PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis; b. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005; 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Kabupaten. 5. Kinerja Organisasi Perangkat Kabupaten adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Organisasi Perangkat Kabupaten sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. 6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai acuan dan tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Kabupaten. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah: a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk Perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. BAB III PELAKSANAAN Pasal 4 Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 5 Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten digunakan oleh Organisasi Perangkat Kabupaten untuk: a. menetapkan rencana kinerja tahunan; b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran; c. menyusun dokumen penetapan kinerja; d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2012 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 6 Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 7 Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 25 4
Mei Rajab
2012 M 1433 H
Pj.BUPATI ACEH TIMUR, ttd NASRULLAH MUHAMMAD Diundangkan di Idi pada tanggal 4 Juni 14 Rajab
2012 M 1433 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 19720909 200212 1 009
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NO
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
2
SUMBER DATA 3
I. PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
menurunnya angka buta huruf pada usia 15 (lima belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun; meningkatnya nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) rata-rata SD, SMP dan SMA; menurunnya angka putus sekolah; meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan/angka kelulusan; meningkatnya angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan ke SMA; meningkatnya angka partisipasi murni pada pendidikan dasar dan menengah; meningkatnya angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar dan menengah; meningkatnya angka partisipasi murni usia sekolah; meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar dan menengah; dan meningkatnya persentase fasilitas terhadap jumlah sekolah.
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur
II. KESEHATAN 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
meningkatnya angka usia harapan hidup saat lahir dan saat usia 65 (enam puluh lima) tahun; meningkatnya angka prevalensi penyakit pada: a) penyakit malaria; b) penyakit TBC; c) penyakit DBD; dan d) penyakit HIV. menurunnya angka kematian kasar per 1.000 (seribu) penduduk Dinas Kesehatan karena: Kabupaten Aceh a) penyakit malaria; Timur dan b) penyakit TBC; Rumah Sakit c) penyakit DBD; dan Umum Daerah Idi d) penyakit HIV. meningkatnya angka kesembuhan penderita TB BTA meningkatnya rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur; meningkatnya alokasi anggaran kesehatan Pemerintah perkapita pertahun; meningkatnya kualitas kesehatan bayi/ibu melahirkan; meningkatnya proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih; meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe; meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga medis;
1 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
2 meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana; meningkatnya rasio posyandu persatuan balita; meningkatnya persentase gampong yang mencapai Universal Child Immunization (UCI); meningkatnya persentase gampong terkena kejadian luar biasa ditangani 24 (dua puluh empat) jam; meningkatnya persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan; meningkatnya rasio dokter spesialis per 100.000 (seratus ribu) penduduk; meningkatnya rasio dokter keluarga per 100.000 (seratus ribu) penduduk; meningkatnya rasio dokter gigi per 100.000 (seratus ribu) penduduk; meningkatnya rasio apoteker per 100.000 (seratus ribu) penduduk; meningkatnya rasio bidan dan perawat per 100.000 (seratus ribu) penduduk; meningkatnya rasio UPT. PKM, Polindes dan Pustu persatuan penduduk; meningkatnya persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat; meningkatnya persentase tempat-tempat umum yang sehat; meningkatnya persentase kecamatan bebas rawan gizi; meningkatnya proporsi anak-anak usia 1 (satu) tahun yang diimunisasi cacar; meningkatnya persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja; dan meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
3
III. Pembiayaan Pembangunan Daerah 1. 2. 3. 4.
meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur; meningkatnya rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk; meningkatnya persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali; dan berkurangnya jumlah temuan pemeriksaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur.
Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur
IV. Agama 1. 2. 3. 4.
Majelis menurunnya jumlah insiden yang disebabkan masalah perbedaan Permusyawaratan agama; Ulama meningkatnya jumlah Da’i dan Pemuka Agama yang diberikan Kabupaten Aceh Timur dan Dinas pembekalan masalah kerukunan umat beragama; Syariat Islam meningkatnya jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan; dan Kabupaten Aceh meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang diberikan Timur pembinaan. V. Kependudukan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
1. 2. 3.
meningkatnya persentase penduduk yang bekerja terhadap total penduduk; berkurangnya angka pengangguran pada penduduk yang berusia 15 (lima belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun; meningkatnya rasio penduduk yang bekerja;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur
1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13.
2 meningkatnya rasio tenaga kerja terampil dibanding dengan tenaga kerja tidak terampil; meningkatnya rasio tenaga kerja terdidik dibanding dengan tenaga kerja tidak terdidik; menurunnya angka sengketa pengusaha pekerja pertahun; berkurangnya persentase kejadian unjuk rasa yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan; meningkatnya persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB; meningkatnya lansia yang tinggal di rumah jompo dibandingkan dengan jumlah total lansia; meningkatnya anak-anak dan remaja yang tinggal di tempat penampungan sosial dibandingkan dengan jumlah total anak-anak dan remaja yang seharusnya tinggal di penampungan sosial; meningkatnya persentase mantan penghuni penampungan sosial yang telah mampu hidup sendiri; meningkatnya jumlah panti yang dikelola swasta; dan meningkatnya jumlah panti sosial swasta yang mendapat pembinaan dari Pemerintah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur
VI. Kependudukan 1.
meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki KTP.
VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
3
Pertanian
meningkatnya meningkatnya meningkatnya meningkatnya menggunakan meningkatnya meningkatnya
jumlah produksi tanaman pangan; jumlah areal untuk lahan tanaman pangan; rata-rata produktivitas tanaman pangan perhektar; jumlah tempat pengolahan padi yang telah teknologi; hasil panen tanaman hortikultura perhektar; dan pendapatan rata-rata petani pertahun.
Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Aceh Timur
VIII. Peternakan dan Perikanan 1. 2. 3. 4. 5.
meningkatnya teknologi; meningkatnya meningkatnya meningkatnya meningkatnya
peternakan
ayam
yang
telah
menggunakan
pendapatan rata-rata peternak pertahun; rasio pemenuhan daging perkapita; rasio lahan perikanan dan petambak; dan pendapatan rata-rata peternak pertahun.
IX. Perkebunan 1. 2.
meningkatnya produktivitas kebun; dan meningkatnya pendapatan rata-rata petani kebun pertahun. X. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
1. 2. 3. 4. 5.
meningkatnya persentase koperasi aktif; meningkatnya jumlah usaha kecil menengah yang aktif; meningkatnya jumlah usaha kecil menengah yang melakukan pameran dan promosi di luar Kabupaten Aceh Timur; meningkatnya persentase kredit kepada koperasi/usaha kecil menengah terhadap total kredit; meningkatnya persentase koperasi yang telah mengalami peningkatan klasifikasi;
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur
1 6. 7. 8. 9.
2 meningkatnya jumlah nilai volume perdagangan usaha kecil menengah antardaerah; meningkatnya persentase total omset industri kecil menengah dibandingkan dengan total omset keseluruhan industri; meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar dan bergerak di sektor usaha perdagangan; dan meningkatnya jumlah dan jenis produk usaha kecil menengah yang dipasarkan di luar Kabupaten Aceh Timur.
3
XI. Pemukiman dan Perumahan 1. 2. 3. 4. 5.
meningkatnya persentase keluarga yang telah memiliki rumah sendiri; meningkatnya rumah tangga yang tinggal di rumah yang mempunyai akses air bersih; meningkatnya rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik; berkurangnya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa akses terhadap sanitasi; dan berkurangnya kepala keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur
XII. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
meningkatnya persentase gampong yang telah mempunyai tempat pembuangan sampah; meningkatnya persentase perusahaan yang telah mempunyai tempat pengelolaan limbah; berkurangnya perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup; berkurangnya jumlah kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup; berkurangnya rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai; meningkatnya persentase gampong yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah; dan berkurangnya angka kebakaran hutan dan lahan.
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Timur
XIII. Infrastruktur 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
meningkatnya persentase gampong yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum; berkurangnya rata-rata kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian/luka parah per 100.000 (seratus ribu) penduduk pertahun; berkurangnya jumlah gampong yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat; meningkatnya jumlah gampong yang telah memiliki jalan aspal; meningkatnya persentase lampu pengatur lalu lintas yang berfungsi dengan baik; meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk; meningkatnya rasio tempat ibadah persatuan penduduk; meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik; meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih; dan meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi;
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur
2
1
3
XIV. Tata Ruang 1. 2. 3. 4.
meningkatnya jumlah bangunan yang sudah dibangun di kawasan yang diperuntukan; meningkatnya jumlah luas bangunan yang sudah dibangun di kawasan yang diperuntukan; meningkatnya rasio bangunan yang mempunyai izin mendirikan bangunan; dan berkurangnya pelanggaran terhadap penggunaan tata ruang.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur
XV. Kesatuan Bangsa, Politik dan Demokratisasi 1. 2. 3. 4. 5.
berkurangnya jumlah masalah terkait ketahanan bangsa; meningkatnya jumlah pemilihan kepala gampong yang dilakukan secara demokratis; meningkatnya jumlah masukan masyarakat yang diakomodasi dalam Qanun; meningkatnya jumlah Qanun yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur; dan berkurangnya jumlah pengaduan mengenai kekurangan dalam pemilihan. XVI. Ketentraman dan Ketertiban
1. 2. 3. 4. 5.
berkurangnya jumlah kasus pelanggaran sumber daya alam; berkurangnya jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat; berkurangnya persentasi kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban; meningkatnya angka kriminalisasi yang ditangani; dan meningkatnya jumlah kasus narkoba yang ditangani.
Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur
XVII. Pengembangan Budaya Daerah 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
berkurangnya jumlah kejadian masalah tentang perbedaan budaya; meningkatnya persentase perkawinan antaretnis suku dibandingkan dengan total perkawinan dalam 1 (satu) tahun tertentu; meningkatnya jumlah grup kesenian aktif; meningkatnya jumlah gedung kesenian; meningkatnya jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan; meningkatnya jumlah situs budaya; meningkatnya jumlah kegiatan pertunjukan kebudayaan; meningkatnya jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman; dan meningkatnya jumlah pengunjung museum perbulan. XVIII. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1. 2. 3.
meningkatnya jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah; meningkatnya jumlah Qanun yang mendukung iklim usaha; dan berkurangnya jumlah Qanun yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. XIX. Sektretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
1. 2.
meningkatnya peraturan perundang-undangan yang telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan daerah; meningkatnya jumlah Rancangan Qanun yang diusulkan; dan
Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur
2
1 3.
berkurangnya jumlah kepentingan umum;
4. 5.
berkurangnya waktu rata-rata penyelesaian Rancangan Qanun; bertambahnya jumlah peserta sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan; dan meningkatnya jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa.
6.
Qanun
3 yang
bertentangan
dengan
XX. Hukum, HAM dan Olahraga 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
meningkatnya jumlah telahaan dan kajian hukum yang disampaikan kepada Bupati/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur; meningkatnya persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan; meningkatnya persentase permasalahan HAM yang dapat diselesaikan; meningkatnya jumlah kebijakan nasional bidang olah raga yang telah ditindaklanjuti; dan meningkatnya kecamatan yang mempunyai sarana olah raga untuk umum. meningkatnya jumlah kegiatan olah raga masal dalam satu bulan; meningkatnya jumlah atlet daerah yang dikirim ke event olahraga di luar daerah/negeri; meningkatnya rasio fasilitas kolam renang per 1.000 (seribu) penduduk; meningkatnya persentase penduduk yang menjadi anggota klub olah raga; meningkatnya persentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur; dan meningkatnya persentase nomor cabang olah raga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional. XXI. Hukum Adat
1. 2. 3.
meningkatnya jumlah kajian tentang hukum adat dalam kebijakan daerah; meningkatnya jumlah tema dalam hukum adat yang diakomodasikan dalam Qanun; dan meningkatnya jumlah aktualisasi nilai-nilai hukum adat. XXII. Perpustakaan
1. 2. 3. 4.
meningkatnya meningkatnya meningkatnya terbit; dan meningkatnya
jumlah perpustakaan; pengunjung perpustakaan pertahun; jumlah judul buku sastra produk daerah yang
2. 3. 4.
Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Timur
jumlah pengunjung perpustakaan perbulan.
XXIII. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.
Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Timur
meningkatnya persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari tiga; meningkatnya persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi; meningkatnya persentase pria usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi; meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI ekslusif;
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur
1
2
5.
berkurangnya keluarga prasejahtera dibandingkan jumlah total keluarga;
6.
meningkatnya Pemerintah;
7.
meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta;
8.
berkurangnya rasio angka buta huruf perempuan dibanding laki-laki usia 15 (lima belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun; dan
9.
meningkatnya rasio siswa perempuan dibanding laki-laki.
persentase
partisipasi
3
perempuan
di
lembaga
Pj.BUPATI ACEH TIMUR, ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 19720909 200212 1 009
NASRULLAH MUHAMMAD
