PERANAN POS INDONESIA (Studi tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERANAN POS INDONESIA (Studi tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat)

Skripsi Oleh : SUSIANA YUHIDA K4407005

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id

PERANAN POS INDONESIA (Studi tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa Bagi Masyarakat)

Oleh: SUSIANA YUHIDA NIM K4407005

Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Progam Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Susiana Yuhida. PERANAN POS INDONESIA (Studi tentang Perkembangan Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat), Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) perkembangan Pos Indonesia. (2) peran pemerintah dalam perkembangan Pos Indonesia. (3) peran Kantor Pos Solo dalam bidang jasa bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Sample yang digunakan bersifat purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisa kualitatif dan analisa interaktif. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1) Kantor Pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746. Pos Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Perkembangan Pos disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kian komplek seiring dengan kemajuan teknologi yang tak terbatas. Pada tanggal 20 Juni 1995 Pos menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). (2) peran pemerintah bagi perkembangan Pos Indonesia antara lain, berperan dalam pembuatan Undang-undang tentang pos yang mengatur tentang pembinaan pos, penyelenggaraan pos, ketentuan pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang mengandung pemberian sangsi pidana. Untuk mendukung pelayanan universal Pos Indonesia, sejak tahun 2003 pemerintah memberikan kompensasi dalam penyelenggaraan PSO (Public Service Obligation), dengan memberikan dana kompensasi pada kantor pos cabang luar kota yang secara ekonomis sudah tidak mungkin beroperasi, namun masih diperlukan masyarakat dengan tarif yang terjangkau. (3) layanan publik Kantor Pos Solo meliputi layanan jasa komunikasi, layanan jasa pengiriman barang dan layanan jasa keuangan. Layanan publik Kantor Pos Solo menjangkau hingga wilayah terluar Indonesia yang tak terjangkau oleh sinyal teknologi dan alat transportasi canggih. Pos Indonesia hadir sebagai sarana perekat ikatan ke-Indonesiaan yang kian renggang dan pudar. Jasa layanan Pos Indonesia mampu menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di antaranya dengan cara menampilkan perangko kebudayaan, penggerak perekonomian masyarakat, alat komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Susiana Yuhida. THE ROLE OF INDONESIAN POST (Research about the Role of Solo Post Office as a Public Services), Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta, November 2011. The purpose of this research was to describe: (1) development of Pos Indonesia. (2) the role of government in the development of Pos Indonesia. (3) the role Solo Post Office as a public services. This research is a qualitative descriptive research. The samples used in research are purposive sampling. Meanwhile, the technique of collecting data is done by interview, observation, and document analysis. To test the data validity, the writer is using data source triangulation and triangulation method. The analyzing techniques in this research are using qualitative and interactive analyzing method. Based on the results of this research can be concluded: (1) The first Post Office was built in Jakarta by the General Governor GW Baron van Imhoff on August 26, 1746. Pos Indonesia has a various developments since the colonial period, independence period until now. The Postal developments adjusted to the complicated growing of society needs as the unlimited technological progress. On June 20, 1995 The Post became a Limited Liability Company under the name of PT Pos Indonesia (Persero). (2) the roles of government for the development of Pos Indonesia are play a role in making postal law on regulating the guidance postal, the postal administration, the criminal provisions and other regulatory provisions that contain the provision of criminal sanctions. To support universal service of Pos Indonesia, since 2003 the government give a compensation in the implementation of PSO (Public Service Obligation), by giving a compensation fund to the suburban branch post office that economically was impossible to operate, but still needed by public with affordable cost. (3) public service Post Office Solo includes the communication services, freight services and financial services. Public Service Post Office Solo reach up to the outermost regions of Indonesia that is not covered by the signal of advanced technologies and transportations. Pos Indonesia is present as a medium to strengthen the unity of Indonesia is increasingly loose and faded. Pos Indonesia services are able to strengthen between-public relations, with featuring the culture stamp, public economy mover, communication tools for political harmony and national unity, effective intermediary to connect with various institutions and defense tool / The Sovereignty.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Sejarah adalah pedoman untuk membangun masa depan” (Mr. Sjafrudin Prawiranegara)

” Kesuksesan yang diraih dengan usaha dan cucuran keringat akan lebih membanggakan dan akan selalu megingatkan kita agar tidak lupa diri ketika berada di atas.” (Penulis)

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :  Bapak dan Ibu tercinta, atas semua doa, kasih sayang, bimbingan dan pengorbanan yang terus mengalir untukku.  Adikku Ajis dan Enjen tersayang, kelucuan dan keceriaan kalian membuatku selalu bersemangat.  Adi, teman terdekatku yang selalu setia menemani dan memberiku motivasi.  Sahabat-sahabatku; Bety, Iis, Nora, Ayu, Tisa, Sinta, Perdana, Lambang, Margi.  Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2007  Almamater

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasihNya sehingga penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini telah hilang berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah menyetujui atas permohonan penyusunan skripsi ini. 3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan skripsi ini. 4. Drs. Leo Agung S., M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Drs. Djono, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Wakil Kepala Kantor Pos Solo dan Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, yang telah memberikan ijin dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 7. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Surakarta, commit to user

ix

November 2011

Penulis


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

HALAMAN PENGAJUAN ..........................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................

iv

ABSTRAK ............ ........................................................................................

v

ABSTRACT .................................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO ...................................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................

viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................

ix

DAFTAR ISI................ .................................................................................

x

DAFTAR SKEMA ........................................................................................

xii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ............................................................

xiii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

xiv

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................

1

B. Perumusan Masalah ............................................................

5

C. Tujuan Penelitian ................................................................

5

D. Manfaat Penelitian ..............................................................

5

LANDASAN TEORI A. Kajian Teori ........................................................................

7

1. Kantor Pos .......................................................................

7

2. Kebijakan Pemerintah .....................................................

9

3. Perusahaan Negara ..........................................................

13

4. Jasa ..................................................................................

18

B. Kerangka Berfikir .................................................................

22

BAB III. METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................

25

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ............................................. commit to user C. Sumber Data .........................................................................

26

x

29


digilib.uns.ac.id

D. Teknik Sampling ...................................................................

31

E. Teknik Pengumpulan Data ...................................................

33

F. Validitas Data .......................................................................

36

G. Teknis Analisis Data ............................................................

37

H. Prosedur Penelitian ...............................................................

39

BAB IV. HASIL PENELITIAN A. Perkembangan Pos Indonesia ................................................

41

1. Perkembangan Pos pada Masa Penjajahan ....................

41

2. Perkembangan Pos pada Masa Kemerdekaan .................

47

3. Perkembangan Kantor Pos Solo ......................................

52

B. Peran Pemerintah dalam Perkembangan Pos Indonesia........

54

C. Kantor Pos Solo ....................................................................

57

1. Lokasi dan Pelayanan Kantor Pos Solo ..........................

57

2. Visi Misi, Tugas Tujuan dan Logo Pos Indonesia .........

58

3. Struktur Organisasi Kantor Pos Solo ..............................

60

4. Produk Kantor Pos Solo ..................................................

65

5. Sistem Operasi ................................................................

69

D. Peran Kantor Pos Solo dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat Solo.................................................................... 1.

Kantor Pos Solo sebagai Media komunikasi Jasa bagi masyarakat ......................................................................

2.

76

Kantor Pos Solo sebagai Media Layanan Jasa Bagi Masyarakat .....................................................................

3.

75

81

Perkembangan Kantor Pos Solo sebagai Media Layanan Jasa Keuangan bagi Masyarakat ......................

83

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Kesimpulan ...........................................................................

86

B. Implikasi ................................................................................

88

C. Saran ......................................................................................

89

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... commit to user LAMPIRAN ..................................................................................................

91

xi

94


digilib.uns.ac.id

DAFTAR SKEMA

Skema 1 : Kerangka Berfikir.......................................................................

22

Skema 2 : Analisis Data Menurut Milles & Huberman ..............................

39

Skema 3 : Prosedur Penelitian ....................................................................

40

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Tabel 1 : Jadwal Penelitian ........................................................................

26

Tabel 2 : Perkembangan Pos Indonesia ......................................................

50

Gambar 1 : Logo Pos Indonesia ..................................................................

60

Tabel 3 : Daftar pelanggan Korporat Kantor Pos Solo ...............................

78

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Foto dokumentasi ..............................................................

94

Lampiran 2

: Blanko Pelayanan Kantor pos Solo ...................................

102

Lampiran 3

: Daftar Informan .................................................................

106

Lampiran 4

: Pedoman Wawancara ........................................................

108

Lampiran 5

: Hasil Wawancara ...............................................................

113

Lampiran 6

: Surat Keputusan Dekan tentang Izin Menyusun Skripsi ...

126

Lampiran 7

: Surat Permohonan tentang Izin Menyususn Skripsi ........

127

Lampiran 8

: Surat Permohonan Ijin Research .......................................

128

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Tujuan dari kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai masyarakat yang demikian, maka perombakan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional menjadi keharusan. Selain mendirikan perusahaan-perusahaan negara, upaya mewujudkan ekonomi nasional juga dilakukan dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan asing yang memiliki usaha terkait kepentingan umum. Salah satu kepentingan umum yang diambil alih dalam rangka mewujudkan kedaulatan politik ialah jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT) (Bondan Kanuyoso. 2001: 35). Terbukanya masyarakat desa untuk perhubungan perniagaan dengan kota secara luas, dirasakan perlu adanya hubungan yang tetap dan langsung antara kedua masyarakat tersebut secara timbal balik. Untuk keperluan ini, maka segala usaha dilakukan Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT) sejalan dengan perkembangan zaman yang ada. Sejak kemerdekaan, pendidikan rakyat tumbuh dengan pesatnya, menambah dan memperbesar kesadaran masyarakat dalam mempergunakan badan-badan pemerintahan khususnya badan pelayanan publik yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Demikian halnya dengan Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT) yang sebagian besar dinasdinas yang diselenggrakannya pada dasarnya ditujukan untuk melayani publik, tidak luput dari pengaruh ini, sehingga mau tidak mau untuk dapat melayani publik, sebaik-baiknya lalu lintas dan perhubungan pos perlu diperluas dan dibangun. Dan memang usaha pengluasan dan pembangunan Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT) diselenggrakan sedapat-dapatnya untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1980 : 12). Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar umat manusia. Tanpa adanya komunikasi masyarakat tidak akan pernah berubah dan masyarakat commit to user modern seperti saat ini tidak akan pernaha ada. Pos telah menandai peradaban

1


2 digilib.uns.ac.id

manusia serta menjadi bagian kehidupan manusia karena komunikasi dan peranan besar pos mewarnai kehidupan bangsa, membuat masyarakat maju dan berkembang memasuki tahap yang lebih maju (Metro files, 5/11/2011) Pembangunan di bidang Pos dan telekomunikasi diarahkan oleh negara sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin lancar arus surat, barang dan jasa, maka semakin luas pula jangkauan jasa ke penjuru tanah air maupun ke negara lain. Salah satu lembaga yang ditunjukan oleh pemerintah untuk bergerak di bidang pengangkutan adalah PT Pos Indonesia (persero), yang pembinaan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Pengaturan ini bertujuan agar sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta lebih berhasil guna dan berdaya guna, agar jasa pengangkutan pos dapat dimanfatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pos yang diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum. Kantor Pos dibangun pemerintah sebagai sarana layanan komunikasi dan informasi yang diselenggarakan lembaga industri jasa pos, yaitu: PT Pos Indonesia mempunyai jaringan di seluruh tanah air, dan membuka isolasi daerah terpencil. Jangkauan layanan pos yang hampir menyentuh 24.000 titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Pos Indonesia merupakan BUMN dengan jejaring terluas di Indonesia memiliki 3.792 Kantor Pos dan 1.811 Mobil Pos yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini terdapat 4.006 Kantor Pos dan Mobil Pos yang sudah dilengkapi dengan teknologi secara On-Line, sehingga satu sama lainnya terhubung secara real time.

Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid

dan terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat (http://surabayawebs.com/index.php/2011/07/27/menjelang-265-tahun-posindonesia-melayani-bangsa-dan-negara/). commit to user


3 digilib.uns.ac.id

Pos Indonesia dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang tepat bagi seluruh elemen masyarakat karena Pos Indonesia memiliki beberapa keunggulan, yang salah satunya PT Pos Indonesia memiliki fasilitas fisik pelayanan pos di seluruh ibukota kecamatan dan seluruh desa yang ada. Dengan fasilitas yang maksimal maka jangkauannya juga dapat dipastikan lebih luas. Selain itu biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa pos terbilang relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan penyedia jasa pengangkutan lainnya. Hal ini dikarenakan PT Pos Indonesia memiliki ketentuan tarif yang sama secara nasional. Posisi PT Pos Indonesia sesungguhnya punya keleluasaan dalam pengembangan dan inovasi layanannya. Sebagai perusahaan tujuan utamanya tetap mengejar keuntungan, namun tetap memegang norma yang berangkat dari posisi PT Pos Indonesia sebagi BUMN. Dengan melakukan restrukturisasi, diharapkan akan mampu mengubah paradigma, menjadi perusahaan yang kompetitif dengan menggali daya saing perusahaan untuk menghadapi persaingan global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi industri jasa pos berdampak terhadap penurunan jasa pengiriman surat, namun pada sisi lain dapat menjadi pendukung pengembangan industri jasa pos karena penggunaan teknologi informasi mendorong terjadinya efisiensi, memperbaiki kualitas layanan jasa pos sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Sri Wahyuningsih, 2009:130). Semakin dinamisnya perkembangan masyarakat menimbulkan terciptanya iklim persaingan. Adanya persaingan harga yang kompetetif dengan perusahaan jasa lain yang menyerupai pos menuntut Pos Indonesia untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi supaya dapat mempertahankan konsumen pengguna jasa pos. Pos Indonesia juga dituntut untuk memberikan pilihan yang beragam dalam upaya menarik minat pengguna jasa Pos. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam produk pos. Sebelumnya prioritas pelayanan Pos Indonesia pada bisnis intinya seperti, pengiriman surat, wesel pos, filateli, paket barang. Perkembangan teknologi yang tak terbatas berdampak pada kegiatan pelayanan Pos Indonesia. Terlebih karena dampak ponsel yang sanggup menggantikan peran commit to userdan SMS nya. Masyarakat pada surat menyurat dengan keunggulan telepon


4 digilib.uns.ac.id

umumnya lebih memilih menggunakan ponsel yang tentunya lebih praktis untuk sekedar berkirim kabar dengan sanak keluarga. Meski demikian Pos Indonesia melakukan berbagai perombakan agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang ada, begitu pula Kantor pos Solo menjawab kebutuhan masyarakat dengan tidak lagi memprioritaskan pelayanan berkirim surat saja melainkan beberapa jasa lainnya seperti: melayani pembayaran-pembayaran pajak, rekening listrik, kredit. Dengan demikian meskipun tergerus perkembangan zaman dan teknologi yang tak ada batasnya Pos Indonesia khusunya Kantor Pos Solo masih mampu bertahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pos merupakan layanan perhubungan komunikasi yang pertama dan tertua di Indonesia. Pos Indonesia menjadi satu-satunya layanan publik yang mampu menjangkau hingga wilayah terluar Indonesia yang tak terjangkau oleh sinyal teknologi dan alat transportasi canggih. Pos Indonesia hadir sebagai sarana perekat ikatan ke-Indonesiaan yang kian renggang dan pudar. Cakupan bisnis, layanan, dan keunggulan kompetensi yang dimiliki, maka peran Pos Indonesia sangat strategis. Jasa layanan Pos Indonesia mampu menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di antaranya dengan cara menampilkan prangko kebudayaan, penggerak perekonomian masyarakat, alat komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara. Kantor Pos Solo dipilih oleh penulis sebagai obyek yang diteliti karena pada dasarnya kota Surakarta merupakan kota yang berpotensi menjadi kota besar. Hal ini terlihat pada perkembangan dan pertumbuhan kota yang maksimal dan berkelanjutan. Pembangunan di bidang ekonomi terlihat mencolok, namun dinamis tanpa meninggalkan kultur budaya yang telah melekat sejak lama sebagai fondasi yang kokoh. Perkembangan Kantor Pos Solo itu sendiri merupakan bagian dari perkembangan dan pertumbuhan kota Surakarta yang terus berkelanjutan. Sebuah kota akan menjadi penting bilamana memiliki kelengkapan layanan publik, seperti halnya kota Surakarta yang kian tumbuh dan berpotensi menjadi kota besar karena didukung ketersediaan layanan publik dan salah satunya commit to user layanan publik Kantor Pos Solo. Kantor Pos Solo sebagai perusahaan yang

5 digilib.uns.ac.id


bergerak di bidang jasa maupun pengiriman barang memiliki peran yang strategis, diantaranya sebagai perekat hubungan antar masyarakat, perantara yang efektif dengan berbagai institusi dan penggerak ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kantor Pos Solo, dengan mengambil judul “Perkembangan Pos Indonesia (Studi tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa Bagi Masyarakat )”

B. Rumusan Masalah Rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: 1. Bagaimana perkembangan Pos Indonesia ? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam perkembangan Pos Indonesia ? 3. Bagaimana peran Kantor Pos Solo dalam bidang jasa bagi masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian Dengan perumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan yang akan dicapai dari penelitian, yaitu untuk memeperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah : 1. Untuk mengetahui perkembangan Pos Indonesia. 2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam perkembangan Pos Indonesia. 3. Untuk mengetahui peran Kantor Pos Solo dalam bidang jasa bagi masyarakat.

D. Manfaat Manfaat penelitian yang diharapakan adalah manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis. 1.Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah wawasan, pengalaman, referensi dan pengetahuan bagi pengembangan ilmucommit to user ilmu sosial.

6 digilib.uns.ac.id


b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca tentang peran Kantor Pos solo dalam bidang jasa bagi masyarakat.

2.Manfaat Praktis a. Memberi sumbangan penelitian lebih lanjut bagi masyarakat Surakarta pada umumnya dan pelajar serta mahasiswa pada khususnya. b. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Kependidikan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Memberikan gambaran mengenai Kantor Pos Solo kepada pembaca.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori 1. Kantor Pos a. Pengertian Kantor Pos Kata pos berasal dari bahasa latin positus yang berarti menempatkan, yang dimaksud disini adalah menempatkan sesuatu (surat/orang) atau tempat-tempat tertentu di mana ditempat tersebut diletakkan kuda sebagai pengangkut (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, 1994). Pengertian pos menurut Purwosutjipto (1995 : 83) adalah lembaga umum yang bertugas mengurus pengantaran dan pengangkutan surat-surat, termasuk barang-barang kecil yang dibungkus dan disebut paket. Kantor adalah tempat di mana kegiatan sesuatu usaha dilaksanakan tetapi harus dengan pengertian bahwa usaha yang dimaksud kegiatan menangani informasi, proses menangani informasi mulai dari menerima, mengumpulkan,

mengolah,

menyimpan

hingga

menyalurkan

(Pelajaran

Pengetahuan Perkantoran Jilid II, 1981) . Kantor Pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak, untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos” (http;//id.wikipedia.org/wiki/kantorpos). Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005: 503) bahwa “ Kantor Pos adalah kantor yang mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya dengan pos”. Pengertian PT Pos Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1984 tentang pos merupakan badan usaha milik negara yang diberi wewenang secara luas menyelenggarakan jasa perposan nasional

yang

bertugas

menerima membawa dan atau

menyampaikan surat, warkatpos, kartu pos dan pelayanan postel lainnya dengan memungut biaya (Djakaria, 1996 : 3). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kantor pos adalah lembaga umum untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengiriman surat, warkatpos, kartu pos dan pelayanan commit to userbiaya. Kantor pos juga melayani postel lainnya melalui pos dengan memungut

7


8 digilib.uns.ac.id

beberapa kebutuhan pelanggan diantaranya: menjual benda-benda pos dan filateli, seperti perangko, kartu pos, amplop dan perlengkapan untuk membungkus paket. Di dalam kantor pos terdapat berbagai loket yang dibagi-bagi menurut jenis layanannya, seperti loket pengiriman surat dalam negeri, loket surat luar negeri, dan loket wesel pos. Dalam sistem layanan pos Indonesia, kantor pos dibantu bis surat dan unit layanan bergerak seperti pos keliling kota atau desa. Kantor pos juga memiliki layanan penyewaan komputer yang terhubung ke internet. b. Kelembagaan Kantor Pos Berdasarkan Beijing Postal Strategy, yang merupakan hasil keputusan strategi kongres UPU (Universal Postal Union) penanganan penyelenggaraan pos terkait dengan keberadaan tiga lembaga yang berhak menanganinya, yaitu pemerintah, administrasi pos, dan perhimpunan pos regional. Kewenangan lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah Disesuaikan dengan kondisi situasional setiap negara, yang identik dengan pemerintah yang bersangkutan, departemen yang membidangi setiap pembina atau badan pemerintah yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan pos nasional. 2) Administrasi Pos Suatu lembaga yang diberi tanggung jawab oleh suatu negara untuk memenuhi kewajiban dalam berhubungan dengan jaringan internasional. 3) Perhimpunan Pos Regonal Suatu forum lembaga kerjasama pos regional yang beranggotakan sejumlah administrasi pos pada suatu kawasan tertentu (Sri, tt : 15). c.

Penyelenggaraan Pos Penyelenggaraan pelayanan pos ini dibedakan antara kantor pos sebagai

BUMN dan kantor pos sebagai BUMS yang mempunyai kewenangan dan tugas masing-masing. 1) Kantor pos sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Kantor pos sebagai BUMN harus dapat menyediakan informasi yang commit to user dibutuhkan oleh pelanggan dengan penggunaan teknologi tinggi sehingga

9 digilib.uns.ac.id


mampu bersaing dengan pos global. Obyek yang disampaikan oleh kedua pihak baik kantor pos maupun pelanggan adalah informasi, baik itu berwujud maupun secara virtual yang menyangkut ruang dan waktu bernilai tinggi. Untuk itu dalam era globalisasi yang memanfaatkan informasi ini, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan perusahaan pemberian jasa berbasis informasi yang memungkinkan perusahaan dapat mengembangkan data pos sebagai bentuk layanan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta menjadi sumber pendapatan baru bagi perusahaan. Adapun tugas PT. Pos Indonesia sebagai BUMN adalah: melaksanakan misi bisnis dengan menyediakan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik dipasar dalam negeri maupun pasar luar internasional serta memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 2) Kantor pos sebagai BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) Kantor pos sebagai BUMS pada dasarnya hampir sama dengan fungsi kantor pos sebagai BUMN hanya bedanya lebih melihat kepada keuntungan yang diterima oleh perusahaan, sebagai peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka ijin penyelenggaran jasa titipan diklasifilkasikan sebagai berikut : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi menetapkan ijin Intra Kota dan ijin agen, selain itu juga diperlukan masa laku ijin penyelenggaraan jasa titipan (http://www.postel.go.id/utama.aspx?MenuID=4&MenuItem=1). Kantor Pos Solo merupakan Kantor pos BUMN, sedangkan Kantor Pos BUMS ialah perusahaan jasa titipan swasta yang melakukan bisnis yang sama seperti Pos Indonesia. Munculnya berbagai perusahaan jasa titipan swasta yang menyerupai pos telah menimbulkan persaingan dengan Pos Indonesia. Agar Pos Indonesia tetap bertahan di masyarakat, Pos Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi dan mengembangkan layanannya.

2. Kebijakan Pemerintah a. Pengertian Kebijakan Pemerintah Secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut to user Poerwadarminto (1990: 775) katacommit pemerintah mempunyai arti perintah perkataan


10 digilib.uns.ac.id

yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah-daerah) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti suatu kabinet merupakan suatu pemerintah); sedangkan yang dimaksud pemerintah adalah perbuatan (cara, hal dan urusan) memerintah. Samuel Edward Finer yang dikutip oleh S. Pamudji (1982: 5) menyatakan istilah “goverment” paling sedikit mempunyai empat arti yaitu: menunjukkan kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of governing); menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses dijumpai (states of affairs); menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people charged with the duty of governing); menunjukkan cara, metode atau sistem dimana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system by which a particular society is governed). Setiap pemerintahan akan membuat kebijkan untuk mencapai tujuan. Menurut Mirriam Budiarjo (1982: 12) bahwa kebijaksanaan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha-usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Kebijaksanaan memiliki makna yang hampir sama dengan kebijakan. Kebijakan dan keputusan merupakan bagian penting dari sistem politik suatu negara. Menurut Dror yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (1996;229), “kajian tentang kebijakan akan menyangkut pemahaman terhadap pembuatan dan penyempurnaan suatu kebijakan. Lingkup studi kebijakan sangat luas dari sebab-sebab diterapkan suatu kebijakan yang meliputi isi kebijakan, luas dari sebab-sebab diterapkan suatu kebijakan yang meliputi isi kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan serta dampak suatu kebijakan”. Kebijakan juga mengandung komponen tindakan, yakni hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu (Holsti, 1988:158) Berpijak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan commit toyang userdibuat oleh suatu lembaga negara pemerintah adalah serangkaian kegiatan



yang mempunyai kekuatan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam upaya mengatur dan memecahkan permasalahan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan pemerintah mencakup semua aspek kehidupan, seperti dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dalam kajian ini tentang kebijakan pengambilalihan kepemilikan kantor pos dan berbagai kebijakan yang menyangkut perkembangan kantor pos. b. Penentu Kebijakan Aktor-aktor atau pemeran dalam proses pembuatan kebijakan dapat dibagi ke dalam berbagai pemeran resmi dalam proses pembuatan kebijakan yang meliputi: badan-badan administrasi (agen-agen pemerintah atau birokrasi), presiden (eksekutif), lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Menurut Budi Winarno (2002:85) aktor-aktor perumusan kebijakan antara lain: 1) Badan-badan Administrasi (agen-agen pemerintah) Badan-badan administrasi dianggap sebagai badan pelaksana telah diakui secara umum dalam ilmu politik mengenai pemerintahan di suatu negara. 2) Presiden (eksekutif) Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidential, maupun dalam rapat-rapat kabinet. 3) Lembaga Yudikatif Lembaga

yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk

mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undangundang dan peraturan. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif maupun legislatif sesuai konstitusi. Keputusan yang bertentangan dengan konstitusi negara, maka badan yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah peraturan tersebut. 4) Lembaga legislatif Lembaga legislatif (DPR) bersama-sama dengan pihak eksekutif (presiden dan para pembantu presiden) memegang commit toperan user yang cukup krusial di dalam



perumusan

atau

pembuatan

kebijakan.

Setiap

undang-undang

yang

menyangkut kepentingan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif. c. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kantor Pos UUD 1945 merupakan landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Konstitusi merupakan hukum dasar pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat disebutkan tujuan Negara adalah: “...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia…” Amanat yang tersirat dalam UUD 1945 tersebut salah satunya adalah membangun

perekonomian

negara

khususnya

dalam

usaha

memajukan

kesejahteraan umum. Pasca kemerdekaan RI bahwa persoalan kesejahteraan, perbaikan keadaan dan penciptaan struktur ekonomi nasional harus segera diatasi untuk kepentingan perekonomian nasional. Berdasarkan UUD 1945 tersebut, pemerintah menerapkan perekonomian yang sesuai dengan kepentingan rakyat atau hajat hidup orang banyak. Pemikiran membangun suatu perekonomian nasional, dengan mendasarkan pada : “Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3). Kebijakan ekonomi pemerintah pasca kemerdekaan, misalnya dengan mengambilalih perusahaan pemerintah dengan swasta asing (Belanda). Pada tahun 1960 berlakulah Peraturan Pemerintah, pengganti U.U. No. 19/1960 tentang Perusahaan Negara yang mengatur keseragaman di dalam cara menyusun, menguasai serta bentuk hukum Perusahaan Negara pada waktu itu, mengatur ketentuan-ketentuan mengenai penampungan perusahaan-perusahaan asing yang diambilalih, serta perusahaan-peerusahaan lain yang ada yang dibentuk commit to user berdasarkan I.B.W ataupun I.C.W Jawatan P.T.T (Pos Telegrap dan Telepon )



bersumber pada peraturan I.B.W (Indische Bedrijven Wet). Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 yang dimaksud di atas, maka pada tanggal 21 Desember 1961 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.240 Tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, disingkat P.N. Postel. Peraturan pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962. Sejak saat itu berubahlah status Jawatan pada Jawatan P.T.T. (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1980 : 13). Tahun 1965 Perusahaan Negara Pos dan Telekomunkasi dipecah menjadi dua, yaitu: 1) Perusahaan Negara Pos dan Giro, berdasar PP No. 29 tahun 1965 2) Perusahaan Negara Telekomunikasi, berdasar PP No. 30 tahun 1965. Berdasarkan hal tersebut Perusahaan Negara pos dan Giro statusnya berubah menjadi Perum pos dan Giro, dengan PP No. 9 Tahun 1978. Kemudian dengan dasar PP No.5 tahun 1995 pada tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro diubah lagi menjadi PT Pos Indonesia Persero (http://www.posindonesia .co.id/profile.php?id=2). Kebijakan pemerintah terhadap PTT (Pos Telegrap dan Telepon) pasca kemerdekaan telah menyebabkan perubahan kepemilikan Kantor Pos sebagai perusahaan negara. Sejak perubahan status dari Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia (Persero) itulah, perkembangan Pos Indonesia seperti anak panah yang dilepas dari busurnya segalanya bergerak amat cepat. Bukan saja pengembangan produk yang layanan yang terkait langsung dengan bisnis intinya, tetapi juga ekspansi ke berbagai bidang usaha lainnya.

3. Perusahaan Negara a. Pengertian Perusahaan Negara Perusahaan adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mengubah keahlian dan material (sumber ekonomi) menjadi barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan para pembeli serta diterapkan akan memperoleh laba bagi para pemilik usaha tersebut (Irawan dan Basu Swastha, 1992:5). Heidirachman yang dikutip oleh Lestariningsih dan Suryatmojo (1996:2) memberikan definisi commit to user perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisasi dan dijalankan untuk



masyarakat dengan motif mendapat keuntungan memberikan definisi perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisasi dan dijalankan untuk masyarakat dengan motif mendapatkan keuntungan. Sementara Abdul Kadir Muhammad (1999 : 13) mendefinisikan perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap dan terangterangan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang dibuktikan dengan catatan. Faisal Afif (1994:1) menjelaskan tentang perusahaan dilihat dari sudut pandang ekonomi diartikan sebagai suatu komunikasi alat-alat produksi dengan tujuan untuk mewujudkan sebagian dari pemuas kebutuhan masyarakat. Hal ini disebut sebagai satuan tekhnis ekonomi karena menyangkut sekumpulan alat-alat produksi material (dapat diamati secara fisik), dan disebut ekonomi karena kombinasi tersebut terjadi secara rasional (dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis). Dengan istilah lain, perusahaan dalam arti ekonomis dapat diartikan sebagai suatu organisasi dengan segala usaha untuk mencapai suatu tujuan yang diusakan agar memperoleh perimbangan yang paling menguntungkan (optimal) antara biaya dan pendapatan atau cost dan sale, serta antara usaha dan hasilnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah suatu organisasi yang mengolah sumber ekonomi menjadi barang dan jasa untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebesarbesarnya dari proses produksi yang dilakukan. Setelah

diuraikan

mengenai

pengertian

perusahaan,

selanjutnya

dikemukakan pengertian negara. Negara menurut Miriam Budiarjo adalah agen (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubunganhubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (1982 : 38). Selanjutnya pengertian negara menurut Roger H. Soltau yang dikutip oleh Miriam Budiarjo (1982 : 39) negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalanpersoalan bersama, atas nama masyarakat. Robert M. Maclever yang dikutip to user negara adalah asosiasi yang Miriam Budiarjo (1982 : 40)commit menyatakan



menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Perusahaan negara menurut Undang-Undang No. 19 Prp.Tahun 1960 ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayanaan Republik Indonesia, baik yang terjadi karena pemisahan dari kekayaaan negara maupun yang terjadi berdasarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 (C. S. T. Kansil 1995 : 102). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan negara adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis badan usaha milik negara yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Perusahaan negara merupakan kesatuan produksi dalam arti yang luas meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memupuk pendapatan baik dalam bidang industri dan pertambangan maupun perdagangan. Perusahaan negara bertujuan untuk turut membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. b. Bentuk Perusahaan Negara Bentuk Perusahaan Negara; antara lain Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Ketiga bentuk perusahaan negara ditentukan dengan wadah hukum yang berbeda-beda agar pengaturan selanjutnya baik mengenai susunan organisasi, personalia hubungan pertanggungjawaban dapat dilakukan lebih sempurna. Seperti yang dikemukakan Pariata westra (2002 : 85-90) bentuk Perusahaaan Negara terbagi menjadi 3 bentuk sebagai berikut: 1). Perusahaan Jawatan (Perjan) Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 Perjan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Indische Bedrijven Wet (IBW, Stbl. 1927 :419 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1936 No. 445, Undang-undang Darurat Nomor 3 commit to user Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1955) dan ICW sepanjang



tidak bertentangan dengan IBW. Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 1967 Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Menteri atau Direktur Jenderal, berkedudukan serendah-rendahnya setingkat dengan Direktorat. Perjan melakukan tugas-tugas perusahaan sekaligus tugas pemerintah yang tercermin dalam APBN. Biaya eksploitasi ditutup dengan pendapatan jawatan dan tarif ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan bersamasama dengan Menteri Keuangan. Oleh karena modal perjan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan maka hasil-hasil perusahaan harus tampak dalam APBN. Pegawai Perjan adalah pegawai negeri yang penghasilannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Makna usaha adalah pelayanan masyarakat (public service) sehingga setiap subsidi yang diberikan kepada masyarakat selalu diketahui dan dicatat. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh Perjan merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat karena barang dan jasa itu besar dan penting artinya bagi kehidupan masyarakat banyak. Bidang usahanya merupakan monopoli pemerintah dan tidak menarik swasta, karena usahanya mempunyai rate of return yang kecil sedangkan investasi dan resikonya besar. 2). Perusahaan Umum ( Perum) Menurut Inpres No. 17 Th. 1967 dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Dalam hal Perum Otorita, Direksi Perusahaan tersebut menjalankan tugas pemerintahan, dan pelaksanaan pimpinan perusahaan diserahkan kepada General Manager. Perusahaan dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata. Perum bertugas melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan dan bergerak dibidang yang oleh pemerintah dianggap vital. Perum pada umumnya menjalankan tugas pemerintahan. Dalam hal perum dibebani tugas pemerintahan di departemen yang bersangkutan, tidak ada lagi unit organisasi yang menjalankan tugas pemerintahan yang telah diserahkan kepada perum tersebut. commit to user



Modal perusahaan seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal perusahaan tidak terbagi atas saham-saham. Perum tidak diperkenankan mempunyai anak perusahaan atau menyertakan kekayaannya dalam permodalan perusahaan lain. Perusahaan mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian, kontrakkontrak dan mengadakan hubungan dengan perusahaan lainnya, kecuali dalam hal penyertaan modal. Secara finansial perusahaan harus dapat berdiri sendiri dan jika politik pemerintah menetapkan tarif dan harga untuk golongan konsumen tertentu lebih rendah dari tarif dan harga menurut yang berlaku pada Perum, maka pemerintah memberikan subsidi untuk pemakaian jasa-jasa oleh golongan konsumen tersebut. Status dan penghasilan pegawai Perum diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh direksi atas persetujuan menteri. 3). Perusahaan Perseroan (Persero) Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. P.P. No. 24 Th. 1972, Persero adalah Perusahaan Negara dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang saham-sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Menurut Inpres No. 17 Th. 1967 perusahaan mempunyai status badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. Persero dipimpin oleh direksi dibawah pengawasan dengan Komisaris yang masing-masing bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Persero melakukan kegiatan perusahaan yang bisa dilajukan oleh swasta dan bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah. Menteri keuangan mewakili negara selaku pemegang saham yang dibantu oleh Direktorat Pembinaan Badan Usaha Negara dalam menyelenggarakan penata usahaan BUMN. Pengesahan laporan tahunan Persero dilakukan oleh rapat pemegang saham. Direktorat Akuntan Negara dapat mengadakan pemerikasaan (audit) dan mengeluarkan laporan akuntan. commit to user



Modal uasaha perusahaan adalah dipisahkan dari saham-saham yang sebagian atau seluruhnya milik negera yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini berarti bahwa modal perusahaan dapat merupakan campuran antara modal negara dan modal swasta. Perusahaan dapat melakukan penyertaan modal/pemilikan saham pada perusahaan lain. Negara dapat mengurangi, menambah atau melepaskan pemilikan saham Persero dari perusahaan. Pegawai Persero berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa. Hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan diatur dalam kontrak kerja dengan pemilik Persero. Gaji dan pensiun pegawai ditetapkan dalam kontrak kerja berdasarkan persetujuan kolektif. Barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan bukan merupakan kewajiban negara untuk menghasilkannya bidang usahanya harus dapat memberikan keuntungan finansial kepada negara baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Persero pada prinsipnya tidak diberi hak monopoli atau perlakuan khusus lainnya oleh pemerintah (Pariata Westra, 2002: 85-90).

4. JASA a.

Pengertian Jasa Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh

suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak (Philip Kotler dalam Husein Umar, 2003: 2). Menurut Farida Jasfer (2005: 15) jasa merupakan pelayanan dari seseorang kepada orang lain, baik yang dapat dilihat, yang hanya bisa dirasakan sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-benda lainnya. Menurut Lupiyoadi (2001: 5) jasa merupakan semua aktifitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti kesenangan atau commitkenyamanan,hiburan, to user



kesehatan) atau pemecahan masalah yang dihadapi konsumen. Jadi dapat disimpulkan pengertian jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang bersifat tidak berwujud fisik. b. Karakteristik Jasa Karakteristik jasa menurut Lovelock dan Gummesson (dalam Tjiptono, 2004:22) yaitu : 1. Tidak berwujud (intangibility) Jasa bersifat intangibility, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Sehingga seorang konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau mengkonsumsinya sendiri. 2. Variabel (Heterogenity/ Variability) Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized output, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. 3. Tidak Terpisahkan (Inseparability) Barang umumnya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual baru dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 4. Tidak Tahan lama (Perishability) Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali atau dikembalikan. c.

Klasifikasi jasa Jasa dapat diklasifikasikan berdasar beragam kriteria. Menurut Kotler

(1997:84) jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Jasa dapat dibedakan apakah berbasis peralatan (pencuci mobil otomatis, mesin penjual) atau berbasis orang (mencuci jendela, jasa akuntansi). Jasa berbasis orang dapat dibedakan dari segi penyedianya, yaitu pekerja tidak terlatih, terlatih, atau profesional. commit to user



2. Mengharuskan kehadiran klien. Misalnya : bedah otak dan salon kecantikan. 3. Jasa berbeda dalam hal memenuhi kebutuhan perorangan (jasa personal) atau kebutuhan bisnis (jasa bisnis). Dokter akan menetapkan harga yang berbeda untuk pasien perorangan dan para karyawan dari perusahaan yang telah membayarkan di muka program kesehatan mereka. 4. Penyedia jasa berbeda dalam tujuannya (laba atau nirlaba) dan kepemilikan (swasta atau masyarakat). Misalnya : rumah sakit swasta, dan rumah sakit yayasan amal swasta. Menurut Crish Manning dan Tadjuddin (1996 : 13) jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut; 1. Sektor Informal Merupakan layanan jasa berskala kecil yang dari segi produksi secara ekonomis tidak begitu menguntungkan, kesempatan kerja yang kurang terorganisir dan jarang terjangkau oleh aturan-atura hukum contohnya; seperti pengemudi becak, buruh pengangkut, semir sepatu. 2. Sektor Formal Merupakan layanan jasa yang secara resmi tercatat dalam statistik perekonomian dan syarat-syarat bekerja dilindungi secara hukum, contohnya; jasa perbankan, asuransi, layanan jasa Kantor Pos. d. Jasa-Jasa Kantor Pos 1). Jasa Komunikasi Kantor Pos menyediakan layanan jasa komunikasi yaitu berupa pengiriman surat. Kantor pos sebagai penyelenggara layanan jasa komunikasi bagi masyarakat terus berusaha meningkatkan layanannya. Pos meningkatkan lagi layanan jasa komunikasinya dengan Suratpos kilat khusus, pos expres, suratpos tercatat. Suratpos Kilat Khusus merupakan sarana pengiriman dokumen dan barang domestic yang cepat dengan jaringan terluas. Pos Expres layanan pengiriman dokumen

penting, surat dan barang berharga secara lebih cepat,

dijamin tepat waktu, aman dan terlacak dengan mengedepankan akurasi commit to mengutamakan user pengiriman berbasis teknologi informasi, solusi dan pelayanan



istimewa serta premium class service dengan harga kompetitif. Suratpos tercatat yaitu saranan pengiriman dokumen dan barang dengan aman dan dalam jangkauan terluas hingga ke luar negeri. 2). Jasa pengiriman barang Pos Indonesia dituntut untuk memberikan pilihan yang beragam dalam upaya menarik minat pengguna jasa pos. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam produk pos. Pengiriman barang terbagi dalam dua kategori yaitu, pengiriman barang dalam partai besar dan pengiriman barang dalam partai kecil (ritel). Untuk pengiriman barang dalam partai besar, Kantor Pos Solo menyediakan layanan jasa logistic, yang terbagi menjadi layanan cutomized dan layanan kargo. Customized yaitu layanan pengiriman barang dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan permintaan/kesepakatan. Layanan Kargo bisa berupa layanan pengiriman barang dari gudang pengirim langsung ke gudang penerima. Untuk pengiriman barang dalam partai kecil (ritel) Kantor Pos Solo menyediakan layanan paketpos standar dan paketpos kilat khusus. Paketpos standar adalah layanan hemat untuk pengiriman barang dalam negeri. Paketpos kilat khusus adalah layanan prioritas pengiriman barang untuk kota tujuan tertentu di Indonesia. Garansi waktu tempuh kiriman dan ganti rugi jika terjadi keterlambatan. Sedangkan untuk pengiriman barang ke luar negeri, di setiap Kantor Pos tersedia layanan paketpos luar negeri. 3). Jasa keuangan Layanan

jasa

keuangan

Kantor

Pos

telah

banyak

mengalami

perkembangan. Tidak hanya wesel, giropos dan tabungan batara, Kantor Pos mengeluarkan terobosan baru dengan membuka layanan SOPP (System Online Payment Point) layanan jasa mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler. Kerjasama SOPP pada Kantor Pos Solo dilakukan dengan beberapa perusahaan corporat diantaranya, FIF, Telkom, Adira, BAF, Otto Summit Finance, Ge Cons Finance, ABN Amro, Telkomsel, Indosat, PLN, Setoran Pajak, Bank Muamalat, Indonesia, Suzuki Finance commit to user



Indonesia, BTN, Citi Bank, HSBC, Bakrie, Bhakti, Colombia Finance, Tunas Finance, Nusapro, Wanaartha.

B. Kerangka Berpikir

Kantor Pos

Kebijakan Pemerintah

Perkembangan Kantor Pos

Perusahaan Jawatan Perusahaan Umum Perusahaan Perseroan

Peran Kantor Pos

Jasa

Komunikasi

Pengiriman barang

(surat) (paket)

Skema 1. Kerangka Berpikir commit to user

Keuangan (Wesel, giro, tabungan, SOPP)



Keterangan : Kantor pos pertama didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron van Imhoff di Batavia, 26 Agustus 1746 atau 265 tahun lalu. Berbagai kebijakan pemerintah telah mempengaruhi perkembangan Pos Indonesia baik itu sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Perkembangan Pos disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kian komplek seiring dengan kemajuan teknologi yang tak terbatas. Pos Indonesia menjadi saksi sejarah bangsa dalam mengarungi berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, berbagai kebijakan pemerintah ditujukan pada Pos Indonesia untuk mengatur status dan badan hukum. Sebagai pelaksana Undang-Undang no. 19 prp tahun 1960, maka pada tanggal 21 Desember 1961 dikeluarkan peraturan pemerintah No.240 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahan Negara Pos dan Telekomunikasi disingkat P.N. Postel. Peraturan pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1962. Sejak saat itu berubahlah status Jawatan PTT (Pos Telepon dan Telegrap) menjadi Perusahaan Negara. Akhirnya Dinas Pos yang karena fungsinya lebih sosial daripada dinas Telekomunikasi yang lebih melayani dunia bisnis, maka dipisaahkan Dinas Pos dan Telekomunikasi sehingga masing-masing menjadi P.N. Pos Giro dan P.N Telekomunikasi pada tanggal 6 Juli 1965. Pada tahaun 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Pada Tahun 1995 tepatnya pada tanggal 20 Juni 1995 Perum pos dan Giro diubah menjadi Perseroan PT Pos Indonesia berdasarkan landasan hukum

Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero). Arti penting dari Pos Indonesia yang tetap krusial hingga kini adalah fungsinya sebagai sarana pemersatu bangsa. Jasa layanan Pos Indonesia mampu menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di antaranya dengan cara commit to user perekonomian masyarakat, alat menampilkan perangko kebudayaan, penggerak



komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara. Perubahan status dari Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero) berdampak pada berkembangnya layanan jasa kantor pos diantaranya; jasa komunikasi, jasa pengiriman barang, jasa keuangan. Sebagai penyelenggara jasa komunikasi, pos menyediakan layanan suratpos express, suratpos kilat khusus, dan suratpos tercatat. Pos Indonesia memberikan pilihan yang beragam dalam upaya menarik minat pengguna jasa pos. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam produk pos. Misalnya untuk pengiriman barang, disediakan pelayanan paketpos biasa, paketpos kilat khusus dan paket pos logistik. Pelayanan jasa keuangan kantor pos tidak hanya berupa weselpos, giro dan tabungan namun telah berkembang ke berbagai

jasa keuangan lainnya

diantaranya; setoran tabungan, pembayaran tagihan, rekening telepon seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian sangat menentukan diperolehnya informasi untuk menyampaikan kebenaran dari suatu penelitian. Tempat yang akan digunakan untuk penelitian adalah Kantor Pos Solo yang terletak ditengah kota Surakarta tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Surakarta 57100. Dipilihnya obyek Kantor Pos Solo sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa obyek tersebut merupakan alat komunikasi yang pertama dan tertua di Indonesia dan masih bertahan hingga saat ini. Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti juga membaca buku-buku referensi di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta, Kantor Pos Solo di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Surakarta 57100.

2. Waktu Penelitian Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang digunakan peneliti untuk keperluan penelitian. Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2011 sampai dengan Oktober 2011 yaitu terhitung sejak penyusunan judul, penyusunan proposal, mengurus perijinan sampai pengumpulan data dan penulisan akhir. Secara rinci jadwal kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

commit to user

25



Tabel 1. Waktu Penelitian Bulan No

Kegiatan Jan

1.

Pengajuan judul

2.

Proposal

3.

Perijinan

4

Pengumpulan Data

5.

Analisis data

6.

Penulisan Laporan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Bentuk dari penelitian ini mengikuti paradigma penelitian kualitatif. Penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah (Nawawi 1985: 24). Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menghasilkan karya ilmiah dengan menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati terhadap status kelompok orang atau manusia suatu obyek atau suatu kelompok kebudayaan (Moleong, 2002: 3). Menurut Bogdan (1993:30), metode kualitatif menunjuk kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif ungkapan atau catatan commit to user orang itu sendiri atau tingkah laku orang yang terobservasi. Sutopo (1998: 24)

Nop



menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada masa sekarang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dipilih jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian kualitatif proses untuk memperoleh makna digali lebih luas, sehingga diperoleh makna yang dalam. Sesuai dengan sifatnya, penelitian kualitatif ini bersifat holistic, jadi memandang suatu masalah sebagai sebuah kesatuan dari proses sosial. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak (Hadari Nawawi, 1985: 63). Metode deskriptif mempunyai ciri-ciri pokok yaitu a) memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang aktual, b) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki, diiringi dengan interprestasi Nasional (Nawawi, 1985: 64). Menurut Sutopo (1998: 26) penelitian deskriptif adalah penelitian yang meliputi potret subjek, rekonstruksi dialog, deskripsi keadaan fisik tentang tempat dan barang-barang lain dan catatan tentang peristiwa khusus. Dalam pendekatan deskriptif lebih mementingkan pada saat penelitian atau masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proporsi yang berasal dari data dan diuji coba kembali secara empiris (Moleong, 2002 : 9). Penelitian kualitatif merupakan suatu cara dalam meneliti peristiwa masa sekarang dengan mendasarkan pada suatu teori yang diujikan kembali dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati dengan menggunakan suatu langkah tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mengambil masalah-masalah yang ada pada commit to user obyek yang menjadi pokok masa sekarang dengan menggambarkan



permasalahannya

dengan

mengumpulkan,

menyusun,

menganalisis

dan

menginterpretasikan ke dalam bentuk laporan. 2.

Strategi Penelitian

Strategi merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kegiatan atau cara dalam mencapai tujuan sehingga strategi bisa diartikan sama dengan metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti jalan atau cara. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka yang dimaksud dengan metode adalah cara kerja yang sistematis mengacu pada aturan baku yang sesuai dengan permasalahan

ilmiah

yang

bersangkutan

dan

hasilnya

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Koentjaraningrat, 1977:16). Ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Menurut Kartini Kartono (1996: 236), studi kasus adalah satu metode studi eksploratif dan analisis yang sangat cermat dan intensif mengenai keadaan suatu unit (kesatuan) sosial, yaitu berupa pribadi atau person, suatu keluarga, suatu institut, kelompok kebudayaan, ataupun suatu kelompok masyarakat. Mulyana (2003:201), studi kasus adalah “uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagi aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial”. Dalam hal ini terpancang artinya terfokus, maksudnya dalam penelitian ini memfokuskan pada suatu masalah yang sudah ditetapkan sebelum peneliti terjun ke tempat penelitian. Disebut tunggal karena penelitian ini merupakan penataan secara rinci aspek-aspek tunggal. H.B Sutopo (2002:112-113) mengungkapkan “aspek tunggal bisa dilakukan pada sasaran satu orang atau lebih, satu desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, negara, bangsa atau lebih, tergantung adanya kesamaan karakteristiknya atau adanya keseragaman”. Jadi dalam studi kasus yang terpenting adalah bagaimana menyajikan pandangan subjektif dari peneliti. Hal ini dapat dilakukan atau dapat dicapai dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, telaah dokumen atau arsip. Menurut Yin (1996:18) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam commit kontekstokehidupan nyata, bilamana batas-batas user



antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber dimanfaatkan. Untuk penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan tunggal terpancang karena sasaran dan tujuan serta masalah yang akan diteliti sudah ditetapkan sebelum terjun ke lapangan. Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian ilmu sosial. Studi kasus terpancang merupakan suatu perangkat penting

untuk

memfokuskan suatu inkuiri pada studi kasus. Tunggal karena kasus tersebut menyatakan kasus penting dalam menguji teori yang telah disusun dengan baik. Penelitian yang memusatkan diri pada pencatatan secara rinci dengan aspek-aspek suatu fenomena tunggal. Tunggal dalam penelitian ini mengandung pengertian bahwa hanya ada satu lokasi yaitu Kantor Pos Solo.

C. Sumber Data Penelitian ilmiah memerlukan data atau informasi yang relevan dengan persoalan yang dihadapi sehingga mengena dan tepat. Sumber data merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai data dalam suatu penelitian. Untuk memperkuat kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data. Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh (Sutopo, 2002: 57). Menurut Sutopo (2002:50-53) mengatakan bahwa “Sumber data dalam penelitian kualitatif bisa berupa narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar atau rekaman”. Sedangkan menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2002:112) mengemukakan bahwa : “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan, tempat dan peristiwa serta arsip dan dokumen, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut : 1. Informan Informan yaitu individu-individu tertentu yang dapat memberikan keterangan dan data atau informasi untuk kepentingan penelitian. ”Dalam commit to user penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting



perannya sebagai individu yang memiliki informasinya” (Sutopo, 2002 : 90). Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan yang diminta peneliti tetapi bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Menurut pendapat Moleong (2002 : 90) ”informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Jadi informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dalam penelitian yang digunakan sebagai sumber data. Dengan sumber data informan ini maka akan diperoleh informasi, pernyataan maupun kata-kata yang diperoleh dari sumber data primer yaitu orang yang tahu dan dapat dipercaya serta mengetahui secara mendalam mengenai data-data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini meliputi : pegawai Kantor Pos Solo, pengguna jasa Kantor Pos Solo, penjual benda-benda pos di sekitar Kantor Pos Solo. 2. Tempat dan Peristiwa Tempat dan peristiwa dapat dijadikan sebagai sumber informasi karena dalam pengamatan harus ada kesesuaian dengan konteksnya, dan setiap situasi sosial selalu melibatkan pelaku, tempat dan aktifitas. Dari pengamatan tempat dengan keseragaman benda yang berada di lokasi, peneliti sering memperoleh informasi yang berkaitan dengan sikap dan pandangan pelakunya (Sutopo, 2002:51-52). Pengamatan pada peristiwa atau aktifitas, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Tempat dan peristiwa dimaksudkan untuk memperkuat keterangan yang diberikan oleh informasi. Dalam penelitian ini tempat yang akan diobservasi adalah Kantor Pos Solo terletak ditengah kota Surakarta tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Surakarta 57100. Dari tempat penelitian akan muncul berbagai fenomena dan data yang sangat diperlukan dalam penelitian. Peristiwa sendiri merupakan fenomena yang terjadi di tempat penelitian tersebut, peristiwa yang dimaksud adalah semua kegiatan yang terjadi di Kantor Pos Solo dan kaitannya dengan peranannya sebagai media komunikasi jasa bagi masyarakat. commit to user



3. Dokumen Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang tidak kalah penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu. Sedangkan arsip merupakan suatu dokumen berupa catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana (Sutopo, 2002:61). Menurut Sutopo (1988: 64) dokumen merupakan sumber penelitian di luar manusia, dapat berupa surat-surat, proposal-proposal,pengumuman-pengumuman, agenda, catatan rapat, laporan studi yang dilakukan di tempat yang sama dan juga artikel yang ada di media yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumen dan arsip yang akan digunakan adalah berupa dokumen dan arsip yang ada di Kantor Pos Solo serta buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalah penelitian ini yang diperoleh dari perpustakaan.

D. Teknik Sampling Teknik sampling merupakan kegiatan untuk merumuskan tentang siapa dan berapa jumlah orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sample yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sample yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebarannya populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi (Hadari Nawawi 1985: 152). Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan teknik sampling, sehingga dalam penelitian kualitatif sampel yang ditujukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut tahu betul terhadap masalah yang diteliti, dapat dipercaya dan datanya obyektif Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini terutama untuk pemilihan informan yang akan diwawancarai dilakukan dengan memilih informan kunci( key informan), teknik purposive sampling dan snowball untuk informan pendukung. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dipandang betul-betul commit to user dan paling tahu mengenai permasalahan yang dimaksud sebagai informan kunci,



yaitu Wakil Kepala Kantor Pos Solo yang mengetahui tentang seluk beluk Kantor Pos Solo. Dalam purposive sampling, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (H. B. Sutopo, 2006: 64). Menurut Hadari Nawari (1985:152) teknik purposive sampling memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Bersifat selektif, di mana peneliti menguraikan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep teoritis, keingintahuan pribadi, dan empiris serta diarahkan bagi usaha generalisasi teoritis bukan karakteristik populasi. 2. Pengambilan sampel, peneliti lebih cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam serta dapat dipercaya sebagai sumber data yang menetap. 3. Dalam teknik tersebut juga dikenal istilah time sampling dan snowball sampling. Time sampling adalah waktu yang dipilih oleh peneliti yang paling tepat untuk mengunjungi informan, snowball sampling merupakan cara pemilihan informan pada waktu dilokasi penelitian berdasarkan petunjuk dari informan lain. Di lapangan, informan dapat berkembang sebagai bola salju atau snowball. Snowball

sampling

menurut

Yin

”digunakan

bilamana

peneliti

ingin

mengumpulkan data, yang berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi, tetapi peneliti tidak tahu siapa yang paling tepat untuk dipilih, karena tidak mengetahui kondisi dan struktur warga masyarakat dalam lokasi tersebut” (HB. Sutopo, 2002:57). Dalam penelitian ini cara peneliti melakukan snowball yaitu menemukan informan dengan cara bertanya pada orang pertama misalnya Wakil Kepala Kantor Pos Solo untuk selanjutnya bergulir ke orang kedua misalnya para pegawai Kantor Pos, kemudian orang ketiga misalnya para pelanggan yang menggunakan jasa Kantor pos dan seterusnya sehingga diperoleh data yang lengkap, akurat dan mendalam.

commit to user



E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga data yang diperoleh menjadi sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 1.Wawancara Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (Koentjaraningrat, 1990 : 129). Menurut Lexy J Moleong (2002: 135) wawancara diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara, orang yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Adapun tujuan wawancara menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Lexy J Moleong (2002 : 153) antara lain untuk merekonstruksikan mengenai orang, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti lain. Penelitian kualitatif pada umumnya mengenai dua bentuk wawancara yaitu wawancara berencana dan wawancara tak berencana. Wawancara berencana selalu terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Semua responden yang diseleksi untuk diwawancarai diajukan pertanyaan yang sama. Dengan kata-kata dan urutan yang seragam. Sebaliknya, wawancara tidak berencana merupakan wawancara yang tidak mempunyai satu persiapan sebelumnya. Dipandang dari sudut pertanyaan wawancara dibagi menjadi dua golongan yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Wawancara tertutup terdiri dari pertanyaan yang bentuknya sedemikian rupa sehingga kemungkinan jawaban dari informan terbatas. “Adapun wawancara terbuka adalah terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dari responden secara panjang lebar” (Lexi J. Moleong, 1990: 138). commit to user



Dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara terbuka artinya wawancara terdiri dari berbagai pertanyaan sehingga informan tidak terbatas menjawab dalam beberapa kata saja, tetapi dapat memberikan keterangan yang panjang. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka berencana yaitu wawancara yang selalu direncanakan dan disusun sebelumnya, semua responden yang diseleksi untuk wawancara diajukan pertanyaan yang sama. Wawancara dimaksudkan untuk menggali informasi yang belum diketahui. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap tahu tentang topik permasalahan yang bersangkutan. Peneliti mencatat informasi yang diberikan oleh informan dan mendiskusikan yang belum jelas tanpa memberikan pengaruh terhadap informan mengenai jawaban yang diberikan. Peneliti menggunakan instrumen penelitian dengan pedoman. 2.Observasi Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan pengamatan langsung. Dengan teknik ini dapat dilihat secara langsung keadaan, suasana, atau kenyataan yang ada dalam masyarakat yang diteliti dan berfungsi menambah data yang belum diperoleh melalui wawancara (Moleong, 2002:25). Teknik observasi diharapkan akan dapat dihindari adanya informasi semu yang kadang-kadang muncul dan ditemui dalam suatu penelitian. Observasi ini akan dilakukan secara non formal dengan melihat dan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi dengan maksud agar dapat memacu pengertian, baik mengenai konteks maupun gejala yang sedang dikaji. Sutopo (2002:64) menjelaskan bahwa ”Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar-gambar”. Menurut Kartono (1996:182-188), kegiatan observasi ditinjau dari cara pelaksanaan dan tujuannya dibedakan menjadi tiga yaitu : a. Teknik observasi partisipatif dan non partisipatif. Teknik observasi partisipasif yaitu teknik dimana observer ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para subyek yang diobservasi. Dan teknik non partisipatif adalah teknik observasi dimana observer tidak terlibat langsung dalam kegiatan. commit to user



b. Teknik observasi sistematis, yaitu untuk menemukan dan merumuskan permasalahan, sekaligus menyusun kategori permasalahan, teknik observasi sistematis sering dilengkapi alat-alat pencatat mekanis, seperti kamera foto, pita perekam, tape recorder dan lain sebagainya. c. Teknik observasi eksperimental, yaitu merupakan teknik observasi yang dilakukan secara non-partisipatif namun berstruktrur dan sistematis dalam pelaksanaannya. Penelitian dengan judul Perkembangan Pos Indonesia (Studi tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat), peneliti menggunakan teknik observasi sistematis. 3. Analisis Dokumen Dalam penelitian ini, disamping peneliti berusaha mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, juga menggunakan analisis dokumen sebagai bahan tertulis untuk melengkapi data-data yang dianggap masih kurang. Cara yang dilakukan adalah dengan mencari teori atau membaca dokumen dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis dokumen adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam arsip dan dokumen. Menurut Yin dalam Sutopo (2002: 80) analisis dokumen disebut sebagai content analysis, yaitu bahwa peneliti bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga maknanya yang tersirat. Dokumen baru berfungsi apabila dokumen telah dianalisis, selanjutnya dokumen berfungsi sebagai bukti pengujian. Dokumen dapat berupa notulen, foto,arsip, jurnal, catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan adalah menganalisis dokumen dengan cara mengamati, mencatat dan menyimpulkan dari apa yang tersirat dan tertulis dalam setiap dokumen dan arsip yang menjadi sumber data. Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis dokumen dan arsip yaitu dengan cara mengamati dokumen dan arsip yang ada.

commit to user



F. Validitas Data Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya, artinya setiap penulis harus bisa memilih dan menentukan suatu cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Menurut Sutopo (2002:92) bahwa “Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode trianggulasi data dan review informan dalam menguji keabsahan data. 1. Trianggulasi Trianggulasi merupakan teknik yang didasarkan pola pikir fenomenologis yang bersifat multiperspektif, artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang tetapi dibutuhkan beragam pandangan. Menurut Moleong (2002: 178) trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan pembanding terhadap data itu. Patton (2009: 99) menyatakan ada empat macam trianggulasi yaitu: a. Triangulasi data Menggunakan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai contoh, mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda atau dengan titik pandang yang berbeda. b. Triangulasi Investigator Penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori Penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data. Berbagai teori yang berlaianan digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. commit to user



d. Triangulasi metodologis Penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumen. Berbagai metode digunakan untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua teknik trianggulasi dari empat trianggulasi yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik trianggulasi data (sumber) dengan cara membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penenliti menggunakan sumber data yang berbeda seperti informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen dan arsip. Dengan cara pengumpulan data tersebut, data yang diperoleh diperbandingkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga diperoleh data yang valid. Trianggulasi metode digunakan dalam penelitian oleh peneliti untuk mengumpulkan data dilakukan dengan metode yang berbeda-beda, ada yang menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode analisis dokumen. 2.Informan Review Selain teknik pemeriksaan data dengan trianggulasi data, digunakan pula review informan. Review informan merupakan pencocokan data atau informasi yang sama kepada informan yang berbeda. Laporan penelitian direview oleh informan untuk mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskriptif sajian yang bisa disetujui mereka. Hal ini kadangkadang menyebabkan diskusi mendapatkan pengertian dari kedua belah pihak. G. Teknik Analisis Data Menurut Patton dalam Moleong ( 2002:103 ), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesa kerja seperti yang disarankan olehcommit data. Menurut to user Bogdan dan Taylor dalam Lexy



J. Moleong (2002: 103) analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerangkan suatu peristiwa. Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan Dalam bentuk analisis ini, peneliti tetap bergerak dalam empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasinya, yang dilakukan selama penelitian (Miles dan Huberman, 1992:1521). Sebagai penjelasan lebih lanjut di bawah ini peneliti menguraikan sebagai berikut: 1. Pengumpulan data Merupakan kegiatan dalam penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan dari sumber-sumber data yang telah ditentukan. 2. Reduksi data Tahap ini merupakan pemusatan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data ini dipilih untuk menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. 3. Sajian data Tahap ini merupakan penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 4. Verifikasi atau penarikan kesimpulan Tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data (klarifikasi data). Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut perlu dihentikan, sehingga kesimpulan yang diperoleh cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti (Burhan Bungin, 2001: 229). commit to user



Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model analisis interaktif, dimana peneliti bergerak di antara tiga alur kegiatan selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan Data

Data Reduksi

Sajian data

Kesimpulan/ Penarikan

Gambar2. Skema Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman, 1992 : 20) H. Prosedur Penelitian Menurut Sutopo (2002:187) prosedur penelitian adalah rangkaian tahap demi tahap kegiatan dan awal sampai akhir penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian

dapat

berjalan

teratur,

sehingga

hasil

penelitian

dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Penulisan Proposal dan Pengurusan Perijinan Judul penelitian disetujui kemudian dilanjutkan dengan penulisan proposal yang berisi garis besar penelitian. Penulisan proposal berisi garis-garis besar penelitian yang akan dilaksanakan yang meliputi perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, dan pemilihan lokasi penelitian. Langkah selanjutnya yaitu mengurus perijinan penelitian. commit to user



b. Pengumpulan Data dan Analisis Awal Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian termasuk dalam hal ini mengadakan wawancara dengan informan dan mengadakan observasi terhadap sumber-sumber tertulis yang ada kaitannya dengan topik dalam penelitian sebagai data. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterprestasikan serta menjawab perumusan masalah data yang sudah terjaring dalam analisis awal. c. Analisis Akhir dan Penarikan Kesimpulan Peneliti menganalisis lagi data yang telah didapat dengan teliti, jika kurang sesuai diadakan perbaikan, kemudian data tersebut dikelompokan sesuai dengan masalah penelitian. Data yang sudah tersusun rapi merupakan bagian dari analisis awal, maka kegiatan selanjutnya merupakan analisis akhir dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data pola dalam uraian dasar sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. d. Penulisan Laporan dan Perbanyakan Laporan Tahap ini meliputi penyusunan materi data, penyusunan kerangka laporan, mengadakan uji silang antarindeks bahan data dengan kerangka yang baru disusun dan penulisan laporan serta terakhir memperbanyak laporan hasil penelitian. Dari data yang sudah disusun berdasarkan pedoman penelitian kualitatif, maka akan dapat diambil sebuah laporan penelitian sebagai karya ilmiah, yang sebelumnya melalui proses pengujian terlebih dahulu. Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan skema prosedur penelitian sebagai berikut : Penarikan Kesimpulan

Penulisan Proposal

Persiapan

Pengumpulan Data dan Analisis Awal

Pelaksanaan

commit to user

Analisis Akhir

Penulisan Laporan Perbanyak Laporan


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan Pos Indonesia Pos merupakan alat perhubungan komunikasi yang pertama di Indonesia. Sejak didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron van Imhoff di Batavia, 26 Agustus 1746 atau 265 tahun lalu, Pos Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Perkembangan Pos disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang kian komplek seiring dengan kemajuan teknologi yang tak terbatas. Pos Indonesia menjadi saksi sejarah bangsa dalam mengarungi berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Arti penting dari Pos Indonesia yang tetap krusial hingga kini adalah fungsinya sebagai sarana pemersatu bangsa. Pos Indonesia diharapkan tetap mampu bertahan dan kian menunjukkan eksistensi dan kontribusi lebih nyata pada masyarakat dan bangsa. Karena dalam beberapa hal, Pos Indonesia memiliki peran strategis yang belum atau bahkan tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Setidaknya dalam dua hal, aspek sejarah dan fungsinya sebagai sarana pemersatu bangsa.

1. Perkembangan Pos pada Masa Penjajahan a. Perkembangan Pos pada Zaman VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)(1602-1799) Kedatangan Belanda di Indonesia menyebabkan adanya surat-menyurat dengan Belanda. Tahun 1596 kedatangan Cornelis de Houtman telah membawa surat-surat untuk raja-raja di Banten dan Jakarta. Meskipun telah ada hubungan surat-menyurat, namun pengiriman surat harus ditujukan kepada pejabat-pejabat resmi dan isinya tidak boleh mengandung pemberitaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Kompeni yang berdagang di Indonesia. Peraturan ini dilakukan secara keras dan ketat sekali untuk menjaga agar sumber rempahcommit to user

41



rempah yang sangat berharga kala itu tidak diketahui oleh lawan-lawan kompeni (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 47). Pada saat itu perhubungan pos belum dapat dikatakan teratur masih tergantung kepada kapal perang Kompeni yang berlayar ke pulau-pulau. Demikian pula halnya dengan perhubungan yang menggunakan perahu atau pedagang. Betapa sulitnya perhubungan kala itu dapatlah dimaklumi berhubung terdapatnya bajak laut di dalam perjalannya. Pada tahun 1633 surat-surat yang datang dari negeri Belanda setelah dicatat oleh jurusita lalu dipertontonkan di Stadsherberg (Gedung Penginapan Kota) sehingga tiap orang dapat memeriksa apakah ada surat baginya. Waktu tempuh surat dari negeri Belanda ke Indonesia waktu itu adalah 9 bulan sedangkan surat dari Jakarta ke Ambonia memerlukan waktu 4 bulan (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 48). Kantor Pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Setelah Kantor Pos Jakarta didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan. Sesudah itu terdapat perhubungan pos yang teratur antara Jakarta dan Priangan dan antara Semarang dengan kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta (Metro files, 5/11/2011).

b. Perkembangan Pos pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (18001811) Pada pergantian abad secara resmi pemerintahan Indonesia pindah dari tangan VOC ke tangan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah pada tahun 1795 ijin oktroi VOC untuk berusaha di Indonesia ditiadakan. Pada tahun 1798 VOC dibubarkan dan kemudian terjadilah kepindahan tampuk pemerintahan ke commit to user pemerintahan Belanda (Sartono Kartodirdjo, 1975: 1).



Pada tanggal 12 Januari 1799 semua Kantor Pos dinyatakan sebagai milik Hindia Belanda. Pembubaran kompeni ini baru terlaksanan pada tahun 1800 yakni setelah berkuasa selama 200 tahun. Meskipun demikian sensor terhadap surat masih terus berjalan dan dilakukan di muka si- alamat oleh Komisi sensor. Pada tahun 1901 dibentuk sebuah “college” yang terdiri dari komisaris-komisaris Perposan Hindia Belanda untuk menyusun organisasi yang baru. Untuk mempercepat pengiriman surat maka pemilik tanah di tanah-tanah tinggi Jakarta diperintahkan menyediakan 2 ekor kuda pos untuk tiap kampung. Selanjutnya diharuskan dibentuk patroli-patroli untuk menjaga keamanan perhubungan pos (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 52). Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dibuat jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Kebijaksanaan ini memang tepat karena dilihat dari segi strategis kemiliteran diperlukan transportasi cepat untuk memungkinkan sistem informasi secara cepat pula. Untuk memenuhi maksud itu dengan tangan besi Daendels merencanakan pembuatan jalan raya pos dengan memanfaatkan jalan-jalan yang sudah ada yang pernah dilalui pasukan Sultan Agung pada waktu menyerang Batavia. Pembuatan “Jalan Raya Pos” pada tahun 1809 dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Melalui pembangunan jalan raya Pos ini, maka diletakkannya prasarana yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi sosial dan politik Jawa, tidak hanya dalam bidang transportasi tetapi juga dalam bidang administrasi sosial dan mobilitas sosial (Mimbar Indonesia, 1954: 22). Jalan raya pos terbentang sepanjang pantai utara Jawa dari Barat sampai ke Timur yang dapat dilalui oleh Cikarpos dan cikar-cikar besar yang beroda tinggi. Disepanjang jalan ini didirikan secara teratur stasiun-stasiun pos dan kandang-kandang kuda pada jarak tertentu. Dengan adanya perhubungan darat itu maka perhubungan dan perdagangan bertambah ramai. Perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang sebelumnya memakan waktu 40 hari dapat diperpendek menjadi 6 hari. Kemajuan ini memberi kesempatan pula untuk memperbaiki perhubungan pos. Daendels lalu mengadakan suatu pos kuda yang teratur, commit to user tujuannya yang terutama ialah untuk mempercepat pengiriman laporan-laporan



dari tentaranya yang berada di daerah-daerah yang jauh dan terpencil, sehingga tidak tergantung kepada keberangkatan kapal-kapal, dan kiriman-kiriman pemerintah,

surat-surat

partikelir

maupun

pedagang

dapat

dipercepat

pengirimannya. Setelah jalan raya pos dibuka, maka setiap jarak 15 km terdapat rumah-rumah penginapan dan tempat-tempat pertukaran kuda yang menjadi beban rakyat. Perhubungan pos diselenggarakan dengan kereta-kereta pos yang sama bentuknya. Postilon atau sais berbaju seragam biru dengan pinggiran merah mengendarai kereta-kereta pos (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 56). Tiap bulan Komisaris pos harus mengirimkan laporan tertulis

dan

memberi pertangung jawaban triwulan kepada Kepala Pos Distrik. Komisaris jalan dan perposan harus mengadakan pemerikasaan lengkap tiap triwulan pada semua Kantor Pos. Bila administrasi dan kasnya terdapat baik, maka buku posnya ditandatangani sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan. Gubernur Jenderal harus diberitahu kalau terjadi kelainan-kelainan. Tiap kwartal komisaris harus memberikan laporan tentang hasil pemerikasaannya kepada Gubernur Jenderal. Selain dengan postillon (pegawai pos), pos dapat dikirimkan dengan perantara pedagang-pedagang yang berpergian dengan mempergunakan kendaraannya sendiri. Semasa pemerintahannya, Daendels juga mengadakan perubahan yang penting dalam pemberian jaminan terhadap rahasia surat. Ia menetapkan bahwa pembukaan surat adalah terlarang (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 58).

c. Perkembangan Pos pada Zaman Inggris di Bawah Raffles (1811-1814) Perkembangan Pos di bawah kepemimpinan Raffles mempunyai ciri khas yang membawa perubahan-perubahan baru dalam perposan di Indonesia. Peraturan-peraturan baru berlaku bagi Kantor Pos di Pulau Jawa. Setiap orang yang mempergunakan jalan raya pos harus mempergunakan kendarannya sendiri. Meskipun demikian Thomas Stamford Raffles tetap mempertahankan keberadaan kuda pos dengan segala peralatannya beserta kusirnya. Setiap orang yang mau commit to user



mempergunakannya harus membayar sebelum berangkat (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 58). Perposan Inggris menentukan biaya pengiriman harus dibayar di muka. Bila porto surat tidak dibayar di muka, maka pada surat tersebut dibubuhi katakata “Bearing Postage” atau “tidak berprangko”. Biaya pengiriman yang belum dibayar dicantumkan pada sampul surat. Penerima harus membayar waktu penyerahan. Bila surat tidak tersampaikan atau penerima tidak mau membayar biaya pengiriman surat, surat tersebut dikirimkan kembali kepada pengiriman yang harus membayar biaya pengiriman surat. Pada waktu itu pula surat-surat yang biaya kirimnya telah dibayar di muka dibubuhi cap yang berteraa “Post Paid” (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 59).

d. Perkembangan Pos pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (18141942) Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan ketentuan-ketentuan baru mengenai tarif pos untuk perhubungan dalam negeri yang merupakan tarif pengiriman surat antar karesidenan-karesidenan. Tarif Pos didasarkan atas jarak yang harus ditempuh dalam pengangkutan surat dari Kantor Pos pengiriman kepada Kantor Pos penerima. Kantor Pos yang terdapat sepanjang jalan raya pos dari tahun 1810-1832 ialah: Anyer, Serang, Jakarta, Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo dan Besuki. Kantor Pos dari tahun 1835-1845 ialah : Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Magelang, Salatiga, Madiun, Ngawi, Kediri, Bangkalan, Sumenep. Sejak tahun 1875 telah dilakukan pembuatan laporan tahunan. Meskipun laporan tersebut masih sederhana, namun sudah mengandung angka-angka statistik yang penting sekali tentang lalu-lintas pos dan uang. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem informasi pada waktu itu sudah ada. Ini disebabkan karena Inspektur Kepala harus memberitahukan segala sesuatu yang penting dan merupakan data yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh Hindia Belanda

mengenai

Dinas

Pos

untuk

mendapatkan

kepastian

tentang

pelaksanaannya mengenai sasaran yang baik atau tidak. Data dan informasi ini commit to user



kemudian dapat membantu pimpinan Hindia Belanda untuk mengambil keputusan lebih lanjut (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 60). Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke Indonesia pun mengubah sistem pelayanan pos di Indonesia. Pada tahun 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos Telegraf dan Telepon (PTT). Layanan pos yang awalnya berpusat di Welrevender (Gambir) juga berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum atau Burgerlijke

Openbare

Werker

(BOW)

di

Bandung pada

tahun

1923

(http://ptposindonesiapersero.blogspot.com/p/sejarah-pos.html).

e. Perkembangan Jawatan Pos Telegraf dan Telepon (PTT) pada Masa Pendudukan Jepang Sesudah pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada balatentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah sipil dilakukan di bawah pimpinan Angkatan perang Jepang. Seperti dalam Mekar Sari 20 Januari 1993 bahwa : “...Jawatan PTT sasuwene masa pendhudhukan jepang kepecah-pecah ngeloni struktur organisasi Pemerintahan Militer Jepang saengga ing wektu iku tinemu Jawatan PTT Sumatra, Jawatan PTT Jawa, Jawatan PTT Sulawesi lan sapiturute...” Hal ini berarti bahwa Jawatan PTT selama zaman Jepang terpecah-pecah mengikuti struktur organisasi pemerintahan militer Jepang, sehingga pada masa itu terdapat Jawatan PTT Sumatra, Jawatan PTT Jawa, Jawatan PTT Sulawesi dan sebagainya. Jawatan PTT selama pemerintahan militer Jepang dikelola semata-mata untuk

kepentingan

pemerintahan

militer

Jepang.

Peraturan-peraturan

pemerintahan Hindia Belanda pada umumnya masih dipergunakan di zaman pemerintahan Jepang. Hanya beberapa perubahan kecil yang dilakukan, ini membuktikan bahwa peraturan-peraturan lama tidak mudah diganti atau diperbaharui. Di bidang perposan yang menonjol ialah adanya peningkatan dalam dinas bank tabungan pos, ini dimaklumi karena pemerintahan militer Jepang commit to user



memerlukan pengerahan uang (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 139). 2. Perkembangan Pos Setelah Kemerdekaan a. Perkembangan Pos pada Zaman Pengambilalihan Jawatan Pos Telegraf dan Telepon (PTT) dari Jepang Jepang yang masih bekerja di Kantor Pos Pusat Pos Telegraf dan Telepon (PTT) tampaknya sudah acuh tak acuh mengingat kondisi di negaranya yang tidak menentu setelah jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, maka kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon untuk merebut kekuasaan PTT dari tangan Jepang sebagai pelaksana amanat Proklamasi Kemerdekaan. Seperti dalam Mekar Sari 20 Januari 1993 bahwa : “ ...Tanggal 14 januari taun 1945 Pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat marang Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia diporoklamirke, lan tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas Jawatan PTT direbut saka tangane Jepang dening Angkatan Muda PTT (AMPTT). Minangka kepala Jawatan PTT Republik Indonesia kang sapisanan diangkat Mas Soeharto lan RE. Dijar minangka wakile. Ing tanggal 27 September kasebut sabanjure nganti tekan saiki dilestarekake minangka Hari Bahkati Postel..”. Hal ini berarti bahwa pada tanggal 14 januari 1945 Pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia diporoklamirkan, dan tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas Jawatan PTT direbut dari Jepang oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT). Kepala Jawatan PTT Republik Indonesia yang pertama diangkat adalah Mas Soeharto dan RE. Dijar sebagai wakilnya. Tanggal 27 September sampai sekarang diperingati sebagai hari lahir Pos dan Telekomunikasi.

b. Perkembangan Pos pada Masa Orde Lama Kesulitan-kesulitan yang dihadapi PTT setelah merebut kemerdekaan dan pemindahan kekuasaan dalam masa demokrasi liberal, diantaranya ialah membangun kembali jaringan-jaringan perhubungan pos, jaringan-jaringan perhubungan telegraph, telepon dan radio yang menuntut tenaga kerja yang terdidik, terlatih dan terampil untuk dapat menciptakan sistem perhubungan yang commit to user awalnya primitif menjadi modern. Pada masa ini diisi dengan konsolidasi,



koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

antar

instansi

perhubungan

( http://www.posindonesia.co.id/profile.php?id=2). Pada tahun 1960 berlakulah Peraturan Pemerintah, pengganti UndangUndang No. 19/1960 tentang Perusahaan Negara yang mengatur keseragaman di dalam cara menyusun, menguasai serta bentuk hukum Perusahaan Negara pada waktu itu, mengatur ketentuan-ketentuan mengenai menampung perusahaanperusahaan asing yang diambilalih, serta perusahaan-perusahaan lain yang ada yang dibentuk berdasarkan I.B.W ataupun I.C.W

(Indische Bedrijven Wet).

Sebagai pelaksana Undang-Undang no. 19 prp tahun 1960, maka pada tanggal 21 Desember 1961 dikeluarkan peraturan pemerintah No.240 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahan Negara Pos dan Telekomunikasi disingkat P.N. Postel. Peraturan pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1962. Sejak saat itu berubahlah status Jawatan PTT (Pos Telepon dan Telegrap) menjadi Perusahaan Negara. Kesempatan yang timbul karena perubahan status PTT ini dipergunakan juga untuk mengubah namanya menjadi P.N. Pos dan Telekomunikasi. Akhirnya Dinas Pos yang karena fungsinya lebih sosial daripada dinas Telekomunikasi yang lebih melayani dunia bisnis, maka dipisaahkan Dinas Pos dan Telekomunikasi sehingga masing-masing menjadi P.N. Pos Giro dan P.N Telekomunikasi pada tanggal 6 Juli 1965 (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 13).

c. Perkembangan Pos pada Masa Orde Baru Abad ke-20 ditandai dengan berbagai layanan yang makin cepat. Di bidang Pos mulai adanya pos kilat dan surat kilat khusus, pengantaran dilakukan dengan sepeda motor, bahkan surat tercatat dan paket pos diantar sampai rumah penerima, namun Indonesia masih ketinggalaan dalam memperpendek waktu dan jarak. Di luar negeri susah mulai dengan elektronik mail, meskipun demikian faktor manusia sebagi pengantar pos tidak akan dapat tergantikan sepenuhnya sebagai pembantu dalam kontak perhubungan manusia. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 Kabinet Dwikora dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera. Di dalam Kabinet Ampera Departemen Pos dan commit to user Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi



Telekomunikasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan berada dalam Departemen Perhubungan (http://ptposindonesiapersero. blogspot.com/p/sejarah-pos.html). Diawal permulan masa Orde Baru, Ditjen Postel belum mempunyai kantor sama sekali, para pegawai sementara menempati gedung Telekomunikasi di jalan Merdeka Selatan Jakarta. Pada tanggal 27 september 1970 ditjen Postel pindah menempati gedung baru di jalan Kebon Sirih no. 37 Jakarta Pusat sampai sekarang. Pada tahaun 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Pada Tahun 1995 tepatnya pada tanggal 20 Juni 1995 Perum pos dan Giro diubah menjadi Perseroan PT Pos Indonesia berdasarkan landasan hukum

Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 22).

d. Perkembangan Pos pada Masa Reformasi Masa Reformasi ditandai dengan perkembangan jaman yang terus bergulir dan persaingan bisnis diantara para kompetitor domestik maupun internasional menuntut Pos Indonesia untuk lebih berkembang. Pos Indonesia melakukan beberapa upaya peningkatan diantaranya, yaitu modernisasi kantor pos yang diwujudkan pada gedung maupun layanan pos, di antaranya mail services, financial services, maupun logistik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (http://ptposindonesiapersero.blogspot.com/p/sejarah-pos.html) Dalam kreatifitasnya

perkembangannya, dalam

Pos

pengembangan

Indonesia bidang

mampu

perposan

menunjukkan

Indonesia

dengan

memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan informasi, komunikasi dan user 3.700 Kantorpos online, serta teknologi, jejaring Pos Indonesiacommit sudah to memiliki



dilengkapi elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat (http://surabayawebs. com/index.php/2011/07/27/menjelang-265-tahun-pos-indonesia-melayani-bangsadan-negara/). Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel perkembangan Pos di Indonesia, Tabel. 2 Perkembangan Pos Indonesia TAHUN

KETERANGAN

1596

Kedatangannya Cornelis de Houtman telah membawa suratsurat untuk raja-raja di Banten dan Jakarta. Meskipun telah ada hubungan surat-menyurat, namun pengiriman surat harus ditujukan kepada pejabat-pejabat resmi dan isinya tidak boleh mengandung

pemberitaan

tentang

segala

sesuatu

yang

berhubungan dengan pemberitaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Kompeni yang berdagang di Indonesia. 26 - 8- 1746

Kantor Pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W Baraon van Imhoff pada tanggal. Tujuannya untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda.

1809

Pembuatan Jalan Raya Pos Atas perintah Gubernur Jenderal Daendels. Disepanjang jalan didirikan secara teratur stasiun stasiun pos tujuannya yang terutama ialah untuk mempercepat pengiriman laporan-laporan dari tentaranya yang berada di daerahdaerah yang jauh dan terpencil.

1906

Pos di Indonesia berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT).

1942

Selama penjajahan Jepang Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon commit to user



(PTT)

terpecah-pecah

mengikuti

struktur

organisasi

pemerintahan militer Jepang. 27-9 - 1945

Pengambilalihan Kantor Pusat

Jawatan Pos, Telegraf, dan

Telepon (PTT) di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintahan

Militer

Jepang.

Tanggal

27

September

diperingati sebagai Hari Bakti Postel. 1961

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.240 Tahun 1961 status Jawatan Pos Telegraf dan Telepon (PTT) berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi

1965

PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi : 1. Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965 dan 2. Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965

1978

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978, status Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.

20 - 6-1995

Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro diubah menjadi Perseroan PT Pos Indonesia Dasar Hukum : Undang-undangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 11); Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia,

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perposan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu sudah ada sistem informasi. Pos Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa to user kemerdekaan terus mengalamicommit perkembangan. Pos Indonesia mengalami



pergantian status hingga berulang kali sampai akhirnya menjadi perseroan. Puncaknya, sejak perubahan dari status perum menjadi persero inilah Pos Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan.

3. Perkembangan Kantor Pos Solo Berdirinya Kantor Pos Solo tidak terpisakan dari perkembangan kota Surakarta pada umumnya dan perkembangan Dinas Pos pada khususnya. Pada dasarnya Kantor Pos Solo tidak terlepas dari sejarah Pos Indonesia secara utuh. Berdirinya Kantor Pos Solo secara pasti tidak diketahui kapan berdirinya. Sekitar tahun 1812 sesungguhnya telah ada perhubungan Pos di Surakarta namun masih dalam masa penjajahan Perancis karena pada masa tersebut Surakarta masih suatu kerajaan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Sakiman bahwa : “Berdirinya Kantor Pos Solo ini secara tepatnya, para staf tidak ada yang mengetahui secara pasti, meskipun sudah puluhan tahun mengabdi sebagai pegawai pos. Yang jelas sejak jaman kerajaan lalu lintas pos memang sudah ada” (Wawancara dengan Pak Djoko, tanggal 1 Agustus 2011). Keterangan di atas sesuai dengan yang tercantum dalam literatur Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I. Pada tahun 1750 didirikan kantor pos di Semarang, dengan jalur pos melalui Karawang, Cirebon, Pekalongan. Perhubungan pos menjadi lebih teratur antara Jakarta dengan Priangan dan antara Semarang dengan kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta (Dirjen Postel Jilid I, 1980 : 30-45) Pada awal berdirinya, Dinas Pos masih berstatus sebagai jawatan dan menjadi satu dengan telegram dan telepon sehingga disebut dengan Jawatan PTT. Pada masa terjadi Agresi Militer Belanda II, banyak kantor PTT yang dibumihanguskan termasuk Kantor Pos Solo didalamnya, hal ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri beserta alat-alat telekomunikasi. Namun diperkirakan juga pada tahun 1945 Kantor Pos Solo dibangun kembali sebagai Kantor Pos utama (rayon) (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia, tanggal 1 Agustus 2011). Keterangan tersebut sesuai dengan to user Babad Sala yang ditulis Oleh RM.commit Sayid bahwa:



Di sebelah utara pertigaan jalan Gladag didirikan Kantor pos dan Kantor Telepon. Pada tahun 1948 bulan Desember Kantor Pos dan Kantor Telepon tersebut dibakar sebagai bentuk pertahanan kota karena adanya Agresi Militer Belanda. Kemudian Kantor Pos dibangun kembali, akan tetapi bangunan Kantor Pos tidak lagi menyatu dengan Kantor Telepon. Bangunan Kantor Pos yang baru dibangun di tanah bekas bagunan rumahrumah besar milik Belanda. Keadaan umum Jawatan PTT setelah berakhirnya masa perang kemerdekaan adalah pelaksanaan berbagai upaya perbaikan dan pembanguna, serta upaya menghadapi hambatan-hambatan di berbagai daerah. Keadaan yang semakin membaik mulai dirasakan, misalnya dengan diadakan seminar Rehabilitation Centre di Solo pada tahun 1957. Pada bidang penelitian didakan tingkat pendidikan menengah yang meliputi tentang pendidikan pengawasan pos, pendidikan pengatur pos dan pendidikan perakitan pos (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia, tanggal 1 Agustus 2011). Perkembangan pos cukup baik dari tahun ke tahun. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro, terutama dalam menjalankan peranannya sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional. Sesuai dengan tujuan yang ada dalam PP No. 5 tahun 1995, maka Perum Pos dan Giro Kota Surakarta berubah menjadi Perusahaan Perseroan yakni Kantor Pos Solo 57100. Untuk mendekatkan layanan pos bagi masyarakat, Kantor Pos Solo memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ambil bagian menjadi Agen Pos. Pelaku bisnis Agen Pos ini merupakan mitra kerja PT Pos Indonesia yang melayani penjualan benda-benda pos, seperti perangko dan meterai, serta jasa antaran surat dan paket dan akan mendapat bagi hasil cukup bagus, dengan modal terjangkau. Agen Pos bukan saja melayani jasa pos konvensional, namun juga melayani transaksi keuangan, yakni pengiriman uang dalam dan luar negeri, serta transaksi pembayaran dengan pihak ketiga yang selama ini sudah berlangsung di Kantor Pos, yakni pembayaran rekening listrik, telepon, HP, cicilan mobil, sepeda motor, computer, laptop, alat rumah tangga, barang elektronik, pajak, kartu kredit, perbankan. Ada beberapa agen pos di luar Kantor commit to user Pos Solo seperti di Palur, Colomadu dan pasar Klewer (wawancara dengan Bapak



Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). Kantor Pos Solo menyediakan prangko prisma yaitu prangko yang menggunakan foto pribadi sebagai gambar di prangko tersebut. Kantor Pos Solo memiliki 14 buah bis surat yang tersebar di area Solo. Setiap harinya bis surat dicek oleh petugas pos sebanyak 2 kali. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka aplikasi teknologi dijadikan basis pengembangan produk maupun layanan, Kantor Pos Solo sudah melakukan peningkatan layanan dengan menggunakan teknologi. Kantor Pos Solo memberikan sarana untuk melakukan jejak lacak untuk melacak kiriman internasional. Bentuk pengembangan berbasis teknologi juga dilakukan pada pelayanan logistik dan jasa keuangan (wawancara dengan Bapak Djoko, wakil kepala kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

B. Peran pemerintah dalam Perkembangan Pos Indonesia Sebagai BUMN yang mengemban misi bisnis dan sosial, tugas Pos Indonesia tidak bisa dibilang ringan. Sebab, selain harus mencetak profit, Pos Indonesia juga dituntut memberikan jasa pelayanan publik berupa layanan pos universal. Setelah Pos Indonesia berstatus persero, maka Pos Indonesia lebih mandiri dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya yang dimiliki untuk mencetak profit yang kemudian digunakan sebagai biaya pengembangan Pos Indonesia itu sendiri dengan tidak mengandalkan subsidi dari pemerintah lagi. Kantor Pos Solo yang menginduk pada Pos Indonesia juga tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah (wawancara dengan Bapak Djoko, wakil kepala kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). Sebagai perusahaan perseroan (Persero), Pos Indonesia tetap terikat dengan ketentuan Perhimpunan Pos sedunia atau akta-akta Universal Postal Union (UPU), yang mewajibkan pelayanan universal dimana negara anggota harus menjamin bahwa semua pengguna atau pelanggan menikmati hak atas layanan pos universal yang meliputi ketentuan tetap mengenai mutu layanan pokok pos di semua titik dalam wilayahnya, dengan tarif terjangkau. Cakupan commit to user adalah penyelenggaraan layanan layanan universal menurut kongres UPU tersebut



surat dasar 2 kg dan paket seberat 20 kg yang harus disampaikan di dalam dan luar negeri. Untuk melaksanakan layanan pos universal, Universal Pos Union (UPU) menetapkan ketentuan sebagai berikut : 1. Single postal territory, artinya seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai bagian dari wilayah pos tunggal yang merupakan satu kesatuan bagi pertukaran kiriman pos. Seseorang dapat mengirim surat melalui pos dengan jaminan tersedianya layanan sampai ke seluruh pelosok tanah air dan seluruh penjuru dunia. 2. Freedom of transit, artinya Pos Indonesia mewakili negara, wajib menyalurkan atau meneruskan kiriman negara lain dengan sarana yang paling aman dan rute tercepat (Sri Wahyuningsih, tt : 7). Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, mempengaruhi budaya masyarakat dalam pola penggunaan jasa perposan, masyarakat cenderung memilih yang layanan yang prosesnya cepat dengan tarif memadai. Akibatnya berpengaruh terhadap pemanfaatan sarana dan pendapatan Pos Indonesia di daerah pedesaan atau daerah yang kurang potensial. Disisi lain, sebagai anggota UPU (Universal Postal Union), Pos Indonesia harus menjamin bahwa semua pengguna/pelanggan menikmati hak atas layanan pos universal yang meliputi ketentuan tetap mengenai mutu layanan pokok pos di semua titik dalam wilayahnya, dengan tarif terjangkau. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya layanan universal yang harus memenuhi kriteria menjangkau seluruh pelosok tanah air, termasuk daerah terpencil, lokasi transmigrasi dan daerah perintisan dengan perlakuan yang sama dan tarif yang terjangkau masyarakat serta mempunyai jaringan internasional. Sementara itu, Pos Indonesia yang merupakan anggota Union Postal Universal (UPU) juga terikat konvensi untuk melakukan pelayanan yang bersifat Universal Service Obligation (USO) yang mewajibkan Pos Indonesia untuk memberikan pelayanan murah dan merata untuk seluruh penduduk. Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga to userperan pemerintah dalam melayani diberikan tanggung jawab untuk commit memberikan



masyarakat atau Public Service Obligation (PSO), seperti keharusan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan komunikasi, pengiriman barang dan pelayanan keuangan terhadap para pegawai negeri, transmigrasi, pensiun di daerah terpencil. Untuk mendukung pelayanan universal, sejak tahun 2003 pemerintah memberikan kompensasi dalam penyelenggaraan PSO (Public Service Obligation), dengan memberikan dana kompensasi pada kantor pos cabang luar kota yang secara ekonomis sudah tidak mungkin beroperasi, namun masih diperlukan masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Dana kompensasi diberikan untuk pendanaan infrastruktur dengan harapan masyarakat tetap dapat menikmati dan mendapatkan layanan pos yang diinginkan. Pemerintah berkewajiban mendorong dan mengembangkan terselenggaranya layanan pos yang adil dan merata (Buletin Komunikasi dan Informasi, tt:2). Kantor Pos Solo memiliki 22 buah Kantor Pos Cabang yang tersebar diseluruh Kota Surakarta. Beberapa Kantor Pos Cabang luar kota yang secara ekonomis sudah tidak mungkin beroperasi, namun masih diperlukan masyarakat, menerima kompensasi dalam penyelenggaraan PSO (Public Service Obligation). Kantor Pos Cabang yang menerima kompensasi dalam penyelenggaraan PSO (Public Service Obligation) antara lain, Kantor Pos Cabang Bekonang, Kantor Pos Cabang Gondangrejo, Kantor Pos Cabang Colomadu, Kantor Pos Cabang Ngringo (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011) Kewajiban Pelayanan Umum Pos menetapkan program pelaksanaan Publik Service Obligation (PSO) sebagai salah satu solusi untuk mendukung pemerataan pelayanan pos pada khususnya yang menjangkau daerah-daerah yang terisolasi. Melalui program PSO diharapkan kawasan atau daerah terpencil dapat dijangkau layanan pos sehingga memberikan dampak nilai pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya yang lebih baik serta mengatasi kesenjangan informasi antara wilayah satu dengan lainnya. Penyelenggaraan pos dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional, selain memberikan dana kompensasi pemerintah berperan dalam pembuatan Undangcommit to user Undang tentang pos yang mengatur tentang pembinaan pos, penyelenggaraan pos,



ketentuan pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang mengandung pemberian sangsi pidana (www.balitbang.depkominfo.go.id).

C. Kantor Pos Solo 57100 1. Lokasi dan Pelayanan Kantor Pos Solo Kantor Pos Solo terletak ditengah kota Surakarta tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Surakarta 57100. Kantor Pos Solo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta sebagai Sentral Pengelolaan Pos (SPP) dengan fungsi yang cukup lengkap ditinjau dari segi aktifitas layanan fungsi-fugsi tersebut, antara lain: a).Sebagai Kantor Pos, b).Sebagai Kantor Sentral Giro Gabungan, c).Sebagai Kantor Sentral Distribusi (Sumber : Supervisor SDM Kantor Pos Solo). Jangkauan pelayanan Kantor Pos Solo 57100 meliputi seluruh wilayah Indonesia dan wilayah kota Surakarta dengan jumlah kecamatan dan kelurahan sebagai berikut : a. Kecamatan sebanyak 5 kecamatan b. Kelurahan sebanyak 5 kelurahan Disamping itu, Kantor Pos Solo 57100 juga melayani : a. Sebagaian wilayah Kabupaten Sukoharjo, meliputi kecamatan Kartasura, Bekonang, dan Grogol) b. Sebagian

wilayah

Kabupaten

Karanganyar,

meliputi

Colomadu,

Gondangrejo, dan Ngringo. Untuk tiap-tiap kecamatan telah tersedia masing-masing 1 buah Kantor Pos Cabang (KPC). Kantor Pos Solo 57100 memiliki 22 buah Kantor Pos Cabang yang tersebar diseluruh Kota Surakarta, antara lain: a. Kantor Pos Cabang Gading b. Kantor Pos Cabang UNS. c. Kantor Pos Cabang Purwosari. d. Kantor Pos Cabang Nusukan. e. Kantor Pos Cabang Semanggi. f. Kantor Pos Cabang Bekonang.commit to user



g. Kantor Pos Cabang Ngringo. h. Kantor Pos Cabang Kerten. i. Kantor Pos Cabang Pajang. j. Kantor Pos Cabang Mojosongo. k. Kantor Pos Cabang Jebres. l. Kantor Pos Cabang Gondangrejo. m. Kantor Pos Cabang UMS. n. Kantor Pos Cabang Jongke. o. Kantor Pos Cabang Cengklik. p. Kantor Pos Cabang Makamhaji. q. Kantor Pos Cabang Colomadu. r. Kantor Pos Cabang Solo Baru. s. Kantor Pos Cabang Stabelan. t. Kantor Pos Cabang Kartasura. u. Kantor Pos Cabang Solo Barat. v. Kantor Pos Cabang Tipes. Kantor Pos Solo 57100 memiliki jam buka loket selama 6 hari dalam seminggu, dengan jam buka sebagai berikut : a. Jam buka loket Di Kantor Pos Solo 57100 Senin-Sabtu

: pukul 07.00-19.00

Minggu/hari libur : tutup b. Jam buka loket di Kantor Pos Cabang Senin – Kamis

: pukul 07.30-14.00

Jumat – Sabtu

: pukul 07.30- 11.00

Minggu/hari libur : tutup (Sumber : Bagian Pelayanan Jasa Surat Pos dan Layanan Prioritas Kantor Pos Solo).

2. Visi Misi, Tugas Tujuan dan Logo Pos Indonesia a. Visi Misi Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang suatu kondisi yang ingin userini. Untuk mengembangkan tugas diwujudkan melalui serangkaian commit aktifitastosaat



pokok perusahaan Kantor Pos Solo menetapkan visinya yaitu; Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia, yang peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat. Sedangkan misi Kantor Pos Solo yaitu; menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menjunjung pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Dan mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan mitra kerja

(Sumber : Bagian

Supervisor SDM Kantor Pos Solo). b. Tugas dan Tujuan Kantor Pos Solo mengemban tugas sebagi penyedia sarana komunikasi yang baik dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah untuk menunjang pembangunan nasional sehingga memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa. Sedangkan tujuan Kantor pos Solo yaitu; senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal bagi mesyarakat dan tumbuh sesuai denagn konsep bisnis yang sehat (wawancara dengan Bapak Djoko,

Wakil

Kepala Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). c. Logo Pos Indonesia Logo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan citra, visi, dan misi dari pemilik logo tersebut. Apabila logo tersebut adalah milik sebuah perusahaan, logo tersebut akan merefleksikan jati diri perusahaan tersebut. Logo juga merupakan identitas suatu perusahaan yang menggambarkan tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, serta ideologi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Logo suatu perusahaan bisa saja berubah seiring dengan perubahan diri dari perusahaan itu sendiri. Dalam perkembangan PT. Pos Indonesia (Persero), logo yang mewakili diri Pos commit to user



Indonesia pun berubah mengikuti perubahan yang terjadi di dalam tubuh PT. Pos Indonesia (Persero) itu sendiri. Gambar 1. Logo Pos Indonesia

Sumber : Bagian SDM Kantor Pos Solo Makna yang terkandung dalam logo Pos Indonesia, terdapat seekor merpati pos yang seolah-olah sedang terbang mengelilingi dunia dengan kecepatan tinggi. Ukuran merpati yang lebih besar daripada bola dunia melambangkan bahwa Pos Indonesia diharapkan bisa menguasai ataupun memimpin usaha perposan di dunia internasional. Warna dasar jingga yang terdapat di gambar merpati dan bola dunia menunjukkan bahwa Pos Indonesia itu penting, warna jingga sendiri memiliki arti penting serta perlu diperhatikan, seperti yang terdapat di pembatas-pembatas jalan, pakaian pendaki gunung, seragam para penerbang, dan lain sebagainya. Tulisan „POS INDONESIA‟ dengan tipografi bold ini memberikan ketegasan identitas perusahaan dan juga identitas negara. Tulisan tersebut berada di bawah gambar merpati yang sedang mengelilingi dunia dengan kecepatan tinggi karena logo ini ingin menunjukkan bahwa Pos Indonesia lebih mengutamakan profesionalitas dalam pelayanan untuk pelanggan-pelanggannya (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). 3. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap antar bidang kerja, kerangka tersebut dapat menggambarkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi commit to user kepada manajer operasional yang garis, wewenang dari kepala kantor dilimpahkan



bertugas sebagai koordinator operasional dari beberapa kepala bagian. Berikut ini struktur organisasi Kantor Pos Solo; Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Pos Solo 57100 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR POS SOLO 57100 KEPALA KANTOR POS L. SUTADJI WAKIL KEPALA KANTOR POS DJOKO ASMORO MANAJER PELAYANAN JASA SURAT POS DAN LAYANAN PRIOROTAS 1. KUKUH HIHAHAT 2. EDY SUSANTO MANAJER PAKET POS 1. HERU SUSANTO 2. AGUS SUSILO

MANAJER SUMBER DAYA MANUSIA SAKIMAN MANAJER SARANAN DAN TEKNOLOGI RASMONO MANAJER KEUANGAN DAN BPM TETEN SUGIRI

MANAJER PELAYANAN JASA KEUANGAN, GIRO, DAN PENYALURAN DANA TATI NURHAYATI MANAJER SENTRA LAYANAN PELANGGAN KORPORAT AGUS IRIANTO MANAJER PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGARAN SENO AJI A.N MANAJER PROSES DAN DISTRIBUSI 1. BAMBANG SANTOSO 2. MAHMUD ATMAJA 3. SUNAR SETIONO

MANAJER AKUNTANSI LATIF FATIMAH MANAJER PENGAWASAN PELAYANAN LUAR DAN AGEN POS DYAH E. P MANAJER AUDIT, MUTU, PROGRAM KEMITRAAN, DAN BINA LINGKUNGAN DAERAH SITI RUMTIANAH

MANAJER ANTARAN DWI ANDRIANTI P KANTOR POS CABANG

Sumber : Bagian SDM Kantor Pos Solo Deskripsi jabatan bagian pada struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Solo adalah sebagaicommit berikutto: user



a. Kepala Kantor Pos Tugas dan tanggung jawab kepala kantor pos antara lain : 1). Mengelola dan memimpin kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas Kantor Pos Solo agar berdaya guna dan beerhasil guna. 2). Mewakili direksi PT. Pos Indonesia dalam hubungan dengan pihak luar 3). Melakukan pemerikasaan secara rutin dan periodic. b. Wakil Kepala Kantor Pos Tugas dan tanggung jawab wakil kepala kantor pos yaitu : 1). Mewakili kepala kantor untuk kegitan eksternal 2). Mengarahkan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan di Kantor pos cabang. 3). Melakukan pembinaan SDM, memberikan coaching, dan counseling kepada karyawan di lingkungan kerjanya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. c. Manajer Pelayanan Jasa Surat Pos dan Layanan Prioritas Tugas manajer pelayanan jasa surat pos dan layanan prioritas yaitu: 1). Mengelola kegiatan pelayanan di loket untuk menjamin kelancaran operasional dan pelayanan di loket sehingga tercipta pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. 2). Melakukan verifikasi data transaksi keuangan dan produksi harian loket terhadap pekerjaan penerimaan layanan suratpos. d. Manajer Paket Pos Tugas manajer paket pos yaitu : 1). Melakukan proses pembukaan, dan penutupan rekening giropos. 2). Melakukan proses penarikan kembali rekening giropos, dan pembayaran cekpos sesuai dengan SOP yang ditetapkan Perusahaaan. 3). Melakuakn proses penyaluran dana, pertanggungan keuangan, pelaporan, dan tertib administrasinya. e. Manajer Sentra Layanan Pelanggan Korporat Tugas Manajer Sentra Layanan Pelanggan Korporat yaitu: commit korporat. to user 1). Menerima dan memeriksa kiriman



2). Mengkoordinir dan mengawasi proses tutupan kiriman korporat sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. 3). Mengelola jejak lacak kiriman korporat dengan aplikasi I-Pos. f. Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan Tugas Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan yaitu : 1). Melakukan penawaran produk perusahaan dan promosi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. 2). Menyusun data base pelanggan korporat, dan target pelanggan sasaran pemasaran. 3). Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pelanggan (customer service) dan penyelesaian keluhan pelanggan (customer care) untuk meningkatkan pelayanan pelanggan g. Manajer Prosese dan distribusi Tugas Manajer Prosese dan distribusi yaitu: 1). Melakukan proses tutupan suratpos biasa, tercatat, kilat khusus, pos express, express mail service untuk dikirimkan ke kantor tujuan. 2). Mengawasi pelaksanaan sortir suratpos biasa, tercatat, kilat khusus, pos express, express mail service dan proses tutupanpos. 3). Melakukan proses pendistribusian kantong pos sesuai dengan tujuannya dan menyerahkan kantungpos kepada pihak angkutanpos. h. Manajer Antaran Tugas Manajer Antaran yaitu: 1). Menghimpun data standar waktu penyerahan suratpos. 2). Mengatur jalan antaran, wilayah antaran, dan beban antaran untuk masingmasing pengantar di UTP dalam lingkungan tanggungjawabnya. 3). Mengawasi pelaksanaan kinerja antaran. i. Manajer Sumber daya Manusia Tugas Manajer Sumber daya Manusia yaitu: 1). Melakukan pengawasan terhadap daftar hadir pegawai. 2). Mengatur tata kelola dan administrasi surat-menyurat. commit to user



3). Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Sumber daya manusia, dan melakukan percocokan naskah/dokumen pembayaran dengan pembukuan akuntansi. j. Manajer sarana dan Teknologi Tugas Manajer sarana dan Teknologi yaitu: 1). Membantu dukungan operasional teknologi 2). Mengatur pengeluaran operasional kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan 3). Melakukan inventarisasi aset k. Manajer Keuangan dan BPM Tugas Manajer Keuangan dan BPM yaitu: 1). Mengatur arus kas masuk dan keluar, dengan prinsip pada tingkat likuiditas yang tepat dan wajar. 2). Mengawasi dan mempersiapkan gaji tenaga kerja. 3). Membuat laporan saldo rekening Koran, bank, dan laporan pelimpahan dan pembebanan l. Manajer Akuntansi Tugas Manajer Akuntansi yaitu: 1). Mengerjakan administrasi di bagian akuntansi. 2). Menyusun laporan kilat UPT dan laporan akuntansi, dan mengirimkannya ke Divre dan kantor Pusat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan. 3). Melakukan pemerikasaan terhadap saldo-saldo pada PSA dan mencocokkan dengan dokumen sumbernya serta bukti pendukung lainnya. m. Manajer Pengawasan Pelayanan Luar dan Agen Pos a.

Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan pengawasan pekerjaan pelayanan luar dan agenpos sesuai dengan ketentuan perusahaan

b.

Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di bagian Penngawasan Pelayanan Luar dan Agenpos di UPT dalam lingkungan commit to user tanggungjawab.



n. Tugas manajer pengawasan pelayanan luar dan agen pos yaitu : 1). Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kantor pos cabang. 2) melakukan pemerikasaan saldo uang kas. o. Manajer Audit, Mutu, Progra Kemitraan, dan Bina Lingkungan Daerah Tugas Manajer Audit, Mutu, Program Kemitraan, dan Bina Lingkungan Daerah yaitu : 1).

Melakukan uji kelayakan terhadap calon mitra binaan yang diberikan pinjaman Dana kemitraan sesuai dengan ketentuan Kantor Pusat.

2). Melakukan tagihan angsuran pinjaman mitraan binaan dan tertib administrasinya. 3).

Melaksanakan pencatatan kegiatan keuangan dan operasional Program Kemitraan Bina Lingkungan daerah.

p. Kantor pos cabang Kantor pos Cabang mempunyai tugas poko dan tanggung jawab yaitu: 1). Melakukan penerimaan transaksi penjualan benda pos, materai, prangko dan benda filateli, pelayanan jasa suratpos, paketpos, jasa keuangan dan keagenan, tabungan, giro dan penyaluran dana, pembayaran pensiun, pembayaran weselpos dan layanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 2). Mencatat data produksi pos yang diterima, dan diantar untuk data statistik. (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

4. Produk Kantor Pos Solo Ada berbagai jenis layanan produk pos yang disediakan oleh Pos Indonesia antara lain: a. Kiriman Internasional 1.

EMS EMS merupakan layanan premium Pos Indonesia untuk pengiriman commit ke to user dokumen dan barang dagangan luar negeri. Kiriman express ke 83



negara yang masuk dalam jaringan EMS. Pengiriman maupun penerimaan dapat melakukan pelacakan kiriman secara elektronik 2.

Paket Internasional Layanan pengiriman barang ke 184 negara, baik Paket Pos internasional Udara maupun Paket pos Internasional laut

3.

Western Union Layanan pengiriman uang dari dank e-14 Negara (Brunei, Hongkong, Iran, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Qatar, Singapore, Uni Emirat Arab, Austria, Brazil, Taiwan, Thailand,) dapat dilayani oleh seluruh Kantor Pos Online Weselpos.

b. Filateli Menjebatani pengkoleksi benda pos seperti perangko. Tanpa disadari, seorang pengumpul perangko menekuni hobinya dengan sungguh-sungguh, akan memperoleh pengetahuan yang luas. Prangko-prangko yang diterbitkan oleh berbagai Negara dapat menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sejarah, ekonomi, politik, kebudayaan, flora, fauna dan lain-lain. c. Hybrid-Mail Hybrid-Mail adalah salah satu layanan berupa layanan pengiriman berita dengan spesifikasi hybrid karena dapat diakses pengguna jasa baik melalui internet berbasis WEB dan Short Message Service (SMS) melalui nomor 8161 (saat ini hanya untuk telkomsel dan Indosat) yang kemudian dapat diterima oleh tujuan dalam bentuk Surat maupun Kartu. d. Agen Pos Agen pos adalah pasar yang menjebatani interaksi konsumen-produsen dan sebagai pusat informasi sekaligus sarana berkomunikasi dan bertemu diantara anggota masyarakat. Ada beberapa agen pos di luar Kantor pos seperti di Palur, Colomadu, dan Pasar Klewer. e. Logistic Logistic merupakan layanan pengiriman barang dalam jumlah partai besar. 1. Costumize commit to user



Layanan pengiriman barang dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan permintaan/kesempatan. 2. Layanan Kargo Layanan pengiriman barang tanpa batasan ukuran dan berat, layanan berupa pengiriman barang dari gudang pengirim langsung ke gudang penerima baik itu dikirim ke atau dari dalam dan luar negeri. f. Keuangan 1. SOPP (System Online Payment Point) Merupakan cara tercepat, mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler.Kerjasama SOPP (System Online Payment Point) pada Kantor Pos Solo dilakukan dengan beberapa perusahaan corporat diantaranya, FIF, Telkom, Adira, BAF, Otto Summit Finance, Ge Cons Finance, ABN Amro, Telkomsel, Indosat, PLN, Setoran Pajak, Bank Muamalat, Indonesia, Suzuki Finance Indonesia, BTN, Citi Bank, HSBC, Bakrie, Bhakti, Colombia Finance, Tunas Finance, Nusapro, Wanaartha. 2. Weselpos Prima Sarana pengiriman uang untuk tujuan di seluruh Indonesia dengan sevice H+1. Produk kiriman uang cepat sampai, bisa diantar sampai rumah. 3. Weselpos Instan (Remittance) Merupakan solusi untuk pengiriman uang secara cepat dengan service H+0 dan aman karena penerimaan dilengkapi dengan PIN. Dapat diambil di seluruh Kantor Pos dalam jaringan. 4. Weselpos Berlangganan Sarana pengiriman uang untuk tujuan di seluruh Indonesia dalam jumlah uang yang tetap dan rutin. Kiriman uang dapat diterima di rumah. Pengambilan tanggalnya sudah ditetapkan. g. Paket pos 1. Paket pos Biasa commit to user



Paket pos biasa merupakan layanan pengiriman atas kemasan yang berisi barang dengan ketentuan bentuk yang cukup besar, ukuran dan berat > 5 < 40 kg. Pengiriman jenis ini dilakukan melalui laut dan darat dengan waktu tempuh antara dua minggu sampai dengan satu bulan untuk pengiriman paket pos luar negeri. Ketententuan mengenai lamanya pengiriman ini tergantng pada jarak. Kemasan yang berisi barang dengan ketentuan sebagai berikut : a). Darat/ laut dengan berat maksimum 40 kg b). Udara dengan berat maksimum 30 kg 2. Paket pos Kilat Khusus Paket pos kilat khusus memiliki keunggulan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan paket pos biasa. Layanan ini menawarkan garansi waktu tempuh dang anti rugi jika terjadi keterlambatan atau hilang. h. Suratpos 1. Suratpos Kilat Khusus Sarana pengiriman dokumen dan barang domestic yang cepat dengan jaringan terluas. 2. Pos Expres Layanan pengiriman dokumen penting, surat dan barang berharga secara lebih cepat, dijamin tepat waktu, aman dan terlacak dengan mengedepankan akurasi pengiriman berbasis teknologi informasi ( IT ), mengutamakan solusi dan pelayanan istimewa serta premium class service dengan hrga kompetitif. 3. Suratpos Tercatat Saranan pengiriman dokumen dan barang dengan aman dan dalam jangkauan terluas ke luar negeri (wawancara dengan Bapak Kukuh, Manajer Pelayanan Jasa Surat Pos dan Layanan Prioritas Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

commit to user



5. Sistem Operasi a. Sistem Operasi Pengiriman Surat Sitem operasi dalam pengiriman surat terdiri dari beberapa langkah berikut ini: 1). Input Input adalah sistem operasi Pos Express yaitu surat yang dikirim oleh pelanggan yang nantinya akan di proses oleh Pos Express sehingga surat yang dikirim sampai ke alamat tujuan. 2). Proses Perubahan input menjadi output. Dalam hal ini proses yang dilakukan dari penerimaan surat hingga pendistribusian surat sampai alamat yang dituju adalah collecting, processing, transporting, dan delivery. a). Coleccting Coleccting adalah kegiatan pengumpulan surat dari pengirim yang diterima di loket kantor pos, kantor pos cabang (KPC), maupun dari perusahaan yang telah mengadakan kerjasama. Dalam proses collecting, terdapat prosedur yang dilakukan oleh petugas loket PLB (Pusat Layanan Bisnis), yaitu antara lain : (1). Pengisisan daftar pengantar kiriman (2). Pemerikasaan surat (3). Penimbangan berat kiriman (4). Pencetakan resi (5). Pemberian stempel pada resi b). Processing Processing merupakan tahap kedua dari sistem operasi dalam pengiriman surat. Setelah processing pengumpulan surat dari loket, kemudian surat akan diproses kembali di bagian processing. Kegiatan processing ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu pengolahan di kantor asal dan pengolahan di kantor tujuan. (1). Pengolahan di kantor asal commit to user



Pengolahan di kantor pos Solo merupakan pengolahan kiriman yang diterima di loket PLB maupun loket ritel. Pada proses pengolahan, surat retail dan surat korporat digabung dalam penanganannya. Proses pengolahan kiriman dimulai dari kegiatan entry data hingga penutupan dan pelabelan. (a). Entri data dan penyortiran Barcode resi yang terdapat pada setiap kiriman discan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi advis kiri. Advis merupakan daftar rincian isi kiriman dari kota asal ke kota tujuan dimana data harus sama dengan jumlah dari resinya. Kemudian surat disortir berdasarkan kota tujuan setempat. (b). Pengantongan dan pelabelan Setelah disortir kemudian surat dimasukkan dalam kantong. Ada dua proses pengantongan yait; menggunakan anak kantong dan menggunakan kantong gabungan. Semua surat yang akan dikirim sebelumnya dimasukkan dalam anak kantong. Anak kantong memuat surat yang akan dikirim per kota, advis sebagai daftar rincian kiriman dimasukkan ke dalam kantong. Pelabelan dilakukan dengan mencantumkan kantor tujuan dan tanggal proses pengolahan. Kantong gabungan berisi anak kantong yang telah diberi label kantong gabungan dibagi menjadi 2, yaitu untuk kiriman regional dan nsional. (c). Pembuatan bukti serah Setelah diberi label kemudian barcode yang ada pada kantong surat discan. 2). Pengolahan di kantor tujuan (puri terima ) Pengolahan di kantor tujuan dalam hal ini di Kantor Pos Solo merupakan pengolahan yang dilakukan oleh kantor pos Solo yang telah mendapat kiriman surat dari kantor pos asal. Kegiatan pengolahan di kantor tujuan meliputi pemeriksaan dan penyortiran. Pemerikasaan dilakukan pada surat yang dikirim ke kantor tujuan to user diterima dari bandara dan commit dari loket ritel maupun korporat. Surat yang



diterima kemudian ditimbang dan dimasukkan dalam aplikasi penerimaan kantong. Jumlah surat dalam kantong kemudian dicocokkan dengan advis. Surat yang telah disesuaikan dengan daftar yang tertulis pada advis, baik itu jumlah surat dalam satu kantong maupun berat surat. Apabila ada ketidaksesuaian maka dapat dilakukan complain ke kota asal. Pada tahap penyortiran surat yang diserahkan pada mandor kemudian dimasukkan dalam aplikasi puri terima kemudian disortir per kota sesuai dengan wilayah antar. c). Transporting Trasporting adalah proses distribusi kiriman dari kantor pos Solo ke kantor pos tujuan. Pos Express dalam pengiriman surat memakai cara distribusi langsung, yaitu dengan transportasi darat maupun udara. Kiriman pos Express dibagi menjadi dua yaitu kiriman internasional dan kiriman nasional (selain Jawa Tengah dan DIY) digabung menjadi satu kedalam kantong gabungan dengan tujuan JKTSH (Jakarta Sukarno hatta). Sedangkan semua kiriman regioanal diserahkan melalui darat yaitu mengggunakan armada pos d). Delivery Surat yang telah disortir kemudian dibagikan kepada petugas antaran sesuai dengan wilayah antar. Surat yang berhasil diserahkan kepada penerima surat atau orang yang serumah dengan alamatnya yang tertera pada surat, sebagai bukti penerimaannya orang yang menerima surat diharapakan untuk membubuhi tanda tangan serta menuliskan nama pada lembar resi. Surat yang tidak berhasil diantar dalam 3 kali pengiriman maka akan dikembalikan. 3). Output Output dari sistem operasi pengiriman surat adalah surat yang dikirim hingga ke rumah atau alamat yang dituju. (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). commit to user



b. Proses Pengangkutan Paket pos Dalam paket pos ada dua macam layanan di dua loket yang berbeda, yaitu paket pos kilat khusus di loket depan dan pengiriman paket pos biasa di loket belakang. Pada dasarnya prosedur pengiriman paket pos baik melalui loket depan maupun loket khusus paket pos tidak terdapat perbedan yang mencolok. Bagi pengiriman yang akan menggunakan jasa Kantor Pos Solo hendaknya memperhatikan dan melakukan hal seperti di bawah ini 1). Membungkus atau mengepak barang yang hendak dikirim dengan baik. 2). Mengisi formulir Paket-1 (formulir tanda bukti pengiriman pket pos) 3). Menentukan berat paket pos dengan bantuan petugas loket. 4). Membayar total pengiriman. Pengepakan atau pembungkusan paket pos dengan baik merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pengirim, tujuannya untuk mengurangi resiko timbulnya kerusakan. Apabila paket pos hendak dikirim ke luar negeri, pengepakan dilakukan setelah barang atau isi poket pos tersebut diberi izin oleh petugas bea dan cukai. Prosedur pengiriman untuk jenis paket pos, misalnya motor atau benda-benda elektronik, harus dilakukan check list terlebih dahulu oleh petugas. Check list merupakan laporan kebenaran pemeriksaan yang bertujuan memberikan keterangan tetang kondisi barang yang dikirimkan. Check List ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan jika terjadi kerusakan terhadap barang kiriman setelah sesampainya di kantor tujuan, sehingga dapat difungsikan pula sebagai bahan pembuktian. Setelah dilakukan Check List, maka dilakukan pengepakan sesuai dengan standart. Di Kantor Pos Solo pengepakan standar yang umumnya digunakan untuk barang-barang semacam ini adalah pengepakan menggunakan kayu. Hal ini bertujuan sebagi upaya meminimalasir adanya kerusakan saat tertindih oleh kiriman-kiriman yang lain. Apabila untuk barangbarang semacan ini pengirim tidak menghendaki pemakaiann pengepakan tandart, maka barang kitriman tersebut akan menjadi pertanggungan pengiriman sendiri. Proses dalam pengiriman paket hampir sama dengan pengiriman surat yaitu melalui coleccting, processing, transporting, delivery. commit to user 1). Coleccting



Coleccting adalah kegiatan pengumpulan paket pos dari pengirim yang diterima di loket kantor pos, kantor pos cabang (KPC), maupun dari perusahaan yang telah mengadakan kerjasama. 2). Processing Processing merupakan tahap kedua dari sistem operasi dalam pengiriman paket. Setelah processing pengumpulan paket dari loket, kemudian paket akan diproses kembali di bagian processing. 3). Transporting Trasporting adalah proses distribusi kiriman dari kantor pos Solo ke kantor pos tujuan. 4). Delivery Paket yang telah disortir kemudian dibagikan kepada petugas antaran sesuai dengan wilayah antar. Paket yang berhasil diserahkan kepada penerima paket atau orang yang serumah dengan alamatnya yang tertera, sebagai bukti penerimaannya orang yang menerima paket diharapakan untuk membubuhi tanda tangan. Kantor Pos Solo dalam melakukan pengangkutan paket pos dilakukan dengan alat angkutan yang dimilikinya dan alat angkutan dari pihak lain. Sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 37 Tahun 1985 Pasal 11 yang menyebutkan : 1). Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara dan media telekomunikasi untuk umum wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan oleh badan. 2). Hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam suatu kontrak antara

Badan

dengan

pihak

perusahaan

angkutan

atau

penyelenggara

telekomunikasi untuk umum. 3). Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaiakan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungan kepada badan. commit to user



4). Kewajiban mengangkut kiriman pos sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara dan media telekomunikasi bukan untuk umum dengan imbalan sesuai dengan ketentua yang berlaku. Menurut PP Nomor 37 Tahun 1985 Pasal 11, setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara dan media telekomunikasi untuk umum dan bukan untuk umum wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepada Pos Indonesia dan untuk keperluan pengangkutan paket pos maka setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau Badan yang ditunjuk dan pihak pengangkut berhak mendapat imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam menyelenggarakan pengangkutan, Kantor Pos Solo bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan : 1). Garuda Indonesia (GIA) 2). Merpati airlines 3). Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) 4). Koperasi Milik PT Pos Indonesia (Persero) Pada dasarnya kerja sama yang terjadi antara Kantor Pos Solo dengan pihak pengangkut tidak dibuat secara langsung oleh pejabat kantor pos Solo, karena yang membuat perjanjian adalah PT Pos Indonesia (Persero) Pusat. Hal ini juga dikarenakan Kantor Pos Solo berstatus sebagai kantor pos rayon dan kantor pos pemeriksa, sehingga bertindak sebagai unit pelaksana teknis saja yaitu memeriksa paket-paket pos pembantu untuk kemudian dibuatkan surat pengantar ke kantor pos tujuan. Kerjasama yang yang dibuat sendiri Kantor Pos Solo hanyalah kerjasama dengan koperasi yakni mengenai sewa kontrak kendaraan (armada angkut). Armada yang disewa ini digunakan untuk pengangkutan kiriman pos untuk wilayah se-eks karesidenan Surakarta. Pengangkutan merupakan faktor yang sangat menentukan proses pengiriman paket pos. Pengangkutan yang berjalan cepat, aman, lancar dan selamat merupakan tujuan dari adanya perjanjian kerja sama pengangkutan. to user Mengingat hal tersebut, PT commit Pos Indonesia dalam membuat perjanjian



pengangkutan dengan pihak angkutan lain benar-benar memperhatikan ketepatan jadwal pemberangkatan dan jadwal tiba di tempat tujuan. Dalam proses pihak pengangkutan diharuskan menyediakan alat angkutan yang layak jalan dan menyediakan angkutan cadangan bila ada kendala dalam perjalanan serta menyiapkan awak angkutan yang tertib dan disiplin. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kecepatan, keamanan, keselamatan paket pos dengan baik. Ketentuan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul karena disebabkan oleh kelalaian pihak pengangkut, maka ketentuan mengenai ganti rugi pengaturannya berdasarkan instruksi dari PT Pos Indonesia (Persero) Pusat. Namun pengangkutan juga dapat bebas dari ketetuan ganti rugi apabila terbukti bahwa kerugian yang timbul bukan akibat dari proses pengangkutan, hal ini tercantum dalam PP nomor 37 tahun 1985 Pasal 13, yang menyebutkan bahwa pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian karena kehilanagn atau kerusakan kiriman pos, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan jika kerugian itu terjadi di luar kesalahannya (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

D. Peran Kantor Pos Solo sebagai Media Jasa bagi Masyarakat Pos Indonesia merupakan sebuah lembaga jasa komunikasi yang pertama dan memegang peran penting dalam laju kehidupan manusia. PT Pos Indonesia melaksanakan Public Service Obligation (PSO) yang diamanatkan pemerintah dengan empat prinsip layanan, yaitu : 1. Semua penduduk dapat dengan mudah memperoleh layanan pos 2. Tarif jasa pos yang seragam dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat 3. Terselanggaranya layanan pos yang menunjang program pemerintah 4. Menjangkau semua negara di dunia sebagai perwujudan kebebasan transit dan wilayah pos tunggal. Pos Indonesia tidak hanya bisa diandalkan untuk menyampaikan kiriman ke seluruh penjuru dunia. Jangkauan layanan pos yang hampir menyentuh 24.000 titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen commit todan user kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, 940 lokasi transmigrasi terpencil di



Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, Pos Indonesia merupakan BUMN dengan jejaring terluas di Indonesia memiliki 3.792 Kantor Pos dan 1.811 Mobil Pos yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini terdapat 4.006 Kantor Pos dan Mobil Pos yang sudah dilengkapi dengan teknologi secara On-Line, sehingga satu sama lainnya terhubung secara real time.

Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu

sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu

diidentifikasi

dengan

akurat

(http://surabayawebs.com/index.php/

2011/07/27/menjelang-265-tahun-pos-indonesia-melayani-bangsa-dan-negara/). Pos Indonesia menjadi satu-satunya layanan publik yang mampu menjangkau hingga wilayah terluar/terdepan Indonesia yang tak terjangkau oleh sinyal teknologi dan alat transportasi canggih. Dalam konteks ini, Pos Indonesia hadir sebagai sarana perekat ikatan ke-Indonesiaan yang kian renggang dan pudar. Cakupan bisnis, layanan, dan keunggulan kompetensi yang dimiliki, maka peran Pos Indonesia sangat strategis. Paling tidak, jasa layanan Pos Indonesia mampu menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di antaranya dengan cara menampilkan perangko kebudayaan, penggerak perekonomian masyarakat, alat komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara. Sebagai BUMN yang mengemban misi bisnis dan sosial, tugas Pos Indonesia tidak bisa dibilang ringan. Sebab, selain harus mencetak profit, Pos Indonesia juga dituntut memberikan jasa pelayanan publik berupa layanan pos universal. Berikut ini layanan jasa yang diberikan Kantor Pos Solo terhadap masyarakat:

1. Kantor Pos Solo sebagai Media Komunikasi Jasa Pos Indonesia dahulu sebagai satu-satunya penyelenggara layanan jasa komunikasi bagi masyarakat. Manusia mampu berinteraksi jarak jauh serta melakukan transaksi jarak jauh berkat jasa PT. Pos Indonesia. Pos Indonesia tetap harus menyampaikan sepucuk surat ke daerah transmigrasi/terpencil ataupun commit medan perang, misalnya. Selain itu,to user berkembangnya daerah pemekaran



menjadikan Pos Indonesia semakin berat. Sebab, kantor pos di wilayah terpencil umumnya selalu merugi. Dan yang tidak kalah penting Pos Indonesia harus mampu menjangkau wilayah terpencil di daerah perbatasan. Karena keberadaan kantor pos di sana, merupakan lambang bahwa wilayah tersebut masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Semua itu, jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit (wawancara dengan Bapak Djoko, Wakil Kepala Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). Kantor Pos, dengan ribuan pekerjanya telah memproses surat-surat yang ada. Petugas Pos memilah-milah surat, dikumpulkan, dikirim ke kantor-kantor Pos yang lebih besar, kemudian dipilah-pilah lagi, dikumpulkan lagi, lalu dikirim ke kantor-kantor pos tujuan. Di pilah-pilah lagi, dikumpulkan lagi, kemudian dikelompokkan untuk dibawa ke masing-masing petugas pengirim surat, dan akhirnya, surat tersebut sampai di alamat tujuan. Fungsi Kantor Pos Solo kini sudah semakin tersisihkan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Kondisi ini tentu berbeda dengan keberadaan Kantor Pos Solo dahulu sebagai satu-satunya lembaga penyedia jasa komunikasi yang sangat vital. Dahulu surat menajadi satu-satunya alat komunikasi. Keberadaan surat telah menumbuhkan tradisi menulis di kalangan msyarakat. Bahkan teknik penulisan surat sudah dijarkan sejak sekolah dasar. Berkomunikasi melalui surat memberi kenangan tersendiri bagi pengirim dan penerima surat. Di sisi lain keberadaan prangko dapat dijadikan sebagi perekat hubungan antarmasyarakat dengan cara menampilkan perangko kebudayaan. Penerbitan prangko sering dikaitkan dengan suatu kejadian atau peristiwa dan dimaksudkan untuk memperingati kejadian atau peristiwa, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Saat ini, Fungsi Kantor Pos Solo sebagai penyedia layanan jasa pengiriman semua jenis berita misalnya surat dan telegram mulai ditingggalkan. Namun, pelanggan korporat yang masih menggunakan jasa pos masih cukup tinggi. Tidak semua dokumen bisa diselesaikan dengan teknologi. Banyak perusahaan yang mempercayakan pengiriman dokumen dan surat-surat resmi pada to user layanan ini cukup menyediakan Pos Indonesia. Perusahaan yang commit menggunakan



softcopy dokumen maupaun surat. Pekerjaan selanjutnya, mulai dari penyiapan, pencetakan, penyampulan hingga pengantaran surat kepada alamat. akan dilakukan oleh Pos Indonesia. Selain sebagai jawaban atas tantangan bisnis yang dihadapi, kehadiran unit bisnis ini juga dimaksudkan untuk memberikan solusi dalam penyampaian berita bagi para pelanggan korporat (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer SDM Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011).

Tabel 3. Daftar Pelanggan Korporat Kantor Pos Solo Bulan Maret 2011 NO

NAMA SURAT KORPORAT

JUMLAH

BIAYA

1

ADIRA

2.041

Rp. 6.435.000

2

AIA

124

Rp. 1.078.000

3

AR RISALAH

210

Rp. 2.949.300

4

ANDALAN

47

Rp. 320.000

5

AT-TABIYAH

2

Rp. 121.000

6

AQWAN

29

Rp. 771.100

7

AGUS K

1

Rp. 300.500

8

ACHMAD

0

Rp. 0

9

AVAIL

2

Rp. 18.000

10

BAF

3815

Rp. 11.759.500

11

BATIK KERIS

156

Rp. 995.000

12

BEPS

87

Rp. 1.990.500

13

BRI SYARIAH

8

Rp. 56.000

14

BTN

2

Rp. 13.000

15

BTPN

93

Rp. 564.000

16

BUKOPIN

526

Rp. 2.057.000

17

BUMIPUTERA

46

Rp. 350.500

18

BI

258

Rp. 1.126.500

19

BANK PULSA

0

Rp. 0

20

BFI

4

Rp. 12.000

21

CENTRAL JAVA

8.632

Rp. 87.986.000

22

CARTENZ

commit to0 user

Rp. 0



23

CNB

1

Rp. 16.500

24

DANAMON

498

Rp. 1.829.500

25

DUTA KAISAR

0

Rp. 0

26

DIAMOND PAVILION

0

Rp. 0

27

EMPAT MATA

0

Rp. 0

28

GRAHA PUSTAKA

125

Rp. 1.175.200

29

GRAHADI

0

Rp. 0

30

GUNUNG SUBUR

13

Rp. 1770000

31

GIZONE

0

Rp. 0

32

INTAN SEJATI

0

Rp. 0

33

INDIVA

37

Rp. 412600

34

ISLAMADINA

0

Rp. 0

35

JATI AYU

0

Rp. 0

36

KANWIL DJP

570

Rp. 2530000

37

KONIMEX

208

Rp. 10263500

38

KPP

169

Rp. 1088500

39

KPPN

180

Rp. 1047500

40

KIMIA FARMA

32

Rp. 326500

41

KP SOLO

0

Rp. 0

42

KURNIA ASTRASURYA

8

Rp. 180500

43

KUSUMA HADI

0

Rp. 0

44

KITA FINANCE

19

Rp. 274780

45

LPPKS

0

Rp. 0

46

LPPM UNS

0

Rp. 0

47

LP UNS

0

Rp. 0

48

MUAMALAT

37

Rp. 467650

49

MACAN SEMESTA

338

Rp. 3276000

50

NIAGA

0

Rp. 0

51

NATURAFIT

2

Rp. 84200

52

OTTO

158

Rp. 698500

53

PRADIPTA

84

Rp. 927800

54

PRIMAGAMA

0

Rp. 0

55

PRIMA BARA

3

Rp. 30000

commit to user



56

PUSPA DEWI

2

Rp. 666500

57

PUTRA NUGRAHA

0

Rp. 0

58

PMI

0

Rp. 0

59

RHEZNA MEDIKA

1

Rp. 182500

60

RC DR. SOEHARSO

0

Rp. 0

61

SINARMAS

79

Rp. 431000

62

SOLO PARAGON

101

Rp. 975000

63

SALON PARIS

1

Rp. 186900

64

SARI HUSADA

20

Rp. 110000

65

SETI-AJI

0

Rp. 0

66

SRI WARNO

1

Rp. 307000

67

SUN SHINE

3

Rp. 107800

68

SPMB UNS

0

Rp. 0

69

SANG HYANG SERI

0

Rp. 0

70

TELKOM

87

Rp. 304000

71

TIGA SERANGKAI

0

Rp. 0

72

UT

36

Rp. 573000

73

WOM FINANCE

616

Rp. 1540000

74

WIDYA PUTRA

0

Rp. 0

75

YPOC

0

Rp. 0

Sumber: Bagian Pemasaran Pos Express Kantor Pos Solo Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah surat yang dikirim dari suatu perusahaan serta biayanya. Semakin meningkatnya jumlah pelanggan dan dengan banyaknya surat yang dikirim menunjukkan bertambahnya kepuasan dalam pengiriman surat korporat. Diharapkan dari tahun ke tahun Kantor Pos Solo dapat meningkatakan operasinya, karena dengan kinerja yang optimal maka tercipta kepuasan pelanggan dalam pengiriman surat korporat. Fungsi pos kini bergeser dari pengiriman surat yang berasal dari individu kepada individu, menjadi surat dari sebuah perusahaan kepada perorangan. Kantor pos Solo bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Bank Mandiri, Indosat untuk mengirimkan surat ke perorangan. Jumlah surat yang harus dikirim stabil commitPos to user setiap bulannya. Kedepannya Kantor Solo masih mampu meningkatkan



produksi surat dari korporat. Dari satu pelanggan korporat, akan memproduksi surat yang jauh lebih banyak sehingga bila ditotal jumlah pengiriman surat menurun namun produksi pengiriman meningkat. Kerjasama dengan organisasi bisnis lain, instansi pemerintahan atau komunitas perbankan dalam pengiriman surat atau sejenis surat dokumen sangat membantu keberlangsungan unit pengiriman surat. Layanan mail yang tersedia mencakup surat biasa (regular mail), surat tercatat) (registered mail, surat kilat khusus (urgent mail). Hal ini membuktikan

bahwa

perkembangan

teknologi

tidak

sepenuhnya

dapat

menggantikan peran Pos khusunya kantor Pos Solo sebagai media layanan komunikasi jasa bagi masyarakat. Kantor Pos Solo yang mampu menjadi perekat hubungan antar-masyarakat serta sebagai alat komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara.

2. Kantor Pos Solo sebagai Media Pengiriman Barang Jasa pengiriman memudahkan masyarakat dalam mengirimkan barang kepada seseorang dengan berbagai jaminan. Banyak orang menggunakan jasa pengiriman karena jaraknya yang jauh. Selain itu, juga disebabkan kecepatan waktu saat pengiriman. Semakin cepat benda sampai pada tempat yang dituju, semakin banyaklah pelanggannya. Namun bukan berarti yang menjadi prioritas hanyalah masalah kecepatan waktu sampai saja. Masalah keamanan benda atau barang yang dikirim pun menjadi prioritas utama. Bagi jasa pengiriman barang seperti Kantor Pos Solo, kepuasan konsumenlah yang terpenting. Kantor Pos Solo sangat menjaga layanan kirim mereka. Misalnya saja untuk barang yang dikategorikan dokumen, akan dibungkus dengan plastik agar tidak basah. Juga tidak akan ditumpuk dengan barang nondokumen sebab khawatir menjadi rusak. Jika barang yang dikirim merupakan dokumen berharga seperti sertifikat, akan dikenakan biaya asuransi. Hal tersebut ditetapkan untuk menghindari kemungkinan dokumen berharga tersebut hilang atau rusak. Jasa pengiriman yang telah terbukti memiliki commit to user



pelayanan baik, aman, dan memuaskan menjadi jaminan utama dalam pengiriman barang. Kantor Pos Solo khususnya dituntut untuk memberikan pilihan yang beragam dalam upaya menarik minat pengguna jasa pos. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam produk pos. Pengiriman barang terbagi dalam dua kategori yaitu, pengiriman barang dalam partai besar dan pengiriman barang dalam partai kecil (ritel). Untuk pengiriman barang partai besar, Kantor Pos Solo menyediakan layanan jasa logistik, yang terbagi menjadi cutomized dan layanan kargo. Customized yaitu layanan pengiriman barang dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan permintaan atau kesepakatan. Layanan kargo untuk pengiriman barang tanpa batasan ukuran dan berat, layanan berupa pengiriman barang dari gudang pengirim langsung ke gudang penerima baik itu dikirim ke atau dari dalam dan luar negeri. Untuk pengiriman barang dalam partai kecil (ritel) Kantor Pos Solo menyediakan layanan paketpos standar dan paketpos kilat khusus. Paketpos standar adalah layanan hemat untuk pengiriman barang dalam negeri. Paketpos kilat khusus adalah layanan prioritas pengiriman barang untuk kota tujuan tertentu di Indonesia. Garansi waktu tempuh kiriman dan ganti rugi jika terjadi keterlambatan. Jaringan paketpos kilat khusus terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem teknologi informasi yang memungkinkan status kiriman lebih mudah dilacak dan diketahui. Jaringan pengiriman barang melalui paketpos kilat khusus menjangkau seluruh Indonesia (182 kota/ kabupaten) dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedangkan untuk pengiriman barang ke luar negeri, di setiap Kantor Pos tersedia layanan paketpos luar negeri. Ini membuktikan bahwa Kantor Pos Solo tetap mampu bertahan bahkan kian menunjukkan eksistensi dan kontribusi lebih nyata pada masyarakat dan bangsa serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat (wawancara dengan Bapak Kukuh, Manajer Pelayanan Jasa Surat Pos dan Layanan Prioritas Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). commit to user



3. Kantor Pos Solo sebagai Media Jasa Keuangan Salah satu layanan jasa keuangan PT Pos adalah weselpos. Weselpos adalah suatu sistem pengiriman uang melalui Pos yang dijamin sepenuhnya oleh Perum Pos dan Giro dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 4/1959 tentang Pos. Penyelenggaran dinas weselpos dalam negeri meliputi seluruh wilayah tanah air dalam suatu sistem tatalaksana dan tarif yang seragam (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980 : 47). Dahulu pengiriman uang melalui weselpos memerlukan waktu berharihari, karena uang baru bisa diambil penerima ketika wesel tersebut sampai di tujuan atau sampai pada penerima. Sebelum menjamurnya kecanggihan teknologi, weselpos menjadi satu-satunya layanan jasa pengiriman uang. Bahkan begitu pentingnya layanan weselpos dulu, di sekolah pun disajikan materi mengenai tahapan pengisian wesel dan pengambilannya. Karena kecanggihan teknologi saat ini pengiriman uang melalui weselpos mudah dan cepat, tanpa harus menunggu bukti fisik wesel sampai pada tujuan, penerima cukup menunjukkan nomor resi kepada petugas pos kemudian uang bisa langsung cair. Untuk memenuhi berbagai kepentingan pemakainya terdapat beberapa jenis weselpos antara lain; weselpos biasa, weselpos telegrap, weselpos tebusan, weselpos berlangganan, weselpos kwitansi, weselpos luar negeri. Selain weselpos layanan keuangan lainnya adalah giro pos. Mekanisme yang sederhana dari Giropos dapat merasionalisasi sistem pembayaran di tengah masyarakat yang makin maju dan komplek dalam kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan pelbagai macam lalu lintas pembayaran yang perlu dipermudah dan disederhanakan, tetapi cepat, cermat dan mudah pelaksanaannya. Instansiinstansi yang sering melakukan transaksi pembayaran kepada pegawai-pegawai negeri, tenaga kerja lainnya dan para pensiunan yang tersebar di Indonesia, serta perusahaan-perusahaan asuransi pada umumnya memanfaatkan dinas Giropos. (wawancara dengan Bapak Kukuh, Manajer Pelayanan Jasa Surat Pos dan Layanan Prioritas Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). Kantor Pos Solo juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin userAwalnya layanan bank di Kantor menabung yaitu melalui tabungancommit bataratopos.



Pos bernama tabungan pos, tabungan pos sendiri merupakan cikal bakal dari Bank Tabungan Negara (BTN). Karena fungsi pos lain dengan fungsi bank maka dalam perkembangannya dipisahlah layanan bank dari layanan inti Pos. Saat ini layanan tabungan batara merupakan kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang membuka loket di Kantor Pos solo. Tabungan batara pos memberikan pelayanan seperti : a). Menerima dan meneruskan pembukuaan rekening tabungan atau permintaan untuk menjadi penabung. b). Menerima tabungan dan membayar pengambilan uang tabungan (wawancara dengan Bapak Sakiman, Manajer Sumber Daya Manusia Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). Persaingan yang semakin ketat dengan para kompetitor domestik maupun internasional dalam bisnis perposan, harus dipandang sebagai tantangan dan momentum bagi Pos Indonesia untuk menunjukkan kinerjanya Menghadapi persaingan bisnis tersebut Pos Indonesia Bukan saja mengembangkan produk layanan yang terkait langsung dengan bisnis intinya, tetapi juga ekspansi ke berbagai bidang usaha yang lainnya. Selain jasa keuangan weselpos, giropos, dan tabungan batara, Kantor Pos Solo juga melayani jasa keuangan SOPP (System Online Payment Point) yaitu layanan jasa mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler. Kerjasama SOPP (System Online Payment Point) pada Kantor Pos Solo dilakukan dengan Kerjasama SOPP pada Kantor Pos Solo dilakukan dengan beberapa perusahaan corporat diantaranya, FIF, Telkom, Adira, BAF, Otto Summit Finance, Ge Cons Finance, ABN Amro, Telkomsel, Indosat, PLN, Setoran Pajak, Bank Muamalat, Indonesia, Suzuki Finance Indonesia, BTN, Citi Bank, HSBC, Bakrie, Bhakti, Colombia Finance, Tunas Finance, Nusapro, Wanaartha (wawancara dengan Bapak Djoko, Wakil Kepala Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan non pajak melalui rekening giro pos. Kantor Pos Solo saat ini tengah mengintensifkan pelaksanaan commit to user “jemput bola” untuk menampung setoran-setoran penerimaan negara dan



perusahaan-perusahaan dan instansi yang ada di kota Solo dan sekitarnya. Secara umum ada dua cara yang ditempuh, yaitu mendatangi perusahaan-perusahan dan instansi terkait oleh para petugas pemasaran serta membuka loket layanan penerimaan pajak dan non pajak di kantor pelayanan pajak Surakarta (wawancara dengan Bapak Djoko, Wakil Kepala Kantor Pos Solo, tanggal 1 Agustus 2011). Terobosan baru dari layanan Kantor pos Solo ini mampu memikat masyarakat untuk menggunakan layanan jasa keuangan dari Kantor Pos Solo. Umumnya masyarakat memilih menggunakan layanan jasa dari pos karena prosedur pembayaran yang mudah, tidak rumit dan cepat. Selain itu juga karena adanya berbagai macam layanan jasa yang disediakan, sehingga masyarakat yang menggunakan layanan jasa dari pos bisa melakukan berbagai transaksi pembayaran sekaligus di tempat (wawancara dengan Mbak Yanti, masyarakat pengguna layanan jasa Kantor Pos Solo, tanggal 8 Agustus 2011). Meskipun perkembangan teknologi yang tak terbatas dan menjamurnya perusahaan yang menyerupai pos, Kantor Pos Solo tetap hadir dan memberikan pelayanannya bagi kepentingan masyarakat serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan, beserta implikasi dan sarannya sebagai berikut :

A. Kesimpulan Pos Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Pos Indonesia terus mengupayakan penyempurnaan layanan untuk menjawab tantangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Kantor Pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W Baraon van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk. Pada tanggal 27 September 1945 Angkatan Muda PTT

merebut kantor Jawatan Pos,

Telegraf, dan Telepon (PTT) dari tangan Jepang, hingga kini tanggal 27 September 1945 diperingati sebagai hari lahir Pos dan Telekomunikasi. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT). Keluarnya perpu No. 19/1960 tentang Perusahaan Negara, maka pada tanggal 1 Januari 1962 Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Dinas Pos yang karena fungsinya lebih sosial daripada dinas Telekomunikasi yang lebih melayani dunia bisnis, maka dipisahkanlah Dinas Pos dan Telekomunikasi sehingga masingmasing menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro dengan Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi pada tanggal 6 Juli 1965. Pada tahun 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada tanggalcommit 20 Juni to 1995 user Perusahaan Umum (Perum) Pos 86



dan Giro diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan landasan hukum

Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan giro menjadi Perusahaan (Persero). 2. Peran pemerintah bagi perkembangan Pos Indonesia antara lain, pemerintah berperan dalam pembuatan Undang-undang tentang pos yang mengatur tentang pembinaan pos, penyelenggaraan pos, ketentuan pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang mengandung pemberian sangsi pidana. Untuk mendukung pelayanan universal Pos Indonesia, sejak tahun 2003 pemerintah memberikan kompensasi dalam penyelenggaraan PSO (Public Service Obligation), dengan memberikan dana kompensasi pada kantor pos cabang luar kota yang secara ekonomis sudah tidak mungkin beroperasi, namun masih diperlukan masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Dana kompensasi diberikan untuk pendanaan infrastruktur dengan harapan masyarakat tetap dapat menikmati dan mendapatkan layanan pos yang diinginkan. Pemerintah berkewajiban mendorong dan mengembangkan terselenggaranya layanan pos yang adil dan merata. 3. Pos Indonesia merupakan sebuah lembaga jasa komunikasi yang pertama dan memegang peran penting dalam laju kehidupan manusia. Jangkauan layanan pos yang hampir menyentuh 24.000 titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa dan lokasi transmigrasi, Pos Indonesia menjadi satu-satunya layanan publik yang mampu menjangkau hingga wilayah terluar/terdepan Indonesia yang tak terjangkau oleh sinyal teknologi dan alat transportasi canggih. Pos Indonesia hadir sebagai sarana perekat ikatan ke-Indonesiaan yang kian renggang dan pudar. Jasa layanan Pos Indonesia mampu menjadi perekat hubungan antar-masyarakat di antaranya dengan cara menampilkan perangko kebudayaan, penggerak perekonomian commit to user masyarakat, alat komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan



nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara. Layanan publik Kantor Pos Solo meliputi layanan jasa komunikasi, layanan jasa pengiriman barang dan layanan jasa keuangan. Layanan jasa komunikasi yaitu, pengiriman surat. Layanan jasa pengiriman barang menyediakan paket pos express dan paket pos logistik. Layanan jasa keuangan berupa layanan weselpos, giropos, dan tabanas batara,serta layanan jasa keuangan SOPP yaitu layanan jasa mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler.

B. Implikasi 1. Teoritis Perkembangan Kantor Pos Solo

tidak lepas dari keterkaitan dengan

kebijakan pemerintah baik itu perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya sejak masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Kebijakan pemerintah telah membawa Pos Indonesia mengalami beberapa kali perubahan satus, sejak perubahan status dari Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia (Persero) itulah, perkembangan Pos Indonesia seperti anak panah yang dilepas dari busurnya segalanya bergerak amat cepat. Bukan saja pengembangan produk yang layanan yang terkait langsung dengan bisnis intinya, tetapi juga ekspansi ke berbagai bidang usaha lainnya. Penelitian ini secara teori mampu membuka pendalaman materi dan memberikan pengetahuan tentang Kantor Pos Solo.

2. Metodologis Dalam pelaksanaan penelitian yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi secara langsung, sering sekali dijumpai antara informan satu dengan yang lain mempunyai jawaban yang berbeda berdasarkan kemampuan pemahaman dan kemampuan berbicara informan. Sehingga sedikit menghambat analisis commit to user peneliti untuk mendeskripsikan



perkembangan dari Kantor Pos Solo ini. Menghadapi hal ini tindakan yang dilakukan adalah dengan mencari informasi lain dengan tidak hanya dengan wawancara saja, tapi juga dengan mencari data lain baik dari buku-buku maupun hasil penelitian mengenai Pos Indonesia.

3. Praktis Perkembangan pos dalam rangka efisiensi dan efektifitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro, telah mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai terobosan layanan baru yang bukan saja produk layanan yang terkait langsung dengan bisnis intinya, tetapi juga ekspansi ke berbagai bidang usaha yang lainnya. Sehingga Kantor Pos Solo benar-benar dapat mengoptimalkan pemanfaatan layanan jasa yang dimiliki. Menyediakan sarana komunikasi dan layanan jasa yang handal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menjunjung pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.

C. Saran Setelah mengadakan penelitian tentang “Perkembangan Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat”,

maka dapat diajukan

saran-saran kepada: 1. Kantor Pos Solo Kepada Kantor Pos Solo diharapkan agar selalu melakukan terobosanterobosan baru untuk produk dan jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan perkembangan informasi yang diperoleh dan terus mengupayakan penyempurnaan layanan untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Persaingan yang semakin ketat dengan para kompetitor domestik maupun internasional dalam bisnis perposan, harus dipandang sebagai tantangan dan momentum bagi Kantor Pos Solo untuk menunjukkan kinerjanya yang lebih baik. Kepada para staf pegawai Kantor Pos Solo hendaknya lebih meningkatkan disiplin kerja yang sudah ada terutama petugas yang secara langsung berhubungan dengan pelanggan commit agar dapat meningkatkan pelayanan mutu.to user



2. Masyarakat Kepada masyarakat diharapkan agar lebih berperan aktif lagi dalam mendukung eksistensi Kantor Pos Solo, karena beberapa tahun belakangan ini banyak sekali bermunculan layanan jasa yang menyerupai Pos. Dukungan dari masyarakat bisa diperlihatkan dengan menggunakan layanan jasa dari Kantor Pos Solo serta ikut menjaga kebersihan, dan ketertiban bangunan kantor pos itu sendiri dengan tidak mencorat coret bangunan pos maupun bis surat yang ada di pinggir jalan. Menggunakan jasa Kantor Pos merupakan sebuah tindakan untuk turut membangun bangsa, mengingat arti penting Kantor Pos Solo yang mampu menjadi

perekat

hubungan

antar-masyarakat

serta

sebagai

alat

pertahanan/kedaulatan Negara.

3. Pemerintah Kepada Pemerintah diharapkan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Pos Solo. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan promosi atau ajakan kepada masyarakat agar menggunakan layanan jasa dari Kantor Pos Solo. Promosi bisa melalui berbagai media seperti koran, baliho, maupun melalui televisi lokal. Karena dirasa akhir-akhir ini promosi tentang kantor pos mengalami penurunan dan banyak masyarakat yang belum mengetahui perkembangan layanan yang diberikan Kantor pos Solo saat ini.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku: Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group. Budi Winarno. 2002. Teori dan Kebijakan Politik. Yogyakarta: Media Pressindo. Crish Manning & Tadjuddin. 1996. Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal Kota. Jakarta: Yayasan obor Indonesia. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I: Masa Perang Kemerdekaan. Jakarta: CV Cahaya Makmur. _________1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid II: Masa Perang Peramg Kemerdekaan. Jakarta: CV Cahaya Makmur. _________1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid III: Masa Demokrasi Liberal. Jakarta: CV Cahaya Makmur. _________1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid IV: Masa Demokrasi Terpimpin. Jakarta: CV Cahaya Makmur. _________1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Jakarta: CV Cahaya Makmur. Faisal Afif, dkk. 1994. Seluk Beluk Organisasi Perusahaan Modern. Bandung: PT Eresco. Hadari Nawawi. 1985. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Husein Umar. 2003. Studi Kelayakan dalam Bisnis Jasa. Jakarta: Gramedia. Holsti K.J. 1988. Politik Internasional. Jakarta: Erlangga. Purwosutjipto H. M. N.. 1995. Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 3. Jakarta: Djambatan. Heribertus Sutopo. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: Pusat penelitian UNS. commit to user



_________2002. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press. Irawan & Bahu Swasha. 1992. Lingkungan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE Kansil, C.S.T.. 1995. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. Kartini Kartono. 1996. Pengantar Metode Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju. Koentjaraningrat. 1977. Metode Penelitian-Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia. _________ 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran. Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi. Lestariningsih & Suryatmojo. 1996. Administrasi Perusahaan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. Lexy J. Moleong, M. A. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya. Lupiyoadi, Rambat. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjef Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Mirriam Budiarjo. 1982. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Pariata Westra. 2002. Administrasi Perusahaan Negara. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Patton, M.C. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogjakarta : Pustaka Pelajar Poerwadarminto. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Pamudji S. 1982. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: Bumi Aksara. Sartono Kartodirdjo, dkk. 1975. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. commit to user Tjiptono, Fandy. 2004. Pemasaran jasa. Jakarta : Salemba empat.



Yin, Robert K. 1996. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta : Grafindo Persada.

Sumber Arsip Sajid, R. M. Babad Sala.1984. Surakarta: Reksopustoko

Sumber Jurnal dan Surat Kabar: Hassan Noer. 1993. Sejarah Pos lan Giro ing Indonesia. Mekar Sari. 48. Sri Wahyuningsih. 2009. “Peningkatan Daya Saing Pos Menghadapi Persaingan Global”. Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 7 No.4. Sri Wahyuningsih. 2009. “Pengembangan CAP (Community Acces Point) Melalui Warmasif (Warung Masyarakat Informasi Indonesia ) Di Kantor Pos”. Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 7 No.3. Bangunan Djalan-Djalan untuk Perhubungan Darat. 1954. Mimbar Indonesia. 22.

Sumber Internet: ( http://www.posindonesia.co.id/profile.php?id=2) diunduh pada 11 Juni 2011 (http://ptposindonesiapersero.blogspot.com/p/sejarah-pos.html) diunduh pada 11 Juni 2011 (http://surabayawebs.com/index.php/2011/07/27/menjelang-265-tahun-posindonesia-melayani-bangsa-dan-negara/) diunduh pada 25 Juni 2011 (www.balitbang.depkominfo.go.id) diunduh pada 2 Juli 2011

Sumber Lainnya Program Metro files di Stasiun Televisi Swasta Metro TV tentang Sejarah PT. Pos Indonesia. Dikutip tanggal 5 November 2011.

commit to user

PERANAN POS INDONESIA (Studi tentang Kantor Pos Solo dan Peranannya dalam Bidang Jasa bagi Masyarakat)

Recommend Documents