PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PERKEMBANGAN KOMODITI EKSPOR PAKAIAN JADI TEKSTIL
Oleh : Maria Christina Wahyu Pratiwi F.3107032
PROGRAM STUDI DIPLOMA III BISNIS INTERNASIONAL FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dunia
kini
menghadapi
era
baru
yang
ditandai
dengan
kecenderungan globalisasi dunia sebagai akibat semakin banyaknya negara yang melaksanakan liberalisasi atau reformasi ekonomi yang ditunjang dengan majunya teknologi komunikasi dan transportasi. Untuk menghadapi era globalisasi perdagangan Internasional yang semakin meningkat dan tidak dapat dibatasi lagi, dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas dengan skill. Skill dalam memahami prosedur di bidang ekspor impor sehingga proses kegiatan ekspor impor dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor impor. Globalisasi sendiri mengandung pengertian bahwa setiap negara, bahkan setiap bisnis dan perusahaan, menghadapi persaingan global, baik secara langsung maupun tidak langsung. Globalisasi telah mengubah secara drastis pola produksi dari perusahaan-perusahaan multinasional, yang semula berupaya memproduksi semua kebutuhannya menjadi spesialisasi produksi, yaitu hanya memproduksi komponen atau bagian tertentu saja, sedangkan komponen atau bagian lainya diproduksi oleh perusahaan– perusahaan lain yang bertindak sebagai pemasok sehingga terjadi internasionalisasi produksi (Fandy Tjiptono, 2008: 325).
Sejalan dengan adanya perubahan tersebut, kerjasama multilateral dan regional semakin banyak dikembangkan guna mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi.
Dalam rangka memasuki era globalisasi perdagangan dunia, ada beberapa langkah kebijaksanaan perdagangan luar negeri yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi impor, dan meningkatkan kemampuan di dunia usaha untuk berperan dalam perdagangan internasional (Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009 : 2).
Sektor perdagangan merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional, oleh karena itu berbagai kebijakan pemerintah guna mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif, melalui pemanfaatan potensi sumber daya nasional secara optimal untuk kemakmuran rakyat, merupakan keinginan yang sudah lama diharapkan oleh pelaku ekonomi. Sebagaimana sektor-sektor yang lain, maka sektor perdagangan juga menghadapi berbagai tantangan seperti penyedian bahan baku, modal eksportir dan tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dapat kita pahami, karena sektor perdagangan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sektor-sektor lainnya. Sektor perdagangan merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional, khususnya dalam bidang ekspor yang menjadi andalan pembangunan ekonomi daerah karena dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) yaitu sebagai penyumbang devisa, memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. (Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009 : 2). Kondisi perekonomian kini dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tantangan yang berasal dari dalam negeri antara lain ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dari tahun 1997, adanya pergantian pimpinan negara yang mengalami kontroversi yang berakibat pada tidak stabilnya perdagangan bursa saham di Indonesia. Tantangan yang berasal dari luar negeri ditandai dengan adanya arus globalisasi.
Salah satu langkah terbaik untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan mendorong ekspor khususnya ekspor non migas. Artinya dengan meningkatkan ekspor berarti secara otomatis kegiatan berbagai bidang usaha dalam negeri juga akan ikut tumbuh yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan akan menciptakan lapangan kerja baru. “Ekspor merupakan alternatif dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang bersifat strategis dalam kaitannya mendatangkan kekayaan negara berupa cadangan devisa yang tinggi” (Amir MS, 1989 : 25). Maka ini merupakan kesempatan yang baik dan perlu mendapat perhatian lebih serta perlu dimanfaatkan untuk pemulihan kembali kinerja ekspor. Untuk itu perlu diadakannya terobosan baru dengan menciptakan strategi pengembangan ekspor antar pengusaha dengan pemerintah. Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan bisnis yang tidak mudah karena kegiatan ini melibatkan banyak pihak seperti eksportir, importir, bank devisa yang berfungsi memberikan jasa perbankan sebagai perantara antara importir dan eksportir dalam hal penyelesain pembayaran dengan menerbitkan letter of credit (L/C), perusahaan pelayaran (Freight Forwarder) baik darat, laut maupun udara dengan menerbitkan Bill of Loading (B/L), perusahaan asuransi
yang berfungsi memberikan
pengamanan dalam transaksi ekspor, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang berwenang mengesahkan pemuatan barang ke dalam kapal dengan menerbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berperan sebagai penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) . Peningkatan aktifitas ekspor non migas dapat menaikan skala ekonomi eksternal, dimana industri-industri domestik yang mensuplai sektor non migas dengan masukan-masukan untuk mendapatkan keuntungan dari meningkatkan permintaan bagi produk-produk yang dihasilkan ( Maulidiyah dan Dwi, 2003 : 148 ). Berdasarkan keadaan negara Indonesia yang penulis perhatikan, hal ini dimaksudkan ekspor non migas dapat membantu perekonomian negara Indonesia yang sedang mengalami penurunan. Pelaksanaan peningkatan ekspor non migas tersebut, akan berjalan efektif apabila ada koordinasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan dunia usaha atau pengusaha sebagai pelaku ekspor. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia merupakan salah satu produk utama untuk ekspor non migas yang peningkatan ekspornya menjadi program pemerintah karena komoditi TPT memberikan kontribusi cukup besar terhadap perolehan devisa ekspor non migas, industrinya menyerap benyak tenaga kerja dan sebagai sumber pemenuhan kebetuhan sandang dalam negeri. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi
pemerintah yang salah satu kegiatanya adalah menangani masalah ekspor dan impor. Salah satu komoditi ekspor yang cukup potensial di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) khususnya pakaian jadi tekstil. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil
Menengah
Propinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
dalam
mengembangkan komoditi ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diharapkan akan membawa perubahan antara lain, memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang akan meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta diharapkan dapat membantu peran dunia usaha mengembangkan produksi dan produktifitas perusahaan. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perkembangan komoditas ekspornya. Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan
judul
“
PERANAN
DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROPINSI
DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TERHADAP
PERKEMBANGAN EKSPOR PAKAIAN JADI TEKSTIL”.
B. Perumusan Masalah a. Bagaimana peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap perkembangan komoditi ekspor Pakaian jadi tekstil tersebut? b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa tersebut?
Yogyakarta
dalam
usaha
mengembangkan
komoditi
c. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
dalam
menghadapi
hambatan-hambatan
tersebut?
C. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perkembangan komoditi ekspor pakaian jadi tekstil tersebut. b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Perindustrian, Menengah
Perdagangan,
Kopersi
dan
Usaha Kecil
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usaha
mengembangkan komoditi tersebut. c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi hambatanhambatan tersebut.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 1. Bagi Pemerintah Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan dan acuan yang bermanfaat mengembangkan ekspor mebel pada kantor Disperindagkop Yogyakarta, sehingga bisa lebih menjadi
lebih baik lagi dan bisa lebih baik dalam menjalankan permasalahan dalam mengembangkan ekspor. 2. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan masukan dan dapat digunakan sebagai bahan atau acuan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan Internasional (Ekspor-Impor). 3. Bagi Akademisi Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi mahasiswa Bisnis Internasional yang sedang menyusun Tugas Akhir dengan pokok permasalah yang sama.
E. Metode Penelitian Suatu penelitian pada dasarnya bagian mencari, mendapatkan data untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian agar proses tersebut dapat berjalan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi : 1. Ruang Lingkup Penelitian a. Jenis Penelitian
Penelitian
ini
menggunakan
jenis
penelitian
deskriptif
kualitatif karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang akurat tentang peranan Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap perkembangan pakaian jadi tekstil. b. Lokasi penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Perindutrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, JL. Kusumanegara No.9 Yogyakarta, Telp (0274)512063. 2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data a. Jenis Data 1) Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung pada Dinas Perindutrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2) Data Sekunder Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis peroleh dari buku maupun sumber bacaan lain yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
b. Alat Pengumpulan data 1) Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung atau tidak langsung yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan pihak Dinas Perindutrian
Perdagangan,
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Studi pustaka Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3) Observasi Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung tentang kegiatan yang dilakukan oleh Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sumber Data a. Sumber data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung pada Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Sumber data sekunder Yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis peroleh dari buku
maupun sumber bacaan lain yaitu Buku Praktek Dokumen Ekspor Impor, Buku Petunjuk Ekspor Indonesia.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Ekspor Ekspor memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara, karena dengan melakukan kegiatan ekspor dapat terjalin hubungan antara negara. Ada beberapa pengertian ekspor menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut : “Ekspor adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam keluar pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku” (Ignatius Berry Punan, 2001: 195) Ekspor adalah upaya seorang pengusaha dalam memasarkan suatu barang atau komoditi yang dikuasainya ke Negara asing atau bangsa asing, dengan mendapatkan valuta (mata uang) asing, dan melakukan hubungan komunikasi dan korespondensi dalam bahasa asing pula (Pedoman pengelolaan ekspor, 2008, 1) Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan memakai bahasa asing (Amir MS, 2004 : 1). Jadi
berdasarkan
ketiga
pengertian
tersebut,
maka
dapat
disimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan penjualan komoditi yang dimiliki oleh Indonesia baik barang maupun jasa kepada bangsa lain dengan ketentuan yang berlaku dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing.
1. Para Pelaku Ekspor dan Dokumen yang Diterbitkan Tabel II.1 Para Pelaku Ekspor & Dokumen yang Diterbitkan
PARA PELAKU EKSPOR DAN DOKUMEN YANG DITERBITKANNYA Para Pelaku 1. Produsen
Dokumen yang Diterbitkannya 1. Kontrak penjualan 2. Manufacturer certificate 3. Instruction manual 4. Brosure
2. Eksportir
1. Brosur 2. Offer sheet 3. Sale’s contract 4. Invoice 5. Consular Invoice 6. Packing List 7. Weight note – measurement list 8. Letter of indemnity 9. Letter of subrogation 10. Pemberitahuan
Ekspor
Barang
ekspor
barang
(PEB) 11. Pemberitahuan tertentu
lanjutan
Para Pelaku
Dokumen yang Diterbitkannya
3. Bank
1. Akad Kredit 2. Letter of Credit 3. Surat setoran pajak (S.S.P) 4. Surat setoran bea cukai (S.S.B.C) 5. Nota
perhitungan
pembayaran
wesel ekspor
4. Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu
Barang
1. Certificate of quality 2. Test – certificate 3. Chemical analysis
5. Usaha
jasa
1. Packing List
transportasi (Freight
2. Measurement list
Forwader)
3. Weight note
6. Bea Cukai
7. Dinas makanan hasil
1. Fiat (izin) memuat Barang
karantina
1. Phytosanitary certificate
(produk pertanian,
hewan bahan hasil hewan, hasil bahan asal hewan) dll
Lanjutan
Para Pelaku
8. Independent surveyor
Dokumen yang Diterbitkannya
1. Certificate of quality 2. Certificate of weight 3. Chemical analysis 4. Surveyor report 5. Inspection certificate
9. Dinas peternakan
1. Veterinary certificate
10. Perusahaan asuransi
1. Cover note 2. Insurance policy
11. Lembaga Promosi :
1. General information
BPEN–ITPC-LPE-
2. Trade promotion
PIB-ATASE-JETRO-
3. Trade mission
KOTRA-AMCHAM-
4. Trade fairs
INA dan lain-lain
5. Trade consultation
12. Perusahaan pelayaran (shipping
company)
(Carriers)
1.
Mate’s Receipt
2. Bill of loading 3. Except bewijs (E.B) 4. Claims
constatering
bewijt
(E.C.B)
13. Angkutan Udara
1. Airways bill (A.W.B)
Lanjutan
Para Pelaku
Dokumen yang Diterbitkannya
14. Kanwil Deperindag
1. Quota tekstil – kopi dll 2. Surat Keterangan Asal (SKA) 3. Angka Pengemal ekspor (A.P.E) 4. Angka pengenal Impor Umum (A.P.I.U) 5.
15. Kantor
Inspeksi
1. Nomor
Pajak
16. Kedutaan
Angka pengenal impor terdaftar
Pokok
Wajib
Pajak
(NPWP)
Negara
asing
1. Consuler Invoicer 2. Costums Invoice
Sumber : Departemen Perdagangan R.I Tahun 2008
Berdasarkan tabel 2.1 mengenai para pelaku ekspor dan dokumen apa saja yang diterbitkan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Produsen Adalah seorang atau badan usaha yang memproduksi sendiri produk-produknya atau menjualnya ke eksportir yang kemudian diekspor. Dokumen yang diterbitkan adalah : a. Kontrak Penjualan b. Manufacturer certificate c. Instruction manual d. Brosure
2. Eksportir Adalah pelaku perdagangan internasional yang paling utama atau badan usaha atau perorangan untuk melakukan ekspor. Dokumen yang diterbitkan : a. Brosur b. Offer sheet c. Sale’s contract d. Invoice e. Consular Incoice f. Packing list g. Weight note-measurement list h. Letter of indemnity dan letter of subrogation i. Pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) 3. Bank Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan jasa perkreditan yang dapat meminjamkan dana kepada eksportir. Dokumen yang diterbitkan : a. Akad Kredit b. Letter of Credit
4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Adalah suatu lembaga yang menyatakan tentang layak tidaknya produk untuk diekspor dan menyatakan mutu barang. Dokumen yang diterbitkan : a. Certificate of quality b. Test – certificate c. Chemical analysis 5. Usaha jasa transportasi (Freight Forwader) Kegiatan yang diperlukan bagi terlaksanakannya pengiriman, pengangkutan,
dan
penerimaan
barang
dengan
menggunakan
multimoda transport baik melalui darat, laut dan atau udara (Suyono, 2003 : 155) Dokumen yang diterbitkan : a. Packing List b. Measurement list c. Weight note 6. Bea cukai Adalah pihak yang bertugas memeriksa barang-barang yang melewati daerah pabean dan memungut biaya atas barang-barang yang akan diekspor. Dokumen yang diterbitkan : Fiat (izin) memuat Barang
7. Dinas Karantina makanan Mengawasi dan menguji terlebih dahulu makanan yang akan diekspor maupun makanan import. Dokumen yang diterbitkan : Phytosanitary certificate 8. Independent Surveyor Pihak ketiga yang netral dan obyektif untuk memberikan kesaksian atas mutu, jenis, kuantum, keaslian, kondisi, harga, tarif bea dari produk yang diperdagangkan. Dokumen yang diterbitkan : a. Certificate of quality b. Certificate of weight c. Chemical analysis d. Surveyor report e. Inspection certificate 9. Dinas peternakan Mempunyai tugas pokok membantu dalam penyelanggaraan pengawasan kesehatan ternak-ternak yang akan diekspor baik itu bibit maupun ternak yang sudah siap potong. Dokumen yang diterbitkan :Veterinary certificate 10. Perusahaan asuransi Lembaga asuransi bertanggung jawab atas barang-barang ekspor yang diasuransikan dari segala resiko yang mungkin terjadi selama
barang masih dalam perjalanan atau sesuai dengan kontrak yang telah berlaku. Dokumen yang diterbitkan : a. Cover note b. Insurance policy 11. Lembaga promosi Tujuan dengan adanya lembaga promosi ini adalah untuk memperoleh informasi pasar dalam memasarkan suatu komoditas ke luar negeri. Lembaga promosi tersebut antara laian : Badan Pengembangan Ekspor Negara (BPEN), Indonesian Trade Promotion Centres (ITPI), Lembaga Penunjang Ekspor (LPE), Pusat Informasi Bisnis (PIB), Japan Eksternal Trade Organitation (JETRO), Korean Trade Agency (KOTRA), American Chamber of Comerce (AMCHAN), Indonesian Netherland Association (INA). Dokumen yang diterbitkan : a. General information b. Trade promotion c. Trade mission d. Trade fairs e. Trade consultation
12. Shipping Company Adalah
perusahaan
pelayaran
yang
bertanggungjawab
mengangkut muatan sampai ke pelabuhan tujuan dan menyerahkan barang sampai kepada penerima atau importir yang disebut dalam B/L di pelabuhan tujuan. Dokumen yang diterbitkan : a. Mate’s Receipt b. Bill of loading c. Except bewijs (E.B) d. Claims constatering bewijt (E.C.B) 13. Angkutan Udara Jasa pengangkutan barang-barang eksportir maupun importir yang menggunakan pesawat udara. Dokumen yang diterbitkan : Airways bill (A.W.B) 14. Kanwil Diperindag Adalah salah satu Instansi pemerintah, dimana salah satu kegiatannya adalah mengurus masalah ekspor impor. Kinerja pada bidang perdagangan ini adalah sebagai fasilitator, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya, memberikan pembinaan kepada eksportir atau pengusaha, memberikan pelayanan dan pengesahan SKA.
Dokumen yang diterbitkan : a. Quota tekstil – kopi dll b. Surat Keterangan Asal (SKA) c. Angka Pengemal ekspor (A.P.E) d. Angka pengenal Impor Umum (A.P.I.U) e. Angka pengenal impor terdaftar 15. Inspeksi pajak Adalah petugas pemeriksa pajak di antaranya adalah PPH (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah). Dokumen yang diterbitkan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16. Kedutaan Negara Asing Memberikan informasi mengenai peluang pasar ekspor di negara mereka ditempatkan. Dokumen yang diterbitkan : a. Consuler Invoicer b. Costums Invoice
2. Prosedur Ekspor Prosedur adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan dari langkah awal hingga langkah terakhir dalam rangka penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan ekspor dikenal juga dengan istilah prosedur ekspor adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor.
Berdasarkan gambar 2.1 mengenai prosedur ekspor dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Eksportir mengadakan koresponden, promosi dan negosiasi dengan importir di Luar Negeri ( mutu, harga, pengiriman dll ). Promosi adalah suatu usaha seorang penjual atau eksportir untuk memperkenalkan produknya kepada calon pembeli atau importir. Promosi merupakan langkah paling awal yang dilakukan eksportir supaya produknya dapat dikenal dan diminati oleh caloncalon
importir.
Cara-cara
promosi
yaitu
biasanya
dengan
korespondensi, pameran dagang, memasang iklan di media cetak maupun internet, atau juga dengan membuka outlet-outlet di daerah potensial kunjungan wisata. Setelah Importir merasa tertarik, maka Importir memesan komoditi
tersebut,
dengan
cara
importir
datang
langsung
keperusahaan atau menghubungi via internet atau telefon. Kemudian keduanya mengadakan Kontrak Dagang.
Importir kemudian
membuka Letter of Credit di negaranya untuk membayar komoditi yang diimpornya. 2. Eksportir dan Importir mengadakan kontrak jual beli (sale’s contract) Sales contract dapat berbentuk lisan atau tulisan dimana pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah disepakati bersama, supaya diketahui secara mendetail apa yang menjadi kewajiban
kedua pihak dalam melaksanakan ekspor. Kewajiban tersebut meliputi : ketentuan cara pembayaran, ketentuan penyerahan barang, persyaratan dokumen, dan ketentuan lain yang berkaitan dalam kegiatan perdagangan internasional. Proses kontrak dagang antara lain : a.
Eksportir mempromosikan komoditi yang akan diekspor melalui media promosi seperti pameran dagang, iklan-iklan baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau melalui badan-badan urusan promosi seperti Badan Pengembangan Ekspor Negara (BPEN), Lembaga Penunjang Ekspor (LPE), Kamar Dagang dan Industri - Industri (KADIN Indonesia), Atase Perdagangan RI ditiap Kedutaan Besar Asing yang ada di Jakarta, American Cahamber of Commerce (AMCHAM), China External Trade Association (CETRA), dan lain-lain.
b.
Importir yang berminat akan mengirimkan surat permintaan harga atau letter of inquiry kepada eksportir. Isi dari letter of inquiry tersebut adalah permintaan penawaran harga dengan memberikan mutu barang yang diinginkan, kuantum atau jumlah barang yang ingin dibeli, harga satuan dan total harga dalam valuta asing (valas) dan pelabuhan tujuan yang diinginkan. Maka dari itu letter of inquiry sangat penting dalam kegiatan ekspor impor, karena menentukan jadi tidaknya ekspor tersebut.
c.
Offersheet yaitu eksportir memenuhi permintaan importir dengan surat peawaran harga. Offersheet sendiri biasanya berisi mengenai uraian barang yang akan diekspor, kejelasan mutu barang yang akan diekspor, kuantumnya atau jumlah barang yang akan diekspor, uraian mengenai harga barang ekspor, waktu
dan
tempat
penyerahan
barang
ekspor,
syarat
pembayarannya, waktu pengapalan, cara pengepakan barang, cara pengenalan produk yang akan diekspor, yaitu melalui brosur dan gambar-gambar contoh barang dalam katalog. d.
Importir mengirimkan surat pesanan kepada eksportir yang disebut ordersheet.
e.
Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor sesuai dengan data-data ordersheet dan offersheet.
f.
Setelah importir menyetujui sales contract maka importir akan menandatangani untuk dikembalikan ke eksportir satu copy, dan yang asli ditahan oleh importir sebagai dokumen asli transaksi, yang disebut sales confirmation.
3. Importir membuka atau mengirim L/C ( Letter of Credit ) melalui bank koresponden. Letter of credit (L/C) adalah instrument dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya Importir atau Applicant dan ditujukan kepada bank lain di luar negeri atau Bank Correspondence atau Advising Bank untuk kepentingan eksportir atau Aplicant.
4. Bank Importir meneruskan L/C ( Letter of Credit ) kepada Bank Devisa. Importir meminta kepada bank devisa untuk membuka Letter of Credit sebagai dana yang dipersiapkan untuk melunasi pembayarannya kepada eksportir. 5. Bank Devisa meneruskan L/C ( Letter of Credit ) kepada Importir. Bank devisa atau bank eksportir memberikan konfirmasi terhadap L/C yang dikrimkan Advising Bank kepada bank devisa. 6. Eksportir menyiapkan barang-barangnya. Setelah penerimaan L/C maka eksportir menyiapkan barang yang telah dipesan importir sesuai dengan persyaratan dalam sale’s contract. Eksportir mempersiapkan barang atau pengadaan barang yan akan diekspor sesuai dengan kontrak penjualan atau tertera didalam L/C dan membuat packing barang yang standar. Kemudian mempersiapkan dokumen barang yaitu, packing list, commercial invoice (faktur) dan sertifikat tentang barang (mutu) atau yang lainnya sesuai dengan permintaan pembeli atau importir. 7. Eksportir mendaftarkan PEB di Bea Cukai. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim ke Bea dan Cukai melalui media elektronik. Eksportir wajib mengisi lengkap dan benar kolom-kolom di formulir tersebut. Pendaftaran PEB disertai dengan NIPER (Nomor Induk Perusahaan) dan
dilengkapi dokumen pelengkap (packing list, invoice, surat izin ekspor). 8. Eksportir sendiri atau meminta bantuan EMKL untuk mengirim barang. Eksportir kemudian membuat dokumen shipping instruction yang ditujukan kepada pihak freight forwarder atau EMKL untukmengapalkan komoditi ekspor tersebut ke negara tujuan. 9. Eksportir atau melalui EMKL memesan Ruang kapal. Freight forwarder atau EMKL setelah menerima shipping instruction, packing list dan invoice dari eksportir kemudian EMKL melakukan booking atau memesan ruangan (tempat) kepada perusahaan pelayaran yang akan berangkat ke pelabuhan tujuan. 10. Eksportir sendiri atau EMKL memuatkan barangnya. Freight forwarder atau EMKL selanjutnya mengangkut muatan sampai ke pelabuhan tujuan, serta menyerahkan komoditi kepada importir yang disebut didalam B/L di pelabuhan tujuan. 11. EMKL memberitahukan kepada eksportir barang telah dikirim ke kapal. Setelah selesai pemuatan EMKL memberitahukan kepada eksportir bahwa barang telah dikirim ke importir 12. Eksportir mengajukan permohonan ke Dinas atau Subdin Perindag untuk mendapatkan SKA.
Freight forwarder atau EMKL setelah selesai memuatkan barang
eksportir
kemudian
menyerahkan
dokumen-dokumen
(PEB,B/L) kepada eksportir. Dokumen tersebut digunakan sebagai pelengkap dalam pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA). 13. Eksportir melakukan pencairan di Bank Devisa. Eksportir kemudian menghubungi advising bank setelah barang dikapalkan, untuk mencairkan sejumlah uang atas komoditas yang telah dikirim. 14. Bank Devisa eksportir mengirim dokumen ekspor kepada Bank Importir. Setelah eksportir mendapatkan pembayaran dari importir kemudian bank devisa mengirimkan dokumen ekspor, pencairan letter of credit ini dilampirkan beberapa dokumen sesuai yang diminta oleh importir atau sesuai yang ada di dalam L/C, seperti packing list, invoice, B/L (Bill of Loading), coo serta inspection’s certivicate (dilampirkan bila ada permintaan dari importir). 15. Bank importir mengirim dokumen ekspor kepada Importir. Setelah bank importir menerima dokumen yang telah dikirimkan bank devisa, opening bank kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada importir.
16. Importir mengambil barang di pelabuhan. Shipping agent menyerahkan muatan kepada importir segera setelah pelunasan biaya yang menjadi hak shipping agent bersangkutan.
B. Persyaratan Ekspor dan Pengelompokan Barang Ekspor 1. Peraturan Persyaratan Sebagai dasar hukum utama perdagangan ekspor di Indonesia adalah peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 tentang Ekspor – Impor dan lalu lintas Devisa yang kemudian peraturan ini diubah dengan UU nomor 1 tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982. Dari beberapa peraturan-peraturan pokok tentang kegiatan ekspor di Indonesia, beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut : a. Persyaratan Ekspor Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang memuat beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan atau perorangan agar dapat melakukan kegiatan ekspor, adalah : 1) Perusahaan tersebut telah memiliki Surat
Izin Usaha
Perdagangan ( SIUP ). Syarat bagi calon eksportir, untuk memperoleh SIUP adalah : a) Perusahaan yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas :
(1) Fotokopi akta Notaris pendirian perusahaan; (2) Fotokopi akte perubahan perusahaan (bila ada); (3) Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; (4) Fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan; (5) Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, (6) Foto
penanggungjawab
atau
Direktur
Utama
Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). b) Perusahaan Berbadan Hukum Koperasi : (1) Fotokopi akta Notaris pendirian Koperasi yang telah mendapatkan
pengesahan
dari
Instansi
yang
berwenang; (2) Fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
penanggungjawab atau pengurus Koperasi; (3) Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; (4) Foto
penanggungjawab
atau
Direktur
Utama
Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). c) Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma : (1) Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan atau akte Notaris yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
(2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan; (3) Surat pernyataan dan pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; (4) Foto pemilik atau pengurus atau penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). d) Perusahaan yang berbentuk Perorangan : (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan; (2) Surat pernyataan dan pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; (3) Foto pengurus atau penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). 2) Izin usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga pemerintah non departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Eksportir yang melakukan kegiatan ekspor, calon eksportir harus melakukan izin usaha teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), karena usaha yang dilakukan tersebut merupakan usaha perdagangan. Calon eksportir untuk mendapatkan izin usaha tersebut dapat mengurusnya pada Disperindag pada subdin Perdagangan kota atau kabupaten, dimana calon eksportir berdomisili.
Syarat mendapatkanTDP berdasarkan pada Peraturan Daerah No 17 Tahun 2005 tentang wajib dafter perusahaan. Syarat untuk mendapatkan TDP tersebut antara lain : a) Foto copy KTP
pemilik atau direktur atau penanggung
jawab perusahaan. b) Foto copy izin teknis. c) Surat penunjukan pimpinan cabang, jika perusahaan tersebut perusahaan cabang, d) TDP pusat jika perusahaan cabang. e) Foto copy akta pendiriaan atau perubahan, jika berbentuk badan hukum. f) Foto copy SIUP. g) Foto copy NPWP. h) Foto copy pengesahan badan hukum atau keputusan menkeu, jika berbentuk PT. i) Materai senilai Rp. 6000,- ( enam ribu ) sebanyak 2 lembar. 2. Pengelompokan Barang Ekspor Barang ekspor adalah barang yang di keluarkan oleh eksportir dari Daerah Pabean Indonesia untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri. Kebijakan ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diperlukan dalam kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia. Pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan ekspor tersebut adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kebijakan ekspor tersebut harus dilaksanakan mengingat jalannya komoditi
ekspor yang harus dilindungi dengan tujuan agar tetap terjaga kelestarian
alamnya.
Indonesia
pemerintah
Dalam pusat
pelaksanaannya
komoditi
mengelompokkannya
ke
ekspor dalam
pengelompokan barang ekspor. Peraturan barang ekspor tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/MDAG/PER/1/2007 Tanggal 18 Januari 2007, menetapkan bahwa barang-barang yang diekspor diklasifikasikan dalam tiga (3) kelompok yaitu : a. Barang yang diatur tata niaga ekspornya. Barang yang diatur tata niaga ekspornya adalah barang yang hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar, Eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Eksportir terdaftar harus mendaftar ulang ke Departemen Perdagangan pusat yang berada di Jakarta. Tujuan dari peraturan ini adalah : 1) Menjaga stabilitas pengadaan, dan konsumsi negara 2) Menjaga lingkungan dan kelestarian alam 3) Memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri di dalam negeri.
Syarat untuk menjadi eksportir barang yang diatur tata niaganya adalah :
1) Memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir. 2) Memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan barang yang diatur (komoditi yang diatur). 3) Mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri. Komoditi yang diatur tata niaganya meliputi : 1) Produk Perkebunan antara lain : Kopi digongsang atau tidak digongsang, olahan. 2) Produk Kehutanan antara lain : Produk dari rotan ataupun kayu 3) Produk Industri antara lain : Asetat Anhidrida, Asam fenilasetat, Efedrin, Aseton, Butanol 4) Produk Pertambangan antara lain : Intan, timah, emas b. Barang yang diawasi ekspornya. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat
yang
ditunjuk.
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Perdagangan No 01/M-DAG/PER/1/2007, Tekstil dan Produk Tekstil merupakan barang yang bebas tataniaganya. Tujuan dari peraturan ini adalah : 1) Menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri dan tidak mengganggu konsumsi dalam negeri. 2) Menjaga kelestarian alam.
3) Memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri di dalam negeri. Eksportir yang akan mengekspor barang yang diawasi ekspornya, harus : 1) Memenuhi persyaratan umum sebagai ekportir. 2) Memenuhi
persyaratan
khusus,
yaitu
telah
mendapat
rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan dan atau Instansi atau Departemen lain yang terkait. 3) Mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Komoditi yang diawasi tata niaganya meliputi : 1) Produk Peternakan antara lain : Bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau, kulit, kulit buaya dalam bentuk wet blue, binatang liar dan tumbuhan. 2) Produk Perikanan antara lain : Ikan napoleon wrasse, benih ikan bandeng 3) Produk Perkebunan antara lain : Inti kelapa sawit (Palm Kernel) 4) Poduk Pertambangan antara lain : Minyak petroleum, gas, kokas petroleum, bijih logam mulia, perak, emas 5) Produk Industri antara lain : Sisa dan skrap dari besi, baja stainless, tembaga, kuningan, alumunium. c. Barang yang dilarang ekspornya Suatu barang dilarang ekspornya karena pertimbangan :
1) Untuk menjaga kelestarian alam 2) Untuk menjamin kebutuhan bahan baku bagi industry, terutama industry kecil 3) Merupakan barang yang bernilai sejarah dan budaya 4) Tidak memenuhi standar mutu. Komoditi yang dilarang tata niaganya meliputi : 1) Produk Perikanan antara lain : Anak ikan dan ikan Arwana, benih ikan sidat, ikan hias botia, udang galah ukuran 8 cm dan udang panadae 2) Produk Kehutanan antara lain : Kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api atau trem dari kayu dan kayu gergajian
3) Produk Kelautan antara lain : Pasir laut 4) Produk
Pertambangan
antara lain
:
Bijih
timah
dan
consentratnya, abu dan residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya, dll terutama yang mengandung timah, batu mulia 5) Produk Perkebunan antara lain : Karet bongkah, bahan remailing dan rumah asap
6) Produk Peternakan antara lain : Kulit mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata reptil 7) Produk Industri antara lain : Skrap besi baja kecuali yang bersal dari pulau Batam 8) Produk Budaya antara lain : Barang kuno yang bernilai kebudayaan d. Barang yang bebas ekspornya Barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak termasuk dalam pengelompokan barang yang diatur ekspornya, barang yang diawasi, serta barang yang yang dilarang ekspornya. Tujuan dari pembebasan untuk barang yang bebas ekspornya adalah : 1) Diversifikasi produk dan diversifikasi pasar 2) Pelaksanaan ekspor komoditi yang bebas ekspornya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir.
C. Pedoman Umum Tentang Surat Keterangan Asal (SKA) 1. Pengertian Surat Keterangan Asal (SKA) Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian Bilateral, Regional dan Multirateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, wajib disertakan pada barang ekspor Indonesia akan memasuki
wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal,
dihasilkan
dan
atau
diolah
di
Indonesia
(Badan
Pengembangan Ekspor Nasional, 2008: 42). Berdasarkan pengertian diatas, dinyatakan bahwa SKA dilandasi oleh kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah mitra dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multirateral, sehingga (Unilateral) oleh negara pengimpor tertentu. Sebagai konsekuensinya, apabila barang ekspor Indonesia tidak disertai dengan SKA sebagaimana yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor Indonesia, maka negara pengimpor dapat menolak barang tersebut. 2. Peranan SKA dalam perdagangan Internasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : a.
SKA Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi, yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk, yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tertentu.
b.
SKA Non Preferensi adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atas dokumen penyerta asal barang
yang disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah tertentu. 3. Jenis-jenis SKA terbagi menjadi : a.
SKA Form A 1) Berfungsi sebagai SKA preference, mendapat keringanan atau pembebasan bea masuk. 2) Digunakan
untuk
ekspor
dari
negara
yang
sedang
berkembang atau berlatarbelakang seperti : Indonesia ke negara maju yang termasuk negara GSP (Uni Eropa, Jepang, AS, Rusia dan lain-lain). 3) Untuk SKA form A, eksportir atau pihak lain memerlukan surat pernyataan dan struktur biaya per-unit baik untuk produsen eksportir atau eksportir bukan produsen, yang bentuknya sudah disediakan Instansi penerbit 4) Dalam hal barang ekspor yang sama, untuk permohonan SKA kedua dan seterusnya cukup melampirkan surat penegasan pemohon SKA Form A yang bentuknya sudah disediakan oleh Instansi penerbit 5) Untuk masa berlaku Form A untuk tujuan: Uni Eropa, Norwegia, swiss selama 10 bulan, sedangkan Jepang selama 12 bulan dan Kanada selama 24 bulan. b.
SKA Form B Berfungsi sebagai SKA non preference, jika diminta oleh buyer dan hanya digunakan untuk monitoring ekspor
c.
SKA Form D Berfungsi sebagai SKA preference antar negara-negara ASEAN yang termasuk dalam kelompok AFTA, dengan produk yang termasuk dalam list CEPT for AFTA (Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dll). Masa berlaku SKA Form D untuk negara ASEAN selama 4 bulan (untuk pengiriman langsung ) dan 6 bulan (melalui satu atau lebih pelabuhan di luar ASEAN).
d. SKA Form E Berfungsi sebagai SKA Preference untuk mendapatkan penurunan tarif dari 5 s/d 40%, ekspor dari negara ASEAN ke China. e. SKA Form H Khusus untuk handicraft ke semua negara tujuan ekspor, berfungsi sebagai preference (penurunan tarif 5 s/d 40%).
f. SKA Form AK Berfungsi sebagai SKA preference untuk mendapat pembebasan atau keringanan biaya masuk ekspor dari negara ASEAN ke Korea. g. SKA Form TP Form TP (Textile Product) untuk ke semua negara khusus untuk produk tekstil, apabila diminta oleh buyer dan mulai tahun
2004 perdagangan TP sudah bebas tidak menggunakan quota lagi, sehingga SKA form TP menjadi SKA non preference.
BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian 1. Lokasi Instansi Lokasi yang dijadikan obyek penelitian dan pencarian sumber data yaitu Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kantor Subdin Perindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bidang Perdagangan, yang berlokasi di Jalan Kusumanegara No. 133 Yogyakarta. 2. Visi dan Misi Pelaksanaan UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Surat Keputusan Gubernur No. 98 tahun 2004, maka ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM ( Dinas Perindagkop dan UKM ) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :
a. Visi Keberhasilan
pembangunan
sektor
Indagkop
merupakan
prioritas yang utama dalam mempercepat pembangunan daerah. Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi untuk menunjang keberhasilan tersebut. Visi Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : Menjadi Akselelator Terwujudnya Indagkop yang maju dan Tangguh dalam Menghadapi Persaingan Global. b. Misi Misi yang bersifat ke dalam (inward) dan ke luar (outward) diperlukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sehingga seluruh aparat dan stakeholder dapat mengetahui peran Dinas Perindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembinaan dan
pengembangan
sector
Industri
Perdagangan
Koperasi
Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Misi tersebut antara lain: a) Meningkatkan kinerja aparat untuk terwujudnya pelayanan prima dengan manajemen yang efisien b) Memperkuat
pertumbuhan
perekonomian
daerah
dengan
mengoptimalkan Indagkoptamben c) Meningkatkan kemampuan peran masyarakat Indagkop untuk menuju daya saing pasar modal
Misi yang bersifat ke dalam ( inward ) dan ke luar ( outward ) adalah sebagai berikut : a) Kedalam ( inward ) Meningkatkan kinerja aparat untuk mewujudkan pelayanan prima dengan manajemen yang efisien. Artinya : Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha menata dan membangun kinerja aparatur melalui manajemen yang efisien agar dapat dicapai suatu pelayanan yang prima dengan kualitas standar yang akhirnya dapat memuaskan dunia usaha dan masyarakat luas. b) Keluar ( outward ) (1) Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi Indagkptamben. Artinya : Terbatasnya potensi sumber daya yang tersedian di Propinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta,
maka
perlu
mengoptimalkan pemenfaatan sumber daya Indagkop yang tersedia untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. (2) Meningkatkan kemampuan peran masyarakat Indagkop untuk menuju daya saing pasar global. Artinya : Adanya perubahan yang cepat dan dinamis dalam pasar global Dinas Perindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
berusaha mendorong kemampuan dunia usaha untuk dapat mempunyai daya saing yang tinggi, mampu berkompetisi di pasar global sekaligus dapat memenangkan pasar global. 3. Fungsi Pokok dan Tugas Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas
Perindagkop
dan
UKM
Propinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan dari pemerintah pusat berdasarkan PP NO. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Kewenangan propinsi tersebut di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Unsur dari Dinas Perinadagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan pengendalian di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; b. Merumuskan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan
perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM; c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM.
d. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM sesuai dengan kewenangannya; e. Memfasilitasi penyelenggaraan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM lintas kabupaten atau kota; f. Memberdayakan sumber daya dan mitra kerja di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM; g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 4. Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Uraian Fungsi Tugas Masing-masing Unit a.
Stuktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Stuktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 0 tahun 2008 tentang organisasi
dan
tatalaksana
dinas
Propinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta dan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 49 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi dinas dan
UPT
(Unit
Pelayanan
Terpadu)
Dinas
Disperindagkop dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perdagangan
b.
Fungsi dan tugas masing – masing unit pada Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini : 1) Pelaksana Tugas (PLT) Sekertaris Bagian Pelaksana Tugas (PLT) sekretaris mempunyai fungsi penyelenggaraan keadministrasian dinas. Bagian ini mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi tersebut. Tugasnya adalah sebagai berikut : a) Menyusun program bagian tata usaha; b) Mengelola keuangan dinas; c) Menyelenggarkan administrasi kepegawaian dinas; d) Menyelenggarakan urusan naskah dinas, kerumahtanggan, perlengkapan, kepustakaan, efisiensi, dan tatalaksana dinas; e) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bagian tata usaha. Bagian PLT Sekertaris terdiri dari : a) Subbag Program dan Informasi b) Subbag Keuangan c) Subbag Umum 2) Bidang Inlog Sandang dan Pangan Bagian Inalog Sandang dan Pangan terdiri dari : a) Seksi Industri Aneka b) Seksi Logam dan Elektronik c) Seksi Sandang dan Kulit
3) Bidang Inagro dan Kimia Bagian Inagro dan Kimia terdiri dari : a) Seksi Industri Kimia b) Seksi Industri Hasil Hutan danPerkebunan c) Seksi Makanan, Minuman dan Tembakau 4) Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri (PDLN) Bidang perdagangan mempunyai fungsi bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang usaha perdagangan, kerjasama dan penyaluran sarana perdagangan dan fasilitas ekspor dan impor. Bidang perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi tersebut. Tugasnya adalah sebagai berikut : a) Menyusun program bidang perdaganga baik Luar maupun dalam negeri; b) Menyusun petunjuk teknis usaha perdagangan, kerjasama Luar Negeri dan penyaluran, sarana dan fasilitas ekspor dan impor; c) Melaksanakan
pembinaan
pelaksanaan
kebijakan
pengembangan usaha ekspor, fasilitas ekspor dan impor dan kerjasama perdagangan Luar Negeri; d) Memantau dan mengevaluasi iklim usaha; e) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bidang perdagangan
Bidang perdagangan Dalam dan Luar Negeri terdiri dari : a) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan b) Seksi Pengadaan dan Penyaluran c) Seksi Pengawasan Perdagangan 5) Unit Pelaksanaan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi pembinaan dan fasilitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi tersebut. Tugasnya adalah sebagai berikut : a) Menyusun program bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Koperasi; c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan Usaha Kecil Menengah; d) Fasilitas pembiyaan Koperasi dan dan Usaha Kecil Menengah serta pengembangan perekonomian; e) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bidang Koperasi dan dan Usaha Kecil Menengah; Bidang Koperasi dan dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari : a) Seksi Koperasi b) Seksi dan Usaha Kecil Menengah c) Seksi Pembiyaan dan Perekonomian Syariah
6) Bidang Pelayanan Bisnis Balai pengembangan bisnis dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2002, sedangkan mengenai uraian tugas dan tata kerjanya diatur dalam Keputusan Gubernur No. 158 tahun 2002. Berdasarkan Keputusan Gubernur, fungsi dan tugas balai pengembangan bisnis adalah sebagai berikut : balai pengembangan bisnis mempunyai fungsi sebagai penunjang teknis dinas di bidang pengembangan bisnis. Balai pengembangan bisnis mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi tersebut. Tugasnya adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bisnis; b) Menyelenggarakan konsultasi dan pelatihan bisnis; c) Melaksanakan promosi dan pemasaran; d) Melaksanakan kegiatan Ketatausahaan Bidang Pelayanan Bisnis terdiri dari : a) Seksi Bagian Tata Usaha (TU) b) Seksi Penyiapan Produksi c) Seksi Penyiapan 7) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Balai pengembangan teknologi tepat guna dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002, sedangkan mengenai uraian tugas dan tata kerjanya diatur dalam Keputusan Gubernur No 158 tahun 2002. Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, fungsi dan
tugas Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi dan tugas balai pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut : Balai pengembangan Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai penunjang tugas teknis dinas dibidang
Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Balai
pengembangan teknologi tepat guna mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi tersebut. Tugasnya adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan perencanaan dan perekayasaan teknologi alat tepat guna; b) Menyelenggarakan
produksi
pemasaran
dan
penyuluhan
teknologi alat tepat guna; c) Melayani perbaikan alat tepat guna; d) Melaksanakan kegiatan Tatausaha; Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna terdiri dari : a) Seksi Bagian Tata Usaha (TU) b) Seksi Rekayasa Produksi c) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran 8) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Metrologi Unit pelaksanaan teknis dinas balai metrologi mempunyai fungsi, peneraan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit pelaksanaan teknis dinas balai metrologi mempunyai
tugas untuk menjalankan fungsi tersebut. Tugasnya adalah sebagai berikut : a) Menyusun program balai metrologi; b) Mengelola sarana dan prasarana kemetrologian; c) Melaksanakan pemeriksaan, pengujian standar tingkat III, standar lainnya dan kalibrasi alat ukur serta melakukan tera alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); d) Melaksanakan pengawasan penggunaan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BPKT) dan alat ukur ulang; e) Melakukan
penyuluhan
tentang
kemetrologian
kepada
masyarakat; f) Melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia Metrologi; g) Melakukan pembinaan pengusaha dan repatir UTTP; h) Mengelola data UTTP; i) Melakukan penelitian untuk proses perijinan UTTP; j) Melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan uang tera; k) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program balai metrologi; 5. Kepegawaian Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jumlah pegawai saat ini yang ada di Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 178 orang dengan perincian sebagai berikut :
1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel III.1 Data Pegawai Disperindagkop dan UKM Berdasarkan Tingkat Pendidikan
SM Bagian/ Bidang
S2
S1
SLTA SLTP
Jumlah
/D3 1. Sekertariat
1
6
3
46
4
60
2. Industri Agrokim
1
6
3
12
0
22
3. Industri Logam Sandang & Aneka
1
4
1
16
0
22
4. Perdagangan Dalam Negeri
2
3
2
16
0
23
5. Perdagangan Luar Negeri
1
5
2
14
0
22
6. Koperasi & UKM
0
6
1
22
0
29
JUMLAH
6
30
12
126
4
178
Sumber : Disperindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009
Berdasarkan
tabel
3.1
mengenai
data
pegawai
Disperindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan diatas dapat dijelaskan : a) Bagian atau bidang Sekretariat dengan jumlah pegawai yang mempunyai gelar Setrata 2(S2) sebanyak 1 (satu) orang, gelar Setrara 1 (S1) sebanyak 6 (enam) orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 3 (tiga), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) 46 (empat puluh
enam) orang, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 4 (empat) orang. Dengan total jumlah sebanyak 60 (enam puluh) orang atau
33,70% dari total 178 jumlah keseluruhan
pegawai. b) Bagian atau bidang Sekretariat dengan jumlah pegawai yang mempunyai gelar Setrata 2 (S2) sebanyak 1 (satu) orang, gelar Setrata 1 (S1) sebanyak 6 (enam) orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 3 (tiga), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) 12 (dua belas) orang, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 0 (nol) orang. Dengan total jumlah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau 12,36% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. c) Bagian atau bidang Logam Sandang dan Aneka dengan jumlah pegawai yang mempunyai gelar Setrata 2 (S2) sebanyak 1 (satu) orang, gelar Setrara 1 (S1) sebanyak 4 (empat) orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 1 (satu), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) 16 (enam belas) orang, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 0 (nol) orang. Dengan total jumlah sebanyak 22 (enam puluh) orang atau 12,36% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. d) Bagian atau bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan jumlah pegawai yang mempunyai gelar Setrata 2 (S2) sebanyak 2 (dua) orang, gelar Setrara 1 (S1) sebanyak 3 (tiga) orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 2 (dua), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) 16 (enam belas) orang, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
sebanyak 0 (nol) orang. Dengan total jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang atau12,92% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. e) Bagian atau bidang Luar Negeri dengan jumlah pegawai yang mempunyai gelar Setrata 2 (S2) sebanyak 1 (satu) orang, gelar Setrara 1 (S1) sebanyak 5 (lima) orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 2 (dua), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) 14 (empat belas) orang, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak0 (nol) orang. Dengan total jumlah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau 12,36% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. f) Bagian atau bidang Koperasi dan UKM dengan jumlah pegawai yang mempunyai gelar Setrata 2 (S2) sebanyak 0 (satu) orang, gelar Setrara 1 (S1) sebanyak 6 (enam) orang, Diploma 3 (D3) sebanyak 1 (satu), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) 22 (duat puluh dua) orang, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 0 (nol) orang. Dengan total jumlah sebanyak 29 (dua puluhcsembilan) orang atau 19,29% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai.
2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Grafik III.1 Data pegawai Disperindagkop dan UKM berdasarkan golongan
Sumber : Disperindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009
Berdasarkan
grafik
3.1
mengenai
data
pegawai
Disperindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan golongan diatas dapat dijelaskan : a. Bagian atau bidang Sekretariat dengan jumlah golongan IV sebanyak 3(tiga) orang, golongan III sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, golongan II sebanyak 23 (dua puluh tiga) dan golongan I
sebanyak 0 (nol) orang atau 34,27% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. b. Bagian atau bidang Sekretariat dengan jumlah golongan IV sebanyak 1(satu) orang, golongan III sebanyak 19 (sembilan belas) orang, golongan II sebanyak 3 (tiga) dan golongan I sebanyak 0 (nol) orang atau 12,36% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. c. Bagian atau bidang Sekretariat dengan jumlah golongan IV sebanyak 2(dua) orang, golongan III sebanyak 19 (sembilan belas) orang, golongan II sebanyak 0 (nol) dan golongan I sebanyak 0 (nol) orang atau 11,79% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. d. Bagian atau bidang Sekretariat dengan jumlah golongan IV sebanyak 1(tsatu) orang, golongan III sebanyak 19 (sembilan belas) orang, golongan II sebanyak 3 (tiga) dan golongan I sebanyak 0 (nol) orang atau 12,92% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. e. Bagian atau bidang Sekretariat dengan jumlah golongan IV sebanyak 1(satu) orang, golongan III sebanyak19 (sembilan belas) orang, golongan II sebanyak 1 (satu) dan golongan I sebanyak 0 (nol) orang atau 11,79% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. f. Bagian atau bidang Sekretariat dengan jumlah golongan IV sebanyak 2(dua) orang, golongan III sebanyak 25 (dua puluh lima)
orang, golongan II sebanyak 3 (tiga) dan golongan I sebanyak 0 (nol) orang atau 16,85% dari total 178 jumlah keseluruhan pegawai. 6. Volume dan Nilai Ekspor komoditi Pakaian Jadi Tekstil di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Komoditi ekspor pakaian jadi tekstil yang ada di Yogyakarata cukup potensial dibandingkan dengan komoditas ekspor lainnya. Namun peningkatan yang terjadi hanya berkisar 4 (empat) tahun saja, dimulai dari tahun 2005-2009 penurunan komoditi ini terjadi dari tahun ke tahun. Dapat dibuktikan dengan tabel berikut : Tabel III.2 Volume Ekspor Komoditi Pakaian Jadi Tekstil di Yogyakarta Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2009 Tahun
Volume Ekspor (Kg)
Pertumbuhan (%)
2002
1.532.930,83
-
2003
2.017.223,25
24,01
2004
2.210.513,97
8,74
2005
4.657.944,35
52,54
2006
3.684.599,13
-26,42
2007
2.956.859,36
-24,61
2008
2.570.613,89
-15,02
2009
1.350.321,89
-90,37
Sumber : Data realisasi ekspor Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan
tabel
tersebut
di
atas
terlihat
bahwa
perkembangan komoditi ekspor pakaian jadi tekstil di Yogyakarta dilihat dari volume ekspornya, pada tahun 2002 sampai dengan 2005
ekspor pakaian jadi tekstil mengalami peningkatan dari tahun ketahun, bahkan peningkatan yang cukup besar terjadi ditahun 2005 sebesar 52.54% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, setelah memasuki tahun 2006 komoditi ekspor pakaian jadi tekstil mulai menurun dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 78,96% dimana angka penurunannya sebesar -26,42%, tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 1,81% angka penurunannya sebesar -24,61%, tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 9,59% angka penurunannya sebesar -15,02%, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -75,35% dengan angka penurunannya sebesar -90,37. Nilai ekspor dari komoditi pakaian jadi tekstil sendiri, juga mengalami peningkatan tetapi hanya dari tahun2002 sampai dengan 2005. Kemudian dari tahun 2005 sampai 2009 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan dan peningkatan komoditas ekspor pakaian jadi tekstil ini dapat dilihat dalam tabel berikut :
Grafik III.2 Nilai Ekspor Komoditi Pakaian Jadi Tekstil di Yogyakarta Tahun 2002 sampai dengan 2009
Sumber : Data realisasi ekspor Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Grafik III.3 Nilai Ekspor Komoditi Pakaian Jadi Tekstil di Yogyakarta Tahun 2002 sampai dengan 2009
Sumber : Data realisasi ekspor Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan
tabel
tersebut
diatas
terlihat
bahwa
perkembangan komoditi ekspor pakaian jadi tekstil di Yogyakarta dilihat dari nilai ekspornya, pada tahun 2003 sampai dengan 2005 mengalami peningkatan, tetapi mulai tahun 2005 samapai dengan 2009
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dari angka pertumbuhan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 22,64% dibandingkan tahun 2002, tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 2,30% dibandingkan tahun 2003, tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 44,82% dibandingkan tahun 2004, tahun 2006 mengalami penurunan sebesar -2,46%, tahun 2007 mengalami penurunan sebesar -22,22%, tahun 2008 mengalami penurunan sebesar -1,47%, dan di tahun 2009 juga mengalami penurunan sebesar 22,37%. Penurunan komoditi pakaian jadi tekstil dari tahun 2005 sampai dengan 2009 ini disebabkan karena adanya krisis keuangan di AS dan UNIEROPA, sedangkan pasar utama para eksportir adalah negara tersebut diatas dan bahan baku benang impor, terus menerus naik sehingga banyak eksportir yang gulung tikar.
B. Pembahasan Komoditas Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang meliputi produk serat, kain lembaran, pakaian jadi dan produk tekstil lainnya merupakan salah satu komoditi yang diandalkan untuk memberikan kontribusi sebagai penyumbang devisa terbesar dari ekspor non migas dan membantu mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja. Pakaian Jadi Tekstil merupakan salah satu komoditas ekspor yang ada di Yogyakarta yang cukup potensial, dimana komoditas tersebut memberikan pendapatan bagi seorang eksportir sendiri serta bagi daerah. Eksportir sendiri,
dengan melakukan ekspor komoditas pakaian jadi tekstil tersebut dapat memberikan laba yang besar keperusahaan atau perorangan. Pendapatan yang diperoleh daerah dengan adanya ekspor komoditas pakaian jadi tekstil ini, akan meningkatkan devisa negara yang dapat dijadikan sebagai usaha dalam melakukan pembangunan untuk memulihkan kondisi perekonomian negara Indonesia, dimana devisa ini diperoleh dari pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap besarnya penghasilan yang diperoleh Eksportir. Untuk menarik minat para importir, eksportir pakaian jadi tekstil ini ada yang mempromosikan komoditinya melalui pameran-pameran. Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu instansi pemerintah yang berwenang mengurus masalah ekspor tersebut. Dinas yang mengurus masalah ekspor untuk komoditas pakaiana jadi tekstil tersebut adalah Subdin Pengembangan Ekspor-Impor, dimana pelaksanaan kinerjanya memberikan fasilitas kepada eksportir baik yang dilakukan sendiri maupun dengan melakukan berbagai kerjasama dengan pihak lain. 1. Peranan Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap
Perkembangan Komoditi Ekspor Pakaian Jadi
Tekstil Dinas Perindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat inti bagi eksportir baru maupun eksportir-eksportir lama. Peranan Perindagkop dan UKM bagi eksportir dapat ditunjukan melalui program-program pilihan tersebut meliputi :
a. Memberikan Pengembangan Pemasaran kepada eksportir Pakaian jadi tekstil Pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting penting dalam upaya mengembangkan usaha industri dan perdagangan. Pengembangan
pemasaran
bertujuan
untuk
meningkatkan
dan
memperluas pangsa pasar dari suatu produk. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembagan pemasaran diantaranya adalah apa yang menjadi kebutuhan pasar, berapa besar dan siapa yang membutuhkan, serta dimana diproduksi sesuai dengan ketersediaan bahan baku. Kondisi pemasaran eksportir yang saat ini jangkauan pasarnya masih terbatas pada pasar di dalam negeri dan hanya sebagian kecil yang telah mampu menembus pasar ekspor. Kendala yang dihadapi eksportir dalam pemasaran adalah kurangnya akses terhadap informasi pasar dan jaringan pemasaran, kemampuan pengusaha untuk akses pasar serta adanya kecenderungan konsumen yang belum mempercayai produk eksportir dan cenderung untuk import minded. Langkah
pengembangan
pemasaran
yang
telah
dilaksanakan
diantaranya adalah : 1) Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, mempengaruhi serta mengingatkan orang pada produk atau jasa, gambar dan ide yang dihasilkan oleh industri kecil. Memperkenalkan produk eksportir-eksportir kepada
masyarakat atau importir dapat dilakukan melalui media cetak, audio visual, internet, uji coba pasar dan penetrasi pasar. Beberapa kegiatan promosi lainnya adalah : a) Pameran di dalam negeri maupun luar negeri; b) Uji coba pasar di tingkat lokal, regional maupun nasional; c) Misi dagang ke luar negeri; d) Mengundang buyer dari luar negeri, menerbitkan leafet atau katalog produk industri kecil atau profil pengusaha industri kecil. Lembaga pendukung pemasaran di lingkup Perindagkop dan UKM yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha eksportir adalah Dewan Penunjang Ekspor (DPE), Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), dan Bursa Komoditi. 2). Rumah Niaga (Trading House) adalah sarana usaha pemasaran yang secara terpadu membantu akses pemasaran produk industri kecil, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Tujuan dari rumah niaga adalah memberikan kemudahan dan membantu pemasaran produk-produk
eksportir.
Bantuan
yang
diberikan
dapat
dimanfaatkan oleh eksportir adalah mulai mengakses informasi tentang produk-produk yang dibutuhkan konsumen Luar Negeri, desain yang sedang trend, bahan dan teknologinya serta bantuan permodalan dan perhitungan atau kalkulasi biaya yang bisa diterima oleh rumah niaga.
b. Memberikan Pelatihan kepada Eksportir Pakaian Jadi Tekstil Beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk mengembangkan eksportir pakaian jadi tekstil adalah : 1) Pelatihan Pengembangan Motivasi Berusaha (Pelatihan Achievement Motivation Training, AMT ) adalah usaha peningkatan motivasi berprestasi dengan memberikan perbaikan pola pikir yang akan mengingankan akan motivasi berprestasi. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memndorong agar lebih memacu motivasi untuk berusaha. Seorang pengusaha sukses selain harus memiliki motif prestasi, juga harus memiliki jiwa kreatif-inovatif, menguasai liku-liku dunia usaha dan peka akan kesempatan usaha. Disamping itu pelatihan juga bertujuan : a) Membantu para peserta untuk mengetahui dan mengenal diri yang merupakan dasar dalam upaya meningkatkan kemampuan; b) Membantu para peserta untuk mengetahui dan menguasai cara menetapkan tujuan yang logis realistis; c) Membantu para peserta membuka diri, khusunya dalam hal pengembangan motivasi berprestasi melalui perbaikan pola pikir, ataupun membantu peserta mengembangkan motif-prestasi yang mungkin telah terbentuk sebelumnya; d) Meningkatkan kerjasama antar peserta terutama dalam hal mempertajam pengenalan diri dalam lingkungannya masingmasing serta mampu melihat segi-segi titik temu diantara mereka;
e) Membantu para peserta dalam upayanya menemukan dirinya atau peranannya dalam arus perubahan dan gerak dinamis masyarakat kearah modernisasi; 2) Pelatihan kewirausahaan adalah model pelatihan bagi calon wirausaha potensial yang akan mendirikan usaha baru atau wirausaha industri kecil dan menengah yang akan mengembangkan usahanya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menciptakan jiwa wirausahan dikalangan usaha kecil menengah. Kegiatan ini meliputi tahapan kegiatan pra pelatihan, pelatihan, dan pasca pelatihan. Pelatihan
ini
merupakan
perangkat
strategi
dalam
rangka
meningkatkan kompetensi kewirausahaan sekaligus meningkatkan kemampuan para peserta dalam menyusub rencana usaha dan meyakinkan mitra pemodal tentang rencana usaha dan pengembang usahanya. 3) Pelatihan Manajemen Sederhana, adalah model pelatihan manajemen praktis, mudah dipahami serta mudah diterapkan oleh eksportir. Pada pelatihan ini, diberikan pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan sikap kerja di luar sistem pendidikan formal dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan dari pelatihan menajemen sederhana ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha kecil dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.
Syarat untuk mengikuti pelatihan manajemen ini adalah : a) Sudah mempunyai usaha perdagangan dan sudah mulai mengekspor. b) Ada pernyataan bersedia mengikuti acara pelatihan dari awal sampai akhir. c) Peserta ada kebutuhan untuk mengikuti pelatihan. 4) Pelatihan Desain Pelatihan ini hanya ditujukan untuk eksportir batik dan lurik. Pelatihan ini dutujukan agar desain batik yang dihasilkan lebih menarik untuk eksportir. c. Melakukan Pengembangan Iklim Usaha Menengah Industri dan Perdagangan Pengembangan Iklim Usaha dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan industri perdagangan dalam dan Luar negeri. Kondisi yang kondusif dimaksudkan adalah suatu keadaan dimana proses ekonomi berjalan dengan mekanisme pasar yang berkeadilan, dalam arti bahwa perkembangan ekonomi bukan hanya ditentukan faktor permintaan dan penawaran, tetapi juga apabila diperlukan pemerintah dapat melakukan koreksi melalui intervensi. Upaya-upaya pengembangan iklim usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat lebih difokuskan pada kebijakan fiskal, tarif bea masuk impor dan pajak ekspor yang meliputi :
1) Harmonisasi bea masuk dan pajak adalah penyeragaman bea masuk dan pajak supaya semua barang yang masuk, pajak dan bea masuknya sama. 2) Pemberian insentif ini diberikan pihak lain (pajak, PLN, dan lainlain) kepada eksportir. Sedangkan yang dilakukan pemerintah daerah meliputi: 1) Layanan administrasi seperti kemudahan perizinan baik prosedurnya maupun
pengurusannya.
Misalnya,
memberikan
kemudahan
pelayanan pengesahan SKA. 2) Kemudahan memperoleh bantuan permodalan. Misalnya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memberikan bantuan modal dengan bunga yang lebih kecil dan disini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Yogyakarta sebagai pemberi rekomendasi kepada eksportir. 3) Penyedian fasilitas infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh eksportir atau pengusaha dalam berusaha seperti fasilitas listrik dan telekomunikasi, misalnya,
membeir bantuana membangunkan
jembatan di Kasongan Centra Gerabah. 4) Penyediaan fasilitas atau sarana lokasi baik untuk berproduksi maupun untuk pemasaran. Misalnya, memberikan bantuan mesin peralatan ( satu mesin dapat digunakan beberapa eksportir tetapi satu wilayah terdapat beberapa eksportir).
d. Memberikan Informasi Untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pemberdayaan Perindagkop dan UKM, kegiatan informasi menjadi hal yang sangat penting. Dengan kondisi eksportir yang ada, pada umumnya mereka menghadapi kendala dalam mengakses informasi. Dengan demikian penyediaan informasi yang mudah di akses oleh eksportir menjadi salah satu unsur yang menentukan keberhasilan usaha dan hal ini memerlukan peran dari Perindagkop dan UKM sebagai penyedia informasi seperti pemberian informasi pameran dagang, adanya bantuan modal dll. Untuk itu Perindagkop dan UKM perlu melakukan kerjasama perdagangan Luar negeri. e. Memberikan Pelayanan Pengesahan SKA (Surat Keterangn Asal) Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian Bilateral, Regional dan Multirateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, wajib disertakan pada barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas, jelas dinyatakan bahwa SKA dilandasi oleh kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Mitra Dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multirateral, sehingga (Unilateral) oleh negara pengimpor tertentu. Sebagai konsekuensinya, apabila barang ekspor Indonesia tidak disertai dengan SKA sebagaimana yang
dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor Indonesia, maka negara pengimpor dapat menolak barang tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 155/Kpt/IV/1980, ditetapkan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) setiap set. 2. Hambatan-hambatan
dalam
Mengembangkan
Komoditi
Ekspor
Tersebut Dalam Perkembangannya Perindagkop dan UKM juga mengalami hambatan-hambatan dalm mengembangkan komodiiti ekspor pakaian jadi tekstil tersebut diantaranya adalah : a. Masih terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia Khususnya dalam hal penguasaan teknologi, manajemen atau wawasan bisnis. Keadaan tersebut berkaitan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan dasar sebagian besar eksportir yang terlibat dalam usaha eksportir yang tergabung dalam Perindagkop dan UKM. b. Kendala Pemasaran Produk Permasalah yang mendasar yang perlu mendapat perhatian yang cukup serius adalah masalah pemasaran produk eksportir yang tergambar dari kenyataan bahwa hanya sebagian kecil saja yang mampu menembus pasar ekspor. Keterbatasan wawasan bisnis, kurangnya pengetahuan prosedur perdagangan, kurangnya sarana dan prasarana, mutu produk yang belum stabil dan lain-lain merupakan permasalahan pemasaran yang memerlukan langkah-langkah penanganan serius.
c. Kecenderungan Konsumen Luar Negeri yang belum mempercayai Mutu Produk Eksportir Karena citra produk eksportir masih kurang sehingga sebagian besar importir masih belum yakin dengan mutu produk eksportir, yang menyebabkan kondisi ini sangat merugikan. d. Sangat terbatasnya Institusi Pemasaran Bersama Sebagaimana
diketahui
bahwa
eksportir
kurang
dapat
memproduksi dalam jumlah yang besar sehingga hal ini harus ada institusi untuk menyatukan, mengumpulkannya sehingga besar. Dengan demikian diperlukan semacam trading house yang dapat menampung dan menjual hasil eksportir. e. Kendala Permodalan Usaha Sebagian besar eksportir memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. Disamping itu mereka menjual produknya secara pesanan dan banyak terjadi penundaan pembayaran. Kondisi seperti ini amat menghambat kelancaran usahanya. 3. Upaya-upaya yang Ditempuh Oleh Dinas Perindagkop dan UKM Dalam Menghadapi
Hambatan-hambatan
Dalam
Usaha
Mengembangkan
Komoditi Ekspor Pakaian Jadi Tekstil Dinas Perindagkop dan UKM yang menangani masalah komoditi ekspor Pakaian Jadi tekstil ini adalah bidang perdagangan. Bidang Perdagangan dalam menjalankan tugasnya yang memberikan fasilitas kepada eksportir pakaian jadi tekstil, mengalami berbagai hambatanhambatan seperti yang ada diatas. Bidang perdagangan melakukan upaya
untuk mengatasi adanya hambatan-hambatan tersebut, hal itu dilakukan agar komoditi ekspor pakaian jadi tekstil dapat terus meningkat setiap tahun, sehingga dapat memberikan potensi bagi daerah. Upaya-upaya yang ditempuh tersebut antara lain: a. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia kepada Eksportir Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sebagai eksportir pakaian jadi tekstil, akan menghambat kelancaran eksportir pakaian jadi tekstil untuk meningkatkan usahanya. Keterbatasan kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan eksportir pakaian jadi tekstil untuk bernegosiasi dengan importir, serta kurangnya minat atau keinginan untuk menangkap peluang pasar. Bidang perdagangan selaku pembina, maka memberikan fasilitas kepada eksportir pakaian jadi tekstil yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk bernegosiasi dengan importir. Pelatihan ini diadakan dengan menghadirkan pembicara. Pembicara tersebut berasal dari eksportir pakaian jadi tekstil sendiri yang sudah mempunyai pengalaman dan sudah mempunyai banyak importir. Pelatihan ini dilakukan karena pada dasarnya, masing-masing negara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pelatihan cara bernegosiasi dengan
importir tersebut yang
diadakan oleh bidang perdagangan ini dimaksudkan agar eksportir mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari eksportir pakaian jadi tekstil.
b. Meningkatkan Mutu dan Desain Dalam hal ini bidang perdagangan,melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pelatihan mutu produk agar produk-produk eksportir lebih lagi diminati oleh importir. Dan juga memberikan pelatihan desain-desain produk, jika desain produk lebih menarik maka importir juga akan lebih menyukai. c. Memberikan pelayanan Informasi bisnis ke eksportir pakaian jadi tekstil Keterbatasan kemampuan eksportir pakaian jadi tekstil dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pesanan, sehingga eksportir pakaian jadi tekstil melakukan kerjasama dengan supplier. Bidang perdagangan dalam hal ini, melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi bisnis. Pemberian informasi bisnis ini dilakukan baik melalui tatap muka langsung antara eksportir pakaian jadi tekstil dengan petugas langsung maupun yang dilakukan pada waktu pembinaan atau pada saat kunjungan ke perusahaan. Informasi yang diberikan seperti informasi mengenai peluang pasar. d. Menyelenggarakan Pameran Dagang Untuk membantu promosi eksportir pakaian jadi tekstil, serta mengkoordinasi berbagai pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga kepada para eksportir mendapatkan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan apabila mengikuti pameran sendiri.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Peranan Dinas Perindustrian Perdagang Koperasi dan UKM terhadap perkembangan ekspor pakaian jadi tekstil adalah sebagai berikut: a. Memberikan Pengembangan Pemasaran kepada eksportir Pakaian jadi tekstil b. Memberikan Pelatihan kepada Eksportir Pakaian Jadi Tekstil c. Melakukan Pengembangan Iklim Usaha Menengah Industri dan Perdagangan Pengembangan iklim usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat lebih difokuskan pada kebijakan fiskal, tarif bea masuk impor dan pajak ekspor. d. Memberikan Informasi Penyediaan informasi yang mudah di akses oleh eksportir menjadi salah satu unsur yang menentukan keberhasilan usaha dan hal ini memerlukan peran dari Perindagkop dan UKM sebagai penyedia informasi seperti pemberian informasi pameran dagang, adanya bantuan modal dll. Untuk itu Perindagkop dan UKM perlu melakukan kerjasama perdagangan Luar negeri. e. Memberikan Pelayanan Pengesahan SKA (Surat Keterangn Asal)
2. Hambatan-hambatan
dalam
Mengembangkan
Komoditi
Ekspor
Tersebut adalah sebagai berikut: a. Masih terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia Khususnya dalam hal penguasaan teknologi, manajemen atau wawasan bisnis. b. Kendala Pemasaran Produk Keterbatasan
wawasan
bisnis,
kurangnya
pengetahuan
prosedur perdagangan, kurangnya sarana dan prasarana, mutu produk yang belum stabil dan lain-lain merupakan permasalahan pemasaran yang memerlukan langkah-langkah penanganan serius. c. Kecenderungan Konsumen Luar Negeri yang belum mempercayai Mutu Produk Eksportir Citra produk eksportir masih kurang sehingga sebagian besar importir masih belum yakin dengan mutu produk eksportir, yang menyebabkan kondisi ini sangat merugikan. d. Sangat terbatasnya Institusi Pemasaran Bersama Diperlukan semacam trading house yang dapat menampung dan menjual hasil eksportir. e. Kendala Permodalan Usaha Eksportir menjual produknya secara pesanan dan banyak terjadi
penundaan
pembayaran.
menghambat kelancaran usahanya.
Kondisi
seperti
ini
amat
3. Upaya-upaya yang Ditempuh Oleh Dinas Perindagkop dan UKM Dalam
Menghadapi
Hambatan-hambatan
Dalam
Usaha
Mengembangkan Komoditi Ekspor Pakaian Jadi Tekstil adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia kepada Eksportir Pelatihan cara bernegosiasi dengan
importir tersebut yang
diadakan oleh bidang perdagangan ini dimaksudkan agar eksportir mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari eksportir pakaian jadi tekstil. b. Meningkatkan Mutu dan Desain Memberikan pelatihan mutu produk agar produk-produk eksportir lebih lagi diminati oleh importir. Dan juga memberikan pelatihan desain-desain produk, jika desain produk lebih menarik maka importir juga akan lebih menyukai. c. Memberikan pelayanan Informasi bisnis ke eksportir pakaian jadi tekstil Pemberian informasi bisnis dilakukan baik melalui tatap muka langsung antara eksportir pakaian jadi tekstil dengan petugas langsung maupun yang dilakukan pada waktu pembinaan atau pada saat kunjungan ke perusahaan. Informasi yang diberikan seperti informasi mengenai peluang pasar. d. Menyelenggarakan Pameran Dagang Agar eksportir mendapatkan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan apabila mengikuti pameran sendiri.
B. Saran Setelah menyelesaikan penulisan Tugas Akhir penulis yang berjudul “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN
USAHA
KECIL
MENENGAH
PROPINSI
YOGYAKARTA TERHADAP PERKEMBANGAN EKSPOR PAKAIAN JADI TEKSTIL”. (studi kasus pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM propinsi Yogyakarta) maka penulis dapat memberikan saran-saran 1.
Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM a. Hendaknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM lebih meningkatkan peran aktifnya dalam memajukan industri tekstil nasional agar dapat bersaing dalam menghadapi perubahan lingkungan perdagangan internasional yang akan mengarah ke pasar bebas dimana nanti eksportir akan bersaing dalam segala hal. Peran aktif Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sangatlah diperlukan sehingga para eksportir siap untuk menghadapi kondisi tersebut. b. Lebih meningkatkan kerjasama dengan propinsi lain untuk mengadakan bahan baku. c. Lebih meningkatkan pelayanan informasi bisnis kepada eksportir pakaian jadi tekstil.
d. Mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk mengakses pasar melalui teknologi informasi dan internet. 2. Bagi Eksportir Pakaian Jadi Tekstil Mendaftarkan produk tekstilnya ke Departemen Hak Kekayaan Industri (HKI). Hak Kekayaan Industri meliputi hak paten, merek, desain industri,
dan
lain-lain.
Untuk
membantu
eksportir
dalam
mematenkan produk yang dihasilkannya, karena eksportir pakaian jadi tekstil di wilayah Yogyakarta hanya sebagian kecil yang mematenkan produknya, sedangkan yang lain setelah di ekspor komoditi-komoditi tersebut di beri merk oleh importir.
DAFTAR PUSTAKA Amir,Ms,1989, Ekspor Impor, Penerbit PPM, Jakarta. , 2000, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan luar Negeri, Penerbit PPM, Jakarta. , 2004, Strategi Memasuki Pasar Ekspor. Penerbit PPM. Jakarta. Badan Pengembangan Ekspor Nasional, 2003, Pedoman Pengelolaan Ekspor Indonesia, Penerbit Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta. , 2008, Panduan Menjadi Eksportir, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta. Berry, Render dan Jay Heizer. 2001. Prinsip-prinsip Manajemen Operasi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Hasibun, Syahbenol, 2007, Pedoman Pengelolaan Ekspor, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Lexy J. Maleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Radarkaya, Bandung. Mahrus, Hamid A, 2000, Pengembangan Usaha Kecil Menengah Industri dan Perdagangan Kabupaten atau Kota, Direktorat Jendral Industri Kecil dan Dagang Kecil Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta. Maulidiyah Indira Hasmarini dan Dwi Murtiningsih, 2003, Analisis Kausalitas Ekspor Non Migas Dengan Pertumbuhan Elonomi Menggunakan Metode Final Prediction Eror, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Penerbit Balai Penelitian dan Pembangunan Ekonomi, FE UMS. Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, 2009, Kumpulan Makalah, PPEI, Jakarta. R.P Suyono, 2003, Shipping Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor melalui laut, Penerbit PPM, Jakarta. Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung. Tjiptono, Fandy, 2008, Strategi Pemasaran Ekspor Edisi 3, Penerbit Andi offset, Yogyakarta.
