MEMAHAMI PERILAKU MENYIMPANG, KEJAHATAN, PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA

MEMAHAMI PERILAKU MENYIMPANG, KEJAHATAN, PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA Adrianus Meliala

Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

1

CV

• Drs. (UI), MSi.(UI), MSc.(MMU), Ph.D(UQ), Prof.(UI) • Kriminolog & Guru Besar FISIP UI • Lulusan Lemhannas PPSA 17 /2011 • Pengajar & Anggota Senat PTIK dan AKIP • Komisioner Komisi Kepolisian Nasional • Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kemenkumham • Mantan Penasehat Jaksa Agung RI utk Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur, Konsultan Komnas HAM utk Kasus Kepolisian & Adviser UNDP utk Tata Kelola Sektor Keamanan • Menulis & meneliti ttg kepolisian, people smuggling, organized crime, penjara, psikologi forensik & restorative justice Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

2

Apa itu perilaku menyimpang?

Kondisi, orang atau perbuatan yang tidak dihargai oleh masyarakat ... atau dianggap sebagai pelanggaran aturan ... bisa juga dilihat sebagai buruk atau patologis... Edward Sagarin, Higgins & Butler, in Clinard dan Meier (1989)


3

Jenis perilaku menyimpang • • • • •

Folkways Mores (social taboo) Ketidaktertiban/Ketidaknormalan Pelanggaran aturan Kejahatan


4

Tipologi generik

• Penyimpangan

– bukan pelanggaran norma/nilai serius, tidak disepakati meluas, tidak ada aturan formal, tidak ada korban, terjadi di lokal tertentu

• Pelanggaran aturan

– ada aturan formal, tidak ada korban langsung, kriminalisasi tingkat lokal

• Kejahatan

– ada aturan formal, ada korban, pelanggaran norma/nilai serius, kriminalisasi tingkat nasional Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

5

Perbedaan dengan kejahatan (crime) dan pelanggaran (offence)

Kejahatan • • • •

Serius Mengakibatkan korban Melahirkan sanksi/hukuman Telah ada kodifikasi sebelumnya

Pelanggaran

• Implikasinya negatif • Menghasilkan situasi tidak tertib atau tidak teratur • Telah ada kodifikasi sebelumnya

Perilaku menyimpang bisa memiliki satu-dua kesamaan dengan yang di atas Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

6

Kriminalitas Konvensional • • • • • • • • •

Kekerasan Jalanan Susila Pencemaran nama baik Penghinaan Kejahatan lingkungan Gangguan ketertiban umum Makar Pengkhianatan Umumnya positivistik, modus sederhana, spontan dan pelaku pertama kali

Non-Konvensional

• • • • • • • • •

Ekonomi Komputer Kejahatan kerah putih Profesional Organisasional Perbankan Pencucian uang Kejahatan negara Kejahatan trans-nasional

Umumnya klasikal, terorganisir dan kompleks, entitas baru


7

Kriminalitas : dari konvensional ke non-konvensional

• Dari kecenderungan kuantitas menuju kecenderungan kualitas; dari kecenderungan generalistik menuju spesifik • Tidak selalu linier, dan bukan diferensiasi yang mengindikasikan peningkatan • Dari kecenderungan motif konvensional (ekonomi, dendam, susila, tanpa motif) menuju motif non-konvensional (kebencian, politik, agama) • Penggunaan ketentuan pidana dengan interpretasi meluas dan asumtif Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

8

Kejahatan trans-nasional*

Illegal logging Illegal mining Illegal fishing People smuggling Women trafficking Children trafficking Human body parts trafficking • Cyber crime • • • • • • •

Arms trading Sea piracy Drug trafficking Money laundering Pedophilia ring Child online pornography • Terrorism • Arms smuggling • • • • • •

*Bercirikan: locus operandi ada di dua negara atau lebih serta pelaku bisa berasal dari lebih dari satu negara Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

9

Kejahatan luar biasa (extraordinary crime)* • • • • •

Terorisme Korupsi Illegal logging Money laundering Pelanggaran hak asasi manusia berat

*Apanya yang luar biasa: Korban yang banyak? implikasi yang meluas? modus yang baru dan canggih? motif yang luar biasa sadistik? Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

10

Ilustrasi

Kejahatan Non-Konvensional

Kejahatan TransNasional & Extraordinary ??

Kejahatan Konvensional


11

The hexagon of crime Pelaku

Kejahatan

Korban

Hukum & Aparat Hukum

Kriminalistik & Forensik Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

Reaksi Informal 12

Perhatikan bahwa walau secara genealogi terdapat pendalaman, tetapi elemen-elemen kejahatan tidak banyak berubah Yakni pelaku kejahatan, kejahatan itu sendiri, korban kejahatan dan reaksi

Yang baru adalah elemen waktu, elemen tempat dan cara mengungkap; bisa pula disebut setting


13

Tindak pidana Umum

• • • • • • •

pencanggihan

Khusus • Corruption / Korupsi Homicide / Pembunuhan Manslaughter / Penganiayaan • Forgery / Uang Palsu • Smuggling / Penyelundupan Theft / Pencurian • Treason / Pengkhianatan Larceny / Pemalsuan • Subversion / Makar Sexual crime / Kejahatan • Embezzlement / Susila Penggelapan Extortion / Pengancaman • Fraudulent Defamation / Pencemaran Misrepresentation / Pemberian keterangan yang nama baik tidak benar Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

14

Siapa mempolisi-i apa?

• Penyimpangan

Ditegakkan oleh komunitas lokal, masyarakat adat

• Pelanggaran aturan

Ditegakkan oleh satuan kepolisian khusus, satuan kepolisian pamong praja serta kepolisian

• Kejahatan

Ditegakkan oleh negara cq. kepolisian dan/atau auxilliary institutions Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

15

Pendekatan 3 Fase FAKTOR KRIMINOGENIK

POLICE HAZARD

Perilaku Menyimpang


ANCAMAN FAKTUAL

Kejahatan & Pelanggaran

16

Contoh faktor kriminogenik • Densitas atau kerapatan penduduk yang tinggi • Keragaman etnis/ras/agama yang tinggi. Atau sebaliknya, tidak adanya keragaman sama sekali alias homogen • Birokrasi yang lemah (SDM kurang bermutu, anggaran kurang dsb.) • Kemiskinan, keterbelakangan • Adanya agenda politik mendatang, persaingan politik antar kelompok Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

17

Contoh perilaku menyimpang yang timbul Fase Faktor Kriminogenik

• Perilaku saling serobot • Perilaku kotor, tidak di jalan raya memelihara kebersihan • Perilaku membuang • Perilaku mengutil dan sampah sembarangan corat-coret • Perilaku acuh dan • Sikap yang egoistik dan apriori terhadap aturan tidak saling percaya, dan penegakan aturan kemauan untuk saling jegal Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

18

• • • • • •

Contoh police hazard

Demonstrasi, kerumunan massa Kemacetan Perselisihan industrial Banjir, kebakaran Gesekan/bentrokan antar kelompok Isyu, desas-desus Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

19

Contoh perilaku menyimpang yang timbul – Fase Police Hazard

• Demonstrasi anarkis • Timbulnya kerumunan yang agresif, massa yang marah • Buruh mogok, boikot dan melakukan pengrusakan

• Perilaku spontan, impulsif yang agresif • Perilaku tidak toleran, antagonistik


20

Untuk Fase Ancaman Faktual (factual threat), merupakan tugas UTAMA* kepolisian Mengingat telah terdapat pelanggaran pasal pidana, telah jatuh korban, perilakunya ditolak secara serius oleh masyarakat dan penanggulangan/pengungkapannya memerlukan kemampuan yang khusus Pusdiknon-penegakan KU, Januari 2016 *Tugas TAMBAHAN bagiKemenkeu instansi hukum

21

Penyidikan Tindak Pidana 3 Pendekatan: 1. Apabila suatu pelanggaran atau kriminalitas telah cukup serius karena menimbulkan korban 2. Apabila telah diatur dalam UU sebagai perbuatan yang dilarang 3. Mewakili rasa keadilan masyarakat yang terganggu/terusik 1. Sebagai proses, mekanisme, instrumen, tata cara diatur dalam KUHAP 2. Sebagai bentuk akuntabilitas Polri diatur dalam Perkap

a. Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Polri b. Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri c. Perkap Manajemen Penyidikan Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

22

Perkembangan paradigma peradilan • • • • •

Retributive Justice Rehabilitative Justice Alternative Justice Transitional Justice Restorative Justice Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

23

Mekanisme resolusi konflik non-hukum       

Mediasi Pendekatan Adat Lokal Ombudsman Alternative Dispute Resolution Family/Industrial Conference Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

Confidence Building Management  Rekonsiliasi  Litigasi  Negosiasi  Arbitrase 

24

Adalah suatu tindakan bijaksana (berdasarkan penilaian sendiri) dari petugas kepolisian atau petugas hukum lainnya dalam menangani suatu masalah atau perkara yang diterapkan di luar jalur hukum

Diskresi

Diskresi : Antara penggunaan dan penyalahgunaan Asas Legalitas

Memperhatikan hukum

Asas Proporsional

Sepadan, relevan, signifikan

Asas Kewajiban

Dalam lingkup tugas Kepolisian

Asas Subsideritas

Pengganti apabila lembaga lain belum ada


25

Kebijakan Pidana

Adalah tentang cara bagaimana suatu negara bereaksi terhadap penyimpangan, pelanggaran aturan dan kejahatan melalui berbagai pilihan formal khas negara

• • • • •

Kriminalisasi dan De-kriminalisasi Legalisasi dan De-legalisasi Ratifikasi dan De-ratifikasi Inkapasitasi dan De-inkapasitasi Prisonisasi dan De-prisonisasi

Tertuang dalam Tap MPR, UUD, UU, PP, Kepmen, Perkap, Perma, Perjakgung, SK Dirjen Pajak dll. Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

26

Ilustrasi


27

Kebijakan pidana perkosaan di Indonesia 1. Male Crime (hanya bisa dilakukan laki-laki saja). 2. Extra Marital Crime (hanya dapat dilakukan thd perempuan yang bukan isterinya saja). 3. Sexual Offence, mengharuskan adanya unsur koitus yang sifatnya: a. intra-vaginal. b. dengan paksa (against her will). c. jenis paksaannya dengan menggunakan: - kekerasan (force); atau - ancaman kekerasan (fear).

Di Amerika unsurnya 3 F, yaitu: force, fear, and fraud. Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

28

Kebijakan negara lain

Kebijakan di negara lain berbeda karena perkosaan disana merupakan:

1. Male and Crime (oleh laki-laki atau perempuan). 2. Extra and Marital Crime (bisa dilakukan diluar perkawinan maupun didalam perkawinan). 3. Sexual Offence, tetapi unsur koitusnya: a. intra-vaginal dan extra vaginal (mis: anal/oral). b. dengan paksa (against her will). c. jenis paksaannya menggunakan 3 F, yaitu: - kekerasan (force); atau - ancaman kekerasan (fear). - tipu daya (fraud). Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

29

Kejahatan kekerasan di Sumsel • STREOTYPE SUMSEL SEBAGAI DAERAH”KERAS” • PREVALENSI KEJAHATAN KEKERASAN TINGGI • DIDUGA TERKAIT TEMPERAMEN YANG KERAS DAN TIDAK SABARAN • DIDUGA TERKAIT NILAI-NILAI BUDAYA YANG “VIOLENCE PRONE” HARGA DIRI SEBAGAI HARGA MATI; “MATI DEM ASAL TOP” • DIPRODUKSI DAN DIREPRODUKSI PADA LATAR AKTIVITAS SOSIO-KULTURAL; “PISO DI PINGGANG”; SIMBOL KEJANTANAN DAN AKSESORIS PENAMPILAN Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

Struktur Umum Organized Crime Soldiers

Influential Persons

Professionals

Double Agent

Hitman

Master minder

Advisers

CEO

Financier

Recruiters Law Enforcers

Parliament Members

Consiglieri Collectors

Bureaucrats

Boat crews


Smugglers

Media People 31

• Modus

Korupsi

penggelapan, penyuapan, bersandingan dengan kekuasaan, hukum terkooptasi, jumlah amat besar

• Pelaku

pejabat dan aparat negara, orang yang tak seyogyanya berbuat demikian

• Korban

Tertentu (orang, organisasi atau lembaga) dan tidak tertentu

• Hukum dan Aparat Hukum

Penambahan institusi selain kepolisian dan kejaksaan. Hukum khusus

• Kriminalistik dan Forensik

Cara-cara baru sesuai UNCAC

• Reaksi Informal Banyak


32

• Modus

Pembalakan liar

konvensional hingga modern, di lokasi yang sudah kritis

• Pelaku

pengusaha, masyarakat lokal, back-up pejabat

• Korban

Pemerintah dan pihak yang tidak tertentu. Akibat bisa tak terbayangkan


Kepolisian dan Aparat Kehutanan. Hukum ketinggalan

• Kriminalistik dan Forensik Minimal

• Reaksi Informal Tidak ada


33

• Modus

Terorisme

destruksi target, destruksi diri, destruksi simbolik di pusat politik

• Pelaku

kelompok separatis & kelompok radikal keagamaan

• Korban

Tertentu (pejabat) dan random. Bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dalam bentuk mengerikan


Hukum khusus. Institusi khusus


Technology-heavy. Model SOCOM

• Reaksi Informal Bervariasi


34

• Modus

Pencucian uang

Masuk sistem keuangan dan diluar sistem keuangan

• Pelaku

Siapa saja, umumnya koruptor dan pelaku kejahatan terorganisasi

• Korban

Sistem keuangan. Bila dalam jumlah besar, mengacaukan perilaku ekonomi dan kebijakan ekonomi


Hukum khusus. Lembaga khusus


Cara-cara terobosan. Follow the money

• Reaksi Informal Tidak ada


35

Pelanggaran HAM Berat

• Modus

genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi

• Pelaku

kelompok masyarakat, negara

• Korban

Sebagian kalangan di masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri secara keseluruhan


Hukum khusus. Lembaga khusus


Asumsi dan interpretasi meluas

• Reaksi Informal Kuat


36

Kebebasan berekspresi


37

Kekerasan seksual terhadap anak

•KPAI (ID-COP)

Sejak tahun 2011 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online semakin meningkat dan mencapai 1.022 anak hingga tahun 2014. Anak yang menjadi korban pornografi secara offline sebanyak 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, obyek CD porno 15%, dan anak korban kekerasan seksual online 11%. Sementara itu 24% anak memiliki materi pornografi. Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

38

Terima kasih [email protected]

[email protected] Terima kasih kepada Iza Fadri, Sofwan Dahlan dan Puskapa FISIP UI yang beberapa slide paparan atau pemikirannya telah saya gunakan untuk paparan ini Kemenkeu Pusdik KU, Januari 2016

39

MEMAHAMI PERILAKU MENYIMPANG, KEJAHATAN, PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA

Recommend Documents