PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGATASI GERAKAN RADIKALISME Oleh: Didik Siswanto, M.Pd 1 A. Pengantar Tulisan pada artikel ini akan menyajikan persoalan peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengatasi Gerakan Radikalisme. Pendidikan Kewarganegaran yang merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib disampaikan pada semua jenjang pendidikan berperan dalam mewujudkan warga negara yang baik (good citizenship). Warga negara yang baik salah satunya adalah memberikan kontribusi secara konstruktif kepada negara melalui bidangnya masing-masing bukan justru sebaliknya yaitu memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan bernegara dengan menyebarkan paham-paham radikal, paham-paham sempit yang mengesampingkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. B. Masalah Pasca era reformasi, gelombang perubahan begitu dahsyatnya hadir di Republik ini setelah selama 32 tahun kebebasan warga Negara terpasung oleh rezim yang berkuasa. Gelombang perubahan tersebut dapat dilihat dengan hadirnya beberapa kelompok Civil Society,
Partai
Politik
yang
bertaburan,
Gerakan-gerakan
Pro
Demokrasi yang mana pada era sebelumnya kemunculan tersebut mustahil ada. Lebih lanjut hadirnya era reformasi juga berimplikasi pada konstitusi di Indonesia yang manasalah satu tuntutan reformasi adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tindak lanjutnya adalah dengan mengamandemen UUD 1945 yang mengalami 4 kali amandemen. Perubahan tersebut 1
Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 13 Sarolangun, Prov. Jambi, Alumni Jurusan PKn dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta dan Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Jambi
1
dilakukan mengingat pada era sebelumnya UUD 1945 dianggap sakral sehingga menjadi sesuatu yang mustahil untuk dilakukan perubahan (amandemen), padahal Presiden Soekarno pada saat menyusun UUD 1945 mengatakan bahwa UUD 1945 merupakan produk darurat jika suatu saat nanti Negara ini sudah stabil dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan UUD 1945 berimplikasi dengan adanya pasal-pasal yang memperkuat posisi warga Negara dalam rangka mewujudkan kebebasan, baik kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul serta kebebasan lainnya yang merupakan pilar Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi. Gerakan perubahan pada era reformasi disatu sisi sangat menguntungkan bagi kelangsungan demokrasi Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia, namun kehadiran era reformasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebebasan telah menimbulkan munculnya gerakan-gerakan yang justru kontraproduktif dengan semangat reformasi. Gerakan tersebut merasuki pikiran-pikiran anak bangsa untuk saling memusuhi antar anak bangsa dengan menggunakan tameng SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Gerakan tersebut juga mengajak warga Negara untuk mewujudkan apa yang disebut dengan istilah Negara Agama yang mana hal tersebut jelas bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Gerakan tersebut sering disebut dengan gerakan radikalisme. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang terdampak dari hadirnya era reformasi. Pada rezim Orde Baru mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dipergunakan untuk mendoktrin warga Negara agar mendukung segala apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat itu dan mengesampingkan adanya peran serta warga Negara, dalam hal ini adalah peserta didik (siswa).
2
PKn (dulunya PMP, Civic) menjadikan warga negara berfikiran kerdil karena hanya menghafal teks-teks usang tanpa diberikan kesempatan untuk memberikan kritik, memberikan masukan dan memberikan
pandangan-pandangan
baru
tentang
isu-isu
kewarganegaraan yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan adanya gerakan radikalisme, PKn berperan menangkal paham tersebut
dikalangan
peserta
didik,
mengingat
Pendidikan
Kewarganegaraan memuat Pilar-pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Pembahasan Dan Solusi 1. Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan pada semua satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa, dan pemberdayaan warga Negara. Sedangkan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membentuk warga Negara yang baik, yakni warga Negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum dan moral. Menurut
Udin.
S
Winataputra
(2009:21)
Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki salah satu misinya sebagai pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional PKn pada dasarnya merupakan wahana paedagogis pembangunan watak dan karakter bangsa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa PKn merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter.
3
Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 ruang lingkup mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut: a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa b. Norma, Hukum, dan Peraturan c. Hak Asasi Manusia (HAM) d. Kebutuhan warga Negara e. Konstitusi Negara f. Kekuasaan dan politik g. Pancasila h. Globalisasi Sedangkan tujuan dari mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut: a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak
secara
cerdas
dalam
kegiatan
bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia
secara
langsung
atau
tidak
langsung
dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Gerakan Radikalisme Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang mengingikan perubahan atau pembaharuan social dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu Radikalisme Menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang
4
menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme merupakan gerakan yang dilkakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosio politik dan sosio historis. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995:124). Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut secara historis sosiologis lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan meskipun mengibarkan panji-panji keagamaan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham / aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham / aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa 3. Solusi Dalam mengatasi munculnya gerakan radikalisme diperlukan langkah strategis supaya gerakan tersebut tidak meluas terutama dikalangan peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta Pancasila
didik.
Mengingat
mengalami
saat
ini
kemunduran
penanaman pasca
nilai-nilai
dihilangkannya
penataran P4. Penanaman nilai Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh dan kontinyu baik dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan di kalangan mahasiswa b. Mendorong semua stakeholder yang ada untuk terus bekerja ekstra menajamkan penanaman nilai-nilai Pancasila, mengingat
5
masih banyak masyarakat yang lupa dengan pancasila baik dari bunyi sila-silanya ataupun hari lahirnya, sehingga bagaimana mau menerapkan jika sejarah dan masing sila dari Pancasila tidak mengerti c. Tidak menjadikan Pancasila hanya sebagai sebuah seremonial. Pancasila musti dijadikan perpustakaan ideologis oleh semua kalangan
sehingga
nilai-nilai
Pancasila
akan
mampu
menjadikan rakyat Indonesia hidup dalam kedamaian tanpa adanya tindak kekerasan d. Menjadikan Pancasila sebagai miniatur kehidupan yang rukun, toleran, dan menghargai sesama anak bangsa. D. Kesimpulan dan Harapan 1. Kesimpulan Pendidikan kewarganegaraan bertujuan mewujudkan warga negara yang baik. Untuk konteks Indonesia, Pendidikan kewarganegaraan adalah dalam rangka mewujudkan warga negara yang Pancasilais, menghargai
adanya
kebhinnekaan
dan
keberagaman
yang
terdapat di bumi Indonesia. Dalam rangka mengatasi gerakan radikalisme,
Pendidikan
Kewarganegaraan
berperan
dalam
menajamkan nilai-nilai Pancasila agar tertanam kuat dihati sanubari peserta didik (anak muda) untuk tidak terjerumus pada paham tersebut 2. Harapan Harapannya adalah gerakan radikalisme tidak tumbuh subur di Indonesia melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya juga supaya rekan-rekan majelis guru ke depannya juga tertarik untuk
mengikuti
kegiatan-kegiatan
demikian
dalam
menambah pengalaman, terutama pengalaman menulis.
6
rangka
DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Maarif. Vol.8, No. 1 – Juli 2013. Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: Gagasan dan Aksi Nasution, Harun. 1995. Islam Rasional. Bandung: Mizan Winarno. 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara Winataputra, Udin S. 2009. Pembelajaran PKn di SD. Jakarta: Universitas Terbuka
7
8
