Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional

Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional Mariana Kristiyanti Fakultas Ekonomi Universitas AKI Abstract

Small and medium enterprise (SME/UKM) has strategic role in national economic development, because of their role in the economic growth and employee recruitment as well as their role in developmental product distribution. During the economic crisis happened in this state a few years ago that affected to the collapse of many big scale firms, Small and Medium Enterprise (SME/UKM) proved tougher in facing the crisis. Based on the experience faced by Indonesia during the crisis, the private sector development should be focused more on UKM, especially these sectors are often abandoned just because their products are in a small scale and are not able to compete with other business unit.

Key words : Small and Medium Enterprise, strategic role, national economic development

Usaha

Pendahuluan Krisis moneter dan ekonomi yang

Kecil

Menengah

(UKM)

mempunyai peran yang strategis dalam

melanda Indonesia membawa akibat yang

pembangunan

cukup parah bagi perekonomian nasional.

karena selain berperan dalam pertumbuhan

Hal ini terlihat dari bangkrutnya perusahaan

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga

-

ini

berperan dalam pendistribusian hasil-hasil

menguasai asset dan perekonomian nasional.

pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang

Sektor usaha kecil menengah ternyata

terjadi di negara kita sejak beberapa waktu

mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga

yang lalu, dimana banyak usaha berskala

mampu bertahan dari badai krisis ekonomi

besar yang mengalami stagnasi bahkan

dan moneter.

berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan

perusahaan

besar

yang

selama

ekonomi

nasional,

oleh

Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh 63

Majalah Ilmiah INFORMATiKA Vol. 3 No. 1, Januari 2012

dalam

menghadapi

krisis

tersebut.

juga memanfatkan berbagai Sumber Daya

Mengingat pengalaman yang telah dihadapi

Alam yang berpotensial di suatu daerah

oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak

yang belum diolah secara komersial. UKM

berlebihan apabila pengembangan sektor

dapat membantu mengolah Sumber Daya

swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi

Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini

unit usaha ini seringkali terabaikan hanya

berkontribusi besar terhadap pendapatan

karena hasil produksinya dalam skala kecil

daerah

dan belum mampu bersaing dengan unit

Indonesia.

maupun

pendapatan

negara

usaha lainnya. UKM (Usaha Kecil Menengah selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja

Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM)

baru, UKM juga berperan dalam mendorong

Usaha Kecil didefinisikan sebagai

laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

nmoneter di saat perusahaan-perusahaan

perseorangan atau rumah tangga maupun

besar

dalam

suatu badan bertujuan untuk memproduksi

mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM

barang atau jasa untuk diperniagakan secara

telah berkontribusi besar pada pendapatan

komersial dan mempunyai omzet penjualan

daerah

sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang.

mengalami

maupun

kesulitan

pendapatan

Negara

Sementara Usaha Menengah didefinisikan

Indonesia. UKM

merupakan

suatu

bentuk

usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungka pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan

dalam

mengurangi

tingkat

pengangguran yang ada di Indonesia UKM dapat

menyerap

banyak

tenaga

kerja

Indonesia yang masih mengganggur. UKM

sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

perseorangan

maupun

suatu

memproduksi diperniagakan

atau

badan barang secara

rumah

tangga

bertujuan

untuk

atau

jasa

komersial

untuk dan

mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar. Ciri-ciri menengah di

perusahaan

kecil

dan

Indonesia, secara umum

adalah: 64

Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional (Mariana Kristiyanti)

1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara

pemilik

dengan

pengelola

Peran serta dalam Sulit mendapat melakukan tindakan karyawan yang /usaha cakap

perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.

Beberapa lembaga atau instansi bahkan

2. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.

UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah

(UKM),

diantaranya

adalah

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha 3. Daearah operasinya umumnya lokal,

Kecil Menengah (Menegkop dan UKM),

walaupun terdapat juga UKM yang

Badan Pusat Statistik (BPS), dan UU No. 20

memiliki orientasi luar negeri, berupa

Tahun 2008. Menurut Kementrian Menteri

ekspor

Negara

ke

negara-negara

mitra

perdagangan.

Koperasi

dan

Usaha

Kecil

Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa

4. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana

yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp

prasarana yang kecil.

200.000.000, tidak termasuk tanah dan Usaha Kecil Menengah tidak saja

bangunan tempat usaha, dan memiliki

memiliki kekuatan dalam ekonomi, namun

penjualan

juga kelemahan, berikut ini diringkas dalam

1.000.000.000.

bentuk table :

Menengah (UM) merupakan entitas usaha

Tabel 1 Kekuatan dan Kelemahan UKM Kekuatan Kebebasan bertindak

Kelemahan

untuk Relatif

lemah

dalam spesialisasi

tahunan

paling

Sementara

banyak itu,

Rp

Usaha

milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. merupakan entitias usaha.

Menyesuaikan Modal dalam kepada kebutuhan pengembangan setempat terbatas

Pada tanggal

4 Juli 2008 telah

ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan

65


oleh Undang-undang ini juga berbeda

Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan

dengan definisi di atas. Menurut UU No 20

Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994

Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha

tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun

Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria

2008. Definisi UKM yang disampaikan

sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih

berbeda-beda antara satu dengan yang

dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

lainnya.

rupiah)

memberikan definisi UKM berdasarkan

sampai

dengan

paling banyak

Badan

Pusat

kunatitas

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

merupakan entitas usaha yang memiliki

usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan

jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang,

tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga

sedangkan usaha menengah merupakan

ratus juta rupiah) sampai dengan paling

entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar

s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputuasan

lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang

Menteri

disebut dengan Usaha Menengah adalah

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994,

entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai

usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan

berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp

atau badan usaha yang telah melakukan

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

kegiatan/usaha

sampai

penjualan/omset

paling

banyak

Rp

kerja.

(BPS)

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

dengan

tenaga

Statistik

Usaha

Keuangan

yang per

kecil

Nomor

mempunyai tahun

setinggi-

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar

usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan

tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri

tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua

dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan

koperasi)

paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima

(pengrajin/industri rumah tangga, petani,

puluh milyar rupiah).

peternak,

dan

nelayan,

(2)

perorangan

perambah

hutan,

penambang, pedagang barang dan jasa) Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah

(UKM),

diantaranya

adalah

Definisi UKM menurut Lembaga dan Negara Asing. didasarkan pada aspek-aspek 66


sebagai berikut : (1) jumlah tenaga kerja, (2)

c) Jumlah aset tidak melebihi $ 100

pendapatan dan (3) jumlah aset. Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UKM di negara-negara atau lembaga asing.

3 jenis, yaitu :

Jumlah karyawan maksimal 300 orang

UKM

30% pemegang saham lokal serta aset

di bawah SG $ 15 juta. 3. Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time

setahun

hingga

sejumlah $ 15 juta c)

mendefinisikan

produktif tetap (fixed productive asset)

• Medium Enterprise, dengan kriteria :

b) Pendapatan

2. Singapura

sebagai usaha yang memiliki minimal

1. World Bank, membagi UKM ke dalam

a)

ribu

worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari

Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta

M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :

• Micro Enterprise, dengan kriteria :

• Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau

a) Jumlah karyawan kurang dari 30

jumlah

orang

modal

saham

sampai

sejumlah M $ 500 ribu b) Pendapatan

setahun

tidak

melebihi $ 3 juta

• Medium

dengan

orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $

a) Jumlah karyawan kurang dari 10

2,5 juta.

orang setahun

melebihi $ 100 ribu

67

(MI),

kriteria jumlah karyawan 50 – 75

• Small Enterprise, dengan kriteria :

b) Pendapatan

Industry

tidak

4. Jepang, membagi UKM sebagai berikut :


• Mining and manufacturing, dengan

perannya dalam memberdayakan UKM

kriteria jumah karyawan maksimal

disamping mengembangkan kemitraan usaha

300 orang atau jumlah modal saham

yang

sampai sejumlah US$2,5 juta.

pengusaha besar dengan pengusaha kecil,

• Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu • Retail,

menguntungkan

antara

dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pembinaan dan perlindungan usaha kecil menengah, terutama pada kondisi

dengan

kriteria

jumlah

karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu • Service,

saling

ekonomi saat ini sangat strategis karena diperkirakan akan dapat menghasilkan nilai tambah (value added) yang memadai karena jumlah unit usahanya cukup banyak. Dengan usaha kecil menengah, akan terserap banyak

dengan

kriteria

jumlah

tenaga kerja melalui usaha padat karya

karyawan maksimal 100 orang atau

(labour intensive), dan dapat memperluas

jumlah modal saham sampai US$

kesempatan

berusaha

420 ribu

pemerataan

pendapatan

dan

memperoleh

nasional

yang

selama ini didominasi oleh perusahaan – perusahaan besar dan padat modal (capital Perkembangan Usaha Kecil Menengah

intensive).

(UKM) Data statistik tahun 2002 menunjukkan Pengembangan

perlu

bahwa dari 2.6 juta perusahaan industri,

mendapatkan perhatian yang besar baik dari

99,27 % tergolong usaha kecil dan 0,73 %

pemerintah maupun masyarakat agar dapat

tergolong usaha menengah dan besar.

berkembang

bersama

Sedangkan

jumlah

Kebijakan

menengah

Indonesia

pelaku

lebih

ekonomi

UKM

kompetitif lainnya.

pengusaha

kecil

33,44

yang

juta

pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih

tersebar di berbagai sektor usaha. Namun,

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya

ternyata

UKM.

perekonomian

Pemerintah

perlu

meningkatkan

usaha

besar

lebih

Indonesia.

menguasai

Usaha

kecil 68


menengah hanya menyumbang 14% dari

c.

Small

Dynamic

Enterprise,

Produk Domestik Bruto (PDB) dan usaha

merupakan UKM yang telah memiliki

menengah dan besar menyumbang 86 % dari

jiwa

PDB dari sektor industri.

menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

Pada era globalisasi ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha

kewirausahaan dan mampu

d.

Fast Moving Enterprise, merupakam

Indonesia termasuk usaha kecil, karena pada

UKM

era ini daya saing produk sangat tinggi, live

kewirausahaan dan akan melakukan

cycle product relative pendek mengikut

transformasi

trend pasar, dan kemampuan inovasi produk

Besar(UB).

relatif

cepat.

Usaha

Kecil

Menengah

merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia.

yang

telah

memiliki

menjadi

jiwa

Usaha

Pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan koperasi dilakukan Pemerintah dengan menetapkan

beberapa

peraturan

yang

memberikan fasilitas atau kegiatan mulai

Dalam perspektif perkembangannya,

dari

pengkreditan

dengan

UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4

memecahkan

(empat) kelompok yaitu :

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang

a.

Livelihood Activities, merupakan UKM

yang

kesempatan

digunakan

sebagai

kerja untuk mencari

nafkah, yang lebih umum dikenal

b.

masalah

sampai pemasaran

yaitu

Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. UKM memiliki peranan penting bagi

sebagai sektor informal. Contohnya

masyarakat

adalah pedagang kaki lima.

Dengan memupuk UKM diyakini akan dapat

Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

di

tengah

krisis

ekonomi.

dicapai pemulihan ekonomi. Hal serupa juga berlaku pada sektor informal dan tradisional, karena itu lebih mudah dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal

69


ada

benarnya

bila

dikaitkan

dengan

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak,

perannya dalam meminimalkan dampak

sekaligus

sosial

ekonomi.

dan

persoalan

krisis

ekonomi

pengangguran

khususnya

dan

hilangnya

penghasilan masyarakat.

mempersempit

kesenjangan

Pentingnya Usaha Kecil Mengengah (UKM)

di Indonesia,

telah ditunjukkan

UKM dapat dikatakan merupakan

oleh bertanhannya UKM di tengah krisis

salah satu solusi masyarakat untuk tetap

ekonomi global yang malanda beberapa

bertahan dalam menghadapi krisis yakni

waktu

dengan melibatkan diri dalam aktivitas

permasalahan dan kendala yang dihadapi

usaha kecil terutama yang berkarakteristik

oleh usaha kecil ini kurang mampu bersaing

informal. Dengan demikian maka persoalan

dengan produsen besar dan kendala modal.

pengangguran sedikit banyak dapat tertolong

Usaha Kecil Menengah adalah usaha yang

dan implikasinya adalah juga dalam hal

memiliki jumlah karyawan kurang dari 50

pendapatan.

orang dengan kekayaan bersih tidak lebih

UKM

berperan dalam ekonomi

Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. UKM termasuk kelompok

usaha

yang

penting

dalam

perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan usaha

kecil,

menengah

dan

koperasi

lalu.

Namun,

masih

banyak

dari Rp. 200 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan, milik WNI dan maksimal penjualan 1 miliar rupiah, berdiri sendiri dan berbentuk badan usaha, usaha perorangan atau koperasi. Jenis usaha kecil menengah tersebar dari berbabagi unit usaha seperti pertanian,

merupakan sektor usaha yang memiliki

perdagangan,

jumlah terbesar dengan daya serap angkatan

komunikasi dan pengangkutan, bangunan,

kerja

karena

keuangan dan listrik dan gas serta air bersih.

kesenjangan pendapatan yang cukup besar

Artikel usaha kecil menengah akan meng-in-

masih terjadi antara pengusaha besar dengan

input data bahwa jumlah usaha kecil sangan

usaha

koperasi,

banyak, tapi omzet yang digabungkan dari

pengembangan daya saing UKM secara

keseluruhan jumlah tidak sebanding dengan

langsung merupakan upaya dalam rangka

satu omzet perusahaan skala nasional.

yang

kecil,

signifikan.

menengah

Oleh

dan

industri

pengolahan,

70


Jenis usaha kecil ini memang sangat

ini tidak semata-mata merupakan langkah

kuat dan tahan banting terhadap krisis

yang harus diambil oleh Pemerintah dan

ekonomi sekalipun. Karena itu, kita perlu

hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

megembangakannya,

yang

Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang

terhadap

dikembangkan, dapat mengayunkan langkah

pengembangan usaha kecil menengah di

bersama-sama dengan Pemerintah. Selain

Indonesia

besar

Pemerintah dan UKM, peran dari sektor

terhadap perkembangan UKM. Salah satu

Perbankan juga sangat penting terkait

diantaranya pemerintah perlu menciptakan

dengan segala hal mengenai pendanaan,

kondisi iklim usaha yang kondusif berupa

terutama dari sisi pemberian pinjaman atau

keringanan pajak, kemudahan perijinan dan

penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh

lain-lain.

pengembangan

lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau

kemitraan dan pelatihan para wiraswastawan

modal, peran dari para investor baik itu dari

perlu dilakukan.

dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula

paling

pemerintah

bertanggungjawab

memiliki

Selain

peran

itu,

yang

Pengembangan terhadap sektor swasta

kita kesampingkan.

merupakan suatu hal yang tidak diragukan

Pemerintah pada intinya memiliki

lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki

kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal

peran penting dalam pengembangan usaha di

masalah klasik yang kerap kali menerpa

Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal

UKM, yakni akses pasar, modal, dan

dari tumbuhnya usaha besar. “Hampir semua

teknologi yang selama ini kerap menjadi

usaha besar berawal dari UKM. Usaha Kecil

pembicaraan di seminar atau konferensi.

Menengah (UKM) harus terus ditingkatkan

Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal

(up grade) dan aktif agar dapat maju dan

yang harus diperhatikan dalam melakukan

bersaing dengan perusahaan besar. Jika

pengembangan terhadap unit usaha UKM,

tidak, UKM di Indonesia yang merupakan

antara lain kondisi kerja, promosi usaha

jantung perekonomian Indonesia tidak akan

baru, akses informasi, akses pembiayaan,

bisa

akses pasar, peningkatan kualitas produk

Satu

maju hal

yang

dan perlu

berkembang. diingat

dalam

pengembangan UKM adalah bahwa langkah 71

dan

SDM,

ketersediaan

layanan


pengembangan

usaha,

pengembangan

cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

lingkungan

yang

kompleks

dan

dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UKM tidak

banyak

berarti

mempertimbangkan

bila

tidak

pembangunan

(khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan

yang

dilaksanakan

akan

membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk

UKM)

sehingga

upaya

pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional

dan

berkesinambungan.

dilaksanakan Kebijakan

secara ekonomi

(terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM.

Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu ekonomi

ASEAN,

barang

dan

terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu,

kiranya

penting

bila

pemerintah

mendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKM sebagai program nasional. Permasalahan yang Dihadapi UKM Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi : (1). Faktor Internal 1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Saat ini, Kementerian Koperasi dan

komunitas

produk-produk

jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan

Perlu disadari, UKM berada dalam suatu

peredaran

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas,

yang 72


sedangkan modal pinjaman dari bank atau

keluarga yang turun temurun. Keterbatasan

lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh

kualitas SDM usaha kecil baik dari segi

karena persyaratan secara administratif dan

pendidikan formal maupun pengetahuan dan

teknis yang diminta oleh bank tidak dapat

keterampilannya

dipenuhi.

terhadap manajemen pengelolaan usahanya,

Persyaratan

yang

menjadi

sangat

hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya

sehingga

ketentuan mengenai agunan karena tidak

berkembang dengan optimal. Disamping itu

semua UKM memiliki harta yang memadai

dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit

dan cukup untuk dijadikan agunan.

usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi

Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai

kesulitan

dalam

hal

akses

terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah

usaha

perkembangan

tersebut

berpengaruh

teknologi

sulit

untuk

baru

untuk

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Hal ini disebabkan oleh : 1. Lemahnya

Jaringan

Usaha

dan

mekanisme pembiayaan yang disediakan

Kemampuan

oleh bank dimana disyaratkan adanya

Usaha

agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya

merupakan

seperti investasi, sebagian besar dari mereka

mempunyai jaringan usaha yang sangat

belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi

terbatas dan kemampuan penetrasi pasar

investasi sendiri, masih terdapat beberapa

yang rendah, ditambah lagi produk yang

hal yang perlu diperhatikan apabila memang

dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan

gerbang investasi hendak dibuka untuk

mempunyai

UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu,

kompetitif. Berbeda dengan usaha besar

pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah,

yang telah mempunyai jaringan yang

infrastruktur, dan iklim usaha.

sudah solid serta didukung dengan

kecil

teknologi

Penetrasi yang unit

pada

umumnya

usaha

keluarga,

kualitas

yang

Pasar

dapat

yang

kurang

menjangkau

internasional dan promosi yang baik. 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Mentalitas

Pengusaha

UKM,

Hal

Sebagian besar usaha kecil tumbuh

penting yang seringkali pula terlupakan

secara tradisional dan merupakan usaha

dalam setiap pembahasan mengenai

73


UKM, yaitu semangat entrepreneurship

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan

para pengusaha UKM itu sendiri.[17]

Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu

Semangat yang dimaksud disini, antara

dimonitor dan dievaluasi perkembangannya

lain kesediaan terus berinovasi, ulet

dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan

tanpa menyerah, mau berkorban serta

produk domestik brutto (PDB), penyerapan

semangat ingin mengambil risiko.[18]

tenaga kerja, ekspor dan perkembangan

Suasana pedesaan yang menjadi latar

pelaku usahanya serta keberadaan investasi

belakang dari UKM seringkali memiliki

usaha

andil juga dalam membentuk kinerja.

pembentukan

Sebagai contoh, ritme kerja UKM di

(investasi).[19]

daerah berjalan dengan santai dan

ekonomi makro tersebut selalu dijadikan

kurang aktif sehingga seringkali menjadi

acuan

penyebab

pemberdayaan UKM serta menjadi indikator

hilangnya

kesempatan-

kesempatan yang ada. 3. Kurangnya transparansi

dalam

dan

menengah

modal

melalui

tetap

brutto

Keseluruhan

penyusunan

indikator

kebijakan

keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang

Transparansi, antara

kecil

Kurangnya

generasi

telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

awal

Kebijaksanaan

Pemerintah

untuk

pembangun UKM tersebut terhadap

menumbuhkembangkan UKM, meskipun

generasi selanjutnya. Banyak informasi

dari tahun ke tahun terus disempurnakan,

dan jaringan yang disembunyikan dan

namun

tidak diberitahukan kepada pihak yang

kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih

selanjutnya menjalankan usaha tersebut

terjadinya persaingan yang kurang sehat

sehingga hal ini menimbulkan kesulitan

antara

bagi

menengah

generasi

penerus

dalam

mengembangkan usahanya.

dirasakan

belum

pengusaha-pengusaha dengan

sepenuhnya

kecil

dan

pengusaha-pengusaha

besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah

(2) Faktor Eksternal 1.

Iklim

Usaha

Kondusif

mendapatkan

perijinan

untuk

menjalankan usaha mereka. Keluhan yang Belum

Sepenuhnya

seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya 74


yang tidak murah, ditambah lagi dengan

dapat

jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit

misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

banyak

terkait

dengan

kebijakan

perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak

4.

berulang

kali

secara

periodik,

Implikasi Otonomi Daerah

memihak pihak kecil seperti UKM tetapi

Dengan berlakunya Undang-undang

lebih mengakomodir kepentingan dari para

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

pengusaha besar.

Daerah yang kemudian diubah dengan UU

2.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan

Kurangnya berhubungan

No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah

informasi

dengan

kemajuan

yang

sistem

ini

akan

mempunyai

ilmu

terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan

berupa

sarana dan prasarana yang mereka miliki

dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak

juga tidak cepat berkembang dan kurang

segera dibenahi maka akan menurunkan

mendukung

daya saing UKM. Disamping itu, semangat

kemajuan

usahanya

pungutan-pungutan

implikasi

kedaerahan

tak

menciptakan kondisi yang kurang menarik

UKM

kesulitan

dalam

memperoleh tempat untuk menjalankan

bagi

usahanya yang disebabkan karena mahalnya

mengembangkan

harga sewa atau tempat yang ada kurang

tersebut.

strategis. 3.

Pungutan Liar

5.

berlebihan,

yang

sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, jarang

yang

baru

pengusaha

luar

daerah

usahanya

di

kadang

untuk daerah

Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA

Praktek pungutan tidak resmi atau

yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC

lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi

Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap

salah satu kendala juga bagi UKM karena

usaha kecil dan menengah untuk bersaing

menambah pengeluaran yang tidak sedikit.

dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini,

Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun

mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan

75

proses

produksi

dengan


produktif

dapat

Selain akses pembiayaan, UKM juga

menghasilkan produk yang sesuai dengan

menemui kesulitan dalam hal akses terhadap

frekuensi pasar global dengan standar

informasi.

kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu

diketahui

lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi

memberikan pengaruh terhadap kompetisi

Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan.

dari produk ataupun jasa dari unit usaha

Isu ini sering digunakan secara tidak fair

UKM dengan produk lain dalam hal

oleh negara maju sebagai hambatan (Non

kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak

Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM

mampunya produk dan jasa sebagai hasil

perlu mempersiapkan diri agar mampu

dari UKM untuk menembus pasar ekspor.

bersaing baik secara keunggulan komparatif

Namun, di sisi lain, terdapat pula produk

maupun keunggulan kompetitif.

atau jasa yang berpotensial untuk bertarung

6.

dan

efisien,

serta

Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek Sebagian besar produk industri kecil

memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk

dan

kerajinan-kerajian

dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan

Minimnya oleh

informasi

UKM,

sedikit

yang banyak

di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. Langkah yang Sudah Ditempuh Sesungguhnya banyak

tahan lama.

pemberdayaan UKM, terutama lewat kredit bersubsidi

Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya

bantuan

teknis.

untuk

Kredit

program untuk pengembangan UKM bahkan akan

dilakukan sejak 1974. Kredit program

menyebabkan produk yang dihasilkan tidak

pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK)

dapat dipasarkan secara kompetitif baik di

dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP),

pasar nasional maupun internasional.

yang menyediakan kredit investasi dan

8.

akses

dan

kebijakan

telah

UKM Indonesia mudah rusak dan tidak

7.

mengeluarkan

pemerintah

pasar

Terbatasnya Akses Informasi

modal

kerja

permanen,

dengan

masa

pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi. Setelah deregulasi perbankan 76


pada 1988, kredit UKM dengan bunga

langsung

bersubsidi

secara berangsur dihentikan,

menggunakan metode enabling environment

diganti dengan kredit bank komersial. Selain

dengan fokus pada Business Climate Survey

itu, donor internasional juga menyusun

(BCS) dan Regulatory Impact Assessment

kredit program investasi bagi UKM dalam

(RIA)

mata uang rupiah. Antara 1990 dan 2000,

Assisstance (TA). Tim TA ini dimotori oleh

Bank Indonesia mendanai berbagai kredit

Center for Micro and Small Enterprise

program dengan Kredit Likuiditas Bank

Dynamics (CEMSED) Universitas Satya

Indonesia

dapat

Wacana. Tim ini telah melakukan survey,

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu

pelatihan, workshop terhadap UKM di

Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan

daerah-daerah, menciptakan jaringan dengan

Rumah

seluruh

(KLBI),

yang

Sederhana/Sangat

Sederhana

ke

daerah-daerah

yang

dilakukan

pihak

terkait

oleh

UKM

dengan

Technical

termasuk

(KPRS/SS), dan Kredit Usaha Kecil dan

Pemerintah Daerah, serta membuat daftar

Mikro yang disalurkan melalui koperasi dan

Peraturan

bank perkreditan rakyat. Selain itu, NPWP

diperbaiki.

sebagai

prasyarat

pengajuan

kredit

di

Perbankan juga telah dihapuskan, dimana

Daerah

yang

perlu

untuk

Langkah yang Dapat Ditempuh

hal ini memberikan peluang dan kesempatan

Dengan mencermati permasalahan yang

yang lebih besar bagi kita untuk mengakses

dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah

modal dari sisi perbankan.

yang selama ini telah ditempuh, maka

Selain peran dari Pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan

lembaga

melakukan

penelitian,

beberapa

juga

telah

kegiatan

yang

bertujuan untuk mengembangkan UKM. Salah satu diantaranya adalah program GTZRED

yang

diadakan

atas

dukungan

GOPA/Swisscontact yang telah berjalan sejak tahun 2003. Program ini bergerak 77

kedepannya,

perlu

diupayakan

hal-hal

sebagai berikut : 1.

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah

perlu

mengupayakan

terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.


2. Bantuan Permodalan

baik itu melalui undang-undang maupun

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi

UKM, untuk

peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution). 4. Pengembangan Kemitraan

membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor

jasa

penjaminan,

finansial leasing

informal, dan

dana

skema modal

ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai

kekuatan

dalam

bersaing

dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari Sampai saat ini, BRI memiliki

sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah

dalam maupun luar negeri. 5. Pelatihan Pemerintah

tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani

perlu

meningkatkan

mendorong

pelatihan bagi UKM baik dalam aspek

pengembangan LKM agar dapat berjalan

kewiraswastaan, manajemen, administrasi

dengan baik, karena selama ini LKM non

dan pengetahuan serta keterampilannya

koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi

dalam pengembangan usahanya. Selain itu,

operasionalnya.

juga

UKM.

3.

Untuk

itu

perlu

Perlindungan Usaha Jenis-jenis usaha tertentu, terutama

jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus

perlu

diberi

kesempatan

untuk

menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk

mempraktekkan

teori

melalui

pengembangan kemitraan rintisan. 6. Membentuk Lembaga Khusus

mendapatkan perlindungan dari pemerintah, 78


Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus

bertanggung

jawab

dalam

Perlu

adanya

kerjasama

atau

koordinasi yang serasi antara pemerintah

mengkoordinasikan semua kegiatan yang

dengan

berkaitan

menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir

dengan

penumbuhkembangan

upaya

UKM

dan

juga

dunia

usaha

(UKM)

untuk

yang terkait dengan perkembangan usaha.

berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi

permasalahan

baik

internal

maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

10. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang

7. Memantapkan Asosiasi Asosiasi

yang

strategis sehingga dapat menambah potensi

telah

ada

perlu

berkembang bagi UKM tersebut.

diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk

pengembangan

usaha

bagi

anggotanya.

Kondisi UKM di Indonesia Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UKM tahun 2004-2005 adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan

8. Mengembangkan Promosi Guna

lebih

mempercepat

proses

kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan dihasilkan.

produk-produk

Disamping

itu,

perlu

yang juga

diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; serta (5) Jasa ? Jasa.[3] Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) Pertambangan

dan

Penggalian;

(2)

Bangunan; (3) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta (4) Listrik, Gas dan

9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara 79

Air Bersih. Secara kuantitas, UKM memang


unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa

daerah perkotaan dan perdesaan, serta

sebagian besar usaha di Indonesia (lebih dari

masalah urbanisasi. Perkembangan UKM

99 %) berbentuk usaha skala kecil dan

diharapkan dapat memberikan kontribusi

menengah (UKM). Namun secara jumlah

positif yang signifikan terhadap upaya-

omset dan aset, apabila keseluruhan omset

upaya

dan aset UKM di Indonesia digabungkan,

tersebut di atas.

belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional. Data-data tersebut menunjukkan bahwa UKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan tenaga

perekonomian, kerja,

mengembangkan

peningkatan

meningkatkan dunia

usaha,

PDB, dan

penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.

penanggulangan

Karakteristik

UKM

masalah-masalah

di

Indonesia,

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

Kinerja UKM di Indonesia

UKM di Indonesia dapat bertahan di

UKM di negara berkembang, seperti di

masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4

Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-

(empat) hal, yaitu :

masalah ekonomi dan sosial dalam negeri

1. Sebagian

seperti besarnya

tingginya

tingkat

jumlah

UKM

menghasilkan

kemiskinan,

barang-barang konsumsi (consumer

pengangguran,

goods), khususnya yang tidak tahan

ketimpangan distribusi pendapatan, proses

lama,

pembangunan yang tidak merata antara 80


2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan

kontribusi 53,3 persen dari total PDB

pada non-banking financing dalam

Indonesia. Bilai dirinci menurut skala usaha,

aspek pendanaan usaha,

pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil

3. Pada umumnya UKM melakukan

sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah

spesialisasi produk yang ketat, dalam

sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar

arti hanya memproduksi barang atau

sebesar 46,7 persen.

jasa tertentu saja, dan 4. Terbentuknya UKM baru sebagai

2.

Unit Usaha dan Tenaga Kerja

akibat dari banyaknya pemutusan

Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM

hubungan kerja di sektor formal.

mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen

UKM

di

Indonesia

mempunyai

peranan yang penting sebagai penopang perekonomian.

Penggerak

terhadap

Indonesia. kerjanya

total

Sementara mencapai

unit

usaha

jumlah

85,4

juta

di

tenaga orang.

utama

perekonomian di Indonesia selama ini pada

3. Ekspor UKM

dasarnya

UKM.

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar

Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau

negeri mengalami peningkatan dari Rp

dari beberapa aspek, yaitu :

110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2

adalah

sektor

triliun pada tahun 2006. Namun demikian 1.

Nilai Tambah

Kinerja

peranannya terhadap total ekspor non migas

perekonomian

Indonesia

yang

nasional sedikit menurun dari 20,3 persen

diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila

pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada

dibandingkan

tahun 2006.

tahun

sebelumnya

digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto

(PDB)

UKM

pertumbuhannya

Kemitraan Usaha dan Masalahnya

mencapai 5,4 persen. Nilai PDB UKM atas

Dalam menghadapi persaingan di

dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7

abad ke-21, UKM dituntut untuk melakukan

triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun

restrukturisasi

dari tahun 2005 yang nilainya sebesar

tujuan

1.491,2

konsumen yang makin spesifik, berubah

81

triliun.

UKM

memberikan

untuk

dan

reorganisasi

memenuhi

dengan

permintaan


dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan

membesarkan. Kemitraan merupakan suatu

harga yang murah . Salah satu upaya yang

rangkaian proses yang dimulai dengan

dapat dilakukan UKM adalah melalui

mengenal calon mitranya, mengetahui posisi

hubungan kerjasama dengan Usaha Besar

keunggulan

(UB). Kesadaran akan kerjasama ini telah

memulai

melahirkan

melaksanakan,

konsep

supply

chain

management (SCM) pada tahun 1990-an.

dan

kelemahan

usahanya,

membangun

strategi,

memonitor,

dan

mengevaluasi sampai target tercapai.

Supply chain pada dasarnya merupakan

Pola kemitraan antara UKM dan UB

jaringan perusahaan-perusahaan yang secara

di Indonesia yang telah dibakukan, menurut

bersama-sama bekerja untuk menciptakan

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

dan menghantarkan suatu produk ke tangan

dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang

pemakai akhir. Pentingnya persahabatan,

kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu :

kesetiaan, dan rasa saling percaya antara

(1).Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang

industri yang satu dengan lainnya untuk

Umum, (4).Keagenan, dan (5).Waralaba.

menciptakan ruang pasar tanpa pesaing, yang kemudian memunculkan konsep blue

Pola pertama, yaitu inti plasma merupakan

ocean strategy.

hubungan kemitraan antara UKM dan UB

Kerjasama

di

sebagai inti membina dan mengembangkan

Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan

UKM yang menjadi plasmanya dalam

UB,

menyediakan

dikenal

antara

dengan

perusahaan

istilah

kemitraan

lahan,

penyediaan

sarana

bimbingan

teknis

(Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997

produksi,

tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut

manajemen usaha dan produksi, perolehan,

harus disertai pembinaan UB terhadap UKM

penguasaan dan peningkatan teknologi yang

yang

saling

diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan

memerlukan, saling memperkuat, dan saling

produktivitas usaha. Dalam hal ini, UB

menguntungkan.

mempunyai

memperhatikan

prinsip

Kemitraan

merupakan

pemberian

tanggung social

jawab

sosial

suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua

(corporate

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu

membina

untuk meraih keuntungan bersama dengan

sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

dan

responsibility)

untuk

mengembangkan

UKM

prinsip saling membutuhkan dan saling 82


Pola kedua, yaitu subkontrak merupakan

untuk memasarkan barang dan jasa UB

hubungan kemitraan UKM dan UB, yang

sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan

didalamnya UKM memproduksi komponen

hubungan

kemitraan,

yang diperlukan oleh UB sebagai bagian

prinsipal

memproduksi

dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu

sesuatu,

sistem yang menggambarkan hubungan

bertindak sebagai pihak yang menjalankan

antara UB dan UKM, di mana UB sebagai

bisnis tersebut dan menghubungkan produk

perusahaan induk (parent firma) meminta

yang bersangkutan langsung dengan pihak

kepada UKM selaku subkontraktor untuk

ketiga.

mengerjakan

seluruh

atau

sedangkan

di

mana atau

pihak

pihak

memiliki

lain

(agen)

sebagian

pekerjaan (komponen) dengan tanggung

Pola kelima, yaitu waralaba merupakan

jawab penuh pada perusahaan induk. Selain

hubungan kemitraan, yang di dalamnya

itu, dalam pola ini UB memberikan bantuan

pemberi

berupa kesempatan perolehan bahan baku,

penggunaan lisensi, merek dagang, dan

bimbingan dan kemampuan teknis produksi,

saluran distribusi perusahaannya kepada

penguasaan teknologi, dan pembiayaan.

penerima waralaba dengan disertai bantuan

waralaba

memberikan

hak

bimbingan manajemen. Dalam pola ini UB Pola ketiga, yaitu dagang umum merupakan

yang bertindak sebagai pemberi waralaba

hubungan kemitraan UKM dan UB, yang di

menyediakan penjaminan yang diajukan

dalamnya UB memasarkan hasil produksi

oleh UKM sebagai penerima waralaba

UKM atau UKM memasok kebutuhan yang

kepada pihak ketiga.

diperlukan oleh UB sebagai mitranya.

Kemitraan dengan UB begitu penting

Dalam pola ini UB memasarkan produk atau

buat

menerima

untuk

keberhasilan UKM dalam persaingan baik di

memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh

pasar domestik maupun pasar global adalah

UB.

membangun kemitraan dengan perusahaan-

pasokan

dari

UKM

pengembangan

perusahaan

yang

UKM.

besar.

Kunci

Pengembangan

Pola keempat, yaitu keagenan merupakan

UKM memang dianggap sulit dilakukan

hubungan kemitraan antara UKM dan UB,

tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha

yang di dalamnya UKM diberi hak khusus

besar.

83

Dengan

kemitraan

UKM

dapat


melakukan ekspor melalui perusahaan besar

memerlukan,

dan

yang sudah menjadi eksportir, baru setelah

Keberhasilan

kemitraan

merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri.

ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara

Disamping itu, kemitraan merupakan salah

yang bermitra dalam menjalankan etika

satu solusi untuk mengatasi kesenjangan

bisnisnya.

antara UKM dan UB. Dengan demikian

langsung dalam kemitraan harus memiliki

dapat

tumbuh

dasar-dasar etikan bisnis yang dipahami dan

Indonesia tidak

dianut bersama sebagai titik tolak dalam

disimpulkan

bahwa

kembangnya UKM di

terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari

Pelaku-pelaku

usaha

yang

sangat

terlibat

menjalankan kemitraan.

UB yang terikat dalam suatu pola kemitraan usaha.

menguntungkan.

Menurut Keraf (1995) etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai

Manfaat yang dapat diperoleh bagi

nilai dan norma moral yang menentukan dan

UKM dan UB yang melakukan kemitraan

terwujud dalam sikap dan pola perilaku

diantaranya adalah Pertama, dari sudut

hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun

pandang

sebagai

ekonomi,

menuntut

kemitraan

efisiensi,

usaha

kelompok.

Dengan

demikian,

produktivitas,

keberhasilan kemitraan usaha tergantung

peningkatan kualitas produk, menekan biaya

pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap,

produksi,

mencegah

fluktuasi

suplai,

dan

menekan

biaya

penelitian

dan

perilaku

dari

para

pelaku

yang

menjalankan kemitraan tersebut.

pengembangan, dan meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dam kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang soial-politik,

kemitraan

usaha

dapat

mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolah sosial-politik. Kemanfaatan sepanjang

ini

kemitraan

dapat yang

Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM : 1.

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

dicapai dilakukan

2.

PP

No.

44

Tahun

1997

tentang

Kemitraan

didasarkan pada prinsip saling memperkuat, 84


3.

PP

No.

32

Tahun

1998

tentang

2.

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 4.

5.

Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang

mulai dipisahkan dengan keuangan

Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan

keluarga, sudah membuat neraca usaha; 4.

Sudah

memiliki

izin

usaha

dan

Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha

persyaratan legalitas lainnya termasuk

Menengah atau Besar Dengan Syarat

NPWP; 5.

Sumberdaya

manusia

(pengusaha)

Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang

memiliki pengalaman dalam berwira

Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan

usaha; 6.

Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 Program

Kemitraan

Badan

Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;

7.

Sebagian besar belum dapat membuat

Usaha Milik Negara dengan Usaha

manajemen usaha dengan baik seperti

Kecil dan Program Bina Lingkungan

business planning.

Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 Program

Kemitraan

Badan

Usaha Milik Negara

Contoh usaha kecil 1.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang

Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Usaha

tani

sebagai

pemilik

tanah

perorangan yang memiliki tenaga kerja; 2.

Menengah

Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;

3.

Ciri-ciri usaha kecil

Pengrajin

industri

makanan

dan

minuman, industri meubelair, kayu dan

Jenis barang/komoditi yang diusahakan

rotan, industri alat-alat rumah tangga,

umumnya sudah tetap tidak gampang

industri

berubah;

kerajinan tangan; 4.

85

melakukan

sederhana, keuangan perusahaan sudah

tentang

1.

sudah

Pemberdayaan Usaha Menengah

tentang

9.

umumnya

administrasi keuangan walau masih

Menengah

8.

Pada

Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang

Kemitraan

7.

menetap tidak berpindah-pindah; 3.

Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis

6.

Lokasi/tempat usaha umumnya sudah

pakaian

jadi

dan

industri

Peternakan ayam, itik dan perikanan;


5.

Koperasi berskala kecil.

seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

Ciri-ciri usaha menengah 1.

Pada

umumnya

1.

telah

memiliki

manajemen dan organisasi yang lebih

2.

pertanian,

perternakan,

perkebunan, kehutanan skala menengah; 2.

baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas

Usaha

Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;

3.

Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan

antara lain, bagian keuangan, bagian

Kapal

pemasaran dan bagian produksi;

transportasi taxi dan bus antar proponsi;

Telah melakukan manajemen keuangan

4.

dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan

Laut),

garment

dan

jasa

Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;

5.

untuk auditing dan penilaian atau

Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

pemeriksaan termasuk oleh perbankan; 3.

Telah

melakukan

atau

Pemerintah pada intinya memiliki

pengelolaan dan organisasi perburuhan,

kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal

telah

masalah klasik yang kerap kali menerpa

ada

aturan

Jamsostek,

pemeliharaan

kesehatan dll; 4.

5.

6.

Sudah

memiliki

UKM, yakni akses pasar, modal, dan segala

persyaratan

teknologi yang selama ini kerap menjadi

legalitas antara lain izin tetangga, izin

pembicaraan di seminar atau konferensi.

usaha, izin tempat, NPWP, upaya

Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal

pengelolaan lingkungan dll;

yang harus diperhatikan dalam melakukan

Sudah akses kepada sumber-sumber

pengembangan terhadap unit usaha UKM,

pendanaan perbankan;

antara lain kondisi kerja, promosi usaha

Pada umumnya telah memiliki sumber

baru, akses informasi, akses pembiayaan,

daya manusia yang terlatih dan terdidik.

akses pasar, peningkatan kualitas produk dan

Contoh usaha menengah Jenis atau macam usaha menengah

SDM,

pengembangan

ketersediaan usaha,

layanan

pengembangan

cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

hampir menggarap komoditi dari hampir 86


Perlu disadari, UKM berada dalam suatu

lingkungan

dan

sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif

dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UKM

apabila produk dan jasa UKM mampu

tidak

tidak

bersaing dengan produk dan jasa dari

pembangunan

negara-negara ASEAN lainnya, namun akan

(khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep

menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk

pembangunan

itu,

banyak

yang

kompleks

terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif

berarti

mempertimbangkan

yang

bila

dilaksanakan

akan

kiranya

penting

bila

pemerintah

membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha

mendesain program yang jelas dan tepat

(termasuk

sasaran serta mencanangkan penciptaan 20

UKM)

sehingga

upaya

pengembangan UKM tidak hanya bisa

juta UKM sebagai program nasional.

dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional

dan

berkesinambungan.

dilaksanakan Kebijakan

secara ekonomi

(terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM.

Kesimpulan Usaha

Kecil

Menengah

(UKM)

mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan

ekonomi

nasional,

oleh

karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga

Saat ini, Kementerian Koperasi dan

berperan dalam pendistribusian hasil-hasil

Usaha Kecil Menengah berencana untuk

pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang

menciptakan 20 juta usaha kecil menengah

terjadi di negara kita sejak beberapa waktu

baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa

yang lalu, dimana banyak usaha berskala

yang menjanjikan begitu banyak peluang

besar yang mengalami stagnasi bahkan

karena di tahun tersebut akan terwujud apa

berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil

yang dimimpikan para pemimpin ASEAN

Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh

yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu

dalam

komunitas

yang

Mengingat pengalaman yang telah dihadapi

dan

oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak

jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan

berlebihan apabila pengembangan sektor

peredaran

87

ekonomi

ASEAN,

produk-produk

barang

menghadapi

krisis

tersebut.


swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi

di

unit usaha ini seringkali terabaikan hanya

perekonomian Indonesia tidak akan bisa

karena hasil produksinya dalam skala kecil

maju dan berkembang. Satu hal yang perlu

dan belum mampu bersaing dengan unit

diingat dalam pengembangan UKM adalah

usaha lainnya.

bahwa

Pengembangan

UKM

perlu

mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang pelaku

lebih

ekonomi

kompetitif lainnya.

bersama Kebijakan

pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM.

Pemerintah

perlu

meningkatkan

perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang

saling

menguntungkan

antara

pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak

Indonesia

yang merupakan jantung

langkah

ini

tidak

semata-mata

merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan

langkah

bersama-sama

dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian

pinjaman

atau

penetapan

kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.

diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki

peran

penting

dalam

pengembangan usaha di Indonesia. UKM

Daftar Pustaka

juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya

Sintya Eka Putri, Usaha Kecil Menengah

usaha besar. “Hampir semua usaha besar

(Usaha Mebel) 3 Januari 2012

berawal dari UKM. Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing

.........., Usaha Kecil Menengah sebagai Potret UKM Indonesia, http://bisnis dan Investasi.com

dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM 88


.........., Usaha

kecil

Menengah,

http://diskop,padang.go.id http://infoukm.wordpress.com/2008/08/ ..........,

Pembiayaan

Melalui

Perusahaan-Modal

Pinjaman Ventura,

http://www.danabergulir.com

89

Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional

Recommend Documents