PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ) SKRIPSI

1

PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM

SRI INGETEN Br PERANGIN-ANGIN NIM : 040 200 298 HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Pidana

( Abul Khair, SH, M.Hum ) NIP. 131 842 854

DOSEN PEMBIMBING I

( Abul Khair, SH, M.Hum. ) NIP. 131 842 854

DOSEN PEMBIMBING II

( Rafiqoh Lubis, SH, M.Hum) NIP. 132 300 076

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................i DAFTAR ISI...................................................................................................v DAFTAR TABEL...........................................................................................vii ABSTRAKSI...................................................................................................viii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

……………………………… ……........1

B. Permasalahaan

………………………………..…….......6

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan……………………………….......6 D. Keaslian Penulisan

…………………………………..……........8

E. Tinjauan Perpustakaan ………………………………………......8 1. Pengertian Dokter ………………………………………......8 2. Aplikasi Ilmu – Ilmu Forensik Dalam Kasus Kejahataan ……………………………...........12 3. Pembuktian Perkara Pidana ……………………………......17 a. Pengertian Pembuktian ……………………………….....18 b. Sistem Pembuktian Perkara Pidana …………………….19 c. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP…………….........26 F. Metode Penelitian ……………………………………………....31 G. Sistematika Penulisan

BAB II

………………………………………....32

PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

A. Dokter Sebagai Pembuat Visum Et Repertum …..........................36 1. Tata Laksana Bantuan Dokter …………………………...... 43 a. Kapan Permintaan Dokter Itu Dapat Diajukan …………..44 b. Siapa yang Berhak Meminta Bantuan Dokter ……….......44 2. Kerja Sama Penyidik dan Dokter …………………………....47 3. Cara Mengajukan Permintaan Bantuan Dokter.........................48 4. Dokter yang Dapat Dimintai Bantuannya................................48 Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

3

5. Cara Dokter Dalam Menyampaikan Keterangannya...............51 B. Dokter Sebagai Saksi Ahli ………………………………………52 1. Dokter Sebagai Saksi Ahli Memberikan Keterangan Tentang Teori/Hipotesa ……………………....55 2. Dokter Sebagai Saksi Ahli Memberikan Keterangan Tentang Suatu Objek

……………………....55

a. Objek Terdakwa ………………………………………56 b. Objek Korban …………………………....................... 57 3. Kewajiban Dokter Sebagai Saksi Ahli................................... 61 a.

Wajib Memberikan Keterangan Ahli.......................... 62

b.

Wajib Mengucapkan Sumpah atau Janji......................64

C. Kendala Yang Dihadapi Dokter Dalm Membantu Pembuktian Perkara Pidana …………………………………… 64

BAB III

IMPLEMENTASI PERAN DOKTER DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Kasus Posisi

………………………………………………......69

1. Putusan No.1540/Pid.B/2005/PN.MDN …………………....69 2. Putusan No.2380/Pid.B/2007/PN.MDN …………………....75 3. Putusan No.1135/Pid.B/2006/PN.MDN ………………........79 B. Analisa Kasus

BAB IV

………………………………………………......83

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ……………………………………………………..95 B. Saran …………………………………………………………...99

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................101 LAMPIRAN

Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

4

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, pertolongan, kemurahan hati dan pernyertaanNya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum USU Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul : “ PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA”. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan, serta bahan-bahan literatur yang penulis dapatkan. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk mencapai kesempurnaan tulisan ini. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat dan bahagia penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semua pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum USU Medan, yaitu : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum USU Medan. 2. Bapak Prof. Dr.Suhaidi, SH., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum USU Medan. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

5

3. Bapak Syafrudin Hasibuan, SH., M.H, DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU Medan. 4. Bapak Muhammad Husni, SH., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum USU Medan. 5. Bapak Abul Khair, SH., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan dan juga selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih untuk semua kesabaran bapak untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. 6. Ibu Rafiqoh Lubis, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih untuk semua waktu, nasehat dan ilmu yang ibu berikan kepada saya serta penuh kesabaran membimbing saya mulai dari awal penulisan skripsi sampai dengan selesainya penulisan ini. 7. Ibu Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis selama penulis mengikuti perkuliahan dan yang telah banyak memberi dorongan dan semangat kepada penulis. 8. Ibu dr Rita Mawarni, SpF. Dokter forensik di RSU Adam Malik Medan. Terima kasih

buat waktu yang diberikan

kepada penulis serta bahan-bahan yang telah ibu berikan sebagai penambah literatur penulisan ini. 9. Bapak dr Agus Purwadianto, SpF. Dokter forensik RSU Cipto Mangunkusumo Jakarta. Terima kasih buat waktu yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan ini. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

6

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum USU Medan, yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang sangat berharga kepada penulis. 11. Seluruh Bapak/Ibu Staf Fakultas Hukum USU Medan, yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan. 12. Spesial ini semua penulis dedikasikan untuk kedua orang tuaku yang sangat aku banggakan. Ayahandaku A. Perangin-angin dan Ibundaku N.Br.Tarigan. Terimakasih untuk doa, dukungan, cinta yang banyak sekali, kerja keras, pengorbanan dan kasih sayang yang luar biasa yang penulis rasakan. Semangat Papa dan Mama akan menjadi kebanggaan dan motifasi tersendiri untuk penulis. 13. Buat abangku, dr Citra Rencana Perangin-angin dan drg Ravina Naomi Br Tarigan. Terima kasih untuk kasih sayang, doa dan dukungan yang diberikan kepada adek selama ini. 14. Buat kakakku, Lidia Sari Br Perangin-angin SH, dan Ir Emerson Sinulingga M.Eng. Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan, nasehat dan doa buat adek selama ini. 15. Buat Adikku Sherly Cristabella Br Perangin-angin. Terima kasih untuk doa dan waktunya menemani kakak disaat menulis skripsi ini. 16. Buat keponakanku yang sangat lucu, Jonathan Arga Peranginangin dan Kevin Immanuel Sinulingga. Sangat menghiburku


7

dengan sikap lucu, tawa dan keceriaan mereka. Cepat besar young man. 17. Buat Abdiel Tarigan, Amd. Terima kasih untuk perhatian yang besar, motifasi, cinta, doa, dukungan yang diberikan kepada penulis dan segala warna yang membuka rasio, emosional, rasa, dan egoku namun pengertianmu jauh lebih besar. 18. Buat teman-teman stambuk 2004 (Group A dan Group B ) senang bisa mengenal kalian semua : Icha, Winda, Rosi, Roy, Pendi, Velin, Nita, Virsa, Claudya, Sisca Tarigan, Mighdad dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan. 19. Buat adik-adik Stambuk 2005. Spesial untuk Siska Surbakti, Sesi dan Natalia 20. Abang-abang dan kakak-kakak senior di Fakultas Hukum USU 21. Buat teman-teman sepelayanan di Permata : B.Mulia, B.Ramen, Roy, Erlikasna, Zeplin, Nesti, Aset, K.Ruth, K,Novita, K.Rhena, Rika, Petrus, Deliana, Eva, Iren dan semuanya. Terima kasih untuk dukungan dan doa yang diberikan selama ini. “Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan”. Tetap semangat sahabatku. Medan September 2008 Penulis


8

ABSTRAKSI SRI INGETEN Br.PERANGIN-ANGIN * ABUL KHAIR, SH, M.Hum ** RAFIQOH LUBIS, SH, M.Hum ** Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti yang dikemukakan, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggung jawab atas peristiwa itu. Hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Untuk itulah bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang sehingga hakim dapat memutus suatu perkara pidana dengan bijaksana dan tercapainya kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari Hukum Acara Pidana. Alasan inilah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi dengan permasalahan diantaranya adalah ; bagaimana peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana; bagaimana tentang kendala-kendala yang dihadapi dokter dalam melakukan pemeriksaan; bagaimana implementasi peran dokter dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Medan. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif , dengan melakukan penelitian diperpustakaan (library research) serta menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan dan penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara kepada beberapa dokter ahli spesialis forensik. Dokter mempunyai peran penting dalam melakukan visum terhadap korban tindak pidana disamping itu juga dokter dapat hadir dipersidangan untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan apa yang diketahuinya. Namun pada prakteknya, didalam melakukan pemeriksaan sering sekali dokter mendapatkan hambatan dan kendala. Disinilah sangat diperlukan kerjasama yang baik antara dokter dan penyidik sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjawab semua fakta hukum yang terjadi. Dengan kesimpulan itu hakim dapat meyakini dan memberikan putusan pada kasus yang sedang dihadapi dan tercapainya tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materiil atau kebenaran yang sesungguhnya.

_______________________________ * ** **

Mahasiswi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Pembimbing I dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Pembimbing II dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.


9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam kehidupan bermasyarakat selalu saja terdapat perselisihan, penganiayaan,

pembunuhan,

perkosaan

dan

sebagainya.

Perkara

yang

mengganggu ketentraman dan kepentingan pribadi. Untuk meneyelesaikan perkara demikian sangatlah diperlukan suatu sistem atau cara yang memberikan ganjaran dan hukuman yang setimpal kepada yang bersalah sehingga perbuatan yang serupa tidak terulang kembali dan sebaliknya yang tidak bersalah terbebas dari tuntutan hukuman. Dari dahulu orang telah memikirkan bagaimana mendapatkan cara untuk menegakkan keadilan ini. Diperlukan suatu cara pembuktian yang dapat dilakukan dan yang dapat diterima oleh masyarakat. Sesuai dengan perkembangan pemikiran pada zamannya, ada dikenal beberapa istilah misalnya 1 : - Judicia Aque

: orang yang dianggap bersalah (terdakwa) ditenggelamkan ke dalam air untuk beberapa lama, bila dia tidak mati maka dianggap tidak bersalah

sebaliknya jika tertuduh mati

berarti ia bersalah. - Judicia Ignis

: orang yang dianggap bersalah (terdakwa) disuruh memegang atau berjalan diatas bara api atau benda panas lain, terdakwa dinyatakan bersalah bila terjadi luka bakar.

______________________ 1.

Amri, Amir, Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik, Ramadhan, Jakarta, 2005, hal.3.


10

- Judicia Ovae

: orang yang dianggap bersalah (terdakwa) disuruh untuk menelan racun dimana apabila sedikit keracunan

sudah

merupakan

suatu

saja timbul

pedoman

untuk

menjatuhkan hukuman pada terdakwa. Pada masa kebijakan ini dilaksanakan, semua orang yang juga termasuk yang dituduh bersalah dapat menerima dan meyakini keadilan dan kebenaran dengan cara-cara yang ditempuh ini. Perkembangan zaman dan kemajuan berfikir, membuat cara mencari kebenaran dan keadilan melalui model ini pelan-pelan ditinggalkan dan mencari cara lain yang lebih tepat. Para penegak hukum mendapat metode yang lain, selain bukti dari kesaksian atau keterangan saksi yang tetap dipercaya sampai kini, juga dipergunakan keterangan terdakwa di bawah sumpah menurut kepercayaannya atau agama yang dianut sampai sekarang masih dipakai. Mendapatkan pengakuan terdakwa yaitu dengan meminta terdakwa untuk mengakui perbuatannya. Untuk mendapatkan keterangan tak jarang penegak hukum melakukan penyiksaan terlebih dahulu. Namun setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang mulai berlaku pada tahun 1981 pengakuan terdakwa ini dirubah dan di tinggalkan.2 Pada masa sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah yang disebut saksi diam (silent witness) dan dalam hal ini diperlukan peran ahli untuk memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. _____________________ Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

11

2.

Ibid, hal.6.

Dokter disamping sebagai tenaga medis, juga dituntut kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum. Ada spesialis tertentu dalam hal ini yang dikenal sebagai Spesialis Forensik. Terdapat perbedaan mendasar antara tujuan ilmu kedokteran forensik dan ilmu kedokteran umum. Tugas ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecedaraan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.3 Cara berfikir dan bertindaknya juga berbeda antara ilmu kedokteran forensik hal ini di karenakan fenomena klinis yang tidak berhubungan dengan penyembuhan penyakit tidak diperhatikan. Dokter Forensik khususnya dapat membuat barang bukti yang ditemukan tersebut “dapat bercerita” tentang apa yang telah terjadi, barang bukti tersebut dapat berupa orang hidup, mayat, darah, rambut, sidik jari, larva lalat, nyamuk, dll.4 Dalam rangka untuk mengupayakan keadilan ini sangat dibutuhkan ahli dalam membuat visum ataupun autopsi, peran dokter sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran materiil hal tersebut disebabkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim. Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan ______________________ 3.

Herkutanto, Visum et Repertum dan Pelaksanaanya, Ghalia, Jakarta, 2006,

Hal.166. 4.

Amri Amir, Op.Cit, hal.4.


12

bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada diajukan di dalam pemeriksaan persidangan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil. Peranan dokter untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara hukum pidana khususnya memegang peranan penting dan menentukan. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk penegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Namun apabila dilihat secara teliti ilmu forensik di Indonesia boleh dibilang sangat tertinggal jika dibandingkan praktek forensik di negara maju.5 Selain ahlinya belum banyak, sarana pendukungnya juga tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Banyak dokter yang memandang sebelah mata terhadap ilmu forensik, sebagian karena bagian ini lebih banyak berkecimpung dengan badan yang sudah dingin atau busuk, sebagian lagi karena menjadi dokter spesialis forensik tidak potensial untuk mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan menjadi spesialis lain. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kasus-kasus pada pemeriksaan pidana yang ditemukan, sebagai kaum awam mungkin hanya dapat berasumsi sederhana tentang perihal bagaimana tindak pidana itu terjadi.

_______________________ Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

13

5

. http://www-archive.com/[email protected]/msg 07902.html diakses pada 16 Juli 2008 Pukul 19.00 WIB.

Banyak contoh kasus dimana vonis hakim dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah karena terlalu berpegang kepada saksi mata.6 Misalnya saksi mata menyaksikan orang tersebut di tempat kejadian padahal orang tersebut bukanlah pelakunya dia kebetulan berada disana sewaktu peristiwa pidana itu terjadi. Untuk itulah dalam pemeriksaan persidangan pidana

khususnya sangat dibutuhkan

keterangan dari seorang saksi ahli ( dokter ), karena seorang dokter dapat mengetahui secara terperinci dan jelas menurut keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban, kasus-kasus seperti ini dapat dilihat misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk membahas tentang “peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana”. Melihat semakin berkembangnya kemajuan pelaku pidana dalam memyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peranan dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses pemeriksaan kasus pidana tersebut dimana pada satu sisi pemerintah sendiri kurang memadai fasilitas menyimpan data rekam medis yang sangat terbatas sehingga memberikan dampak negatif di dalam hasil penelitian dokter tersebut untuk membantu proses penyidikan, dan sejauh mana seorang dokter dapat berperan dalam pemeriksaan persidangan tersebut.

________________________ Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

14

6.

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/12/0041.html.

Diakses

pada 16 Juli 2006 pukul 19.30 WIB.

B.Permasalahan 1. Bagaimana peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana dan apa kendala yang dihadapi dokter dalam membantu pembuktian perkara pidana ? 2. Bagaimana implementasi peran dokter dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui peranan seorang dokter untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran dokter dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan ? Manfaat penulisan skripsi ini adalah : 1. Secara teoritis hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan konstribusi pemikiran tentang peran dokter dalam pembuktian perkara pidana. 2. Secara praktis hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk dapat membangun perkembangan dari ilmu forensik dimana semakin dibutuhkannya ahli-ahli bagian forensik demi Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

15

tercapainya kebenaran materiil. Begitu juga skripsi ini dapat berguna bagi pihak eksekutif, pihak kepolisian, pihak dokter : a. Bagi pihak eksekutif / pemerintahan supaya dapat memberikan perhatian khusus dan serius dalam hal penyidikan yang membutuhkan

penanganan

ahli

di

dalamnya,

sehingga

Pemerintah dapat lebih terbuka dan memfasilitasi kebutuhan para ahli forensik ini sehingga para ahli forensik dapat bekerja secara maksimal dan optimal dalam membuat suatu analisa penyelidikan bagi korban pelaku tindak pidana. b. Bagi pihak kepolisian supaya dapat secara intensif bekerjasama dengan para ahli forensik (khususnya) sehingga dapat mengetahui tanggung jawab masing-masing dan batasanbatasan apa saja yang dapat dilakukan sehingga tercapainya penyelidikan yang sesuai dengan hukum acara pidana itu sendiri. c. Bagi pihak dokter dimana sebagai objek dalam penulisan ini, supaya dapat lebih meningkatkan pengetahuannya baik dibidang pendidikan atau keahlian sampai pada bidang hukum yang berlaku sehingga dokter sebagai saksi ahli ataupun pembuat visum dapat mengetahui peraturan yang berlaku di Indonesia dimana KUHAP mengatur tentang proses penyidikan hingga persidangan dimana saksi ahli juga tercantum di dalamnya, selain itu dokter juga mampu mengapresiasikan Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

16

pengetahuannya sehingga dapat mencapai satu kesimpulan yang nyata tentang peristiwa pidana tersebut. D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini adalah berdasarkan dari hasil pemikiran penulis sendiri, skripsi ini belum ada yang pernah membuatnya. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “ Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana “. Dimana dalam penulisan ini penulis mengarahkan pembahasannya kepada dokter yang dapat menjadi saksi dalam persidangan juga sebagai pembuat visum

sesuai

dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Di penulisan skripsi ini penulis meneliti tentang peranan dokter itu sendiri di dalam pembuktian perkara pidana. Judul skripsi ini telah terlebih dahulu penulis konfirmasikan kepada Sekretariat Departemen Pidana Universitas Sumatera Utara dan belum ada penulis lain yang mengemukakan judul skripsi ini. Seandainya dikemudian hari terdapat skripsi yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

E.Tinjauan Keputakaan 1. Pengertian Dokter Dokter dari bahasa latin berarti “ guru “ adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang sakit, tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dengan dokter, karena untuk menjadi seorang dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.7 _________________________ Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

17

7.

http:www.google.com/search?q=cache:aZ7W02xpZ10J:id.wikipedia.org/wiki/ Dokter+dokter&hl=id&ct=clnk&cd=1g=id. Diakses pada tanggal 16 Juli 2008 Pukul 19.30 WIB.

Untuk menjadi seorang dokter seseorang harus menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran selama beberapa tahun tergantung sistem yang dipakai oleh Universitas tempat Fakultas Kedokteran itu berada. Setelah meraih gelar sarjana ( sarjana kedokteran / S.ked ) para dokter diwajibkan untuk mengangkat sumpah kedokteran, biasanya dalam acara seperti ini dihadiri oleh pimpinan fakultas, senat fakultas, pemuka agama, dan para dokter baru beserta keluarganya. Lafal sumpah dokter itu antara lain : “ Demi Allah saya bersumpah / berjanji bahwa “ 1. saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. 2. saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. 3. saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. 4. saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 5. saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter. 6. saya akan tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan denagan perikemanusiaan, sekalipun diancam. 7. saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. 8. saya akan berikhitiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak akan berpengaruh oleh pertimbangan keagamaan,

kesukuan,

perbedaan


18

kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. 9. saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. 10. saya akan memberikan kepada guru-guru dan bekas guru-guru saya penghormatan dan penyataan terima kasih yang selayaknya. 11. saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 12. saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. 13. saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya.

Setelah para dokter baru mengucapkan lafal sumpahnya, mereka menandatangani berita acara sumpah dokter beserta saksi- saksi. Lalu setelah itu para dokter baru menjalankan koskap di rumah sakit. Sumpah dokter adalah sumpah profesi yang tertua di dunia, sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran / kesehatan, maka jenis tenaga kesehatannya pun bertambah. Setelah lulus dari kedokteran dan memperoleh gelar dokter, maka para dokter tersebut dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan konsentrasi kekhususan spesialis sehingga dapat menjadi dokter spesialis. Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu.8 ______________________ 8.

http // www.wikipedia-indonesia.com /profil-dokter / 1999 / html. Diakses pada tanggal 22 Juli 2008 Pukul 14.00 WIB.


19

Pendidikan dokter spesialis merupakan program pendidikan lanjutan dari program pendidikan dokter setelah dokter menyelesaikan wajib kerja sarjananya dan atau langsung setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum. Dokter adalah tenaga profesi yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan potensi yang ada bagi terwujudnya tujuan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat umumnya. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu maka pelayanan dokter itu mencakup semua aspek. 9 Semua profesi dokter pada umumnya adalah melayani penderita atau pasien dan berupaya untuk menyembuhkan pasien sesuai dengan pengetahuannya. Namun dalam beberapa bagian dari spesialis dokter ada satu spesialis yang terdapat

perbedaan

mendasar dari spesialis

kedokteran

pada umumnya,

spesialis tersebut adalah spesialis forensik (Sp.F). Terdapat perbedaan mendasar antara tujuan ilmu kedokteran forensik dan ilmu kedokteran umum. Tugas ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan10. Cara berfikir dan bertindaknya juga sangat berbeda antara ilmu kedokteran forensik hal ini dikarenakan fenomena klinis yang tidak berhubungan dengan penyembuhan penyakit. Dokter forensik pada umumnya berperan untuk membantu melalui ilmu pengetahuannya dalam upaya mendapatkan hal-hal tentang peristiwa pidana. Dokter forensik ini juga sangat digunakan dalam kasus-kasus pidana pada khususnya untuk pembuktian dalam perkara pidana. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

20

2. Aplikasi Ilmu-Ilmu Forensik Dalam Kasus Kejahatan Dalam ilmu-ilmu forensik ( forensik sciene ) meliputi semu ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan. Ilmu pengetahuan tersebut meliputi : 1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Ilmu Kedokteran Forensik 4. Ilmu Fisika Forensik 5. Kriminologi 6. Psikologi Forensik

Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, ilmu-ilmu forensik tersebut dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu : 11 1. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis. Dalam hal ini termasuk Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana 2. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis. Dalam golongan ini termasuk ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik dan ilmu fisika forensik. Ketiga ilmu pengetahuan tersebut lazim disebut juga kriminalistik. Dalam pengertian ilmu kimia forensik termasuk pula ilmu racun (toksikologi), sedangkan ilmu fisika forensik mempunyai cabang yang sangat luas sekali antara lain ilmu senjata api dan amunisasi (balistik), ilmu sidik jari (daktiloskopi) fotografi dan sebagainya. Perlu Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

21

diketahui bahwa didalam praktek toksikologi pada umumnya dimasukkan kedalam lingkungan ilmu kedokteran forensik. Dengan demikian berarti bahwa ilmu tersebut dikeluarkan dari induk aslinya, yakni ilmu kimia forensik. Hal ini mungkin disebabkan karena toksikologi langsung berkaitan dengan masalah kesehatan manusia yang merupakan lapangan ilmu kedokteran. 3. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan manusia Dalam golongan ini termasuk kriminologi dan psikologi forensik. Kedua ilmu ini menangani kejahatan sebagai masalah manusia daripada ke dalam golongan ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis seperti halnya dengan ilmu kedokteran forensik.

Setiap kejahatan disamping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan sebagai masalah yuridis adalah aspek yang pertama daripada kejahatan, hal ini disebabkan oleh karena kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuanketentuan hukum pidana yang berlaku. Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan hukum acara pidana.12 Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan dasar ilmu pengetahuan yang paling pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan. Akan tetapi meskipun demikian tidaklah berarti Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

22

bahwa dengan menggunakan hukum pidana dan hukum acara pidana saja dapat menyelesaikan suatu kasus kejahatan secara tepat dan cepat karena kejahatan bukanlah merupakan masalah yuridis semata-mata akan tetapi sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan juga merupakan masalah teknis karena setiap kejahatan baik dilihat dari segi wujud perbuatannya maupun dari segi cara serta alat yang digunakannya memerlukan penanganan secara teknis karena setiap kejahatan baik dilihat dari segi wujud perbuatannya maupun dari segi cara serta alat yang digunakannya memerlukan penanganan secara teknis dengan menggunakan bantuan ilmu pengetahuan lain di luar hukum pidana dan hukum acara pidana. Adapun ilmu pengetahuan itu adalah ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu fisika forensik. Apabila terjadi suatu kasus kejahatan maka pada umumnya permasalahan-permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut : 1. Peristiwa apa yang terjadi ? 2. Dimana terjadinya ? 3. Bilamana terjadinya ? 4. Dengan alat apa dilakukan ? 5. Bagaimana melakukannya ? 6. Mengapa perbuatan tersebut dilakukan ? 7. Siapa yang melakukan ? Pertanyaan peristiwa apa yang terjadi adalah mengenai jenis kejahatan yang telah terjadi, misalnya apakah suatu pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau suatu kasus bunuh diri. Pertanyaan ini penting Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

23

selain daripada menyangkut masalah ketentuan hukum pidana yang dilanggar serta berat ringannya ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, juga menyangkut masalah penyidikan dari kasus kejahatan yang bersangkutan. Jika dari hasil pemeriksaan bantuan ilmu kedokteran forensik ternyata peristiwa yang terjadi adalah bunuh diri maka penyidik tak perlu bersusah payah membuang waktu dan tenaga dan biaya untuk mencari siapa pelaku peristiwa tersebut, karena kematian si korban adalah disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Bagaimana peranan ilmu kimia forensik atau ilmu fisika forensik dalam penyelesaian kasus kejahatan? Sama halnya dengan ilmu kedokteran forensik, apabila ditelaah dengan seksama peranan ketiga ilmu tersebut bukan hanya penting tetapi sangat menentukan. Apakah penyelesaian kasus kejahatan akan membuahkan kebenaran atau tidak sangatlah ditentukan oleh aplikasi ketiga ilmu pengetahuan tersebut karena sejak tahap penyidikan ketiga ilmu tersebut merupakan

ilmu

pengetahuan

yang

secara

teknis

dibutuhkan

untuk

mengungkapkan berbagai permasalahan yang timbul dari suatu kasus kejahatan yang merupakan misteri mengenai apa dan siapa dari kejahatan tersebut. Tidaklah mungkin kejahatan tersebut dapat diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dan peradilan, setidaknya tidaklah mungkin dapat menyelesaikan kasus kejahatan tersebut secara tepat tanpa bantuan dari ketiga ilmu pengetahuan tersebut. Aspek yang ketiga adalah dari kejahatan ialah kejahatan sebagai masalah manusia. Bukankah yang menjadi objek penghukuman dari suatu kejahatan adalah manusia? Manusia selaku mahluk hidup merupakan suatu organisme yang terdiri Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

24

dari jasmani dan rohani, oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilakukannya tidaklah lepas kaitannya dengan unsur jasmani dan rohani tersebut. Manusia juga karena kodrat alamiah merupakan anggota masyarakat, dimanapun ia hidup ia selalu berada ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan seseorang selain didorong oleh faktor intern yang ada dalam dirinya sendiri juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya.13 Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan dalam pengelompokanpengelompokan dari peranan ilmu-ilmu forensik dalam penyelesaian kasus kejahatan yang dapat ditinjau dari kejahatan sebagai masalah yuridis, kejahatan sebagai masalahteknis dan kejahatan sebagai masalah manusia.

______________________ 13.

Ibid, hal.208.

Tabel 1 Gambaran Visual Peranan Ilmu-ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan 14 Kejahatan Kejahatan Kejahatan Sebagai Masalah

Sebagai Masalah

Sebagai Masalah

Teknis

Manusia

Yuridis

1. ilmu kedokteran 1. hukum pidana 2. hukum pidana

forensik

1. kriminologi 2. psikologi forensik

acara 2. ilmu

kimia

3. psikiatri

/


25

forensik 3. ilmu

neurologi forensik fisika

forensik

Dari uraian serta gambar diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus kejahatan merupakan masalah yang kompleks.

3. Pembuktian Perkara Pidana Untuk memperoleh suatu peristiwa yang terjadi, diperlukan suatu proses kegiatan yang sistimatis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hokum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya.

a. Pengertian Pembuktian Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai _____________________ 14..

Ibid, hal.221.

suatu upaya mendapatkan keterangan-ketarangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.15 Menurut Bambang Peornomo pembuktian adalah :

“ Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

26

fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana “.16

Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah : “ Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran “.17

Mencari sesuatu pembuktian dalam

pemecahan

permasalahan dapat

menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Adapun alat ukur tersebut antara lain adalah : 18 a. Bewijsgronden Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan. ______________________________ 15 . Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia, Jakarta, 1984, hal.77. 16 Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yoyakarta 1990, hal.38. 17. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal.22. 18 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.186.

b. Bewijsmiddelen Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau. c. Bewijsvoering Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

27

d. Bewijskracht Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. e. Bewijslast Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.

b. Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di dalam hukum acara pidana dikenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada 4 (empat) macam sistem atau teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing sistem pembuktian ini. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 19 ______________________ 19.

Ibid, hal.187.

1. Conviction Intime Conviction intime dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinannya Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

28

yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhi putusan. Keyakinan hakim pada sistem ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakina hakim tersebut. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa

telah melakukan

perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.20 Konsekuensi dari sistem pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan atau paling tidak menyulitkan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaannya itu. _____________________ 20.

Dikutip dari D.Simons, Beknopte Handleiding tot het Wetboek van

Strafvordering, hal.149. Dalam , Andi Hamzah, Op.Cit, hal.248.

2.

Conviction Rasionnee Sistem pembuktian conviction rasionnee adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Berbeda dengan sistem conviction intime, dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya itu harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari


29

keyakinannya itu dan alasan-alasan itupun harus “reasonable “ yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran. Sistem

conviction

rasionnee

masih

menggunakan

dan

mengutamakan keyakinan hakim didalam menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa. Sistem ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem ini hampir sama dengan sistem pembuktian conviction intime yaitu sama-sama menggunakan keyakinan hakim, bedanya adalah terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Jika dalam sistem conviction intime keyakinan hakim bebas tidak dibatasi oleh alasan-alasan apapun sementara dalam pembuktian conviction rasionnee kebebasan itu tidak ada tetapi terikat oeh alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat.

3. Positief Wettelijk Bewijstheorie Sistem ini adalah sistem pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut sistem ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

30

yang tersebut di dalam undang-undang jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan

untuk menjatuhkan

putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan teori pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime. Keyakinan hakim dalam teori ini tidak diberikan kesempatan dalam menetukan ada tidaknya kesalahan terdakwa, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan

sebagai pertimbangan

dalam

menentukan

kesalahan

seseorang. Pembuktian berdasarkan undang-undang yang secara positif ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinan kecil sekali.21 __________________________ 21.

Rusli Muhammad, Op.Cit, hal.189.

Dalam peradilan pidana terutama pada waktu mengadili perkara yang tidak ringan sudah banyak keberatannya untuk menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif karena ada kecenderungan dengan mutlak memperlakukan pemeriksaan perkara secara inquisitoir dan apabila sudah dapat pengakuan terdakwa atau keterangan saksi-saksi, wajib diputus terbukti dan dipidana oleh hakim Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

31

sekalipun dapat dirasakan pengakuan dan keterangan itu bohong sebagai versi buatan.22

4. Negatief Wettelijk Bewisjtheorie Negatief wettelijk bewisjtheorie ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undangundang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang. Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undangundang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda ( doubelen grondslag). Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatief adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut

undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime, dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatief adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya perbuatan kesalahan terdakwa harus Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

32

berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya sekalipun hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana tetapi putusan bebas.

Di dalam KUHAP Pasal 183 berbunyi : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “.

Ketentuan

tersebut

memperlihatkan

bahwa

dalam

pembuktian

diperlukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua hal ini tidak terpenuhi berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dari penjelasan tersebut, nyatalah bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie ) karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah terjermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

33

Pasal 184 KUHAP dengan menyebutkan yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP itu :23 a. disebut wetelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis danbanyaknya alat bukti yang harus ada. b. disebut negatief karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentuakan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

c. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana maka menurut Pasal 184 KUHAP ada 5 ( lima ) alat bukti yang sah, diantaranya adalah :

________________________ 23.

1.


Keterangan Saksi Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan

dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan : “ Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

34

Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan : “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri “.

Syarat-syarat keterangan saksi sah menurut hukum adalah sebagai berikut :24 1) Pasal 160 ayat 3 KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya. 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. 3) Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang pengadilan ( kecuali yang di tentukan pada Pasal 162 KUHAP ). 4) Pasal 185 ayat 2 keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa ( unur testis nullus testis ). 5) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu berhubungan dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

_________________________ 24

Dahlan Sofyan, Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal.33.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.

2. Keterangan Ahli Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

35

Pasal 1 angka 28 KUHAP berbunyi : “Keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pasal 179 angka 1 KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli yaitu :25 1. 2. 3. 4.

keterangan diberikan kepada ahli. memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. diberikan dibawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan sebagaimana Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini keterangan ahli diberikan secara _____________________ 25

Ibid, hal.42.

tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. 2) keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan ( Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP ). Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai keterangan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

36

saksi namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moril demi terwujudnya kebenaran materiil.

Tabel 2 Perbedaan Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi. 26

Dari Segi Subjeknya

Dari Segi keterangannya

Dari Segi Sumpah

Keterangan Ahli Tidak semua orang dapat memberikan keterangan, hanya orang-orang tertentu yang dapat memberikan keterangan yaitu bagi mereka yang memiliki pengetahuan khusus tentang masalah yang dihadapi. Hanya merupakan pendapat seorang ahli tentang suatu masalah yang ditanyakan.

Keterangan Saksi diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas pada siapapun yang penting ia melihat, mengetahui dan mengalami sendiri tentang kejahatan yang diperiksa. Yang disampaikan adalah peristiwa dan kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi. Saya bersumpah bahwa Saya bersumpah akan akan memberikan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang tidak lain dari yang sebaik-baiknya tidak sebenarnya. lain daripada yang sebaik-baiknya.

_____________________________ 26.


3. Alat Bukti Surat Menurut Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu antara lain :


37

1) berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya akta notaris. 2) surat yang berbentuk menurut undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan 3) surat keterangan dari seorang ahli. 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain, misalnya selebaran.

4. Alat Bukti Petunjuk Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 angka 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pasal tersebut memberikan pembuktian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukan ada suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.27 Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari lima ti dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas, alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

38

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi : 1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 2) keterangan terdakwa diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 3) keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri 4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Kata keterangan terdakwa dalam Pasal 189 KUHAP adalah hal yang baru dan belum dikenal dalam perundang-undangan kita meskipun perkataan tersebut sesungguhnya dalam bahasa Belanda telah digunakan dengan kata “verklaring vaan verdachte” yang artinya adalah “keterangan terdakwa” perkataan ini digunakan di dalam wetboek van straferdering yang berlaku di negeri Belanda. 28 _______________________ 27. 28.

Rusli Muhammad, Op.Cit, hal.197. Ibid, hal.198.

Pasal 189 KUHAP di atas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui wujud perkataan “keterangan terdakwa” dapat menggunakan pengertian dari istilah “ verklaring van verdachte “ yaitu setiap keterangan yang Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

39

diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.29

F. Metode Penelitian Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini meliputi :

1. Spesifikasi Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal penelitian hukum normatif, penulis melakukan penelitian terhadap perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan melakukan analisis terhadap putusanputusan pengadilan untuk melihat penerapannya dalam praktek.

____________________ 29.

Ibid, hal.198.

2. Jenis Data dan Sumber Data Data yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dan didukung oleh data primer. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, putusan pengadilan dan bahan


40

lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dokter spesialis forensik.

3. Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode library research (penelitian kepustakaan), yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, bukubuku, situs internet dan mempelajari serta menganalisis putusan dan digunakan juga metode field research ( penelitian lapangan ) dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang diperlukan.

4. Analisis Data Data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dianalisis secara utuh dan menyeluruh.

G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah dan membantu pembaca untuk memahami skripsi ini, penulis akan menguraikan secara singkat gambaran isi dan sistematika penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membaginya dalam 4 ( empat ) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi lagi atau pembagian sub bab. Maksud dari pembagian sub bab ini adalah untuk mempermudah penulis dalam menguraikan permasalahan secara toeritis hingga akhirnya diperoleh kesimpulan dan saran. Gambaran isi keempat bab skripsi ini adalah sebagai berikut : Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

41

BAB I :

Pendahuluan

Bab ini dimulai dengan mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulis dalam penulisan skripsi ini dengan judul “ Peranan Dokter dalam Pembuktian Perkara Pidana “. Permasalahan tentang

peranan dokter dalam

pembuktian perkara pidana dan bagaimana implementasi peran dokter dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Medan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian dokter, aplikasi ilmu-ilmu forensik dalam kasus kejahatan dan sistem pembuktian perkara pidana, kemudian metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :

Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Bab ini membahas mengenai peranan dokter sebagai pembuat visum et repertum, serta tata laksana bantuan dokter dalam kasus pidana dan menegaskan secara menyeluruh tentang siapa saja yang berhak meminta bantuan dokter tersebut, bagaimana bentuk kerja sama antara penyidik dan dokter kemudian dokter yang dapat dimintai bantuannya serta cara dokter dalam menyampaikan keterangan pada objek yang diperiksanya. Didalam bab ini juga dibahas tentang dokter sebagai saksi ahli dimana dokter sebagai saksi ahli memberikan suatu bentuk keterangannya melalui hipotesa dan memberikan keterangan tentang suatu objek yang diperiksanya.


42

BAB III :

Implementasi Peran Dokter Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Medan

Bab ini secara khusus menganalisa kasus-kasus yang di peroleh penulis dari Pengadilan Negeri Medan dengan memberikan uraian singkat tentang kasuskasus pembunuhan, perbuatan cabul dan penganiayaan. Ketiga kasus tersebut dianalisa mulai dari bantuan peranan dokter dalam pemeriksaan di penyidikan hingga proses persidangan.

BAB IV :

Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saransaran, dimana dalam bab ini penulis mengemukakan hal-hal yang dianggap penting dari pembahasan tentang permasalahan yang ada didalam skripsi ini, kemudian penulis memberikan saran-saran yang dianggap perlu dengan materi skripsi ini.

BAB II PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA


43

Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu menyangkut kepada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana), sedangkan fungsi hukum acara pidana menurut “Van Bemmelen” adalah :30 a. mencari dan menemukan kebenaran. b. pemberian keputusan oleh hakim. c. pelaksanaan keputusan.

berdasarkan pendapat tersebut, hukum acara pidana dalam rangka penegakkan hukum pidana menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan, khususnya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkrit, membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukan hal-hal yang dapat di tangkap oleh panca indera, mengutarakan hal-hal tersebut dan berfikir secara logika.31 Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti sah, yaitu ; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

_________________________ 30

Andi Hamzah, Op.Cit, hal.18. Dikutip dari Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal.106. Dalam Triana Ohoiwutun, Profesi Dokter dan Visum Et Repertum, Dioma, Malang, 2006, hal.11. 31.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

44

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan visum pada korban dan otopsi pada korban yang telah mati.

A. Dokter Sebagai Pembuat Visum et Repertum Dapat dikatakan, bahwa tugas utama dokter (ahli) dalam membantu penyidikan bagi kepentingan peradilan atas adanya tindak pidana adalah membuat visum et repertum yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. Pengertian harafiah visum et repertum berasal dari kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.32 _________________________ 32. Soeparmono, Keterangan Ahli Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum acara Pidana, Mandar Maju, Semarang, 2002, hal.98.

Oleh karena itu visum et repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan.


45

Visum et repertum merupakan bentuk tunggal dari Visa et Reperta.stbl. Tahun 1937 No 350 selengkapnya menyatakan bahwa “ visa et reperta para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia.33 Stbl Tahun 1937 No 350 hingga saat ini belum dicabut, KUHAP tidak menggunakan istilah visum et repertum untuk menyebut keterangan ahli, yang merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman. Menurut

Pasal

10

Surat

Keputusan

Menteri

Kehakiman

No.M04.UM.01.06 Tahun 1983 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut dengan visum et repertum.34 Dengan demikian menurut KUHAP keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli atau ahli lainnya disebut visum et repertum. Dokter berperan utama sebagai pelaksana pembuatan visum et repertum, khususnya dalam kasus-kasus kematian seseorang yang diduga sebagai korban tindak pidana yang memerlukan dilakukannya tindakan bedah mayat forensik (otopsi ) untuk memastikan penyebab kematian korban, kedudukan dokter adalah sebagai pembuat visum et repertum. Pembuatan visum et repertum memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu hakim menemukan __________________________ 33

Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Edisi Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal.23. 34. Triana Ohoiwutun, Op.Cit, hal.13.

kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut memberikan pendapatnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki


46

dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila alat bukti yang ada berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan, karena hakim sabagai pemutus perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia. Oleh sebab itulah diperlukan bantuan dokter untuk memastikan sebab, cara dan waktu kematian pada peristiwa kematian tidak wajar karena pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau kematian yang mencurigakan. Pada korban yang tidak dikenal diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui identitasnya, begitu juga pada korban penganiayaan, pemerkosaan, pengguguran kandungan dan peracunan diperlukan pemeriksaan oleh dokter untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi secara medis. Hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dan alat bukti dalam menyidik, menuntut dan mengadili pada perkara perdata dan pidana. Dalam hal ini tampaklah bahwa laporan pemeriksaan dalam proses penegakkan hukum.35Oleh karena itu dokter sebagai pemberi jasa dibidang kedokteran forensik dari semula harus menyadari bahwa laporan hasil pemeriksaan dan kesimpulan serta keterangan di sidang pengadilan yang baik dan terarah akan membantu proses penyidikan, penyidangan serta pemutusan perkara.36 __________________________ 35..

dr Herkutanto,SpF, Pemberlakuan Pedoman Pembuatan VeR Korban Hidup dan Trauma Related Injury Severity Score Untuk Meningkatkan Kwalitas VeR, disertasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Jakarta, 2005. 36. Amri Amir, Op.Cit, hal.17.

Jika dilihat menurut sifatnya, ada berbagai macam visum et repertum antara lain :37 Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

47

a. Visum Et Repertum Korban Hidup 1. Visum Et Repertum Visum et repertum diberikan pada korban setelah diperiksa di dapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. 2. Visum Et Repertum Sementara Misalnya, visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan. 3. Visum Et Repertum Lanjutan misalnya, visum bagi si korban yang luka tersebut (visum et repertum sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat lukalukanya tersebut si korban kemudian dipindahkan ke rumah sakit / dokter lain ataupun meninggal dunia. b. Visum Et Repertum Pada Mayat Visum et repertum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam mayat. c. Visum Et Repertum Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ( TKP ). d. Visum Et Repertum Penggalian Mayat. e. Visum Et Repertum Mengenai Umur. f. Visum Et Repertum Psikiatrik. ____________________ 37.

Soeparmono, Op.Cit, hal.98.

Visum et repertum psikiatrik sehubungan dengan Pasal 44 KUHP yang berbunyi: Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

48

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. 2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

g. Visum Et Repertum Mengenai Barang Bukti misalnya : berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, mani dll.

Bentuk visum yang sekarang adalah warisan

para pakar kedokteran

kehakiman yaitu: Prof H Muller, Prof Mas Sutedjo dan Prof Sutomo Tjokonegoro.38

Hanya pada visum et repertum psikiatrik yang ditentukan

langsung oleh pemerintah namun pada dasarnya tidak banyak yang berbeda dengan bentuk visum et repertum. Visum et repertum psikiatrik, dimana objek yang diperiksa adalah pelaku dari tindak pidana, dibuat bila hakim memerlukannya yaitu untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana sipelaku dapat diminta tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam visum et repertum terdapat lima bagian antara lain :39 1. Pro Justitia __________________________________ 38.

Njowito Hamdani, Op.Cit, hal.24.

39..

Abdul Mun’im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hal.6.

Kata ini dicantumkan dikiri atas, untuk memenuhi persyaratan yuridis pengganti materai. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

49

2. Pendahuluan Pendahuluan memuat seperti : a. identitas pemohon visum et repertum. b. tanggal dan pukul diterimanya permohonan visum et repertum. c. identitas dokter yang melakukan pemeriksaan. d. tanggal dan pukul dilakukannya pemeriksaan korban / luar mayat. e. tanggal dan pukul dilakukannya pemeriksaan korban dalam mayat. f. identitas korban seperti ; nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan. g. keterangan penyidik mengenai luka dan cara kematian. h. rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya dan pukul korban meninggal dunia. i.

keterangan mengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.

3. Pemberitaan atau Hasil Pemeriksaan Bagian inilah yang terpenting, memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diamati terutama yang dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Seseorang melakukan pengamatan dengan kelima panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman dan peraba. Bagian ini harus ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga orang awam dapat mengerti dan hanya kalau perlu disertakan istilah kedokteran atau asing dibelakangnya didalam kurung. Angka harus di tulis dengan huruf. Misalnya 4 CM ditulis dengan empat sentimeter. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

50

Tidak dibenarkan menulis diagnosa misalnya luka bacok, luka tembak dan sebagainya tetapi luka harus dilukis dengan kata ( description ).

Untuk memeriksa korban hidup bagian ini memuat : a. keadaan umum seperti jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan dan keadaan gizi. b. keadaan luka, hasil pemeriksaan luka yang didapatkan pada korban. c. tindakan atau operasi yang telah dilakukan. d. hasil pemeriksaan tambahan atau hasil konsultasi dengan dokter ahli lain.

Untuk pemeriksaan korban mati, bagian ini memuat : a. pemeriksaan luar mayat keadaan umum : jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan, keadaan gizi, lebam mayat, kaku mayat, kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, alat kelamin dan dubur. b. pemeriksaan dalam alat rongga dada, rongga perut, leher dan kepala. c. pemeriksaan tambahan toksikologi

: ilmu tentang efek racun dari obat.

histopatologi : ilmu tentang jaringan tubuh. bakteriologi

: ilmu tentang kuman.


51

4. Kesimpulan Bagian ini memuat pendapat pribadi dokter itu sendiri, bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Dalam bagian ini harus dicantumkan diagnosa luka disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul atau benda tajam. Pada visum et repertum mayat disebutkan sebab-sebab kematian. 5. Penutup Visum et repertum ditutup dengan : demikian visum et repertum ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam stbl 1937 / 350 untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

1. Tata Laksana Bantuan Dokter Ketentuan tentang tata laksana bantuan dokter pada perkara pidana terdapat pada pasal-pasal dari KUHAP yang mengatur tentang ahli. Kecuali itu terdapat juga pada pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang saksi berlaku juga bagi ahli ( Pasal 179 pada angka 2 ). Tata laksana itu meliputi :

a. Kapan Permintaan Dokter Itu Dapat Diajukan. Sebagaimana diketahui bahwa proses peradilan dari suatu tindak pidana dibagi menjadi berbagai tingkat. Dari berbagai tingkat itu maka permintaan bantuan dokter sebagai ahli hanya dapat diajukan pada tingkat : 1. penyidikan 2. penyidikan tambahan Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

52

3. sidang pengadilan Penyidikan tambahan adalah penyidikan yang dilakukan atas petunjuk umum berkenaan dengan dikembalikannya berkas perkara karena belum lengkap. Dalam hal belum lengkap itu karena penyidik lalai tidak memanfaatkan bantuan dokter sebagai ahli sedangkan dalam perkara tersebut bantuan dokter seharusnya perlu, maka penuntut umum dapat menyarankannya.

b. Siapa yang Berhak Meminta Bantuan Dokter Berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, tidak semua orang dapat meminta bantuan dokter dalam menyelidiki suatu kasus pidana. Orang yang berhak meminta bantuan dokter sebagai ahli ditinjau dari KUHAP antara lain : Menurut Pasal 120 angka 1 KUHAP menyatakan: “ Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Menurut Pasal 180 angka 1 KUHAP menyatakan : “ Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Jadi jelaslah dalam Pasal tersebut diatas, maka yang dapat berhak memintakan bantuan dokter sebagai ahli adalah : 1. Penyidik 2. Hakim Menurut KUHAP Pasal 1 angka 1 menyatakan :


53

“ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan ”.

Penyidik dalam hal ini tindak pidana yang penyidikannya dilakukan polisi negara maka penyidik itu ialah : 1. Polisi negara yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan

Dua yang

ditunjuk oleh pejabat kepolisian yang

berwenang. 2.

Komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua dalam hal ini di suatu sektor kepolisian tidak ada polisi yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.

3. Dalam hal tindak pidana khusus maka penyidik itu ialah jaksa.

Penyidik pembantu adalah polisi negara yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua yang diangkat oleh pejabat kepolisian yang berwenang atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Penyidik pembantu ini juga mempunyai wewenang untuk meminta bantuan ahli termasuk dokter.

Hakim ketua sidang dapat meminta bantuan dokter sebagai ahli dalam hal ini : 40 1.

diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan.

_______________________ 40.

I Ketut Prakoso, Dasar-Dasar Kedokteran Kehakiman, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.22.


54

2.

timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap hasil keterangan ahli dari seseorang dokter sehingga perlu dimintakan pemeriksaan / penelitian ulang oleh dokter lain.

Sudah barang tentu yang akan mengajukan permintaan bantuan kepada dokter itu ialah jaksa penuntut umum karena ia yang berwenang melaksanakan semua penetapan hakim. Maka agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan dokter yang dimintai bantuan itu, jaksa penuntut umum dalam surat permintaannya perlu menyebutkan bahwa permintaan tersebut diajukan dalam rangka melaksanakan penetapan hakim. Korban ataupun keluarganya begitu pula dengan terdakwa atau penasehat hukumnya tidak dapat mengajukan permintaan bantuan dokter sebagai ahli, hak korban atau keluarganya hanya berhak melaporkan tindak pidana yang dialaminya itu kepada kepolisian, sedangkan hak terdakwa ataupun penasehat hukumnya ialah mengajukan permohonan kepada hakim ketua sidang untuk mengusahakan dan mengajukan ahli ( termasuk dokter ) guna memberikan

keterangan yang

menguntungkan bagi dirinya. Jadi korban atau keluarganya dan terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan bantuan kepada dokter secara langsung.41

_______________________________ 41.

Hasil wawancara dengan dr Rita Mawarni,SpF. Pada tanggal 20 Mei 2008.


55

2. Kerjasama Penyidik dan Dokter Agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar, maka penyidik dan dokter perlu bekerjasama dan juga perlu mengetahui bagaimana cara penanganan yang seharusnya bila mereka diharuskan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Proses kerjasama tersebut dapat dilakukan antara lain dengan :42 1. Bilamana pihak penyidik mendapat laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu tempat yang menyangkut nyawa manusia ( mati ) telah terjadi, maka pihak penyidik dapat meminta bnatuan dari dokter untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara tersebut ( dasar hukum Pasal 120 dan Pasal 133 KUHAP ). 2. Dokter tersebut harus selalu mengingat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merubah, mengganggu, atau merusak keadaan ditempat kejadian perkara tersebut, walaupun sebagai kelanjutan dari pemeriksaan itu dokter harus mengumpulkan segala bukti (trave evidence). 3. Sebelum dokter memulai dan melakukan pemeriksaan maka terlebih dahulu aparat keamanan haruslah menjaga keamanan dilokasi kejadian dan dijaga keaslian TKP tersebut.

Namun sebelum dokter datang ke TKP maka ada beberapa hal yang perlu dicatat mengingat akan kepentingannya antara lain :43 1. Siapa yang meminta datang ke TKP dan bagaimana permintaan tersebut sampai ke tangan dokter, dimana TKP serta saat permintaan itu diajukan. 2. Dokter haruslah meminta informasi secara global tentang kasusnya dengan demikian dokter dapat membuat persiapan seperlunya. 3. Dokter wajib selalu mengingat motto “to touch as little as possible and to displace nothing”.. ( ia tidak boleh menambah ataupun mengurangi benda-benda yang ada di TKP tersebut ). 4. Di TKP dokter harus membuat foto dan sketsa yang mana harus disimpan dengan baik oleh karena ada kemungkinan ia akan _____________________ 42. 43

Abdul Mun’im Idries, Op.Cit, hal.286. Ibid, hal.288.


56

diajukan sebagai saksi di pengadilan. 5. Pembuatan foto atau sketsa itu harus memenuhi standart sehingga kedua belah pihak yaitu dokter dan penyidik tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda atas objek yang sama. 3. Cara Mengajukan Permintaan Bantuan Dokter Ada beberapa langkah yang wajib dilakukan untuk mengajukan permintaan bantuan dokter sebagai ahli adalah sebagai berikut :44 1. Permintaan itu harus diajukan secara tertulis. 2. Harus disebutkan dengan jelas pemeriksaan yang dikehendaki misalnya dalam hal objek yang dimintakan pemeriksaan mayat itu harus ditegaskan untuk pemeriksaan luar saja atau bedah jenazah. 3. Surat permintaan tersebut harus disampaikan kepada dokter bersama-sama dengan objek yang akan diperiksanya terutama mengenai objek korban hidup yang menderita luka-luka. 4. Hal ini sangat perlu untuk tidak menyulitkan dokter dalam memberikan keterangannya berkenaan dengan rahasia kedokterannya. 5. Dalam hal objek orang mati itu sudah dikubur maka permintaan itu sudah tentu dapat diajukan terlebih dahulu, sedangkan objek orang mati tersebut dapat digali di kemudian hari bersama-sama dokter.

4. Dokter yang Dapat Dimintai Bantuannya Dari segi yuridis, setiap dokter adalah ahli, baik dokter itu ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun bukan, oleh sebab itu setiap dokter dapat dimintai bantuannya untuk membantu membuat terang perkara pidana oleh pihak yang berwenang. Akan tetapi supaya dapat diperoleh suatu bantuan yang maksimal, permintaan bantuan itu perlu diajukan pada dokter yang memiliki keahlian yang sesuai dengan objek yang akan diperiksa.45 _______________________ 44. .

Hasil wawancara dengan dr Rita Mawarni,SpF. Pada tanggal 20 Mei 2008. Paper dr Rita Mawarni SpF, Pelaksanaan Bantuan Dokter Dalam Sidang Pidana, Medan, Tahun 2006, hal.15. 45.


57

Contohnya antara lain : 1. untuk objek korban mati sebaiknya diminta kepada ahli ilmu kedokteran kehakiman. 2. untuk objek korban hidup yang menderita luka-luka sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli bedah. 3. untuk objek korban hidup akibat tindakan pidana seksual sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli kandungan. 4. untuk objek yang berakitan dengan gigi (untuk kepentingan identifikasi) sebaiknya dimintakan bantuan kepada okter gigi. 5. untuk objek terdakwa yang menderita / diduga menderita penyakit jiwa sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli jiwa.

Perlu diketahui bahwa jika disatu daerah tidak ada dokter dengan keahlian yang sesuai tersebut diatas , maka dokter umum dapat dimintakan bantuannya. Tiap-tiap dokter yang diminta bantuannya sebagai ahli wajib memberikan bantuannya sebatas kemampuan yang dimilikinya.46 Pemeriksaan tambahan yang tidak dapat ia lakukan wajib ia beritahukan kepada penyidik, agar penyidik dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tambahan itu kepada pihak lain. Perlu diketahui bahwa dari segi yuridis dokter tidak boleh melakukan konsultasi langsung dengan dokter lain. 47 ___________________________ Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

58

46. .

Hasil wawancara dengan dr Rita Mawarni,SpF. Pada tanggal 20 Mei 2008. I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.99. 47.

Misalnya : Disuatu daerah terjadi pembunuhan dengan menggunakan racun, dalam hal demikian ini otopsi terhadap jenazah korban dapat dilakukan oleh dokter Puskesmas di daerah itu, tetapi bagian-bagian dari tubuh korban yang perlu dilakukan pemeriksaan toksikologi (pemeriksaan bakteri di dalam tubuh), dokter yang melakukan otopsi itu tidak dibenarkan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan secara langsung kepada ahli toksikologi, ia wajib memberitahukan kepada penyidik agar bagian-bagian dari tubuh korban itu diambil (dibuat berita acara penyitaan) untuk dimintakan pemeriksaan kepada ahli toksikologi, sudah barang tentu dokter tersebut perlu membantu penyidik tentang cara-cara membungkus serta mengawetkan bagian-bagian dari tubuh tersebut. Tentang perawat, tidak dapat dimintakan bantuannya sebagai ahli, alasannya karena mereka tidak memiliki dasar-dasar yang kuat tentang anatomi, fisiologi, biokimia dan patologi tubuh manusia. Disamping itu dalam KUHAP juga tidak disebutkan tentang peranan perawat sebagai ahli, oleh sebab itu apabila di Puskesmas di suatu kecamatan tidak ada dokter, permintaan bantuan dokter hendaknya diajukan ke Puskesmas di kecamatan sekitar yang ada dokternya. Dokter di Puskesmas yang terakhir itu wajib memberikan bantuannya meskipun kasus itu tidak terjadi di daerahnya. Jadi permintaan bantuan dokter sebagai ahli itu tidak dibatasi oleh territorial.


59

5. Cara Dokter Dalam Menyampaikan Keterangannya Keterangan dokter sebagai ahli dapat disampaikan kepada yang memintanya melalui 2 (dua) cara antara lain :48

a) Secara tertulis Keterangan tertulis dari dokter sebagai ahli dapat disampaikan pada tingkat : 1. penyidikan. 2. penyidikan tambahan. 3. sidang pengadilan.

Jika keterangan tertulis ini dibuat dengan sumpah atau dengan mengingat sumpah maka keterangan itu nanti disidang pengadilan dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah ( alat bukti surat ) tanpa perlu menghadirkan dokter kesidang pengadilan. Keterangan tertulis seperti itu disebut dengan “Visum et Repertum”.

b) Secara lisan Sebenarnya keterangan lisan juga dapat diberikan pada tingkat : 1. penyidikan 2. penyidikan tambahan 3. sidang pengadilan Keterangan lisan di hadapan penyidik pada tingkat penyidikan atau penyidikan tambahan tidak dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah tanpa menghadirkan dokter pada sidang pengadilan.49 __________________________ Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

60

48.

Abdul Mun’im Idries, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta, 1993, hal.87. 49. . http://209.85.175.104/search?q=cache:a27w02xpz10j:id.wikipedia.org/wiki/d kter + dokt…./html. Diakses pada tanggal 29 Juli 2008. Pukul 11.30 WIB.

B. Dokter Sebagai Saksi Ahli Salah satu tugas pokok dari hukum acara pidana ialah untuk menentukan kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Tugas itu tidaklah mudah bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak menyaksikan sendiri bagaimana proses berlangsungnya tindak pidana itu dan siapa yang menjadi pelakunya. Tugas yang amat berat itu harus dilaksanakan hanya dengan memanfaatkan saksi, terdakwa / tersangka dan barang bukti. Tidaklah sulit bagi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memeriksa saksi dan terdakwa agar mau memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi untuk menjadikan agar barang bukti dapat membantu mengungkapkan suatu tindak pidana , mereka akan mendapatkan kesulitan oleh sebab itu diperlukan jasa para ahli untuk mengungkapkan peristiwa pidana yang terjadi tersebut. Keterangan saksi berbeda dengan keterangan ahli, keterangan saksi diberikan berdasarkan pada hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri sedangkan pendapat atau sangkaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bukanlah merupakan keterangan saksi. Keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.50 Namun demikian semua ketentuan yang berlaku untuk saksi yang tercantum dalam Bab 16 KUHAP juga berlaku untuk ahli termasuk dokter yang memberikan keterangan ahli. Pasal 185 KUHAP mengatur beberapa hal menyangkut saksi dalam hukum pidana antara lain : Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

61

a. keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan __________________________ 50. .

Andi Hamzah, Op.Cit, hal.267.

b. keterangan seorang saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila disertai alat bukti sah lainnya c. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut saling berhubungan d. syarat bagi hakim dalam memberikan penilaian atas keterangan saksi antara lain persesuaian keterangan yang diberikan diantara para saksi, cara hidup dan kesusilaan saksi e. keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah

Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau testomonium de auditu tidak dikategorikan sebagai bentuk keterangan saksi.51

Menurut penjelasan KUHAP Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan : “ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan “.

Kriteria sebagai saksi ahli dalam hukum pidana misalnya ditentukan “expert witness one who by reason of education or specialized experience possesses superior knowledge respecting a subject abaut which persons having no particular training are incapable of forming an accurate opinion or deducing Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

62

__________________________ 51. .

Triana Ohoiwutun, Op.Cit, hal.39.

correct concissions”. ( seseorang karena pendidikannya atau pengalaman khusus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang suatu pokok masalah sehingga dapat membentuk pendapat yang tepat atau mengambil kesimpulan yang benar ).52 Disamping itu ada juga

pengertian istilah yang memberi pengertian

tentang menentukan saksi ahli sebagai “ a person is qualified t testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates”. (seseorang dapat memberi keterangan sebagai saksi ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).53

1.

Dokter Sebagai Saksi Ahli Memberikan Keterangan Tentang Teori / Hipotesa Disini dokter hanya diminta keterangannya tentang teori / hipotesa

sehubungan dengan adanya suatu masalah yang dapat dibuat lebih jelas melalui teori / hipotesa. Contohnya : 1. Seorang bidan dituduh menggugurkan kandungan seorang wanita hamil dengan cara memberikan sesuatu obat. Dalam hal ini perlu di datangkan seorang

dokter

ahli yang akan

memberikan


63

______________________ 52. 53.

Ibid, hal.41. Ibid, hal.44.

keterangan

apakah

obat

itu

memang

mempunyai

efek

menggugurkan atau tidak. 2. Seorang dokter dituduh telah menyebabkan

matinya seorang

pasien. Dalam hal ini perlu didatangkan dokter ahli yang memberikan keterangan apakah prosedur pengobatan berdasarkan teori yang benar atau tidak atau sudah memenuhi standar pengobatan atau belum.

2. Dokter Sebagai Saksi Ahli Memberikan Keterangan Tentang Suatu Objek Dalam hal ini, kepada dokter di sodorkan suatu objek untuk diperiksa kemudian melalui berbagai cara yang dibolehkan menurut KUHAP, hasil pemeriksaan itu (berupa analisa dan kesimpulan) disampaikan kepada pihak peminta. Objek-objek itu antara lain adalah :54

a. Objek Terdakwa Objek terdakwa perlu dimintakan keterangan kepada dokter sebagai ahli apabila ; 1).

Terdakwa menunjukan tanda atau gejala kelainan jiwa. Dalam hal ini keterangan yang dibutuhkan dari dokter atas terdakwa untuk kepentingan peradilan adalah : 1.

tentang ada tidaknya kelainan jiwa;

2.

bila ada, apa jenis kelaian jiwa itu;


64

________________________ 54..

Abdul Mun’im Idries, Op.Cit, hal.101.

3.

apakah dengan kelainan jiwa jenis itu terdakwa masih mampu

bertanggung

jawab

atau

tidak

terhadap

perbuatannya.

2).

Terdakwa tidak diketahui dengan jelas umurnya, sehingga sulit menentukan status terdakwa, sebagai terdakwa anak-anak atau dewasa. Perlu diketahui bahwa tata cara mengadili terdakwa anak-anak berbeda dengan terdakwa dewasa. Disamping itu bila terdakwa anak-anak terbukti bersalah dapat diserahkan menjadi anak negara atau diserahkan kepada orang tuanya untuk dididik.

3).

Terdakwa dicurigai menderita impotensi, sedangkan tindak pidana yang dituduhkan merupakan tindak pidana yang salah satu unsurnya adalah persetubuhan ( perkosaan, perzinahan dsb ) perlu diketahui bahwa seorang penderita impotensi tidak mungkin dapat melakukan persetubuhan, dengan demikian tidak mungkin ia dapat melakukan tindak pidana perkosaan atau perzinahan.

b. Objek Korban Objek korban terdiri atas korban mati dan korban hidup, selanjutnya korban mati terdiri atas bayi dan bukan bayi. 1. Objek mati bayi perlu dimintakan keterangan kepada dokter tentang : Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

65

a. apakah bayi itu viable ( mempunyai kemampuan hidup diluar kandungan ) atau tidak. b. apakah bayi lahir hidup atau mati. c. apakah kematiannya wajar ( karena penyakit ) atau tidak wajar, jika tidak wajar perlu ditentukan : 1. jenis lukanya. 2. jenis kekerasannya. 3. sebab kematiannya.

2 . Objek mati bukan bayi perlu dimintakan keterangan kepada dokter tentang : a. apakah kematiannya wajar karena penyakit atau tidak wajar b. jika tidak wajar perlu diketahui antara lain : 1. jenis lukanya. 2. jenis kekerasannya. 3. sebab kematiannya.

3. Mengenai objek korban hidup perlu dimintakan keterangan kepada dokter sbb : a. Dalam hal perkosaan perlu dimintakan keterangan tentang ada tidaknya tanda-tanda kekerasan. Bila ada perlu ditentukan : 1. jenis lukanya. 2. jenis kekerasannya. 3. kualifikasi / derajat lukanya.


66

b. Dalam hal korban hidup itu diduga korban persetubuhan mau sama mau di bawah umur, sedang korban itu tidak jelas umurnya, perlunya dimintakan keterangan dokter tentang umur korban. c. Dalam hal korban hidup itu korban luka-luka akibat penganiayaan, percobaan pembunuhan, peracunan dan sebagainya maka perlunya dimintakan keterangan kepada dokter itu ialah untuk mengetahui tentang : 1. jenis lukanya. 2. jenis kekerasannya. 3. kualifikasi / derajat lukanya.

4. Objek lain- lain Termasuk objek lain-lain antara lain : 1. bercak darah / bercak yang diduga darah. 2. bercak mani / bercak yang diduga mani. 3. benda- benda atau jaringan-jaringan yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia.

Objek lain-lain ini perlu dimintakan bantuan dokter sebagai ahli untuk ikut membantu menemukan kebenaran material. Di dalam Pasal 6 angka 2 Undang- Undang No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “ Tak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

67

Pengertian dari undang-undang ini adalah, bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang di duga melakukan tindakan pidana maka terlebih dahulu hendaknya didapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman.

Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan itulah maka dapat disimpulkan bahwa :55 1.

untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa diperlukan keyakinan hakim.

2.

.keyakinan hakim itu harus timbul dari alat bukti, paling sedikit dua alat bukti, keyakinan yang timbul karena hal-hal lain (misalnya melihat tampang, gerak-gerik, atau riwayat yang jelek dari terdakwa) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memidanakan seseorang.

Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah dari dokter sebagai seorang ahli dapat berperan sebagai alat bukti? Tentu saja dalam hal ini tergantung dari cara dokter dalam memberikan keterangannya, apabila persyaratan yang diperlukan dipenuhi maka

keterangan dokter tersebut dapat

berperan sebagai alat bukti yang sah, tetapi apabila persyaratan itu tidak Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

68

________________________ 55. .


dipenuhi maka keterangannya tidak dapat berlaku sebagai alat bukti.56 Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari Keterangan dokter pada sidang pengadilan antara lain sebagai berikut :57

a. Sebagai alat bukti, yaitu ; 1. alat bukti surat, dalam hal ini keterangan itu diberikan secara tertulis dengan mengingat sumpah. 2. alat bukti keterangan ahli, dalam hal ini diberikan secara lisan di sidang pengadilan dengan sumpah / janji.

b. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti Pengertiannya adalah dalam hal keterangan dokter di bawah sumpah di hadapan penyidik, dibacakan di sidang pengadilan karena dokter meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.

c. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim


69

Maksudnya sebagai keterangan yang menguatkan keyakinan hakim dalam hal keterangan dokter itu diberikan secara lisan di sidang pengadilan tanpa sumpah / janji karena dokter tetap menolak mengucapkannya. _______________________ 56. 57

Hasil wawancara dengan dr Agus Purwadianto,SpF. Pada tanggal 28 Juli 2008.


Di dalam suatu persidangan pidana keterlibatan ahli ( pemeriksaan dokter dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan pada manusia ) untuk membantu hakim sangat penting yaitu sebagai kompas dalam persidangan.58 Selanjutnya apabila pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan masih terdapat keraguraguan terhadap sebab luka ataupun sebab kematian walaupun sudah ada visum et repertum, selalu ada kemungkinan untuk memanggil dokter pembuat visum itu ke muka sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan pendapatnya.59 Dan dengan demikian ada bentuk dalam memberikan kesaksian ahli yang tak tertulis maupun yang tak tertulis. Yang tertulis disebut dengan visum et repertum dan yang tidak tertulis secara lisan di persidangan dan disumpah serta mengatakan sesuai dengan pengetahuan keahliannya.60

3. Kewajiban Dokter Sebagai Saksi Ahli Menyadari

akan

pentingnya

peranan

dokter

dalam

membantu

menyelesaikan perakara-perkara pidana maka pembuat undang-undang hukum acara pidana menetapkan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter apabila ia dimintai bantuannya sebagai ahli. Dokter dapat dikenakan sanksi


70

apabila ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah kewajiban-kewajiban itu adalah :61 _________________________ 58.

I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, Op.Cit, hal.126. Dikutip dari Bismar Siregar, Profesi Dokter dan Hakim Medika, Jakarta, 1980, hal.518 . Dalam I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, Ibid, hal.128. 60. Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal.28. 61. Makalah dr Togu Lumban Tobing,SpF, Medicolegal Report atau VeR Dilakukan Dokter Atas Permintaan Penyidik Untuk Alat Bukti, Disampaikan dalam seminar Perhimpunan Dokter PPDS Forensik di Medan tanggal 12-13 April 2005. 59.

a. Wajib Memberikan Keterangan Ahli Ketentuan yang mewajibkan dokter memberikan keterangan sebagai ahli apabila diminta, dapat dilihat pada Pasal 179 angka 1 KUHAP yang menyatakan : “ Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Ketentuan

ini

merupakan ketentuan

yang

berlaku

pada

tingkat

pemeriksaan di sidang pengadilan yang apabila dengan sengaja tidak dipatuhi oleh yang bersangkutan tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 224 KUHP. Alasan yang sah yang dapat menyebabkan dokter tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai ahli yaitu :62 Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. 1. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

71

2. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Sebenarnya alasan-alasan itu diperuntukkan bagi saksi, tetapi karena ada ketentuan di dalam KUHAP yang menyatakan bahwa semua ketentuan untuk ________________________ 62.


saksi berlaku bagi mereka yang memberikan keterangan ahli maka alasan-alasan tersebut berlaku pula bagi dokter. Demikian juga ketentuan yang menyatakan bahwa mereka yang mempunyai alasan mengundurkan diri dapat memberikan keterangan di bawah sumpah apabila mereka menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya. Tanpa persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa, mereka hanya boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Pada tingkat penyidikan dan penyidikan tambahan dokter juga mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai ahli apabila diminta. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi :63 1. Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus 2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimana penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Sudah tentu dokter juga dapat dituntut berdasarkan pada Pasal 224 KUHP apabila dengan sengaja ia tidak memenuhi kewajiban tersebut. Adapun bunyi dari Pasal 224 KUHP adalah :


72

Barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya diancam : 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 2. dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan. b. Wajib Mengucapkan Sumpah atau Janji Pada tingkat

pemeriksaan

di sidang

pengadilan,

dokter

wajib

_____________________ 63. .

Abdul Mun’im Idries, Op.Cit, hal.100.

mengucapkan sumpah atau janji sebagai ahli sebelum ia memberikan keterangan dan juga sesudah memberikan keterangannya apabila dipandang perlu oleh hakim. Dalam hal dokter menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan penyidik sewaktu

memberikan

keterangan

lisan,

dokter

tidak

boleh

disandera.

Penyanderaan hanya dimungkinkan pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan surat penetapan hakim ketua sidang.64

C. Kendala yang Dihadapi Dokter Dalam Membantu Pembuktian Perkara Pidana Di dalam melakukan tugas-tugasnya pada proses pemeriksaan untuk mempermudah proses penyidikan, dokter sering sekali mendapat hambatanhambatan dalam pemeriksaannya, hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1.Keterbatasan Fasilitas Ilmu Forensik di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju, padahal yang seperti di ketahui bahwa ilmu forensik ini Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

73

sangat penting sekali terlebih banyak kasus-kasus kejahatan yang membutuhkan keahlian dalam bidang ini. Sarana pendukungnya juga tidak di fasilitasi dengan baik oleh pemerintah, selain itu kemampuan rumah sakit atau institusi kesehatan menyimpan data rekam medis juga sangat terbatas.65 ____________________ 64.

Muhammad Rusli, Op.Cit, hal.118.

65.

http://www.mail-archive.com/[email protected] .html.

Diakses

pada tanggal 16 Juli 2008 pukul 19.00 WIB.

2.Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter Didalam menyelesaikan suatu perkara tidak jarang seorang penyidik memerlukan bantuan dokter untuk ikut melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara ( TKP ) kesempatan ini diberikan kepada penyidik, karena ada penyidik yang merasa takut bila berhadapan dengan seorang mayat. Pemeriksaan luar mayat di tempat kejadian perkara sangat diperlukan untuk dapat menentukan cara kematian. Biasanya yang datang lebih dahulu adalah penyidik , namun ada beberapa kejadian yang terjadi pada saat dokter tiba di tempat kejadian tersebut posisi mayat sudah berpindah. Jelaslah disini bahwa koordinasi penyidik dengan dokter sangat minim, alangkah baiknya apabila penyidik tidak memindahkan posisi mayat, sebelum dokter datang dan seluruh pemeriksaan TKP selesai. Sehingga dokter dapat melakukan pemeriksaan dengan tenang. Penyidik dapat memindahkan posisi mayat apabila posisi mayat tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas.66 3. Keberatan Dari Pihak Keluarga Korban Di dalam Pasal 134 KUHAP menjelaskan :67 Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

74

a) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban b) Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut c) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat 3 undang-undang ini ________________________ 66

. Hasil wawancara dr. Agus Purwanto, SpF. Pada tanggal 28 Juli 2008. Njowito Hamdani, Op.Cit, hal.45.

67.

Didalam Pasal 133 ayat 3 KUHAP menjelaskan : “ Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus dilakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat”.

Apabila keluarga korban keberatan untuk dilakukan pemeriksaan bedah mayat, maka penyidik harus menjelaskan bahwa pemeriksaan ini harus segera dilakukan. Disamping mayat adalah merupakan barang bukti untuk memperlancar proses pemeriksaan juga tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga itu sendiri pembunuhnya dan dengan sendirinya keberatan untuk dilakukan bedah mayat. Jika alasan pihak keluarga adalah, bahwa bedah mayat tersebut bertentangan dengan ajaran Agama Islam adalah tidak tepat. Seperti apa yang diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syra Departemen Kesehatan yang berupa Fatwa No.4/1995 yang berbunyi : 68 1) Bedah mayat itu mubah / boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakkan keadilan diantara umat manusia. 2) Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

75

4. Identifikasi Pada Korban yang Tidak Dikenal Apabila ditemukannya mayat yang telah di mutilasi ( terpotong / tidak utuh lagi ) oleh pelaku tersebut maka sangat susah untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya korban tersebut, terlebih apabila tidak ditemukannya identitas seperti ________________________ 68.

Ibid, hal.50.

KTP, SIM, STNK dan lain-lain. Hal ini merupakan kerja keras bagi penyidik untuk mencari siapa yang harus bartanggung jawab dalam peristiwa ini dan apa modus operandi dari pembunuhan mutilasi ini dilakukannya, apalagi mayat yang ditemukan hanya beberapa bagian dari tubuh seperti tangan, kaki, kepala dll. Bagian-bagian tubuh yang ditemukan ini segera di kirim ke rumah sakit untuk segera dilakukan otopsi secara maximal. Hal pertama yang diteliti oleh dokter adalah mengidentifikasi dan memperkirakan, jenis kelamin, perkiraan umur, perkiraan berat badan dan tinggi badan, perkiraan kematian. Ciri-ciri mendasar seperti ini perlu diketahui sebab apabila ada anggota keluarga ataupun masyarakat69, yang melapor bahwa ia kehilangan anggota keluargannya maka penyidik dapat mencocokkan ciri-ciri orang hilang tersebut dengan korban mutilasi yang ditemukan.


76

__________________________________ 69.

Hasil wawancara dengan dr Agus Purwanto,SpF. Pada tanggal 28 Juli 2008.

BAB III IMPLEMENTASI PERAN DOKTER DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN A. Kasus Posisi 1. Putusan No 1540/Pid.B/2005/PN.MDN Nama

: Buha Afrizal Hutagalung

Tempat Lahir

: Medan

Umur

: 20 tahun

Jenis Kelamin

: Laki- laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Jl.Walet VII No 173 Perumnas Mandala Medan

Agama

: Kristen Protestan

Pekejaan

: Karyawan Swasta

Pendidikan

: STM

Dan selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA


77

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2005 pada pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Sejati Gang Tangsi Kecamatan Medan Perjuangan, korban (Dharma Putra ) bersama dengan teman-teman korban antara lain : Parulian Sitompul, Frans Surya Hutagalung, Fitra, Rudi sedang duduk-duduk sambil meminum-minuman keras merk “Newport” dan disekitar daerah itu sedang dilaksanakan sebuah pesta perkawinan salah satu teman terdakwa. Tidak berapa lama kemudian terdakwa datang berboncengan dengan Muhammad Rolf dan mereka melintasi lokasi tempat duduk korban, melihat hal itu korban tidak senang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Rolf sambil mengatakan “ kalau naik sepeda motor sopanlah “ sambil memukul terdakwa dan pertengkaran pun terjadi tetapi pertengkaran itu di damaikan oleh warga dan terdakwa dan temannya Muhammad Rolf pulang dan pada saat meninggalkan lokasi terdakwa mengatakan “ tunggu ya, saya akan kembali “ namun perkataan terdakwa tersebut membuat korban emosi lagi dan melemparkan batu tetapi tidak kena. Kemudian terdakwa memberitahukan kejadian itu kepada kawan-kawan terdakwa bahwa mereka telah dipukuli, selanjutnya pada pukul 04.30WIB terdakwa bersama teman-teman terdakwa Muhammad Nur Afandi, Muhammad Rolf, Dedek, Kekes, Aseng, Nanda, Iwan, Dodi, Acun dan Nando berangkat ke lokasi semula dengan tujuan untuk mencari penyelesaian atas terjadinya pemukulan terhadap diri terdakwa yang dilakukan korban, sebelum berangkat terdakwa dan temannya Muhamad Nur Afandi mengambil pisau untuk berjagajaga, sesampainya di lokasi semula terdakwa turun dari boncengan sepeda motor dan langsung ketemu dengan korban dan akhirnya pertengkaran terjadi lagi dan Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

78

korban memukul terdakwa lalu dibalas oleh terdakwa dengan mengambil pisau belati dari pinggang terdakwa dan menikamkan pisau tersebut ke dada bagian kiri korban sebanyak 1 kali dan menikamkan pisau ke lengan korban sebanyak 1 kali, selanjutnya korban lari meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan lokasi tersebut. Keesokan harinya terdakwa mendengar berita bahwa korban telah tewas dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit, mendengar hal itu terdakwa akhirnya mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri kepada polisi.

DAKWAAN DAN TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum mengajukan Buha Afrizal Hutagalung sebagai terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana pada tanggal 17 April 2004 bertempat di Jalan sehati Gang Tangsi Kecamatan Medan Perjuangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Dharma Putra. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer mendakwa Buha Afrizal Hutagalung melakukan perbuatan pidana Pasal 340 KUHPidana dan dalam dakwaan subsidair mendakwa Buha Afrizal Hutagalung melakukan perbuatan pidana Pasal 338 KUHPidana dan dalam dakwaan lebih subsidair mendakwa Buha Afrizal Hutagalung melakukan perbuatan pidana Pasal 354 (2) KUHPidana


79

dan dalam dakwaan lebih-lebih subsidair mendakwa Buha Afrizal Hutagalung melakukan perbuatan pidana Pasal 351 (3) KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Medan : -

Menyatakan terdakwa Buha Afrizal Hutagalung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

-

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buha Afrizal Hutagalung selama 11 tahun penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

-

Menetapkan barang bukti berupa : 1 helai baju kaus warna putih bergaris-garis hitam dan 1 helai jaket warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

-

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,-

PENGADILAN NEGERI Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusan perkara ini mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah manusia atau orang yaitu orang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

-

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja adalah dimana terdakwa pada saat kejadian ada waktu untuk berfikir untuk melakukan atau


80

tidak melakukan suatu tindak pidana bagi terdakwa dimana keadaan waktu berfikir tidak digunakan oleh terdakwa dan terdakwa menikam pisau pada korban dimana seharusnya terdakwa bisa melarikan diri untuk menghindari pertengkaran sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti. -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan

saksi-saksi

dan

keterangan terdakwa serta dihubungkan pada Visum Et Repertum atas nama korban Dharma Putra No 124/IV/IKK/VER/2005 tanggal 17 April 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Prof.Dr.Amri Amir,SpF.DFM.SH Dokter Kehakiman RSU Pirngadi Medan, menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia dan penyebab kematian korban adalah pendarahan akibat luka tusuk pada dada kiri yang mengenai daerah antara iga 4 dan 5 hingga menembus serambi kiri jantung kebilik kanan jantung maka unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. -

Menimbang bahwa sepanjang persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat dijadikan alasan yang mengecualikan dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.


81

Oleh karena dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pembunuhan.

Hal-hal yang memberatkan : -

Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan -

Bahwa perbuatan terdakwa sopan selama dalam persidangan

-

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

-

Bahwa terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, akhirnya majelis hakim memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI -

Menyatakan terdakwa Buha Afrizal Hutagalung secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”.

-

Menghukum terdakwa Buha Afrizal Hutagalung dipidana penjara selama 11 (sebelas) tahun .


82

-

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

-

Memerintahkan barang bukti berupa : satu helai baju kaus warna putih bergaris-garis warna hitam dan satu helai jaket warna biru dikembalikan kepada ahli waris Dharma Putra.

-

Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1000,-

2. Putusan No.2380/Pid.B/2007/PN-MDN Nama

: Hurupan Simanjuntak

Tempat lahir

: Balige

Umur

: 44 Tahun

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jl.Bromo Gg Belibis Medan Denai

Agama

: Kristen

Pekerjaan

: Supir

( dan selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA)

Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2007 pada pukul 17.00 WIB, terdakwa berada di kandang ternak (babi) untuk memberi makan ternaknya, tak jauh dari lokasi tersebut korban Marupa Yusti Berliana Tambunan berada disamping rumahnya tak jauh dari kandang ternak milik terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban, setelah terdakwa dan korban saling berhadapan terdakwa memegangi buah dada korban dan kemudian terdakwa mengangkat rok yang Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

83

dikenakan korban lalu membuka celana dalam korban dan setelahnya terbuka kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban dan setelah itu tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh Nurlina Sitinjak. Melihat bahwa perbuatanya telah diketahui oleh Nurlina Sitinjak terdakwa lalu pergi meninggalkan korban dan saksi Nurlina Sitinjak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada kakaknya yang tidak lain adalah orang tua korban.

DAKWAAN DAN TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum mengajukan Hurupan Simanjuntak sebagai terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah didakwa telah melakukan perbuatan pidana pada tanggal 13 Maret 2007 bertempat di Jalan Bromo Ujung Gang Horas No 8 Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa didakwa melanggar UU No.23 Tahun 2002 Pasal 82 Tentang Perlindungan Anak dan dakwaan alternatif melanggar Pasal 293 ayat (1) KUHP. Akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi korban Marupa Yusti Berliana Tambunan Mengalami : -

Hymen (selaput dara) robek pada jam 12 tidak sampai kedasar


84

-

Hymen (selaput dara) robek pada jam 3 dan jam 6 dan jam 9 sampai kedasar

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.50/OBG/2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Indra Z Hasibuan SpOG. Dokter pada RSU Pirngadi Medan. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri : -

Menyatakan terdakwa Hurupan Simanjuntak bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana.

-

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun potong tahanan sementara.

-

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,(seribu rupiah).


Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan setelah diperiksa identitasnya terdakwa sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa sehat baik jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

-

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal pidana tersebut diatas sifatnya alternatif sehingga jika salah satu saja telah terpenuhi maka dianggap


85

telah mewakili dari keseluruhan unsur tersebut, atau jika salah satu unsur telah terpenuhi maka pasal tersebut dianggap telah terbukti secara keseluruhan. -

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata didasari dengan latar belakang nafsu sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.

-

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Rt Repertum No.50/OBG/2007 yang diperbuat dan ditanda tangani ole dr Indra

Z

Hasibuan,SpOG

pada

RSU

Pirngadi

Medan

yang

kesimpulannya menerangkan bahwa selaput dara korban tidak utuh lagi. -

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa

sedangkan

terdakwa

sendiri

dapat

mempertanggung

jawabkan perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Hal- hal yang memberatkan : -

Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum dan norma agama terdakwa sepatutnyamelindungi saksi korban selaku


86

tetangga dan anak yang kurang waras, tetapi justru terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual.

Hal-hal yang meringankan : -

Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan anak dan istri.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI -

Menyatakan bahwa terdakwa Hurupan Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul” terhadap anak di bawah umur.

-

Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Hurupan Simanjuntak dengan pidana penjara 1 tahun.

-

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

-

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

-

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1000,- ( seribu rupiah ).


87

3. Putusan No.1.135/Pid.B/2006/PN-MDN Nama

: Hj.Derita Asmara Siregar

Tempat lahir

: P.Siantar

Umur

: 46 Tahun

Tanggal lahir

: 19 Juni 1959

Jenis kelamin

: Perempuan

Kebangsaan

: Indonesia

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Ibu rumah tangga

Pendidikan

: SMA

( dan selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA )

Berawal dari saksi korban ( Hj.Jaharniati ) pada tanggal 22 Oktober 2005, saksi korban menerima telepon dari adik kandungnya yang mengatakan bahwa suami korban ada mengatakan kepada terdakwa “ sudah haji buka-buka jilbab, tidak sembahyang lagi “. Oleh karena itu pada tanggal 25 Oktober 2005 korban mendatangi terdakwa ke kios tempatnya berjualan untuk mengkonfirmasikan hal tersebut. Terdakwa dengan menggunakan tanggannya memukul korban pada bagian pipi berkali-kali hingga korban jatuh terduduk dan terdakwa juga menggunakan kakinya untuk menginjak-injak korban sehingga korban terluka dan merasa kesakitan dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka memar.

DAKWAAN DAN TUNTUTAN Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

88

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Hj Derita Asmara Siregar sebagai terdakwa di Persidangan Pengadilan Negeri, yang telah didakwa telah melakukan perbuatan pidana pada tanggal 25 Oktober 2005 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pusat pasar sentral Jalan M.T Haryono Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan bahwa terdakwa Hj.Derita Asmara telah secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj Jaharniati, sehingga korban mengalami luka memar pada pip kiri, luka gores masing-masing pada pipi kiri, pipi kanan, dagu, kaki kiri dan tangan kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 96/RSUB/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh RSU Bakti dan ditanda tangani oleh dr Henri FS dan diketahui oleh dr Alsyah Nasution dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 angka 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri : -

Terdakwa Hj Derita Asmara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

-

Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dalam masa percobaan 10 ( sepuluh ) bulan.

-

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 500,( lima ratus rupiah ).


89


Menimbang bahwa terdakwa Hj Derita Asmara Siregar yang selama pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

-

Menimbang bahwa berdasarkan ketarngan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan tangannya memukul korban dan juga menggunakan kakinya untuk menginjak-injak korban maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

-

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan surat dokter RSU Bakti yang sesuai dengan Visum Et Repertum No. 96/RSUB/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 bahwa terdakwa Hj Derita Asmara telah menganiayaan korban Hj.Jaharniati sehingga mengalami luka memar sehingga unsur menyebabkan orang lain luka telah terpenuhi dan Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 angka 1 KUHP.

-

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf maka perbuatan terdakwa


90

harus dipertanggung jawabkan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Hal-hal yang memberatkan : -

Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji dan emosional.

-

Keterangan terdakwa berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan.

Hal-hal yang meringankan : -

Terdakwa belum pernah di hukum.

-

Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai :

MENGADILI -

Menyatakan terdakwa Hj Derita Asmara Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

-

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hj Derita Asmara Siregar dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan.

-

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- ( seribu rupiah ).


91

B. Analisa Kasus 1. Putusan No : 1540/Pid.B/2005/PN.MDN Berdasarkan kasus yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Medan, dimana penulis menganalisa tentang peranan dokter yang menjadi saksi ahli, baik melalui surat visum et repertum ataupun dengan hadirnya dokter sebagai saksi ahli. Di dalam kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Buha Afrizal Hutagalung dengan korban yang bernama Dharma Putra, dimana pada hari Minggu tanggal 17 April 2005, telah terjadi perkelahian diantara terdakwa dan korban. Akibat perkelahian tersebut terdakwa pergi dan menceritakan kejadian perkelahian yang ia alami kepada teman-temannya, sehingga terdakwa dan temantemannya pergi ke lokasi semula. Sebelum pergi ke lokasi semula terdakwa membawa pisau belati untuk jaga-jaga. Perkelahian pun terjadi lagi dan terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya tadi kearah korban, sehingga korban meninggal dunia. Mendengar bahwa korban meninggal dunia, maka terdakwa mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Korban dibawa penyidik ke RSU Pirngadi Medan untuk di otopsi. Berdasarkan

hasil

dari

otopsi

yang

dilakukan

oleh

Prof.dr.Amri

Amir,Spf,DFM,SH antara lain : Ringkasan Pemeriksaan Luar 1. lebam mayat dijumpai pada wajah dan dada, hilang pada penekanan. 2. kaku mayat dijumpai pada kedua kanan tangan dan bisa dilawan. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

92

3. tanda-tanda pembusukan tidak terjadi. 4. dijumpai luka tusuk pada dada kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dalam 4 cm jarak dari garis tengah tubuh 7,5 cm jarak dari bahu kiri 15 cm dan dari jarak ketiak kiri 10 cm.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam 1. Pemeriksaan kepala tidak dilakukan karena pihak keluarga tidak setuju. 2. Pemeriksaan leher tidak dilakukan karena pihak keluarga tidak setuju. 3. Pada pemeriksaan dada antara lain : -

pada pembukaan dada dijumpai resapan darah pada dada kiri di daerah antara iga 4 – 5.

-

dijumpai pendarahan pada rongga kira-kira 200 cc.

-

dijumpai luka tusuk pada serambi kiri jantung, ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm yang menembus sampai bilik kanan jantung, ukuran panjang 1 cm lebar 0,2 cm.

Kesimpulan 1. telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal , umur 28 tahun, panjang badan 166 cm warna kulit sawo matang, rambut lurus dan tidak mudah dicabut. 2. dari hasil pemeriksaan luar

dan dalam disimpulkan bahwa penyebab

kematian korban adalah pendarahan yang banyak sekitar 200 cc akibat


93

luka tusuk pada dada kiri yang mengenai daerah antara iga 4 dan 5 hingga menembus serambi kiri jantung sampai ke bilik jantung. Di dalam Pasal 133 angka 2 KUHAP : “ Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat “.

Sesuai dengan kasus yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Medan dan sesuai dengan surat visum No: 24/IV/IKK/VER/2005

bahwa pada hasil

pemeriksaan tertulis “ hasil pemeriksaan mayat”. Dan didalam Pasal 133 angka 2 KUHAP terdapat kata pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Apa yang diartikan kedua istilah itu tidak ada penjelasan akan tetapi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan mayat adalah pemeriksaan luar mayat saja atau biasa disebut dengan otopsi. Menurut sumber yang penulis dapatkan bahwa, Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universtas Airlangga/RSUD Dr Soetomo tidak pernah melakukan pemeriksaan luar saja dengan alasan : 1. dalam VeR mayat harus disebut sebab kematian korban dan untuk itu mayat mutlak harus dibedah. Dengan diketahuinya sebab kematian, diketahui pula hubungannya dengan modus operandi. Bila sebab kematian tidak sesuai dengan modus operandi berarti ada sesuatu yang tidak benar. 2. dokter melakukan otopsi bertindak sebagai ahli sehingga apa yang mereka lakukan haruslah menurut pengetahuannya yang sebik-baiknya 3. Instruksi KAPOLRI INS /E/20/IX/75. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

94

Mungkin dalam kasus diatas merupakan kasus yang mudah terpecahkan, bahkan pelakunya menyerahkan dirinya secara langsung kepada polisi, sehingga polisi tidak begitu bersusah payah untuk mencari siapa pelaku tindak pidana terhadap kasus ini. Bagaimana jika kasus ini merupakan kasus pembunuhan misterius ? dimana penyidik harus mencari siapa pelakunya, apa motif dan modus operandi dalam suatu kasus pembunuhan. Jelas bahwa dokter sebagai saksi ahli, wajib melakukan bedah mayat secara menyeluruh sehingga kejanggalan dan kecurigaan tentang kematian seseorang dapat terjawab dan penyidik dapat menyimpulkan modus dari kasus pembunuhan. Apabila pihak keluarga tidak setuju dilakukan bedah mayat, maka Pasal 222 KUHP dapat ditegakkan. Dimana pada Pasal 222 KUHP menyatakan : “ barang siapa mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan “.

Dari Pasal ini menjelaskan bahwa siapapun tidak berhak untuk menghalang-halangi dilakukannya pemeriksaan forensik pada bedah mayat. Dan peranan dokter sangat diperlukan dalam pemeriksaan ini menurut dengan pengetahuannya, perlu diketahui bahwa dokter harus memberikan keterangan tentang apapun yang ia lihat dan ia ketahui pada saat proses pemeriksaan mayat tersebut, dan dalam pemeriksaan mayat.

2. Putusan No.2380/Pid.B/2007/PN.MDN Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

95

Dalam kasus yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Medan mengenai suatu perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hurupan Simanjuntak kepada anak dibawah umur yang bernama Marupa Yusti Berliana Tambunan. Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual sehingga menurut hasil Visum Et Repertum No:50/OBG/2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Indra Z Hasibuan SpOG, dokter pada RSU Pirngadi Medan menyimpulkan bahwa : 1. Hymen ( selaput dara ) robek pada jam 12(dua belas) tidak sampai kedasar 2. Hymen ( selaput dara ) robek pada jam 3 ( tiga ), jam 6 ( enam ) dan jam 9 (sembilan ) sampai kedasar.

Berdasarkan berita acara yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Medan, beberapa saksi yang dihadapkan di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa Hurupan Simanjuntak telah melakukan tindakan cabul dimana korban adalah merupakan anak dibawah umur dan korban mengalami cacat mental (kurang waras) dari sejak lahir. Namun para saksi tidak ada yang dapat memastikan secara jelas bahwa apakah perbuatan terdakwa yang menyebabkan selaput dara dari korban tidak utuh lagi. Walaupun demikian berdasarkan fakta hukum yang ada dan berdasarkan keterangan saksi bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa semata-mata didasari dengan latar belakang nafsu saja.


96

Menurut penulis, sebaiknya didalam pemeriksaan visum tersebut, dokter memberikan

perincian

yang

sejelas-jelasnya

apakah

luka

robek

yang

mengakibatkan selaput dara korban sudah tidak utuh lagi adalah merupakan luka baru atau sudah lama, mengingat korban seorang anak yang masih kecil dan menderita gangguan mental. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang pertama kalinya dsb. Namun dari itu semua, apakah terdakwa yang mengakibatkan selaput dara korban tidak utuh lagi atau bukan, tetaplah perbuatan terdakwa melanggar hukum, melanggar Pasal 82 UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan melanggar Pasal 293 ayat 1 KUHPidana.

3. Putusan No: 1.135/Pid.B/2006/PN-MDN Pada kasus penganiayaan yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Medan. Dimana korban yang bernama Hj Jaharniati telah dianiaya oleh Hj Derita Asmara Siregar. Dimana korban dan terdakwa saling bertengkar dan memukul sehingga korban mengalami luka memar pada pipi kiri dan tangan kiri sesuai dengan surat visum et repertum No:96/RSUB/X/2005 yang dikeluarkan oleh RSU Bakti Medan. Visum dilakukan sebagai bukti di persidangan nantinya, karena apabila visum tidak dilakukan mungkin saja pada saat pemeriksaan luka-luka memar yang dialami korban tidak dapat dibuktikan karena sudah sembuh.


97

Tabel 3 Dakwaan dan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Terdakwa

Dakwaan

Peranan Dokter

Putusan

Vonis

hakim BUHA AFRIZAL HUTAGALUNG No Perkara : 1540/Pid.B/2005/PN.MD N

-Pasal 340 Memberikan surat KUHP keterangan visum -Pasal 338 sesuai dengan No: KUHP 124/IV/IKK/VER/200 -Pasal 354 5/ tanggal 17 April KUHP 2005 -Pasal 351(3) KUHP HURUPAN -Pasal 82 Memberikan surat SIMAJUNTAK UURI No keterangan visum No Perkara: 23 Undang- sesuai dengan No : undang 50/OBG/2007 2.380/Pid.B/2007/PNPerlindunga MDN n anak - Pasal 293 (1) KUHP Hj.Derita Asmara Siregar Pasal 351 Memberikan surat No Perkara : (1) KUHP keterangan visum 1.135/Pid.B/2006/PNSesuai dengan No : MDN 96/RSUB/X/2005 Sumber data diolah dari Putusan Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 351(3) KUHP

11 tahun penjar a

Pasal 82 UURI NO 23 Tentang Perlindunga n Anak

1 tahun penjar a

Pasal 351 3 (1) KUHP bulan penjar a

Daftar tabel diatas adalah daftar putusan kasus yang penulis dapat dari Pengadilan Negeri Medan. Terdapat kasus pembunuhan dimana terdakwanya Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

98

bernama Buha Afrizal Hutagalung, pada kasus pelecehan seksual ataupun perbuatan cabul dimana terdakwanya bernama Hurupan Simajuntak dan pada kasus penganiayaan dimana terdakwanya adalah Hj Derita Asmara Siregar. Pada kasus-kasus pidana ini dibutuhkan peran dokter sebagai seorang ahli dalam memberikan keterangannya dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Apabila keterangan yang diberikan dokter sebagai alat bukti masih membuat hakim tidak puas atau belum memahami secara menyeluruh, maka ada kalanya hakim berhak memanggil dokter yang memeriksa korban tersebut, mempertanggung jawabkannya dan memberikan penjelasan secara lisan dimuka persidangan.

Tabel 4 Keterangan Ahli dan Tanggapan Hakim Terdakwa

Buha Afrizal Hutagalung No Perkara : 1540/ Pid.B/2005/PN-MDN

Keterangan Ahli

Menurut hasil pemeriksaan visum yang dilakukan oleh Prof,dr.Amri amir,Spf,DFM,SH pada RSU Pirngadi Medan dengan surat visum et repertum mayat No: 124/IV/IKK/VER/2005 menyimpulkan pada pemeriksaan luar bahwa ditemukan lebam mayat pada

Tanggapan

Putusan

Hakim

Hakim

Berdasarkan saksi- saksi yang telah diajukan di persidangan dan juga berdasarakan pemeriksaan visum et repertum mayat yang telah dilakukan dan yang menyebabkan kematian dari korban, sehingga terdakwa Buha

Terdakwa dikenakan hukuman pada Pasal 351 ayat 3 KUHP


99

wajah dan dada korban, kaku mayat dijumpai pada kedua tangan dan bisa dilawan, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam tidak dilakukan secara menyeluruh karena pihak kelurga tidak stuju.hanya dilakukan pada bagian dada dimana dijumpai resapan darah pada dada kiri, luka tusuk pada serambi kiri jantung Kesimpulan keseluruhan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak sekitar 200 CC akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus serambi kiri jantung Hurupan Simajuntak. Kesimpulan yang di Dengan No Perkara peroleh dari hasil :2380 / Pid.B/ pemeriksaan yang 2007/PN-Mdn dilakukan oleh dr Indra Z hasibuah SpOG pada RSU Pirngadi Medan berdasarkan surat keterangan visum No : 50/OBG/2007 menerangkan bahwa korban mengalami hymen (selaput dara ) robek pada jam 12 tidak sampai kedasar dan juga mengalami hymen ( selaput dara ) robek pada jam 3, jam 6 dan jam 9 sampai kedasar.

Afrizal Hutagalung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan jiwa dan nyawa orang lain.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para saksi yang menyatakan bahwa saksi melihat bahwa terdakwa memegang bagian kemaluan korban, dimana dalam hal ini korban masih dalam usia anakanak dan korban tersebut mengalami gangguan jiwa sejak lahir, tapi dari saksi yang dihadapkan dalam

Terdakwa dikenakan hukuman dan melanggar Pasal 82 UU RI NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dibawah umur


100

Haji Derita Asmara Siregar Dengan perkara Nomor: 1.135/Pid.B/2006/PNMDN

Hasil pemeriksaan visum yang dilakukan oleh dr Henri pada RSU Bakti Medan dengan surat visum no: 96/RSUB/X/2005 menerangkan bahwa korban mengalami luka memar pada pipi, luka gores pada pipi kiri dan pada pipi kanan, luka gores pada dagu, luka gores pada kaki kiri, luka gores pada tangan kiri dan dari

persidangan tidak ada saksi yag meyakini bahwa terdakwalah yang membuat selaput dara korban tidak utuh lagi, dan didalam pemeriksaan visum pun tidak disebutkan apakah luka hymen robek tersebut merupakan luka baru atau sudah lama. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata didasari oleh hawa nafsu belaka walaupun hanya memegang kemaluan saksi korban, perbuatan korban tersebut merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak dan perbuatan cabul Dengan diperolehnya keterangan dari saksi-saksi yang dihadapkan pada persidangan dan dengan hasil pemeriksaan visum yang telah dilakukan maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan

Terdakwa dikenakan hukuman melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP


101

kesimpulan tersebut pemukulan dan menyatakan bahwa penganiayaan korban menaglami luka terhadap korban. memar diakibatkan oleh benda tumpul, dan pasien masih menjalankan aktifitasnya seperti biasa Sumber data diolah dari putusan Pengadilan Negeri Medan.

Dari tabel diatas bahwa didalam pembuktian pada persidangan perkara pidana sangat dibutuhkan saksi-saksi yang bukan saja saksi paad saat peristiwa itu terjadi tetapi saksi yang merupakan suatu saksi yang memeriksa objek korban dan menilai, mengamati tentang apa yang telah terjadi dan dituangkan dalam bentuk keterangan. Namun keterangan yang diberikan pada saksi ahli ini, hakim tidak mutlak menerima pengamatan atau kesimpulan yang disampaikan oleh saksi ahli. Karena keputusannya tersebut kembali diserahkan kepada hakim dalam menerima dan meyakini apa yang telah disampaikan oleh saksi ahli.


102

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A.Kesimpulan 1.

Peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk

membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi sehingga dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Peranan dokter dalam peristiwa pidana tesebut antara lain : a. Dokter Sebagai Pembuat Visum Visum hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dalam hal ini dokterlah yang berperan utama sebagai pelaksanaan pembuatan visum untuk membantu hakim menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut memberikan pendapatnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana. Ada beberapa macam visum antara lain : 1. Visum et repertum pada korban hidup Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

103

2. Visum et repertum penggalian mayat 3. Visum et repertum mengenai umur 4. Visum et repertum psikiatrik 5. Visum et repertum mengenai barang bukti

b. Dokter Sebagai Saksi Ahli Seseorang dapat memberi keterangan sebagai saksi ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai. Dalam hal ini dokter dapat dikatakan sebagai saksi ahli karena seorang dokter memiliki pendidikan ataupun pengalaman khusus dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang suatu pokok masalah sehingga dapat membentuk pendapat ataupun mengambil kesimpulan yang benar. Dalam hal ini dokter dapat memberikan keterangannya secara tertulis dan juga dapat dipanggil langsung dalam persidangan untuk mengemukakan pendapat atau kesimpulan sesuai dengan apa yang diketahuinya menurut ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

c. Kendala yang Dihadapi Dokter Dalam Membantu Pembuktian Perkara Pidana Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh

seorang dokter dalam

melakukan tugasnya antara lain seperti : 1. Keterbatasan Fasilitas Sarana pendukung fasilitas masih sangat kurang sekali dan Pemerintah juga tidak memfasilitasinya dengan baik, sehingga rumah sakit atau Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

104

institusi kesehatan dalam menyimpan data rekam medis juga masih sangat terbatas. 2. Kurangnya Kordinasi Antara Penyidik dan Dokter Sebaiknya ada kordinasi yang baik antara penyidik dan dokter, sebelum dokter berada di TKP sebaiknya para penyidik mengamankan lokasi kejadian terlebih dahulu dan tidak memindahkan posisi korban terkecuali posisi korban tersebut mengganggu ketertiban umum. 3. Keberatan Dari Pihak Keluarga Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, sering kali keluarga tidak menyetujui dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Padahal dengan otopsi mayat

seorang

dokter dapat

menemukan lebih jelas dan akurat tentang sebab-sebab kematiannya. Untuk itu sebaiknya penyidik memberitahukan kepada pihak keluarga tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan otopsi pada mayat sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan dokter dapat mengambil suatu kesimpulan yang lebih akurat lagi tentang kematian korban tersebut. 4. Identifikasi Korban yang Tidak Dikenal Apabila ditemukan mayat yang tidak dikenal dan tanpa identitas ataupun mayat yang tidak utuh lagi (mutilasi) maka hal pertama yang dilakukan seorang dokter adalah mengidentifikasi dan memperkirakan jenis kelamin, perkiraan umur, perkiraan berat badan dan tinggi badan, perkiraan kematian. Ciri-ciri mendasar seperti ini perlu diketahui sebab Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

105

apabila ada anggota keluarga ataupun masyarakat yang melapor bahwa telah

kehilangan

anggota

kelaurganya

maka

penyidik

dapat

mencocokan ciri-ciri orang tersebut dengan mayat yang telah ditemukan.

2.

Seperti contoh-contoh kasus di bab sebelumnya, dimana kasus-kasus

tersebut penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Medan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokter sangat berperan penting dalam membuat suatu bentuk keterangan visum sebagai bukti yang menguatkan dan meyakini hakim pada persidangan nantinya. Dilihat dari tiga kasus yang telah dianalisa antara lain : Kasus Pembunuhan, Kasus Perbuatan Cabul dan Kasus Penganiayaan. Dalam ketiga kasus tersebut, dokter membuat keterangan visum. Seperti yang telah penulis sampaikan, bahwa keterangan dokter tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima oleh hakim, terbukti di dalam Kasus Perbuatan Cabul yang telah dianalisa pada bab sebelumnya, bahwa dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korabn hanya memberi keterangan mengenai kualifikasi luka yang mengakibatkan robeknya selaput dara korban, dimana ketika hakim bertanya kepada saksi tentang apakah terdakwalah yang mengakibatkan selaput dara korban tidak utuh lagi, tak ada satu saksi pun yang meyakini dan menjawab pertanyaan ini, sehingga dari situ hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul pada anak dibawah umur diamana terdakwa telah memegang kemaluan korban dan dilatari oleh hawa nafsu. Dari sini dapat dilihat bahwa apa yang telah disampaikan dokter melalui keterangan yang ia lakukan tidak semuanya dapat Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

106

diterima oleh hakim. Dokter sebaiknya tidak mengurangi apapun yang ia lihat dan ia ketahui tentang objek ataupun korban yang dsedang diperiksanya. Bentuk peranan dokter itu sendiri secara khusus di Pengadilan Negeri Medan, dokter telah bekerjasama dengan baik bersama penyidik sehingga kasus tersebut dapat terungkap dan hakim akhirnya menjatukan vonis pada kasus tersebut. B. Saran Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas dan di dalam bab-bab sebelumnya mengenai peranan dokter dalam pembuktian ini. Akhirnya penulis mendapat suatu kesimpulan seperti yang telah diuraikan diatas, dan dari kesimpulan tersebt akhirnya penulis memberikan saran yang mungkin dapat dipergunakan ataupun lebih meningkatkan peranan dokter sebagai saksi ahli dalam persidangan. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 1. Para dokter sebaiknya menghindari istilah-istilah kedokteran ataupun istilah-istilah asing dalam laporan visum tersebut, bila terpaksa istilahistilah tersebut dituliskan maka untuk menghindari salah pengertian maka sebaiknya istilah-istilas tersebut dijelaskan dalam bahasa Indonesi supaya Visum dapat mengganti sepenuhnya keadaan korban pada waktu diperiksanya sebagai alat bukti dipersidangan dan pemanggilan kembali kepada pembuat visum tidak terjadi lagi 2. Dokter sebagai saksi ahli berbeda statusnya dengan saksi mata, saksi mata dapat memberikan kesaksian perihal proses terjadinya suatu tindak pidana sedangkan dokter sebagai saksi ahli sifatnya memberikan penilaian tentang sesuatu yang telah terjadi bukan prosesnya akan tetapi hasil akhir dari Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

107

suatu tindak pidana. Untuk itu sebaiknya dokter membuat secara terperinci mengenai keterangan korban yang diperiksanya. Bahkan jika perlu penulisannya secara deskripsri, mulai dari awal pemeriksaan korban dilakukan dapat penyebab kematian korban sampai kesimpulan yang menilai bagaimana tersangka/terdakwa melakukan perbuatannya sehingga mengakibatkan perlukaan / kematian dari korban tersebut. 3. Bagi pihak Pemerintahan, agar tidak menutup mata dengan keberadaan dokter forensik. Karena melihat dari banyaknya kasus yang terjadi maka sangat dibutuhkan pakar ataupun ahli-ahli forensik untuk membantu penegak hukum menurut ilmu pengetahuannya, namun bagaimana mungkin para ahli kedokteran kehakiman dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik apabila fasilitas yang ia butuhkan tidak memadai dan tidak tersedia. 4. Kepada hakim selaku pemutus vonis dalam persidangan, hendaknya hakim arif dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh dokter (keterangan ahli ) baik yang secara tertulis ataupun keterangan tersebut dapat dilakukan secara lisan didepan persidangan. Dalam hal inilah keyakinan hakim sangat diuji, untuk itu hakim hendaknya bijaksana dalam meyakini keterangan ahli tersebut sehingga dari para saksi yang dihadirkan serta keterangan ahli yang diberikan hakim dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan arif , sehingga dapat terciptanya tujuan hukum pidana materil ( mencari kebenaran yang sebenar-benarnya ).


108

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU :

Amir, Amri, Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik, Ramadhan, Medan, 2005. ____________ dan M Jusuf Hanafiah, Etika Kedokteran dan Hukum kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999. Dahlan, Sofwan, Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. Erwin, Rudi, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2006. _____________, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hamdani, Njowito, Ilmu Kedokteran Kehakiman, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992. Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998. Herkutanto, Visum Et Repertum dan Pelaksaannya, Ghalia Indonesia, 2006.

Jakarta,

Istandyarie, Anny, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Hukum Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006. Ketut, I. Prakoso, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Mandar Maju, Jakarta, 1997. Ketut, I. Murtika dan Djoko Prakoso, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Sri Ingeten Br Perangin Angin : Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), 2008. USU Repository © 2008.

109

Mun’im Idries, Abdul, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997. ______________, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipress, Jakarta, 1993.

Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Ohoiwutun,Triana, Profesi Dokter dan Visum Et Repertum, Dioma, Malang, 2006. Perdanakusuma, Musa, Bab-Bab Indonesia, Jakarta, 1983.

Tentang

Kedokteran

Forensik,

Ghalia

Purnomo, Bambang, Orentiasi Hukum Acara Pidana, Amarta, Yogyakarta, 1996. Soeparmono, Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Jakarta, 2002.

2. MAKALAH :

dr Rita Mawarni SpF, Pelaksanaan Bantuan Dokter Dalam Sidang Pidana, Medan, Tahun 2006. dr Herkutanto,SpF, Pemberlakuan Pedoman Pembuatan VeR Korban Hidup dan Trauma Related Injury Severity Score Untuk Meningkatkan Kwalitas Visum Et Repertum (VeR), disertasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. dr Togu Lumban Tobing,SpF, Medicolegal Report atau VeR Dilakukan Dokter Atas Permintaan Penyidik Untuk Alat Bukti, Disampaikan dalam seminar Perhimpunan Dokter PPDS Forensik di Medan 12-13 April 2005.

3. SITUS INTERNET : http://www.Google.com/Kasus_sekitar_kontroversikematian_udin/Kapanlagi.com /h/0000188739. html.Diakses pada 16 Juli 2008 Pukul 19.30 WIB.


110

http://www-archive.com/[email protected]/msg07902html. Diakses pada 16 Juli 2008 Pukul 19.00 WIB. http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/12/0041.html. Diakses pada 16 Juli 2006 Pukul 19.30 WIB. http:www.google.com/search?q=cache:aZ7W02xpZ10J:id.wikipedia.org/wiki/ Dokter+dokter&hl=id&ct=clnk&cd=1g=id. Diakses pada tanggal 16 Juli 2008 Pukul 19.30 WIB. http://www.google.com/visum et repertum/kapanlagi.com/M31L/73119.html. Diakses pada 22 juli 2008 Pukul 15.30 WIB.


PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ) SKRIPSI

Recommend Documents