Perancangan Metode Survei

MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SEKTOR JASA KONSTRUKSI SUB SEKTOR TATA LINGKUNGAN JABATAN KERJA AHLI MADYA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

Perancangan Metode Survei F45.PW02.004.01

BUKU INFORMASI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI TAHUN 2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

Kode Modul F45.PW02.004.01

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi. Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut. Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya. KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

Tim Penyusun

Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman i Buku Informasi

Edisi: 1-2014



DAFTAR ISI Kata Pengantar.......................................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................................... ii

BAB I

BAB II

PENGANTAR ........................................................................................................... 1 1.1

Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi .............................................. 1

1.2

Penjelasan Materi Pelatihan ............................................................................ 1

1.3

Pengakuan Kompetensi Terkini ....................................................................... 3

1.4

Pengertian-pengertian / Istilah ......................................................................... 3

STANDAR KOMPETENSI ....................................................................................... 5 2.1

Peta Paket Pelatihan ....................................................................................... 5

2.2

Pengertian Unit Standar Kompetensi .............................................................. 7

2.3

Unit Kompetensi yang Dipelajari ..................................................................... 7

BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN .............................................................. 14

BAB IV

BAB V

3.1

Strategi Pelatihan ........................................................................................... 14

3.2

Metode Pelatihan ........................................................................................... 15

3.3

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan .................................................. 15

MERANCANG METODE SURVEI ...................................................................... 23 4.1

Umum ............................................................................................................. 23

4.2

Membuat Desain Survei ................................................................................ 23

4.3

Merencanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait .......................... 30

4.4

Menyusun rencana survei dan inventarisasi data sekunder ........................ 32

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI ........................................................................................................ 42 5.1

Sumber Daya Manusia ................................................................................... 42

5.2

Sumber-sumber Perpustakaan....................................................................... 43

5.3

Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan ................................................................ 44

Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman ii Buku Informasi

Edisi: 1-2014



BAB I PENGANTAR 1. 1

Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 1.1.1

Pelatihan berbasis kompetensi Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan

kemampuan

kerja

yang

mencakup

pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. 1.1.2

Kompeten di tempat kerja Jika

seseorang

kompeten

dalam

pekerjaan

tertentu,

maka

yang

bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.2

Penjelasan Materi Pelatihan 1.2.1

Desain materi pelatihan Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri. 1) Pelatihan

klasikal

adalah

pelatihan

yang

disampaikan

oleh

seorang instruktur. 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur. 1.2.2

Isi Materi pelatihan 1) Buku Informasi Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan. 2) Buku Kerja Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri. Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi: a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.

Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 1 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan. c. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja. 3) Buku Penilaian Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi : a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan. b. Metode-metode

yang

disarankan

dalam

proses

penilaian

keterampilan peserta pelatihan. c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan. d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja. e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek. f. 1.2.3

Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

Penerapan materi pelatihan 1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah: a. Menyediakan

Buku

Informasi yang

dapat

digunakan

peserta

pelatihan sebagai sumber pelatihan. b. Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan. c. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama

dalam

penyelenggaraan pelatihan. d. Memastikan

setiap

peserta

pelatihan

memberikan

jawaban /

tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada Buku Kerja.

2) Pada Pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah: 1) Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan. 2) Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada Buku Kerja. 3) Memberikan jawaban pada Buku Kerja. 4) Mengisikan hasil tugas praktek pada Buku Kerja. 5) Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur. Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 2 Buku Informasi

Edisi: 1-2014


1.3


Pengakuan Kompetensi Terkini 1.3.1 Pengakuan Kompetensi Terkini (Recognition of Current CompetencyRCC) Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak

akan

dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan.

1.3.2

Persyaratan Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui: 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

1.4

Pengertian-pengertian / Istilah 1.4.1 Profesi Profesi

adalah

suatu

bidang

pekerjaan

yang

menuntut

sikap,

pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan. 1.4.2

Standarisasi Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

1.4.3

Penilaian / Uji Kompetensi Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan

mengenai

apakah

kompetensi

sudah

tercapai

dengan

membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan. 1.4.4 Pelatihan Pelatihan

adalah

proses

pembelajaran

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 3 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari. 1.4.5 Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan. 1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan

dan

mengintegrasikan

antara

bidang

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 1.4.7

Standar Kompetensi Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) SKKNI

adalah

pengetahuan,

rumusan kemampuan kerja keterampilan

dan

sikap

kerja

yang yang

mencakup relevan

aspek dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.4.9 Sertifikat Kompetensi Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 1.4.10 Sertifikasi Kompetensi Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.


Edisi: 1-2014



BAB II STANDAR KOMPETENSI 2.1

Paket Pelatihan Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Metode Survei dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota- Kode Unit F45.PW02.004.01, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu: 

Melaksanakan Sistem Manajemen Keselatan dan Kesehatan Keja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota



Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi dan Manajemen Organisasi Kerja yang baik



Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota



Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan



Menyupervisi Survei Primer dan Sekunder



Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu



Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis



Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah



Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana



Menyamakan Persepsi Tim Perencana



Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan



Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan



Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

Kerangka pelatihan modul merupakan bagian dari paket pelatihan Jabatan Kerja Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi alur pikir langkah-langkah pelaksanaan pelatihan yang dapat ditunjukkan pada skema sebagai berikut ini :


Edisi: 1-2014



SKEMA PENCAPAIAN KOMPETENSI AHLI MADYA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

Ahli Muda

Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan

Merancang Metode Survei

Menyupervisi Survei Primer dan Sekunder Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu

Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis Menyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana

Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan

Ahli Utama

Gambar 2.1 Skema Pencapaian Kompetensi Ahli Madya


Edisi: 1-2014


2.2


Pengertian Unit Standar Kompetensi 2.2.1 Unit Kompetensi Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit komptensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu. 2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah “Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Metode Survei dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota”. 2.2.3 Durasi / waktu pelatihan Pada

sistem

pelatihan

berbasis

kompetensi,

fokusnya

ada

pada

pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu. 2.2.4

Kesempatan untuk menjadi kompeten Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan. Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3

Unit Kompetensi yang Dipelajari Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat : 

mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.



mengidentifikasikan apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.



memeriksa kemajuan peserta pelatihan.



menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

2.3.1

Judul Unit Merancang metode survey yang tepat dalam Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota


Edisi: 1-2014


2.3.2


Kode Unit F45.PW02.004.01

2.3.3

Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dan menerapkan metode survey yang tepat dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

2.3.4 Kemampuan Awal Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal tentang etos kerja, etika profesi dan manajemen organisasi kerja yang baik, kebutuhan data perencanaan, dan permasalahan wilayah perencanaan. 2.3.5

Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI 1. Membuat desain survey

1.1 1.2

1.3 2. Merencanakan kegiatan dengan instansi terkait

koordinasi 2.1 2.2

2.3 3. Menyusun rencana survei inventarisasi data sekunder

dan

3.1 3.2

3.3

3.4

2.3.6

KRITERIA KERJA Metode pelaksanaan survei dipilh secara tepat sesuai dengan kerangka acuan kerja Perlengkapan survei dibuat berdasarkan kebutuhan data untuk melakukan pekerjaan perencanaan. Jadwal pelaksanaan survei dibuat sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Instansi terkait dengan lingkup pekerjaan ditentukan secara tepat. Cakupan batas wilayah perencanaan yang akan dibahas bersama dengan instansi terkait dirumuskan. Informasi yang akan dicari dari intansi terkait dibuat daftar. Pustaka yang dibutuhkan dibuat daftarnya. Peta dasar wilayah perencanaan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan survei pengamatan lapangan diidentifikasi. Data fisik dan non fisik lapangan yang dibutuhkan untuk identifikasi permasalahan perencanaan diidentifikasi. Panduan wawancara dalam bentuk kuesioner dan pengamatan lapangan dirumuskan.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan merancang metode pengumpulan data untuk mendukung pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota, Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 8 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



1.2 Kegiatan merancang metode pengumpulan data dan survei ini bertujuan agar diperoleh panduan yang dapat digunakan membantu perolehan gambaran nyata kondisi wilayah perencanaan, sehingga diharapkan permasalahan dan potensi wilayah rencana benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kawasan. 1.3 Metode pengumpulan data yang dirancang dibagi atas tiga kelompok besar, yaitu desain survei, rencana koordinasi dengan instansi dan rencana survei lapangan dan non lapangan (primer dan sekunder). 1.3.1 Pengumpulan data sekunder Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait, baik di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi, maupun di tingkat Kabupaten/kota. 1.3.2 Pengumpulan data primer Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data terbaru/ terkini langsung dari lapangan atau obyek kajian. Pengumpulan data primer ini sendiri akan dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode observasi langsung ke lapangan, penyebaran kuesioner atau wawancara. Penentuan penggunaan kedua metode ini dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Namun demikian dari pengumpulan data primer ini diharapkan dapat saling menunjang pengumpulan informasi dan fakta yang diinginkan. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data secara primer adalah sebagai berikut: 1.3.2.1 Ground check dan observasi lapangan Survei

ini

dilakukan

untuk

mengidentifikasi

dan

menterjemahkan penggunaan lahan (land use) dari wilayah. Dari survei ground check ini dapat dilakukan pengamatan secara langsung ketersediaan infrastruktur dan fasilitas. 1.3.2.2 Wawancara Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi dan persepsi stakeholder (masyarakat, pemerintah, swasta) terhadap perencanaan tata ruang wilayah dan kota. Wawancara dengan pihak instansi juga dilakukan untuk mengetahui

permasalahan-permasalahan

di

tiap

bidang/aspek yang menjadi kewenangannya serta menyerap Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 9 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan program yang sedang dan akan dilakukan. 1.3.2.3 Penyebaran kuesioner dilakukan untuk para stakeholder yang dianggap tepat (mampu memberikan informasi yang dibutuhkan)

untuk

diikutsertakan

dalam

kegiatan

perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 1.4 Data yang dikumpulkan meliputi: 1.4.1 Peta 

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:25.000 sebagai peta dasar



Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan. Citra satelit yang digunakan harus berumur tidak lebih dari satu tahun pada saat penyusunan rencana dengan menggunakan citra satelit resolusi 10 m – 15 m



Peta batas wilayah administrasi



Peta batas kawasan hutan



Peta informasi analisis kebencanaan (kegempaan, bahaya gunung api, dll)



Peta identifikasi potensi sumber daya alam

1.4.2 Data dan informasi 

Data dan informasi kebijakan penataan ruang terkait (RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RTR KSN, RTRW kota sebelumnya)



RPJP Kota dan RPJM Kota, untuk kota-kota yang telah memiliki RPJP dan RPJM



Data tentang kependudukan



Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas wilayah



Data perekonomian wilayah



Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah



Data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam termasuk penggunaan lahan eksisting



Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah



Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat



Peraturan-perundang undangan terkait


Edisi: 1-2014



2. Perlengkapan yang diperlukan 2.1

Media penyimpanan data (komputer)

2.2

Media pencetakan (printer)

2.3

Media akses data (internet)

3. Tugas yang harus dilakukan 3.1

Membuat desain survei

3.2

Merencanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sebelum pelaksanaan survei

3.3

Menyusun rencana survei dan inventarisasi data sekunder

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan 4.1

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

4.2

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

4.3

Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

Tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.4

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

4.5

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman

Persetujuan

Substansi dalam

Penetapan

Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya 4.6

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

4.7

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4.8

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

4.9

2.3.7

Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang

Panduan Penilaian

1. Penjelasan prosedur penilaian Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang diperlukan sebelum menguasai unit serta unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1

Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya: 1.1.1

F45.PW02.003.01 Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan


Edisi: 1-2014


1.2


Kaitan dengan unit lain 1.2.1

F45.PW02.008.01

Menyupervisi

Survei

Primer

dan

Sekunder 1.2.2

F45.PW02.010.01

Melaksanakan

Kompilasi

dan

Pengolahan Data Terpadu 1.2.3

F45.PW03.019.01

Melakukan Analisis Terpadu/Sintesis

1.2.4

F45.PW02.022.01

Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah

2. Penjelasan prosedur penilaian Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar Metode uji antara lain: 1. Ujian tertulis 2. Ujian lisan 3. Tugas (take home) 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

3.1 pengetahuan akan sumber data 3.2 pengetahuan dalam mendesain kebutuhan data sesuai dengan tujuan perencanaan 4. Keterampilan yang dibutuhkan 4.1

melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan dapat proses perencanaan

4.2

kemampuan menggali informasi dan permasalahan wilayah dari stakeholder

5. Aspek Kritis 5.1

kemampuan membuat metode survei

5.2

kemampuan menelaah peraturan perundangan terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah

5.3

kemampuan menyusun rencana survei dan inventarisasi data sekunder


Edisi: 1-2014


2.3.8 NO.


Kompetensi Kunci KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi

3

2.

Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide

2

3.

Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis

2

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

2


Edisi: 1-2014



BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN 3.1

Strategi Pelatihan Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar dengan instruktur dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 3.1.1

Persiapan / perencanaan 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti. 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca. 3) Memikirkan

bagaimana

pengetahuan

baru

yang

diperoleh

berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan. 3.1.2

Permulaan dari proses pembelajaran 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar. 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

3.1.3

Pengamatan terhadap tugas praktek 1) Mengamati

keterampilan

praktek

yang

didemonstrasikan

oleh

instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya. 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan. 3.1.4 Implementasi 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman. 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek. 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.


Edisi: 1-2014



3.1.5 Penilaian Melaksanakan

tugas

penilaian

untuk

penyelesaian

belajar

peserta

pelatihan 3.2

Metode Pelatihan Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan. 3.2.1

Belajar secara mandiri Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

3.2.2

Belajar berkelompok Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

3.2.3

Belajar terstruktur Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan meteri pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (session plan) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur. Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:


Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Unit Kompetensi Elemen Kompetensi 1 Kriteria Unjuk Tujan No Kerja/ Indikator Pembelajaran Unjuk Kerja 1. Mampu Pada akhir merancang pembelajaran metode sesi ini, pelaksanaan peserta survei secara mampu tepat sesuai membuat dengan desain survei kerangka acuan kerja 1) Dapat menyebutkan metodemetode pengumpulan data yang sesuai untuk kebutuhan pekerjaan Perencanaan 2) Dapat menjelaskan metode survei yang Dipilih 3) Dapat memilih metode pengumpulan data secara tepat 2. Mampu Pada akhir membuat pembelajaran perlengkapan sesi ini, survei peserta berdasarkan mampu kebutuhan data membuat untuk perlengkapan melakukan survei pekerjaan berdasarkan perencanaan. kebutuhan 1)Dapat data untuk menyebutkan melakukan perlengkapan pekerjaan survei yang perencanaan dibutuhkan sesuai dengan metode survei yang dipilih 2)Mampu mengorganisir ketersediaan perlengkapan survei 3)Dapat menjelaskan dengan cermat

Merancang Metode Survei Membuat desain survei Metode Tahapan Pelatihan yang Pembelajaran Disarankan 1) Ceramah 1) menyebut 2) Tugas kan mandiri metode3) Diskusi metode kelompok pengumpu lan data yang sesuai untuk kebutuhan pekerjaan Perencana an 2) menjelask an metode survei yang Dipilih 3) memilih metode pengumpu lan data secara tepat

1) Ceramah 2) Tugas mandiri 3) Diskusi kelompok


Jam Pembelajaran Indikatif Undang-undang No 10 menit 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggara-an Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah 10 menit Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang

Sumber/ Referensi yang Disarankan 1)

2)

3)

4)

1) menyebut kan perlengka pan survei 5) yang dibutuhka n sesuai dengan metode survei yang dipilih 2) mengorga nisirketers 6) ediaan perlengka pan survei 3) menjelaska n dengan cermat keterkaitan perlengkap an survei 7) dengan data yang dibutuhkan


Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Unit Kompetensi Elemen Kompetensi 1 Kriteria Unjuk Tujan No Kerja/ Indikator Pembelajaran Unjuk Kerja keterkaitan perlengkapan survei dengan data yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan perencanaan 3. Jadwal Pada akhir pelaksanaan pembelajaran survei sesi ini, dibuat sesuai peserta dengan jangka mampu waktu menyusun pelaksanaan jadwal pekerjaan. pelaksanaan 1) Dapat survei menyusun dibuat sesuai jadwal dengan pelaksanaan jangka survei sesuai waktu dengan jangka pelaksanaan waktu pekerjaan. pelaksanaan pekerjaan 2) Dapat menjelaskan secara rinci jadwal pelaksanaan survei 3) Tertib dalam menyusun jadwal pelaksanaan survei


Merancang Metode Survei Membuat desain survei Metode Jam Tahapan Sumber/ Referensi Pelatihan yang Pembelajaran Pembelajaran yang Disarankan Disarankan Indikatif untuk 8) Metode Penelitian melakukan (Nazir, 2011) pekerjaan 9) Metode Penelitian perencanaKuantitatif, Kualitatif an dan R&D (Sugiyono, 2010) 10) Pedoman Survei Kuesioner (Jogiyanto, 2011) 1) Ceramah 1) menyusun 11) Data Collection and 10 menit Analysis (Sapsford 2) Tugas jadwal and Jupp, 2006) mandiri pelaksanaa 12) Qualitative 3) Diskusi n survei Research Methods kelompok sesuai (Mack et. al, 2005) dengan jangka waktu pelaksanaa n pekerjaan 2) menjelaska n secara rinci jadwal pelaksanaa n survei 3) menyusun jadwal pelaksanaan survei dengan tertib

Unit Kompetensi Merancang Metode Survei Elemen Kompetensi 2 Merencanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait Kriteria Unjuk Tujan Metode Jam Kerja/ Pembelajaran Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembela No. Indikator yang Pembelajaran yang Disarankan jaran Unjuk Kerja Disarankan Indikatif 1. Instansi terkait Pada akhir 1) Ceramah 1) menyebut 1) Undang-undang No 10 menit dengan lingkup pembelajaran 2) Tugas kan 26 Tahun 2007 pekerjaan sesi ini, mandiri instansi Tentang Penataan ditentukan peserta 3) Diskusi terkait Ruang secara tepat mampu kan kelompok yang 2) Peraturan 1) Dapat menentuinsta dapat Pemerintah No 15 menyebutkan nsi terkait menjadi Tahun 2010 Tentang instansi dengan sumber Penyelenggara-an terkait yang lingkup informasi Penataan Ruang dapat menjadi pekerjaan dan 3) Peraturan Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 17 Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Unit Kompetensi Merancang Metode Survei Elemen Kompetensi 1 Membuat desain survei Kriteria Unjuk Metode Tujan Tahapan No Kerja/ Indikator Pelatihan yang Pembelajaran Pembelajaran Unjuk Kerja Disarankan sumber ditentukan kontak informasi dan secara tepat untuk kontak untuk pengumpu pengumpulan lan data data 2) menentuk 2) Dapat an instansi menentukan terkait instansi yang akan terkait yang dijadikan akan sumber dijadikan informasi sumber dan informasi dan kontak kontakuntuk untuk pengumpulan pengumpu data lan data 3) Cermat dalam 3) Cermat menentukan dalam instansi menentuk terkait an instansi dengan terkait lingkup dengan pekerjaan lingkup pekerjaan 2. Cakupan batas Pada akhir 1) Ceramah 1) merumusk wilayah pembelajaran 2) Tugas an perencanaan sesi ini, mandiri batasan yang akan peserta 3) Diskusi wilayah dibahas mampu kelompok kerja bersama memahami perencana dengan cakupan an instansi terkait batas wilayah berdasar dirumuskan. perencanaan kerangka 1) Dapat yang akan acuan merumuskan dibahas kerja batasan bersama 2) menentuk wilayah kerja dengan an usulan perencanaan instansi untuk berdasar terkait cakupan kerangka dirumuskan. wilayah acuan kerja kerja Teliti 2) Dapat dalam menentukan merumusk usulan untuk an cakupan cakupan wilayah kerja wilayah Teliti dalam kerja yang merumuskan akan cakupan dibahas wilayah kerja bersama yang akan dengan dibahas instansi bersama terkait instansi terkait


Jam Pembelajaran Indikatif

Sumber/ Referensi yang Disarankan

4)

5)

6)

7)

Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang

10 menit


Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Unit Kompetensi Elemen Kompetensi 1 Kriteria Unjuk Tujan No Kerja/ Indikator Pembelajaran Unjuk Kerja 3. Informasi yang Pada akhir akan dicari dari pembelajaran intansi terkait sesi ini, dibuat daftar peserta 1)Dapat mampu merumuskan memahami data dan informasi informasi apa yang akan saja yang dicari dari diperlukan intansi terkait terkait lingkup dibuat daftar pekerjaan 2)Dapat menentukan data apa dan di instansi mana yang dapat menjadi sumber Informasi 3)Dapat membuat daftar informasi dan data yang akan dicari dari instansi terkait secara cermat

Merancang Metode Survei Membuat desain survei Metode Tahapan Pelatihan yang Pembelajaran Disarankan 1) Ceramah 1) merumuskan 2) Tugas data dan mandiri informasi 3) Diskusi apa saja kelompok yang diperlukan terkait lingkup pekerjaan 2) menentukan data apa dan di instansi mana yang dapat menjadi sumber Informasi 3) membuat daftar informasi dan data yang akan dicari dari instansi terkait secara cermat


Sumber/ Referensi yang Disarankan

Jam Pembelajaran Indikatif 10 menit

Unit Kompetensi Merancang Metode Survei Elemen Kompetensi 3 Menyusun rencana survey dan inventarisasi data sekunder Kriteria Unjuk Tujan Metode Jam Kerja/ Pembelajaran Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembela No. Indikator yang Pembelajaran yang Disarankan jaran Unjuk Kerja Disarankan Indikatif 1. Pustaka yang Pada akhir 1) Ceramah 1) menyebutk 1) Undang-undang No 10 menit dibutuhkan pembelajaran 2) Tugas madiri an daftar 26 Tahun 2007 dibuat sesi ini, 3) Diskusi pustaka Tentang Penataan daftarnya. peserta kelompok yang Ruang 1)Dapat mampu dibutuhkan 2) Peraturan menyebutkan menyusun 2) menyusun Pemerintah No 15 daftar pustaka pustaka yang daftar Tahun 2010 Tentang yang dibutuhkan pustaka Penyelenggara-an dibutuhkan dibuat yang Penataan Ruang 2)Mampu daftarnya dibutuhkan 3) Peraturan menyusun 3) menjelas Pemerintah No 26 daftar pustaka kan dengan Tahun 2008 Tentang yang singkat Rencana Tata dibutuhkan daftar Ruang Wilayah 3)Dapat pustaka Nasional menjelaskan yang telat 4) Peraturan Menteri daftar pustaka dibuat Pekerjaan Umum yang dibuat Nomor: Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 19 Buku Informasi

Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Unit Kompetensi Elemen Kompetensi 3 Kriteria Unjuk Tujan Kerja/ Pembelajaran No. Indikator Unjuk Kerja 2. Peta dasar Pada akhir wilayah pembelajaran perencanaan sesi ini, yang akan peserta digunakan mampu sebagai dasar menyusun pelaksanaan peta dasar survei wilayah pengamatan perencanaan lapangan yang akan diidentifikasi. digunakan 1) Mampu sebagai mengkate dasar gorisasika pelaksanaan n peta survei dasar pengamatan wilayah lapangan hasil diidentifikasi survei berdasark an jenis dan pengguna an 2) Dapat menjelask an alasan pemilihan sebuah peta dasar wilayah 3) Dapat menentuk an dengan tepat peta dasar wilayah perencana an yang akan digunakan sebagai dasar survei 3. Data fisik dan Pada akhir non fisik pembelajaran lapangan yang sesi ini, dibutuhkan peserta untuk mampu identifikasi menentukan permasalahan data fisik dan perencanaan non fisik diidentifikasi. lapangan 1) Dapat yang


Merancang Metode Survei Menyusun rencana survey dan inventarisasi data sekunder Metode Jam Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembela yang Pembelajaran yang Disarankan jaran Disarankan Indikatif 1) Ceramah 1) mengkate 11/PRT/M/2009 10 menit 2) Tugas madiri gorisasik Tentang Pedoman 3) Diskusi an peta Persetujuan kelompok dasar Substansi dalam wilayah Penetapan hasil Rancangan survei Peraturan Daerah berdasar Tentang Rencana kan jenis Tata Ruang Wilayah dan Provinsi dan penggun Rencana Tata aan Ruang Wilayah 2) menjelas Kabupaten/ Kota kan Beserta Rencana alasan Rincinya pemilihan 5) Peraturan Menteri sebuah Pekerjaan Umum peta Nomor: dasar 15/PRT/M/2009 wilayah Tentang Pedoman 3) menentuk Penyusunan an Rencana Tata dengan Ruang Wilayah tepat Provinsi peta 6) Peraturan Menteri dasar Pekerjaan Umum wilayah Nomor: perencan 16/PRT/M/2009 aan yang Tentang Pedoman akan Penyusunan digunaka Rencana Tata n sebagai Ruang Wilayah dasar Kabupaten survei 7) Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria bidang Penataan Ruang 8) Metode Penelitian (Nazir, 2011) 9) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2010) 10) Pedoman Survei Kuesioner 1) Ceramah 1) menyebut 10 menit (Jogiyanto, 2011) 2) Tugas madiri kan jenis3) Diskusi jenis data 11) Data Collection and Analysis (Sapsford kelompok fisik dan and Jupp, 2006) data non fisik yang 12) Qualitative Research Methods dibutuhka (Mack et. al, 2005) n 2) membuat daftar


Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Unit Kompetensi Elemen Kompetensi 3 Kriteria Unjuk Tujan Kerja/ Pembelajaran No. Indikator Unjuk Kerja menyebutkan dibutuhkan jenis-jenis untuk data fisik dan identifikasi data non fisik permasalaha yang n dibutuhkan perencanaan 2) Mampu diidentifikasi. membuat daftar simak data yang terdiri dari data fisik dan non fisik yang perlu dikumpulkan 3) Dapat mengelompok kan data fisik dan non fisik berdasarkan fungsinya untuk mengidentifik asi permasalaha n dalam perencanaan 4) Teliti dalam mengidentifik asi data fisik dan non fisik yang perlu dikumpulkan dalam survei sesuai dengan kerangka laporan yang ditetapkan 4.

Panduan wawancara dalam bentuk kuesioner dan pengamatan lapangan dirumuskan. 1) Dapat menentukan pokok-pokok informasi yang perlu digali melalui wawancara

Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menyusun panduan wawancara dalam bentuk kuesioner dan pengamatan lapangan dirumuskan.


Merancang Metode Survei Menyusun rencana survey dan inventarisasi data sekunder Metode Jam Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembela yang Pembelajaran yang Disarankan jaran Disarankan Indikatif simak data yang terdiri dari data fisik dan non fisik yang perlu dikumpulk an 3) mengelom pokkan data fisik dan non fisik berdasark an fungsinya untuk mengident ifikasi permasala han dalam perencana an 4) Teliti dalam mengident ifikasi data fisik dan non fisik yang perlu dikumpulk an dalam survei sesuai dengan kerangka laporan yang ditetapkan 1) 1) Menentu-kan C eramah pokok-pokok 2) Tugas madiri informasi 3) Diskusi yang perlu kelompok digali melalui wawancara 2) Merumuskan panduan wawancara dalam bentuk kuessioner untuk menggali


Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Unit Kompetensi Elemen Kompetensi 3 Kriteria Unjuk Tujan Kerja/ Pembelajaran No. Indikator Unjuk Kerja 2) Dapat merumuskan panduan wawancara dalam bentuk kuessioner untuk menggali permasalaha n di lapangan 3) Dapat membuat varian panduan wawancara dalam bentuk kuessioner berdasarkan kelompok Narasumber 4) Dapat menentukan informasi dan data yang perlu dikumpulkan melalui pengamatan lapangan 5) Dapat menyusun panduan wawancara dan panduan pengamatan lapangan dengan cermat


Merancang Metode Survei Menyusun rencana survey dan inventarisasi data sekunder Metode Jam Pelatihan Tahapan Sumber/ Referensi Pembela yang Pembelajaran yang Disarankan jaran Disarankan Indikatif permasalaha n di lapangan 3) membuat varian panduan wawancara dalam bentuk kuessioner berdasarkan kelompok Narasumber 4) menentuka n informasi dan data yang perlu dikumpulka n melalui pengamata n lapangan 5) menyusun panduan wawancara dan panduan pengamata n lapangan dengan cermat


Edisi: 1-2014



BAB IV MERANCANG METODE SURVEI

4.1

Umum Merancang metode survei merupakan salah satu kompetensi bagi seorang ahli perencanaan tata ruang wilayah dan kota. Dari rancangan metode survei dapat dilihat bagaimana seorang perencana memahami kerangka acuan kerja, isi dari produk perencanaan yang diharapkan, ketersediaan serta sumber data yang akan dikumpulkan, dan cara mengumpulkan data tersebut. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas kompetensi inti yang diharapkan dari modul ini, yaitu membuat desain survei yang terkait dengan kegiatan untuk merencanakan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, serta menyusun rencana survei dan inventarisasi data sekunder.

4.2

Membuat desain survei 4.2.1 Pemilihan metode pelaksanaan survei sesuai dengan kerangka acuan kerja Pemilihan metode pelaksanaan survey akan menyesuaikan dengan jenis dan ketersediaan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemilihan metode pelaksanaan survey berkaitan dengan table kebutuhan data. Adapun isi dari table kebutuhan data ini diantaranya adalah nama data, sub data, unit data, sumber data, waktu data, dan jenis data (lihat table berikut ini sebagai contoh table kebutuhan data). Untuk keperluan koordinasi di dalam tim perencana, pada kolom terakhir dapat ditambahkan nama anggota tim yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data. Tabel 4.1 Contoh Tabel Kebutuhan Data

No

Nama Data

1.

Demografi

2.

…

Sub Data

Unit Data

Jumlah penduduk menurut kelompok umur

Kecamatan

Sumber Data BPS

Waktu Data 5 tahun terakhir

Jenis Data Sekunder

Perlengkapan Survei Check-list data

Penanggung jawab Mr. X

Adapun isi table kebutuhan data ini akan menyesuaikan dengan kerangka acuan kerja yang diberikan. Sebagai contoh, untuk pembuatan recana tata Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 23 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



ruang wilayah provinsi, maka mengacu pada Permen PU No 15/PRT/M/2009 akan diperlukan data, diantaranya data untuk penentuan kebijakan dan strategi penataan wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pada kolom jenis data, perencana akan menentukan jenis data yang dibutuhkan berdasarkan sumbernya, yang terdiri dari: 1. Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen atau arsip lainnya; yang dapat diperoleh dari instansi terkait. Data/informasi yang tersedia merupakan data hasil pengolahan data. Sebagai contoh adalah data demografi / kependudukan yang membagi informasi kependudukan dalam kelompok umur, tingkat pendidikan, atau mata pencaharian yang diperoleh dari BPS. 2. Data primer yaitu data non-dokumen yang harus dikumpulkan secara langsung oleh perencana di lapangan. Data yang dikumpulkan merupakan data mentah dan perlu dioleh menjadi informasi yang diinginkan. Data ini bersifat asli dan up to date (terbaru). Pengumpulan data primer ini memegang peranan yang penting dalam kegiatan perencanaan karena melalui pengumpulan data primer ini, perencana dapat melakukan pemutakhiran (updating) data dan klarifikasi data sekunder yang telah didapatkan. Contoh data primer ini adalah persepsi warga terhadap permasalahan

pengembangan

wilayah

yang

didapatkan

melalui

wawancara, kuesioner, atau FGD (focus group discussion). Kuesioner sering

dipergunakan

dalam

penelitian

kuantitatif,

dengan

tahapan

pengolahan data melalui uji statistic sebelum disajikan dalam informasi yang

dibutuhkan.

dipergunakan

Sedangkan

dalam

wawancara,

penelitian

kualitatif

FGD,

dan

dengan

observasi melakukan

interpretasi/pemaknaan dari hasil wawancara, FGD, maupun observasi.

Kuesioner atau angket adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan atau pendapat dari sejumlah responden (sumber yang diambil datanya melalui angket). Angket atau kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dibuat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan perencanaan/penelitian.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Biasanya narasumber merupakan seseorang yang berkompeten dalam Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 24 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



suatu bidang. Misalnya, wawancara masalah ekonomi kepada ahli ekonomi, masalah politik kepada politisi, dan lain-lain. Namun, ada pula wawancara yang dilakukan kepada seseorang tanpa melihat kompetensinya di bidang apapun, misalnya wawancara kepada warga masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan permukiman mereka.

Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara pengamatan terhadap obyek atau kegiatan tertentu dalam kondisi nyata di lapangan. Pengamatan dapat dilakukan bukan hanya dengan melihat namun juga dengan menggunakan indera pendengaran dan penciuman kita. Sebagai contoh saat pengamatan kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kota X, surveyor akan mengamati kondisi TPA melalui kondisi visual serta aroma / bau di sekitar lokasi TPA ini. Melalui kegiatan pengamatan ini, perencana dapat memperoleh informasi sesuai yang diinginkan dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Namun, metode ini memiliki kelemahan yaitu subyektifitas surveyor dalam pengumpulan data yang akan menentukan kualitas data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, diperlukan surveyor yang berpengalaman dalam kegiatan pengamatan lapangan sehingga hasil yang diperoleh akan lebih obyektif. Khusus untuk pengumpulan data melalui workshop atau FGD, tahapan ini perlu dilakukan jika perencanaan mengadopsi pendekatan partisipatif. Pendekatan ini akan mengutamakan persepsi dan aspirasi seluruh stakeholders terutama masyarakat dalam pembangunan, baik dalam perumusan masalah pembangunan di daerah maupun dalam penentuan arah pembangunan daerah. Kegiatan perencanaan dengan menggunakan pendekatan partisipatif ini akan lebih efektif karena masyarakat lebih memahami kondisi, masalah, potensi dan kebutuhan nyata sehingga pembangunan akan tepat sasaran. Selain itu akan terjalin komitmen dan kemitraan dengan seluruh stakeholders yang terjalin selama proses perencanaan, sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih mudah dan berkelanjutan.

Berdasarkan jenis data ini, perencana dapat menentukan metode pelaksanaan survey yang tepat, yaitu berupa survey primer dan/atau sekunder. Apakah perencana perlu melakukan survey sekunder? Jika iya, instansi apa saja yang perlu dikunjungi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dan apakah perlu Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 25 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



dilakukan survey primer? Jika iya, data apa saja yang dibutuhkan, kepada siapa

survei ini akan

dilakukan

dan

bagaimana

cara

mendapatkan

data/informasi tersebut. Apakah kepada hanya masyarakat atau juga melibatkan stakeholders lainnya?

4.2.2 Pembuatan perlengkapan survei berdasarkan kebutuhan data untuk melakukan pekerjaan perencanaan. Perlengkapan survei dibuat berdasarkan jenis data yang telah dirinci dalam table kebutuhan data sebelumnya. Data sekunder yang bertujuan untuk mendapatkan data terutama dokumen dari instansi terkait akan mengacu pada table kebutuhan data sebagai check-list atau daftar data/dokumen yang dibutuhkan. Daftar ini akan memuat nama dokumen yang dibutuhkan beserta tahun penerbitan dokumen atau waktu yang dibutuhkan. Sebagai contoh dokumen RPJMD Kabupaten A pada kurun waktu perencanaan sebelumnya sebagai acuan perencaan yang dilakukan saat ini; atau data kependudukan di Kabupaten A selama kurun waktu lima tahun terakhir. Di dalam check-list tersebut, data kependudukan ini dapat dirinci lebih detail, seperti jumlah penduduk per kecamatan, tingkat pendidikan penduduk, dan jumlah penduduk menurut kelompok usia tertentu.

Sedangkan data primer akan memerlukan perlengkapan survey berupa kuesioner, lembar wawancara, panduan FGD, dan/atau panduan pengamatan. Pada

pembuatan

perlengkapan

survey

ini

juga

perlu

dirinci

target

narasumbernya, apakah warga/penduduk atau perwakilan instansi yang terkait? Serta berapa jumlah narasumber yang diperlukan? Selain itu perlu juga dirinci waktu pelaksanaan pengumpulan data. Sedangkan untuk panduan pengamatan lapangan akan memuat apa yang akan diamati dan waktu pengamatannya. Berikut ini penjelasan tentang lembar/form kuesioner dan wawancara, sedangkan panduan FGD dan panduan pengamatan akan dibahas pada sub bab 4.4.4.

a. Kuesioner Kuesioner sebagai perlengkapan survey dalam

pengumpulan

data

sekunder dapat dibuat dalam beberapa bentuk berdasarkan tipe pertanyaan yang diberikan, yaitu: Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 26 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



a) Kuesioner tertutup Yaitu kuesioner yang apabila pertanyaannya disertai dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti, dapat berbentuk „ya‟ atau „tidak‟, dan dapat pula berbentuk sejumlah alternatif atau pilihan ganda. Apabila jawaban terlebih dahulu ditentukan pilihannya, maka tertutuplah kesempatan bagi responden untuk menggunakan jawaban lain menurut keinginan sendiri. Sebagai contoh: Apa pendapat anda tentang penataan kebijakan pemerintah dalam kawasan bantaran sungai X ? A. Sangat setuju

D. Tidak setuju

B. Setuju

E. Sangat tidak setuju

C. Abstain / netral Pertanyaan ini juga dapat disusun dalam bentuk sebagai berikut:

No

Pertanyaan

Sangat Setuju

Setuju

Abstain / netral

Tidak setuju

1.

Apa pendapat anda tentang penataan kebijakan pemerintah dalam kawasan bantaran sungai X ?

1

2

3

4

2.

……………….

1

2

3

4

Sangat tidak setuju 5

b) Kuesioner terbuka, yaitu kuesioner atau angket yang apabila dalam daftar pertanyaan tidak diberi pilihan jawaban, sehingga memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam hal ini responden dapat leluasa untuk mengemukakan pendapat karena dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. c) Kombinasi antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner atau angket di mana dalam daftar pertanyaan, selain menentukan

atau memberikan

alternatif

jawaban

juga memberi

keleluasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pembuatan angket ini misalnya dimulai dengan membuat angket tertutup dengan mengemukakan sejumlah alternative jawaban, setelah itu masih diberi kebebasan untuk memberi jawaban tambahan. Untuk contoh di atas pada bagian bawah table atau pertanyaan dapat ditambahkan pertanyaan sebagai berikut: Jika anda memilih “tidak setuju” atau “sangat tidak setuju”, jelaskan pendapat anda ….. Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 27 Buku Informasi

Edisi: 1-2014

5



Penggunaan angket atau kuesioner dalam kegiatan perencanaan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah informasi yang didapatkan lebih mudah dalam pengolahannya melalui uji statistic dan jangkauan yang luas atau melibatkan banyak responden dalam pengisiannya yang akan membantu dalam memberikan justifikasi kevalidan data yang didapatkan. Oleh karena itu, dalam pembuatan kuesioner perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini: 

Memakai bahasa yang sederhana, karena yang dihadapi adalah orangorang yang berbeda karakteristik dan pengetahuan, sehingga hindari istilah teknis, serta pilih kata-kata yang mengandung arti sama bagi semua orang.



Memakai kalimat yang pendek, karena kalimat majemuk, panjang, dan berbelit-belit akan mempersulit pemahaman responden.



Menghindari pertanyaan yang menyangkut harga diri dan bersifat pribadi.



Menyusun

angket

dengan

sesingkat-singkatnya,

sehingga

tidak

memakan waktu yang lama. 

Dalam daftar pertanyaan hindari kata-kata yang menyinggung perasaan responden atau usaha untuk memberikan pemahaman kepada responden terhadap angket yang kita buat.

b. Form Wawancara Selain itu perencanaan juga perlu menyiapkan lembar wawancara agar dapat

menghasilkan

sebuah

informasi

yang

berguna.

Mengajukan

pertanyaan saat wawancara adalah hal penting. Disini, surveyor akan memperoleh

berbagai

informasi

yang

akan

ditulis

sebagai

bahan

laporan. Mengajukan pertanyaan saat wawancara haruslah tepat. Hal ini dilakukan agar jawaban yang yang diperoleh lebih akurat, memuaskan, dan bernilai. Dalam hal ini panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara perlu disusun dengan baik dan fokus pada topik yang akan dibicarakan. Daftar pertanyaan wawancara yang baik mengandung rumusan 5W + 1H, yaitu what (apa), who (siapa), where (di mana), when (kapan), why (mengapa), dan how (bagaimana).

Unsur what (apa) menyangkut pada topik utama wawancara, yaitu hal utama yang akan dibahas. Unsur who (siapa) menyaran kepada orangJudul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 28 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



orang yang terlibat di dalam topik yang dibicarakan. Sedangkan where (di mana) dan when (kapan) meliputi unsur waktu dan tempat yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan. Unsur why (mengapa) menyangkut alasan-alasan dan sebab-akibat yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Sedangkan unsur how (bagaimana) menjelaskan lebih detail topik yang dibicarakan.

Meskipun demikian, pewawancara tidak perlu terpaku pada daftar pertanyaan

yang

disediakan.

Pewawancara

dapat

mengeksplorasi

pertanyaan lainnya yang masih berhubungan dengan topik. Bahkan, pewawancara yang cermat dapat membuat pertanyaan secara spontan dari jawaban yang diberikan narasumber.

Selanjutnya dalam proses pengumpulan data, pewawancara harus mencatat atau merekam seluruh wawancara yang dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan agar semua informasi yang diterima dari narasumber dapat diterima secara utuh dan lengkap. Pada saat mencatat wawancara yang dilakukan, pewawancara dapat menulis poin-poin penting dalam wawancara tanpa harus menulis secara detail dan sama persis dengan apa yang diucapkan narasumber. Sebagai alternative, proses wawancara dapat direkam dengan menggunakan alat bantu elektronik yang akan membantu memudahkan pewawancara menyimpan hasil wawancara yang dilakukan. Hasil rekaman dapat diulang berkali-kali hingga pewawancara dapat betulbetul memahami isi wawancara. Setelah menyimak hasil wawancara yang direkam, pewawancara harus memindahkan informasi yang diterima secara lisan tersebut ke dalam tulisan. Proses ini dinamakan dengan transkripsi sebelum dilanjutkan dengan penulisan hasil wawancara dalam produk perencanaan.

4.2.3 Pembuatan jadwal pelaksanaan survei sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, perencana diharapkan dapat membuat jadwal pelaksanaan survey sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap ini, perencana dapat memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan tiap data sesuai dengan kebutuhan data yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan memperkirakan kapan draft pekerjaan harus dikumpulkan serta waktu yang diperlukan untuk pembuatan draft tersebut, perencana dapat Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 29 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



menggunakan acuan waktu tersebut dalam penyusunan jadwal pelaksanaan survey. Selanjutnya, perencana dapat mengalokasikan waktu yang tersedia untuk pengumpulan dan pengolahan data.

Perlu diperhatikan bahwa data primer akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengumpulannya dibandingkan dengan data sekunder. Selain itu, perencana juga perlu memperhatikan ketersediaan data pada instansi terkait serta kemudahan akses terhadap data yang dibutuhkan. Sebagai contoh, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS dapat diakses secara mudah dan cepat dengan adanya publikasi online pada website BPS yang terkait; sedangkan untuk mendapatkan data persepsi warga/penduduk, perencana perlu melakukan FGD atau wawancara atau penyebaran kuesioner terlebih dahulu.

4.3

Merencanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait 4.3.1 Penentuan instansi terkait dengan lingkup pekerjaan Penentuan instansi yang terkait dengan lingkup pekerjaan perencanaan merupakan tahap yang penting. Instansi ini bukan hanya menentukan kelengkapan data yang dicari namun juga waktu penyelesaian pekerjaan. Untuk lebih detail, tahap ini sangat terkait dengan table kebutuhan data yang telah dibuat sebelumnya, yaitu dokumen yang dihasilkan dan disimpan oleh instansi yang terkait atau perwakilan dari instansi jika diperlukan wawancara atau FGD. Tabel 4.2, memberikan contoh penentuan instansi yang terkait dalam kegiatan perencanaan melalui table kebutuhan data yang telah disusun sebelumnya. Informasi yang terkait dilihat dari kolom sumber data. Dalam contoh ini, BPS pada lokasi yang terkait dibutuhkan untuk mendapatkan data kependudukan terutama menurut kelompok umur secara time series. Selanjutnya data ini dapat diakses dalam website BPS yang bersangkutan, seperti http://jateng.bps.go.id/ untuk BPS Provinsi Jawa Tengah. Contoh lainnya adalah untuk mendapatkan data transportasi, seperti jaringan jalan, jumlah kendaraan umum, dan angkutan barang, maka instansi yang terkait adalah Dinas Perhubungan dan DLLAJ. Sedangkan informasi tentang kebijakan penataan ruang pada kurun waktu sebelumnya dapat diperoleh dari produk tata ruang yang disimpan oleh Bappeda setempat.


Edisi: 1-2014



Tabel 4.2 Contoh Penentuan Instansi yang terkait dalam Kegiatan Perencanaan No

Nama Data

1.

Demografi

2.

…

Sub Data

Unit Data

Jumlah penduduk menurut kelompok umur

Kecamatan

Sumber Data BPS

Waktu Data 5 tahun terakhir

Jenis Data Sekunder

Perlengkapan Survei Check-list data

Penanggung jawab Mr. X

4.3.2 Perumusan cakupan batas wilayah perencanaan yang akan dibahas bersama dengan instansi terkait. Perumusan cakupan batas wilayah perencanaan diperlukan dalam analisa permasalahan/issue di wilayah perencanaan dan selanjutnya diperlukan dan untuk penentuan akan arah pengembangan wilayah perencanaan. Oleh karena itu, perencana perlu membahas kembali cakupan batas wilayah perencanaan bersama dengan instansi terkait. Berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah diberikan, perencana dapat merumuskan draft batas wilayah perencanaan yang selanjutnya akan dibahas dengan instansi terkait. Cakupan wilayah perencanaan ini dapat berupa batas (daerah) administrasi maupun kriteria lainnya, seperti (wilayah) geografis dan (kawasan) fungsional. Khusus pada wilayah fungsional atau kawasan, perencana dapat melakukan pertimbangan terhadap aspek eknomi, social-budaya, daya dukung dan tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan dan keamanan. Selain itu, perencana perlu memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perencanaan sebagai hasil pemekaran wilayah. Permasalahan dapat muncul dalam tahap pengumpulan data karena ketidaktersediaan data yang dibutuhkan pada wilayah yang direncanakan.

4.3.3 Pembuatan daftar informasi yang akan dicari dari instansi terkait. Pembuatan daftar informasi yang akan dicari dari instansi terkait akan menyesuaikan dengan table kebutuhan data atau panduan pengumpulan data yang telah dibuat sebelumnya. Melalui table ini dapat dibuat daftar atau table baru berupa informasi yang akan dicari pada tiap instansi. Sebagai contoh, untuk BPS Provinsi Jawa Tengah akan dicari data kependudukan yang berupa jumlah penduduk pada tahun 2004-2014, jumlah usia kerja, dan tingkat pendidikan penduduk tahun 2014 (tahun terbaru). Tabel baru ini akan mempermudah proses pengumpulan data karena lebih sistematis dan detail untuk tiap instansi. Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 31 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



Tabel 4.3 Contoh Tabel Kebutuhan Data dan Informasi pada Instansi Terkait No 1.

2.

Nama Instansi BPS

Nama Data Demografi

Sub Data

Unit Data

Jumlah penduduk menurut kelompok umur Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Kecamatan Kecamatan

Waktu Data 5 tahun terakhir 5 tahun terakhir

Penanggung jawab Mr. X Mr. X

…

4.4

Menyusun rencana survei dan inventarisasi data sekunder 4.4.1 Penyusunan daftar pustaka yang dibutuhkan Berdasarkan table kebutuhan data yang telah disusun sebelumnya, perencana dapat membuat daftar pustaka yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan. Daftar pustaka ini dapat dikelompokkan untuk tiap instansi agar pengumpulan data lebih efisien dan sistematis. Diharapkan pustaka / dokumen yang dikumpulkan merupakan produk terbaru sehingga informasi yang tersedia akan up to date (terbaru). Namun jika diperlukan dapat pula dikumpulkan dokumen pada tahun-tahun sebelumnya agar dapat dilakukan analisa kecenderungan, sebagai contoh untuk mendapatkan kecenderungan pemanfaatan ruang di Provinsi A pada kurun waktu 20 tahun terakhir, maka diperlukan produk-produk perencanaan pada kurun waktu tersebut.

Tabel 4.4 Contoh Tabel Daftar Pustaka yang Dibutuhkan dari Instansi Terkait No

Pustaka/ dokumen

1. 2.

Jawa Tengah dalam Angka RTRW Provinsi Jawa Tengah

3.

….

Data/tahun publikasi 5 tahun terakhir terbaru

Sumber Data BPS Bappeda Provinsi Jawa Tengah

4.4.2 Identifikasi peta dasar wilayah perencanaan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan survei pengamatan lapangan Pada tahap selanjutnya, perecana perlu melakukan identifikasi peta dasar wilayah perencanaan

yang

akan

sebagai dasar pelaksanaan

survey

pengamatan lapangan. Peta dasar ini juga akan dipergunakan dalam analisis dan penyusunan arahan serta rencana penataan ruang wilayah / kota. Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, maka yang Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 32 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



dijadikan peta dasar adalah peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1: 25.000.

Selanjutnya peta dasar ini dapat dilengkapi dengan hasil citra satelit yang terbaru (berumur tidak lebih dari satu tahun) dan peta batas wilayah administrasi. Untuk keperluan analisis tertentu, peta dasar ini dapat dilengkapi dengan peta yang berisi informasi yang terkait sehingga akan terbentuk peta tematik tertentu. Sebagai contoh analisis kebencanaan, maka diperlukan peta tematik daerah rawan bencana dengan menggunakan informasi tentang bahaya gunung api, longsor, dan banjir (tergantung karakteristik / lokasi wilayah yang direncanakan).

Untuk selanjutnya peta dasar dengan tambahan informasi dari citra satelit dan informasi lainnya dapat digunakan dalam survey pengamatan lapangan. Survei ini selain untuk memperbaharui informasi yang telah ada juga merupakan upaya konfirmasi data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya.

4.4.3 Identifikasi data fisik dan non fisik lapangan yang dibutuhkan untuk identifikasi permasalahan perencanaan Selanjutnya, perencana perlu melakukan identifikasi data fisik dan non fisik lapangan yang dibutuhkan untuk mengindentifikasi permasalah perencanaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Peraturan

Menteri Pekerjaan

Umum

Nomor: 16/PRT/M/2009

Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka data fisik wilayah perencanaan meliputi: 

Karakteristik umum fisik wilayah, seperti letak geografis dan morfologi wilayah.



Potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, dan bencana alam geologi), termasuk di dalamnya wilayah rawan bencana.



Potensi sumber daya alam: mineral, batubara, migas, panas buni, dan air tanah



Kesesuaikan lahan pertanian tanaman pangan, perkebungan, dan sebagainya.

Selanjutnya data fisik ini dapat dikumpulkan baik berupa table maupun peta tematik. Sebagai contoh untuk potensi rawan bencana, maka akan diperlukan Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 33 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



peta daerah rawan bencana alam. Jika peta ini tidak/belum tersedia, maka akan diperlukan beberapa peta yang menunjukkan daerah longsor, banjir, tsunami, dan bencana geologi.

Sedangkan untuk data non-fisik meliputi: 

Karakteristik social kependudukan, yang meliputi: o

Sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun)

o

Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan di masa sekarang dan masa yang akan datang (20 tahun)

o 

Kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja

Karakteristik ekonomi wilayah, yang meliputi: o

Basis ekonomi wilayah

o

Prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang (20 tahun)

o 

Prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi

Kemampuan keuangan pembangunan daerah, yang meliputi: o

sumber

penerimaan

daerah

dan

alokasi

pembiayaan

pembangunan; dan o

prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

Selain itu, terdapat data yang dapat dimasukkan sebagai data fisik dan nonfisik yaitu kedudukan wilayah perencanaan di dalam wilayah lebih luas, yang meliputi: 

kedudukan wilayah perencanaan di dalam jakstra struktur ruang wilayah lebih luas (nasional / provinsi); dan



kedudukan wilayah perencanaan di dalam sistem perekonomian wilayah lebih luas (nasional / provinsi).

4.4.4 Perumusan panduan wawancara/kuesioner dan pengamatan lapangan Pada tahap pengumpulan data primer, perencana akan memerlukan panduan wawancara dan pengamatan lapangan, panduan workshop / FGD, serta form / lembar kuesioner (tergantung pada kebutuhan data). Panduan ini diperlukan agar proses pengumpulan data dapat terstruktur atau sistematis sesuai dengan hasil yang diharapkan serta waktu yang direncanakan.


Edisi: 1-2014



A. Panduan Kuesioner Sebelum melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, perencana perlu menyiapkan dua form yaitu: 1. Lembar kuesioner yang berisi tujuan pengambilan data, pengisian data, dan daftar pertanyaan. Cara penulisan daftar pertanyaan di dalam kuesioner dapat dilihat dalam sub-bab 4.2.2. Selanjutnya pertanyaanpertanyaan di dalam kuesioner ini perlu ditempatkan secara strategis yaitu dengan mengelompokkan pertanyaan agar narasumber lebih mudah memahami pernyataan yang diberikan dan menempatkan kelompok pertanyaan inti pada bagian awal dan kelompok pertanyaan yang bersifat umum (seperti karakteristik narasumber: umur, jenis kelamin,

pekerjaan,

dan

sebagainya)

pada

bagian

belakang.

Penempatan ini dimaksudkan agar dengan keterbatasan waktu, narasumber dapat menjawab semua pertanyan inti. Proses analisis data tidak akan terganggu jika pertanyaan umum yang kurang berkaitan dengan tujuan pengumpulan data tidak dapat diisi selama proses pengumpulan data. Contoh lembar kuesioner adalah sebagai berikut: Kode narasumber (diisi oleh surveyor): ……….

LEMBAR KUESIONER A. Pendahuluan Judul pekerjaan: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten X Tujuan pengambilan data: pengambilan data melalui kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh persepsi masyarakat tentang permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten X. B. Petunjuk pengisian kuesioner:  Lingkari atau berikan tanda X pada jawaban yang anda pilih.  Berikan jawaban secara singkat pada bagian pertanyaan tertentu. C. Pertanyaan: 1. Kondisi sarana prasarana: 1.1 Bagaimana pendapat anda tentang kualitas sarana dan prasarana berikut ini di lokasi permukiman anda: No

1. 2. 3.

Sarana/ prasarana

Air bersih Listrik ……..

Buruk (banyak masalah) 1 1

Kurang

2 2

Kondisi Biasa Bagus

3 3

4 4

Sangat Bagus (tidak ada masalah sama sekali) 5 5

Jika anda memilih kondisi buruk/kurang pada table di atas, berikan penjelasan masalah yang anda temui: ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 35 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



2. Panduan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang berisi strategi pengumpulan data, seperti teknik, waktu dan lokasi pengumpulan data. Panduan pengumpulan data ini perlukan karena pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dapat melibatkan beberapa surveyor. Kriteria surveryor dalam tahap ini berbeda dengan surveyor dalam kegiatan wawancara, pengamatan, atau workshop. Pengalaman sebagai surveyor untuk pengumpulan data dengan kuesioner lebih diutamakan daripada penguasaan materi yang terdapat di dalam kuesioner, terutama jika kuesioner yang dibagikan sebagian besar menggunakan pertanyaan tertutup, sehingga surveyor tidak perlu memberikan penjelasan untuk tiap pertanyaan. Selain pengumpulan kuesioner secara langsung, perencana dapat menggunakan metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner secara tidak langsung yaitu melalui surat / pos, atau online (survey online), tergantung pada tujuan, dana, serta waktu yang dimiliki. Dibandingkan dengan metode pengumpulan langsung, metode pengumpulan tidak langsung dapat menghemat biaya yang diperlukan untuk surveyor namun tingkat respon (response rate) dari narasumber lebih rendah. Sebagai contoh, untuk mendapatkan data dari 200 narasumber, perencana perlu mengirimkan sedikitnya 400 kuesioner melalui surat/pos, dengan harapan separuh dari penerima kuesioner tersebut akan mengirimkan kembali kuesioner yang telah diisi. Jumlah ini akan lebih tinggi jika tingkat partisipasi atau keperdulian masyarakat dalam mendukung kegiatan perencanaan lebih rendah. Namun jika menggunakan penyembaran dan pengumpulan kuesioner secara langsung, jumlah kuesioner yang dibagikan relative lebih rendah, karena surveyor dapat berusaha meyakinkan calon narasumber untuk berpartisipasi dan jika gagal, surveyor dapat mencari calon narasumber lainnya. Panduan ini harus dipahami oleh surveyor sehingga proses pengambilan data dapat berjalan lancar. Disarankan untuk memberikan pembekalan kepada surveyor sebelum tahap pengumpulan data, dan panduan ini dapat dijelaskan dalam sesi pembekalan tersebut. Contoh panduan surveyor untuk pengumpulan data melalui kuesioner adalah sebagai berikut:


Edisi: 1-2014



PANDUAN PENGUMPULAN DATA MELALUI KUESIONER A. Pendahuluan Judul pekerjaan: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten X Tujuan pengambilan data: pengambilan data melalui kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh persepsi masyarakat tentang permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten X. B. Panduan:  Pengisian kuesioner ini bersifat sukarela, sehingga tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam pengisiannya  Data dikumpulkan pada waktu ….. dengan lokasi ………  Kuesioner harus diisi dan dikumpulkan pada waktu yang sama (tidak boleh dibawa pulang dan dikirimkan sesudah pengisiannya)  Pahami isi kuesioner, sehingga anda dapat membantu nara sumber jika ada pertanyaan tentang kuesioner atau kendala dalam pengisian kuesioner.  Kuesioner dapat diisi sendiri oleh narasumber atau dibantu oleh surveyor  Sebelum mulai pengisian kuesioner, selalu berikan salam, perkenalan, dan penjelasan tentang tujuan kuesioner ini.  …………………..  Setelah kuesioner dikumpulkan, berikan ucapan terima kasih kepada narasumber atas partisipasi mereka di dalam pengumpulan data ini.  Terima kasih atas dukungan anda dalam pengumpulan data ini.

B. Panduan Wawancara Panduan wawancara akan berisi siapa target/lokasi wawancara dan daftar pertanyaan yang akan disampaikan. Ciri pertanyaan yang tercantum di dalam panduan wawancara adalah bersifat terbuka, sehingga narasumber dapat memberikan jawaban atas pertanyaan secara bebas. Sebagai contoh adalah panduan wawancara tentang kondisi infrastuktur di sebuah kawasan permukiman dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: Kode narasumber (diisi oleh surveyor): ………. Panduan Wawancara

Kegiatan: Perencanaan Tata Ruang Kabupaten X Sub-kegiatan: Perencanaan Sarana dan Prasarana Lokasi survei: Kawasan ………...., Kecamatan ………. Daftar pertanyaan: 1. Sejak kapan anda bertempat tinggal di sini? 2. Selama anda bertempat tinggal di sini masalah apa saja yang anda temukan atau hadapi sehari-hari? Terutama yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana kawasan permukiman di sini, seperti fasilitas kesehatan, jalan dan air bersih. 3. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, apa yang anda harapkan? Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 37 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



Berbeda dengan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara ini disarankan

dilakukan

sendiri oleh

tim

perencana, dan

jika

tidak

memungkinkan dapat menggunakan bantuan surveyor yang sudah berpengalaman dan memahami isi perencanaan yang dibuat. Hal ini untuk menjamin bahwa informasi yang didapatkan akan sesuai dengan yang diharapkan, karena ada proses dialog dengan narasumber. Dalam proses dialog ini, perencana atau surveyor perlu menjelaskan maksud tiap pertanyaan dan juga memahami isi jawaban atau informasi dari narasumber pada saat tahap pengumpulan data. Proses dialog ini dapat berlangsung fleksibel yaitu pertanyaan dapat dikembangkan dari daftar pertanyaan yang disusun, namun tetap dalam konteks yang telah ditetapkan. Jika akan menggunakan surveyor, perlu dilakukan pembekalan untuk memberikan penjelasan tentang panduan wawancara dan sekaligus memastikan pemahaman

surveyor

terhadap

informasi

yang

diharapkan

dari

narasumber.

C. Panduan Pengamatan Panduan pengamatan lapangan (ground checking) akan berisi lokasi dan waktu pengamatan, serta obyek yang akan diamati. Tujuan utama observasi lapangan ini adalah terutama untuk mengamati secara langsung permasalahan yang terjadi di lapangan atau di dalam ruang lingkup perencanaan, seperti permasalahan dalam penggunaan lahan dan pelayanan infrastuktur dan fasilitas di wilayah perencanaan. Panduan pengamatan lapangan ada dua macam, sesuai denga tipe pengamatan yang akan dilakukan, yaitu: 1. Pengamatan secara sistematik / lebih terstruktur (systematic / morestructured observation) Pada pengamatan ini, data dikumpulkan berdasarkan kriteria atau batasan-batasan tertentu, sehingga pengukuran atau observasi dapat dilakukan secara obyektif. Oleh karena itu, data yang dihasilkan lebih bersifat kuantitatif / terukur. Kriteria observasi merupakan hasil dari studi pustaka / literature yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh panduan pengamatan tipe ini adalah sebagai berikut:


Edisi: 1-2014

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota No

Data

1

Daerah rawan bencana longsor

2

…………..

Lokasi pengamatan

Luas (Ha)

Kode Modul F45.PW02.004.01 Obyek pengamatan lokasi Alat deteksi bencana ada/tidak jumlah

Desa A, Kecamatan B, Kabupaten C Desa N, Kecamatan O, Kabupaten C Desa W, Kecamatan Z, Kabupaten C ………………..

2. Pengamatan kurang terstruktur (less-structured observation) Pengamatan tipe ini sering diaplikasikan untuk penelitian kualitatif. Data yang dihasilkan umumnya merupakan hasil pengamatan terhadap prilaku manusia pada lokasi pengamatan tertentu, seperti prilaku Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun kota. Hasil yang diperoleh dari pengamatan ini lebih bervariasi dan obyek pengamatan dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan catatan perubahan ini masih sesuai dengan tujuan penelitian atau pengambilan data. Hasil dari observasi ini kemudian akan digabungkan dengan hasil dari wawancara pada obyek pengamatan yang sama, misalkan hasil wawancara dengan PKL pada alun-alun kota tersebut. Proses observasi dan wawancara dapat berlangsung secara simultan maupun parallel. Hasil observasi dapat dipergunakan sebagai masukan dalam dialog pada saat wawancara, dan hasil wawancara dapat digunakan sebagai panduan dalam observasi. Di dalam penelitian, proses ini disebut sebagai upaya triangulation yang merupakan proses validasi data melalui sumber informasi yang berbeda. Contoh panduan observasi untuk tipe ini adalah sebagai berikut:

Panduan Observasi Lapangan Kegiatan: Perencanaan Tata Ruang Kabupaten X Sub-kegiatan: Pengamatan Prilaku PKL di ruang publik Lokasi pengamatan: Kawasan Alun-alun Utara, Kabupaten X Daftar pengamatan: 1. Prilaku pedagang dalam memilih lokasi berdagang. Kedekatan dengan fasilitas tertentu? Aktivitas di sekitarnya? Pedagang tertentu? 2. Prilaku pedagang dalam membuang limbah 3. Prilaku pedagang dalam menarik konsumen Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 39 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



Pemilihan metode pengamatan akan menyesuaikan dengan tujuan pengamatan dan sumber daya (dana, waktu, dan tenaga pengamat) yang dimiliki untuk proses pengamatan. D. Panduan workshop / Focus Group Discussion (FGD) Panduan workshop / FGD akan berisi tujuan, target peserta, waktu pelaksaan, serta materi yang akan dibahas di dalam workshop. Sebagai contoh: workshop penataan ruang di kawasan lindung yang melibatkan warga di kawasan lindung dan instansi terkait seperti kelurahan, kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, serta dinas-dians terkait lainnya. Workshop akan dilaksanakan pada tanggal tertentu di lokasi yang akan disepakati bersama. Hasil yang diharapkan dari workshop ini pendapat rencana penataan ruang di kawasan lindung yang disepakati oleh seluruh pihak yang terkait. Dalam workshop ini, perencana harus menggunakan fasilitator yang berpengalaman agar proses diskusi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya fasilitator akan diberikan pembekalan sebelum waktu pelaksanaan workshop. Panduan workshop dipergunakan agar proses workshop lebih sistematis dan terarah. Contoh panduan ini adalah sebagai berikut:

Panduan bagi Fasilitator Workshop / Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan: Perencanaan Tata Ruang Kabupaten X Sub-kegiatan: Perumusan permasalahan pembangunan di Kabupaten X Lokasi FGD: ………………… Waktu FGD: tanggal ………….., jam …………… Alokasi waktu FGD: ……………jam Peserta FGD: ……………………………………. ……… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Panduan Umum: 1. Fasilitator harus memastikan bahwa partisipasi dalam diskusi merata (semua peserta aktif dalam memberikan pendapatnya), tidak ada dominasi dari anggota FGD 2. Fasilitator harus mengetahui tujuan dan isu yang dianggap penting di dalam FGD, untuk menghindari perdebatan atau diskusi yang pada akhirnya tidak mampu Judul Modul: Perancangan Metode Survei Halaman 40 Buku Informasi

Edisi: 1-2014



menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan tujuan diadakannya FGD. 3. Fasilitator harus bisa menentukan alokasi waktu yang diberikan per subjek diskusi. 4. Fasilitator harus dapat memandu dengan cara yang tidak menonjol dan halus 5. Sebelum melaksanakan workshop, berikan penjelasan sekitar 5-10 menit tujuan dari workshop ini dan aturan main dalam worskshop 6. ……………… Panduan Khusus (daftar pertanyaan untuk diskusi kelompok): 1. Apa yang menjadi perhatian anda akhir-akhir ini yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten X ? 2. Menurut anda factor apa saja kah yang mempengaruhi kondisi tersebut? 3. …………………..

Selain panduan-panduan di atas, perencana juga perlu menyiapkan lembar kesediaan narasumber untuk secara suka rela turut serta dalam pengumpulan data. Sehingga, pengumpulan data ini tidak akan memaksa sehingga data yang diberikan merupakan data riil / nyata atau bukan rekayasa. Untuk menjamin kerahasiaan indentitas narasumber, sebagai pengganti nama narasumber, surveyor dapat mencantumkan

kode

narasumber yang

memudahkan

perencana dalam menganalisis data. Contoh kode ini adalah K01-NS005, yang menjelaskan bahwa lokasi pengumpulan data adalah pada Kecamatan 01 (dibuat sebelumnya data nomor dan nama kecamatan) dan narasumber ke – 5. Kode ini dapat dijadikan sebagai kode di dalam lembar kuesioner dan lembar/rekap wawancara. Adapun contoh lembar kesediaan narasumber ini adalah sebagai berikut: Kode narasumber (diisi oleh surveyor): ………. Lembar Kesediaan Nara Sumber Judul Pekerjaan: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten X Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan kesediaan saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan seperti yang tercantum di atas. Partisipasi saya bersifat suka rela dan saya memahami peran saya dalam kegiatan perencanan ini. Saya dan pihak pelaksana kegiatan perencanaan telah sepakat bahwa saya dapat membatalkan partisipasi saya selama proses pengumpulan data, jika saya merasakan ketidaknyamanan dalam proses ini. Kesepakatan lainnya adalah partisipasi saya bersifat rahasia dan informasi yang saya berikan akan dipergunakan hanya untuk keperlukan perencanaan seperti yang tercantum di atas. Semarang, 20 Desember 2014 (Narasumber)

(Surveyor: ...............................)


Edisi: 1-2014



BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI 5.1

Sumber Daya Manusia 5.1.1

Instruktur Infrastruktur dipilih karena telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk : 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar. 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar. 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 5) Mengorganisasi kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 6) Merencanakan seseorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

5.1.2

Penilai Potensi melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di kerja. Penilai akan : 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta. 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dnegan peserta. 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

5.1.3

Teman Kerja / sesama peserta pelatihan Teman kerja / sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar / kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.


Edisi: 1-2014


5.2


Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi) 5.2.1

Sumber pustakan penunjang pelatihan Pengertian sumber-sumber adalah materi yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan ini. Sumber-sumber tersebut dapat meliputi : 

Buku referensi (text book) kampus / akademisi terkait dengan persiapan kebutuhan data dan informasi dalam penataan ruang (secara rinci dapat dilihat dalam sub-bab 5.2.2);



Buku laporan pekerjaan Kementrian / Lembaga (K/L) dan dinas-dinas terkait dengan penataan ruang;



Majalah / jurnal ilmiah penataan ruang;



Diagram, tabel dan gambar;



Rekaman digital.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip

dalam

pelatihan

Berbasis

Kompetensi

mendorong

kefleksibilitas dari penggunaan suber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengijinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumbersumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia / tidak ada.

5.2.2

Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan: Judul

: Pedoman Survei Kuesioner: Pengembangan kuesioner, mengatasi bias, dan meningkatkan respon

Pengarang

: Jogiyanto HM

Penerbit

: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

Tahun terbit

: 2011

Judul

: Qualitative Research Methods: a data collector‟s field guide

Pengarang

:

Natasha Mack, Cynthia Woodsong, Kathleen M. MacQueen, Greg Guest, Emily Namey

Penerbit Tahun terbit

: FHI (Family Health International) : 2005


Edisi: 1-2014


5.3


Judul

: Metode Penelitian

Pengarang

: Moh. Nazir

Penerbit

: Ghalia Indonesia

Tahun terbit

: 2011

Judul

: Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D

Pengarang

: Sugiyono

Penerbit

: Alfabeta

Tahun terbit

: 2010

Judul

: Data Collection and Analysis (2nd ed)

Pengarang

: Roger Sapsford and Victor Jupp


: SAGE Publication : 2006

Judul

: Metode Penelitian Geografi

Pengarang

: Moh. Pabundu Tika


: PT. Gramedia Pustaka Utama : 1997

Daftar Peralatan dan Bahan 5.3.1

Peralatan yang digunakan: 1) Komputer 2) Projector 3) Internet 4) Papan Tulis

5.3.2

Peralatan yang dibutuhkan: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Buku peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (perda) terkait dengan data dan informasi; 3) Buku peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (perda) terkait dengan permasalahan perencanaan; 4) Peta geospasial dasar rupa bumi;


Edisi: 1-2014



5) Data awal wilayah perencanaan, buku profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya meliputi data spasial dan data non spasial; 6) Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan meliputi data spasial dan data non-spasial; 7) Buku text book mengenai Tata Ruang Wilayah dan Kota; 8) Buku text book dan kajian mengenai permasalahan wilayah perencanaan. 9) Buku

peraturan

perundang-undangan

(Undang-undang,

peraturan

pemerintah (PP), peraturan menteri (permen), peraturan daerah (perda) 10) Buku Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang 11) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRW Provinsi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RTR KSN. RTRW wilayah yang berbatasan dan rencana tata ruang lain yang terkait) 12) Buku profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim, dan hidrologi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya 13) Dokumen profil provinsi / kota / kabupaten dari BPS


Edisi: 1-2014

Perancangan Metode Survei

Recommend Documents