PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BINALU KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN Vicri Rifmanly Lahansang NIM. 110813032 ABSTRAK Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa, Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan. Desain Penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisia deskriptif.Pemilihan pendekatan kualitatif pada penelitian adalah untuk menjawab secara mendalam tentang Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalahKepala Desa,SekretariDesa, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Ketua BPD, Ketua Kelompok Tani, Ketua Kelompok PNPM, Tokoh dan warga masyarakat. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (indepth-interview). Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat dilihat bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan berhasil walaupun belum optimal. Peran yang dilakukan oleh kepala desa berupa peran dalam pengembangan, peran dalam memperkuat daya atau kekuatan dan peran dalam menciptakan kemandirian. Dengan adanya pengembangan maka akan terwujud sebuah daya atau kemampuan yang dimiliki masyarakat yang berupa kemampuan pengetahuan, sikap-perilaku dan kecakapan- keterampilan. Dengan adanya daya atau kekuatan secara langsung masyarakat dapat menciptakan kemandirian. Keywords: Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat
I. PENDAHULUAN Latar Belakang Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara.Pembangunan desa selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.Pembangunan desa bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.
Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, Pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Seorang kepala desa sebagai administrator , maka dalam perannya harus bisa menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan. Pembangunan pedesaan mencakup proses modernisasi untuk mengubah sikap dan pola pikir yang justru malah mendorong pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan karena berdasarkan kenyataan yang ada hampir 50% masyarakat Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan berada dalam garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah, serta banyaknya pengangguran didesa ini. Sedangkan desa ini telah berhasil meraih piagam penghargaan sebagai desa pembayar pajak bumi dan bangunan tercepat. Perumusan Masalah Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan II. KERANGKA TEORI Konsep Peranan Peranan berasal dari kata peran, berarti suatu yang mewujudkan bagian yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta, 1976 hal: 47).Dalam pengertian umum, peranan dapat di artikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam
sesuatu pristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang di namis dari suatu kedudukan (status). Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti,2004 hal: 38). Peranan menurut Lenvinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto (2002), sebagai berikut: Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi sturktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Pemerintahan Desa dan Kepala Desa Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahandi indonesia bahkan jauh sebelum indonesia merdeka. Masyarakat di indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundangundangan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Bintarto R dalam Suyitno (2004), Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur sosial, politis, dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Kemudian pengertian Pemerintahan Desa sendiri, menurut Sendjaja dan Sjachran Basan (1983, hal: 25), yaitu:“Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa”. Pemberdayaan Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan.Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka (1996:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Robert Dahl (1983) dalam Prijono (1996), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol.Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.
Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Soetrisno, 1995:18) ada lima macam, yaitu: a. Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. b. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan (Delivery dalam Soetrisno, 1995:17). Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Menurut Suharto (2006:59) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. III. METODOLOGI PENELITIAN Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian metode deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsipkan dan memahami dengan cermat fenomena yang akan dilakukan penelitian dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari orang-orang diamati (Suyanto, 2006:166). Dalam penelitian ini dalam memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan. Pendektan ini bertujuan
agarmpeneliti dapat mengamati oaring-orang dalam situasi sehari-hari yang menjadi tujuan penelitian (Harison, 2010:86). Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan staf beserta masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengutamakan teknik penelitian lapangan dengan menggunakan instrumen berupa: 1. Observasi, 2. Wawancara dan 3. Dokumentasi. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Binalu Merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu Kapala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, Kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di esa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014pembangunan desa menjadi tanggung jawab Kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Untuk pembangunan non fisik, khususnya pembinaan generasi muda merupakan program utama desa.Dengan mata pencaharian pokok adalah sebagai petani dan nelayan.Ini dikarenakan selain didukung oleh wilayahnya yang sebagian besar dari luas wilayah desa adalah lahan pertanian. Peranan Kepala Desa dalam Pembinaan Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ininbisa kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa. Salah satu wewenang Kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Sebagai pemimpin di Desa Binalu, Kepala desa membina kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong.Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya.Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.Sebagai kepala desa swadaya yang penduduknya sebahagian besar adalah berprofesi sebagai seorang petani,
kegaiatan-kegiatan dalam pertanian pun dilakukan secara bergotongroyong.Misalnya dalam membangun saluran irigasi tersier, para warga khususnya pemuda melakukan secara bersama-sama. Perekonomian desa sangatlah penting untuk dikelola dan dibina. Efektivitas pengelolaan keuangan desa merupakan tujuan dari Desa Binalu. Pemasukan anggaran yang tidak stabil dan belum tergalinya sumber APB Desa Binalu serta belum adanya badan usaha milik desa merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Melalui ADD perekonomian desa sangat terbantu.Kepala desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena Kepala desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.Misalnya saja pembangunan saluran irigasi tersier di setiap dusun guna meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan ADD dan masuk ke dalam APB desa.
Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakankan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Binalu.Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah.Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Binalu dilaksanakan melalui musyawarah.Kepala desa selalu melakukan koordinasi dengan perangkat.Selain berkoordinasi dengan bawahannya, Kepala desa juga selalu berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah. Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hal ini beliau lakukan agar merangsang masyarakat desa untuk turut aktif dalam proses pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya Kepala desa adalah sebagai fasilitator dalam pembangunan.Kepala desa juga tidak pernah membeda-bedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial. Partisipasi Penduduk Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan
hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang. Fasilitas atau Peralatan Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam rapat desa dan kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatan tulis menulis misalnya papan tulis (black board), LCD, dan Laptop yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan. Contohnya saja saat melakukan penyuluhan pertanian, masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh karena hanya berupa penjelasan saja tanpa menggunakan papan tulis dan LCD sehingga masyarakat tidak begitu paham dan tertarik dalam mengikuti penyuluhan. V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut: Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Binalu terbagi atas dua, yakniPembangunan fisik desa yakni pembangunan dalam prasarana produksi yaitu pembangunan saluran irigasi tersier yang dananya berasal dari alokasi danadesa.Sedangkan pembangunan non fisik penulis fokuskan pada dua program pemberdayaan masyarakat, yakni pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Pembinaan generasi muda dilakukanKepala Desa melalui dua aspek yakni aspek keagamaan dan aspek ekonomi. Sedangkan perbaikan gizi ibu hamil dan balita dilakukan melalui penimbangan rutin yang dilakukan setiap dua kali dalam sebulan di lima posyandu yang ada disetiap dusun. Selain itu, diberi pula makan bubur sehat sebagai gizi tambahan bagi anak yang berumur 8 bulan hingga umur 3 tahun. Pemberian susu bagi ibu hamil dan penyuluhan kesehatan rutin setiap bulan. Peranan Kepala Desa dalam pembinaan. Pembinaan kehidupan masyarakat binalu dilakukan oleh Kepala Desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang sudah dianut oleh masyarakat Kepala Desa sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Sedangkan Kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara
bergotong royong, baik itu dalam membersihkan desa, dan melakukan pembangunan. Peranan Kepala Desa dalam koordinasi Kepala Desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hampir setiap kegiatan pembangunan dan dalam mengambil suatu keputusanolehKepala desa dilaksanakan melalui musyawarah. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas: Faktor Pendukung yang terdiri atas: Kewibawaan dalam memimpin. Kepala desa adalah sosok pemimpin yang dekat dengan warganya, karena sifatnya yang ramah dan peduli terhadap warganya tetapi hal tersebut tidak membuat kewibawaannya jatuh dimata warganya sehingga dalam melakukan perannya sebagai Kepala desa hal ini sangat berpengaruh. Kekuasaan, hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, karena tanpa kekuasaan maka Kepala desatidak memiliki kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikannya wewenang guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan pembangunan. Faktor Penghambat yang terdiri atas: Kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sulitnya menerima perubahanperubahan serta peralihan kepemimpinan menjadi kendala Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Kepala desa. Karena penduduk cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lebih banyak bekerja. Fasilitas atau peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh Kepala desa dalam melaksanakan peranannya. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau peralatan teknologi yang tersedia di desa akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Saran Peningkatan peranan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.
DAFTAR PUSTAKA Adimihardja.2004. PRA : Pengabdian dan Pemberdayan Masyarakat. Bandung : Humaniora Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan PerDesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu Friedmann, John. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Chambridge: Blackwell Publishers. Hikmat, Hary. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora. Hulme, David & M. Turner, 1990.Sociology of Development: Theories, Policies and Practices. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Korten, David C. 1992. Pembangunan yang Memihak Rakyat. Jakarta Lembaga Studi PembangunanMasyarakat dan Desa/Kelurahan Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta. Paul, Samuel, 1987. Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience.Washington DC: The World Bank. Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sedarmayanti, Sukirno, TH. Sri Kartini, Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal. 22. Sendjaja, Soetisna dan Basan, Sjachran. 1983. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Alumni : Bandung. Siagian, S.P., Administrasi Pembangungan, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hal.69. Soetrisno, Loekman, 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Soejono Soekamto (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali press. Yogja Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS). Suyitno. 2004. PerDesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama. Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media. Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta. Suyitno. 2004. PerDesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni Tampubolon. 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Erlangga. Tjokrowinoto,Moeljarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Wahab, Solichin Abdul, dkk., 2002. Masa Depan Otonomi Daerah. Malang: Percetakan SIC. Winarno Surachmad, 1987.Dasar dan Teknis Research : Pengantar Metodologi Ilmiah, Tarsito: Bandung. Sumberlain:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
