda dan olah raga dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah ;

b.

1 (satu) tahun sekali Laporan kcmajuan pendidikan , pcmuda dan olah raga disampaikan oleh pemcrintah kepada masyarakat ;

BAB IX •

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan

SPM

Pendidikan

di

Kabupaten

Karangasem

secara

operasional

dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya ; (2) Penyelenggaraan SPM Pendidikan mcrupakan acuan dalam percncahaan Program Pendidikan Daerah ;

(3) Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati dalam Penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga yang mcnjadi wewenangnya sesuai standar pelayanan minimal. BABX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

bumber Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

12

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 11

1) Pemcrintah Kabupaten mcmfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pcmuda dan olah raga sesuai SPM pada setiap satuan dan jenjang pendidikan formal dan non formal :

2) Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan standar teknis. pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelatihan meliputi : a.

Perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan, pcmuda dan olah raga sesuai standar

pelayanan minimal . b.

Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target standar pelayanan minimal.

c.

Penilaian pengukuran kinerja.

d.

Penyusunan laporan kinerja dalam mcnyelenggarakan pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga. i

BAB XII

SUPERVISI

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan, pcmuda -

dan olah raga sesuai standar minimal. BAB XIII

PENGAWASAN DAERAH

Pasal 13

1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan,pemuda, dan olah raga sesuai SPM di Kabupaten ;

2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan, pcmuda dan olah raga sesuai SPM kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negcri, melalui Gubcrnur.

13

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pelaksanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disesuaikan dengan kemampuan Kcuangan Daerah. BAB XV

KETENTUAN PENUTUP «

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ofang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 3 Descmber 2007 >^yTLKARANGASEM.


Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 3 Desember 2007 KABUPATEN KARANGASEM,

RI,SH. M.Si UPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 36