PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG STUDI KASUS PENGEMBANGAN KAWASAN PRIMER GEDEBAGE *)

Seminar Nasional tentang Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sub Tema – I

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG STUDI KASUS PENGEMBANGAN KAWASAN PRIMER GEDEBAGE*) PENULIS Ira Irawati1, Ida Bagus Rai Artha Sastha2 1

Staf Pengajar Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Nasional, Bandung ira_irawati @yahoo.com

Abstrak Hak masyarakat dalam penataan ruang telah dilindungi oleh pemerintah dengan diterbitkannya UndangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diatur pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Peran masyarakat dalam penataan ruang di rencana pengembangan Kawasan Primer Gedebage Kota Bandung, dapat menjadi cerminan atas bentuk peran serta masyarakat dalam 3 (tiga) tahap penataan ruang, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dengan menggunakan variabel yang diturunkan dari PP 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden diperoleh tingkatan partisipasi masyarakat baik dalam hal bentuk saat ini dan harapannya. Adapun tingkatan partisipasi yang digunakan adalah bersumber dari Arnstein (manipulasi, terapi, sampai dengan kontrol masyarakat) dan Nabeel Hamdi (none, indirect, sampai dengan full control). Kemudian bentuk dan harapan partisipasi tersebut dipetakan dalam diagram kartesius Kottler, di mana Kuadran 1 menunjukkan peran serta masyarakat yang tidak terlaksana namun harapan masyarakatnya tinggi, Kuadran 2 menunjukkan peran serta masyarakat yang terlaksana dan sesuai dengan harapan masyarakat, Kuadran 3 menunjukkan peran serta masyarakat yang tidak terlaksana dengan harapan yang rendah, Kuadran 4 menunjukkan peran serta masyarakat yang terlaksana dengan harapan yang rendah. Keywords: bentuk dan harapan partisipasi, tingkat partisipasi, penataan ruang.

1 PENDAHULUAN Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan upaya mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut mengatakan pula bahwa bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif. Pelaksanaan penataan ruang itu sendiri menghadapi beberapa kendala utama berikut ( Sjarifuddin Akil, 2002) : 1. Kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan. 2. Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses penataan ruang (gap feeling) yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan. 3. Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, partisipasi masyarakat atau disebut juga sebagai peran masyarakat, menjadi suatu kebutuhan untuk mewujudkan penataan ruang dengan lebih baik. Hal ini diungkapkan 1 *)Makalah dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Yogyakarta, 25-26 Juli 2008. Buku 2, halaman 27 sd. 52. ISBN : 978-979-19357-2-2. Penyelenggara Urban and Regional Development Institute dan GTZ Good Local Government


pua dalam PP 69 Tahun 1996, di mana dalam proses penataan ruang; pelaksanaan hak dan kewajiban serta

bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang perlu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Proses penataan ruang sebagai bagian dari suatu sistem publik, seringkali menghadapi kepentingan yang sangat beragam dan sistem nilai yang beragam pula. Oleh karenanya, satu sudut pandang atau satu sistem nilai saja yang digunakan untuk menerjemahkan kepentingan publik tidak akan cukup untuk menjawab persoalan publik yang berkembang, atas dasar tersebut maka sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara di mana masyarakat juga berada di dalamnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat atau peran masyarakat sendiri, yang diartikan sebagai berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. (PP 69 tahun 1996) menjadi suatu keharusan. Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan bersama (common interest), akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang tidak sama, di mana partisipasi tersebut dilihat dalam sudut pandang yang berseberangan antara pemerintah dan masyarakat. Paradigma kemitraan pemerintah dan masyarakat yang secara sempit diartikan sebagai kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan telah menjadi suatu faktor pendukung munculnya perencanaan partisipatif dalam suatu perencanaan. Dalam perencanaan yang bersifat partisipatif, Perencanaan tidak akan efektif, kecuali bila dilakukan dengan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan struktur kekuatan pemerintah dan non-pemerintah ( Branch, Melville, 1995 ). Oleh karena itu, hal yang utama dalam memadukan unsur-unsur pemerintah dan non pemerintah ( swasta dan masyarakat ) adalah proses pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan struktur diantara keduanya. Menenentukan komitmen, identifikasi pelaku ( stake holders ), identifikasi kondisi partisipasi, dan identifikasi kapasitas pelaku menjadi acuan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Hal ini dilakukan karena masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan suatu produk rencana. Upaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang guna mendukung pembangunan wilayah tersebut tentunya dapat dilakukan dengan beberapa prinsip dasar sebagai berikut (Sjarifuddin Akil,2002 ) : 1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku ( ujung tombak ) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ( termasuk dalam penataan ruang ) 2. Memfasilitasi masyarakat agar menjadi ”pelaku” dalam proses perencanaan tata ruang ( Pemerintah sebagai fasilitator dan hormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/ keberagaman budayanya). 3. Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara transparan, akuntabel dan profesional dalam proses penataan ruang ( terutama dalam perencanaan tata ruang ) 4. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi dari berbagai aspirasi dari berbagai stakeholder. Pengembangan Kawasan Gedebage merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan tujuan untuk menyeimbangkan pembangunan Kota Bandung. Pengembangan kawasan Timur Bandung ini tertuang dalam RTRW Kota Bandung 2004-2013 dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya RDTRK Gedebage 2010. Kawasan Gedebage pada prinsipnya dikembangkan untuk mengurangi beban aktivitas dan lalu lintas di pusat Kota Bandung dan Bandung bagian barat yang sudah mencapai kapasitas maksimal. Pada tahap perencanaan, pemerintah Kota Bandung telah melakukan sosialisasi mengenai perencanaan pengembangan kawasan Primer Gedebage yang telah dihadiri oleh perwakilan masyarakat di sekitar kawasan perencanaan. Pada tahap pemanfaatan dan pengendalian ruang yang telah dilaksanakan ( proyek normalisasi sungai Cinambo ), telah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar kawasan proyek tersebut. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan Kawasan Gedebage yang telah dilakukan tersebut bukan berarti segala bentuk peran serta masyarakat yang tertuang dalam peraturan terlaksanakan, dan tidak menutup kemungkinan adanya ketidak puasan masyarakat pada suatu bentuk peran serta masyarakat 2


yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta harapan masyarakat di sekitar Pengembangan Kawasan Primer Gedebage dalam peran serta mereka dalam penataan ruang Kawasan Primer Gedebage. 2 ISI 2.1 Kawasan Primer Gedebage Dalam rangka penataan dan pembangunan Kota Bandung, pengembangan Kawasan Timur Bandung (Wilayah Gedebage) merupakan salah satu program strategis pembangunan kota. Berdasarkan RTRW Kota Bandung dan RDRTK Gedebage Tahun 2003 kawasan ini ditujukan untuk lebih mendorong perkembangan kota ke arah timur dan untuk mengurangi tekanan dan ketergantungan yang sangat tinggi. Kawasan Primer Gedebage ini terdapat di sebagian Kecamatan Gedebage dengan luas 526 ha, yang saat ini lahannya ± 316 ha dimiliki oleh swasta, ± 228 ha dimiliki oleh masyarakat Gedebage, dengan ± 208 ha merupakan kawasan permukiman. Kawasan ini akan dikembangkan dengan fasilitasfasilitas berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa, Pusat Pelayanan Pendidikan, Pusat Pelayanan Kesehatan, Pusat Pelayanan Perkantoran dan Fasilitas Umum, Pusat Pelayanan Industri dan Pergudangan, Pusat Pelayanan Peribadatan, Pusat Pelayanan Perumahan, Pusat Pelayanan Rekreasi, Olah Raga dan Ruang Terbuka Hijau, Pusat Pelayanan Transportasi. Gambaran kawasan dapat dilihat pada gambar berikut. 2.2 Variabel Bentuk dan Harapan Peran Serta Masyarakat Variabel-variabel bentuk dan harapan peran serta masyarakat yang digunakan diturunkan dari PP.69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Adapun tingkatan peran serta masyarakat yang seharusnya dicapai berdasarkan variabelvariabel tersebut ditetapkan berdasarkan tingkatan peran serta yang dikemukakan oleh Arnstein dan Nabeel

Hamdi. Variabel dan tingkatannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. TABEL 1 VARIABEL BENTUK DAN HARAPAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA TINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bentuk & Harapan Peran Serta Perencanaan Ruang :

Arnstein

Nabeel Hamdi

P1 Masyarakat Gedebage memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek perencanaan pengembangan kawasan Gedebage P2 Masyarakat Gedebage memberikan saran, pertimbangan atau pendapat secara lisan terkait dengan penyusunan rencana pengembangan kawasan Gedebage

Tingkat ”Pemberitahuan” ; Sekedar pemberitahuan searah

Tingkat ” Indirect” ; Informasi diperoleh melalui perantara

Tingkat ” Kemitraan” ; Timbal balik dinegosiasikan/ terjadi komunikasi dua arah

Tingkat ”Consultative” ; Pihak luar mengumpulkan informasi langsung dari komunitas

P3 Masyarakat Gedebage memberikan saran, pertimbangan atau pendapat secara tertulis terkait dengan penyusunan rencana pengembangan kawasan Gedebage

Tingkat ”Penentraman” ; Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan/ tidak terjadi komunikasi dua arah Tingkat ” Kemitraan” ; Timbal balik dinegosiasikan/ terjadi komunikasi dua arah


P4 Masyarakat Gedebage memberikan tanggapannya secara lisan mengenai rencana pengembangan kawasan Gedebage


3 *)Makalah dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Yogyakarta, 25-26 Juli 2008. Buku 2, halaman 27 sd. 52. ISBN : 978-979-19357-2-2. Penyelenggara Urban and Regional Development Institute dan GTZ Good Local Government


Tingkat ”Penentraman” ; Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan/ tidak terjadi komunikasi dua arah Tingkat ”Pendelegasian Kekuasaan ” ; Masyarakat diberikan kekuasaan sebagian atau seluruh program Tingkat ”Pemberitahuan” ; masyarakat hanya memberikan bantuan dana yang sifatnya searah




Tingkat ”Penentraman” ; Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan/ tidak terjadi komunikasi dua arah Tingkat ”Pendelegasian Kekuasaan ” ; Masyarakat diberikan kekuasaan sebagian atau seluruh program


P4 Pembangunan pengembangan kawasan Gedebage dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Gedebage

Tingkat ” Kemitraan” ; Timbal balik dinegosiasikan/ masyarakat memperoleh keuntungan dari pembangunan

Tingkat ”Consultative” ; kekuatan keputusan masih di pihak luar, masyarkat hanya menjadi pekerja

P5 Masyarakat Gedebage memberikan usulan secara lisan dalam penentuan lokasi pada pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage



P6 Masyarakat Gedebage memberikan usulan secara tertulis dalam penentuan lokasi pada pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage

Tingkat ”Penentraman” ; Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan/ tidak terjadi komunikasi dua arah Tingkat ” Kemitraan” ; Timbal balik dinegosiasikan/ terjadi komunikasi dua arah Tingkat ”Pendelegasian Kekuasaan ” ; Masyarakat diberikan kekuasaan sebagian atau seluruh program


P5 Masyarakat Gedebage memberikan tanggapannya secara tertulis mengenai rencana pengembangan kawasan Gedebage

P6 Masyarakat Gedebage bersama-sama dengan Pemerintah dalam perumusan rencana pengembangan kawasan Gedebage

P7 Masyarakat Gedebage memberikan bantuan dana terhadap rencana pengembangan kawasan Gedebage

Tingkat ”Shared Control” ; Kedua pihak merupakan stakeholder/ keputusan dirumuskan bersama Tingkat ” Indirect” ; masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung, hanya memberikan bantuan dana saja

Pemanfaatan Ruang : P1 Masyarakat Gedebage memberikan bantuan pemikiran dan pertimbangan secara lisan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang pengembangan kawasan Gedebage P2 Masyarakat Gedebage memberikan bantuan pemikiran dan pertimbangan secara tertulis dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang pengembangan kawasan Gedebage P3 Masyarakat Gedebage terlibat sebagai salah satu pengembang kegiatan pembangunan pengembangan kawasan Gedebage

P7 Masyarakat Gedebage dapat memberikan bantuan secara teknik dalam pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage P8

Masyarakat Gedebage menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan pemanfaatan ruang pengembangan kawasan Gedebage

4

Tingkat ”Shared Control” ; Kedua pihak merupakan stakeholder/ keputusan dirumuskan bersama

Tingkat ”Consultative” ; Pihak luar mengumpulkan informasi langsung dari komunitas Tingkat ”Shared Control” ; Kedua pihak merupakan stakeholder/ keputusan dirumuskan bersama


Pengendalian Ruang : P1 Masyarakat Gedebage melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage


Tingkat ”Consultative” ; Komunitas hanya melakukan pengawasan satu arah

P2 Masyarakat Gedebage menerima laporan secara tertulis mengenai pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage

Tingkat”Pemberitahuan” ; Masyarakat hanya menerima laporan mengenai pemanfaatan ruang Tingkat ” Kemitraan” ; Timbal balik dinegosiasikan/ terjadi komunikasi dua arah

Tingkat ”Indirect” ; Komunitas hanya menerima laporan mengenai pemanfaatan ruang Tingkat ”Consultative” ; Pihak luar mengumpulkan informasi langsung dari komunitas

Tingkat ”Penentraman” ; Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan/ tidak terjadi komunikasi dua arah




P3 Masyarakat Gedebage memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan secara lisan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan pengembanga Gedebage P4 Masyarakat Gedebage memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan secara tertulis untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan pengembanga Gedebage P5 Masyarakat Gedebage dapat mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan apabila terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang dari perencanaan yang telah ditetapkan Sumber : Hasil Analisis 2007

2.3 Metode Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pusposive sampling, dengan jumlah sample 33 ketua RW ( Rukun Warga ) di Kecamatan Gedebage dengan asumsi ketua RW memiliki informasi yang diperlukan yang merupakan kumpulan informasi dari seluruh RT yg dibawahinya dan memiliki sumber informasi untuk disebarkan ke tingkat RT. Adapun pengukuran pelaksanaan bentuk peran serta masyarakat dan harapan masyarakat Gedebage digunakan metode Diagaram Kartesius Kotler, baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian ruang. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data hasil transformasi data dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan menggunakan Metode Succesive Interval , di mana pada saat diposisikan pada Diagram Kartisius Kotler dilakukan perhitungan nilai skor rata-rata dan kemudian dilakukan pembakuan data sehingga pembagian kuadran pada diagram kartesius terletak pada titik ( 0, 0 ). Perbandingan antara pelaksanaan dan harapan dilakukan dengan penempatan posisi kuadran data yang telah dianalisis dengan membandingkan alternatif jawaban responden dari pelaksanaan dan harapan masing-masing variabel. Secara lebih detil, gambaran metode pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



GAMBAR 1 METODOLOGI PENELITIAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG STUDI KASUS PENGEMBANGAN KAWASAN PRIMER GEDEBAGE

Penentuang variabel pernyataan kuesioner berdasarkan PP.69 Thn.1996

Penyebaran Kuesioner Ke 33 RW, seluruh Kelurahan Di Kecamatan Gedebage

Data hasil dari penyebaran kuesioner

Metode Transformasi Data/ Succesive Interval

PELAKSANAAN

Data Kualitatif menjadi data Kuantitatif ( interval )

Kuadran 2

Kuadran 1

Kuadran 3

Menentukan skor rata-rata Untuk pelaksanaan (X) dan harapan ( Y )

Menentukan titik potong ( X, Y) pada titik ( 0,0 ) Pada diagram kartesius kotler

Kuadran 4

HARAPAN

Kuadran 1 •Bentuk Peran Serta Tidak Dilaksanakan • Harapan Masyarakat Tinggi

Menempatkan koordinat variabel pada diagram Kartesius Kotler

Kuadran 2 •Bentuk Peran Serta Dilaksanakan • Harapan Masyarakat Tinggi

Kuadran 3 •Bentuk Peran Serta Tidak Dilaksanakan • Harapan Masyarakat Rendah

Kuadran 4 •Bentuk Peran Serta Dilaksanakan • Harapan Masyarakat Rendah

2.3 Hasil A. Pelaksanaan dan Harapan Bentuk Peran Serta (BPS) Masyarakat pada Tahap Perencanaan Ruang Posisi antara pelaksanaan dan harapan bentuk peran serta masyarakat pada tahap perencanaan ruang dapat dilihat pada Gambar 2. Adapun tingkatan dari setiap bentuk dan harapan tersebut untuk setiap kuadran dapat dilihat pada Tabel 2.

6


GAMBAR 2 PELAKSANAAN BENTUK DAN HARAPAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TAHAPAN PERENCANAAN RUANG Kuadran 1 BPS.Kuadran Tidak 1 Terlaksanakan Harapan Tinggi

1.5

1   0.5  0

p6 p5

-1

-0.5

p1 p4

0

0.5

1

1.5

pelaksanaan

harapan

Kuadran 2 Kuadran 2 BPS. Terlaksanakan Harapan Tinggi

2

-0.5 p2

Kuadran 3

    

p3 -1 -1.5

p7

Kuadran 4 Kuadran 4 Kuadran 3 harapan BPS. Terlaksanakan -2 pelaksanaan BPS. Tidak Harapan Rendah Terlaksanakan  Harapan Rendah  B. Pelaksanaan dan Harapan Bentuk Peran Serta Masyarakat pada Tahap Pemanfaatan Ruang    Posisi antara pelaksanaan dan harapan bentuk peran serta masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang dapat    dilihat pada Gambar 3 Adapun tingkatan dari setiap bentuk dan harapan tersebut untuk setiap kuadran dapat  dilihat pada Tabel 3. 

GAMBAR 3 PELAKSANAAN BENTUK DAN HARAPAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TAHAPAN PEMANFAATAN RUANG Kuadran 1 BPS. Tidak Terlaksanakan Harapan Tinggi

1.5

    

p2

harapan

Kuadran 2 BPS. Terlaksanakan Harapan Tinggi

-1

1 p1

p4 p3

    

p8

0.5 0

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

-0.5 p7 p6

Kuadran 3 BPS. Tidak Terlaksanakan Harapan Rendah

-1

Kuadran 4 BPS. Terlaksanakan Harapan Rendah

-1.5 p5

    

-2

pelaksanaan

7 1.5 *)Makalah dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Yogyakarta, 25-26 Juli 2008. Buku 2, halaman 27 sd. 52. ISBN : 978-979-19357-2-2. 1 p4 dan GTZ Good Local Government p8 p1 p3 Penyelenggara Urban and Regional Development Institute 0.5

apan

p2 0 -1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

    


TABEL 2 TINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PERENCANAAN RUANG Diagram Kartesius Kotler

Kuadran 1 ( Bentuk Partisipasi Tidak Dilaksanakan, Harapan Tinggi )

Kuadran 2 ( Bentuk Peran Serta Terlaksanakan, Harapan Tinggi )

*P2. Masyarakat Gedebage memberikan saran, pertimbangan atau pendapat secara lisan terkait dengan penyusunan rencana pengembangan kawasan Gedebage *P3. Masyarakat Gedebage memberikan saran, pertimbangan atau pendapat secara tertulis terkait dengan penyusunan rencana pengembangan kawasan Gedebage

Tingkatan Partisipasi Eksisting Berdasarkan Pelaksanaan BPS Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat ”Manipulasi” Tingkat ”None” ; Kekuasaan di pihak ; Pihak luar bertanggung Pemerintah jawab terhadap seluruh aspek Tingkat ”Manipulasi” Tingkat ”None” ; Kekuasaan di pihak ; Pihak luar bertanggung Pemerintah jawab terhadap seluruh aspek

P5. Masyarakat Gedebage memberikan tanggapannya secara tertulis mengenai rencana pengembangan kawasan Gedebage

Tingkat ”Manipulasi” ; Kekuasaan di pihak Pemerintah

Tingkat ”None” ; Pihak luar bertanggung jawab terhadap seluruh aspek

P6. Masyarakat Gedebage bersama-sama dengan Pemerintah dalam perumusan rencana pengembangan kawasan Gedebage



P1. Masyarakat Gedebage memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek perencanaan pengembangan kawasan Gedebage

Tingkat ”Pemberitahuan” ; Sekedar pemberitahuan searah

Tingkat ” Indirect” ; Informasi diperoleh melalui perantara

P4. Masyarakat Gedebage memberikan tanggapannya secara lisan mengenai rencana pengembangan kawasan Gedebage



Bentuk Partisipasi Masyarakat

8

Tingkatan Partisipasi Berdasarkan Harapan Masyarakat Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat ” Kemitraan” Tingkat ”Consultative” ; Timbal balik ; Pihak luar dinegosiasikan/ terjadi mengumpulkan informasi komunikasi dua arah langsung dari komunitas Tingkat ”Penentraman” Tingkat ”Consultative” ; Saran masyarakat ; Pihak luar diterima tetapi tidak mengumpulkan informasi selalu dilaksanakan/ tidak langsung dari komunitas terjadi komunikasi dua arah Tingkat ”Penentraman” Tingkat ”Consultative” ; Saran masyarakat ; Pihak luar diterima tetapi tidak mengumpulkan informasi selalu dilaksanakan/ tidak langsung dari komunitas terjadi komunikasi dua arah Tingkat ”Pendelegasian Tingkat ”Shared Kekuasaan ” Control” ; Masyarakat diberikan ; Kedua pihak merupakan kekuasaan sebagian atau stakeholder/ keputusan seluruh program dirumuskan bersama Tingkat Tingkat ” Indirect” ”Pemberitahuan” ; ; Informasi diperoleh Sekedar pemberitahuan melalui perantara searah Tingkat ” Kemitraan” ; Timbal balik dinegosiasikan/ terjadi komunikasi dua arah



Diagram Kartesius Kotler

Tingkatan Partisipasi Eksisting Berdasarkan Pelaksanaan BPS Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat ”Manipulasi” Tingkat ”None” ; Kekuasaan di pihak ; Pihak luar bertanggung Pemerintah jawab terhadap seluruh aspek

Tingkatan Partisipasi Berdasarkan Harapan Masyarakat Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat ”Manipulasi” Tingkat ”None” ; Kekuasaan di pihak ; Pihak luar bertanggung Pemerintah jawab terhadap seluruh aspek

P3. Masyarakat Gedebage memberikan saran, pertimbangan atau pendapat secara tertulis terkait dengan penyusunan rencana pengembangan kawasan Gedebage





P7. Masyarakat Gedebage memberikan bantuan dana terhadap rencana pengembangan kawasan Gedebage





Bentuk Partisipasi Masyarakat P2. Masyarakat Gedebage memberikan saran, pertimbangan atau pendapat secara lisan terkait dengan penyusunan rencana pengembangan kawasan Gedebage

Kuadran 3 ( Bentuk Peran Serta Tidak Dilaksankan, Harapan Rendah )

Tidak ada variabel bentuk peran serta yang Kuadran 4 terdapat pada kuadran 4 ( Bentuk Peran Serta Dilaksanakan, Harapan Rendah ) Keterangan : *P2 dan P3, dapat berada di Kuardran 1 dan Kuadran 3 karena distribusi jawaban harapan sebesar 48,48% menyatakan sangat setuju dan setuju.



TABEL 3 TINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PEMANFAATAN RUANG Diagram Kartesius Kotler

Bentuk Partisipasi Masyarakat P1. Masyarakat Gedebage memberikan bantuan pemikiran dan pertimbangan secara lisan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang pengembangan kawasan Gedebage

Kuadran 1 ( Bentuk Partisipasi Tidak Dilaksanakan, Harapan Tinggi )

Kuadran 2 ( Bentuk Peran Serta Terlaksanakan, Harapan Tinggi )

Tingkatan Partisipasi Eksisting Berdasarkan Pelaksanaan BPS Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat Tingkat ”None” ”Manipulasi” ; Pihak luar ; Kekuasaan di pihak bertanggung jawab Pemerintah terhadap seluruh aspek

P2. Masyarakat Gedebage memberikan bantuan pemikiran dan pertimbangan secara tertulis dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang pengembangan kawasan Gedebage



P3. Masyarakat Gedebage terlibat sebagai salah satu pengembang kegiatan pembangunan pengembangan kawasan Gedebage

Tingkat ”Pendelegasian Kekuasaan ” ; Masyarakat diberikan kekuasaan sebagian atau seluruh program Tingkat ” Kemitraan” ; Timbal balik dinegosiasikan/ masyarakat memperoleh keuntungan dari pembangunan

Tingkat ”Shared Control” ; Kedua pihak merupakan stakeholder/ keputusan dirumuskan bersama

P4. Pembangunan pengembangan kawasan Gedebage dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Gedebage

10

Tingkat ”Consultative” ; kekuatan keputusan masih di pihak luar, masyarkat hanya menjadi pekerja

Tingkatan Partisipasi Berdasarkan Harapan Masyarakat Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat ” Tingkat Kemitraan” ”Consultative” ; Timbal balik ; Pihak luar dinegosiasikan/ mengumpulkan terjadi komunikasi informasi langsung dua arah dari komunitas Tingkat Tingkat ”Penentraman” ”Consultative” ; Saran masyarakat ; Pihak luar diterima tetapi tidak mengumpulkan selalu dilaksanakan/ informasi langsung tidak terjadi dari komunitas komunikasi dua arah Tingkat ”Pendelegasian Kekuasaan ” ; Masyarakat diberikan kekuasaan sebagian atau seluruh program Tingkat ” Kemitraan” ; Timbal balik dinegosiasikan/ masyarakat memperoleh keuntungan dari pembangunan

Tingkat ”Shared Control” ; Kedua pihak merupakan stakeholder/ keputusan dirumuskan bersama Tingkat ”Consultative” ; kekuatan keputusan masih di pihak luar, masyarkat hanya menjadi pekerja



Bentuk Partisipasi Masyarakat P8. Masyarakat Gedebage menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan pemanfaatan ruang pengembangan kawasan Gedebage

P5. Masyarakat Gedebage memberikan usulan secara lisan dalam penentuan lokasi pada pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage Kuadran 3 ( Bentuk Peran Serta Tidak Dilaksankan, Harapan Rendah )

Kuadran 4 ( Bentuk Peran Serta Dilaksanakan, Harapan Rendah )

P6. Masyarakat Gedebage memberikan usulan secara tertulis dalam penentuan lokasi pada pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage P7. Masyarakat Gedebage dapat memberikan bantuan secara teknik dalam pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage

Tingkatan Partisipasi Eksisting Berdasarkan Pelaksanaan BPS Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat Tingkat ”Shared ”Pendelegasian Control” Kekuasaan ” ; Kedua pihak ; Masyarakat merupakan diberikan kekuasaan stakeholder/ sebagian atau seluruh keputusan program dirumuskan bersama Tingkat Tingkat ”None” ”Manipulasi” ; Pihak luar ; Kekuasaan di pihak bertanggung jawab Pemerintah terhadap seluruh aspek Tingkat Tingkat ”None” ”Manipulasi” ; Pihak luar ; Kekuasaan di pihak bertanggung jawab Pemerintah terhadap seluruh aspek Tingkat Tingkat ”None” ”Manipulasi” ; Pihak luar ; Kekuasaan di pihak bertanggung jawab Pemerintah terhadap seluruh aspek

Tingkatan Partisipasi Berdasarkan Harapan Masyarakat Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat Tingkat ”Shared ”Pendelegasian Control” Kekuasaan ” ; Kedua pihak ; Masyarakat merupakan diberikan kekuasaan stakeholder/ sebagian atau seluruh keputusan program dirumuskan bersama Tingkat Tingkat ”None” ”Manipulasi” ; Pihak luar ; Kekuasaan di pihak bertanggung jawab Pemerintah terhadap seluruh aspek Tingkat Tingkat ”None” ”Manipulasi” ; Pihak luar ; Kekuasaan di pihak bertanggung jawab Pemerintah terhadap seluruh aspek Tingkat Tingkat ”None” ”Manipulasi” ; Pihak luar ; Kekuasaan di pihak bertanggung jawab Pemerintah terhadap seluruh aspek

Tidak ada variabel bentuk peran serta yang terdapat pada kuadran 4



C. Pelaksanaan dan Harapan Bentuk Peran Serta Masyarakat pada Tahap Pengendalian Ruang Posisi antara pelaksanaan dan harapan bentuk peran serta masyarakat pada tahap pengendalian ruang dapat dilihat pada Gambar 4. Adapun tingkatan dari setiap bentuk dan harapan tersebut untuk setiap kuadran dapat dilihat pada Tabel 4.

GAMBAR 4 PELAKSANAAN BENTUK DAN HARAPAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TAHAPAN PENGENDALIAN RUANG Kuadran 2 BPS. Terlaksanakan Harapan Tinggi

Kuadran 1 BPS. Tidak Terlaksanakan Harapan Tinggi

    

2 p1

1.5 1

harapan

p5 0

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

pelaksanaan

0.5 p2

    

-0.5 Kuadran 3 BPS. Tidak Terlaksanakan Harapan Rendah

p3 p4  

-1

harapan

-1.5 pelaksanaan

Kuadran 4 BPS. Terlaksanakan Harapan Rendah

 

3. KESIMPULAN Secara umum harapan masyarakat Gedebage untuk turut berperan serta dalam pengembangan Kawasan Primer Gedebage lebih tinggi dari pada pelaksanaan bentuk peran serta yang telah dilaksanakan di ketiga tahapan penataan ruang, di mana pada : 

Tahap Perencanaan Ruang Masyarakat Gedebage hanya terlibat pada pemberian tanggapan mengenai rencana, sedangkan masyarakat Gedebage mempunyai harapan yang tinggi untuk dapat terlibat dalam penyusunan rencana dengan tingkatan ”Shared Control”. Harapan masyarakat yang tinggi mencirikan faktor ketersediaan masyarakat yang berarti apabila bentuk partisipasi tersebut dilaksankan maka masyarakat akan terlibat dengan sukarela dan kegiatan partisipasi dapat berjalan secara efektif ( Koentjoroningrat, 1974 ).



Pemanfaatan Ruang Masyarakat Gedebage telah terlibat menjadi salah satu pengembang dan menjadi pekerja dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan tingkatan partisipasi masyarakat  pada tingkatan ”Shared Control”. Masyarakat di wilayah kawasan pengembangan primer Gedebage mempunyai harapan untuk dapat berperan serta dalam memberikan aspirasinya secara lisan maupun tertulis

( Consultative ). Hal ini terkait karena

lokasi pemanfaatan ruang yang terletak pada wilayah mereka, sehingga masyarakat di wilayah tersebut mempunyai harapan atau keinginan untuk mengetahui dan untuk memahami mengenai pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan mereka. 12


TABEL 4 TINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PENGENDALIAN RUANG Diagram Kartesius Kotler Kuadran 1 ( Bentuk Partisipasi Tidak Dilaksanakan, Harapan Tinggi )

Bentuk Partisipasi Masyarakat P2. Masyarakat Gedebage menerima laporan secara tertulis mengenai pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage

P1. Masyarakat Gedebage melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemanfaatan ruang kawasan pengembangan Gedebage Kuadran 2 ( Bentuk Peran Serta Terlaksanakan, Harapan Tinggi )

Kuadran 3 ( Bentuk Peran Serta Tidak Dilaksankan, Harapan Rendah )

P5. Masyarakat Gedebage dapat mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan apabila terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang dari perencanaan yang telah ditetapkan

P3. Masyarakat Gedebage memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan secara lisan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan pengembanga Gedebage

Tingkatan Partisipasi Eksisting Berdasarkan Pelaksanaan BPS Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat ”Manipulasi” Tingkat ”None” ; Kekuasaan di pihak ; Pihak luar Pemerintah bertanggung jawab terhadap seluruh aspek


Tingkat ”Consultative” ; Komunitas hanya melakukan pengawasan satu arah

Tingkat ”Pendelegasian Kekuasaan ” ; Masyarakat diberikan kekuasaan sebagian atau seluruh program Tingkat ”Manipulasi” ; Kekuasaan di pihak Pemerintah

Tingkat ”Shared Control” ; Kedua pihak merupakan stakeholder/ keputusan dirumuskan bersama Tingkat ”None” ; Pihak luar bertanggung jawab terhadap seluruh aspek

Tingkatan Partisipasi Berdasarkan Harapan Masyarakat Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat”Pemberitahu Tingkat ”Indirect” an” ; Komunitas hanya ; Masyarakat hanya menerima laporan menerima laporan mengenai pemanfaatan mengenai ruang pemanfaatan ruang Tingkat ” Kemitraan” Tingkat ”Consultative” ; Timbal balik ; Komunitas hanya dinegosiasikan/ melakukan pengawasan terjadi komunikasi satu arah dua arah Tingkat ”Pendelegasian Kekuasaan ” ; Masyarakat diberikan kekuasaan sebagian atau seluruh program Tingkat ”Manipulasi” ; Kekuasaan di pihak Pemerintah

Tingkat ”Shared Control” ; Kedua pihak merupakan stakeholder/ keputusan dirumuskan bersama Tingkat ”None” ; Pihak luar bertanggung jawab terhadap seluruh aspek




Bentuk Partisipasi Masyarakat P4. Masyarakat Gedebage memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan secara tertulis untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan pengembanga Gedebage

Kuadran 4 ( Bentuk Peran Serta Dilaksanakan, Harapan Rendah )

Tingkatan Partisipasi Eksisting Berdasarkan Pelaksanaan BPS Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat ”Manipulasi” Tingkat ”None” ; Kekuasaan di pihak ; Pihak luar Pemerintah bertanggung jawab terhadap seluruh aspek

Tidak ada variabel bentuk peran serta yang terdapat pada kuadran 4

14

Tingkatan Partisipasi Berdasarkan Harapan Masyarakat Arnstein Nabeel Hamdi Tingkat Tingkat ”None” ”Manipulasi” ; Pihak luar bertanggung ; Kekuasaan di pihak jawab terhadap seluruh Pemerintah aspek




Pengendalian Ruang Pada tahap ini masyarakat Gedebage telah dapat mengajukan keberatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang ( Pendelegasian Kekuasaan ). Tetapi yang terjadi di lapangan masyarakat Gedebage hanya mengajukan keberatan apabila kegiatan pemanfaatan ruang telah dianggap mengusik lingkungan mereka, bukan keberatan mengenai penyimpangan dari rencana. Masyarakat Gedebage mempunyai harapan yang tiNggi untuk mendapatkan laporan mengenai kegiatan pemanfaatan ruang ( Consultative ) sehingga mereka dapat mengetahui mengenai kegiatan pemanfaatan ruang di lingkungan sekitar mereka. Ketidak terlibatan mereka dalam penyusunan rencana dan kurangnya informasi mengenai rencana mengakibatkan masyarakat Gedebage kurang mengetahui mengenai pemanfaatan ruang yang terjadi di lingkungan mereka.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut perlu dilakukan upaya untuk mencapai kondisi partisipasi yang ideal atau dalam kuadran 2 seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 5 ALUR REKOMENDASI PELAKSANAAN BENTUK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

[1]

[2] [3] [4] [5] [6] [7]

Kuadran 1  Bentuk peran serta tidak terlaksana  Harapan masyarakat tinggi  Terjadi gap antara tingkatan partisipasi variabel dengan harapan masyarakat

Kuadran 2  Bentuk peran serta terlaksana  Harapan masyarakat tinggi  Tingkat partisipasi variabel telah sesuai dengan harapan masyarakat

Kuadran 3  Bentuk peran serta tidak terlaksana  Harapan masyarakat rendah  Tingkat partisipasi variabel telah sesuai dengan harapan masyarakat

Kuadran 4  Bentuk peran serta terlaksana  Harapan masyarakat rendah  Terjadi gap antara tingkatan partisipasi variabel dengan harapan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA Akil, Ir. Sjarifuddin. 2002. Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang Untuk Membangun Wilayah. Dialog Perencanaan Tata RuangBadan Koordinasi Nasional LTMI Himpunan Mahasiswa Islam. Jakarta : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora Utama Press. Hamdi, Nabeel and Reinhard Goethert; John Wiley & Sons. 1997. Action Planning for Cities (A Guide to Community Practice) Kasubdit Peran Masyarakat Direktorat Penataan Ruang Nasional. 2002. Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang. Pelatihan Penyusunan Rencana Tata Ruang. Palembang Midgley, James. 1986. Community Participation, Social Development and The State. London : Methuen Slamet. 1993. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Sebelas Maret University Press _______, 2003. Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan. Jakarta : Dirjen Penataan Ruang



[8] [9]

_______, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang _______, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65

16

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG STUDI KASUS PENGEMBANGAN KAWASAN PRIMER GEDEBAGE *)

Recommend Documents