PERAN THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA (ITLOS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI TELUK BENGGALA ANTARA MYANMAR DAN BANGLADESH

Ss/eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2 ) : 439-448 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

PERAN THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA (ITLOS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI TELUK BENGGALA ANTARA MYANMAR DAN BANGLADESH NILAWATI1 NIM. 0802045140

Abstract: Bay of Bengal is rich in natural resources such as oil and gas reserves. Where South Korean companies in 2003 found no gas reserves as much as 4 to 6 trillion cubic feet in the blocks A-1 Myanmar are on the line right off the coast of Rakhine state with a depth of 150 meters it is that makes Myanmar and Bangladesh arguing and had been a military tensions in 2008 and 2009 between Bangladesh and Myanmar over the disputed maritime border. claims also occur due to both countries stems from efforts to control most waters in the Bay of Bengal. Several meetings were made to discuss mediation in an effort to establish a maritime boundary but the meeting ended without results. So then the dispute between the two countries are done with conciliation efforts by appointing ITLOS as a conciliator. Myanmar on November 4, 2009 and Bangladesh on December 12, 2009 reciprocally agreed that these claims will be brought to the ITLOS. The role ITLOS in dispute settlement in the Bay of Bengal between Burma and Bangladesh to use dispute resolution through alternative dispute resolution within the framework of UNCLOS in 1982 where the use of peaceful settlement of disputes, namely, using the means of dispute resolution as set out in Article 33 paragraph 1 of PBB Charter. Keywords : Role Of ITLOS, Dispute Bay Of Bengal Pendahuluan Teluk Benggala adalah sebuah teluk yang terletak di bagian Timur Laut Lautan Hindia yang berada di sebelah utara dari Samudra Hindia yang terletak di bagian barat Semenanjung Malaya dan Timur India. Teluk Benggala yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan cadangan gas. Hal ini terbukti dengan ditemukannya cadangan gas sebanyak 4-6 triliyun kaki kubik didaerah blok A-1 Myanmar oleh perusahaan Korea Selatan. Dan India juga menemukan sekitar 100 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2 , Nomor 2 , 2014 : 439-448

triliyun kaki kubik deposit hidrokarbon di dalam samudera sungai, dan Myanmar juga menemukan 7 triliyun kaki kubik deposit hidrokarbon (Samarakoon, J : 2004, 44). Sengketa antara Myanmar dan Bangladesh bermula dari usaha kedua negara untuk menguasai sebagian perairan di Teluk Benggala yang kaya dengan cadangan minyak dan gas. Sealain itu dengan Meningkatnya permintaan Bangladesh untuk energi sehingga telah menyebabkan operasi lepas pantai dan alokasi blok maritim untuk eksploitasi lebih meningkat dari sumber daya. Sehingga ketegangan militer terjadi pada tahun 2008-2009 antara kedua negara atas perbatasan maritime. Namun kedua negara yang bertetangga ini segera mengerahkan kekuatan militernya diperbatasan, sehingga ketegangan ini dengan cepat berakhir ketika perusahaan Deawoo pada tanggal 6 November 2008 menghentikan pengeboran lepas pantainya (Guo, R : 2009, 174). The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) adalah badan peradilan independen yang dibentuk oleh UNCLOS. Badan ini ditujukan untuk mengadili sengketa-sengketa yang lahir dari pelaksanaan maupun penafsiran ketentuanketentuan dalam UNCLOS. Dibentuk pada tanggal 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994, dengan tanggung jawab untuk pengaturan penambangan dasar laut di luar batas yurisdiksi nasional, yang berada di luar batas-batas laut teritorial, zona tambahan dan landas kontinen. Untuk lebih jauh lagi dalam rangka mengamankan cadangan gas dan minyak di perairan Teluk Benggala, para pihak juga menyelesaikan sengketa ini melalui Organisasi Internasional. Pada tanggal 8 Oktober 2009, Bangladesh secara resmi mengajukan sengketa di Teluk Benggala dengan cara arbitrase melawan Myanmar. Dimana Myanmar pada tanggal 4 November 2009 dan Bangladesh pada tanggal 12 Desember 2009 secara resiprokal menyepakati bahwa klaim ini akan dibawa ke ITLOS. Landasan Teori dan Konsep 1. Peran Organisasi Internasional Peran Organisasi internasional mempunyai pengertian ganda, yaitu arti luas dan arti sempit. Organisasi Internasional dalam arti luas digunakan untuk menunjuk setiap organisasi yang melintas batas-batas negara,baik yang bersifat publik ataupun privat. Organisasi internasional dalam arti sempit, hanya menunjuk setiap organisasi internasional yang bersifat publik. Jadi, Organisasi Internasional dalam arti luas meliputi : a. Setiap organisasi yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah-pemerintah, yaitu Intern Governmental Organization (IGO) atau organisasi internasional dalam arti sempit. b. Setiap organisasi yang tidak dibentuk atau di didirikan oleh pemerintahpemerintah, yaitu Non Govermental Organization (NGO).

440

Peran ITLOS Dalam Penyelesaian Sengketa Di Teluk Benggala (Nilawati)

Dalam sengketa ini menggunakan organisasi yang dalam arti luas yaitu Organisasi PBB yang dimana menggunaka sarana penyelesaian sengketa batas maritim dalam Kerangka UNCLOS 1982. Adapun bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 adalah (Anonym, International Tribunal for Law Of the Sea ) : a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai. b. Penyelesaian Sengketa Dengan Prosedur Wajib (Compulsory Settlement) 2. Konsep Penyelesaian Sengketa Resolusi konflik merupakan istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang berakar akan dapat diperhatikan dan diselesaikan. Hugh Miall, menawarkan beberapa pendekatan resolusi konflik dan cara penyelesaian konflik secara damai. Salah satu gagasannya tentang penyelesaian konflik yaitu Penyelesaian Konflik Multi jalur (Hugh Miall : 2000). Dalam penyelesaian konflik Teluk Benggala, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik baru melalui jalur I dan II. Hal ini disebabkan konflik Teluk Benggala melibatkan konflik antar negara, bukan masyarakat. Penyelesaian konflik Multi Jalur, Jalur 1: Penyelesaian Konflik Multi Jalur melalui negosiasi atau perundingan bilateral antara negara yang bersengketa yaitu Myanmar dan Bangladesh. Jalur II: Penyelesaian Konflik Multi Jalur melalui mediasi, Mediasi dengan menunjuk ITLOS sebagai organisasi yang menangani sengketa Teluk Benggala. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dimana skripsi ini menganalisis tentang peran ITLOS dalam penyelesaian sengketa di Teluk Benggala antara Myanmar dan Bnagladesh. Pembahasan A. Sengketa antara Myanmar dan Bangladesh Beberapa pertemuan dibuat untuk membicarakan upaya penyelesaian sengketa dalam usaha menetapkan batas maritime namun pertemuan tersebut berakhir tanpa hasil. Sehingga kemudian Sengketa kedua negara ini dilakukan dengan upaya konsiliasi dengan menunjuk ITLOS sebagai konsiliator. Myanmar pada tanggal 4 November 2009 dan Bangladesh pada tanggal 12 Desember 2009 secara resiprokal menyepakati bahwa klaim ini akan dibawa ke ITLOS. Peran ITLOS dalam penyelesaian sengketa di Teluk Benggala antara Myanmar dan Bangladesh menggunakan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 dimana menggunakan penyelesaian sengketa secara damai yaitu, menggunakan sarana-sarana penyelesaian sengketa sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB.

441


Adapun deklarasi kedua Negara yaitu : Deklarasi Myanmar menyatakan: Sesuai dengan Pasal 287, ayat 1, 1982 Inggris Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), Pemerintah Myanmar dengan ini menyatakan bahwa menerima yurisdiksi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut untuk penyelesaian sengketa antara Myanmar dan Bangladesh yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim antara kedua negara di Teluk Benggala. Deklarasi Bangladesh menyatakan: Berdasarkan Pasal 287, ayat 1, 1982 PBB Konvensi tentang Hukum Laut, Pemerintah Bangladesh menyatakan bahwa ia menerima yurisdiksi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut untuk penyelesaian sengketa antara Bangladesh dan Myanmar yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim antara kedua Negara di Teluk Benggala. A. Sengketa Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen di Teluk Benggala. 1. Sengketa Teritorial Bangladesh memiliki hak 12 mil laut teritorial di sekitar St Martin Island di daerah laut teritorial yang menjadi tumpang tindih dengan wilayah laut Myanmar. Dimana hak lintas kapal dari Myanmar melalui laut territorial Bangladesh yang berada di daerah St Martin Island menjadi hambatan navigasi ke sungai Naaf. Myanmar menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada masalah dengan akses ke wilayah laut Bangladesh terutama karena tidak adanya jaminan. Myanmar menyatakan bahwa posisi di sebelah kanan dari bagian kapal yang melalui laut teritorial Bangladesh yang berada di daerah St Martin Pulau terus menjadi kurang memuaskan. Sedangkan Bangladesh menyatakan dalam perjanjian pada bulan November 1974 antara Myanmar dan Bangladesh telah sepakat bahwa hak navigasi kapal Myanmar gratis dan tiadak adanya hambatan untuk melalui perairan Bangladesh sekitar St Martin Island ke sungai Naaf. 2. Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Dalam 200 Mil Laut Bangladesh memandang bahwa pantai yang relevan dari ujung batas tanah dengan Myanmar di Sungai Naaf ke ujung batas tanah dengan India di Muara Raimangal. Bangladesh mengukur pantai dengan menggunakan dua garis lurus untuk menghindari kesulitan yang signifikan yang disebabkan oleh sinuosities dari pantai. Menurut Bangladesh , panjang gabungan dari garis-garis ini adalah 421 kilometer. Sedangkan Myanmar menggambarkan pantai Bangladesh terdiri dari empat segmen. Segmen pertama di Timur dari perbatasan darat dengan India ke mulut Sungai Meghna. Hasil segmen keempat di Selatan dan Tenggara dari Lighthouse on Kutubdia Island daerah darat perbatasan dengan Myanmar. Antara dua segmen ini terletak segmen kedua dan ketiga di mulut Sungai Meghna. 3. Landas kontinen di luar 200 mil laut Menurut Myanmar bahwa delimitasi landas kontinen 200 mil laut tidak valid. Sedangkan Bangladesh menyatakan Myanmar tidak memiliki landas kontinen 200 mil yang berdasarkan proposisi. Bangladesh menyatakan bahwa pernyataan Myanmara bisa menjadi argumen yang valid jika Pengadilan pertama menerima

442


argumen Myanmar mendukung garis equidistance dalam 200 mil. Dengan mengacu pada argumen Myanmar mengenai hak-hak pihak ketiga, Bangladesh menyatakan bahwa klaim tumpang tindih potensial dari suatu negara ketiga tes disproporsionalitas. Dalam menentukan bidang yang relevan, Bangladesh menyampaikan bahwa daerah maritim di lepas pantai Myanmar antara Bhiff Cape dan Cape Negrais menjadi daerah yang ganjil untuk dipertimbangkan sebagai daerah maritim yang relevan. Menurut Bangladesh , daerah yang relevan adalah 175,326.8 km2. B. Upaya penyelesaian secara Bilateral antara Myanmar dan Bangladseh Upaya penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan oleh Myanmar dan Bangladesh melalui negosiasi atau perundingan bilateral antara kedua negara yang bersengketa. Jalur bilateral yang ditempuh oleh Myanmar dan Bangladesh. Kedua negara melakukan perundingan di Dhaka yang dihadiri para pakar dari kedua negara. Dalam perundingan berusaha membahas tentang perbatasan wilayah laut antara Myanmar dan Bangladesh. Dalam perundingan Bangladesh menyerukan Myanmar agar mengendalikan diri dari mengeksplorasi minyak dan gas di daerah sengketa di Teluk Benggala, sampai mereka menandatangani kesepakatan untuk memecahkan masalah itu. C. Penentuan Zona Maritim menurut UNCLOS 1982 Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 adalah konvensi yang jauh lebih luas ruang lingkupnya dan yang mengatur penggunaan lautan di dunia, terutama dalam hal menetapkan aturan dasar untuk segala sesuatu dari navigasi untuk penambangan laut. Sehingga upaya penyelesaian sengketa tersebut telah dilakukan dengan cara damai yaitu penyelesaian secara diplomatik yang dipilih adalah negosiasi dan konsiliasi. Kemudian sengketa ini disetujui kedua belah pihak untuk di proses melalui jalur hukum yaitu melalui bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. 1. Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) ; Berdasarkan Kebebasan berlayar atau hak-hak-lain bagi kapal-kapal dagang dalam UNCLOS 1982. 2. Pembagian Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) ; Bagi sebuah negara, UNCLOS 1982 membagi laut dalam tiga jenis atau zona maritim 1. Delimitasi Laut Territorial Menurut UNCLOS Laut Teritorial (Territorial Sea) yang Diatur dalam pasalpasal 2-32, Pasal 220, Pasal 230 (2) dan Pasal 234. Pasal 2 : “Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut dari garis pangkal pantai (baselines). Penetapan garis pangkal pantai dihitung dari garis pangkal pada saat pasang surut (mark of the low

443


tide). Terdapat beberapa metode penghitungan dalam menentukan garis pangkal ini yaitu antara lain straight baselines, penghitungan di mulut sungai, di teluk, di pelabuhan, dan kombinasi diantaranya”. 2. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Dan Landas Kontinen Dalam 200 Mil Zona Ekonomi Ekslusif (Exclusive Economic Zone) Utamanya yang diatur dalam: Pasal 55-75, Pasal 216, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 230 (1) dan Pasal 234. Pasal 56 : UNCLOS 1982 menetapkan pengaturan tentang daerah maritim di luar tetapi tersambung dengan laut teritorial yang disebut ZEE atau disebut juga Patrimonial Sea, yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial. 3. Delimitasi Landas Kontinen di Luar 200 Mil Landas Kontinen (Continental Shelf) diatur dalam: Pasal 76-85. Pasal 76 : Definisi menurut UNCLOS 1982, landas kontinen terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial dari negara-negara pantai, melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai kepada ujung luar dari tepian kontinen atau sampai pada jarak 200 mil laut dari garis pangkal, darimana laut teritorial diukur. Konvensi ini membatasi bahwa landas kontinen tidak dapat melebihi 350 mil laut. Ditetapkan pula cara-cara untuk menentukan garis batas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut. D. Keterlibatan ITLOS dalam Sengketa Batas Maritim antara Myanma dan Bangladesh Penentuan Batas Maritim Menurut International Tribunal For The Law Of The Sea dalam sengketa Penentuan Batas Maritim Bangladesh dan Myanmar di Teluk Benggala berdasarkan Putusan ITLOS No.16 Tanggal 14 Maret 2012. Secara umum, ada tiga unsur yang termasuk dalam wilayah negara yaitu unsur daratan, perairan/lautan, dan ruang udara. Masing-masing unsur ini mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan negara. Terhadap wilayah daratan, negara mempunyai atau melaksanakan kedaulatan mutlak. Dalam konteks ini, secara ekstrim negara dapat menutup secara sepihak wilayah negaranya terhadap negara di sekitarnya. Sementara terhadap wilayah ruang udara dan perairan/kelautan, kewenangan negara dalam melaksanakan kedaulatannya harus mempertimbangkan kepentingan negara lain (kewenangan minus). Dengan demikian, ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan wilayah negara diatur dalam perangkat hukum yang berbeda pula. Putusan ITLOS yang pertama yang dibahas upaya ITLOS menyikapi pertentangan yurisdiksi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak terhadap ITLOS. Bangladesh yang berpendapat bahwa ITLOS diberikan yurisdiksi untuk menentukan batas laut teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen sampai 200 mil laut berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 15, 74, 76, dan 83 ditentang oleh Myanmar dengan berpendapat bahwa ITLOS tidak berhak menentukan batas Landas Kontinen sampai 200 mil laut.

444


ITLOS berpendapat bahwa dalam kesepakatan awal kedua belah pihak, ITLOS diberikan yurisdiksi untuk menentukan sesuai mandat yang telah disebutkan di atas, oleh karena itu pada intinya menerima pendapat Bangladesh, dan menolak pendapat Myanmar. Hukum yang dipakai oleh ITLOS adalah berdasarkan Pasal 23 Statuta ITLOS yang menyatakan bahwa tribunal akan memakai semua hukum internasional yang diperlukan untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pasal 293 UNCLOS 1982. ITLOS dalam menentukan batas laut teritorial memutuskan bahwa akan memeriksa Agreed Minutes yang telah disepakati kedua belah pihak pada 1974 dan 2008. E. Peran ITLOS Dalam Penyelesaian Sengketa dan Penentuan Zona Maritime 1. Penyelesaian Sengketa antara Myanmar dan Bangladesh Klaim Bangladesh di wilayah garis batas laut yaitu, klaim utama Bangladesh dan resolusi ITLOS adalah bahwa ada kontrak untuk batas laut antara tahun 1974 dan pada tahun 2008, ITLOS menolak klaim Bangladesh, ITLOS memberikan 12 km sehubungan dengan klaim Bangladesh untuk 12 mil dari Pulau St Martin dan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, namun ITLOS menolak metode Bisector Angle. Klaim Bangladesh pada blok AD-7 sebagai perairannya pada tahun 2008 tetapi keputusan ITLOS mengungkapkan bahwa blok AD-7 berada di perairan Myanmar. Berdasarkan Wilayah pesisir Bangladesh adalah 69.717 Km2, sementara wilayah pesisir Myanmar adalah 86.931 Km2. Rasio daerah antara Bangladesh dan Myanmar adalah 1:1.25. Karena tidak jauh berbeda dengan rasio 1:1.06 pesisir, dinyatakan bahwa garis menuntut adil dan hanya menurut uji proporsionalitas. Menurut keputusan ITLOS atas klaim Myanmar, itu bahwa permintaan untuk menarik Zona Ekonomi Eksklusif dan benua garis batas landas melalui equidistance dianggap relevan diterima. wilayah perairan Myanmar dan Bangladesh sesuai dengan garis batas ITLOS. ITLOS memberikan keputusan akhir pada tanggal 14 Maret 2012. Hal ini merupakan garis batas maritim yang diklaim oleh Myanmar dan Bangladesh. ITLOS menunjukan bahwa garis batas maritim antara St Martin Island dan pantai Myanmar sebagai garis serupa diklaim dalam duplik Myanmar. Itu digambarkan dengan 12 mil pulau. Panjang pesisir Bangladesh antara Myanmar dan proposionalitas sesuai dengan peringatan Bangladesh. ITLOS dalam demarkasi pantai untuk kedua negara, telah memungkinkan 423 km untuk Bangladesh dan 587 km untuk Myanmar. Rasio pesisir antara Bangladesh dan Myanmar ditetapkan oleh ITLOS adalah 1:1.42. Bangladesh mendapat 111.631 km2 dan Myanmar mendapat 171.832 km2 sesuai dengan garis demarkasi di wilayah penengah oleh ITLOS. Bangladesh menuntut 69.717 km2 dan mendapat 111.631 km2 sesuai dengan garis demarkasi

445


diputuskan oleh ITLOS, menerima 41.914 km2 lebih. Daerah-daerah terletak antara Bangladesh dan Bangladesh Utara. 2. Delimitasi laut territorial Keputusan ITLOS dalam penentuan delimitasi teritorial sesuai dalam UNCLOS Pasal 15 sesuai perjanjian antara Myanmar dan Bangladesh pada tahun 1974 dan tahun 2008. Dimana dalam perjanjian tersebut Myanmar berpendapat bahwa Pulau St Martin merupakan special circumstance yang tidak boleh diberikan efek penuh untuk delimitasi laut teritorial karena ini akan menimbulkan distorsi dari konfigurasi umum untuk garis pantai kedua negara. Dengan demikian, Myanmar menginginkan Bangladesh hanya memiliki hak St Martin Island laut teritorial seluas 6 mil dan bukan 12 mil. Myanmar juga berpendapat bahwa pulau tidak dapat digambarkan sebagai coasta island karena terletak di depan pantai Myanmar, dan bukan terletak di Bangladesh 3. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Dalam 200 Mil. Pengadilan ITLOS memotong proyeksi maritim Bangladesh dan menemukan bahwa cekungan garis pantai tidak menghasilkan efek yang tidak proporsional, Pada status dan akibat yang harus diberikan kepada Pulau St Martin, ITLOS berpendapat bahwa tidak ada aturan umum dan keadaan tertentu yang dianggap penting. Karena memberi efek di Zona Ekonomi Eksklusif dan delimitasi landas kontinen akan memblokir proyeksi garis dari pantai Myanmar, yang akan menghasilkan distorsi. Jadi pulau St Martin diberikan dan tidak ada pengaruh dengan penentuan Zona Ekonomi Eksklusif dan delimitasi landas kontinen (kontras dengan delimitasi laut teritorial). 4. Delimitasi Landas Kontinen Di Luar 200 Mil Dalam kasus landas kontinen di luar 200 mil pengadilan tidak memiliki wewenang yang memiliki yurisdiksi atas dasar Bagian XV adalah UNCLOS yang bisa membatasi landas kontinen di luar 200 mil. Sehingga pengadilan harus mengatasi pertentangan dengan Myanmar dan ini untuk pertama kalinya bahwa pengadilan internasional harus menangani hukum dan praktek delimitasi landas kontinen di luar 200 mil. Dalam hal ini Pengadilan menolak argumen Myanmar yang menyatakan yurisdiksi delimitasi landas kontinen di luar 200 mil dan juga menolak argumen Myanmar bahwa Bangladesh tidak memiliki hak atas landas kontinen di luar 200 mil karena diwilayah perbatasan semua aktivitas harus dihentikan dari perbatasan tersebut. Dalam menentukan batas landas kontinen di luar 200 mil, Pengadilan memutuskan bahwa cekungan pesisir Bangladesh terus menjadi relevan selama cut-off Bangladesh terus diminimalkan. Oleh karena itu, Pengadilan memutuskan untuk memperpanjang garis 2150 yang diadopsi dalam 200 mil ke daerah luar 200 mil.

446


F. Hasil Keputusan ITLOS Dalam Penyelesaikan Sengketa di Teluk Benggala Antara Myanmar Dan Bangladesh Berdasarkan Pasal-pasal yang di tetapkan dalam UNCLOS dan hasil kesepakan kedua negara serta berdasarkan suara yang telah disepakati, maka Peran ITLOS dalam memberikan keputusan, yaitu : 1. Dalam hal Delimitasi laut teritorial, Keputusan Pengadilan menerima keputusan klaim Bangladesh dan memberikan efek penuh di Pulau St Martin di wilayah delimitasi laut teritorial. 2. Dalam hal Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Dalam 200 Mil, Keputusan Pengadilan jika dilihat dari status dan akibat yang harus diberikan kepada Pulau St Martin, ITLOS berpendapat bahwa tidak ada aturan umum dan keadaan tertentu yang dianggap penting. 3. Dalam hal Delimitasi Landas Kontinen Di Luar 200 Mil, Keputusan Pengadilan dalam hal Ini adalah pertama kalinya bahwa pengadilan internasional harus menangani hukum dan praktek Delimitasi Landas Kontinen di luar 200 mil. Kemudian berdasarkan keputusan arbitrase dalam hal sengketa yang terjadi antara Myanmar dan Bangladesh yaitu : 1. Bangladesh memenangkan arbitrase, namun Bangladesh harus menyerahkan klaim atas sejumlah besar Zona Ekonomi Ekslusif dan beberapa blok gas. Bangladesh diberikan 111.000 km2 perairan zona ekonomi eksklusif di Teluk Benggala, ukuran ini seperti yang diinginkan Bangladesh, yang mencakup semua sumber daya yang tersedia untuk eksploitasi dan semua sumber daya yang ditemukan. 2. Bangladesh juga telah memperoleh beberapa manfaat ekonomi lainnya yang penting dari keputusan ini, yaitu : a. Pemerintah dapat memulai pengeboran minyak dan gas 200 mil ke laut. Penemuan minyak baru dan gas dapat membantu negara memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri, dan pemerintah juga bisa menghasilkan modal dengan mengalokasikan blok untuk perusahaan-perusahaan internasional untuk eksplorasi lebih lanjut. b. Teluk Benggala yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Namun sempat membuat Bangladesh gagal untuk memanfaatkan sumber daya alam karena sengketa wilayah dengan Myanmar selama 38 tahun. Tapi Bangladesh sekarang dapat mengakses berbagai jenis ikan dan sumber daya mineral, yang akan membantu memperkuat ekonominya. Pemerintah juga diharapkan untuk menemukan berbagai jenis mineral, termasuk kobalt, mangan, tembaga, nikel dan sulfit. c. putusan ini akan membantu meningkatkan jumlah pekerja terampil yang mampu mengekstraksi sumber daya yang sangat dibutuhkan dari laut. Masalah ini telah dibahas antara Kementerian Luar Negeri Bangladesh dan kementerian pendidikan, yang telah setuju untuk membuka departemen oseanografi di Dhaka dan Chittagong Universitas. d. perkembangan ini juga bisa membantu Bangladesh memenangkan sengketa maritim dengan India , yang menyangkut sisi barat Teluk Benggala. India

447


bersikeras pada prinsip equidistance bukan kesetaraan dalam demarkasi batas maritim. Putusan sengketa ini diharapkan akan dijatuhkan pada tahun 2014. Kesimpulan Sengketa maritim yang terjadi di Teluk Benggala antara Myanmar dan Bangladesh telah berlansung selama 3 dekade. Beberapa pertemuanpun telah dilakukan oleh kedua negara untuk membicarakan upaya penyelesaian sengketa dalam usaha menetapkan batas maritim namun pertemuan tersebut berakhir tanpa hasil. Sehingga menunjuk ITLOS sebagai konsiliator, peran ITLOS dalam penyelesaian sengketa antara Myanmar dan Bangladesh dan penentuan zona maritim, yaitu : Pertama, menurut garis demarkasi ITLOS menetapakan bahwa AD-7 yang merupakan ladang minyak yang sempat ditentang Bangladesh berada di daerah Myanmar namun ITLOS menetapkan daerah tersebut merupakan milik Myanmar. Kedua, Bangladesh dan Myanmar sepakat mengakui kewenangan ITLOS untuk memutuskan demarkasi tiga perbatasan, yaitu perairan territorial, landas kontinen, dan ZEE. Jadi berdasarkan keputusan ITLOS Bangladesh memenangkan arbitrase, namun Bangladesh harus menyerahkan klaim atas sejumlah besar ZEE dan beberapa blok gas ke Myanmar. Pengadilan menyarankan Myanmar dan Bangladesh untuk saling menjaga wilayah kedaulatannya masing-masing agar upaya penyelesaian sengketa yang sudah kedua negara lakukan tidak sia-sia sehingga kedua negara dapat menjadi negara yang saling menguntungkan antar negara dan diharapkan keputusan ini menjadi kemenangan kedua negara. Mengingat keputusan telah mengakhiri masalah yang telah menghambat perkembangan ekonomi kedua negara selama lebih dari 3 dekade. DAFTAR PUSTAKA BUKU : Burhantsani Muhammad, 1990, “Hukum dan Hubungan Internasional”, Yogyakarta : Liberty. Guo, R. 2009. The tanah dan sengketa batas maritim Asia . Asia politik, ekonomi dan keamanan seri. New York: Nova Ilmu Penerbit. Miall Hugh, 2000. Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik: Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Samarakoon, J, 2004. Isu mata pencaharian, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola: Teluk Benggala. Ambio. WEBSITE : Anonym, International Tribunal for Law Of the Sea www.itlos.org. diakses tanggal 07 Januari 2014 ITLOS delivers Judgement on the Bangladesh Myanmar maritime boundary dispute in the Bay of Bengal”, http://www. Menas. Co.uk / ITLOS delivers Judgement on the Bangladesh Myanmar maritime boundary dispute in the Bay of Bengal. Diakses tanggal 15 Agustus 2013.

448

PERAN THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA (ITLOS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI TELUK BENGGALA ANTARA MYANMAR DAN BANGLADESH

Recommend Documents