PERANAN KORBAN KEJAHATAN (VICTIM) DALAM TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN DITINJAU DARI SEGI VICTIMOLOGI SYAFRUDDIN, SH, MH Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Medan Pendahuluan Unfortunately, as is often the case in sociology, the more we research into a problem, the less clear out things become. Ungkapan terkenal dari Peter Aggleton yang sangat dikenal dalam kriminologi modern seolah menggambarkan kepada kita betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Apalagi dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (possibility) seorang koban kejahatan (victim) yang telah menderita justru menjadi salah satua faktor causa terjadinya kejahatan. Sahetapy menyatakan bahwa masalah kausa kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini1. Dari satu sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan empati pada korban kejahatan tersebut. Sejak zaman Orde baru dahulu masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama pembangunan. Salah satu unsur dalam trilogi Pembangunan yang didengung-dengungkan dulu adalah ingin diwujudkannya dalam usaha pembangunan nasional adalah “terciptanya stabilitas nasional yang aman dan dinamis”. Namun sampai era reformasi dewasa ini pekerjaan tersebut tidak pernah selesai. Padahal adanya kondisi penegakan hukum yang mewujudkan stabilitas nasional tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dengan adanya stabilitas nasional yang aman dan dinamis itu akan memungkinkan negara dan rakyat hidup dalam keadaan aman dan damai, bebas dari segala ancaman dan rongrongan. Namun dalam kenyataannya dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut terdapat kendala-kendala yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu kendala atau hambatan itu adalah prilaku individu atau sekelompok individu yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma yang tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, agama maupun dalam konteks ini terutama norma hukum pidana yang sifatnya tertulis yang oleh masyarakat disebut sebagai kejahatan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial (asosial).
1
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal. 31.
2002 digitized by USU digital library
1
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Tidak hanya di Indonesia saja, pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalu berbagai alternatif penegakan hukum.2 Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan - kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti : para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang dan undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri selama ini dan menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Si korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Menuirut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Menurut beliau segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.3 Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara Pancasila ini. Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu kejahatan. Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat 2
Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, 1987, Perkembangan Masalahnya, Ppradnya Paramita, Jakarta. Hal. 58.
3
Gosita, Arief, 1986, Victimologi dan KUHAP, Akademika Pressindo, Jakarta. Hal. 8
2002 digitized by USU digital library
Kejahatan
dan
2
bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (preventif). Oleh karena itu seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan ansich ataupun sebagai salah satu faktor kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor. Sebagai elemen dalam proses peradilan pidana perlu sedikit dikemukakan bahwa walaupun dalam pasal 108 ayat (1) KUHP tersebut diatas menentukan bahwa: “Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak mengajukan pengaduan”, kiranya perlu diingat bahwa menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak semua orang berhak untuk mengajukan Pengaduan tindak pidana yang dilihatnya, oleh karena ada tindak pidana yang terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan dari sikorban (dalam hal delik aduan). Dalam delik aduan, keadaan di atas menjadi penting bagi para penyidik, yakni agar pengaduan tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang sah untuk melakukan penyidikan, dan guna mencegah agar penyidik jangan sampai dipersalahkan sebagai telah melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan undang-undang. E. Kejahatan sebagai masalah Manusia dan Kemasyarakatan Oleh karena itulah istilah kejahatan itu sendiri sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat ((Lihat Prof. J. E. Sahetapy, 1987). ). Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan itu dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian, yaitu : 1. Pengertian kejahatan secara juridis 2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis 3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi kriminologis. 4. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis (Chainur Arrasyid, 1988, hal. 57). Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu : 1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis. 2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia. Dengan demikian setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Yang di maksud dengan korban kejahatan adalah : “mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (lihat Arif Gosita, 1985, hal. 41). Kejahatan dan penjahat telah sering dipermasalahkan baik dalam bentuk penelitian, penulisan buku, seminat, simposium, dan lain sebagainya, namun jarang sekali orang mempermasalahkan korban kejahatan itu baik untuk kepentingan korban itu sendiri (orientasi korban) maupun untuk kepentingan penegakan hukum dalam peradilan pidana (Lihat Prof. J. E. Sahetapy, 1987). Berdasarkan kenyataan di atas sudah tibasaatnya untuk mulai mengarahkan perhatian kita baik sebagai teoritis maupun praktisi hukum kepada korban kejahatan baik demi kepentingan korban itu sendiri maupun untuk mengkaji
2002 digitized by USU digital library
3
lebih jauh apakah ada kemungkinan dalam suatu kasus tertentu korban ikut serta terlibat atau bekerjasama dalam suatu proses pidana (Lihat Andi Mattalatta, 1987). Dengan perkataan lain perlu dijelaskan demi keadilan dan untuk memahami masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional perlu dilakukan penyelidikan dan peninjauan yang berpersfektif interaktif, (Ninik Widyanti dan Panji Anoraga, 1980, hal. 62). Apalagi diketahui bahwasannya kriminalitas itu adalah suatu hasil intraksi karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Suatu tindakan kejahatan (crime) mesti melibatkan dua pihak yaitu si pelaku kejahatan (perpetraktor) dan si korban (victim). (Lihat Dr. Jamaluddin Ancoh, 1987). Dengan demikian adalah suatu hal yang tidak berlebih-lebihan bila dalam kasuskasus tertentu maupun secara umum bahwa pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat atau sebelum kejahatan itu berlangsung. Bahkan secara tegas sesudah kejahatan berlangsungpun korban mungkin untuk turut bekerjasama dengan pelaku kejahatan baik secara sadar atau tidak minsalnya dengan tidak melaporkan kejahatan itu. Dalam kasus-kasus pemalsuan mata uang hal ini sangat memungkinkan terjadinya. Pada beberapa kasus kejahatan seperti narkotika dan bunuh diri sipelaku dan si korban adalah orang yang sama (Dr. Jamaluddin Ancoh, 1987). Studi yang mendalam tentang korban kejahatan ini yang merupakan objek victimologi semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama dalam era pembangunan (hukum) sekarang ini. Dengan demikian kita akan dapat menentukan sikap dan mengambil tindakan yang tepat dalam masalah korban dan pelayanannya maupun dalam menentukan suatu hukum bagi pelayanan kejahatannya. Para penegak hukum di Indonesia khususnya di Sumatera Utara nampaknya telah ada yang mulai memberikan perhatian dalam masalah ini terutama yang menyangkut peranan korban secara tidak langsung untuk terjadinya kejahatan (Harian S I B, 10 Agustus 1989). Ada beberapa contoh dikemukakan dimana korban kejahatan pada awalnya turut merangsang atau mengundang pihak pelaku melakukan suatu kejahatan antara lain : Seorang wanita membujuk orang lain untuk menggugurkan kandungannya, dimana kemudian wanita itu akhirnya meninggal atau sakit parah. Dalam kasus-kasus euthanasia (Euthanasia aktif) Dalam kasus-kasus perkosaan dimana siwanita dengan menampilkan sikapsikap tertentu menimbulkan atau menyalakan hasrat sexual dari seorang pemerkosa. Dalam kasus-kasus perampokan dan penodongan dimana si korban memberikan kesan tertentu sebagai orang berada, atau lemah dan lain-lain. Bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan di atas jelaslah bahwa dibutuhkan suatu usaha prevensi kejahatan yang terintegrasi, dimana upaya-upaya pencegahan kejahatan tidak hanya menjadi tugas penegak hukum saja tetapi harus juga dilakukan oleh masyarakat keseluruhannya termasuk pihak korban sendiri atau calon korban. Usaha pencegahan hendaknya menjadi usaha bersama demi kepentingan bersama.
2002 digitized by USU digital library
4
DAFTAR PUSTAKA Meliala, Adrianus, 1993, Menyingkap Kejahatan Kerah Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembagan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung. Gosita, Arief, 1986, Victimologi dan KUHAP, Akademika Pressindo, Jakarta. Sahetapy, J.E., 1992, Teori Kriminologi: Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung. Prakoso, Djoko, 1986, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta. Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, 1987, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Pradnya Paramita, Jakarta. KUHAP No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2002 digitized by USU digital library
5
