PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA, Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4). 17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 Nomor 6). MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011- 2016 Pasal 3 (1) RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat. (2) RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 serta merupakan pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam merencanakan dan melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pasal 4 Uraian dari RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III

: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV

: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V

: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI

: Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB III PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 25 Mei 2015 BUPATI BENGKULU UTARA, ttd H. M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal, 31 – 5 – 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN ADINISTRASI HUKUM Setdakab Bengkulu Utara

ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .............................................................................................. DAFTAR ISI .......................................................................................................... DAFTAR TABEL .................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................

i ii iv viii

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... I-1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................... I-5 1.3 Hubungan Antar Dokumen .............................................................. I-7 1.4 Sistematika Dokumen RKPD ............................................................ I-9 1.5 Maksud dan Tujuan ......................................................................... I-12 1.5.1 Maksud .................................................................................. I-12 1.5.2 Tujuan .................................................................................... I-12 BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ........................................ II-1 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daaerah .................................................. 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................. II-1 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ............................ II-1 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ...... II-1 2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis .................... II-3 2.1.1.1.3 Topografi ................................................ II-6 2.1.1.1.4 Aspek Geologi ......................................... II-9 2.1.1.1.5 Aspek Hidrologi ...................................... II-11 2.1.1.1.6 Aspek Klimatologi ................................... II-12 2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan ................................. II-13 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ......................................... II-16 2.1.2.1 Rencana Pola Ruang ................................................ II-16 2.1.2.1.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung ... II-16 2.1.2.1.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya II-22 2.1.2.2 Rencana Struktur Ruang .......................................... II-35 2.1.2.2.1 Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten .............................................. II-36 2.1.2.2.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Skala Kabupaten .............................................. II-38 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ...................................................... II-55 2.1.4 Demografi ........................................................................... II-56 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ................................... II-99 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .............................................. II-132 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah ..................................... II-132 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ................................................ II-141 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

ii

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.............................................................................. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................................... 3.1.1 Sektor Pertanian ............................................................... 3.1.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian .................................. 3.1.3 Sektor Industri Pengolahan .................................................. 3.1.4 Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih ......................................... 3.1.5 Sektor Bangunan ............................................................... 3.1.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ............................. 3.1.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ................................. 3.1.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan .............. 3.1.9 Sektor Jasa-jasa ................................................................... 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................... 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................... 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................ BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .......................... 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .................................................. 4.2 Strategi dan Kebijakan ..................................................................... 4.3 Prioritas dan Pembangunan ............................................................ BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ................... BAB VI. PENUTUP ............................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

III-1 III-1 III-1 III-20 III-22 III-23 III-26 III-26 III-28 III-28 III-29 III-30 III-30 III-33 IV-1 IV-1 IV-4 IV-14 V-1 VI-1

iii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25

Tabel 2.26 Tabel 2.27

Jarak Antara Kota Arga Makmur ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara ........................................................ Luas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Ketinggian ...... Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bengkulu Utara ....................... Sebaran Mata Air di Kabupaten Bengkulu Utara ............................ Sungai di Kabupaten Bengkulu Utara ............................................ Rata-rata Curah Hujan Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 - 2013.............................................................................. Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 - 2013 ........................................................................ Penggunaan Lahan di Kabupaten Bengkulu Utara ......................... Sungai di Kabupaten Bengkulu Utara ............................................ Sebaran Mata Air di Kabupaten Bengkulu Utara ............................ Sebaran Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Tsunami di Kabupaten Bengkulu Utara............................................................ Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga ....................................................................................... Populasi Ternak di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009 – 2014 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat, Produksi dan Petani di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 ........................................ Luas Areal PBSN di Kabupaten Bengkulu Utara Per 31 Desember 2014 .................................................................. Jumlah dan Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 ................................................................................... Jumlah Luas Lahan Menurut Jenis Usaha Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ............................. Cadangan Batubara di Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara............................................................ Industri Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara ............................................................................. Ruas Jalan Strategis Nasional Rencana .......................................... Ruas Jalan Nasional ....................................................................... Ruas Jalan Provinsi ........................................................................ Ruas Jalan Kabupaten.................................................................... Sebaran Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Bengkulu Utara ........................................................ Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 .......................................................................... Jumlah Penduduk menurut Umur di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 - 2013 .......................... Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-4 II-6 II-9 II-11 II-11 II-12 II-12 II-14 II-17 II-18 II-20 II-22 II-24 II-25 II-25 II-27 II-28 II-30 II-30 II-38 II-38 II-39 II-40 II-55

II-58 II-60

iv

Tabel 2.28 Tabel 2.29

Tabel 2.30

Tabel 2.31

Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46

Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 ........................................ PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2008-2013 .................. Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2008-2013 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bengkulu Utara............................................................ Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bengkulu Utara . Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bengkulu Utara . Laju Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2013 ............................ Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 .......................................................................... Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara ............................ Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Bengkulu Utara ............................................................................. Angka Melek Huruf Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2013. ....................................................................... Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 -2013 ......................................................................... Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bengkulu Utara Dan Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013. ..................................... Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkulu Utara 2008-2013 ..................................................................................... Data Anak Yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah Tahun 2011 ..... Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 ..................... Perkembangan Angka Kematian Bayi ........................................... Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2012 ............................... Persentase Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008–2013................. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2013 ............................ Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2013 ............................ Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2012 ........................................................................ Informasi Penyakit Kronis Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2008- 2013 Kabupaten Bengkulu Utara .............................. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 ............................. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2005 s/d 2013 Kabupaten Bengkulu Utara ......................... Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2005 s/d 2009 Kabupaten Bengkulu Utara .......................... Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-60 II-64

II-67

II-68

II-69 II-69 II-70 II-71 II-71 II-72 II-73 II-74 II-74 II-75 II-76 II-76 II-77 II-78 II-79

II-80 II-81 II-82 II-83 II-83 II-83 v

Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58 Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 2.61

Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69

Tabel 2.70 Tabel 2.71 Tabel 2.72 Tabel 3.1 Tabel 3.2. Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6

Capaian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 ........................................................................ II-84 Daftar Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara .............. II-85 Data Ruas Jalan Provinsi Kabupaten Di Kabupaten Bengkulu Utara............................................................ II-86 Data Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkulu Utara ............. II-86 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkulu Utara ........................................................ II-89 Kondisi Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 ................................................................................... II-90 Informasi Sumber Air Minum ........................................................ II-91 Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara ........................................................ II-91 Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 ........................... II-92 Capaian Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 .......................................................................... II-93 Capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 ........................... II-93 Capaian Indikator Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 ........................... II-94 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 ........................... II-94 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 ........................... II-95 Capaian Indikator Urusan Pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 ........................... II-95 Obyek Wisata di Kabupaten Bengkulu Utara ................................. II-96 Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 ............................... II-97 Capaian Indikator Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2014 .......................................................................... II-98 Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara............................................................ II-98 Capaian Prioritas, Sasaran, dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014 ................................................................................... II-100 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah .......................... II-142 Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2008 - 2014 ........................................................................ III-3 Produksi Sayur Mayur di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ........................................................................ III-3 Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ............................. III-4 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2008 – 2014.................. III-5 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2008 – 2013 ................. III-5 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat, Produksi dan Petani di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 ........................................ III-6 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

vi

Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3

Tabel 4.4 Tabel 5.1

Luas Area PBSN di Kabupaten Bengkulu Utara Per 31 Desember 2014 .................................................................. Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bengkulu Utara 2009– 2014 ... Jumlah Pemotongan Ternak di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ........................................................................ Perkembangan Ternak Masuk ke Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ........................................................................ Perkembangan Ternak Keluar dari Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ........................................................................ Produksi Daging di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ....................................................................... Luas Lahan Perikanan Budidaya 2008 – 2014 ................................ Produksi Perikanan Budidaya 2008 – 2014 .................................... Produksi Perikanan Tangkap 2006 – 2010 ..................................... Banyaknya Rumah Tangga Petani Ikan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ............................. Banyaknya Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2014 ............................. Jumlah dan Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 ................................................................................... Sarana dan Prasarana Sub Sektor Perikanan .................................. Profil Kehutanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 ............. Cadangan Batubara di Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara............................................................ Jumlah Produksi Batubara di Kabupaten Bengkulu Utara .............. Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 – 2015 ............................. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 ................................................................................... Rincian Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 – 2015 ............................. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 ................................................................................... Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2016 .......................................................................... Hubungan Visi, Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan .............. Matrik Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ........... Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016 ..... Prioritas, Sasaran, dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016 ................................................................................... Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah...........................


III-7 III-11 III-11 III-12 III-12 III-12 III-14 III-15 III-15 III-16 III-17 II-17 III-18 III-19 III-22 III-22 III-31 III-33 III-34 III-35 III-36 IV-1 IV-5

IV-15 IV-25 V-1

vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17 Gambar 2.18 Gambar 2.19 Gambar 2.20

Gambar 3.1 Gambar 3.2

Gambar 3.3

Gambar 3.4

Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 I-5 Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran lainnya ................... I-8 Hubungan Antara RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. ................................... I-9 Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Utara............................ II-2 Pulau Enggano ........................................................................... II-5 Peta Ketinggian Kabupaten Bengkulu Utara............................... II-8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bengkulu Utara ............................. II-10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bengkulu Utara.................. II-15 Peta Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Utara .............................. II-34 Peta Jalur Evakuasi Kabupaten Bengkulu Utara......................... II-35 Peta Struktur Ruang Kabupaten Bengkulu Utara........................ II-50 Peta Rencana Jaringan Jalan Kabupaten Bengkulu Utara .......... II-51 Peta Rencana Sistem Energi Kabupaten Bengkulu Utara ........... II-52 Peta Rencana Sumber Daya Air Kabupaten Bengkulu Utara ...... II-53 Peta Jalur Evakuasi Kabupaten Bengkulu Utara......................... II-54 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bengkulu Utara.............. II-62 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009 - 2013 ..................................................................... II-65 PDRB Perkapita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 Atas Dasar Harga Berlaku .............................. II-70 Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2012 ......................... II-77 Persentase Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 ......................... II-78 Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2009 ....................... II-79 Persentase Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2009 ......................... II-79 Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006 – 2012 .................................................................... II-81 Peran Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2013 ........................... III-2 Peran Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2008-2013 ...................................................................... III-10 Peran Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2008 – 2013 .................................................................... III-14 Peran Sub Sektor Kehutanan Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

viii

Gambar 3.5

Gambar 3.6

Gambar 3.7

Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 3.10

Gambar 3.11

Gambar 3.12

Gambar 3.13

PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 .................................................................... Peran Sektor Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 .................................................................... Peran Sektor Industri, dan Pengolahan Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 .................................................................... Peran Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 .................................................................... Peran Sub Sektor Air Bersih Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 ............ Peran Sektor Bangunan Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 ......................... Peran Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 .................................................................... Peran Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 .................................................................... Peran Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2013 .................................................................... Peran Sektor Jasa-Jasa Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 – 2012 .........................


III-19

III-21

III-23

III-24 III-25 III-26

III-27

III-28

III-29 III-30

ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: a.

Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

b.

Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

c.

Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masingmasing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD;dan

d.

Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD juga mempunyai kedudukan, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.


I-1

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain: a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. f. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2016 memuat langkah-langkah untuk mendukung perwujudan visi Kabupaten Bengkulu Utara yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat” yang menjadi visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Selain sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20112016, RKPD Tahun 2016 juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir kondisi daerah pada Tahun 2013 serta permasalahan dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada Tahun 2014 yang hasilnya diformulasikan menjadi tema pembangunan Tahun 2016. Selanjutnya tema ini mendasari rencana aksi RKPD 2016 sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Bengkulu periode Tahun 2011-2016. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2016 telah direalisasikan dengan tetap berpedoman pada proses perencanaan yang telah menjadi skala prioritas dalam matriks prioritas RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, dan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pelaksanaan periodesasi RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 telah dievaluasi target kinerjanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan kebijakan perencanaan Tahun 2016. Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, merupakan dokumen perencanaan periode kedua RPJPD Tahun 2006- 2026 yang tetap berpedoman pada proses perencanaan: politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Selain merupakan penjabaran utama dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, RKPD Tahun 2016 juga mencakup subtansi prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

I-2

rancangan kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang secara substansi memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/subfungsi pembangunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Tahapan dan proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 secara operasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilakukan dengan tatacara sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Perumusan rancangan awal RKPD: a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1) Pengolahan data dan informasi. 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah. 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah. 4) Evaluasi kinerja tahun lalu. 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rancangan RKP Tahun 2016. 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang selaras dengan pencapaian sasaran dan program prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan permasalahan pembangunan daerah. 7) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. 8) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif. 9) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

I-3

3.

4.

5.

6.

10) Pelaksanaan forum konsultasi publik. 11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. b. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Rancangan Renja SKPD Tahun 2016. c. Perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran dan program yang tercantum dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun kedalam rancangan Renja SKPD Tahun 2016 harus selaras dan konsisten dengan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2016 merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2016 berdasarkan masukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2016 dan untuk mengharmoniskan serta mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk provinsi dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Tahun 2016 merupakan forum antarpemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan pentahapan, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi di Provinsi. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antardaerah, dan rancangan akhir RKPD Provinsi, dilakukan dengan proses sebagai berikut: a. Rancangan akhir RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, dengan memperhatikan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016, serta dengan memperhatikan rancangan RKP Tahun 2016 yang bertema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam Lampiran II Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, juga disajikan sebagai lampiran dari RKPD untuk menjelaskan isi dari Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016. a. Bupati menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2016 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); b. Bupati menetapkan Peraturan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016; c. Bupati memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

I-4

Mengenai keterkaitan proses/tahapan mekanisme penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 serta proses penyusunannya, maka secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Rancangan Awal RKPD a) b) c)

Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Daerah Kerangka Ekonomi Makro Daerah

SKPD Menyusun Renja SKPD

 Pagu Indikatif

Program Kerja / SKPD d) Program SKPD

Rancangan Akhir RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum Daeah c) Kerangka Ekonomi Makro Daerah d) Program SKPD Tahun 2016

MUSRENBANGPUS/ DA a. b.

Sinkronisasi Program SKPD Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah a.

Harmonisasi Dekon dan TP

Penetapan RKPD Tahun 2016 Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2016

a. b.

Sinkronisasi Program SKPD Harmonisasi Dekon dan TP

Sumber: Bappenas, 2014. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 adalah: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


I-5

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4). 16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2); Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

I-6

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 Nomor 6). 1.3.

Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD Serta Tindaklanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada dasarnya suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai suatu penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat enam bulan terhitung setelah kepala daerah dilantik mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD nantinya akan menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum anggaran, dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu output perencanaan, RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 ini tetap harus terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan (4) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Secara substansi, keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut.


I-7

Gambar 1.2 Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran lainnya

Sumber : Bappenas, 2012. Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut:  RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;  RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang di dalamnya memuat mengenai penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;  RKPD ini nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD;  RKPD ini nantinya dijabarkan dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada rencana kerja SKPD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, ini harus memperhatikan keberadaan dari dokumen RKP, RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara dan Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya, dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi, maupun RTRW Kabupaten Bengkulu Utara tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Gambaran umum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.3 sebagai berikut.


I-8

Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Sumber : Bappenas, 2012. 1.4.

Sistematika Dokumen RKPD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sistematika penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2016 sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab dicantumkan semua peraturan perundang-undangan terkait. 1.3. Hubungan antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

I-9

dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab. 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas dokumen RKPD bagi daerah.

tentang

tujuan

penyusunan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

I-10

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas dan Pembangunan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun rencana. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

I-11

Pembangunan Daerah (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. BAB VI. PENUTUP Memuat arahan kepala daerah bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam rangka menyusun dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.

1.5.

Maksud dan Tujuan

1.5.1

Maksud Secara umum, penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 dimaksudkan untuk: a. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan. b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik. e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapainya efektifitas perencanaan. f. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 adalah: a. Untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar-wilayah, antar-sektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; b. Adanya tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); c. Sebagai Landasan Penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; d. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMDTersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


I-12

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1.1

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara seluas 4.324,6 mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara dengan Ibukota Arga Makmur, yang terdiri dari 17 Kecamatan secara administrasi termasuk ke dalam Wilayah Provinsi Bengkulu. Jelasnya dapat di lihat pada Gambar 2.1. Secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut: a. Sebelah utara dengan Kabupaten Muko-Muko; b. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah; c. Sebelah timur dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong; dan d. Sebelah barat dengan Samudera Hindia. Km2,

Jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2008 sebanyak 12 Kecamatan disebabkan oleh adanya pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara dengan dasar hukum terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu. Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat pada Tahun 2010, Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Air Padang dan Kecamatan Hulu Palik, sehingga pada Tahun 2010 total kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 14 Kecamatan. Pada Tahun 2012 Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pemekaran wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Tanjung Agung Palik, dan Ulok Kupai, sehingga pada Tahun 2012 total Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 17 Kecamatan. Pada Tahun 2015 ini Kabupaten Bengkulu Utara kembali melakukan pemekaran wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pinang Raya dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat, sehingga pada Tahun 2015 ini total Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 19 Kecamatan.


II-1

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber: Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 – 2033 (belum masuk 2 Kecamatan baru yaitu Pinang raya dan Marga sakti Sebelat)


II-2

2.1.1.1.2

Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis Posisi astronomis Kabupaten Bengkulu Utara terletak posisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara terletak antara 101° 32’-102° 8’ BT dan 2°15’-4° LS. b. Kondisi Geostrategik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu ditetapkan sebagai tiga ibukota pemerintahan yaitu sebagai ibukota provinsi, Ibukota Kotamadya Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan pembangunan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan ke Kota Arga Makmur pada Tanggal 8 Oktober 1976. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko. Kemudian pada Tahun 2008, Kabupaten Bengkulu Utara kembali memekarkan wilayahnya yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu dan sejak saat itu pengelolaan wilayah serta Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi terpisah. Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dari Kota Bengkulu (Ibukota Provinsi Bengkulu) dapat ditempuh melalui beberapa alternatif jalan dengan jarak sebagai berikut : 1) Melalui Lubuk Durian dengan jarak 76 Km. 2) Melalui Lais dengan jarak 72 Km. 3) Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Kali dengan jarak 60 Km. 4) Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Curup-Kemumu dengan jarak 63 Km. 5) Melalui Kota Agung-Dusun Curup-Dusun Kali dengan jarak 74 Km. Jarak antara Kota Arga Makmur ke ibukota-ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 2.1.


II-3

Tabel 2.1. Jarak Antara Kota Arga Makmur ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara NO Kecamatan Jarak (KM) 1 2 3 1 Arga Makmur 1 2 Arma Jaya 12 3 Air Besi 17 4 Padang Jaya 20 5 Tanjung Agung Palik 19 6 Hulu Palik 24 7 Air Padang 18 8 Lais 27 9 Kerkap 28 10 Batik Nau 43 11 Giri Mulya 40 12 Air Napal 40 13 Ketahun 62 14 Ulok Kupai 105 15 Napal Putih 127 16 Putri Hijau 125 17 Enggano 270 Sumber : Potensi Desa Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 (Hasil Validasi Data).

c. Kondisi/ kawasan Kondisi secara umum Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari pola ruang eksisting wilayah perencanaan, dapat dikelompokkan meliputi pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan serta kepulauan. Wilayah pedalaman banyak terdapat di sekitar perbatasan kawasan hutan lindung yang memanjang dari utara sampai selatan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang Bukit Barisan, dengan aksesibilitas transportasi yang masih sangat minim. Demikian juga wilayah pegunungan merupakan kawasan hutan lindung atau cagar alam sepanjang Bukit Barisan. Sedangkan wilayah pesisir berada sepanjang pantai barat Kabupaten Bengkulu Utara dengan panjang 115,9 Km. Selain wilayah daratan atau wilayah yang berada di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki wilayah kepulauan yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega. Secara administratif, Pulau Enggano adalah merupakan wilayah kecamatan sendiri dengan nama Kecamatan Enggano, dengan luas wilayah 400 Km2, terletak di zona perairan Samudera Hindia pada posisi antara 102,05° BT dan 5,17° - 5,31° LS. Pulau Enggano terdiri dari 3 pulau kecil yaitu: Pulau Dua, Pulau Bangkai, dan Pulau Merbau yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani kelapa. Secara ekologi, Pulau Enggano sangat kaya dengan sumber daya alam, baik yang terdapat di daratan maupun di perairan lautnya. Di pulau tersebut terdapat dua kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam.


II-4

Profil Wilayah Kepulauan di Kabupaten Bengkulu Utara Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi: a. Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) sebagai kawasan pelestarian alam. Di dalam Pulau Enggano sendiri juga terdapat dua kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, yaitu: 1) Taman Buru Gunung Nanu’ua; dan 2) Taman Wisata Alam Laut Enggano (dapat dilihat pada Gambar 2.2) Di Taman Buru Gunung Nanu’ua, terdapat dua spesies burung langka yang dilindungi oleh pemerintah, yaitu Burung Kacamata Enggano dan Buru Celepuk Enggano. Selain di Taman Buru Gunung Nanu’ua, spesies burung sebaran terbatas itu dapat juga dijumpai di lahan pertanian, terutama perkebunan kelapa, dan lahan-lahan terbuka di sekitar perkampungan. Gambar 2.2 Pulau Enggano

Taman Buru Gunung Nanu’ua

Taman Wisata Alam Laut Enggano

Sumber: Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 – 2033

b.

Pulau Enggano serta Pulau Mega sebagai kawasan perbatasan negara

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada di Provinsi Bengkulu yaitu berada pada kepulauan terluar yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara. Kawasan strategis nasional Pulau Enggano dan Pulau Mega ini berperan sebagai berikut: 1) 2)

3)

diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-5

Pulau Enggano dan Pulau Mega adalah kelompok kepulauan yang terletak di Samudra Hindia yang merupakan satu dari dua belas pulau kecil terluar nasional yang berhadapan dengan laut lepas. Keberadaannya sebagai pulau terluar di kawasan NKRI menjadikannya kawasan strategis pertahanan keamanan nasional. Secara administratif, Pulau Enggano dan Pulau Mega terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan menjadi wilayah kecamatan sendiri dengan nama Kecamatan Enggano. Pulau ini terletak di zona perairan Samudra Hindia pada posisi antara 102,05° 0,0’ 0,0” BT dan 5,17° 0,0’ 0,0” LS sampai dengan 5,31° 0,0’ 0,0” LS. Pulau Enggano terdiri dari 3 pulau kecil yaitu: Pulau Dua, Pulau Bangkai, dan Pulau Merbau. Pulau yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani kelapa sawit ini secara ekologi sangat kaya dengan sumber daya alam, baik yang terdapat di daratan maupun di perairan lautnya. Kebijakan strategis terkait dengan wilayah kepulauan dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/ kota. Untuk Kabupaten Bengkulu Utara terdapat kebijakan tentang kawasan strategis nasional, yaitu Kawasan Strategis Pulau Enggano dan Pulau Mega. 2.1.1.1.3

Topografi

Kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian dibawah 150 m dpl terdapat di bagian barat membujur searah pantai dari selatan ke utara, di bagian timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 m dpl, sedangkan di bagian utara yang berbatasan dengan Provinsi Jambi mencapai ketinggian 2300 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut. Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Ketinggian 1 1

Ketinggian (meter) 2 0 - 100

2

100 - 300

901,83

20,85

3

300 - 700

597,62

13,82

4 5

700 - 1200 > 1200

489,99 147,72

11,33 3,42

No

Luas wilayah (Km2) 3 2.187,44

Jumlah 4.324,60 Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013.

Persentase (%) 4 50,58

100,00

Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya merupakan tanah bergelombang yang ditandai dengan adanya bukitbukit yang memiliki ketinggian yang bervariasi. Daerah datar dengan ketinggian 10-150 meter di atas permukaan laut (dpl) terdapat di bagian pantai barat yang terbentang dari selatan ke utara. Sedangkan dibagian timur merupakan daerah yang berbukit dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-6

ketinggian rata-rata 541 meter dpl. Kondisi topografi merupakan faktor utama yang paling besar pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Ketinggian yang dimaksud adalah ketinggian lahan yang dinyatakan dalam meter. Data mengenai Ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Gambar 2.3. Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut (dpl) yaitu sebanyak 50,58% atau dengan total luas 2.187,44 Km2. Selanjutnya, ketinggian yang dominan lainnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah ketinggian mencapai 100-300 meter seluas 901,83 Km2 atau sekitar 20,85%.


II-7

Gambar 2.3. Peta Ketinggian Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber: Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 - 2033


II-8

2.1.1.1.4

Aspek Geologi

Kondisi tanah di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari beberapa jenis tanah, dari luas wilayah 4.324,6 Km2. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Organosol seluas 1.556,86 Ha atau seluas 0,36%, jenis Tanah Alluvial seluas 10.854,75 Ha atau 2,51%, jenis tanah Regosol seluas 13.752,23 Ha atas 3,18%, Padsolik Merah Kuning (PMK) seluas 29.234,30 Ha atau 6,74%, jenis tanah Latosol seluas 97.649,47 Ha atau 22,58%, jenis tanah Asosiasi lotosol dan PMK seluas 84.545,93 Ha atau 19,55%, jenis tanah Andosol seluas 30.531,68 atau 7,06%, jenis tanah Asosiasi Latosol dan Andosol seluas 86.794,72 Ha atau 20,07%, jenis tanah Asosiasi Andosol dan regosol seluas 3.805,65 atau 0,88% dan Asosiasi Podsolik Coklat dan PMK/Litosol seluas 73.734,43 atau 17,05% dari total luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh jenis tanah Latasol dan Asosiasi Latasol dan Andasol. Adapun sebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dapat di lihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.4 sebagai berikut. Tabel 2.3 Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bengkulu Utara No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Tanah

Luas (Ha)

Persentase (%) 4 0,36 2,51 3,18 6,76 22,58 19,55 7,06 20,07 0,88 17,05

2 3 Organosol 1.556,86 Alluvial 10.854,75 Regosol 13.752,23 Padsolik Merah Kuning PMK 29.234,30 Latosol 97.649,47 Asosiasi lotosol dan PMK 84.545, 93 Andosol 30.531,68 Asosiasi Latosol dan Andosol 86.794,72 Asosiasi Andosol dan regosol 3.805,65 Asosiasi Podsolik Coklat dan 73.734,43 PMK/Litosol Jumlah 432.460,00 100 Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara 2013 -2033 Hasil Analisis, 2013.

Tanah untuk pertumbuhan tanaman pertanian memiliki minimal empat faktor yang dapat mempengaruhi dalam kegiatan pertanian terutama untuk pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam, faktor-faktor tersebut adalah jenis tanah, tekstur tanah, pH tanah, dan warna tanah.


II-9

Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Bengkulu Utara



II-10

2.1.1.1.5

Aspek Hidrologi

Penelaahan aspek hidrologi mencakup sisi ketersediaan dan pemanfaatan sumbar-sumber air di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ketersediaan air dapat diidentifikasi terutama dari aliran masuk (run-in) atau aliran permukaan (surface run-off). Sedangkan sisi pemanfaatannya tergantung dari jenis pemakaian (irigasi, sumber energi, konsumsi penduduk, serta faktor kehilangan air (discharges) secara alami. Untuk aliran air permukaan, di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terdapat empat belas Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan karakteristik luas DAS yang relatif kecil dari hulu sampai dengan hilir. Debit air yang mengalir pada sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama pada sungai-sungai besar seperti Air Lais, Air Sebelat, Air Ketahun, Air Bintunan dan Air Serangai yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan air dalam berbagai jenis pemanfaatannya. Terdapat empat sumber air/ mata air dan terdapat sebelas sungai besar yang pada umumnya berhulu di kawasan hutan lindung dan taman nasional yang berada di wilayah utara dan timur Kabupaten Bengkulu Utara yang bermuara di Samudera Hindia sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5, sehingga kelestarian hutan lindung dan hutan konservasi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air untuk berbagai keperluan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Tabel 2.4. Sebaran Mata Air di Kabupaten Bengkulu Utara No

Nama/Lokasi

Lokasi

Debit (m3/dtk)

1. 2. 3.

Air Kemumu Air Lais Air Ketahun

Kemumu Kec. Lais Ketahun-Napal Putih

24,52 589,24

4.

Air Seblat

Seblat

314,20

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 - 2033

Tabel 2.5. Sungai di Kabupaten Bengkulu Utara Panjang Debit Air (m3/dtk) (Km) 1 Air Ketahun 84 Maks : 589,24 Min : 19,30 2 Air Seblat 78 Maks : 314,20 Min : 27,00 3 Air Palik 146 Maks : 21,50 Min : 0,37 4 Air Lais 145 Maks : 24,52 Min : 2,28 5 Air Padang 94 Maks : 91,10 Min : 2,42 6 Air Bintunan 121 Maks : 29,01 Min : 3,75 7 Air Serangai 131 Maks : 76,60 Min : 0,50 8 Air Urai 76 Maks : 86,90 Min : 1,05 9 Air Senaba 29 Maks : 75,00 Min : 5,00 10 Air Sabai 51 Maks : 171,00 Min : 1,50 Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 – 2033 No

Sungai dan DAS


II-11

2.1.1.1.6

Aspek Klimatologi

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah yang mempunyai temperatur rata-rata tahunan antara 22˚C - 24˚C dengan curah hujan tahunan selama tahun 2008-2013 sebanyak 4.644,67 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 201 kali/tahun. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmid dan Ferguson, daerah ini tergolong tipe iklim C dengan tinggi kelembaban 60–70%. Jumlah bulan basah 3,6 dan bulan kering 3,2 dengan rata-rata dimulai dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan Juli. Keadaan demikian tentunya cukup mendukung bagi berkembangnya semua sektor kegiatan penduduk khususnya pertanian dan perkebunan. Jumlah rata-rata hari hujan terbanyak berada di bulan Maret, November, dan Desember. Sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi di bulan Februari. Rata-rata hujan dan curah hujan dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7 sebagai berikut. Tabel 2.6. Rata-rata Curah Hujan Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 No

Bulan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

1

Januari

161

320

218

273

317

588

2

Februari

186

188

515

60

266

635

3

Maret

439

198

750

275

121

279

4

April

2242

582

246

221

537

345

5

Mei

147

261

161

324

359

328

6

Juni

306

233

336

418

147

238

7

Juli

255

203

698

162

210

273

8

Agustus

508

279

334

157

237

160

9

September

343

510

361

341

86

499

10

Oktober

742

500

410

361

525

523

11

November

149

655

423

534

1081

498

12

Desember

535

661

237

369

511

318

Total 6.013 4.590 4.689 Sumber : Bengkulu Utara Dalam Angka, 2014.

3.495

4.397

4.684

Tabel 2.7. Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008-2013 NO

BULAN

1

Januari

2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(kali)

(kali)

(kali)

(kali)

(kali)

(kali)

9

19

19

12

16

24

Februari

11

15

21

4

15

23

3

Maret

18

17

23

20

11

13

4

April

14

16

15

14

23

16


II-12

NO

BULAN

5

Mei

6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(kali)

(kali)

(kali)

(kali)

(kali)

(kali)

8

11

14

15

20

15

Juni

13

13

19

15

10

7

7

Juli

11

12

19

10

18

18

8

Agustus

17

15

14

9

14

11

9

September

22

16

19

17

4

27

10

Oktober

23

23

23

15

18

22

11

November

21

21

26

22

25

22

12

Desember

25

27

16

16

25

16

192

205

228

169

199

214

Total

Sumber : Bengkulu Utara Dalam Angka, 2014.

Dengan melihat pola hujan demikian, dan sesuai dengan pola iklim global, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini tergolong kepada wilayah dengan Iklim Tropis Basah yang relatif tanpa musim kering (Humid Tropical Climate with No Dry Season), yang diberi simbul Af (sesuai dengan Kriteria Koppen serta selaras dengan klasifikasi menurut Schmid dan Ferguson menurut Oldeman dan menurut Mohr). Dengan tipe iklim tropis basah ini, maka potensial bagi pengembangan pertanian. Namun di lain pihak dengan karakter topografi/ morfologi wilayah di atas, sangat penting adanya kawasan lindung berupa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya khususnya kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Rata-rata hari hujan dan curah hujan, sangat mempengaruhi pola aktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Sehubungan dengan rata-rata curah hujan yang sangat relevan maka curah hujan dimaksud sangat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas peningkatan produksi pertanian yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. 2.1.1.1.7

Penggunaan Lahan

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, telah terjadi penggunaan lahan yang melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan terbangun dan non terbangun. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkulu Utara masih didominasi oleh hutan, lahan budidaya pertanian, semak/belukar dan hanya sebagian kecil terdiri dari lahan-lahan yang terdegradasi. Kondisi hutan sebagian besar terdapat di kawasan pegunungan. Pada kawasan pegunungan sebagian besar terdapat pada daerah ketinggian dengan kemiringan lahan di atas 25%, sedangkan pada daerah tengah sebagian terdiri dari hutan bekas terbangun. Secara keseluruhan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-13

ketersediaan sumber daya alam di Kabupaten Bengkulu Utara cukup potensial tetapi karena berbagai keterbatasan sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah pertanian dan perkebunan dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Tutupan lahan pada wilayah Kabupaten Bengkulu Utara meliputi: hutan, hutan bekas terbangun, belukar, perkebunan, dan sawah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.5 berikut. Tabel 2.8. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bengkulu Utara No 1 2 3 4 5 6

Jenis Penggunaan Permukiman Pertanian dan Perkebunan Persawahan Tegalan Hutan Lain-lain Jumlah Sumber : Hasil Analisis, 2014.

Persentase (%) 1,29 37,14 4,47 2,35 45,68 9,07 100,00

Pengunaan lahan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2014, masih didominasi oleh penggunaan lahan kawasan hutan yaitu mencapai total 45,68%, kemudian didominasi oleh penggunaan lahan kawasan pertanian dan perkebunan yang mencapai 37,14%, dan kawasan permukiman yang mencapai 1,29% dari total area penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Kabupaten Bengkulu Utara termasuk wilayah kabupaten yang masih memungkinkan untuk memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu minimal 30% area dari luas wilayah kota.


II-14

Gambar 2.5. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bengkulu Utara



II-15

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.2.1

Rencana Pola Ruang

Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dipaparkan di bawah ini: 2.1.2.1.1. A.

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan Hutan Lindung

Tujuan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, kawasan hutan lindung yaitu kawasan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan Hutan Lindung Koko Buwabuwa seluas kurang lebih 40.821 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar. B.

Kawasan yang Memberikan Kawasan Bawahannya

Perlindungan

Terhadap

Seluruh kawasan TNKS, hutan lindung dan kawasan dengan kelas lereng di atas 30% merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. TNKS sebagai kawasan suaka alam dan hutan lindung dibahas terpisah dengan kawasan yang mempunyai kelerengan di atas 30%. Fakta lapangan menggambarkan bahwa sebagian kawasan ini berada dalam kondisi dengan bukaan vegetasi yang cukup luas dan tanaman perkebunan. Hasil super impose peta kelas lereng diatas 30% dengan peta rawan longsor menunjukkan bahwa hampir seluruh kawasan tersebut merupakan kawasan rawan longsor. Mengingat ancaman bencana alam di Kabupaten Bengkulu Utara tidak saja dari potensi longsor namun juga rawan gempa, maka untuk menghidari bencana yang lebih besar serta mengikuti penataan ruang yang berbasis konservasi, seluruh kawasan yang berada pada kelerengan di atas 30% harus diperbaiki melalui penanaman tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Rencana pengelolaan kawasan di atas 30% ini adalah dengan melakukan reboisasi pada kawasan yang sudah kritis dengan pendekatan partisipasi masyarakat lokal yang didukung oleh pemerintah dan lembaga peduli lingkungan lainnya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: 1. Kawasan Bergambut Kawasan bergambut di Kabupaten Bengkulu Utara tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.


II-16

2. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air di Kabupaten Bengkulu Utara tersebar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. C.

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berfungsi untuk melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya. Kawasan perlindungan setempat meliputi: 1.

Kawasan Sempadan Pantai

Sempadan Pantai adalah kawasan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai, yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai di Kabupaten Bengkulu Utara adalah sepanjang garis pantai, yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Air Napal, Kecamatan Air Besi, Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Enggano. Kawasan lindung sepanjang pantai (sempadan pantai) di Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan sebagai Kawasan Lindung. 2.

Kawasan Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria sempadan sungai adalah: a. sekurang-kurangnya 100 meter kiri dan kanan sungai besar dan 50 meter di kiri dan kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman; dan b. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk membangun jalan inspeksi sepanjang 10-15 meter. Berdasarkan hasil kajian potensi sungai dan pertimbangan kriteria diatas, maka luas kawasan sempadan sungai Kabupaten Bengkulu Utara, yang perlu ditetapkan adalah 13.141 Ha (3,04%) dari total luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara), yang meliputi sempadan Sungai Air Ketahun, Air Seblat, Air Lemau, Air Palik, Air Lais, Air Padang, Air Bintunan, Air Serangai, Air Urai, Air Senaba, dan Sungai Air Sabai. Adapun sungai yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 2.9. Tabel 2.9. Sungai di Kabupaten Bengkulu Utara No. 1 1 2 3 4 5

Sungai Besar 2 Air Ketahun Air Seblat Air Lemau Air Palik Air Lais

Panjang (Km) 3 84 78 217 146 145

Debit Air (m3/dtk) 4 Maks : 589,24 Min : 19,30 Maks : 314,20 Min : 27,00 Maks : 104,42 Min : 2,40 Maks : 21,50 Min : 0,37 Maks : 24,52 Min : 2,28


II-17

No. Sungai Besar Panjang (Km) Debit Air (m3/dtk) 1 2 3 4 6 Air Padang 94 Maks : 91,10 Min : 2,42 7 Air Bintunan 121 Maks : 29,01 Min : 3,75 8 Air Serangai 131 Maks : 76,60 Min : 0,50 9 Air Urai 76 Maks : 86,90 Min : 1,05 10 Air Senaba 29 Maks : 75,00 Min : 5,00 11 Air Sabai 51 Maks : 171,00 Min : 1,50 Sumber: Bengkulu Utara Dalam Angka, 2012.

3.

Kawasan Sekitar Danau atau Waduk Kawasan sekitar danau atau waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Kriteria kawasan sekitar danau atau waduk adalah daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk, yaitu antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 4.

Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan sekitar mata air meliputi kawasan sekurangkurangnya dengan radius 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air. Di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 17 DAS dengan karakteristik yang khusus yaitu luas DAS relatif kecil dari hulu sampai dengan hilir. Terdapat 4 sumber air/ mata air dan terdapat 11 sungai besar yang seluruhnya bermuara ke Samudera Hindia. Artinya sebagian besar kebutuhan air baku Kabupaten Bengkulu Utara sangat tergantung dari keberadaan kawasan lindung di wilayah Timur Kabupaten Bengkulu Utara. Pada sisi lain keseimbangan neraca air dan kualitas iklim regional, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu cukup tergantung dari keberadaan TNKS dan hutan lindung di Kabupaten Bengkulu Utara. Tabel 2.10. Sebaran Mata Air di Kabupaten Bengkulu Utara No

Nama/Lokasi

Lokasi

Debit (m3/dtk)

1

2

3

4

1.

Air Kemumu

Kemumu

-

2.

Air Lais

Lais

3.

Air Ketahun

Ketahun-Napal Putih

589,24

4.

Air Seblat

Seblat

314,20

24,52

Sumber: Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara , 2013 – 2033

D.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:


II-18

1.

Taman Hutan Raya

Taman hutan raya berupa Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) seluas kurang lebih 72.974 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektar. 2.

Cagar Alam

Tujuan perlindungan terhadap Cagar Alam (sebagai bagian dari kawasan suaka alam) adalah untuk melindungi keanekaragaman tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan umumnya. Di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Cagar Alam telah ditetapkan dalam TGHK dengan total luas 2.657 Ha yaitu:  Cagar Alam Air Rami 1  Cagar Alam Air Rami 2  Cagar Alam Sebelat  Cagar Alam Tanjung Laksaha  Cagar Alam Teluk Klowe  Cagar Alam Sungai Bahewo  Cagar Alam Kioyo 1 dan 2 3.

Cagar Budaya

Tujuan perlindungan terhadap Cagar Budaya (ilmu pengetahuan) adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan – peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pegetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun alam. Di Kabupaten Bengkulu Utara telah diusulkan tujuh situs Cagar Budaya yang terdiri dari peninggalan sejarah dan purbakala, mencakup klasifikasi peninggalan: purbakala, kolonial, budaya/agama, dan perjuangan (merebut dan mempertahankan kemerdekaan) berdasarkan letaknya situs Cagar Budaya di Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain:  Situs Makam Putri Lindung Bulan di Kecamatan Putri Hijau  Situs Rumah Bersejarah Napal Putih di Kecamatan Napal Putih  Situs Makam Pasirah Dukun di Kecamatan Ketahun  Situs Tugu H. Van Amstel di Kecamatan Batik Nau  Situs Makam Ratu Samban di Kecamatan Batik Nau. E.

Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam meliputi: 1.

Kawasan Rawan Tanah Longsor

Bahaya longsor merupakan ancaman bencana alam yang mempunyai cakupan paling luas dibanding ancaman bahaya alam lainnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagian besar penyebab longsor diduga karena penggundulan hutan atau areal dengan kemiringan di atas 30%. Kawasan rawan tanah longsor terletak di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama Kecamatan Giri Mulya.


II-19

2.

Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan gelombang pasang terletak di sepanjang pesisir pantai di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama Kecamatan Enggano, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Air Besi, dan Kecamatan Putri Hijau. Daerah rawan bencana gelombang besar/tsunami dapat dilihat dari Tabel 2.11 sebagai berikut. Tabel 2.11. Sebaran Kawasan Rawan Gelombang Pasang/ Tsunami di Kabupaten Bengkulu Utara No. I

II

III

IV

V

VI

Kecamatan/Desa

Jarak dari pantai (m)

Ketinggian (dpl)

Jumlah Penduduk (jiwa)

AIR BESI 1. Penyangkak 50 0,5 500 2. Kota Agung 100 1 850 AIR NAPAL 1. Air Napal 2.000 20 617 2. Talang Kering 1.000 4 454 3. Selubuk 1.000 3 1.115 4. Pasar Palik 50 5 274 5. Talang Jarang 2.000 12 430 6. Pasar Kerkap 10 10 1.192 7. Tepi Laut 10 10 600 8. Lubuk Tanjung 10 3 624 9. Pasar Tebat 10 3 521 LAIS 1. Pasar Lais 15 5 803 2. Pal Tiga Puluh 1.500 10 1.571 3. Dusun Raja 10 6 613 4. Durian Daun 10 10 497 5. Air Padang 20 1 300 BATIKNAU 1. Bintunan 10 1 678 2. Selolong 30 5 510 3. Serangai 10 1 799 4. Air Lakok 1.500 10 520 KETAHUN 1. Pasar Ketahun 20 1 3.696 2. Urai 20 1 1.816 3. Ketahun/Cakra 1.500 1 200 4. Kuala Langi 20 10 1.162 PUTRI HIJAU 1. Pasar Sebelat 20 1 4.222 2. Kota Bani 20 1 55 KK 3. Karang Pulau 20 1 2 KK Sumber: Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bengkulu Utara, 2010.

Kawasan rawan banjir terletak di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Arga Makmur, dan Kecamatan Arma Jaya. Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan pada wilayah cekungan/datar. Selain itu juga disebabkan karena daerah cekungan yang cukup luas, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-20

sehingga pada saat musim hujan juga terjadi genangan (banjir) yang luas. F.

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi: 1.

Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi terletak di sepanjang pesisir pantai di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terutama Kecamatan Enggano, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Air Besi, dan Kecamatan Putri Hijau. 2.

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terletak di sepanjang jalur patahan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. G.

Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya hanya terdiri dari Taman Buru. Tujuan perlindungan terhadap Taman Buru adalah untuk pengembangan pendidikan, rekreasi, pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Di Kabupaten Bengkulu Utara, Taman Buru telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 31.013 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar di Provinsi Bengkulu yaitu Taman Buru Nanu’ua seluas kurang lebih 7.755 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar, dan Taman Wisata Alam dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.786/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas ± 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar seluas kurang lebih 6.469 (enam ribu empat ratus enam puluh sembilan) Hektar dan Ruang Terbuka Hijau direncanakan ditetapkan 30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan yang terletak di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, luas minimal RTH yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 30%. Dari luas tersebut, 30% diantaranya adalah RTH Privat dan sebesar 70% adalah untuk RTH Publik. Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-21

tumbuhan. Sedangkan Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga di kawasan peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lahan minimal, radius pencapaian, dan kriteria lokasi lebih rinci ditunjukkan pada Tabel 2.12 berikut: Tabel 2.12 Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olah Raga NO

Jenis Sarana

1 1

2 Taman/Tempat main

Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa) 3 250

Kebutuhan Luas Lahan Min (m2) 4 250

Standar (m2/jiwa)

Radius Pencapaian (m)

5 1

6 100

2

Taman/Tempat main

2.500

1.250

0,5

1.000

3

Taman dan Lapangan Olah Raga

30.000

9.000

0,3

-

4

Taman dan Lapangan Olah Raga

120.000

24.000

0,2

5 6

Jalur Hijau Kuburan/Pemakaman Umum

12.000

2.000

15 m -

-

Kriteria Lokasi dan Penyelesaian 7 Ditengah kelompok tetangga Di pusat kegiatan lingkungan Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan Terletak dijalan utama, sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan Terletak menyebar Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 - 2033

2.1.2.1.2. A.

Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi: 1.

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) meliputi HPT Lebong Kandis dan HPT Air Ketahun seluas kurang lebih 45.306 (empat puluh lima ribu tiga ratus enam) hektar mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 31.013 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar di Provinsi Bengkulu. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-22

2.

Hutan Produksi Tetap (HP)

Hutan Produksi Tetap (HP) meliputi HP Air Rami seluas kurang lebih 9.763 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 31.013 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar di Provinsi Bengkulu. 3.

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) meliputi Hutan Air Urai-Serangai dan Hutan Bintunan seluas kurang lebih 8.877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 31.013 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar di Provinsi Bengkulu. B.

Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat direncanakan untuk dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki potensi yang sesuai dengan kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat khususnya pada Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Putri Hijau. C.

Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi: 1. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah Kawasan peruntukan pertanian lahan basah direncanakan untuk dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. 2. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering Kawasan peruntukan pertanian lahan kering direncanakan untuk dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. 3. Kawasan Peruntukan Hortikultura Pertanian Hortikultura, untuk komoditas hortikultura yang potensial untuk dikembangkan adalah sayur-sayuran. Ada tiga jenis komoditi yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan, yakni: Cabe, Tomat dan Ketimun. Pemanfaatan ruang pertanian hortikultura yang digunakan untuk kegiatan pertanian bagi penanaman ketiga komoditi tersebut seluas kurang lebih 5.334 Ha, yang tersebar di seluruh kecamatan. Rencana pengembangan pertanian hortikultura berada pada seluruh kecamatan terutama Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Giri Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

II-23

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2015

Recommend Documents