PERAN PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PPSP OLEH: PIU KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
Paparan ini terdiri atas: I. K ondisi objektif kesiapan Provinsi dalam Pelaksanaan PPSP tahun 2015 dan usulan rencana tindak lanjut. II. P e r a n P ro v i n s i d a l a m P e l a k s a n a a n P P S P (keberlanjutan pokja, RSP, Lokakarya MPS dan fasilitasi penyusunan dokumen kab/kota) III. P engawalan Pasca Lokakarya yang berintikan Pengawalan Pendanaan (funding gap)
a. b. c. d. e.
f.
Sebagian besar SK Pokja Provinsi masih menggunakan SK tahun 2014. SK Pokja Provinsi untuk tahun 2015 belum dikirim ke pusat. Ketersediaan pendanaan yang mendukung operasional pokja masih bervariasi. Workplan provinsi belum ditembuskan ke PIU-KP. Sebagian kecil pokja provinsi masih belum memiliki ruang sekretariat untuk melaksanakan aktivitas. Rincian status
a. Keberlanjutan Pokja: Mengacu kepada mandat PERPRES 185 Tanggal 22 Desember 2014: 1. Pasal 15 ayat (1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota membentuk kelompok kerja air minum dan sanitasi/kelompok kerja lainnya. 2. Pasal 15 ayat (2) Anggota kelompok kerja Air Minum dan Sanitasi/kelompok kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari atau unsur pemerintah, perguruan tinggi , organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat. 3. Pasal 15 ayat (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Air Minum dan Sanitasi/kelompok kerja lain provinsi diatur oleh Gubernur dan Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi/kelompok kerja lain kabupaten/kota diatur oleh Bupati /Walikota.
Pedoman lebih lanjut terkait dengan hal diatas akan diatur dalam draft permendagri 2015 tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Daerah.
¨ ¨
¨
¨
Tahun 2012 tiga Provinsi menyusun Roadmap. Tahun 2013 sepuluh Provinsi menyusun Roadmap. Tahun 2014 lima belas Provinsi menyusun Roadmap. Terdapat lima Provinsi yang belum melakukan aktifitas penyusunan Roadmap terdiri: Kepulauan Riau, NTT, Kaltara, Papua, Papua Barat.
Status Penyusunan Roadmap per provinsi
USULAN RENCANA TINDAK LANJUT
No
Provinsi
Verifi Sinkroni kasi sasi
Distribus i ke PIU Lokakarya KP
1
Aceh
√
√
2
√
√
√
5
Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Jambi
6 7
3 4
8
No
Provinsi
Verifi Sinkroni Distribusi Lokakary kasi sasi ke PIU KP a
18 Kalimantan Tengah
√
√
19 Kalimantan Utara
20 Kalimantan Selatan
21 Kalimantan Timur
√
√
√
√
√
√
√
22 Bali
√
√
√
Riau
23 NTB
Kepulauan Riau Bengkulu
24 NTT
25 Sulawesi Selatan
√
√
√
26 Sulawesi Barat
27 Sulawesi Tenggara
√
√
√
28 Sulawesi Tengah
√
√
29 Sulawesi Utara
30 Maluku
31 Maluku Utara
√
√
32 Gorontalo
√
√
√
√
33 Papua
√
34 Papua Barat
9
Bangka Belitung 10 Lampung
√
√
11 Banten
12 Jawa Barat
13 DKI Jakarta
14 Jawa Tengah
√
√
√
15 DI Yogyakarta
16 JawaTimur
17 Kalimantan Barat
√
√
√
√ √
√
√
√
• APL merupakan tindaklanjut Pasca Lokakarya MPS Provinsi, titik fokus pengawalan pendanaan skala provinsi-pusat (khusus funding gap) • APL jabaran teknis dari /Perpres/PMM PPSP sesuai TUSI tanggungjawab masing masing yang akan melakukan dukungan pendanaan • APL adalah salah satu alat dan mekanisme dukungan, untuk melaksanakan proses implementasi program prioritas PPSP Tahunan/MPS yang akan ditampung dalam RKPD tahun yad. • APL dikonsolidasikan di Pusat/regional dengan output utama kompilasi pendanaan tahunan sesuai RKA K/L, RKA SKPD Prov dan Kab/kota. • APL diikuti oleh Bidang Perencanaan dan Bidang Pendanaan Pokja dikoordinasikan bersama PMU + PIU. • APL jika dipandang perlu dapat dilakukan 2 kali se tahun, dengan melibatkan K/L yang memiliki program terkait sanitasi,pokja masingmasing daerah,donor,sesuai tingkat urgensinya.
Berdasarkan Dokumen Kesepakatan Komitmen Pendaan (tahun n…)
Kab/Kota & Provinsi (dana APBD, CSR)
Pusat & Provinsi (dana K/L-APBN)
RKP RKPD Prov RKPD Kab/Kota
Berdasarkan Dokumen (FUNDING GAP) Komitmen Pendaan (tahun n+1) Komitmen Pendaan K/L, Provinsi (APBN tahun n+1)
Komitmen Pendaan Non Pemerintah (tahun n+1)
Implementasi (n+1)
