PERANAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA OLEH MAHARANI TEJASARI H

PERANAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

OLEH MAHARANI TEJASARI H14104116

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

PERANAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

OLEH MAHARANI TEJASARI H14104116

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

RINGKASAN

MAHARANI TEJASARI. Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (dibimbing oleh ALLA ASMARA). Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UKM setiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlah unit UKM sebanyak 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia dan pada tahun 2006 jumlah UKM meningkat menjadi sebanyak 48,9 juta unit. Seiring dengan peningkatan jumlah usaha UKM, maka turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang diserap UKM sebanyak 83,2 juta jiwa kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi sebanyak 85,4 juta jiwa. UKM menyerap 96,18 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2007). Posisi tersebut menunjukan bahwa UKM berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian. Akan tetapi disisi lain, terdapat hambatan internal dan eksternal dari UKM. Sehingga hal tersebut mengakibatkan produktivitas UKM sangat rendah dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDB yang belum cukup tinggi. Meskipun secara unit usaha merupakan usaha yang dominan di Indonesia, akan tetapi sektor ini masih kalah bersaing dengan usaha besar yang jumlahnya sangat sedikit, akan tetapi sumbangannya terhadap PDB sangat besar. Dalam menyikapi hal ini, strategi pengembangan UKM yang dikaji yaitu dari sisi perbankan melalui bantuan keuangan. Lembaga keuangan dalam sektor perbankan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Hal tersebut ditinjau dengan adanya Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Jika fungsi dari kredit ini berjalan cukup baik maka hal tersebut dapat menciptakan nilai tambah. Sehingga dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana strategi pengembangan UKM dapat mempengaruhi kinerja UKM dari sisi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dilihat bagaimana peranan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengembangan UKM beserta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan untuk menganalisis pengaruh UKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini digunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai PDB UKM, Investasi UKM, Ekspor UKM, Tenaga Kerja UKM, Jumlah UKM, Pendapatan per kapita, Kredit Modal kerja dan Kredit Investasi pada Kredit Usaha Kecil (KUK) dari tahun 1996-2006. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah unit usaha (0.904148), Kredit Modal Kerja (0.035586) dan PDB UKM (0.062321) secara signifikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan jumlah usaha, Kredit Modal Kerja dan pertumbuhan PDB merupakan salah satu dari penciptaan kesempatan kerja. Sedangkan, Kredit Investasi (-0.074278) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan kredit ini lebih

banyak digunakan untuk investasi yang padat modal sehingga kurang adanya pemberdayaan terhadap sumber daya manusia. Pendapatan per kapita (-0.378047) memberikan pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita di suatu negara semakin kecil pangsa tenaga kerja UKM. Tenaga kerja (2.813870) dan investasi (0.85055) secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan produktivitas tenaga kerja dan investasi akan mendorong kenaikan output UKM. Akan tetapi, nilai ekspor tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi karena sumbangan dan kontribusinya yang masih rendah. Disamping itu, hal tersebut juga dikarenakan kondisi ekspor Indonesia dimana sebagian besar input ekspor masih bergantung pada impor. Sehingga mengakibatkan ekspor tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan PDB. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu : Pertama, Kredit Modal Kerja (KMK) mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga pemerintah dapat lebih meningkatkan lagi porsi KMK. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi porsi kredit konsumsi atau memperbesar Kredit Usaha Kecil secara umum. Selain itu dalam menghadapi kendala internal UKM terhadap akses pembiayaan, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang memudahkan UKM dalam mengakses kredit. Kedua, salah satu faktor yang mendukung dalam pertumbuhan UKM yaitu investasi pada sektor UKM. Berdasarkan penelitian, menunjukan bahwa investasi pada UKM dapat menciptakan nilai tambah secara signifikan terhadap PDB UKM. Sehingga perhatian pada UKM dapat diberikan dengan meningkatkan investasi pada UKM. Langkah tersebut dapat berupa perbaikan iklim usaha dan permudahan izin usaha dalam investasi.

PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh MAHARANI TEJASARI H14104116

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008 INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa

: Maharani Tejasari

Nomor Registrasi Pokok

: H14104116

Program Studi

: Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi

: Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Alla Asmara, SPt, M.Si NIP. 132 159. 707

Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Rina Oktaviani, M.S. NIP. 131 846 872

Tanggal Kelulusan: PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENARBENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Juli 2008

Maharani Tejasari H14104116

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maharani Tejasari, dilahirkan di kota Bandung pada tanggal 24 November 1986 dari pasangan Bapak Sutisna dan Ibu Etty Sofiati. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara. Menyelesaikan pendidikan di Kota Bogor dari mulai TK di Taman Kanak-Kanak Nurul Maghfirah pada tahun 1990 kemudian dilanjutkan di SDN Caringin 1 pada tahun 1992, setelah itu melanjutkan di SLTPN 4 Bogor pada tahun 1998 dan menamatkan di SMUN 4 Bogor pada tahun 2004. Pada tahun 2004 penulis melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi di kota yang sama yaitu Bogor tercinta pada perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis masuk IPB melalui jalur SPMB dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi Ekonomi Syariah Club (SES-C) dan juga dalam beberapa kepanitiaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan yang positif terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia dan juga sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya. Disamping hal tersebut, skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Alla Asmara, SPt, M. Si. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan baik secara teknis maupun teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

2.

Jaenal Effendi, MA. selaku dosen komisi pendidikan dan Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat.

3.

Orang tua penulis, Bapak Sutisna Sofyan dan Almh. Ibu Ety Sofiaty atas segala dukungan dan cintanya yang begitu besar dan Tante Lilis Haryati yang telah memberikan dukungan moril dan materil yang tidak terhingga,dan juga kepada saudara penulis yaitu teh Nenden, teh Irma, ka Sandy, Cindy dan Sheila. Tak lupa kepada dua keponakan lucu penulis yaitu Bibil dan Jibril.

4.

Teman-teman yang telah menemani dalam suka dan duka hari-hari penulis yaitu Niken, Lia, Dela, Dila, Fanya, Heni, Hana, Nisa, Septi, Rinda, Irma, dan Cai. Selain itu juga kepada teman penulis yang lain yang telah ada dalam kebersamaan penulis yaitu Lusi, Tika, Liana, Wida, Alin, Barita, Dika, Dyah dan semua teman-teman IE Angkatan 41.

5.

Rangga Skripsiana dan keluarga yang pernah ada dalam hidup penulis. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

6.

Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Bogor, Juli 2008

Maharani Tejasari H14104116

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL......................................................................................

Halaman ix

DAFTAR GAMBAR.................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................

xi

I. PENDAHULUAN..................................................................................

1

1.1. Latar Belakang..................................................................................

1

1.2. Perumusan Masalah...........................................................................

8

1.3. Tujuan Penelitian...............................................................................

11

1.4. Manfaat Penelitian.............................................................................

12

1.5. Ruang Lingkup..................................................................................

12

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN............

14

2.1. Definisi dan Ruang Lingkup UKM...................................................

14

2.2. Karakteristik UKM............................................................................

16

2.2.1. Aspek Permodalan UKM........................................................

17

2.2.2. Aspek Sumber Daya Manusia UKM......................................

19

2.3. Peranan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi...............................

21

2.4. Kebijakan Pemerintah........................................................................

24

2.5. Penelitian Terdahulu.........................................................................

25

2.6. Kerangka Pemikiran..........................................................................

27

2.7. Hipotesis............................................................................................

31

III. METODE PENELITIAN...................................................................

32

3.1. Jenis dan Sumber Data......................................................................

32

3.2. Metode Analisis.................................................................................

32

3.3. Uji Statistik........................................................................................

33

3.3.1. Uji Koefisien Determinan R2 ...................................................

33

3.3.2. Uji t- Statistik..........................................................................

34

3.3.3. Uji F-Statistik...........................................................................

35

3.4. Uji Ekonometrika...............................................................................

36

3.4.1. Multikolinearitas......................................................................

36

3.4.2. Autokorelasi.............................................................................

37

3.4.3. Heteroskedastisitas...................................................................

37

3.4.4. Uji Normalitas..........................................................................

38

IV. GAMBARAN UMUM........................................................................

39

4.1. Perkembangan UKM di Indonesia.....................................................

39

4.2. Peranan UKM di Indonesia................................................................

41

4.3. Permasalahan yang dihadapi UKM....................................................

43

4.4. Kebijakan Pemerintah.........................................................................

45

V. HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................

48

5.1. Peranan UKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja...............................

48

5.2. Peranan UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi...................................

54

VI. KESIMPULAN DAN SARAN...........................................................

60

6.1. Kesimpulan.......................................................................................

60

6.2. Saran.................................................................................................

60

DAFTAR PUSTAKA................................................................................

62

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 1.1. Jumlah Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 1999-2006 di Indonesia(Unit)......................................................................... 2 1.2.

Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar Tahun 2005-2006 di Indonesia.....................................................

3

PDB Usaha Kecil Menengah menurut Sektor Ekonomi Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)..............

4

Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2001-2006 di Indonesia (Orang).......................................

10

PDB dan Proporsi PDB Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar).........................................................................................

39

Investasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)..................................

40

Ekspor dan Laju Pertumbuhan UKM menurut Sektor Ekonomi Tahun 2004-2006 (Juta Rupiah)...................................................

41

Posisi dan Pertumbuhan Kredit MKM Tahun 2002-2006 di Indonesia.......................................................................................

47

5.1.

Hasil Regresi Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja....................

48

5.2.

Hasil Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi........................

55

5.3.

Ekspor Barang Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 20012006 (Juta Rupiah)........................................................................

58

1.3.

1.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman 30 2.1. Kerangka Pemikiran.....................................................................

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman 1. Data-data Pada Model Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja..... 66 2.

Data-data Pada Model Persamaan Pertumbuhan Ekonomi.........

67

3.

Hasil Uji Ekonometrika Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja..

68

4.

Hasil Uji Ekonometrika Persamaan Pertumbuhan Ekonomi......

69

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Usaha skala kecil dan menengah (UKM) di negara berkembang hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Begitu pula dengan kondisi yang ada di Indonesia, meskipun dalam ukuran sumbangan terhadap PDB belum cukup tinggi, sektor ini dapat tetap menjadi tumpuan bagi stabilitas ekonomi nasional. Sehingga perannya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UKM setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 1.1. diketahui bahwa UKM mengalami peningkatan dalam jumlah unit usaha. Adapun alasan-alasan UKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena: pertama; sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua; sebagian besar UKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UKM. Ketiga; dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Sehingga

para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah UKM meningkat (Partomo dan Soejodono, 2004). Tabel 1.1. Jumlah Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 1999-2006 di Indonesia (Unit) Tahun Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha besar 1999 37.859.509 52.214 1.885 2000 39.705.204 78.832 5.675 2001 39.883.111 80.969 5.915 2002 41.859.444 85.050 6.132 2003 43.372.885 87.357 6.514 2004 44.684.351 93.036 6.686 2005 47.006.889 95.855 6.811 2006 48.822.925 106.711 7.204 Sumber : Departemen Koperasi, 2007

Sektor ekonomi UKM di Indonesia secara kuantitas memiliki proporsi unit terbesar berdasarkan angka statistik UKM terhadap lapangan usaha. Hal ini berdasarkan Tabel 1.1. yang diketahui bahwa sebagian besar usaha di Indonesia berbentuk usaha kecil dan menengah. Berdasarkan kondisi tersebut dengan bertambahnya jumlah unit UKM dari tahun ke tahun akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas sehingga jumlah tenaga kerja dalam unit UKM akan terserap cukup banyak. Berdasarkan Tabel 1.2. diketahui pada tahun 2005 jumlah unit UKM sebanyak 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 83,2 juta jiwa. Hal tersebut menunjukan bahwa sebanyak 96,28 persen tenaga kerja diserap oleh UKM. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah unit UKM telah mencapai 48,9 juta unit yang berarti mencapai 99,9 persen dari total unit usaha Indonesia. Sektor UKM pada tahun 2006 menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 85,4 juta jiwa atau 96,18 persen terhadap seluruh tenaga kerja di Indonesia. Posisi tersebut menunjukan bahwa UKM berpotensi

menjadi

perekonomian.

wadah

pemberdayaan

masyarakat

dan

penggerak

dinamika

Tabel 1.2. Jumlah dan Proporsi Unit Usaha, Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar Tahun 2005-2006 di Indonesia Tahun 2005 Uraian 1. UKM 2. Usaha Besar Jumlah

Tahun 2006

Jumlah Unit Usaha (unit)

Tenaga Kerja (orang)

47.102.744 (99,9)

83.233.793 (96,28)

48.929.636 (99,9)

Tenaga Kerja (orang) 85.416.493 (96,18)

6.811 (0,1)

3.212.033 (3,72)

7.204 (0,1)

3.388.462 (3,82)

47.109.555 (100)

86.445.826 (100)

48.936.840 (100)

88.804.955 (100)

Jumlah Unit Usaha (unit)

Sumber : BPS, 2007 (diolah) Keterangan : dalam kurung ( ) menyatakan persentase (%)

Berdasarkan Tabel 1.3. diketahui bahwa PDB pada sektor UKM meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan kinerja usaha kecil dan menengah terlihat pada sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada akhir tahun 2006 total PDB yang disumbangkan UKM meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 1.778.745,7 milyar rupiah menyumbang 54,2 persen dari keseluruhan PDB. Berdasarkan lapangan usaha PDB terbesar setiap tahunnya disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan pada tahun 2006 menyumbang sebesar 412.044,9 milyar rupiah. Kemudian kedua terbesar disumbang oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 412.044,9 milyar rupiah. Secara keseluruhan meningkatnya PDB pada sektor UKM disebabkan juga oleh peningkatan kontribusi dari semua sektor. Tabel 1.3. PDB Usaha Kecil Menengah Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) PDB PDB PDB PDB Sektor 2003 2004 2005 2006

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan

293.553,1

313.723,4

348.974,7

412.044,9

21.205,0

24.064,7

30.917,2

40.418,5

150.253,9

164.523,4

186.896,9

222.129,0

1.707,8

1.890,6

2.173,7

2.459,1

83.211,3

99.445,3

129.368,7

164.369,5

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

322.223,7

354.247,6

441.365,1

478.535,1

7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa

67.724,8

76.096,4

95.485,0

123.122,9

111.242,3

124.868,3

147.459,5

172.620,2

92.825,9

110.620,9

135.420,9

163.046,5

1.143.977,9 1.142.229,3

1.271.480,7 1.269.572,3

1.491.061,9 1.488.095,2

1.778.745,7 1.775.614,7

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan

PDB PDB TANPA MIGAS

Sumber : Departemen Koperasi, 2008

Selain potensi yang dimiliki UKM selain itu terdapat keunggulan-keunggulan UKM dibandingkan dengan usaha besar yaitu: (1) inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk; (2) berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian; (3) kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja; (4) fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis; (5) terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan; (6) dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya

manusia; (7) tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Azrin, 2004). Walaupun mempunyai potensi yang sedemikian banyak, kenyataan menunjukan bahwa UKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara maksimal dalam fungsi sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa UKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Berdasarkan kondisi yang kurang menguntungkan tersebut diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan UKM. Perhatian untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah setidaknya dilandasi oleh beberapa alasan. Salah satunya yaitu, UKM banyak menyerap tenaga kerja. Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak UKM juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di daerah, pertumbuhan UKM akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi (Kuncoro, 1996). Dari sisi kebijakan, UKM jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Disamping itu juga usaha menengah perlu ditingkatkan jumlahnya

menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul. Sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan PDB semakin meningkat. Perhatian pada UKM sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan untuk pemberdayaan UKM melalui kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit untuk pengembangan UKM bahkan telah dilakukan sejak tahun 1974. Kredit program pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK), dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Setelah deregulasi perbankan pada tahun 1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secara berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial. Salah satu strategi pengembangan UKM antara lain adalah kemitraan dan bantuan keuangan. Berdasarkan UU RI No. 9 Tahun 1995 pola kemitraan usaha merupakan strategi dalam pengembangan UKM dimana terdapat hubungan kemitraan antara UKM dan usaha besar. Tujuan pola kemitraan usaha adalah untuk menjalin kerjasama yang harmonis antara usaha skala besar dan UKM. Melalui kemitraan ini akan diperoleh manfaat dalam bentuk transfer teknologi, distribusi kepemilikan. Salah satu pengembangan UKM yang paling menentukan yaitu dengan adanya bantuan keuangan melalui permodalan baik itu untuk modal kerja maupun untuk membiayai pembangunan atau pembelian barang modal. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/2/PB/2001 tentang KUK. Selain itu Bank Indonesia membantu pengembangan usaha kecil secara tidak langsung dengan meningkatkan intensitas dan efektivitas bantuan teknis.

Melihat problematika yang masih menghinggapi perekonomian Indonesia, maka strategi pengembangan UKM harus mampu mengatasi beberapa persoalan pokok. Salah satunya

yaitu

menjadikan

UKM

sebagai

sektor

yang

kompetitif

sehingga

pengembangannya perlu mempertajam pilihan pada sektor tertentu. Bila ditelaah secara sektoral, usaha kecil dan menengah memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Disamping itu UKM juga mempunyai potensi dalam bidang usaha tersier, seperti perdagangan, hotel dan restoran (Sutrisno, 2003). Selama periode tahun 2003-2006, sektor UKM menciptakan nilai tambah di masingmasing bidang tersebut rata-rata 87,2 persen dan 75,5 persen. Sebaliknya usaha besar memiliki keunggulan dalam pengolahan lanjutan produk primer, seperti manufaktur, listrik, gas dan air bersih, komunikasi serta sektor pertambangan dan galian (BPS, 2007). Selain itu upaya pengembangan UKM

merupakan upaya

penciptaan lapangan kerja untuk

menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan kondisi UKM di Indonesia, secara garis besar UKM memegang peranan penting sebagai sektor yang potensial dan penjaga stabilitas perekonomian. Mengingat usaha kecil dan menengah mempunyai keterlibatan yang tinggi terhadap angkatan kerja Indonesia, maka penelitian yang berkaitan dengan UKM sangat penting dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengatasi persoalan pada UKM. Sehingga hasilnya dapat menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

1.2. Permasalahan

Banyaknya angkatan kerja yang diserap sektor informal merupakan refleksi ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih luas terhadap sebagian besar penduduk usia kerja. Sektor formal selama ini memang diakui sebagai pemberi kontribusi pendapatan terbesar bagi perekonomian negara namun disatu sisi sektor ini mempunyai ketidakmampuan dalam menyerap banyak tenaga kerja. Disamping itu, meskipun penyediaan kesempatan kerja oleh sektor formal terbuka untuk semua orang, namun dalam kenyataannya kesempatan kerja ini membutuhkan syarat-syarat keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pencari kerja. Dengan kata lain kondisi keterampilan tenaga kerja ini sering tidak sesuai dengan kondisi keterampilan yang dituntut oleh sektor formal pada umumnya (Cahyono, 1983). Usaha kecil dan menengah yang tidak menuntut banyak persyaratan merupakan usaha yang menarik bagi mereka yang mengalami kesulitan memasuki pasar tenaga kerja formal. Dalam situasi resesi, UKM dapat menunjukan ketahanan yang tinggi disamping karena daya tampung dan laju pertumbuhan sektor formal yang kurang memadai, lebih kecil dari laju pertumbuhan angkatan kerja. Akan tetapi kemampuan dari segi modal dan pengetahuan serta keterampilan yang terbatas mengakibatkan tidak memungkinkannya untuk masuk ke dalam sektor formal. Keadaan tersebut diperkuat dengan situasi khusus yang sedang kita hadapi dengan menurunnya pendapatan pemerintah yang kemudian mengakibatkan terbatasnya anggaran belanja pemerintah (Kuncoro, 2006). Berdasarkan prospek usaha, UKM merupakan sektor yang potensial yang dapat menciptakan nilai tambah. Akan tetapi kenyataan menunjukan bahwa UKM belum maksimal dikembangkan, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang menghambat UKM untuk berkembang. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu dalam hal permodalan.

Hal tersebut menghambat UKM untuk meningkatkan skala produksi dan perluasan skala usaha. Sehingga meskipun potensial dalam penciptaan lapangan kerja akan tetapi dengan hambatan tersebut akan menghambat pula proses penyerapan tenaga kerja dan perluasan usaha. Berdasarkan Tabel 1.4., UKM mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang begitu besar dibandingkan dengan usaha besar. Perkembangan kontribusi UKM dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja selama periode tersebut menggambarkan produktivitas pelaku UKM. Sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa unit usaha kecil dan menengah pada umumnya menjadi sandaran hidup masyarakat. Selain itu, hal ini dapat mengindikasikan bahwa UKM mempunyai peranan yang penting dalam membantu memecahkan masalah pengangguran, pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan. Akan tetapi disisi lain, dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada UKM mengakibatkan produktivitas UKM sangat rendah dalam menciptakan nilai tambah dari sisi sumbangannya terhadap PDB yang belum cukup tinggi. Meskipun secara unit usaha merupakan usaha yang dominan di Indonesia, akan tetapi sektor ini masih kalah bersaing dengan usaha besar yang jumlahnya cenderung sangat sedikit akan tetapi sumbangannya terhadap PDB sangat besar. Sehingga permasalahan utama dalam pengembangan UKM adalah bagaimana meningkatkan skala usaha sehingga kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah senantiasa meningkat. Dengan demikian skala usaha bertambah besar dan kontribusinya terhadap PDB juga meningkat. Tabel 1.4. Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2001-2006 di Indonesia (Orang)

Tahun

Kecil

Menengah

Besar

Jumlah

2001

70.884.594

3.802.834

2.962.943

77.650.371

2002

73.905.002

3.902.895

3.017.995

80.825.892

2003

77.947.490

3.994.863

3.145.736

85.088.089

2004

76.415.980

4.030.620

3.154.771

83.601.371

2005

78.994.872

4.238.921

3.212.033

86.445.826

2006

80.933.384

4.438.109

3.388.462

88.804.955

Sumber : Departemen Koperasi, 2008

Dalam hal ini, strategi pengembangan UKM yang dikaji yaitu dari sisi perbankan melalui bantuan keuangan. Lembaga keuangan dalam sektor perbankan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Hal tersebut ditinjau dengan adanya Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Jika fungsi dari kredit ini berjalan cukup baik maka hal tersebut dapat menciptakan nilai tambah. Sehingga dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana strategi pengembangan UKM dapat mempengaruhi kinerja UKM dari sisi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dilihat bagaimana peranan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk menyediakan dan memperluas lapangan pekerjaan yang diperuntukan bagi angkatan kerja tersebut. Sehingga dengan mengembangkan sektor UKM dari sisi perbankan dengan adanya kredit investasi dan modal kerja diharapkan masalah ketenagakerjaan dapat teratasi. Dengan pengembangan tersebut sektor ini mempunyai kemampuan untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Maka permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan kondisi tersebut yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pengembangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja beserta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya di Indonesia? 2. Bagaimana peranan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menganalisis pengaruh pengembangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja beserta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya di Indonesia. 2. Menganalisis peranan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini memberikan gambaran mengenai keadaan UKM di Indonesia dalam rentang waktu 11 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan UKM sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan bagi Penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang sudah diperoleh selama pendidikan ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mencakup sektor UKM pada semua sektor di Indonesia. Data yang digunakan dimulai pada tahun 1996 sampai tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk

meneliti pengaruh pengembangan UKM dari aspek finansial berupa Kredit Usaha Kecil yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti jumlah usaha UKM di Indonesia, pendapatan per kapita dan PDB sektor UKM. Sedangkan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi UKM digunakan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu investasi, tenaga kerja, ekspor dan jumlah usaha UKM.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Definisi dan Ruang Lingkup UKM Pengertian mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut. Usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara independent, tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif. Tapi usaha yang bersifat kewirusahaan adalah usaha yang pada awalnya bertujuan untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikkan dengan praktekpraktek inovasi strategis. Pengertian usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat beragam. Sebelum dikeluarkannya UU No.9/1995, setidaknya ada lima instansi yang merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing. Kelima instansi itu adalah Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pada kelima instansi itu, kecuali BPS, usaha kecil pada umumnya dirumuskan dengan menggunakan pendekatan finansial. Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia manggambarkan bahwa perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang digolongkan sebagai industri kerajinan dan rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 - 19 orang sebagai industri kecil, perusahaan dengan tenaga kerja 20 - 99 orang sebagai industri sedang atau

15

menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai industri besar. Mengacu Undang-Undang No 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah: (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 Juta Rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau (2) memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Milyar Rupiah per tahun. Sedangkan untuk kriteria usaha menengah : (1) untuk sektor industri, memiliki total aset paling banyak 5 Milyar Rupiah per tahun, dan (2) untuk sektor nonindustri, memiliki kekayaan bersih paling banyak 600 Juta Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 3 Milyar Rupiah per tahun. INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayan bersih lebih besar dari 200 Juta Rupiah sampai maksimal 10 Milyar Rupiah. Departemen Perindustrian memalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 286/M/SK/10/1989 dan Bank Indonesia, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunannya), bernilai kurang dari 600 Juta Rupiah. Departemen Perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya. Menurut Departemen Perdagangan, usaha kecil adalah usaha (dagang) yang modal kerjanya bernilai kurang dari 25 Juta Rupiah. Sedangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan,

16

pertanian dan industri. Kelompok kedua adalah bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin yang dimaksud dengan usaha kecil untuk kelompok pertama adalah yang memiliki modal kerja kurang dari 600 Juta Rupiah. Adapun untuk kelompok kedua yang dimaksud dengan usaha kecil adalah yang memiliki modal kerja kurang dari 250 Juta Rupiah dan memiliki nilai usaha kurang dari 1 Milyar Rupiah. Selain itu, pengelompokan atau kategorisasi usaha-usaha di suatu negara mempunyai tujuan strategis, antara lain dikaitkan dengan standar kuantitatif tertentu, serta seberapa jauh dapat dimasukkan kedalam jenis-jenis usaha atau bisnis. Tujuan pengelompokan usaha dapat disebutkan beragam dan pada intinya mencakup empat macam tujuan, yaitu sebgai berikut. 1.

untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan (teoritis).

2.

untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah.

3.

untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya.

4.

untuk pertimbangan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja perusahaan (Partomo dan Soejodono, 2004).

2.2. Karakteristik UKM Suatu komite untuk pengembangan ekonomi mengajukan konsep tentang usaha kecil dan menengah dengan lebih menekankan pada kualitas atau mutu daripada kriteria kuantitatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil, menengah dan besar. Ada empat aspek yang dipergunakan dalam konsep UKM

17

tersebut, yaitu pertama, kepemilikan; kedua, operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal; ketiga, wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitar, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya; keempat, ukuran dari perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerja atau karyawan atau satuan lainnya yang signifikan (Partomo dan Soejodono, 2004) Dari suatu penelitian Balton (1971) dalam Partomo dan Soejodono (2004), menyatakan bahwa pimpinan atau pengurus perusahaan skala kecil, menengah pada umumnya kurang atau tidak mengenyam pendidikan formal atau mempunyai pendapat yang lemah terhadap perlunya pendidikan dalam pelatihan. Diantara usaha kecil menengah tersebut terdapat jenis kegiatan yang disebut kerajinan yang bisa dibedakan yaitu kerajinan yang bermutu tinggi dan yang bermutu rendah. Kerajinan yang bermutu tinggi mempunyai nilai seni yang tinggi dan pembelinya dari kalangan tertentu, sedangkan yang bermutu rendah untuk dijual lokal dengan harga yang relatif murah. Disamping itu, terdapat pula karakteristik UKM ditinjau dari aspek permodalan dan sumber daya manusia UKM.

2.2.1. Aspek Permodalan UKM Salah satu hambatan bagi pengembangan kesempatan kerja disektor UKM adalah terbatasnya modal yang dimiliki produsen sektor ini. Modal adalah sumber-sumber ekonomi yang diciptakan manusia dalam bentuk nilai uang atau barang. Modal dalam bentuk uang dapat digunakan oleh sektor produksi untuk membeli sektor produksi untuk membeli modal baru dalam bentuk barang baru

18

lagi (Cahyono, 1983). Salah satu bentuk permodalan bagi suatu usaha yaitu dalam bentuk kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (BI, 2005). Mengacu pada pengertian kredit menurut Ronohadiwirjo (1969), Mubyarto (1989) dan Baker (1968) dalam Kuncoro (1996), bahwa kredit mempunyai peranan sangat penting dalam memacu perkembangan usaha, terutama dalam pembentukan modal (capital formation). Kredit juga sangat penting untuk meningkatkan likuiditas usaha walaupun dapat menimbulkan resiko apabila usaha itu gagal memberikan penerimaan lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, Bank Indonesia (1999) membedakan kredit menjadi : a. kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diberikan misalnya untuk membeli kendaraan, peralatan, dan lain-lain yang sifatnya untuk tujuan konsumtif. Kredit ini digunakan untuk konsumsi secara pribadi dan dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. b. kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja untuk membiayai seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, biaya pemasaran dan lain-lain dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

19

c. kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun eksapansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru.

2.2.1. Aspek Sumber Daya Manusia UKM Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor informal dan formal. Sektor formal atau sektor modern mencakup perusahaan-perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya berskala besar. Sebaliknya, sektor informal merupakan sektor yang memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) Kegiatan usaha umumnya sederhana; (2) Skala usaha relatif kecil; (3) Usaha sektor informal umumnya tidak memiliki izin usaha; (4) Untuk bekerja di sektor informal biasanya lebih mudah daripada di sektor formal; (5) Tingkat penghasilan umumnya rendah; (6) Keterkaitan antar sektor informal dengan usaha lain sangat kecil; (7) Usaha sektor informal sangat beraneka ragam. Dalam hal ini sektor informal merupakan indikasi dari UKM (Cahyono, 1983). Tenaga kerja sektor informal memiliki karakteristik tertentu antara lain : (1) tenaga kerja sektor informal mudah keluar masuk pasar; (2) tidak memiliki keterampilan yang memadai; (3) biasanya tidak atau memiliki sedikit pendidikan formal; (4) biasanya tenaga kerja kerja dirangkap produsen dengan dibantu tenaga kerja keluarga (Cahyono, 1983). Penyerapan tenaga kerja diturunkan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan transformasi dari input atau masukan (faktor

20

produksi) kedalam output atau keluaran. Mankiw (2003) mengasumsikan bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K), maka fungsi produksinya adalah : Qt=f (Lt,Kt)

(1)

Sedangkan persamaan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan menurut Model Neoklasik adalah sebagai berikut :

Πt=TR-TC

(2)

TR=PT.QT

(3)

Dimana :

Dalam menganalisa penentuan penyerapan tenaga kerja, diasumsikan bahwa hanya ada dua input yang digunakan, yaitu Kapital (K) dan Tenaga kerja (L). Bellante (1990) mengasumsikan tenaga kerja (L) diukur dengan tingkat upah yang diberikan kepada pekerja (w) sedangkan untuk kapital diukur dengan tingkat suku bunga (r). TC=rtKt+wtLt

(4)

Dengan mensubstitusikan persamaan (1), (3), (4) ke persamaan (2) maka diperoleh : Πt=pt.Qt-rt.Kt-wtLt

(5)

Jika ingin mendapatkan keuntungan maksimum, maka turunan pertama fungsi keuntungan diatas harus sama dengan nol (π’=0), sehingga didapatkan : Wt Lt=pt . f(Lt,Kt)-r1Kt Lt=pt . f(Lt,Kt)-r1Kt/wt

(6) (7)

21

Dimana : Lt wt pt Kt rt Qt

= Permintaan Tenaga Kerja = Upah Tenaga Kerja = Harga Jual Barang per unit = Kapital (Investasi) = Tingkat Suku Bunga = Output (PDB) Berdasarkan persamaan diatas, dapat diketahui bahwa permintaan tenaga

kerja (Lt) merupakan fungsi dari kapital (Investasi), Output (pendapatan), tingkat suku bunga (r) dan tingkat upah (w).

2.3. Peranan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik itu disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataanya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Dalam analisis makroekonomi pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tingkat pertambahan dari pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami perkembangan dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Pertumbuhan

22

ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB yang merupakan tingkat output diturunkan dari fungsi produksi suatu barang dan jasa. Fungsi produksi menurut Mankiw (2003) merupakan hubungan antara tingkat output (Y) dengan tingkat input (capital and labour). Turunan pertama fungsi produksi dirumuskan sebagai berikut: Y=f(K,L)

(8)

Berdasarkan hal tersebut, maka nilai PDB secara langsung dipengaruhi oleh tingkat investasi yang merupakan ΔK (Δ capital) dan angkatan kerja yang merupakan Labour (L) dalam fingsi produksi. Investasi UKM setiap tahunnya terus meningkat hal ini dapat mempertinggi efisiensi ekonomi dalam bentuk barang-barang modal yang sangat penting artinya dalam pertumbuhan ekonomi. Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang (Kuncoro, 2002). Pemberdayaan UKM secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu

menyelaraskan

struktur

perekonomian

nasional,

mempercepat

pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen per tahun. Selain itu juga dapat

23

mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistimatis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal (Gie Kian, K, 2003). Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang memadai. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini, relatif sulit menarik investasi dalam jumlah yang besar. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha mikro, kecil dan menengah, karena memiliki ICOR yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Pemberdayaan UKM diharapkan lebih mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Kemenkop, 2004). Pemberdayaan UKM dapat meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pemberdayaan UKM akan menggerakkan sektor riil, karena UKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Dengan kata lain pemberdayaan UKM akan memberikan perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan sehingga dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Kemenkop, 2004).

24

2.4. Kebijakan Pemerintah Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM dalam proses pembangunan nasional. Khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan

pendapatan.

Sasaran

dan

pembinaan

usaha

kecil

adalah

meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri. Sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional. Adapun menurut Partomo dan Soejodono (2004), kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan UKM yaitu : 1.

pembinaan kewirausahaan. UU RI No. 9 Tahun 1995 menyatakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Didalam pola pengembangan tersebut

dilakukan

dengan

pendekatan

interaksi

antara

kemauan,

kemampuan dan kesempatan. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, magang dan studi banding serta pemberian bantuan untuk mandiri. 2.

kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akusisi. Kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Proses ini

25

menciptakan keterkaitan antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi. 3.

bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UKM masih lemah, hal ini turut mementukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM. Dengan diberlakukannya UU No:23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh BI dalam membantu pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Azrin (2004) mengungkapkan bahwa dengan alat analisis tabel I-O diketahui pengembangan UKM dapat memberikan kontribusi untuk menekan terjadinya kebocoran wilayah yang ditimbulkan oleh sektor-sektor lain. Kebocoran wilayah ini terjadi karena tingginya keterkaitan kebelakang sedang keterkaitan ke depannya cenderung rendah. Selain itu juga berkaitan dengan rendahnya dampak pengganda karena nilai tambah yang semestinya dapat ditangkap wilayah tersebut justru manfaatnya diambil wilayah lain. Pengembangan UKM di Kota Bogor memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah, peningkatan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja hal ini terkait dengan struktur perekonomian wilayah. Penelitian tentang pengembangan UKM juga telah dilakukan oleh Lamadlau (2006). Dalam penelitian tersebut ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi

26

pengembangan UKM yaitu terdapat 4 faktor dominan di Kabupaten Bogor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan UKM agroindustri di Kabupaten Bogor. Faktor tersebut yaitu : (1) Kebijakan pemerintah, (2) kemampuan teknologi, (3) pemasaran, (4) akses permodalan. Dengan menggunakan penilaian pendapat gabungan dari responden ahli, keempat faktor dominan ini teridentifikasi bahwa keseluruhan kebijakan pemerintah merupakan faktor yang paling berpengaruh (0,519) disusul dengan akses permodalan (0,251), pemasaran (0,195) dan kemampuan teknologi (0,071). Hal ini berjalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyar (2004) bahwa kebijakan pemerintah adalah faktor yang paling berpengaruh. Selain dari pada itu, hasil ini juga menunjukan bahwa pendapat para responden ahli serta urutan prioritas tersebut sejalan dengan keadaan serta gambaran kondisi aktual pelaku usaha UKM di Kabupaten Bogor. Disamping itu akses untuk mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan juga sangat dibutuhkan mengingat selama ini sumber permodalan dan keuangan kebanyakan UKM berasal ari sumber-sumber permodalan konvensional seperti kredit dari pemasok atau pinjaman dari keluarga sehingga berpengaruh terhadap akselerasi perkembangan skala usaha UKM. Penelitian tentang penyerapan tenaga kerja juga dilakukan oleh Prihartanti (2007). Berdasarkan hasil pembahasan menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti Upah Riil, Investasi Riil, PDRB Riil, Jumlah Unit Usaha serta Dummy Krisis telah memberikan pengaruh yang nyata pada taraf 5 persen. Berdasarkan pengujian faktor yang paling

27

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah jumlah unit usaha. Semakin besar jumlah perusahaan-perusahaan baru pada sektor industri di Kota Bogor maka semakin besar pula tenaga kerja yang diserap pada sektor tersebut. Dengan demikian sektor industri memiliki peran penting dalam rangka mengurangi pengangguran di Kota Bogor. Semakin berkembangnya sektor industri khususnya dalam peyerapan tenaga kerja, sehingga pengangguran semakin berkurang. Menurut Polman (2000) dalam Azrin (2004) didalam upaya pengembangan UKM perlu adanya kebijakan yang benar-benar mendukung iklim usaha dan konsisten dalam penerapannya (faktor eksternal). Selain itu, kebijakan UKM tersebut juga harus mencakup pemecahan masalah keuangan yang dihadapi UKM. Selain faktor eksternal, faktor internal juga perlu dipertimbangkan dalam rangka pengembangan UKM, antara lain perlu adanya perumusan indikator untuk memonitor dan mengevaluasi produktivitas UKM.

2.6. Kerangka Pemikiran Pembangunan sektor perekonomian di Indonesia melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan hal utama yang perlu diprioritaskan agar membuat UKM menjadi sektor yang unggul dan menjadi tumpuan bagi pembangunan. UKM sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan uaha dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa guna diperniagakan secara komersial. UKM sebagai kegiatan ekonomi dan sekaligus bagian integral dunia usaha regional maupun nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam

28

mewujudkan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. UKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kondisi UKM di Indonesia mulai menunjukan adanya pertumbuhan baik dari segi jumlah usaha, investasi, maupun kontribusinya terhadap PDB.. Keterpurukan perekonomian Indonesia pada masa krisis lalu menunjukan sektor UKM mempunyai ketahanan yang tinggi. Berdasarkan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang begitu besar membuktikan bahwa UKM adalah sektor yang potensial apabila dikembangkan. Meskipun UKM mempunyai potensi dalam menyerap tenaga kerja akan tetapi UKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara maksimal dalam fungsi sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa UKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya (Azrin, 2004; Lamadlau, 2006). Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan UKM. Upaya tersebut salah satunya yaitu dari aspek finansial yang dilakukan pemerintah dengan bantuan permodalan dalam bentuk kredit. Yang dimaksud dengan kredit dalam penelitian ini yaitu Kredit Usaha Kecil. Kredit Usaha Kecil terbagi dalam tiga jenis penggunaan yaitu Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja,

29

dan Kredit Konsumsi. Pengembangan UKM dari sisi kredit diharapkan dapat memacu pertumbuhan dengan adanya pertambahan skala usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dalam penggunaan kredit ini, penelitian ditekankan pada Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja karena pada jenis penggunaan kredit tersebut adanya pertambahan barang dan jasa dalam skala produksi. Sehingga Kredit Konsumsi tidak termasuk ruang lingkup yang dikarenakan dalam kredit ini tidak adanya pertambahan barang dan jasa. Selain itu pengembangan UKM dalam penyerapan tenaga kerja dari sisi finansial juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : jumlah unit usaha kecil dan menengah, PDB dalam skala kecil menengah dan pendapatan per kapita. Dengan kredit Investasi dan Modal kerja dari perbankan merupakan investasi yang ditanamkan pada sektor UKM yang diharapkan akan meningkatkan skala produksi UKM. Sehingga dengan peningkatan skala produksi tersebut maka kebutuhan tenaga kerja akan terus bertambah. Oleh karena itu dengan adanya pengembangan UKM yang menambah Investasi, nilai ekspor dan tenaga kerja yang diserap pada sektor UKM akan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan PDB UKM.

30

Kondisi UKM di Indonesia saat ini Kelemahan UKM : 1. Faktor Eksternal 2. Faktor Internal Strategi Pengembangan UKM Bantuan Permodalan

Pendapatan Per kapita

Nilai Ekspor UKM

Kredit Usaha Kecil : 1. Modal Kerja 2. Investasi

Penyerapan Tenaga Kerja

PDB Sektor UKM

Investasi UKM

Pertumbuhan Ekonomi

Keterangan : ------ (variabel tidak bebas) Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Jumlah Usaha UKM

31

2.7. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang akan dipecahkan, maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan yang ada. Hipotesis tersebut antara lain : 1. kredit modal kerja dan kredit investasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM. 2. jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 3. output nasional (PDB) mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja UKM. 4. pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. 5. tenaga kerja dan investasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan PDB. 6. nilai ekspor mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar nilai ekspor maka semakin besar nilai PDB.

32

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data sekunder tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Bank Indonesia dan Departemen Koperasi Jakarta. Data yang dikumpulkan berupa data Produk Domestik Bruto (PDB) skala usaha kecil menengah, jumlah usaha UKM, pendapatan per kapita, Investasi UKM, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Ekspor UKM dan tenaga kerja UKM. Data tersebut diteliti periode tahun 19962006. 3.2. Metode Analisis Data Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM dan pertumbuhan ekonomi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 model regresi berganda dengan metode estimasi OLS (Ordinary Least Square) Software yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dimasukan dalam Microsoft Excel dan diolah menggunakan Eviews 4.1. adapun model persamaan ekonometrika sebagai berikut : 1. Fungsi Penyerapan Tenaga Kerja LogPTK = b0+ b1LogJUUt+b2LogPPKt+ b3LogPDBt+b4LogKIt+b5LogKMKt+εt

33

Dimana : PTK = Penyerapan Tenaga Kerja sektor UKM (orang) JUU = Jumlah Unit Usaha UKM periode ke-t (Unit) PPK = Pendapatan Per kapita periode ke-t (Rupiah) PDB = Produk Domestik Bruto sektor UKM periode ke-t (Rupiah) KI = Kredit Investasi Usaha Kecil Periode ke-t (Rupiah) KMK= Kredit Modal Kerja Usaha Kecil Periode ke-t (Rupiah) 2. Fungsi Pertumbuhan PDB LogPDB = a0+a1LogIt+a2LogJTKt+a3LogNE+εt Dimana : PDB = Pertumbuhan PDB Indonesia (Rupiah) It = Investasi pada sektor UKM periode ke-t (Rupiah) JTK = Jumlah Tenaga Kerja pada sektor UKM periode ke-t (Orang) NE = Nilai Ekspor UKM (Rupiah)

3.3. Uji Statistik 3.3.1. Uji Koefisien Determinan R2 Nilai koefisien determinan (R2) digunakan untuk melihat seberapa besar keragaman yang dapat diterangkan oleh variabel bebas yang terpilih terhadap variabel tidak bebas. Sifat dari R2 adalah besarannya yang selalu bernilai positif namun lebih kecil dari satu (0 < R2 < 1). Jika R2 bernilai satu maka terjadi kecocokan sempurna dimana variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh garis regresi, sedangkan jika nilainya nol itu berarti tidak ada varians variabel tak bebas dapat diterangkan oleh variabel bebas. Oleh karena itu, semakin dekat nilai R2 dengan satu model tersebut semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, demikian juga sebaliknya. Untuk menghitung R2, maka dapat menggunakan rumus dibawah ini: R2= JKR JKT

(3)

34

Dimana: R2

: Koefisien determinasi

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi JKT : Jumlah Kuadrat Total 3.3.2. Uji t- Statistik Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Selain itu, pengujian ini juga dilakukan untuk melihat secara statistik apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel dalam suatu model bersifat signifikan atau tidak. Hipotesis : H0 : a1=0

i=1,2,3,…….k

H1 : a1≠0 t-hitung=ai S(a) t-tabel =t α/2(n-k)

(4)

dimana : S(a) = Simpangan baku koefisien dugaan Kriteria Uji : t-hitung > t α/2(n-k) , maka tolak H0 t-hitung < t α/2(n-k) , maka terima H0 Jika H0 ditolak dalam kriteria uji-t berarti variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas dan sebaliknya jika H0 diterima berarti variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Semakin besar nilai t-hit maka akan semakin kuat bukti bahwa variabel tersebut signifikan secara statistik.

35

3.3.3. Uji F-Statistik Selain uji signifikan t-stat, ada juga uji signifikan serentak yaitu uji F-stat. Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan dari pergerakan seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap pergerakan dari variabel tak bebasnya dalam suatu persamaan. Hipotesis yang diuji dari pendugaan persamaan adalah variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Hal ini disebut hipotesis nol. Hipotesis : H0 : a1 = 0 H1 : minimal ada salah satu a1 ≠ 0 Uji statistic yang digunakan adalah uji F : F Hitung = R2 /k-1 (1-R2) /n-k F Tabel = F α(k-1, n-k)

(5)

Kriteria uji : F-hitung > F α(k-1, n-k) , maka tolak H0 F-hitung < F α(k-1, n-k) , maka terima H0 Dimana : R = Koefisisen Determinasi n = Banyaknya Data k = Jumlah koefisien Regresi dugaan Jika H0 ditolak berarti minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas, dan sebaliknya jika H0 diterima berarti tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Semakin besar nilai F-hit maka akan semakin kuat bukti bahwa terdapat minimal

36

salah satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap keragaman dari variabel tak bebas. 3.4. Uji Ekonometrika 3.4.1. Multikolinearitas Multikolinearitas adalah terdapatnya hubungan linear yang sempurna diantara beberapa variabel yang menjelaskan dari model regresi. Konsekuensi dari adanya Multikolinearitas adalah sebagai berikut : Apabila ada kolinearitas sempurna diantara x, koefisien regresinya tak tentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung besar. Sebagai hasilnya nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat. Multikolinearitas dalam Gujarati (1978) dapat dideteksi dengan beberapa indikator sebagai berikut: 1. tanda paling jelas dari multikolinearitas adalah ketika R2 sangat tinggi. 2. dalam model yang hanya meliputi dua variabel yaitu dengan memeriksa korelasi derajat nol atau sederhana antara dua variable tadi. Dan apabila terdapat korelasi yang tinggi maka dapat dipastikan bahwa adanya gejala multikolinearitas. 3. dengan memeriksa koefisien korelasi parsial apabila dalam model yang meliputi lebih dari dua variabel x mempunyai korelasi derajat nol. 4. jika terdapat R2 tinggi tetapi korelasi parsial rendah.

37

3.4.2. Autokorelasi Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain. Akibat dari terjadinya autokorelasi adalah varian residual yang diperoleh akan lebih rendah dari pada semestinya sehingga mengakibatkan R2 menjadi lebih tinggi dan pengujian hipotesis dengan menggunakan t statistic dan F statistic. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan E-Views. Uji yang digunakan adalah Breusch-Godfrey Serial Correlation LM. Hipotesis pada uji ini adalah : H0 = ρ0 = 0, tidak terjadi autokorelasi H1 = ρ0 ≠ 0, terjadi autokorelasi Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih besar dari taraf nyata (α) yang digunakan maka hipotesis H0 diterima sehingga tidak ditemukan gejala autokorelasi pada model. Jika nilai probabilitas pada Obs*R-square lebih kecil dari taraf nyata (α) yang digunakan maka hipotesis H0 ditolak, sehingga ditemukan gejala autokorelasi pada model.

3.4.3. Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana nilai varian dari variabel independen tidak memiliki nilai yang sama atau nilai ragam error term tidak memiliki nilai yang sama untuk setiap observasi. Hal ini melanggar asumsi

38

dasar regresi linear klasik yaitu varian setiap variabel bebas mempunyai nilai yang konstan atau memiliki varian yang sama. Kondisi heteroskedastisitas sering terjadi dalam data cross-section karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Hipotesis untuk melihat terjadinya gejala heteroskedastisistas adalah: H0 = ρ0 = 0, homoskedastisitas H1 = ρ0 ≠ 0, heteroskedastisitas Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan White heteroskedasticity. Kriteria uji yang digunakan: 1.

Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih besar dari taraf nyata (α) yang digunakan, maka model persamaan yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

2. Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih kecil dari taraf nyata (α) yang digunakan,

maka

model

persamaan

yang

digunakan

mengalami

heteroskedastisitas. 3.4.4. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan jika sample yang digunakan kurang dari 30. Uji ini disebut dengan Jarque-Bera Test. Kriteria uji yang digunakan adalah jika nilai probabilitas pada Jarque-Bera (J-B) > taraf nyata maka error term terdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas pada Jarque-Bera (J-B) < taraf nyata maka error term tidak terdistribusi normal.

39

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Perkembangan UKM di Indonesia Pada tahun 2005 nilai PDB atas dasar harga konstan tahun 2000 tercatat sebesar 1750,66 Triliun Rupiah. Peran UKM yaitu sebesar 979,71 Triliun Rupiah atau 55,96 persen dari total PDB Nasional. Kontribusi usaha kecil tercatat sebesar 688, 9 Triliun Rupiah atau 39,35 persen, usaha menengah sebesar 290,8 Triliun Rupiah atau 16,61 persen dan usaha besar berkontribusi sebesar 770,9 Triliun Rupiah atau 44,04 persen dari keseluruhan PDB. Tabel 4.1. PDB dan Proporsi PDB Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar) Tahun Kecil Menengah Besar Jumlah 2003

619.021,9 (39,25)

257.101,4 (16,3)

701.048,0 (44,45)

1.577.171,3 (100,00)

2004

650.290,3 (39,26) 688.909,1 (39,35) 725.959,4 (39,31)

274.192,9 (15,56) 290.803,3 (16,61) 306.614,5 (16,60)

732.033,6 (44,18) 770.943,6 (44,04) 814.081,0 (44,09)

1.656.516,8 (100,00) 1.750.656,1 (100,00) 1.846.654,9 (100,00)

2005 2006

Sumber : Departemen Koperasi, 2008 Keterangan : dalam kurung ( ) menyatakan persentase (%)

Sampai dengan tahun 2006 perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) meningkat sejalan dengan membaiknya kinerja sektor riil secara umum. Pada Tabel 4.1. terlihat PDB UKM berdasarkan nilai tambah dan laju pertumbuhannya. Meskipun secara nominal nilai tambah UKM semakin besar tiap tahunnya akan tetapi usaha besar tetap memberikan kontribusi terbesar baik itu berdasarkan proporsi dan kuantitas. Pada tahun 2006 tercatat proporsi usaha kecil

40

sebesar 39,31 persen dan usaha menengah mencapai 16,60 persen terhadap total PDB sebesar 1.846.654,9 Milyar Rupiah. Keberhasilan pertumbuhan PDB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi yang ditanamkan pada sektor UKM diharapkan mampu mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Tabel 4.2. Investasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah) Tahun Kecil Menengah Jumlah 2003

60.038,938

69.418,505

129.457,443

2004

71.789,351

82.592,408

154.381,759

2005

83.533,652

94.520,945

178.054,597

2006

85.625,085

97.089,264

182.714,349

Sumber : Departemen Koperasi, 2008

Berdasarkan nilai investasi pada Tabel 4.2., investasi keseluruhan UKM setiap tahunnya semakin bertambah. Dari tahun 2003 investasi UKM adalah sebesar 129.457.443 Juta Rupiah dan pada tahun 2006 menjadi 182.714.349 Juta Rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 29,15 persen dalam kurun waktu 4 tahun. Pada tahun 2006, investasi pada usaha kecil sebesar 85.625.085 Juta Rupiah dari total investasi keseluruhan 182.714.349 Juta Rupiah atau mempunyai porsi sebanyak 46,86 persen. Selain itu, sisanya usaha menengah mempunyai porsi sebesar 53,14 persen sebanyak 97.089.264 Juta Rupiah. Berdasarkan kondisi tersebut kinerja sektor riil akan terus membaik karena dilihat dari kecenderungan

41

investasi yang semakin meningkat, sehingga dengan produktivitas yang terus meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan pula turut meningkat. Tabel 4.3. Ekspor dan Laju Pertumbuhan UKM Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2004-2006 (Milyar Rupiah) Sektor 2004 2005 2006 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. 2. Pertambangan dan Penggalian. 3. Industri Pengolahan Total Ekspor

8.715,366

11.535,426

12.662,709

638,675

1.139,938

1.621,320

86.194,198

97.662,700

107.915,486

95.548,239 (23,93)

110.338,064 (15,48)

122.199,515 (10,75)

Sumber : Departemen Koperasi, 2008 Keterangan : dalam kurung ( ) menunjukan persentase (%)

Selanjutnya, dalam ekspor peranan UKM masih belum signifikan karena pertumbuhannya cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 4.3. laju pertumbuhan ekspor barang usaha kecil dan menengah terus menurun sehingga pada tahun 2006 turun menjadi sebesar 10,75 persen mencapai 122.199.515 Juta Rupiah. Berdasarkan kontribusinya menurut sektor ekonomi, selama kurun waktu 2004-2006 sektor Industri Pengolahan merupakan penyumbang terbesar terhadap total ekspor. Kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian.

4.2. Peranan UKM di Indonesia Peran UKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi disetiap sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam

42

pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan inovasi; (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran dalam kegiatan ekspor. Peran UKM sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu manjadi fokus pembangunan ekonomi pada masa mendatang. Pemberdayaan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional diatas 6 persen per tahun dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam sepuluh tahun terakhir pasca krisis jumlah dan persentase usaha skala kecil dan menengah terus tumbuh. Perkembangan jumlah UKM pada periode tahun 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 3,88 persen dari 47.102.744 unit pada tahun 2005. Pada tahun 2006 jumlah seluruh usaha yang ada di Indonesia sebanyak 48.936.840 unit usaha diantaranya sebanyak 48.929.636 merupakan usaha kecil dan menengah (Tabel 1.1.). Hampir sebesar 99 persen unit usaha di Indonesia didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Berdasarkan statistik UKM tahun 2004-2005 sektor ekonomi yang mempunyai proporsi unit terbesar adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; dan (5) Jasa-Jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang mempunyai proporsi unit usaha terkecil berturut-turut yaitu sektor (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Bangunan; (3) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan terakhir (4) Listrik, Gas dan Air Bersih.

43

Tenaga kerja merupakan modal dasar bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, apabila tenaga kerja tersebut sebagai sumberdaya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Seiring dengan pertumbuhan unit usaha UKM, dalam penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Bila pada tahun 1999 jumlah tenaga kerja yang diserap UK sebanyak 59.9 juta orang selama 3 tahun naik berturut-turut menjadi 68.3 juta orang atau naik 4,6 persen rata-rata setiap tahun. Persentase kenaikan penyerapan tenaga kerja yang tinggi terjadi pula pada UM dan UB. Penyerapan tenaga kerja UK terbesar terjadi di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yakni 36.4 juta orang di tahun 2001 dan meningkat menjadi 37,0 juta orang di tahun 2002.

Pada tahun 2006 UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 85.416.493 0rang atau 96,18 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Jumlah ini meningkat sebesar 2,62 persen atau 2.182.700 orang dibandingkan tahun 2005. Kontribusi usaha kecil tercatat sebanyak 80.933.384 orang atau 91,14 persen dan usaha menengah sebanyak 4.483.109 orang atau 5,05 persen (Tabel 1.4). Untuk usaha kecil Pertanian, Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 37.965.878 orang atau sebesar 46,91 persen dari total tenaga kerja yang diserap.

4.3. Permasalahan yang dihadapi UKM Meskipun UKM merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan akan tetapi tetapi didalamnya terdapat faktor-faktor yang menghambat pengembangan

44

UKM itu sendiri. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk faktor internal yaitu : Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan unit usaha. Kurangnya permodalan UKM oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Disamping itu pengembangan UKM juga terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Selain faktor internal terdapat pula permasalahan UKM yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu : Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif dan kebijaksanaan pemerintah untuk mengembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif.

45

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perizinan untuk menjalankan usaha mereka. Disamping hal tersebut terdapat pula permasalahan eksternal yang meliputi terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terbatasnya akses pasar.

4.4. Kebijakan Pemerintah Menghadapi permasalahan UKM baik dari segi intenal maupun eksternal, maka pemerintah membuat suatu kebijakan tertentu mengenai UKM. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu pembinaan UKM, kemitraan usaha dan bantuan permodalan. Akan tetapi dalam penelitian ini fokus masalah adalah kebijakan pemerintah melalui strategi pengembangan UKM dengan adanya bantuan keuangan. Selain itu, berdasarkan persoalan yang membelit UKM, permasalahan yang paling mempengaruhi dalam perkembangan UKM adalah terbatasnya modal yang dimiliki. Sehingga hal tersebut membuat UKM sulit untuk meningkatkan skala usahanya dan memperluas pangsa pasar produk UKM. Menanggapi hal itu pemerintah mulai memberikan bantuan permodalan bagi UKM dengan memberikan kredit usaha kecil. Sehubungan dengan itu, kebijakan pemerintah dalam pembangunan dibidang ekonomi antara lain menetapkan bahwa usaha pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program untuk memberikan kegiatan kepada usaha kecil. Hal tersebut untuk memperluas dan mengatur usahanya dengan mengikutsertakan dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar dengan jalan memperkuat

46

permodalannya, meningkatkan keterampilannya dan membantu pemasaran hasil produknya. Sementara itu arah PJP II sebagaimana digariskan dalam GBHN, telah menetapkan antara lain bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Sejak awal pembangunan nasional, perbankan telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan usaha kecil dengan menyediakan kredit yang dapat menunjang pembiayaan usaha kecil melalui berbagai fasilitas kredit kecil bersubsidi. Hal ini dimulai dengan diperkenalkannya pola Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP) pada tahun 1973. kredit tersebut mempunyai masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi. Setelah deregulasi perbankan pada 1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secara berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial. Selain itu, donor internasional juga menyusun kredit program investasi bagi UKM dalam mata uang rupiah. Antara 1990 dan 2000, Bank Indonesia mendanai berbagai kredit program dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPRS/SS), dan Kredit Usaha Kecil dan Mikro yang disalurkan melalui koperasi dan bank perkreditan rakyat. Salah satu pengembangan UKM yaitu dengan adanya bantuan keuangan melalui permodalan baik itu untuk modal kerja maupun untuk membiayai

47

pembangunan

atau

pembelian

barang modal.

Sehubungan

dengan

itu,

diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/2/PB/2001 tentang KUK. Selain itu Bank Indonesia membantu pengembangan usaha kecil secara tidak langsung dengan meningkatkan intensitas dan efektivitas bantuan teknis. Tabel 4.4. Posisi dan Pertumbuhan Kredit MKM Tahun 2002-2006 di Indonesia Jenis Penggunaan Posisi Kredit (Triliun Rp) 2002 2003 2004 2005 2006 KMK KI KK Total

Sumber

73,7 (35,6) 17,4 (9,7) 69,9 (36,7) 161,0 (32,7)

91,1 (23,7) 22,8 (31,1) 93,3 (33,3) 207,1 (28,6)

111,6 (22,5) 28,5 (25) 131,0 (40,6) 271,1 (30,9)

151,4 (27,8) 33,6 (16,1) 284,8 (36,8) 369,9 (36,4)

180,8 (19,4) 38,2 (13,6) 208,9 (13) 428,0 (15,7)

: Bank Indonesia, 2007

Keterangan : dalam kurung ( ) menunjukan persentase (%)

Searah dengan perkembangan kredit secara umum, Kredit kepada Mikro, Kecil dan Menengah juga terus tumbuh dan berkembang. Realisasi penyaluran kredit MKM pada 2006 mencapai Rp 428,0 Triliun (Tabel 4.4.) atau tumbuh sebesar 15,7 persen. Kondisi ini mencerminkan persepsi positif perbankan terhadap sektor MKM sebagai salah satu unit usaha yang layak diberikan kredit dan memberikan keuntungan komersial. Sebagian besar pangsa Kredit MKM disalurkan untuk kegiatan produktif. Berdasarkan jenis kredit, 51,2 persen dari

48

total Kredit MKM disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi dengan pangsa masing-masing sebesar 42,3 persen dan 8,9 persen. Berdasarkan perkembangan jenis kredit, sektor perdagangan dan sektor industri merupakan sektor dengan pangsa kredit yang besar (BI, 2007).

49

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Peranan UKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Peranan UKM dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia dilihat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) UKM, jumlah unit usaha UKM (JUU), pendapatan per kapita (PPK), Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Hasil estimasi model ditunjukan dalam Tabel 5.1 berikut ini : Tabel 5.1. Hasil Regresi Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Variable Coefficient Probability C 3.386841 0.0002 LOG_PDB 0.062321 0.0000 LOG_JUU 0.904148 0.0000 LOG_PPK -0.378047 0.0003 LOG_KMK 0.035586 0.0002 LOG_KI -0.074278 0.0000 R-squared 0.999608 Adjusted R-squared 0.999216 F-statistic 2548.657 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.986143 Keterangan : Taraf Nyata α=0,05(5%)

Berdasarkan hasil pendugaan pada parameter Tabel 5.1., hasil analisis regresi menunjukan bahwa persamaan ini memiliki kecocokan model yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R2) pada persamaan penyerapan tenaga kerja bernilai 0.999608 (99,96 %). Artinya bahwa faktor-faktor penyerapan tenaga kerja seperti PDB Riil, Jumlah Unit Usaha UKM, Pendapatan Per kapita Riil, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang terdapat dalam model dapat menjelaskan keragaman sebesar 99,96 persen dan sisanya 0,04 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar persamaan.

50

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukan dengan nilai statistik uji-t menunjukan bahwa empat variabel berpengaruh nyata pada taraf nyata lima persen. Variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah Jumlah Unit Usaha, PDB UKM, Pendapatan Per kapita, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Uji-f menunjukan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas F sebesar 0.000000 yang nilainya lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Hal ini berarti bahwa pengaruh yang ditimbulkan keseluruhan variabel penjelas secara serempak terhadap variabel bebas adalah baik. Artinya dari kelima variabel bebas dalam model tersebut setidaknya ada satu variabel yang berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Estimasi parameter regresi dengan mengggunakan Ordinary Least Square (OLS) harus memenuhi asumsi-asumsi klasik. Untuk melihat apakah asumsi dasar tersebut dipenuhi, perlu dilakukan pengujian setelah perhitungan dan uji hipotesis dilakukan. Pengujian asumsi dasar tersebut meliputi uji multikolineritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi dasar tersebut. Bila terjadi pelanggaran, maka akan diperoleh asumsi yang tidak valid. Pada persamaan penyerapan tenaga kerja diketahui bahwa pada persamaan ini tidak terjadi autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas yang dapat diabaikan dengan uji Klein. Sehingga pada persamaan ini model dapat memenuhi asumsi dasar Selain itu, karena jumlah data < 30 maka dilakukan uji normalitas dan hasilnya yaitu pada model tersebut error term dapat terdistribusi dengan normal (Hasil dapat dilihat pada Lampiran 3).

51

Pembahasan ekonomi untuk melihat kesesuaian hasil analisis dengan teori ekonomi. Pada uji ini yang dilihat adalah tanda serta nilai dari koefisien variabel bebas, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.1. Pada variabel jumlah unit usaha memberikan pengaruh yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil uji ekonomi jumlah unit usaha mempunyai hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari jumlah unit usaha adalah 0.904148. Nilai ini menunjukan bahwa peningkatan jumlah unit usaha sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 0.904148 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa jumlah unit usaha mempunyai hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah usaha sama artinya dengan menambah jumlah lapangan usaha sehingga kesempatan kerja akan terbuka. Kondisi tersebut akan menyerap tenaga kerja yang tersedia pada jumlah unit usaha baru yang membutuhkan sumber daya manusia untuk pengelolaannya. Hasil dapat dirujuk pada Bab sebelumnya dengan melihat Tabel 1.1. dan Tabel 1.4. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihartanti (2006) bahwa

peningkatan

jumlah

unit

usaha

dapat

mengakibatkan

semakin

meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja disektor tersebut. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk angkatan kerja yang semakin bertambah. Terutama bagi negara berkembang termasuk Indonesia dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia yang cenderung tinggi sehingga cenderung pula melebihi pertumbuhan kapital. Berdasarkan kondisi

52

tersebut dengan semakin meningkatnya jumlah unit UKM maka akan membantu dalam penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru. Sehingga dengan ini tujuan pembangunan dapat tercapai untuk peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan yang merupakan masalah utama negara berkembang khususnya Indonesia. Nilai PDB pada sektor UKM memberikan pengaruh yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari nilai PDB adalah sebesar 0.062321. Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB sebesar 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.062321 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa nilai PDB mempunyai hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat PDB sektor UKM, maka meningkatkan investor yang menanamkan modalnya disektor UKM. Dalam hal ini investor tersebut adalah pemerintah yang telah mewujudkan program pengembangan UKM dengan adanya Kredit Usaha Kecil. Sehingga dengan kondisi tersebut semakin banyak nilai investasi yang ditanamkan pada sektor UKM semakin tinggi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM. Selain itu pertumbuhan PDB merupakan salah satu dari penciptaan kesempatan kerja, karena dengan adanya pertumbuhan maka diperlukan adanya tambahan input. Input tersebut adalah tenaga kerja yang merupakan fungsi produksi dari PDB. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prihartanti (2006) bahwa PDB secara signifikan memberikan pertumbuhan yang positif

53

terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil dapat dirujuk pada Bab sebelumnya dengan melihat Tabel 1.4. dan Tabel 4.1. Nilai Kredit Modal Kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari Kredit Modal Kerja adalah 0.035586. Nilai ini menunjukan bahwa peningkatan Kredit Modal Kerja sebesar 1 persen maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 0.035586 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa Kredit Modal Kerja mempunyai hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan sebagai modal awal untuk membuka suatu usaha, dengan membuka lapangan usaha baru sama artinya dengan membuka kesempatan kerja. Sehingga dengan membuka kesempatan kerja maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Penyaluran kredit kepada usaha kecil merupakan program

pengembangan

UKM

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

dan

mengurangi pengangguran. Penyaluran kredit ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan bagi angkatan kerja Indonesia yang terus bertambah. Nilai Kredit Investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari Kredit Investasi adalah -0.074278. Nilai ini menunjukan bahwa peningkatan Kredit Investasi sebesar 1 persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.066512 persen. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa Kredit Investasi mempunyai hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja. Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk menambah skala usaha dengan bertujuan untuk meningkatkan hasil

54

produksi dengan mengganti bagian dari penyediaan barang modal yang rusak dan tambahan dalam penyediaan modal yang ada. Kredit ini biasanya digunakan untuk membeli barang-barang modal yang baru dan cenderung digunakan untuk investasi yang padat modal untuk meningkatkan tingkat efisiensi suatu produksi. Sehingga pada kredit investasi tersebut kurang dapat memberdayakan sumberdaya manusia melalui penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh tim pengkaji dari Departemen Koperasi (2006) terhadap dampak penggunaan kredit UKM di sepuluh propinsi di Indonesia. Pada sepuluh propinsi tersebut diketahui bahwa hampir seluruh kredit digunakan untuk pembelian bahan baku, peralatan UKM dan pembayaran gaji. Selain itu, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa meskipun kredit untuk bahan baku berpengaruh positif terhadap volume usaha akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan, meskipun kredit investasi mempunyai hubungan yang negatif dengan penyerapan tenaga kerja akan tetapi kredit ini bukan berarti menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada awalnya kredit investasi digunakan sebagai bantuan permodalan dalam Kredit Usaha Kecil bedasarkan tujuan penggunaannya untuk berinvestasi dengan sasaran pengusaha UKM. Selain itu kredit ini juga bertujuan untuk mengembangkan usaha para pengusaha UKM yang mempunyai keterbatasan dalam kepemilikan modal, sehingga sisi positifnya yaitu untuk para pemilik usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya. Disamping itu, proporsi kredit ini dibandingkan dengan kredit lain tidak begitu besar. Kredit Investasi pada tahun

55

2006 tercatat hanya sebesar 38,2 Triliun Rupiah, berbeda dengan Kredit Modal Kerja yang sebesar 180,8 Triliun Rupiah dan Kredit Konsumsi sebesar 208,9 Triliun Rupiah (Bank Indonesia, 2007). Pendapatan per kapita memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien dari Pendapatan per kapita

adalah

sebesar -0.378047 . Nilai ini menunjukan bahwa peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1 persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.378047 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa pendapatan per kapita mempunyai pengaruh negatif dengan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anderson (1982) dalam Lamadlau (2006) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita di suatu negara semakin kecil pangsa tenaga kerja UKM. Hal tersebut dikarenakan bahwa kenaikan pendapatan per kapita di negara berkembang kemungkinan dipengaruhi oleh sektor diluar UKM yaitu sektor usaha besar. Terbukti dengan sumbangan PDB nasional yang masih didominasi oleh usaha besar dibandingkan dengan usaha kecil. Sehingga dengan kondisi tersebut, jika ada kenaikan baik itu dari segi nilai tambah, kuantitas ataupun proporsi diluar UKM maka akan mempengaruhi pangsa tenaga kerja UKM. Dimana pada kondisi tersebut terdapat kemungkinan bahwa terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja pada usaha besar. 5.2. Peranan UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Peranan UKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu diindikasikan dengan pertumbuhan PDB UKM. Pertumbuhan PDB UKM dipengaruhi oleh

56

beberapa faktor yaitu tenaga kerja UKM (TK), investasi UKM (I) dan nilai ekspor UKM (EKS). Hasil estimasi model ditunjukan dalam Tabel 5.2. berikut ini : Tabel 5.2. Hasil Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi Variable Coefficient Probability C -43.37780 0.0029 LOG_TK 2.813870 0.0022 LOG_I 0.850550 0.0003 LOG_EKS -0.062499 0.3464 R-squared 0.981639 Adjusted R-squared 0.973770 F-statistic 124.7474 Durbin-Watson stat 2.089700 Prob(F-statistic) 0.000002 Keterangan : Taraf Nyata α=0,05(5%)

Berdasarkan hasil pendugaan parameter Tabel 5.2., hasil analisis regresi menunjukan bahwa persamaan ini memiliki kecocokan model yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R2) pada persamaan pertumbuhan ekonomi bernilai

0.9816390 (98,16 %). Artinya bahwa faktor-

faktor pertumbuhan ekonomi seperti Tenaga Kerja pada sektor UKM, Investasi UKM, Ekspor UKM dan Jumlah Unit UKM yang terdapat dalam model dapat menjelaskan keragaman sebesar 98,16 persen dan sisanya 1,83 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar persamaan. Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukan oleh nilai statistik uji-t menunjukan bahwa dua variabel (Prob < 0,05) berpengaruh nyata pada taraf nyata lima persen. Variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah Tenaga Kerja sektor UKM dan Investasi UKM. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan yaitu Ekspor UKM. Uji-f menunjukan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas F sebesar 0.00002

yang nilainya lebih kecil dari

taraf nyata 0,05. Hal ini berarti bahwa pengaruh yang ditimbulkan keseluruhan

57

variabel penjelas secara serempak terhadap variabel independent adalah baik. Artinya dari ketiga variabel independent dalam model tersebut setidaknya ada satu variabel yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.. Uji ekonometrika dilakukan untuk melihat masalah pada OLS. Pada model persamaan pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa persamaan ini dapat memenuhi kriteria ekonometrika. Hal tersebut dikarenakan pada model persamaan tidak terdapat autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas yang dapat diabaikan dengan uji Klein. Selain itu, uji normalitas menunjukan bahwa pada persamaan ini error term terdistribusi normal (Hasil dapat dilihat pada Lampiran 4). Pembahasan ekonomi untuk melihat kesesuaian hasil analisis dengan teori ekonomi. Pada uji ini yang dilihat adalah tanda serta nilai dari koefisien variabel bebas, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.2. Nilai Tenaga Kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien dari Tenaga Kerja adalah 2.81387. Nilai tersebut menunjukan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.813870 persen. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi. Semakin produktif tenaga kerja semakin tinggi pula nilai tambah dan output yang dihasilkan. Tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya seperti dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan modal. Hasil dapat dirujuk pada Bab sebelumnya dengan melihat Tabel 1.4. dan Tabel 1.3.

58

Nilai Investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien dari Investasi adalah 0.850550. Nilai tersebut menunjukan bahwa peningkatan Investasi sebesar 1 persen maka akan meningkatkan PDB sebesar 0.850550 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa investasi mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi karena peningkatan PDB tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi yang ditanamkan pada sektor UKM dapat mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuai teori ekonomi makro salah satu unsur yang mempengaruhi PDB adalah investasi dimana jika terjadi peningkatan investasi juga akan meningkatkan PDB. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan teori Harrod-Domar bahwa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi akan meningkatkan nilai tambah atau penghasilan untuk masa datang karena nilai tambah suatu investasi akan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil dapat dirujuk dengan melihat Tabel 1.3. dan Tabel 4.2. Dari keempat variabel bebas terdapat satu variabel bebas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Nilai Ekspor UKM. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas Nilai Ekspor yang lebih besar dari taraf nyata. Ekspor berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena hampir sebagian besar ekspor di Indonesia masih bergantung dengan input impor sehingga nilai ekspor tersebut tidak berpengaruh

59

nyata terhadap pertumbuhan PDB. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif (1993) yang menyatakan bahwa jika ekspor masih bergantung pada input impor maka pengaruhnya tidaklah nyata terhadap PDB. Ekspor dapat berpengaruh nyata terhadap PDB jika kandungan input impornya kecil. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi kondisi ekspor di Indonesia yang masih didominasi oleh nilai ekspor usaha besar sehingga salah satu hal yang mempengaruhi tidak berpengaruhnya ekspor UKM adalah sumbangan dan kontribusinya yang masih rendah. Tabel 5.3. Ekspor Barang Usaha Kecil, Menengah dan Besar Tahun 20012006 (Juta Rupiah) Tahun Kecil Menengah Besar Jumlah 2001 21.489.793 59.356.731 467.404.256 548.250.780 (3,92) (10,82) (85,26) (100) 2002 20.468.762 66.821.272 419.589.951 506.879.986 (4,04) (13,18) (82,78) (100) 2003 19.941.068 57.155.647 416.139.131 493.235.846 (4,04) (11,59) (84,37) (100) 2004 24.408.027 71.140.210 508.658.073 604.206.311 (4,04) (11,77) (84,19) (100) 2005 28.048.167 82.289.898 604.394.520 714.732.585 (3,92) (11,51) (84,57) (100) 2006 30.303.653 91.895.863 656.123.537 778.323.052 (3,89) (11,80) (84,31) (100) Sumber : Departemen Koperasi, 2007 Keterangan : dalam kurung ( ) menunjukan persentase (%)

Berdasarkan Tabel 5.3. diketahui perbandingan kontribusi dari ekspor usaha kecil, menengah dan besar. Mulai tahun 2001 hingga 2006 menunjukan meskipun tiap tahunnya secara nominal menunjukan pertumbuhan, akantetapi rata-rata setiap tahunnya berdasarkan proporsi usaha adalah tetap. Usaha kecil dan menengah mempunyai proporsi yang lebih kecil dibandingkan usaha besar, khususnya usaha kecil yang mempunyai proporsi yang sangat rendah. Hal tersebut

60

dapat mengindikasikan rendahnya produktivitas UKM dalam ekspor sehingga mengakibatkan rendahnya kontribusi UKM dalam ekspor nasional. Rendahnya produktivitas pada ekspor UKM dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya yaitu yang paling dominan adalah terdapat hambatan dalam birokrasi dan masih rendahnya kualitas atau mutu barang yang dihasilkan.

61

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 1. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah unit usaha, Kredit Modal Kerja dan PDB UKM secara signifikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, Kredit Investasi dan pendapatan per kapita secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. 2. Tenaga kerja dan investasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Jumlah unit UKM secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terdapat variabel yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu nilai ekspor. 6.2. Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan UKM, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 1. berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Kredit Modal Kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehinggga berdasarkan hal tersebut diharapkan pemerintah dapat lebih meningkatkan lagi porsi Kredit Modal Kerja. Hal itu dapat dilakukan dengan mengurangi porsi kredit konsumsi ataupun dengan memperbesar porsi Kredit Usaha Kecil secara umum. Selain itu dalam menghadapi kendala internal

62

UKM terhadap akses pembiayaan, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang memudahkan UKM dalam mengakses kredit. 2. salah satu faktor yang mendukung dalam pertumbuhan UKM yaitu investasi pada sektor UKM. Hal tersebut berdasarkan penelitian yang menunjukan bahwa investasi pada UKM dapat memberikan nilai tambah secara signifikan terhadap PDB UKM. Sehingga perhatian pada UKM dapat diberikan dengan meningkatkan investasi pada UKM. Langkah tersebut dapat berupa perbaikan iklim usaha dan permudahan izin usaha dalam investasi.

63

DAFTAR PUSTAKA Abdudin, A. 2006. Pengkajian Dukungan Finansial dan Non Finansial dalam Pengembangan Sentra Bisnis UKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Tahun II, No 7, 2006. Arief, S. 1993. Pemikiran Pembangunan dan Kebijaksanaan Ekonomi. Penerbit Lembaga Riset Pembangunan. Jakarta. Azrin, M. 2004. Dampak Ekonomi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kota Bogor [Tesis]. Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Badan Pusat Statistik. 1997-2007. Statistik Indonesia. BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik. 1997-2006. Profil Usaha Kecil Menengah Tidak Berbadan Hukum di Indonesia. BPS. Jakarta. Bank Indonesia. 1997-2007. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Bank Indonesia. Jakarta. Bantacut, T. dan Sutrisno R. 2001. Pengembangan Ekonomi Berbasis Usaha Kecil dan Menengah dalam Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota Bussiness Inovation Centre of Indonesia. Jakarta. Bellante, D dan M. Jakson. 1990. Ekonomi Ketenagakerjaan. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Cahyono, B. 1983. Pengembangan Kesempatan Kerja. BPFE, Yogyakarta. Departemen Koperasi. 2008. PDB, Investasi, Tenaga Kerja, Nilai Ekspor UKM di Indonesia. Depkop. Jakarta. Firmansyah, 2001. Dinamika Usaha Kecil dan Menengah. LIPI. Jakarta. Gie Kian, K. 2003. Perekonomian Indonesia Tahun 2004, Prospek dan Kebijakan. Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Gujarati, D. 1978. Ekonometrika Dasar. Zain dan Sumarno [Penerjemah]. Erlangga, Jakarta.

64

Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2005), Pengembangan Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Jakarta. Kuncoro, M. 1996. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UMP KMP YPPM, Yogyakarta. ---------------. 2002. Usaha Kecil Di Indonesia : Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan. Jurnal Ekonomi, Tahun II, Vol 7, Januari. ---------------. 2006. Tantangan dan Peluang Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi Ekonomi. Analisis CSIS, XXVI, no 1. Lamadlau, T. M. 2006. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Agroindustri di Kabupaten Bogor [Tesis]. Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Mankiw, N. G. 2003. Teori Makroekonomi: Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta. Partomo, T. dan A. Soejodono. 2004. Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Ghalia, Jakarta. Prihartanti, D. E. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kota Bogor [Skripsi]. Fakultas Ekonomi Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Rakhmasari, A. 2006. Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten Terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB di Kabupaten Bogor [Skripsi]. Fakultas Ekonomi Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Soetrisno. 2003. Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha UKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No 1, Jilid 8. Tampubolon, R. 2007. Perencanaan Kredit Investasi Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Pakan Ternak (Studi Kasus PT AFI) [Tesis]. Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Tampubolon, Y. 2006. Analisis Pengaruh Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sektor Perdagangan di Kabupaten Bogor [Skripsi]. Fakultas Ekonomi Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Thamrin, F. D. 2002. Dampak Kredit Usaha Kecil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Pada Usaha Kecil [Tesis]. Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

65

Thoha, M. 2001. Dinamika Usaha Kecil dan Rumah Tangga. LIPI. Jakarta. Tim Pengkaji UKMK. 2006. Kajian Dampak Program Perkreditan dan Perkuatan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Perekonomian Daerah. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Tahun I, No 1, 2006. ---------------. 2006. Hambatan Usaha Kecil dan Menengah dalam Kegiatan Ekspor. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Tahun I, No 1, 2006. ---------------. 2006. Kajian Usaha Mikro Indonesia. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Tahun I, No 1, 2006.

66

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data-data Pada Model Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja

Tahun

Tenaga Kerja UKM (Orang)

Jumlah Unit UKM (Unit)

PDB Riil UKM (Juta Rupiah)

1996

75293135

41745303

Kredit Modal Kerja Riil (Juta Rupiah) 688270528 123645.06

1997

65208956

39765110

249572637

253588.03

69067.71

218.07

1998

64313573

36813578

219178893

93494.78

39736.76

186.75

1999

67169844

37911723

219757647

50295.90

19472.92

193.36

2000

72704416

36784036

760089500

117050.44

19716.40

193.96

2001

74687428

39964080

791597200

81353.90

24670.78

203.83

2002

77807898

41944494

829616900

87037.55

24823.46

211.69

2003

81942353

43460242

876123000

182137.15

28222.09

209.62

2004

80446600

44777387

924483200

108115.59

35025.74

217.43

2005

83233793

47102744

979712400

123809.09

36701.81

227.90

2006

85416493

48929636

1032573900

139568.17

36244.43

236.80

Sumber : BPS, Bank Indonesia dan Departemen Koperasi, 2008

Kredit Pendapatan per Investasi Riil kapita Riil (Juta (Juta Rupiah) Rupiah) 33268.21 211.63

15

Lampiran 2. Data-data Pada Model Persamaan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1996

Tenaga Kerja UKM Investasi Riil UKM (Orang) (Juta Rupiah) 75293135 12197588.4

PDB Riil UKM Nilai Ekspor UKM (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) 688270528 118706762.00

1997

65208956

17687359.9

249572637

27995057.02

1998

64313573

11932449.8

219178893

51999555.78

1999

67169844

10600136.4

219757647

17369260.57

2000

72704416

12180438.5

760089500

22787256.42

2001

74687428

12040989.8

791597200

21692113.23

2002

77807898

11182839.7

829616900

21285060.72

2003

81942353

10715309.1

876123000

17892020.19

2004

80446600

12009109.9

924483200

20839310.14

2005

83233793

11828072.0

979712400

20550952.69

2006

85416493

11799178.9

1032573900

22125568.71

Sumber : Departemen Koperasi, 2008

16

Lampiran 3. Hasil Uji Ekonometrika Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Uji Heteroskedastisitas White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared

2.193270 10.46961

Probability Probability

0.483502 0.313821

Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared

0.242608 1.531434

Probability Probability

0.798615 0.465001

Uji Multikolinearitas

LOG_PPK LOG_PDB LOG_KMK LOG_KI LOG_JUU

Uji Normalitas

LOG_PPK 1.000000 0.583196 0.506489 0.450952 0.924853

LOG_PDB 0.583196 1.000000 0.173251 -0.242437 0.695401

LOG_KMK 0.506489 0.173251 1.000000 0.714145 0.324539

LOG_KI 0.450952 -0.242437 0.714145 1.000000 0.254639

LOG_JUU 0.924853 0.695401 0.324539 0.254639 1.000000

17

Lampiran 4. Hasil Uji Ekonometrika Persamaan Pertumbuhan Ekonomi Uji Heteroskedastisitas White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared

Uji Autokorelasi

10.83444 10.07051

Probability Probability

0.010271 0.073262

18

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared

0.172771 0.711052

Probability Probability

0.846147 0.700805

Uji Multikolinearitas

LOG_PDB LOG_TK LOG_EKS LOG_I

LOG_PDB 1.000000 0.931683 -0.203950 0.945293

LOG_TK 0.931683 1.000000 -0.285992 0.800219

LOG_EKS -0.203950 -0.285992 1.000000 -0.032488

LOG_I 0.945293 0.800219 -0.032488 1.000000

19

Uji Normalitas