PERAN PAKU BUWONO X DALAM PERGERAKAN NASIONAL

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERAN PAKU BUWONO X DALAM PERGERAKAN NASIONAL

Skripsi

Oleh : INDRI RETNO SUTOPO X 4406008

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2010

i


digilib.uns.ac.id

PERAN PAKU BUWONO X DALAM PERGERAKAN NASIONAL

Oleh : INDRI RETNO SUTOPO X 4406008

Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2010

ii


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 30 Juli 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hermanu. J, M.Pd NIP. 195603031986031001

Drs. Djono, M.Pd NIP. 196307021990031005

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Hari Tanggal

: Jumat : 30 Juli 2010

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua

: Dra. Sri Wahyuni, M.Pd

Sekretaris

: Drs. Tri Yuniyanto, M.Hum

Anggota I

: Dr. Hermanu. J, M.Pd

Anggota II

: Drs. Djono, M.Pd

……………… ........................ ……………… ……………....

Disahkan oleh Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Dekan,

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd. commit to user NIP. 19600727 198702 1 001 iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Indri Retno Sutopo. PERAN PAKU BUWONO X DALAN PERGERAKAN NASIONAL. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Usaha-usaha yang dilakukan Paku Buwono X untuk membangun kehidupan politik di Surakarta; (2) Peran Paku Buwono X dalam Pergerakan Kebangsaan di Surakarta tahun 19091939; (3) Reaksi Belanda terhadap peran Paku Buwono X dalam Pergerakan Kebangsaan di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah (historis). yaitu prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut. Langkahlangkah dalam metode sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Teknik analisis historis yaitu teknik analisis yang mengutamakan ketajaman dalam interpretasi sejarah. Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara: (1) menyediakan sumber sejarah yang mendukung penelitian proses perbandingan sumber; (2) mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul dengan pendekatan kerangka berpikir atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep atau teori politik, ekonomi dan sosial sehingga didapatkan suatu fakta sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya; (3) mempertinggi kredibilitas penulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Kondisi politik yang dibangun oleh Paku Buwono X Surakarta dipengaruhi oleh kondisi politik sebelum abad ke-20 yang sarat dengan peristiwa yang berhubungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Usahanya membangun landasan politik di Surakarta dilakukan Sunan dengan cara mendirikan madrasah Mamba’ul Ulum pada tahun 1905 dan Sekolah-sekolah bagi rakyat dan bagi para sentana yaitu sekolah Kasatrian, Sekolah Pamardi Siwi, Pamardi Putri, sekolah pertanian dan perkebunan, serta melakukan suatu perjalanan incognito yang dinamakan dengan politik Ngideri Buwono.; (2) Timbulnya dinamika politik lokal di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari peranan Sunan Paku Buwono X. Paku Buwono X merangkul kaum nasionalis, karena merasa jengkel atas campur tangan Belanda dalam pemerintahannya di Surakarta. Kaum nasionalis dalam gerakannya melawan kekuasaan Belanda, melaui gerakan kebangsaan, seperti yang dilakukan Boedi Oetomo atau melalui gerakan perbaikan ekonomi dan sosial seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam; (3) Reaksi Pemerintah Belanda terhadap peran Paku Buwono X yaitu membatasi gerakan politik Paku Buwono X dengan tidak leluasa berhubungan dengan bangsa atau negara lain kecuali pada pemerintah Belanda. RM. Woerjaningrat kemenakan dan bahkan menantu Paku Buwono X yang duduk to user dalam pimpinan Sarekat Islam dancommit pangeran Hangabehi, salah seorang putra Paku

v


digilib.uns.ac.id

Buwono X diangkat menjadi pelindung Sarekat Islam diminta untuk meletakkan jabatannya. Banyak kritik dari pejabat Belanda tentang perjalanan Ngideri Buwono yang dilakukan oleh Paku Buwono X. Belanda memikirkan masalah uang yang dikeluarkan maupun mengenai efek politik dari invasi ini.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Indri Retno Sutopo. THE ROLE OF PAKU BUWONO X IN THE NATIONALISM MOVEMENT. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, July 2010. The objective of research is to find out: (1) the attempts the Paku Buwono X had taken to build the political life in Surakarta; (2) the role of Paku Buwono X in the Nationalism Movement in Surakarta in 1909-1939; (3) the Dutch‟s reaction to the role of Paku Buwono X in the Nationalism Movement in Surakarta. This study employed a historical method, that is, the one deriving from the historian‟s procedure of work to produce the past story based on the traces abandoned by the past. The procedures of historical method include heuristic, criticsm, interpretation, and historiography. Technique of collecting data employed was library study. The data source used was the written one. In line with the type of research, the technique of analyzing data used was historical analysis technique. It is the one emphasizing on the incisiveness of history interpretation. The procedure of analysis was done by: (1) providing the data source supporting the research of source comparison process; (2) classifying the data collected using framework and reference-frame approach involving various concepts or political, economical and social theories so that a reliable fact of history is obtained; (3) enhancing the writer‟s credibility. Considering the result of research, it can be concluded that: (1) the political condition built by Paku Buwono X Surakarta is affected by the political condition before twentieth century in relation to Dutch Colonial government. The attempt of bulking political foundation in Surakarta taken by Paku Buwono X included by establishing Mamba‟ul Ulum madrasah in 1905 and the school for people and for the sentana: Kasatrian, Pamardi Siwi, Pamardi Putri schools, farming and planting schools, as well as by conducting incognito journey named politically Ngideri Buwono: (2) the local political dynamics emerging in Surakarta is inseparable from the role of Paku Buwono X. Paku Buwono embraces the nationalist in its movement to resist the Dutch‟s power, doing through the nationalism movement, as done by Boedy Oetomo or through the economic and social improvement movement as done by Sarekat Islam; (3) the Dutch Government‟s reaction to Paku Buwono‟s role was to limit the political movement of Paku Buwono X in establishing the relation to other country or nation except to Dutch Government. RM. Woerjaningrat is the nephew and even son-in-law of Paku Buwono sitting in the Sarekat Islam leadership and Hangebehi prince, the son of Paku Buwono X who protects the Sarekat Islam was asked to resign. Many criticism proposed by the Dutch officials about Ngideri Buwono conducted by Paku Buwono X. Dutch government thought of the money expended and the political effect of this invasion.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

”Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya”.

(Ir. Soekarno)

”Sejarah adalah pembebasan dari kepercayaan tidak benar, perjuangan melawan kebodohan dan ketidaktahuan”. (Pramoedya Ananta Toer dalam ”Anak Semua Bangsa”)

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur kepada Allah dan shalawat atas Rasul-Nya, karya ini kupersembahkan kepada: 

Ibu, ayah dan adik Indra tercinta yang senantiasa memberi doa dan kasih sayang. 

Semua saudaraku dan teman-temanku Sejarah ’06. 

commit to user

ix

Almamater.


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan lancar guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Hambatan dan rintangan yang dihadapi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini telah hilang berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu disampaikan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah menyetujui atas permohonan skripsi ini. 3. Ketua Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan skripsi ini. 4. Dr. Hermanu. J, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Drs. Djono, M.Pd selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Ibu, ayah,adik Indra, dan semua keluarga tercinta yang senantiasa memberi doa, semangat, dukungan dan kasih sayang. 7. Semua saudaraku dan teman-temanku Sejarah ‟06 terima kasih atas segala doa, masukan dan teguran serta pengorbanan yang diberikan untukku. 8. Doni Setyawan terimakasih buat semangat dan dukungannya. 9. Sahabat Bandenx-Ku tercinta: Citra, Ste, Irma, Riana kebersamaan kita akan selalu aku rindukan. 10. FC. Mandiri termakasih atas kerjasamanya selama ini. commit to user

x


digilib.uns.ac.id

11. Buat sahabat-sahabatku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semuanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Surakarta, 30 Juli 2010 Penulis

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

halaman HALAMAN JUDUL ..................................................................................

i

HALAMAN PENGAJUAN .........................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN .....................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................

iv

ABSTRAK .... …...........................................................................................

v

HALAMAN MOTTO ...................................................................................

viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................

ix

KATA PENGANTAR ..................................................................................

x

DAFTAR ISI ................ ................................................................................

xii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………….

xv

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................

1

B. Rumusan Masalah ...............................................................

8

C. Tujuan Penelitian ................................................................

8

D. Manfaat Penelitian ..............................................................

9

LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka .................................................................

10

1. Nasionalisme .................................................................

10

2. Pergerakan Nasional .....................................................

14

3. Agen dalam Pergerakan Nasional ..................................

18

B. Kerangka Berfikir ................................................................

21

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................

23

B. Metode Penelitian ................................................................

24

C. Sumber Data .........................................................................

25

D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................

27

commit to user E. Teknik Analisis Data ............................................................

27

xii


digilib.uns.ac.id

F. Prosedur Penelitian ..............................................................

29

BAB IV. HASIL PENELITIAN A. Usaha-usaha Paku Buwono X Membangun Kehidupan Politik 1. Keadaan Geografis Surakarta…………………………..

33

2. Keadaan Politik Sebelum Abad ke-20………………….

36

3. Sejarah Kehidupan Paku Buwono X……..……………..

43

a. Latar Belakang Keluarga…………………….…..….

43

b. Kepribadian…………....……………………………

45

4. Membangun Landasan Kehidupan Politik…..…………..

50

a. Pendirian Madrasah dan Sekolah…………………….…………………………

50

b. Usaha-usaha dalam Bidang Politik………………………….……………………..

56

c. Politik Ngideri Buwono……..……………………….

57

B. Peran Keraton Dalam Pergerakan Kebangsaan 1. Kondisi Politik Surakarta Pada Masa Pemerintahan Paku Buwono X…...…………………………………………..

59

2. Peran Paku Buwono X dalam Organisasi Sosial dan Politik……………………………………………………

61

a. Sarekat Islam 1) Latar Belakang Terbentuknya Sarekat Islam…….

61

2) Faktor Ekonomi………………………………….

66

3) Faktor Agama……………………………………

68

4) Pasang Surut Sarekat Islam………………………

69

5) Dukungan Terhadap Sarekat Islam………………

71

b. Boedi Oetomo 1) Latar Belakang Terbentuknya Boedi Oetomo ……

73

2) Pasang Surut Boedi Oetomo………….....………...

76

3) Dukungan Terhadap Boedi Oetomo……………. ..

81

C. Reaksi Belanda Terhadap Peran Paku Buwono X Dalam commit user Pergerakan Kebangsaan di to Surakarta…………………………

83

xiii


digilib.uns.ac.id

BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………..

89

B. Implikasi………………………………………………………...

92

C. Saran……………………………………………………………

93

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..

94

LAMPIRAN……………………………………………………………….

98

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

halaman Lampiran 1 : Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ...........................

99

Lampiran 2 : Lambang Keraton Kasunanan Surakarta ...............................

100

Lampiran 3 : Paku Buwono X .....................................................................

101

Lampiran 4 : Paku Buwono X dan Kanjeng Ratu Mas ...............................

102

Lampiran 5 : Paku Buwono X dan Residen de Vogel (1897) .....................

103

Lampiran 6 : Surat Perijinan........................................................................

104

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Keraton Surakarta didirikan oleh Sunan Paku Buwono II (1725-1749) pada tahun 1746, setelah keraton sebelumnya di Kartasura mengalami kehancuran akibat perang perebutan tahta (Ari Dwipayana, 2004: 26). Walaupun keraton sudah dipindahkan ke Surakarta, tetapi perang-perang antara Mataran dengan VOC belum selesai sampai Paku Buwono II wafat dan digantikan oleh Paku Buwono III yang memerintah selama enam tahun sebagai raja Mataram (17491755) dan 33 tahun sebagai raja Surakarta (1755-1788). Peperangan antara Mataram dan VOC berlanjut pada masa pemerintahan Paku Buwono III dari tahun 1746 sampai 1755. Perang yang berlangsung selama sembilan tahun (1746-1755) itu dapat diatasi dengan tercapainya Perjanjian Gianti. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gianti (1755), Kerajaan Mataram dibagi dua menjadi Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian ini melibatkan tiga pihak, yaitu Paku Buwana III, Sultan Hamengku Buwono III dan Kompeni Belanda. Sebelum perjanjian itu dilangsungkan, Paku Buwono III telah diminta oleh Gubjen Jacob Mossel untuk menyerahkan separo daerah kerajaannya kepada Pangeran Mangkubumi, dan Sunan tidak dapat menolak permintaan itu. Bagi Sunan isi perjanjian itu merupakan tamparan yang sangat berat, karena tanah yang harus dilepaskan meliputi negara, negaragung, dan mancanegara. Dari peristiwa Palihan Nagari (pembagian kerajaan Mataram menjadi dua), selain Pangeran Mangkubumi, Kompeni Belanda juga memperoleh keuntungan besar, karena berakhirnya perang yang telah berlangsung selama sembilan tahun (1746-1755) itu dapat mengurangi beban kompeni, yang pada waktu itu berada dalam keadaan mundur. Selain itu, terbaginya kerajaan Mataram menjadi dua memudahkan kompeni untuk dapat menguasai kedua kerajaan itu. Daerah-daerah yang diterima oleh Sultan berdasarkan Perjanjian Gianti adalah milik Kompeni Belanda yang dipinjamkan commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

dengan hak mewariskan kepada putera-puteranya yang sah (Darsiti Soeratman, 2000: 27-29). Periode 1755-1800 atau tepatnya setelah perjanjian Gianti ditandai dengan kemakmuran ekonomi dan politik. Istana-istana Surakarta mendapatkan lebih banyak kebebasan dan kemerdekaan ketika kekuasaan VOC meredup. Kedua istana mengesampingkan perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Penduduk Jawa tumbuh dengan cepat seiring dengan tidak adanya kegagalan panen dan wabah-wabah penyakit, dan meningkatnya produksi pangan. Akan tetapi setelah tahun 1800, pasang pun surut. Sederetan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan menyebabkan meletusnya Perang Jawa. Faktor-faktor yang memicu pecahnya Perang Jawa dapat diringkas dalam dua hal pokok. Pertama, sejak tahun1800 dan seterusnya, ada masalah dimana sebuah kekuatan kolonial yang agresif berusaha menancapkan hegemoninya di Jawa. Pada tahun 1808 Letnan Gubernur Jenderal H.W. Deandels memberlakukan peraturan-peraturan mengenai tata etiket perilaku, sesuatu yang sangat menghina bagi orang-orang Jawa. Etiket itu menyatakan bahwa pada saat sedang berada didalam istana-istana itu para residen Eropa tidak lagi harus menunjukkan bahwa mereka lebih rendah dari para penguasa Jawa dalam protokol. Pada tahun 1811 kompensasi moneter

atas pesisir utara yang telah

dianeksasi (yaitu apa yang disebut dengan strandgelden atau uang pesisir) tidak lagi diberlakukan. Setahun kemudian, atas perintah dari T.S. Raffles, G.A.G.Ph. van der Capellen melarang para bangsawan Jawa menyewakan tanah-tanah mereka kepada orang-orang Eropa pengusaha pertanian. Para bangsawan ini mau tidak mau harus mencari sumber-sumber penghasilan pengganti yang jumlahnya luar biasa besar, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran finansial mereka. Pada tahun 1825 sekali lagi sebagian wilayah direbut dari tangan kedua kerajaan tersebut, kali ini dengan cara menyerobot sejumlah daerah kantong yang terletak di dalam karesidenan-karesidenan pesisir utara, sebagai imbalan atas kompensasi finansial. Maka tak heran bila istana itu tersinggung oleh perilaku agresif orangorang Eropa. Surakarta, dalam usahanya mengambil sikap yang lebih kooperatif commituntuk to usermengadu domba Yogya dengan dengan orang-orang Eropa, berupaya


3 digilib.uns.ac.id

orang-orang Eropa demi mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Yogya menanggapinya dengan mengambil sikap yang tegas (Vincent J.H. Houben, 2002: 18-20). Faktor kedua yang menyebabkan Perang Jawa meliputi pertentangan politik di dalam Istana Yogyakarta itu sendiri. Pertentangan-pertentangan pribadi di antara para pengampu Sultan Hamengku Buwana V yang masih kecil itu mulai terlihat setelah tahun 1822. Kelompok pertama dibentuk oleh Ratu Ibu (ibunda Hamengku Buwana IV) dan Ratu Kencana (ibunda Hamengku Buwana V) yang berada di bawah pengaruh Patih Danureja IV. Pihak oposisi terdiri dari Diponegoro (putra tertua Hamengku Buwana III) dan pamannya, Pangeran Mangkubumi (Vincent J.H. Houben, 2002: 22). Puncaknya pada bulan Mei 1825 di sebuah jalan baru yang akan dibangun di dekat Tegalreja, terjadi suatu bentrokan antara para pengikut Diponegoro dengan para pengikut musuhnya, Patih Danureja IV (1813-1847), terjadi ketika patok-patok untuk jalan raya tersebut dipancangkan. Sesudah itu berlangsung suatu masa ketegangan. Pada tanggal 20 Juli pihak Belanda mengirim serdaduserdadu dari Yogyakarta untuk menangkap Diponegoro. Segera meletus pertempuran terbuka, Tegalreja direbut dan dibakar, tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri dan mencanangkan panji pemberontakan dengan meletusnya perang Jawa hingga tahun 1830 yang pada membawa Diponegoro pada titik kekalahan dan harus menandatangani perundingan-perundingan serta diasingkan oleh pihak Belanda. Perang Jawa tersebut merupakan perlawanan kelompok elite bangsawan Jawa. Perlawanan ini merupakan suatu gerakan konservatif, suatu usaha yang siasia untuk kembali lagi kepada keadaan-keadaan sebelum meningkatnya kekuatan kolonial yang telah muncul sejak tahun 1808. Luasnya gerakan protes sosial yang mendukung langkah perang tersebut nyata-nyata dan, dengan menoleh kebelakang, menunjukkan betapa mendalamnya revolusi penjajahan itu sudah merobek-robek masyarakat Jawa,dan dalam hal ini Perang Jawa seakan-akan membayangi gerakan anti penjajahan dari abad ke-20 (M. C Ricklefs, 1991: 178commit to user 181).


4 digilib.uns.ac.id

Setelah berakhirnya Perang Jawa, Belanda semakin memikirkan berbagai rencana untuk Jawa untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya yaitu dengan cultuurstelsel (sistem pananaman) yang membuat rakyat semakin sengsara dan semakin menyudutkan kerajaan-kerajaan di Jawa. Raja-raja baik di Surakarta maupun Yogyakarta terbelenggu dengan kebijakan-kebijakan Belanda yang menyudutkan pemerintahannya. Periode pasca-1830, ditemukan dalam ekspresiekspresi protes sosial di Surakarta pada masa itu. Baik pusat (di istana-istana itu sendiri) maupun pinggiran (daerah-daerah di sekitar istana) atau disebut dengan gerakan peripheral dan gerakan semiperiferal. Gerakan periferal mengacu pada ekspresi-ekspresi perlawanan terhadap tatanan yang ada yang muncul tepat di luar lingkungan pusat-pusat kota keraton dan yang tidak memiliki hubungan yang terang-terangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam dan sekitar istana. Berbagai usaha dilakukan untuk menghentikan perlawanan-perlwanan sosial tersebut. Salah satunya adalah pada masa Paku Buwono IX. Surakarta pada saat itu diperintah oleh Sunan Paku Buwono IX (1861-1893). Paku Buwana IX (1861-1893), memiliki kepribadian yang sangat berbeda daripada kedua raja sebelumnya. Pada awal pemerintahanya, Sunan ini terdapat dua macam gagasan mengenai usaha agar keamanan di daerah Surakarta tercapai. Pertama, berupa usul agar kepolisian diletakkan langsung di bawah residen dengan cara mengangkat kontrolir kelas 1 disertai hak mengadili perkara kecil. Kedua, pendapat yang menyatakan kurang setuju dengan soal pengambilan hak-hak Sunan, karena hal ini akan menimbulkan komplikasi yang tidak diinginkan. Sebab itu perlu diadakan asisten residen dengan tugas mengusahakan agar para pengusaha asing mendapatkan sesuatu sesuai haknya dan disamping itu juga merintangi para pengusaha asing itu dalam hal mengadili kawula Sunan yang tinggal dan bekerja di daerah yang disewa. Pada 1866 Sasradiningrat Seda Jabung diberhentikan dan diberi pensiun karena dinilai tidak dapat menyelenggarakan keamanan. Pada sekitar 1860-an banyak terjadi perampokan, disamping itu juga muncul gerakan lain. Pengganti Sasradiningrat, R.Ad. Sasranagara (1866-1887), memangku jabatan selama 21 tahun. Pada awal pemerintahannya (1867) di Kasunanan terjadi commitditodaerah user Mangkunegaran. Pada periode sembilan kali perampokan dan sekali


5 digilib.uns.ac.id

pemerintahan patih ini diadakan jabatan asisten residen. Rencana pemerintah untuk mengangkat asisten residen diluar ibukota mulai dilancarkan pada 1872, tetapi ditolak oleh Sunan. Raja ini bermaksud akan memperluas korps polisi pribumi sebagai upaya untuk merintangi campur tangan pemerintah terhadap urusan intern kerajaan. Namun, karena dana yang dimilikinya sangat terbatas, maka gagasan itu tidak dapat direaliasikan. Akibatnya, Sunan terpaksa membuka perundingan dengan residen. Perundingan yang berlangsung selama dua tahun itu sering mengalami kemacetan, karena adanya perbedaan paham anatara kedua pihak (Darsiti Soeratman, 2000: 45-46). Usaha-usaha itu tidak menyusutkan berbagai kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Surakarta. Isu-isu tentang kecu atau perampok yang memiliki tujuan-tujuan yang sifatnya lebih duniawi lebih menggambarkan sebuah kategori kejahatan ketimbang sebuah pemberontakan. Menjelang akhir tahun 1860-an masalah kecu telah menarik perhatian pemerintah, bahkan perhatian parlemen Belanda, yang berarti bahwa sejak saat itu jumlah laporan yang masuk pun meningkat. Antara bulan Februari dan Agustus 1867 terjadi kejahatan-kejahatan regular di daerah Solo. Pada bulan Maret 1868 seorang janda Eropa yang mengelola sebuah rumah gadai dirampok. Dua bulan kemudian ada dua kejahatan lagi, satu di antaranya terjadi di sebuah perkebunan sewa di desa Kartasura. Totalnya, pada tahun 1867 terjadi sepuluh kejahatan, pada tahun 1868 dua belas kejahatan, sebelas kejahatan pada tahun 1869 dan pada tahun 1870 ada tujuh insiden kecu yang terdaftar. Selain itu juga ada gerakan semiferiferal yaitu ekspresi perlawanan terhadap tatanan yang ada, yang bermula di daerah-daerah perbatasan atau yang untuk pertama kalinya diketahui terjadi disana, tetapi dibenarkan ataupun tidak diduga memiliki kaitan-kaitan dengan keraton (Vincent J.H. Houben, 2002: 440-444). Gerakan ini mendapat tekanan yang tidak ada habisnya dari pihak Belanda, Gerakan-gerakan ini juga yang pada akhirnya membawa kemrosotan Ekonomi di Surakarta. Selain itu sejak masa Paku Buwono VII, di Surakarta terjadi sistem penyewaan tanah dari para penguasa Jawa dan aristrokrat Jawa yang to user Eropa dan orang-orang Cina. menyewakan tanahnya kepada commit orang-orang


6 digilib.uns.ac.id

Permasalahan-permasalahan ini masih tetap belanjut sampai pada masa akhir kekuasaan Paku Buwono IX, dan penggantinya yaitu Paku Buwono X yang hanya berkuasa di lingkup keraton, dan nantinya (pada awa abad ke-20) dia berperan besar terhadap usahanya melawan Belanda dalam masa Pergerakan Nasional. Pada awal abad ke-20 Surakarta dan Yogyakarta dijadikan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Vorstenlanden merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya dibagi dalam dua keresidenan. Tetapi wilayah ini mempunyai status yang khusus, walaupun agak mendua, sebab dua keresidenan ini terdiri dari dua kerajaan swapraja yang nominal. Kerajaan semi-otonom ini adalah suatu proses penguasaan dari imperium Mataram yang pernah berkuasa pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 (George D. Larson, 1990: 1). Timbulnya dinamika politik lokal di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari peranan Keraton Surakarta, Khususnya pada masa Sunan Paku Buwono X. Namun perjuangan kemerdekaan bukanlah peristiwa sesaat yang tidak terkait dengan peristiwa sebelumnya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, pemerintah Hindia-Belanda tentu sangat memperhitungkan kekuatan politik keraton di mata rakyat. Menurut Soemarsaid Moertono yang dikutip oleh Purwadi, dkk (2009: 12) mengatakan “Keraton Surakarta yang diperintah oleh Sunan Paku Buwono X pada zamannya merupakan pusat kebudayaan Jawa yang telah memberi kontribusi besar tehadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena raja memiliki kekuasaan yang sangat besar sebagai sumber hukum, pengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan bahkan di anggap sebagai „wakil Tuhan‟ di muka bumi”. Berbagai pergumulan politik, ideologi, sosial, budaya dan keagamaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan sang raja yang berkuasa. Sunan Paku Buwono X adalah raja Keraton Surakarta yang memerintah tahun 1893-1939. Paku Buwono X adalah pribadi yang penuh nilai keteladanan, kebijaksanaan dan keagungan. Beliau mempunyai tempat yang sangat istimewa karena masa pengabdiannya yang cukup panjang yakni 46 tahun. Salah satu sifat commit to user yang dermawan, ia selalu mau Sunan yang paling menonjol adalah kelakuannya


7 digilib.uns.ac.id

membantu dan atau menyenangkan hati orang. Ia juga sopan dan suka melayani, salah satu kekurangannya adalah bahwa ia tak mengenal nilai uang, Susuhunan tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang keadaan keuangannya. Sunan tidak memiliki pengertian sekecil apapun tentang urusan-urusan resmi. Kebanyakan laporan Belanda tentang Susuhunan menggambarkan sebagi seorang pesolek, lemah, dan agak bodoh, tetapi setia kepada keluarga raja Belanda dan pemerintah Hindia-Belanda (George D. Larson, 1990: 44). Menjelang pergantian abad ke-20 di negeri Belanda terjadi perubahan politik terhadap Indonesia yaitu menjadi politik etis berdasarkan pikiran bahwa negara Belanda mempunyai hutang budi kepada Indonesia. Sebagai perlunasan hutang itu Belanda mendirikan banyak sekolah di Indonesia. Paku Buwono X dapat melihat perubahan dan perkembangan-perkembangan baru itu dan juga sadar bahwa generasi muda harus menjadi orang-orang pintar agar dapat mengimbangi kepintaran orang Belanda hingga suatu saat dapat melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Oleh sebab itu di kampung dan desa didalam wilayah Kasunanan Surakarta didirikan sekolah-sekolah rakyat dan bagi para sentana didirikan sekolah Kasatrian semacam Hollands Inlandesche School (Sekolah bagi orang Indonesia asli yang diberi bahasa Belanda). Selain mendirikan sekolah-sekolah umum, Sunan juga mendirikan sekolah khusus untuk mempelajari agama Islam yang dikalangan rakyat dikenal dengan nama “Mamba‟ul Ulum”. (R.M Karno, 1990: 45-46). Pada awal abad ke-20 terjadi perubahan sosial politik yang sangat besar di seluruh dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan swasta dan organisasi-organiasasi, seperti Budi Oetomo dan Syarikat Islam yang menjadi titik awal Kebangkitan Nasional. Perjuangan Budi Oetomo dan Sarekat Islam ini mendapat apresiasi yang cukup besar dari Sunan Paku Buwono X. Para pangeran dan bangsawan keraton didorong untuk membantu gerakan politik, pendidikan dan kebudayaan modern. Paku buwono X secara terbuka dan diam-diam memberi sokongan kepada perkumpulan-perkumpulan politik itu. Contoh pemberian dukungan secara commit to user terbuka terjadi pada kongres Syarikat Islam tahun 1913 yang diselenggarakan di

8 digilib.uns.ac.id


Taman Sriwedhari atas restu Sunan. Dengan perlindungan ini, SI aman dari pencekalan oleh pihak Belanda. Di sebelah utara pasar Singosaren didirikan sebuah gedung pertemauan Habi Praya yang dapat digunakan untuk mengadakan rapat-rapat atau pertemuan oleh masyarakat Solo (Purwadi, dkk , 2009: 20). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam serta mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “PERAN PAKU BUWONO X DALAM PERGERAKAN NASIONAL’’.

B. Rumusan Masalah Rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain : 1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Paku Buwono X untuk membangun kehidupan politik di Surakarta? 2. Bagaimana peran Paku Buwono X dalam Pergerakan Kebangsaan di Surakarta tahun 1909-1939 ? 3. Bagaimana reaksi Belanda terhadap peran Paku Buwono X dalam Pergerakan Kebangsaan di Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : 1. Usaha-usaha yang dilakukan Paku Buwono X untuk membangun kehidupan politik di Surakarta. 2. Peran Paku Buwono X dalam Pergerakan Kebangsaan di Surakarta tahun 1909-1939. 3. Reaksi Belanda terhadap peran Paku Buwono X dalam Pergerakan Kebangsaan di Surakarta. commit to user

9 digilib.uns.ac.id


D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian merupakan kegunaan yang ingin diperoleh dari suatu penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : Manfaat teoritis Secara teoritis, hasil penelitian ni diharapkan dapat bermanfaat untuk : a. Menambah wawasan pemikiran dan pengetahuan bagi peneliti, khususnya tentang peran Paku Buwono X dalam Pergerakan Nasional. b. Bahan masukan kepada pembaca untuk digunakan sebagai wacana dan sumber data dalam bidang sejarah. Manfaat Praktis Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : a. Menambah khazanah penelitian pada Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. b. Dapat memberikan informasi tentang peran Paku Buwono X dalam Pergerakan Nasional.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka 1. Nasionalisme Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu: dalam pengertian antropologis sosiologis, dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat istiadat. Adapun yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam (Badri Yatim, 1999: 57-58). Dalam pembentukan nation (bangsa) tersebut ada beberapa teori yang menyebutkan antara lain: pertama, yaitu teori kebudayaan (cultur) yang menyebutkan suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan; kedua, teori Negara (staat) yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara ditentukan oleh penduduk didalamya yang disebut bangsa; ketiga, teori kemauan (will), yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa karena adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa, tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama (Suhartono, 2001: 7). Istilah nasionalisme lazim digunakan sehubungan dengan revolusi atau perang. Dalam surat-surat kabar Amerika Utara, istilah nasionalisme digunakan untuk mengacu pada Negara-negara Afrika, Asia, Amerika Latin atau Timur Tengah (Lynan Tower Sargent, 1987: 16). Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian nasionalisme, diantaranya adalah menurut Hans Kohn dalam Encyclopedhia Of Sosial Science (1972: 63) adalah keyakinan politis yang mendasari kepaduan kemasyarakatan modern dan pengesahan secara otoritas. committertinggi to user bagi mayoritas orang pada satu Nasionalisme menjadi pusat kesetiaan

10

11 digilib.uns.ac.id


kebangsaan baik bangsa yang sudah ada maupun yang baru di inginkan. Di sisi lain, Lynan Tower Sargent (1978: 19) mengemukakan : Nasionalisme merupakan salah satu cara dimana individu mengidentifikasikan diri dengan kelompok dimana ia berada, baik karena kelahiran maupun karena lama tinggal di suatu tempat tertentu. Nasionalisme meliputi pola permintaan akan tindakan untuk memperkuat negeri dan permintaan akan patriotik. Nasionalisme merupakan tindakan yang didasarkan terhadap perasaan akan kesetiaan pada Negara yang dipergunakan untuk menggalang kekuatan dalam rangka mewujudkan Negara nasional dengan tindakan patriotik. Selanjutnya dijelaskan oleh Stoddart dalam Miriam Budihardjo (1984: 31) bahwa nasionalisme adalah suatu keyakinan yang dimilki sejumlah besar perorangan sebagai suatu kebangsaan. Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita

dan merupakan ilham yang

mendorong dan merangsang suatu bangsa (F. Isjwara, 1982: 127). Keyakinan yang dimiliki sejumlah besar orang dalam suatu bangsa akan mewujudkan kesadaran untuk mencapai cita-cita dan mendorong semangat bersatu dalam satu bangsa. Hal ini dikatakan oleh Otto Bauer dalam Sumarsono Moestoko (1988: 77) bahwa nasionalisme adalah perasaan untuk bersatu dalam daerah suatu bangsa. Konsep nasionalisme dalam pengertian modern berasal dari dunia barat. Timbulnya nasionalisme erat kaitannya dengan kolonialisme. Nasionalisme yang tumbuh pada pihak yang diajah berusaha melepaskan diri dan melalui semangat nasionalisme itu dapat membawa keruntuhan pemerintahan kolonial di Indonesia. Hertz dalam F. Isjwara (1977: 111) menyebutkan adanya empat macam cita-cita yang terkandung dalam nasionalisme, yaitu : (1) perjuangan mewujudkan persatuan nasional yang meliputi

persatuan dalam bidang politik, ekonomi,

sosial, keagamaan, kebudayaan dan persekutuan serta adanya solidaritas; (2) perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari kekuasaan asing atau campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuasaankekuasaan intern yang tidak bersifat nasional atau yang hendak mengesampingkan bangsa dan negara. (3) perjuangan kemandirian, pembedaan, commitmewujudkan to user



individualitas, keaslian dan keistimewaan; (4) Perjuangan untuk mewujudkan perbedaan di antara bangsabangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh. Nasionalisme sebagai manifestasi dari kesadaran nasional mengandung sebuah cita-cita atau ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa untuk bersatu. Hertz yang dikutip oleh F. Isjwara (1982: 127) menyebutkan ada empat macam cita-cita yang terkandung dalam nasionalisme yaitu: (1) Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan bidang politik, ekonomi, sosial, agama, kebudayaan dan persekutuan serta adanya solidaritas; (2) Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasaan asing; (3) Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separentenses), pembedaan

(distinctivenses);

individualitas

keaslian

(originality)

atau

keistimewaan, dan (4) Perjuangan untuk mewujudkan perbedaan diantara bangsabangsa, yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh. Di dalam nasionalisme terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya yang sangat penting untuk memperkuat nasionalisme dalam diri suatu bangsa. Menurut M. Hutauruk (1984: 111) unsur-unsur penting nasionalisme adalah : (1) Kesetiaan mutlak, kesetiaan individu, kesetiaan tertinggi individu itu adalah pada nusa dan bangsa; (2) Kesadaran akan suatu panggilan; (3) Keyakinan akan suatu panggilan; (4) Harapan akan tercapainya sesuatu yang membahagiakan; (5) Hak hidup, hak merdeka dan hak atas harta benda yang berhasil dikumpulkan dengan jalan halal; (6)

Kepribadian kolektif yang mengandung perasaan mesra

sekeluarga, nasib serta tanggung jawab yang sama, persaudaraan dan kesetiaan di antara manusia itu; (7) Jiwa rakyat (Volkgeist) yang ada dalam tradisi, bahasa, ceritera dan nyayian rakyat, dan (8) Toleransi yang sebesar-besarnya terhadap satu sama lain. Konsep nasionalisme dalam pengertian modern berasal dari dunia Barat. Nasionalisme mula-mula dibenihkan oleh golongan menengah Inggris yang tergabung dalam kelompok puritan, kemudian lewat pemikiran-pemikiran John to userUtara. Nasionalisme yang bangkit Locke menyeberang ke Perancis commit dan Amerika



abad ke-18 itu merupakan suatu gerakan politik untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Gerakan ini juga dimaksudkan untuk membina masyarakat sipil yang liberal dan rasional. Nasionalisme abad ke18 itu telah melahirkan negara bangsa (nation state) di Eropa dengan menentukan batas-batasnya di satu pihak dan melahirkan imperialisme di pihak lain. Nasionalisme yang semula berkembang di Eropa itu juga berkembang di negaranegara luar Eropa, tetapi dengan nuansa yang berbeda (Cahyo Budi Utomo, 1995: 17-18). Berbeda dengan latar belakang timbulnya paham nasionalisme dalam abad ke-18 di Amerika Utara dan Eropa Barat yang bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negaranya, maka nasionalisme di Asia dan Afrika mulanya timbul sebagai gerakan kaum terpelajar. Kaum terpelajar mensosialisasikan nasionalisme tersebut di tengah masyarakat, dan membentuk organisasi politik yang berjiwa nasionalis (Ichlasul Amal & Armaidy Armawi, 1998: 21-162). Khusus untuk nasionalisme Asia pada hakekatnya merupakan hasil perkenalan bangsa Asia dengan kolonialisme dan imperialisme, dan nasionalisme itu muncul bukan sebagai imitasi (peniruan) dari nasionalisme Eropa. Nasionalisme Asia pada dasarnya tumbuh sebagai reaksi atas kolonialisme bangsa Eropa. Nasionalisme dalam perlawanannya terhadap kolonialisme tidak selalu bersifat pasif, dengan cara isolasi (menutup pintu), tetapi juga bersifat aktif dengan cara mengoper cara-cara yang baik dan membuang cara-cara yang buruk. Nasionalisme yang muncul di Indonesia pada dasarnya sama dengan nasionalisme di Asia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia merupakan bentuk dari reaksi atau antithesis terhadap kolonialisme, yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara penjajah dan yang di jajah. Nasionlisme merupakan gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonialisme bangsa Barat. Dalam konteks situasi kolonial, nasionalisme Indonesia adalah suatu jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh situasi kolonial (C.S.T commit to user Kansil & Julianto, 1984: 16).



Nasionalisme di Indonesia muncul karena adanya reaksi terhadap pemerintah Belanda, sehingga menimbulkan kesadaran dikalangan orang-orang Indonesia. Rasa nasioanalisme yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi menyatu. Hal ini disebabkan : (1) Persamaan agama, karena 90% penduduk Indonesia beragama Islam; (2) Perkembangan lingua Franca, yaitu bahasa Melayu menjadi satu bahasa kebangsaan; (3) Adanya dewan rakyat atau Volksraad yaitu majelis perwakilan tertinggi untuk seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia dari berbagi pulau menjadi sadar bahwa masalah bersama harus dihadapi bersama pula, sehingga mendorong kepada persatuan bangsa. (Ismail bin Muhammad & Zuharom bin Abdul Rashid, 1980: 49-51). Tujuan dari nasionalisme Indonesia ini antara lain adalah melenyapakan tiap-tiap bentuk kekuaaan penjajah dan mencapai Indonesia merdeka. Tujuan dari nasionalisme ini juga merupakan tujuan dari pergerakan nasional. Nasionalisme tersebut tumbuh seirama dengan perkembangan pergerakan nasional.

2. Pergerakan Nasional a. Pengertian Menurut Suhartono, kata “pergerakan” mencakup semua macam aksi yang dilakukan dengan organisasi modern kearah kemerdekaan. Sedangkan menurut A.K Pringgodigdo (1964: 1), pergerakan mengandung arti semua macam aksi yang dilakukan dengan organisasi secara modern kea rah perbaikan hidup suatu bangsa. Sedikit berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Suhartoyo Hardjosatoto (1985: 32-33) menyatakan bahwa “ pergerakan setidak-tidaknya mengandung dua pengertian. Pengertian pertama yakni pergerakan merupakan suatu proses yang dinamis menuju suatu keadaan tertentu yang diinginkan, sedangkan pengertian lainnya yaitu mengacu pada fakta atau fakta-fakta proses perubahan tersebut”. Kata nasional berasal dari kata dasar “nation” yang biasanya diterjemahkan sebagai bangsa. Jadi nasional dapat diartikan sebagai kebangsaan. Nasional dapat diartikan juga sebagai sekelompok manusia yang mempunyai asalusul yang sama atau sekelompok manusia dari keturunan atau ras yang sama. commit to user Dalam hubungannya dengan pergerakan nasional Indonesia, “nasional” ini



dimaksudkan

sebagai

sekelompok

manusia

yang

bernegara

(Suhartoyo

Hardjosatoto, 1985: 33-34). Pergerakan nasional pada umumnya merupakan pergerakan dari bangsa yang dijajah melawan bangsa yang menjajah untuk mendirikan suatu negara merdeka. Perjuangan dalam pergerakan nasional ditentukan oleh faktor-faktor yang dimiliki oleh penjajah maupun bangsa yamg dijajah yang bersifat obyektif maupun yang bersifat subyektif. Ciri obyektif mencakup hal-hal yang bersifat materiil yakni kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air daripada bangsa penjajah maupun yang dijajah. Sedangkan ciri yang bersifat subyektif mencakup semangat dan kepribadian daripada bangsa yang melancarkan perjuangan pergerakan nasional ataupun yang dimiliki oleh penjajahnya. Faktor obyektif dari bangsa yang dijajah sangat bergantung pada kekayaan alam dari tanah airnya dan kemauan peradaban dari bangsa yang bersangkutan. Ciri dari penjajah sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor obyektif yang terdapat dalam negerinya. Faktor subyektif terutama ditentukan oleh pandangan hidup dari suatu bangsa itu sendiri (Suhartoyo Hardjosatoto, 1985: 82-85).

b. Latar Belakang Munculnya Pergerakan Nasional Munculnya pergerakan nasional di Indonesia, disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor dari dalam negeri (internal) dan faktor luar negeri (eksternal). Tetapi faktor dari dalam negeri lebih menentukan dibanding dengan faktor yang timbul dari luar negeri. Fungsi dan peranan faktor luar negeri hanya bersifat mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional. Hal ini berarti bahwa sebenarnya tanpa adanya faktor dari luar, pergerakan nasional juga akan muncul, hanya waktunya agak terlambat. Disamping itu, bisa juga dalam bentuk lain (Sudiyo, 1997: 14). Adapun faktor atau sebab-sebab dalam negeri (intern) (G Moejanto, 1988: 26) ialah: 1. Penderitaan akibat penjajahan, bangsa Indonesia merasa senasib sepenanggungan, sama-sama dijajah Belanda. Jadi ini reaksi terhadap penjajah. 2. Kesatuan Indonesia dibawah Pax Neerlandica memberi jalan ke arah commit to user kesatuan bangsa.



3. Pembangunan komunikasi antara pulau menyebabkan makin mudah dan makin sering bertemunya rakyat dari berbagai kepulauan. 4. Pembatasan penggunaan atau penyebaran bahasa Belanda dikalangan pribumi di satu pihak, dan penggunaan bahasa Melayu yang dipopulerkan di lain pihak menyebabkan bahasa yang berasal dari sekitar selat Malaka ini menjadi bahasa Indonesia, bahasa ini kemudian menjadi tali pengikat kesatuan bangsa yang ampuh. 5. Undang-undang desentralisasi 1903, yang diantaranya mengatur pembentukan kotapraja (gemeente atau haminte) dan dewan-dewan kotapraja memperkenalkan rakyat Indonesia akan tata cara demokrasi yang modern. 6. Pergerakan kebangsaan Indonesia dapat juga disebut sebagai reaksi terhadap semangat kedaerahan, yang tidak menguntungkan bagi perjuangan kemerdekaan (semangat kemerdekaan membuat kita terpecah bekah dan lemah). 7. Inspirasi kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Faktor-faktor luar negeri yang dapat mempercepat timbulnya pergerakan nasional itu (Sudiyo, 1997: 15), adalah sebagai berikut: 1. Adanya faham baru, yaitu liberalisme dan human rights, akibat perang Kemerdekaan Amerika (1774-1783) dan Revolusi Perancis (1789). 2. Diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan Politik Etis (1902), yang menimbulkan wawasan secara luas bagi pelajar Indonesia walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. 3. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia-Afrika dan bangkit melawan bangsa penjajah (bangsa kulit putih). 4. Gerakan Turki muda (1896-1918), yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki, sehingga terbentuk negara kebangsaan yang bulat dengan ikatan suatu negara, satu bangsa, satu bahasa, ialah Turki. 5. Gerakan Pan-Islamisme, yang ditumbuhkan oleh Djamaludin al-Afgani bertujuan mematahkan dan melenyapkan Imperialisme Barat untuk membentuk persatuan semua umat islam dibawah satu pemerintah Islam pusat. Gerakan ini menimbulkan nasionalisme di negara terjajah dan antiimperialisme. 6. Dan lain-lain, seperti gerakan Nasionalisme di India, Tiongkok, dan Philipina Nasionalisme

Indonesia

tumbuh

seirama

dengan

berkembangnya

pergerakan nasional, maka sifat dan corak nasionalisme Indonesia sesuai dengan corak dan organisasi pergerakan yang mewakilinya. Walaupun terdapat perbedaan corak dan sifat dari organisasi-organisasi pergerakan, tetapi tujuannya sama yaitu commit to user mencapai kemerdekaan dan melenyapkan sistem kolonialisme.



Dalam dua abad terakhir sebelum mencapai kemerdekaannya, sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh rangkaian usaha yang terus menerus baik secara fisik maupun nonfisik, baik secara moril maupun materiil, dari masyarakat terjajah untuk membebaskan dirinya dari belenggu penjajah yang sangat menyengsarakan. Dalam kurun waktu yang lama itu, segala upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menentang penjajah seolah-olah menghadapi batu karang yang demikian keras tak tergoyahkan. Perlawanan-perlawanan fisik yang muncul di berbagai daerah segera diredam oleh pemerintah kolonial Belanda. Keadaan seperti itu terus berlangsung sampai munculnya suatu gagasan baru, suatu gerakan baru untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Gagasan, cara dan gerakan baru tersebut adalah perjuangan dengan menggunakan organiasai modern. Tandatanda perubahan itu muncul di awal abad ke-20 yang ditandai dengan lahirnya sebuah organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia pertama pada tanggal 20 Mei 1908 yang bernama Boedi Oetomo (Cahyo Budi Utomo, 1995: 37). Perjuangan

bangsa

Indonesia

yang

disebut

sebagai

Pergerakan

Kebangsaan pada permulaan abad ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi perjalanan pergerakan kebangsaan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi tersebut, salah satu faktor yang mempunyai peranan penting adalah diterapkannya Politik Etis di Indonesia yang secara perlahan mengubah pemikiran tradisional rakyat pribumi melalui pendidikan barat yang diterapkan Belanda. Politik etis atau politik balas budi merupakan sebuah haluan politik yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900-1942. Politik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa negeri Belanda telah banyak berhutang budi kepada rakyat Indonesia (pribumi) selama berabad-abad. Hal itu disebabkan sejak zaman VOC hingga masa Kolonial Liberal sebagian besar kekayaan bangsa Indonesia dikeruk dan dibawa ke negeri Belanda. Walaupun tujuan utama politik Etis sangat mulia, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Tetapi dengan segala kelemahan tersebut, politik etis telah mendorong perubahan sosial di kalangan penduduk pribumi. Hal itu disebabkan banyak penduduk bumi putera yang commit user kemudian mengenyam pendidikan barat,to sebagai suatu cara untuk mengubah



pemikiran yang tradisional. Walaupun dari sudut pandang Kolonial kebijakan pendidikan Belanda diarahkan untuk kepentingan Pemerintah Kolonial, dari sudut kepentingan perjuangan bangsa Indonesia pendidikan Barat telah melahirkan Elit Baru yang muncul sebagai produk pendidikan Barat. Elit inilah yang kemudian menjadi embrio munculnya nasionalisme yang terwujud dalam Pergerakan Nasional Indonesia ke arah kemerdekaan Indonesia (Cahyo Budi Utomo, 1995: 40-43). Embrio munculnya nasionalisme yang terwujud dalam Pergerakan Nasional Indonesia ke arah kemerdekaan Indonesia menyebar keseluruh wilayah Indonesia, tidak ketinggalan dengan Surakarta yang merupakan salah titik penting sebagai salah satu pelopor gerakan nasional yang diwadahi dan mendapat perhatian penting dar Sri Susuhunan Paku Buwono X sebagai raja di keraton Kasunanan Surakarta.

3. Agen dalam Pergerakan Nasional Timbulnya peristiwa akibat dari tindakan manusia yang terjalin melalui aktivitas antar mereka yaitu aktivitas budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Berpijak dari pengertian ini, Anthony Gidden dalam George Ritzer berpendapat bahwa manusia adalah aktor dari seluruh peristiwa sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik (George Ritzer, 2004: 507-508). Manusia tidak sepenuhnya bebas untuk memilih tindakan mereka sendiri, dan pengetahuan mereka terbatas, mereka tetap merupakan agen yang mereproduksi struktur sosial dan mengarah pada perubahan sosial. Giddens menulis bahwa hubungan antara struktur dan tindakan adalah sebuah elemen fundamental bagi teori sosial, struktur dan keagenan adalah dualitas yang tidak dapat dipahami terpisah satu sama lain. Argumen utamanya terkandung dalam ungkapan dualitas struktur. Pada tingkat dasar, ini berarti bahwa orang-orang membuat struktur masyarakat, tetapi pada saat yang sama, mereka dibatasi olehnya (http://www.yudhieharyono.com/?p=343, diunduh pada selasa 16 Februari 2010). commit to user



Tindakan dan struktur tidak dapat dianalisis secara terpisah, seperti struktur diciptakan, dipertahankan dan diubah melalui tindakan. Sedangkan tindakan bermakna diberi bentuk hanya melalui latar belakang struktur, garis kausalitas berjalan di dua arah sehingga mustahil untuk menentukan siapa yang mengubah apa. Dalam hal ini, Giddens mendefinisikan struktur yang terdiri dari aturan dan sumber daya yang melibatkan tindakan manusia, aturan membatasi tindakan. Struktur

dapat

bertindak

sebagai

kendala

tindakan,

tetapi

juga

memungkinkan tindakan dengan menyediakan kerangka makna umum. Giddens menunjukkan bahwa struktur (tradisi, institusi, kode moral, dan harapan) pada umumnya cukup stabil, tetapi dapat diubah, terutama melalui konsekuensi tindakan

yang

menggantikan

diharapkan, mereka,

ketika

atau

orang

mulai

mereproduksi

mengabaikan

mereka

secara

mereka, berbeda

(http://www.yudhieharyono.com/?p=343, diunduh pada selasa 16 Februari 2010). Tindakan aktor adalah akibat dari kesadaran diskursif dan kesadaran praktis (George Ritzer, 2004: 509). Kesadaran Diskursif memerlukan kemampuan untuk melukiskan tindakan kita dalam kata-kata, sedangkan kesadaran praktis melibatkan tindakan yang dianggap aktor benar, tanpa mampu mengungkapkan dengan kata-kata tentang apa yang mereka lakukan. Aktor (agen) menerapkan aturan-aturan sosial yang sesuai dengan budaya mereka yang telah dipelajari melalui sosialisasi dan pengalaman. Aturan-aturan ini bersama-sama dengan sumber daya yang mereka miliki digunakan dalam interaksi sosial. Aturan dan sumber daya yang digunakan dalam cara ini tidak dapat diprediksi, tetapi diterapkan secara tiba-tiba oleh aktor berpengetahuan. Maka hasil dari tindakan ini juga tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Konsep agen (agency) pada umumnya merujuk pada tingkat mikro atau makro manusia individual, konsep ini pun dapat merujuk kepada kolektivitas (makro) yang bertindak. Agen manusia dapat meliputi individu maupun kelompok terorganisir, organisasi, dan bangsa. Agen (aktor) dalam tindakannya dipengaruhi oleh kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif memerlukan commit to kemampuan untuk melukiskan tindakan kitauser dalam kata-kata. Kesadaran praktis



melibatkan tindakan yang dianggap aktor benar, tanpa mampu mengungkapkan dengan kata-kata tentang apa yang mereka lakukan (George Ritzer, 2004: 506508). Dalam hubungan dengan pergerakan nasional, pada awal abad ke-20, muncul kaum intelektual yang mempunyai kesadaran diskursif dan kesadaran praktis tentang bangsanya sendiri. Kesadaran kaum intelektual timbul karena: (1) penindasan ekonomi, politik dan sosial akibat kolonialsme bangsa barat, (2) diskriminasi dalam pendidikan untuk penduduk pribumi. Salah satu tokoh yang memiliki kesadaran diskursif dan kesadaran praktis adalah Paku Buwono X. Berbagai tindakan dilakukan Sunan dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat Surakarta di bidang ekonomi maupun pendidikan yang ditandai dengan munculnya elit intelektual yang nantinya merupakan pendukung utama yang sangat aktif dalam pergerakan kebangsaan.

commit to user



B. Kerangka Berfikir Penjajahan Belanda di Indonesia Kesadaran

Kesadaran

Diskursif

Praktis

Paku Buwono X

Keraton Kasunanan

Interaksi Kaum

Surakarta

Intelektual dan Pengusaha Batik Lawean

Pembangunan

Pembangunan

Bidang

Bidang

Pendidikan

Ekonomi

Pergerakan Nasional

SI (Sarekat

Boedi Oetomo

Islam) 1912

(BO) 1914

Nasionalisme

Keterangan: Penjajahan bangsa Barat khususnya Belanda di Indonesia telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup rakyat Indonesia, demikian juga terhadap kehidupan Keraton Surakarta yang merupakan salah satu kerajaan yang mempunyai peranan penting di tanah Jawa. Segala upaya dilakukan commit to user untuk mengusir penjajah dari Indonesia, baik perlawanan yang dilakukan secara



tradisional/ fisik dari berbagai daerah. Perlawanan yang dilakukan secara terus menerus dalam upayanya mengusir penjajah dari Indonesia semakin lama semakin mengalami perubahan dari yang bersifat tradisional manjadi terorganisir. Timbulnya dinamika politik lokal di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari peranan Keraton Surakarta, Khususnya pada masa Sunan Paku Buwono X. Menjelang pergantian abad ke-20 di negeri Belanda terjadi perubahan politik terhadap Indonesia yaitu menjadi politik etis berdasarkan pikiran bahwa negara Belanda mempunyai hutang budi kepada Indonesia. Sebagai perlunasan hutang itu Belanda mendirikan banyak sekolah di Indonesia. Sunan yang mempunyai kesadaran diskursif dan kesadaran praktis yang tinggi dapat melihat perubahan dan perkembangan-perkembangan baru itu dan juga sadar bahwa generasi muda harus menjadi orang-orang pintar agar dapat mengimbangi kepintaran orang Belanda hingga suatu saat dapat melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Berbagai upaya dilakukan Sunan untuk tujuannya tersebut yaitu dengan cara perubahan dan pembangunan ekonomi Surakarta agar dapat mendorong kemajuan masyarakat Surakarta. Selain pembangunan ekonomi, bidang lain yang sangat diperhatikan oleh Sunan adalah dalam bidang pendidikan. Dengan adanya politik Etis yang dicanangkan oleh Belanda, memberikan kesempatan besar bagi Sunan untuk memajukan pendidikan dengan cara mendirikan sekolah-sekolah rakyat, maupun sekolah-sekolah berbasis agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk kaum elite intelektual Indonesia yang mampu mengusir kekeuasaan Barat di Indonesia. Elit inilah yang kemudian menjadi embrio munculnya nasionalisme yang terwujud dalam Pergerakan Nasional Indonesia ke arah kemerdekaan Indonesia di Surakarta yang bekerjasama dengan pengusaha batik Lawean berinteraksi dengan Keraton Surakarta yang nantinya mendorong berdirinya organisasi politik di Surakarta yaitu Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912 dan organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1914.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian dilakukan dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “Peran Paku Buwono X Dalam Pergerakan Nasional” ini dilakukan dengan menggunakan metode historis, maka untuk memperoleh data penelitian, penulis sebagian besar memperoleh data dari perpustakaan. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah sebagai berikut: a. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret c. Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret d. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret e. Perpustakaan Sasono Poestoko Keraton Kasunanan Surakarta f. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta g. Perpustakaan Ignatius Yogyakarta h. Buku-buku koleksi pribadi

2. Waktu Penelitian Rencana waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak proposal disetujui pembimbing yaitu bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2010. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut diantaranya adalah mengumpulkan sumber, baik sumber primer maupun sekunder, melakukan kritik untuk menyelidiki keabsahan sumber, menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dan terakhir menyusun laporan hasil penelitian. commit to user

23



B. Metode Penelitian. Metode berasal dari bahasa yunani yaitu “methodos” yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1997: 7). Dalam penelitian peranan metode sangat penting karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang tepat. Dalam hal ini dipilih dengan mempertimbangkan kesesuainnya dengan objek yang diteliti bukan sebaliknya. Berdasarkan permasalahan yang dikaji serta tujuan yang dicapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Pemilihan metode historis didasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji yaitu peristiwa masa lampau, untuk direkonsruksi menjadi cerita sejarah melalui langkah aau metode hisoris. Menurut Gilbert J. Gharagan dalam Dudung Abdurrahman (1999: 43) metode historis adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dan hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Sejalan dengan pendapat ini, Louis Gottschalk (1986: 32) mendefinisikan metode historis sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sartono Kartodirdjo (1992: 37), berpendapat bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut. Penelitian sejarah harus membuat rekonstruksi suatu kegiatan yang disaksikan sendiri, karena secara mutlak tidak mungkin mengalami lagi fakta yang diselidikinya. Berdasarkan penjelasan tentang metode historis di atas, maka metode historis dipergunakan dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa Pergerakan Nasional di Surakarta yaitu, “Peran Paku Buwono X Dalam Pergerakan Nasional‟‟.

commit to user



C. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sejarah. Sumber sejarah sering kali disebut sebagai data sejarah. Menurut Kuntowijoyo dalam Dudung Abdurrahman(1999: 30), perkataan data berasal dari bahasa latin datum yang berarti pemberitaan. Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Menurut Helius Syamsuddin (1996: 73) dalam penelitian sejarah, yang menjadi sumber data adalah sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan bahan mentah (raw material) sejarah yang mencakup segala evidensi atau bukti yang telah ditinggalkan oleh menusia yang menunjukkan segala aktivitas manusia di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan/ lesan. Menurut Sidi Gazalba (1981: 105) sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: (1) sumber tertulis yang mempunyai fungsi mutlak dalam sejarah, (2) sumber lisan, yaitu sumber tradisional dalam pengertian luas, (3) sumber visual atau benda, yaitu semua warisan masa lalu yang berbentuk dan berupa seperti candi dan prasasti. Sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa cara yatu : (1) kontemporer (contemporary) dan lama (remote), (2) formal (resmi) dan informal (tidak resmi), (3) pembagian menurut asalnya (dari mana asalnya), (4) isi (mengenai apa), (5) tujuan (untuk apa) yang masing-masing dibagi lagi lebih lanjut menurut waktu, tempat dan cara/produknya. Sumber sejarah secara garis besar dibedakan menjadi peninggalan-peninggalan (relics atau remains) dan catatan-catatan (Helius Sjamsudin, 1996 : 74 ). Berbagai cara ditempuh untuk mengklasifikasikan sumber data, salah satu cara mengklasifikasikannya yaitu dengan meninjau atau melihat sumber data itu dari sudut kegunaannya yang langsung untuk penelitian historis. Klasifikasi sumber sejarah dapat dibedakan menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sumber tersebut menurut urutan penyampaiannya dapat dibedakan menjadi sumber primer dan dan sumber to user sekunder (Dudung Abdurrahman, commit 1999: 31).



Menurut Nugroho Notosusanto (1986: 35), sumber primer adalah kesaksian dengan mata kepala sendiri atau panca indera lainnya atau dengan alat mekanis yang ada pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut John W. Best dalam Louis gottschalk (1986: 35) sumber primer sebagai cerita atau catatan para saksi mata atau pengamat atau partisipan dan juga berisi catatan-catatan para saksi mata yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber sekunder adalah informasi yang diberikan oleh orang yang tidak langsung mengamati atau orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu kejadian, keadaan tertentu atau tidak langsung mengamati objek tertentu. Sumber sekunder dapat dijadikan sebagai sumber utama apabila sumber utama sulit didapat (Nugroho Notosusanto, 1986: 35) Pengumpulan data berdasarkan sumber data yang ditetapkan yaitu teknik studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dari buku-buku dan bentuk pustaka lainnya. Sumber-sumber ini diperoleh melalui kunjungan pustaka, analisis dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder, karena sulitnya memperoleh sumber primer. Sumber sekunder yang yang digunakan antara lain: Hans Van Miert judul buku Dengan semangat Berkobar Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1981-1930; George D. Larson judul buku Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942; RM. Karno judul buku Riwayat dan Falsafah Hidup Ingkang Sinuwun Sri Susuhunan Paku Buwono X 1893-1939; Darsiti Soeratman judul Buku Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939; Denys Lombard judul buku Nusa Jawa Silang Budaya jilid I, II, III; G.P Rouffaer judul buku Vorstenlanden; Vincent J.H. Houben judul buku Keraton Dan Kompeni Surakarta Dan Yogyakarta 1830-1870; M.C Ricklefs judul buku Sejarah Indonesia Modern; A.P.E.Korver judul buku Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?; Suhartono judul buku Apanage dan Bekel; Kuntowijoyo judul buku Raja, Priyayi dan Kawula; AA GN Ari Dwipayana judul buku Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di dua Kota; John Pemberton judul buku On The Subject of “Java”; A.K commit to user Rakyat Indonesia; Cahyo Budi Pringgodigdo judul buku Sejarah Pergerakan



Utomo judul buku Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan.

D. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik studi pustaka. Menurut Kartini Kartono (1990: 33) Studi pustaka merupakan sebuah penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan misalnya: buku, surat kabar, majalah dan dokumen. Data-data yang telah terkumpul berfungsi sebagai wahana informasi terhadap materi yang akan dibahas dalam penelitian. Menurut Koentjaraningrat (1997: 64), teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah dengan membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan dalam perpustakaan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan kunjungan ke perpustakaan guna mendapatkan buku-buku sumber yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, karena salah satu hal yang perlu dilakukan dalam persiapan penelitian adalah memanfaatkan dengan maksimal sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia. Dalam penelitian ini data sebagian besar diperoleh dari perpustakaan yang tedapat di Surakarta dan Yogyakarta. Keuntungan dari studi pustaka ini ada empat hal, yaitu : (1) memperdalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan pemikiran, (2) memperdalam pengetahuan akan masalah yang diteliti, (3) mempertajam konsep yang digunakan sehingga

mempermudah

dalam

perumusan,

(4)

menghindari

terjadinya

penggulangan suatu penelitian ( Koentjaraningrat, 1986: 36).

E. Teknik Analisis Data Teknik analisis data adalah teknik dalam memeriksa dan menganalisis data commit sehingga akan menghasilkan data yangto user benar dan dapat dipercaya. Dalam



penelitian ini, digunakan analisis data historis. Analisis data historis lebih dikenal dengan penafsiran atau analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sistesis yang berarti menyatukan, namun keduanya

dipandang

sebagai

metode-metode

utama

dalam

interpretasi

(Kuntowijoyo, 1995: 100). Menurut Nugroho Notosusanto (1971: 14), teknik analisis data adalah analisis dengan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber yang digunakan untuk mengadakan penulisan sejarah. Analisis dilakukan dengan meneliti semua bahan yang dipakai, setelah identitasnya dapat dibuktikan asli, baru dapat diteliti apakah pernyataan, fakta dan ceritanya dapat dipercaya. Penulisan sejarah yang dapat dipercaya memerlukan analisis data sejarah yang obyektif, sehingga unsur-unsur subyekifitas dalam menganalisis data sejarah dapat diminimalisir. Dalam proses analisis data harus diperhatikan unsur-unsur yang sesuai dengan sumber data sejarah dan kredibilitas unsur tersebut. Unsur yang kredibel, maksudnya apabila unsur tersebut paling dekat dengan peristiwaperistiwa yang sebenarnya terjadi. Unsur tersebut dapat diketahui kredibelnya berdasarkan penyelidikan kritis terhadap sumber data sejarah yang ada (Louis Gottchalk, 1986: 95) Analisis data dapat dilakukan dengan aturan-aturan : fakta sejarah harus seleksi, disusun, diberi, atau dikurangi tekanannya (tempat atau bahasanya) dan ditempatkan dalam aturan kausal. Dari keempat aturan menyusun fakta tersebut, seleksi merupakan masalah penting sehingga peneliti harus mampu memilih dan memilah fakta mana yang lebih relevan dari sejumlah data (Dudung Abdurahman, 1999: 25). Interpretasi data sejarah dilaksanakan dengan cara melaksanakan pengumpulan terhadap berbagai materi/ data yang sesuai dengan tema penelitian ini. Dari data yang telah terkumpul tersebut kemudian dlaksanakan kritik sumber dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk mendapatkan data yang yang seobyektif mungkin. Data yang telah diseleksi tersebut kemudan ditafsirkan sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah. Fakta commituntuk to user merupakan bahan utama bagi sejarawan menyusun historiografi, sedangkan



fakta sejarah selalu mengandung unsur subyektivitas sehingga dalam menganalisa data diperlukan konsep dan teori sebagai ceritera penyeleksian, pengidentifikasian dan pengklasifikasian (Sartono Kartodirjo, 1992: 92). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan sumber data yang telah terkumpul yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Langkah selanjutnya adalah kritik sumber baik kritik intern maupun kritik ekstern. Sumber data itu kemudian dibandingkan dengan sumber data yang lain guna mempreroleh kredibilitas sumber data. Mengacu pada kajian teori, fakta diberi keterangan baik yang mendukung atau menolak sampai tersusun fakta yang saling menunjukan hubungan yang relevan guna mendapatkan hasil penelitian yang utuh untuk sebuah karya ilmiah.

F. Prosedur Penelitian Prosedur Penelitian merupakan langkah-langkah penelitian yang harus dijalani mulai dari pengumpulan data sampai penulisan hasilnya. Berkaitan dengan tema penelitian langkah-langkah yang dilakukan adalah :

Heuristik

Jejak Peristiwa

Kritik Sumber

Interpretasi

Historiografi

Fakta Sejarah

1. Heuristik Heuristik berasal dari bahasa yunani “Heurishein” yang artinya memperoleh. Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis, tercetak atau sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. G.J Renier yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 55) menyatakan heuristic merupakan suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu heuristic tidak mempunyai peraturan umum menurut Sidi Gazalba (1981: 115) heuristik adalah mencari bahan atau menyelidiki sumber to user sejarah untuk mendapatkan bahancommit penelitian.



Pada tahap ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan sumbersumber yang sesuai dengan penelitian. Sumber berupa buku-buku literatur diperoleh dari beberapa perpusakaan diantaranya perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universias Sebelas Maret Surakarta, Perpusakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Keraton Kasunanan Surakarta, Perpustakaan Ignatius Yogyakarta. 2. Kritik Setelah sumber yang diperlukan terkumpul, maka langkah berikutnya adalah melakukan kritik sumber yaitu mengadakan penilaian atau pengujian terhadap sumber-sumber sehingga dapat diketahui apakah sumber tersebut dapat dijadikan sebagai data bagi penelitian tersebut atau tidak. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 58) kritik sumber ini meliputi: a. Kritik Intern Kritik intern berhubungan dengan kredibilitas dan reabilitas isi dari suatu sumber sejarah (Hellius Sjamsudin, 1996: 118). Dalam kritik intern, hal yang dilakukan adalah menyelediki isi dari sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk menguji apakah isi, fakta dan cerita dari suatu sumber sejarah dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Kritik intern yang berkenaan dengan isi sumber dilakukan dengan cara apakah keaslian sumber tersebut dari pengarangnya asli atau turunan karya orang lain, dari tahap ini akan didapat validitas data. Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Sumber tersebut sesuai dengan yang ada atau banyak dipengaruhi oleh subjektifitas pengarang, dan apakah sumber tersebut sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Misalnya buku Riwayat dan Falsafah Hidup Ingkang Sinuwun Sri Susuhunan Paku Buwono X 1893-1939 karangan R.M Karno yang memuat tentang Silsilah dan riwayat Paku Buwono X dibandingkan dengan Buku Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939 karangan Darsiti Soeratman. commit to user



b. Kritik ekstern Kritik Ekstern yaitu kritik terhadap keaslian sumber (otensitas) yang berkenaan dengan segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan, seperti: bahan (kertas atau tinta) yang digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa, hurufnya, dan segi penampilan yang lain. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 59), uji otensitas minimal dilakukan dengan pertanyaan kapan, dimana, siapa, bahan apa serta bentuknya bagaimana sumber itu dibuat. Sebelum semua kesaksian dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekontruksi masa lalu, maka terlebih dahulu dilakukan pemerikasaan ketat. Kritik ekstern dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sebuah sumber sejarah. Kritik ekstern berguna untuk memeriksa sumber sejarah dan menjaga keaslian serta keutuhan sumber tersebut. Dalam kritik ekstern dilakukan pengujian sumber dari aspek luarnya seperti pengarang dan asal sumber. Dalam penelitian ini kritik ekstern dilakukan dengan menyeleksi bentuk sumber data tertulis berupa buku dan literatur. Aspek fisik kedua sumber dilihat dari pengarang, tahun, tempat penerbitan sumber, gaya bahasa dan ejaan yang digunakan. Misalnya buku Een Koel Hoofd En Een Warm Hart Nationalisme, Javanisme En Jeugdbeweging In Nederlands-Indie, 19811930 karangan Hans van Miert tahun 1995 diterbitkan De Bataafsche Leeuw diterjemahkan oleh Sudewo Satiman judul Dengan semangat Berkobar Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1981-1930 tahun 2003 dengan hak terjemahan Indonesia pada Perwakilan KITLV dan Penerbit Hasta Mitra menggunakan gaya bahasa dan ejaan yang disempurnakan. 3. Interpretasi Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut pula dengan analisis sejarah. Interpretasi merupakan suatu kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dari data yang telah diseleksi pada tahap sebelumnya untuk selanjutnya análisis data. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menafsirkan data yang diperoleh, kemudian mencari kaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Setelah itu data yang salin berkaitan dihubungkan sehingga akan diperoleh gambaran commit to user



yang jelas dan menyeluruh kemudian menjadi suatu fakta sejarah yang dapat dijadikan sebagai data sejarah. 4. Historiografi Tahap historiografi merupakan langkah terakhir dalam metodologi atau prosedur penelitian sejarah, historiografi merupakan karya sejarah dari hasil penelitian, dipaparkan dengan bahasa ilmiah dengan seni yang khas menjelaskan apa yang ditemukan beserta argumentasinya secara sistematis. Dalam historiografi seorang penulis tidak hanya menggunakan keterampilan teknis, penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan tetapi penulis juga dituntut menggunakan pikiran kritis dan analisis (Hellius syamsudin, 1992: 153). Historiografi merupakan langkah merangkai fakta sejarah menjadi cerita sejarah yang dilakukan dengan cara menyalin buku-buku linteratur,surat kabar, dan sumber tertulis lainnya. Dalam hal ini imajinasi sangat diperlukan untuk merangkai fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. Tahap historiografi ini merupakan langkah terakhir dalam metodologi atau prosedur penelitian historis. Dari data-data yang sudah berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti berusaha memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang ilmiah beserta argumentasi secara sistematis. Dalam penelitian ini historiografi diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Peran Paku Buwono X Dalam Pergerakan Nasional‟‟.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. USAHA-USAHA PAKU BUWONO X MEMBANGUN KEHIDUPAN POLITIK 1. Keadaan Geografis Surakarta Karesidenan Surakarta terdiri atas wilayah Kasunanan dan wilayah Mangkunegaran. Batas wilayah sebagian dibentuk oleh Gunung Lawu di sebelah Timur dan Gunung Merapi serta Merbabu di sebelah Barat. Di bagian tengah karesidenan berjajar deretan bukit kapur dan pegunungan Sewu. Sementara di sebelah Utara wilayah ini bertemu dengan rangkaian pegunungan Kendeng. Bengawan Surakarta mengalir melalui dataran Surakarta dari Selatan ke Utara. Dalam perjalanannya ke Jawa Timur dan laut Jawa, sungai ini melintasi kota Surakarta dan memberikan kesuburan bagi tanah di dataran Surakarta. Luas Karesidenan Surakarta adalah 6217 𝑘𝑚2 dan separo dari daerah itu merupakan milik Kasunanan, dan lainnya masuk daerah Mangkunegaran (M. Hari Mulyadi, dkk 1999: 20). Kota Surakarta terletak pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, di sebelah kiri Bengawan Solo, dan pada kedua belah tepi sungai Pepe. Sebagian besar kota tersebut masuk ke wilayah Kasunanan dan hanya seperlima saja, yaitu sebelah barat laut merupakan daerah Mangkunegaran. Di kalangan penduduk, daerah Kasunanan di dalam kota dikenal dengan nama daerah Kidulan, walaupun daerah milik Sunan ini terbentang diseluruh kota, selain bagian barat laut. Sebutan Kidulan ini mungkin dihubungkan dengan letak keraton yang berada di sebelah selatan, sedangkan Istana Mangkunegaran di sebelah utara jalan raya Purwosari (sekarang Jl. Slamet Riyadi) dan jalan term yang menghubungkan Boyolali dan Wonogiri seakan-akan menjadi batas kedua daerah itu (Darsiti Soeratman 2000: 83-84). Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan commit to user

33



(http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta#Geografi, diunduh pada Rabu 9 Juni 2010). Pada awal abad ke-20 luas kota Surakarta tercatat 24 𝑘𝑚2 dengan ukuran panjang 6 𝑘𝑚2 , membentang dari arah Barat ke Timur dan 4 𝑘𝑚2 dari arah utara ke Selatan. Bagian tengah yang merupakan kota lama didiami oleh beberapa etnik, yaitu Jawa, Cina, Arab dan Eropa, masing-masing menempati daerah tertentu secara terpisah. Di sebelah utara keraton terletak kepatihan, tempat kediamana pepatih dalem sekaligus berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan. Istana mangkunegaran terletak disebelah selatan sungai Pepe, demikian pula perkampungan orang-orang Eropa yang meliputi rumah residen, kantor-kantor, gereja, gedung pertunjukan (sositet), gedung-gedung sekolah, tokotoko,

dan

Benteng

Vastenburg

yang

berkedudukan

sebagai

pusatnya.

Perkampungan orang Eropa di sekitar benteng Vastenberg yang disebut Loji Wetan, karena bangunannya berbentuk loji, menggunakan bahan batu bata. Pacinan terletak di sekitar Pasar Gedhe, diurus oleh kepalanya yang diambil dari etnik yang sama, dan diberi pangkat mayor. Demikian pula halnya dengan orangorang Arab, mereka diberi wilayah tertentu di sekitar Pasar Kliwon, diurus oleh kepalanya seoarang Arab dengan pangkat kapten. Perkampungan untuk penduduk Bumi Putera terpencar di seluruh kota di Surakarta (Darsiti Soeratman, 2000: 8385). Letak Keraton Surakarta, istana Mangkunegaran, rumah residen, dan kepatihan tidak berjauhan. Benteng Vastenburg dibangun dekat dengan keraton dan rumah residen. Jarak antara keraton dan Istana Mangkubegaran yang menghadap ke selatan tidak berjauhan, keduanya dipisahkan oleh suatu jalan besar. Selain itu juga dapat dilihat bahwa jarak dari kepatihan ke rumah residen lebih dekat daripada jarak dari kepatihan ke keraton. Untuk melewati keraton, pepatih dalem harus melewati rumah residen. Pengaturan tempat-tempat itu adalah untuk kepentingan dan keamanan pemerintahan kolonial Belanda di Surakarta (Depdikbud, 1999: 10). Penduduk karesidenan Surakarta pada tahun 1930 adalah: penduduk commit to user pribumi 2.535.594 orang, warga Eropa 6.555 orang, dan Timur Asing 2.600



orang, jumlah 2.564.594 orang. Untuk kota Surakarta sendiri: penduduk pribumi 149.585 orang, Eropa 3.225 orang, Cina 11.286 orang da Timur Asing 1.388 orang, jumlah semua 165.484 orang. Golongan Eropa yang terdiri atas 3.225 orang, 95% adalah orang-orang Belanda, dengan perincian terdiri atas Belanda Totok (londo totok), Belanda Indo (londo indo) dan londo Ambon untuk panggilan orang-orang Ambon yang bekerja, yang pada umunya menjadi tentara Belanda. Orang-orang Belanda berkumpul di Lojiwetan dan sekitarnya,yaitu daerah yang terletak di sebelah selatan kali-pepe, kali yang membelah kota menjadi dua. Mereka bertempat tinggal disekitar benteng Belanda, benteng Vastenberg, mungkin karena merasa lebih aman. Mereka memliki gereja sediri yang letaknya di Gladak, depan benteng. Disampingnya berjejer rumah-rumah orang kaya Belanda, Rade Maker, Javasche Bank, kantor Residen. Ada sekelompok orang-orang Belanda yang tinggal di daerah Mangkoenegaran, mereka berkumpul di Vila-park (Banjarsari). Belanda juga ada yang bekerja di onder-neming, gula atau tembakau, tinggalnya dikomplek onder-neming (R.M Karno, 1990: 115-116). Golongan Timur-asing terdiri atas Arab, India dan Pakistan. Biasanya orang-orang India dan Pakistan memiliki toko-toko dengan berjualan bahan pakaian. Mereka tinggal di toko-tokonya sendiri. Orang-orang Arab berkumpul di pasar-kliwon dan sekitarnya yaitu diseberang selatan rel kereta api yang membelah Surakarta. Usaha mereka umumnya dibidang industri kain batik, biasanya dikerjakan dirumahnya sendiri. Golongan ini umumnya tertutup, tidak suka bergaul dengan golongan lain. Rumah-rumahnya dikelilingi pagar tinggi dan tertutup rapat. Mereka juga memiliki masjid sendiri di pasar Kliwon. Sedangkan orang-orang Cina berkumpul diseberang utara kali-Pepe, yaitu Balong, Warungmiri, dan di daerah-daerah sekitar Pasar Gedhe. Kedatangan orang-orang Tionghoa semula sebagai pendatang, dan mula-mula hanya pedagang kecil-kecil saja (R.M Karno, 1990: 116-118). Perkampungan untuk penduduk bumiputera terpencar di seluruh kota. Beberapa di antaranya disebut menurut nama pangeran yang mendiami tempat itu commit to user Jayakusuman, Suryabratan, antara lain Adiwijayan, Mangkubumen,



Kusumabratan, Sumadiningrat, Cakranegaran dan termasuk nama kampung Kalitan yang mengikuti nama Kandjeng Ratu Alit, putri sulung Sunan Paku Buwono X yang lahir dari priyantun dalem atau selir. Disamping itu terdapat pula kampung-kampung yang disebut menurut abdi dalem yang pangkatnya lebuh rendah, antara lain

Secayudan, Derpayudan, Nonongan, Mangkuyudan,

Selakerten yang disingkat menjadi Kerten dan Jamsaren (R.M Sajid, 1984: 6064). Penduduk pribumi ditemukan dalam berbagai kelompok dan kampung yang tidak teratur diseluruh kota, kebanyakan di antaranya mencari nafkah dari industri batik dan berbagai macam kerajinan tangan. Yang juga tersebar di seluruh kota adalah tempat para pangeran dan pegawai puri yang terkemuka (George D. Larson, 1990: 23). 2. Keadaan Politik Sebelum abad ke-20 Keraton Surakarta didirikan oleh Sunan Paku Buwono II (1725-1749) pada tahun 1746, setelah keraton sebelumnya di Kartasura mengalami kehancuran akibat perang perebutan tahta (AA GN Ari Dwipayana, 2004: 26). Keraton Surakarta merupakan kelanjutan dari Keraton Mataram yang didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panatagama pada akhir abad XVI. Pusat kerajaan Mataram telah mengalami beberapa kali perpindahan temapt. Mula-mula di kota Gedhe kemudian, pindah ke Plered, ke Kartasura, dan terakhir di Surakarta. Setelah Paku Buwono II memindahkan keraton dari Kartasura ke Surakarta, Paku Buwono II harus menyerahkan seluruh daerah pesisir Jawa kepada VOC. Inilah awal terbentuknya keraton Kasunanan Surakarta, dan sekaligus menandai awal penetrasi kolonial Belanda ke dalama wilayah inti Kerajaan Mataram Surakarta, karena patih yang seharusnya mengurus wilayah kerajaan mulai saat itu juga bekerja untuk kepentingan VOC (M. Hari Mulyadi, dkk, 1999: 20). Walaupun keraton sudah dipindahkan ke Surakarta, tetapi perangperang antara Mataran dengan VOC belum selesai sampai Paku Buwono II wafat dan diagantikan oleh Paku Buwono III yang memerintah selama enam tahun commit to user



sebagai raja Mataram (1749-1755) dan 33 tahun sebagai raja Surakarta (17551788). Peperangan

antara

Mataram

dan

VOC

dilanjutkan

pada

masa

pemerintahan Paku Buwono III dari tahun 1746 sampai 1755. Perang yang berlangsung selama Sembilan tahun (1746-1755) itu dapat diatasi dengan tercapainya Perjanjian Gianti. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gianti (1755), Kerajaan Mataram dibagi dua menjadi Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian ini melibatkan tiga pihak, yaitu Paku Buwana III, Sultan Hamengku Buwono III dan Kompeni Belanda. Sebelum perjanjian itu dilangsungkan, Paku Buwono III telah diminta oleh Gubjen Jacob Mossel untuk menyerahkan separo daerah kerajaannya kepada Pangeran Mangkubumi, dan Sunan tidak dapat menolak permintaan itu. Bagi Sunan isi perjanjian itu merupakan tamparan yang sangat berat, karena tanah yang harus dilepaskan meliputi negara, negaragung, dan mancanegara. Dari peristiwa Palihan Nagari (pembagian kerajaan Mataram menjadi dua), selain Pangeran Mangkubumi, Kompeni Belanda juga memperoleh keuntungan besar, karena berakhirnya perang yang telah berlangsung selama sembilan tahun (1746-1755) itu dapat mengurangi beban kompeni, yang pada waktu itu berada dalam keadaan mundur. Selain itu, terbaginya kerajaan Mataram menjadi dua memudahkan kompeni untuk dapat menguasai kedua kerajaan itu. Daerah-daerah yang diterima oleh Sultan berdasarkan Perjanjian Gianti adalah milik Kompeni Belanda yang dipinjamkan dengan hak mewariskan kepada putera-puteranya yang sah (Darsiti Soeratman, 2000: 27-29). Periode 1755-1800 atau tepatnya setelah perjanjian Gianti ditandai dengan kemakmuran ekonomi dan politik. Istana-istana Surakarta mendapatkan lebih banyak kebebasan dan kemerdekaan ketika kekuasaan VOC meredup. Kedua istana mengesampingkan perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Penduduk Jawa tumbuh dengan cepat seiring dengan tidak adanya kegagalan panen dan wabah-wabah penyakit, dan meningkatnya produksi pangan. Akan tetapi setelah tahun 1800, pasang pun surut. Sederetan kondisi-kondisi yang tidak commit to user



menguntungkan menyebabkan meletusnya Perang Jawa (Vincent J.H. Houben, 2002: 18). Faktor-faktor yang memicu pecahnya Perang Jawa dapat diringkas dalam dua hal pokok, yaitu: (1) Sejak tahun1800 dan seterusnya, ada masalah dimana sebuah kekuatan kolonial yang agresif berusaha menancapkan hegemoninya di Jawa. Pada masa itu, Surakarta dipimpin oleh Paku Buwono IV (1788-1820) yang mengalami pemerintahan Gubjen H.W Daendels (1808-1811) dan Letgub Th. S. Raffles (1811-1816); (2) penguasa asing ini berusaha membawa perubahan dalam pemerintahan pribumi dan menggantinya dengan pemrintahan model Barat (Darsiti Soeratman, 2000: 29). Pada tahun 1808 Letnan Gubernur Jenderal H.W. Deandels memberlakukan peraturan-peraturan mengenai tata etiket perilaku, sesuatu yang sangat menghina bagi orang-orang Jawa. Etiket itu menyatakan bahwa pada saat sedang berada didalam istana-istana itu para Residen Eropa tidak lagi harus menunjukkan bahwa mereka lebih rendah dari para penguasa Jawa dalam protokol (Vincent J.H. Houben, 2002: 18-19). Pada tahun 1811 kompensasi moneter

atas pesisir utara yang telah

dianeksasi (yaitu apa yang disebut dengan strandgelden atau uang pesisir) tidak lagi diberlakukan. Setahun kemudian, atas perintah dari T.S. Raffles, G.A.G.Ph. van der Capellen melarang para bangsawan Jawa menyewakan tanah-tanah mereka kepada orang-orang Eropa pengusaha pertanian. Para bangsawan ini mau tidak mau harus mencari sumber-sumber penghasilan pengganti yang jumlahnya luar biasa besar, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran finansial mereka. Pada tahun 1825 sekali lagi sebagian wilayah direbut dari tangan kedua kerajaan tersebut, kali ini dengan cara menyerobot sejumlah daerah kantong yang terletak di dalam karesidenan-karesidenan pesisir utara, sebagai imbalan atas kompensasi finansial. Maka tak heran bila istana itu tersinggung oleh perilaku agresif orangorang Eropa. Surakarta, dalam usahanya mengambil sikap yang lebih kooperatif dengan orang-orang Eropa, berupaya untuk mengadu domba Yogya dengan orang-orang Eropa demi mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Yogya menanggapinya dengan mengambil sikap yang tegas (Vincent J.H. Houben, 2002: commit to user 19-20).



Dua dekade setelah kekuasaan Deandels membawa Jawa pada kejadiankejadian yang secara langsung menantang otoritas Belanda, Pertama dari luar selama Pendudukan Inggris atas Hindia Belanda (1811-1816), dan kemudian dari dalam selama Perang Jawa yang berlangsung lama (1825-1830). Keraton Surakarta (berbeda dengan saingannya Keraton Yogyakarta) tidak pernah berada dalam konflik terbuka dengan Belanda. Meski ada berbagai rumor yang mengelilingi istana Paku Buwono, kaeadaan tertib serimonial yang diperoleh dari struktur kekuatan protokol yang sudah sangat jauh berkembang sekarang telah menjadi sedemikian tertanam sehingga tampak adanya tata. Ketika dalam tahun 1816, bendera Inggris dimuka benteng kediaman Residen Surakarta diganti oleh bendera Belanda yang telah kembali (John Pemberton, 2003: 80-81). Faktor lain yang menyebabkan Perang Jawa meliputi pertentangan politik di dalam Istana Yogya itu sendiri. Pertentangan-pertentangan pribadi di antara para pengampu Sultan Hamengku Buwana V yang masih kecil itu mulai terlihat setelah tahun 1822. Kelompok pertama dibentuk oleh Ratu Ibu (ibunda Hamengku Buwana IV) dan Ratu Kencana (ibunda Hamengku Buwana V) yang berada di bawah pengaruh Patih Danureja IV. Pihak oposisi terdiri dari Diponegoro (putra tertua Hamengku Buwana III) dan pamannya, Pangeran Mangkubumi (Vincent J.H. Houben, 2002: 22). Puncaknya pada bulan Mei 1825 di sebuah jalan baru yang akan dibangun di dekat Tegalreja, terjadi suatu bentrokan antara para pengikut Diponegoro dengan para pengikut musuhnya, Patih Danureja IV (1813-1847), terjadi ketika patok-patok untuk jalan raya tersebut dipancangkan. Sesudah itu berlangsung suatu masa ketegangan. Pada tanggal 20 Juli pihak Belanda mengirim serdaduserdadu dari Yogyakarta untuk menangkap Diponegoro. Segera meletus pertempuran terbuka, Tegalreja direbut dan dibakar, tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri dan mencanangkan panji pemberontakan dengan meletusnya perang Jawa hingga tahun 1830 yang pada membawa Diponegoro pada titik kekalahan dan harus menandatangani perundingan-perundingan serta diasingkan oleh pihak Belanda. Perang Jawa tersebut merupakan perlawanan kelompok elite to usersuatu gerakan konservatif, suatu bangsawan Jawa. Perlawanan inicommit merupakan



usaha yang sia-sia untuk kembali lagi kepada keadaan-keadaan sebelum meningkatnya kekuatan kolonial yang telah muncul sejak tahun 1808. Luasnya gerakan protes sosial yang mendukung langkah perang tersebut nyata-nyata dan, dengan menoleh kebelakang, menunjukkan betapa mendalamnya revolusi penjajahan itu sudah merobek-robek masyarakat Jawa,dan dalam hal ini Perang Jawa seakan-akan membayangi gerakan anti penjajahan dari abad ke-20 (M. C Ricklefs, 1991: 178-181). Berakhirnya Perang Jawa (1930), Belanda semakin memikirkan berbagai rencana untuk Jawa untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya yaitu dengan cultuurstelsel (sistem pananaman) yang membuat rakyat semakin sengsara dan semakin menyudutkan kerajaan-kerajaan di Jawa. Raja-raja baik di Surakarta maupun Yogyakarta terbelenggu dengan kebijakan-kebijakan Belanda yang menyudutkan pemerintahannya. Pemerintah kolonial secara efektif mewajibkan agar dibayar dengan tanaman ekspor sebagai pembayaran sewa tanah yang baru saja telah diterapkan oleh Belanda, dan aneksasi ekstensif daerah yang jauh dari ibu kota yang dimiliki oleh keraton Surakarta dan Yogyakarta (John Pemberton, 2003: 95). Kekalahan politis pada medan Perang Jawa telah menjinakkan raja-raja Jawa dan membuat mereka hanya menjadi tokoh pelaku ritual. Walau tahun 1830 tampak menandakan suatu keberhasilan baru bagi Belanda menjinakkan para raja Jawa Tengah, tetapi ini juga mengungkapkan adanya suatu titik penting yang merupakan suatu penjinakkan yang, dalam berbagai hal, jauh lebih kuat, suatu bentuk yang diciptakan secara diskursif dalam sosok “Jawa” oleh orang-orang Jawa sendiri. Walau tahun 1830 mengantarkan kondisi-kondisi kolonial yang didalamnya “Jawa” yaitu negeri ideal itu, yang secara ritual tidak pernah ditaklukkan. Menjadi semakin makmur, sejak tahun 1745 dan seterusnya Keraton Surakarta sudah menjadi “lembaga ritual”, tetapi dalam arti rangkap. Keraton adalah produk dari suatu prosese ritual unik yang mengubah suatu kontradiksi menjadi kerajaan, dan pada saat yang sama, merupakan lokasi tempat proses ini ditetapkan sebagai ritual. Setelah proses ini maka dunia “Jawa” menjadi semakin to userperistiwa-peristiwa ritual menjadi dikenal, akrab, dan dapat dihuni commit sebagaimana



bahan-bahan periwayatan yang dikehendaki dalam babad-babad Jawa. Sejak 1830 keraton-keraton Jawa Tengah hanya merupakan lembaga-lembaga ritual, sebagai tanda-tanda berbunga-bunga ketunakuasaan atau sebagai penanda kepatuhan, betapapun jinaknya sikap para raja yang berkuasa. (John Pemberton, 2003: 9698). Pecahnya Perang Jawa (1825) selain menambah beban anggaran pengeluaran juga mendorong pada perubahan kebijakan pemerintah Hindia Balanda. Apa yang sekarang dikenal “Laporan Kolonialisasi” tahun 1827, saat itu sangat mengandalkapengusaha-pegusaha swasta Eropa dan Cina yang bergerak di tanah-tanah sewa-guna dalam memajukan penananman komoditas yang dapat diekspor. Namun sebelum kebijakan ini terlaksana di lapangan, suatu rancangan “lebih baik” yang dinilai bisa segera mendatangkan keuntungan diusulkan oelh J. van den Bosch. Raja William I menerima rancangan baru ini dan mengirim penggagasnya ke Jawa sebagai gubernur jenderal (kemudian komisaris jenderal) pada tahun 1830. Rancangan yang terkenal itu kelak disebut sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel) (Robert van Niel, 2003: 220). Selama tahun 1830-an dan 1840-an, Jawa diatur dengan meletakkan kepercayaan besar pada otokrasi pribadi tanpa mengacu pada bentuk hukum yang jelas, keseragaman pemerintahan, dan kesetaraan manusia sebagaimana dikenal dan diterima cukup luas di Negeri Belanda waktu itu (Robert van Niel, 2003: 37). Di Vorstenlanden, sistem Tanam Paksa tidak dijalankan dalam kurun waktu 1830 dan 1870, tetapi perkebunan swasta Belanda dapat bergerak bebas melakukan usahanya. Sebelum tahun 1830, telah ada sejumlah orang Cina dan Eropa menyewa tanah dari penguasa dan pemegang lungguh, tetapi hanya dalam jumlah kecil dan letaknya di pinggiran negara (M. Hari Mulyadi, dkk 1999: 49). Sistem Tanam Paksa merupakan penerapan prinsip lama dengan corak baru. Sepanjang menyangkut hak-hak atas tanah, sistem ini melanjutkan lebih giat prinsip bahwa penguasa adalah pemilik semua tanah. Sistem Tanam paksa terus memakai penyelesaian sewa tanah berdasarkan desa, tetapi sekarang ditambah perjanjian kontrak dengan desa untuk menanam komoditas ekspor di tanah-tanah desa (Robert van Niel, 2003: 220).commit to user



Periode pasca-1830, ditemukan juga ekspresi-ekspresi protes sosial di Surakarta pada masa itu. Baik pusat (di istana-istana itu sendiri) maupun pinggiran (daerah-daerah di sekitar istana) atau disebut dengan gerakan periferal dan gerakan semiperiferal. Gerakan periferal mengacu pada ekspresi-ekspresi perlawanan terhadap tatanan yang ada yang muncul tepat di luar lingkungan pusat-pusat kota keraton dan yang tidak memiliki hubungan yang terang-terangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam dan sekitar istana (Vincent J.H. Houben, 2002: 430-437). Usaha-usaha itu tidak menyusutkan berbagai kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Surakarta. Isu-isu tentang kecu atau perampok yang memiliki tujuan-tujuan yang sifatnya lebih duniawi lebih menggambarkan sebuah kategori kejahatan ketimbang sebuah pemberontakan. Menjelang akhir tahun 1860-an masalah kecu telah menarik perhatian pemerintah, bahkan perhatian parlemen Belanda, yang berarti bahwa sejak saat itu jumlah laporan yang masuk pun meningkat. Antara bulan Februari dan Agustus 1867 terjadi kejahatan-kejahatan regular di daerah Solo. Pada bulan Maret 1868 seorang janda Eropa yang mengelola sebuah rumah gadai dirampok. Dua bulan kemudian ada dua kejahatan lagi, satu di antaranya terjadi di sebuah perkebunan sewa di desa Kartasura. Totalnya, pada tahun 1867 terjadi sepuluh kejahatan, pada tahun 1868 dua belas kejahatan, sebelas kejahatan pada tahun 1869 dan pada tahun 1870 ada tujuh insiden kecu yang terdaftar. Selain itu juga ada gerakan semiferiferal yaitu ekspresi perlawanan terhadap tatanan yang ada, yang bermula di daerah-daerah perbatasan atau yang untuk pertama kalinya diketahui terjadi disana, tetapi dibenarkan ataupun tidak diduga memiliki kaitan-kaitan dengan keraton (Vincent J.H. Houben, 2002: 440-444). Gerakan ini mendapat tekanan yang tidak ada habisnya dari pihak Belanda, Gerakan-gerakan ini juga yang pada akhirnya membawa kemrosotan Ekonomi di Surakarta. Selain itu sejak masa Paku Buwono VII, di Surakarta terjadi sistem penyewaan tanah dari para penguasa Jawa dan aristrokrat Jawa yang menyewakan tanahnya kepada orang-orang Eropa dan orang-orang Cina. to user Permasalahan-permasalahan ini commit masih tetap belanjut sampai pada masa akhir



kekuasaan Paku Buwono IX, dan penggantinya yaitu Paku Buwono X yang hanya berkuasa di lingkup keraton, dan nantinya (pada awa abad ke-20) dia berperan besar terhadap usahanya melawan Belanda dalam masa Pergerakan Nasional.

3. Sejarah Kehidupan Paku Buwono X a. Latar Belakang Keluarga Sri Susuhunan Paku Buwono X adalah putra dari Sinuhun Paku Buwono IX dari permaisuri Kangjeng Ratu Paku Buwono, putri dari Pangeran Hadiwidjojo ke-II. Sinuhun Paku Buwono IX adalah putra dari Sinuhun Paku Buwono ke-VI, yang dibuang ke Ambon karena melawan Belanda. Jadi Sinuhun Paku Buwono X adalah cucu dari Sinuhun Paku Buwono VI, maka dalam garis perjuangannya melawan kekuasaan Belanda, Sinuhun tidak pernah mengabaikan pesan dan terus melanjutkan perjuangan jejak kakeknya. Ingkang Sinuhun Sri Susuhunan Paku Buwono X dilahirkan pada hari Kamis Legi tanggal 22 Rejeb 1795 Jawi, atau 29 Nopember 1866 M jam 7 pagi dan dinobatkan sebagai Pangeran Adipati Anom. Setelah dinobatkan menjadi Pangeran Adipati Anom, sang Adipati diberi gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibjo Rojo Putro Narendra Mataram Ingkang Kaping V, untuk kerajaan Surakarta Hadiningrat. Sinuhun Paku Buwono IX keras dalam mendidik puteranya. Sang putra digembleng dalam segala ilmu, dalam ilmu kebathinan, dalam ilmu menuntut ajaran-ajaran Jawa peninggalan leluhur, agar kelak tumbuh menjadi manusia yang berbudi luhur, berwatak utama, adil dan bijaksana, hal yang merupakan syarat menjadi Ratu. Pendidikan untuk ilmu barat juga diberikan, dengan mendatangkan guru-guru di keraton, karena semua pendidikan dilakukan dalam keraton (R.M Karno, 1990: 24-27). K.G.P. Adipati Anom menyadari bahwa syarat untuk menjadi Raja ialah menguasai segala ilmu yang ada, yang nantinya perlu untuk bekal dalam mengatur negara, baik itu ilmu kebatinan dan ajaran-ajaran Jawa lainnya sebagai warisan dari leluhur, agar kelak menjadi manusia yang berbudi luhur dan berwatak utama, maupun ilmu dari barat agar dapat mangikuti dan memahami keadaan dunia. commit to user segala macam guru baik dalam Segalanya ini dipelajari di Dathulojo (keraton),



ilmu barat maupun ilmu ketimuran didatangkan ke Keraton. Karena itu setelah K.G.P. Adipati Anom naik tahta menjadi Raja, maka beliau menjadi raja yang arif, adi dan bijaksana, seorang Raja yang wicaksono dan waskito (R.M Karno, 1990: 35). Pendidikan diberikan secara Jawa yang diikuti Pangeran Adipati Anom, meliputi berbagai bidang, antara lain: (1) pengetahuan mengenai kesusateraan, agama termasuk mengaji, besi aji, dan segala hal tentang kuda; (2) kesenian termasuk seni tari; (3) keterampilan menggunakan senjata seperti keris, pedang, dan tombak secara timur, pencak silat dan bermain pedang secara Barat; (4) olahraga, seperti berenag dan bermain kuda; (5) pendidikan dari buku-buku lama dan ajaran dari ayahnya yang terkumpul dalam serat-serat piwulang Jawa; (6) pengetahuan psikologi, kejiwaan; (7) pelajaran bahasa seperti Arab, Melayu, Belanda (Purwadi, dkk, 2009: 5). Ayahanda Sunan yaitu Sunan Paku Buwono IX wafat pada hari Jumat Legi 28 Ruwah Je 1822 atau 1893 M. Pada tahun yang sama, hari kamis Wage tanggal 12 bulan Siyam, K.G.P Adipati Anom dinobatkan menjadi Noto (Raja) manggantikan sang ayah dengan gelar Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sunan Paku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurahman Syidin Panotogomo Ingkan Jumeneng Kaping Sadasa Ing Nagari Surakarta Hadiningrat atau ringkasnya Sunan Paku Buwono X. Adapun sebutan “Sajidin Panotogomo” tidak hanya sebutan tradisional belaka, sebab semalam sebelum upacara penobatan Sang Calon Raja pergi ke masjid Paromosono (sekarang Bandengan, dahulu sebelah barat dari pandopo Parangkarso) dengan pakaian serba putih (R.M Karno, 1990: 28). Pemerintah Hindia Belanda menaikkan pangkat militernya menjadi Mayor Jenderal. Pemberian pangkat militer secara tituler oleh Belanda kepada raja-raja Jawa telah dimulai sejak pemerintahan Paku Buwono VII, raja pertama kerajaan Surakarta yang memerintah tanpa daerah mancanegara (Purwadi, dkk, 2009: 7). Orang-orang yang dianggap sebagai guru yang menuntun hidupnya pertama-tama adalah ayahanda sendiri Sinuhun Paku Buwono IX. Selain itu juga commit to user para kesepuhan yang oleh Sinuhun sering diajak sarasehan tukar ilmu, seperti



eyang dalem Kusumoyudo ke-II, yang dimakamkan di Lawean, Kyai Surosemito dan Ngabehi Reksoniti. Jika ayahanda Paku Buwono IX, digambarkan sebagai Prabu Bolodewo, sakti mendoroguno, teteg, teguh pribadinya, maka Paku Buwono X digambarkan sebagai Prabu Yudhistira, asih paramarta lahir batin, wicaksono narendrotomo sang Jayeng Katon (R.M Karno, 1990: 42).

b. Kepribadian Banyak anggapan yang menilai Sunan Paku Buwono X adalah seorang raja yang hanya berkuasa dalam lingkup keraton. Sekalipun menjadi raja, berkuasa di keraton dan dan di wilayahnya, tetapi Paku Buwono X bukan orang yang merdeka sepenuhnya. Raja dipandang begitu tinggi oleh rakyatnya, namun Paku Buwono X tidak pernah menjadi orang bebas. Sunan terikat bermacam bentuk aturan, sehingga untuk keluar dari keratonnya saja perlu ijin residen. Ia adalah “tawanan” di keratonnya sendiri. Tidak aneh jika kemudian beliau mengembangkan lebih banyak politik simbolis daripada politik substantif (Kuntowijoyo, 2004: 19). Paku Buwono X merupakan seorang yang elusif (sukar dipahami), membingungkan, dan dianggap enteng oleh serangkaian residen dan gubernur yang ditempatkan di Surakarta selama masa pemerintahannya yang panjang (1893-1939). Beberapa di antara pejabat itu memberikan penilaian tentang Sunan. Seperti yang diperlihatkan dalam uraian Residen G.F van Wijk (1909-1914) dalam George D. Larson (1990: 43-44) yang menilai Sunan Paku Buwono X: Raja ini menurut dan mempunyai perangai yang sangat lemah. Ia ingin melakukan hal yang tepat tetapi tidak berani menonjolkan dirinya karena takut akan konflik dengan anggota keluarganya atau dengan pegawai tinggi istananya. Ia sangat sombong dan memberi kesan sebagai seorang anak manja. Kesalahan besar dimulai ketika ia dijadikan putra mahkota pada usia tiga tahun; sejak itu tak seorang yang berani menolak sesuatu yang diinginkannya; ia tak pernah menghayati dunia dalam keadaan yang sebenarnya; selalu dikelilingi kelompok pengikut yang besar yang hanya mengeluarkan kata-kata sanjungan dari mulut mereka, semuanya disajikan kepadanya secara palsu, dan ia telah menjadi seorang raja yang lemah dan bersifat kewanitaan. Ayahnya menganggap tidak perlu memberi asuhan yang patut kepadanya; ia hanya belajar menulis aksara Jawa dan melayu; usermenyadari hal ini untuk pertama berhitung ia tak tau samacommit sekali. toSaya



kali ketika pernah bersama-sama dengan saya ia mau mengetahui berapa banyak tombak yang dilaluinya dalam satu jam dengan mobilnya; dari pandangan mata pangeran yang cemas saya sudah bisa melihat betapa tinggi mereka memandangnya dalam hal ini; dan tak ada yang dihitungnya dengan benar. Ketika ia masih pangeran mahkota ia belajar berbahasa Belanda sedikit secara diam-diam, ayahnya melarangnya tetapi hasilnya amat kurang. Perhatian satu-satunya adalah „perempuan‟, dan keadaan ini agaknya akan tetap begitu… Tak perlu dikatakan bahwa tak banyak yang akan dihasilkan oleh seorang yang berperangai lemah dan dibesarkan dalam lingkungan seperti itu serta mempunyai hiburan demikian. Supaya sehat ia berhenti minum minuman keras dan tidak merokok sejak lama…Salah satu sifat yang paling menonjol adalah kelakuannya yang dermawan; ia selalu mau membantu atau menyenangkan hati orang. Ia juga sopan dan suka melayani; salah satu kekurangannya adalah bahwa ia tak mengenal nilai uang…Sunan tidak memiliki pengertian sekecil apapun tentang urusan-urusan resmi; sejak awal dari masa jabatanku saya selalu secara pribadi merundingkan urusan-urusan penting dengan beliau. Akan tetapi ia tak pernah berani mengambil keputusan sendiri karena ia takut terhadap kelompok yang mengelilinginya, terutama terhadap wazir. Paku Buwono X merupakan suatu sosok kekuasaan “Jawa” yang tak tampak disekelilingnya setiap hari dibangun wibawa. Namun ada desas-desus bahwa raja diam-diam memiliki kesenangan tambahan dari medali-medalinya, suatu kesenangan yang melebihi kesenangan normal yang diperoleh dari memiliki dari sedemikian banyak medali itu. Setelah tugas-tugas hari itu selesai dan dibagian dalam keratonnya, Pakubuwono X dikatakan sering memerintahkan abdi dalem

keraton

untuk

menyematkan

jajaran

medali-medali

kehormatan

dipunggungnya, Raja kemudian duduk megah, tersenyum-senyum sendiri. Beberapa abdi dalem mengatakan bahwa ini adalah tindakan protes terhadap campur tangan Belanda dalam urusan-urusan keraton, yang lain mengatakan bahwa walau Pakubuwono X dianugerahi tubuh yang sedemikian besar, namun Raja masih kekurangan

tempat untuk memasang semua kehormatan yang

dipersembahkan kepadanya. Apapun kebenarannya, desas-desus itu manunjukkan adanya status yang terlalu berlebihan dari wibawa para Pakubuwono abad-20, dan terutama adanya suatu dunia tersembunyi yang terletak dibalik penampilanpenampilan keagungan seremonial keraton. Pakubuwono X lebih merupakan serang eksentrik dalam ruang tertutup, yang kosmos pribadinya membatasi dirinya commit to user



sementara kosmos itu sendiri juga terbatas, sebagaimana ditunjukkan oleh kisah medali-medali kehormatan itu (John Pemberton, 2003: 166-167). Kebanyakan laporan Belanda tentang Susuhunan menggambarkan sebagai seorang pesolek, lemah, dan agak bodoh, tetapi setia kepada keluarga raja Belanda dan pemerintah Hindia-Belanda. Hal itu terbukti dari kebiasaannya memamerkan tanda-tanda kehormatannya secara berlebihan dan kegemarannya menggunakan pakaian resmi (George D. Larson, 1990: 44). Meskipun ia tidak banyak memiliki pengetahuan teknis atau minat terhadap soal keuangan dan administrasi kerajaannya, tetapi ia sangat menaruh perhatian terhadap dua hal yaitu upacara da politik. Hal ini terlihat dari peranan Susuhunan paku Buwono X yang selalu memberikan bantuan moril dan keuangan kepada Sarekat Islam Suarakarta. Pada dasarnya Sri Susuhunan Paku Buwono X memiliki sifat-sifat yang patut ditiru, antara lain: 1. Kepribadian yang kuat, dalam arti bahwa beliau memiliki disiplin diri yang kuat. Jika menghadapi orang yang bertentangan dengan pendirian sendiri tidak dihadapi secara keras, seolah-olah mengadu kekuatan, melainkan dihadapi dengan sikap yang lentur walaupun tanpa mengubah pendirian diri sendiri. 2. Kemampuan menganalisa yang tajam, hingga dapat menyadari apa yang sungguh penting bagi masa depan. 3. Perasaan yang halus dan tidak suka menyakiti orang lain, lebih suka membuat orang lain senang, hingga member kesan yang keliru bahwa beliau seolah-olah tidak memiliki keberanian. 4. Keterbukaan terhadap hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi rakyat dan negaranya. 5. Rasa keadilan yang tinggi. (R.M Karno, 1990: 42) Sri Susuhunan Paku Buwono X yang setelah wafat berganti nama menjadi Minulyo soho Wicaksono. Hasil karyanya berupa: a. Pemugaran dan pembangunan Keraton Surakarta Hadiningrat. b. Pemugaran listrik di keraton dan di tempat-tempat yang penting. commit to user



c. Pembangunan Taman

Sriwedari, Museum Radyapustaka, Stadion

Sriwedari, pemancar radio, S.R.I d. Membangun pasar-pasar (pasar Gedhe Harjonagoro), sekolah-sekolah, masjid-masjid, jembatan-jembatan besar, tanggul dan irigasi. e. Macam-macam

pembangunan

lainnya

dibidang

pertanian,

pendidikan,sosial budaya. f. Dibidang Pendidikan g. Dibidang politik h. Dalam Bidang Ekonomi Sinuhun memerintahkan untuk mendirikan sebuah bank yang diberi nama “Bondo Lumakso” yang secara harfiah barati “harta berjalan atau bergerak”. Sinuhun juga mendirikan sebuah pabrik gula di Delanggu dan sebuah pabrik serat nanas di Karanggeneng yang masing-masing dipimpin oleh seorang Belanda. Selain itu juga didirikan pabrik teh beserta kebunnya di Ampel, dibawah pimpinan R.M Sayogo Brotodjojo yang telah disekolahkan pada Cultuur School di Deventer, Belanda. Dan juga diadakan pula penanaman tembakau untuk pembuatan cerutu dibawah pimpinan seorang Belanda. i. Dalam Bidang Sosial Secara rutin setiap hari kamis malam, Sinuhun beserta pengikutnya mengadakan perjalanan keliling Solo, semula dengan naik kereta, kemudian dengan naik mobil untuk mencari angin sambil menyebar mata uang sen, gobang dan sebagainya kepada rakyat yang berkerumun dipinggir jalan melihat rajanya berlalu dengan pelan-pelan. Orang-orang miskin dan para pengemis tidak dilupakan oleh Sinuhun. Mereka dibuatkan sebuah rumah besar oleh Sinuhun yang diberi nama “Wangkoeng” disebelah barat Lawean. Di rumah itu mereka mendapatkan pendidikan ketrampilan dalam membuat peralatan rumah tangga (R.M Karno, 1990: 46-49). Anggapan orang bahwa keraton adalah tempat untuk makan enak dan to user berfoya-foya saja, atau putra raja commit makan enak dan berfoya-foya saja adalah salah.



Keraton oleh Paku Buwono X dijadikan tempat untuk mendidik dan menggembleng para putra, sentana, dan kerabat keraton. Seluruh penghuni keraton diwajibkan tekun menuntut ilmu termasuk ilmu kebatinan, belajar topo broto, sesirik dan segala ilmu kejawen lainnya termasuk menekuni segala kesenian, agama dan lainnya. Sri Susuhunan Paku Buwono X dalam hidupnya sehari-hari tidak pernah mengeluh, tingkah lakunya tetap sama tidak pernah berubah (ajeg),

sangat disiplin dan memiliki rasa tanggungjawab besar, selalu

bersikap keras terhadap putra-putrinya akan tetapi penuh kasih sayang. (R.M Karno, 1990: 97). Orang-orang Surakarta dewasa ini mengenang Pakubuwono X (bertahta 1893-1939) sebagai Paku Buwono yang terbesar. Penilaian ini sebagian adalah karena Paku Buwono X satu-satunya Paku Buwono yang berasal dari zaman penjajahan yang masih diingat oleh orang-orang tua Surakarta sekarang ini, termasuk orang-orang yang dulu mengabdi di keratonnya yang sibuk dengan segala macam upacara. Paku Buwono X dikenang sebagai raja Surakarta terakhir yang memiliki kewibawaan sejati seorang raja. Dengan demikian, Paku Buwono yang “sejati” yang terakhir dan karena itu, dari perspektif orang Surakarta, raja Jawa sejati yang terakhir. Lamanya bertahta menyebabkan Paku Buwono mengalami masa perubahan besar dalam perpolitikan Hindia Timur dan dalam kehidupan Surakarta sehari-hari (John Pemberton, 2003: 155). Paku Buwono X hidup dalam sampai usia tujuh puluh dua tahun, walau menjelang usia tiga puluh tiga pada tahun 1899 kesehatannya dinilai kurang karena suka minum-minum. Namun sampai lama Paku Buwono X dapat bertahan dalam dunia yang seperti itu, semakin terlihat wibawanya sebagai raja dimata beberapa generasi rakyat Surakarta yang menjadi dewasa selama kekuasaannya. Yang seakan-akan semakin menonjolkan wibawanya yang besar itu adalah kebesaran tubuh Kanjeng Sunan ini. Sebuah tubuh yang menggelembung yang semakin tahun semakin membesar seakan-akan untuk memberi tempat medalimedali kehormatan dari luar negeri yang semakin bertambah jumlahnya. Pakubuwono X hidup seakan-akan sebagai perwujudan puncak sejarah commit user suatu peringatan besar bahwa Pakubuwanan, tetapi dia melakukan itu tosebagai



sebuah transformasi besar sedang berlangsung , bahwa dunia sedang akan berlalu (John Pemberton, 2003: 156-157). Paku Buwono sangat mementingkan simbol-simbol budaya. Kalau Paku Buwono X sungguh-sungguh menjalankan kerajaaannya, maka ia akan dituduh berusaha jadi kaisar Jawa atau terpengaruh cita-cita Pan-Islamisme (bersimpati pada Sarekat Islam) (Kuntowijoyo, 2004: 21). Dengan sifat beliau yang bijaksana serta berbagai hasil karya dan perannnya dalam berbagai bidang, terutam dalam bidang pendidikan dan politik inilah yang nantinya membawa Sunan dalam peran yang sangat besar yaitu dalam usahanya membangun kehidupan politik di Surakarta dan perjalanan Pergerakan Kebangsaan di Surakarta pada abad ke-20.

4. Membangun Landasan Kehidupan Politik a. Pendirian Madrasah dan Sekolah Pada awal abad ke-20 Surakarta dan Yogyakarta dijadikan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Vorstenlanden merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya dibagi dalam dua keresidenan. Tetapi wilayah ini mempunyai status yang khusus, walaupun agak mendua, sebab dua keresidenan ini terdiri dari dua kerajaan swapraja yang nominal. Kerajaan semi-otonom ini adalah suatu proses penguasaan dari imperium Mataram yang pernah berkuasa pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 (George D. Larson, 1990: 1). Timbulnya dinamika politik lokal di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari peranan Keraton Surakarta, Khususnya pada masa Sunan Paku Buwono X. Namun perjuangan kemerdekaan bukanlah peristiwa sesaat yang tidak terkait dengan peristiwa sebelumnya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, pemerintah Hindia-Belanda tentu sangat memperhitungkan kekuatan politik keraton di mata rakyat. Menurut Soemarsaid Moertono yang dikutip Purwadi (2009: 1-2) mengatakan “Keraton Surakarta yang diperintah oleh Sri Susuhunan Paku Buwono X pada zamannya merupakan pusat kebudayaan Jawa yang telah commit to user sejarah bangsa Indonesia. Oleh memberi kontribusi besar tehadap perjalanan



karena raja memiliki kekuasaan yang sangat besar sebagai sumber hukum, pengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan bahkan di anggap sebagai „wakil Tuhan‟ di muka bumi”. Berbagai pergumulan politik, ideologi, sosial, budaya dan keagamaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan sang raja yang berkuasa. Bangkitnya gerakan-gerakan nasionalis Indonesia dan partai-partai politik yang menantang pemerintah kolonial Belanda dan raja-raja Jawa yang didukung oleh pemerintah ini, kemajuan-kemajuan alat transportasi, komunikasi, dan perekonomian yang dengan cepat mempertinggi kesadaran Surakarta atas adanya suatu dunia Internasional yang tentu saja tidak berpusat di Surakarta, apalagi diwakili oleh sebuah Sumbu Semesta yang tinggal dalam keraton (John Pemberton, 2003: 156). Menjelang pergantian abad ke-20 di negeri Belanda terjadi perubahan politik terhadap Indonesia yaitu menjadi Politik Etis yang digagas oleh van Deventer. Pemikiran ini berdasarkan bahwa negara Belanda mempunyai hutang budi kepada Indonesia. Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan maupun pada keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda dilontarkan dalam berbagai pengungkapan. Semakin banyak suara Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas. Selama zaman liberal (1870-1900) kapitalisme swasta memainkan pengaruh yang sangat menentukan terhadap kebijakan penjajahan. Industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial yang standar hidupnya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, maka kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan mendukung keterlibatan penjajah yang semakin intensif untuk mencapai ketentraman, keadilan, modernitas dam kesejahteraan. Pihak yang beraliran kemanusiaan membenarkan apa yang dipikirkan kalangan pengusah itu akan menguntungkan, maka lahirlah Politik Etis tersebut (M. C Ricklefs, 1991: 227-228). Politik Etis yang mengandung konsep tentang Hutang Kehomatan yang harus dibayar Belanda kepada jajahannya sebagai pengganti harta kekayaan yang commit to userdan ekspansi adalah slogan dari pernah diambilnya. Efisiensi, kemakmuran,



politik baru itu yang memerlukan campur tangan yang lebih langsung dan lebih tegas oleh gubernemen dalam masyarakat setempat. Pegawai Belanda seakanakan diilhami oleh suatu dorongan misi yang khusus untuk mengangkat orang pribumi, “mengubah” dan “memperbaiki” masyarakat. Di Vorstenlanden para residen tiba pada suatu pandangan bahwa tugas utamanya adalah untuk menyadarkan pemerintah swapraja bahwa pemerintahannya harus diatur untuk kepentingan kemakmuran rakyat umumnya, dan bahwa jika mereka yaitu raja-raja “yang memerintah sendiri” ternyata kurang berhasil, maka pemerintah Eropa akan ikut campur dan melaksanakan apa yang diperlukan (George D. Larson, 1990: 2728). Menurut Wertheim yang dikutip Hermanu. J, (2005: 99) mengatakan “Politik Etis pada intinya adalah memperluas dan memperbaiki program-program yang sudah ada, yaitu: perluasan pendidikan model Barat, irigasi, peningkatan pelayanan kesehatan, dan meningkatakan pertumbuhan industrialisasi”. Banyak sekali usaha yang dijalankan dibidang pendidikan, dan hasil-hasilnya sering kali membuat bangga para pejabat Belanda. Semua pendukung Politik Etis menyetujui ditingkatkannya ditingkatkannya pendidikan bagi rakyat Indonesia (M. C Ricklefs, 1991: 236). Perkembangan abad ke-20 ini ditandai dengan timbulnya berbagai

studi

club

(perkumpulan)

untuk

kepentingan

belajar

yang

membangkitkan rasa kebangsaan Indonesia dan lambat laun menjadi partai-partai politik yang menumbuhkan keinginan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Paku Buwono X dapat melihat perubahan dan perkembanganperkembangan baru itu dan juga sadar bahwa generasi muda harus harus menjadi orang-orang pintar agar dapat mengimbangi kepintaran orang Belanda hingga suatu saat dapat melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Paku Buwono X menaruh perhatian besar terhadap pendidikan agama. Pelaksanaan Politik Etis di Hindia Belanda justru menjadi landasan bagi Sunan untuk melaksanakan politik simbolis dengan mendirikan sekolah khusus untuk mempelajari agama Islam yang dikalangan rakyat dikenal dengan nama “Mamba’ul Ulum” pada tahun 1905. Madrasah itu dibangun dibagian selatan commit to userjalan dari pasar Klewer sekarang. halaman masjid besar di Surakarta, seberang



Lulusan madrasah ini dapat diterima menjadi siswa pada Universitas Al Azhar di Kairo, juga ada beberapa Universitas lain diluar negeri yang menerima siswa lulusan “Mamba’ul Ulum” dengan melalui tambahan kursus pendidikan umum. Di Solo juga terdapat pesantren terkenal yang didirikan oleh Kyai Djamsari di kampung Djamsaren. Pesantren ini juga tidak hanya dikenal diseluruh Jawa melainkan juga di Pulau-pulau diluar Jawa, bahkan dikenal di Malaysia” (R.M Karno, 1990: 45-46). Selain pondok Pesantren Djamsaren juga ada satu lagi pondok pesantren yang terkenal di Solo yaitu Pesantren Gebang Tinatar yang diasuh oleh Kyai Hasan Basri (Purwadi, dkk, 2009: 58). Pendirian madrasah Mamba’ul Ulum merupakan kebijakan politik yang cukup berani, karena dalam Staatsblad van nederlandsch-Indie 1893, No. 125, pasal 5, dikemukakan adanya larangan terhadap pengajaran agama islam di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar kelas. Bertumpu pada staatsblad tersebut di atas, muncul pemikiran-pemikiran dari para elit politik keraton (ulama dan pembesar keraton), yaitu: 1) Dengan tidak diajarkannya pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah dapat mempengaruhi akhlak anak-anak pribumi. Pengajaran agama merupakan aspek penting yang diharapkan dapat membangun sikap akhlakul kharimah yang bermakna bagi kehidupan masa depan. 2) Sejak dua dekade akhir abad ke-19, gerakan zendeling atau pngabar injil meluas di kota-kota Vorstenlanden. Di antara raja-raja Vorstenlanden

terdapat

perbedaan

dalam

menyikapi

gerakan

zendeling. Sunan Paku Buwono X yang baru saja naik tahta pada tahun 1893 sangat menolak gerakan zendeling. Keinginan pendeta Bakker untuk mendirikan sekolah dan rumah sakit Kristen pada tahun1910, di ditrict dan onderdistrict Kasunanan, ditolak oleh Sunan. Namun keinginan Pendeta Bakker ditanggapi positif oleh Sri Mangkunegoro, dan Bakker diijinkan mendirikan sekolah Kristen di kawasan kelurahan Banjarsari, sedangkan rumah sakit diizinkan didirikan di commit to Arifin user dkk, 2005: 102). kawasan Kelurahan jebres (MT.



Penolakan Sunan Paku Buwono X dilandasi pemikiran bahwa: a) Sunan sebagai Sayidin Panotogomo, sehingga tidak mingkin member izin agama lain untuk mendirikan sekolah agama di wilayah kekuasaannya. b) Gerakan zendeling dapat mendorong dan memicu radikalisme dan fanatisme Islam di Kasunanan Surakarta. c) Hampir disemua kota-kota Vorstenlanden sedang tidak aman, banyak penggarongan, perampokan, dan pembakaran rumah, yang sudah bersifat endemis, sehingga gerakan zendeling dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana (MT. Arifin dkk, 2005: 103). Munculnya berbagai kerusuhan sosial di Vorstenlanden adalah sebagai akibat meluasnya kemiskinan dan hilangnya keteladanan di Surakarta. Masyarakat maupun bangsawan yang telah jatuh miskin bisa saja tersulut keinginan untuk bergabung dengan gerombolan perampok atau kecu (George D. Larson, 1990: 27-61). Di dalam kurikulum Mamba’ul Ulum dapat ditafsirkan adanya upaya memadukan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Menurut Taufik Abdullah yang dikutip Hermanu. J (2005: 106) mengatakan “Penambahan pelajaran bahasa, berhitung, dan ilmu kodrat (ilmu pengetahuan alam) menunjukkan adanya perbedaan dengan pendidikan di pondok pesantern yang mengutamakan mempelajari kitab-kitab agama Islam serta intensifikasi ritual peribadatan”. Dengan demikian dapar dikatakan bahwa Madrasah Mamba’ul Ulum adalah bentuk transisional menuju pendidikan Islam modern. Sementara itu, di kampung dan di desa didalam wilayah Kasunanan Surakarta pada 1914 didirikan sekolah-sekolah dasar bagi rakyat dan bagi para sentana didirikan sekolah Kasatrian semacam Hollands Inlandsche School (Sekolah bagi orang Indonesia asli yang diberi bahasa Belanda) didalam Baluwarti, Sekolah Parmadi Siwi (Taman kanak-kanak) bagi putra-putri dan cucu raja dan sekolah “Parmadi Putri” setaraf HIS khusus bagi wanita, anak, cucu dan sentana. Sebelum Parmadi Putri dibuka, para putri raja mendapat pendidikan commit to makanan user dalam bahasa Belanda, masak memasak Barat dan kerajian tangan



misalnya merajut, menyulam, merenda dan sebagainya oleh wanita-wanita Belanda yang datang pada hari-hari tertentu di Keraton untuk memberi les (R.M Karno, 1990: 45). Pengurusan sekolah “Pamardi Siwi”, ”Pamardi Putri” dan “Kasatrian” dilakukan oleh G.P.H Kusumobroto atas perintah Paku Buwono X, karena dibiayai dengan uang dari kas keraton. Sedangkan sekolah-sekolah dasar untuk umumyamg tersebar diseluruh Kasunanan Surakarta, termasuk juga sekolah “Mamba’ul Ulum” dibiayai dengan uang kas negara Kasunanan (Rijkskas) di kantor Kepatihan. G.P.H Kusumobroto juga mendapat tugas untuk mengurus bersekolahnya para putar raja dan beberapa keponakan serta cucu pria yang dibiayai oleh Paku Buwono X. Dari uang pribadi Paku Buwono X membentuk dana “beasiswa“ bagi anak-anak pandai dari para abdi dalem (pegawai Kasunanan) yang kurang mampu. G.P.H Hadiwidjojo lah yang mengurusi masalah beasiswa itu. Menurut beliau yang berhasil menggunakan dengan baik beasiswa itu ialah 1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (penyusun UUD 1945, Menteri Kehakiman), 2. Mr. Soesanto Tirtoprodjo (Gubernur Nusa Tenggara di Bali, Menteri Kehakiman), 3. Prof. Dr. Mr. Wirjono Prodjodikoro (Ketua Mahkamah Agung, Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri), 4. Prof. Dr. Mr. Notonagoro (penjabar Pancasila dan Guru Besar Universitas Gajah Mada), 5. Dr. Radjiman Widiodiningrat (ketua BPUPKI), 6. Domo Pranoto (Mayor Jendral Polisi, Anggota DPR), dan lain-lainnya (R.M Karno, 1990: 46). Para putra raja tidak dimasukkan ke sekolah Kasatriaan atau HIS umum, melainkan ke Europesche Lagere School (Sekolah dasar untuk orang barat dengan bahasa Belanda) dan mereka dipondokkan pada kluarga Eropa, selanjutnya ke MULO (SMP) ke AMS (SMA) atau HBS (5 tahun) di Semarang atau Bandung, baru ke Perguruan Tinggi baik di Indonesia maupun di negeri Belanda (Darsiti Soeratman, 2000: 369-370). Untuk keperluan tenaga pertanian dan perkebunan, maka Paku Buwono X merasa perlu diadakan sebuah sekolah yang mengajarkan kepada sisiwanya tentang pertanian dan perkebunan. Ide ini disambut masyarakat dengan antusias. Untuk pertama kalinya didirikanlah sekolah pertanian dan commit to user



perkebunan ini di Tegalgondo, Delanggu pada tahun 1929 (Purwadi, dkk, 2009: 59).

b. Usaha-Usaha Dalam Bidang Politik Usaha-usaha yang dilakukan Sunan Paku Buwono X dalam rangka membangun kehidupan politik di Surakarta menjadi lebih lengkap dengan perannya membantu dan mengayomi organisasi-organisasi nasional, dalam usahanya melawan Belanda dan mengusirnya dari bumi tanah Jawa. Baik G.P.H Hangabehi maupun G.P.H Kusumoyudo pernah menjadi Anggota Pengurus Besar Sarekat Islam yang diketuai R.M HOS Tjokroaminoto, maupun anggota Boedi Oetomo. G.P.H Hadiwidjojo, R.M.T Woerjaningrat (keponakan dan menantu sang Raja) juga merupakan tokoh-tokoh terkenal dalam kepengurusan Boedi Oetomo. Lingkungan keluarga keraton dibentuk juga perkumpulan dengan nama “Narpawandawa” dan bagian keputrian dinamakan “Poetri Narpawandawa”. R.M.T Woerjaningrat dan Pangeran Hadiwidjojo masing-masing pernah menjabat sebagai ketua Narpawandawa, sedangkan B.R.A Woerjaningrat adalah ketua pertama Poetri Narpawandawa (R.M Karno, 1990: 46-47). Paku Buwono X secara diam-diam memberi sokongan kepada perkumpulan-perkumpulan politik itu. Disebelah utara pasar Singosaren dididirikan sebuah gedung pertemuan “Habipraya” yang dapat digunakan untuk mengadakan

rapat-rapat atau

pertemuan oleh masyarakat Solo dengan uang sewa. Bung Karno pernah berpidato di tempat itu, tanpa bisa dihalangi oleh Belanda. Selain dari pada itu, di tempat yang sama terdapat sebuah ruangan untuk bermain bilyard untuk penduduk Solo yang berminat (Purwadi, dkk, 2009: 20). Paku Buwono X sungguh makin menyadari bahwa perwakilan rakyat sebagai salah satu sarana demokrasi dalam pengambilan keputusan oleh rakyat yang dapat dijadikan landasan bagi arah melaksanakan kekuasaan eksekutif kekuasaan memerintah. Dalam rangka melaksanakan kesadaran itu beliau mendirikan “Bale Agung” pada tanggal 21 Maret 1935, yang semula berfungsi sebagai lembaga memberi pertimbangan, dan secara bertahap akan diberi fungsi commitDengan to userlahirnya Bale Agung , dihapuslah sebagai perwakilan rakyat sepenuhnya.



Dewan kerajaan yang sebagian besar terdiri dari anggota keluarga raja. Bale Agung ini terdiri dari seorang ketua diantara 10 orang yang ditunjuk oleh raja, dua orang adalah putranya, 5 orang pegawainya dan 3 orang selebihnya semua pegawai Gubernemen berkebangsaan Belanda. G.P.H Hadiwidjojo yang pada waktu itu anggota Volksraad, terpaksa melepaskan kedudukannya karena ditunjuk oleh Paku Buwono X sebagai ketua Bale Agung yang pertama dan R.T. Mr. Wironegoro sebagai sekretaris (R.M Karno, 1990: 46-49).

c. Politik Ngideri Buwono Usaha-usaha yang dilakukan oleh Paku Buwono X yang merupakan strateginya yaitu dengan melakukan perjalanan kerja ke berbagai daerah yang disebut dengan perjalanan incognito atau disebut dengan Ngideri Buwono (Kuntowijoyo, 2004: 94). Dalam kajian Islam Ngideri Buwono adalah tindakan diplomatis untuk menciptakan strategi pergolakan. Dalam Islam, diplomasi adalah Kayfiyah (cara) untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari uslub kifahi (strategi pergolakan)untuk menghadapi pemerintah Belanda (Muhammad Hawari, 2003: 14-15). Dalam menjalankan pekerjaan raja, jaman dahulu juga termasuk kewajibannya untuk secara berkala pada malam hari melakukan perjalanan dinas rahasia mengelilingi kota Raja dan sekitarnya agar dapat menangkap suka duka dan keluhan rakyat. Pekerjaan ini merupakan tugas setiap raja dari keturunan Mataram. Pada suatu malam dalam melaksanakan kewajibannya tersebut Sri Susuhunan Paku Buwono X dalam kegelapan harus melompati parit dan tergelincir jatuh di kampug Ngruki, daerah Kedawung Barat. Akibat jatuh itu kaki Sinuhun menjadi cacat, tidak dapat disembuhkan dan tidak begitu kuat jika dipakai berjalan. Setelah cacat pada kakinya Sri Susuhunan Paku Buwono X merubah taktik, untuk dapat mendapat informasi tentang pendapat rakyat dengan menyebar pegawai keraton yang buta untuk mendengarkan pendapat rakyat di warung-warung dan di tempat-tempat yang dikunjungi orang banyak, kemudian mereka menghadap Sinuhun dan mereka bercerita tentang pengalaman mereka to user tidak dalam bentuk laporan. Daricommit omongan bebas mereka itu Paku Buwono X



dapat mengambil gambaran tentang apa yang menjadi pikiran rakyat kecil (R.M Karno, 1990: 49). Proses Ngideri Buwono meliputi perjalanan di berbagai wilayah di Jawa, Sumatera Selatan, Bali, dan Lombok, dengan menggunakan jasa transportasi kereta api dan kapal laut. Pada awal abad ke-20 ini, pada masa jabatan Residen Vogel, Sunan melakukan perjalanan ke Semarang dengan membawa dua ratus pengiring. Pada tahun 1916 Sunan merencanakan untuk pergi ke Buitenzorf (Bogor) untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada Sri Maharatu Wilhelmina atas pemberian bintang Grootkruis in de Orde van Oranje Nasaau lewat Gubjen De Fock. Dua tahun kemudian pada 1924 sunan melakukan perjalan ke Malang. Pada 1929 Paku Buwono X dan rombongannya mengunjungi pulau Bali dan pulau Lombok. Di pulau Bali, Paku Buwono X mengunjungi I Gusti Gede Bagus Jelantik di Karangasem dan Anak Agung I Gusti Gede Taman di Kabupaten Bangli. Selain itu juga berkunjung ke tempat asisiten Residen Mataram (Lombok). Pada tahun 1935 PakuBuwono X berkunjung ke Lampung. Setahun kemudian pada tahun 1936, dengan alasan meninjau Gubernur Surakarta yang dirawat di rumah sakit di Surabaya, Paku Buwono X bersama rombongan pergi ke Surabaya, kemudian sunan singgah di kabupaten Gresik (Darsiti Soeratman, 2000: 383-385). Banyak kritik dari pejabat Belanda tentang perjalanan Ngideri Buwono yang dilakukan oleh Sunan ini. Belanda memikirkan masalah uang yang dikeluarkan maupun mengenai efek politik dari invasi ini, karena meskipun Paku Buwono X dianggap mengadakan perjalanan incognito, ia menonjolkan dirinya sebagai kaisar Jawa (George D. Larson, 1990: 222). Semua itu dilakukan oleh Paku Buwono X dalam rangka membangun kehidupan politik di Surakarta dan nasionalisme Indonesia melawan pejajahan Belanda.

commit to user



B. PERAN KERATON DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN 1. Kondisi Politik Surakarta Pada Masa Pemerintahan Paku Buwono X Awal abad ke-20 merupakan suatu periode awal bangkitnya pergerakan serta perubahan struktur sosial kemasyarakatan oleh pemerintah kolonial. Kunci perkembangan pada awal abad ke-20 adalah munculnya ide-ide baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi baru dan lebih canggih tentang identitas. Ide baru tentang organisasi meliputi bentuk-bentuk kepemimpinan yang baru, sedangkan definisi yang baru dan lebih canggih mengenai identitas meliputi analisis yang lebih mendalam tentang lingkungan agama, sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahun 1927 telah terbentuk suatu jenis kepemimpinan Indonesia yang baru dan suatu kesadaran diri yang baru, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar. Para pemimpin yang baru terlibat dalam pertentangan yang sangat sengit satu sama lain, sedangkan kesadaran diri yang semakin besar telah memecah belah kepemimpinan ini lewat garis-garis agama dan ideologi. Pihak Belanda mulai menjalankan suatu tingkat penindasan baru sebagai jawaban terhadap perkembangan-perkembangan tersebut. Periode ini tidak menujukkan pemecahan masalah, tetapi merubah pandangan kepemimpinan Indonesia itu mengenai diri sendiri dan masa depannya (M. C Ricklefs, 1991: 247). Sejak permulaan abad ke-17 sampai abad-20 kerap sekali timbul peperangan dan pemberontakan, yang tidak berhasil karena jeleknya senjata kita dan baiknya taktik-taktik Belanda mengarang barisan Indonesia. Akan tetapi juga setelah peperangan- peperangan dan pemberontakan-pemberontakan habis, nasib rakyat yang sangat jelek itu tetap menimbulkan rasa sedih dan sengsara, yang kadang-kadang sebagai keadaan yang menjelma menjadi bermacam-macam aksi dari rakyat (A.K Pringgodigdo, 1994: VII). Pada awal abad ke-20 Surakarta dan Yogyakarta dijadikan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Vorstenlanden merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya dibagi dalam dua keresidenan. Tetapi commit wilayahto ini usermempunyai status yang khusus,



walaupun agak mendua, sebab dua keresidenan ini terdiri dari dua kerajaan swapraja yang nominal. Kerajaan semi-otonom ini adalah suatu proses penguasaan dari imperium Mataram yang pernah berkuasa pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 (George D. Larson, 1990: 1). Timbulnya dinamika politik lokal di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari peranan Keraton Surakarta, Khususnya pada masa Sunan Paku Buwono X. Namun perjuangan kemerdekaan bukanlah peristiwa sesaat yang tidak terkait dengan peristiwa sebelumnya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, pemerintah Hindia-Belanda tentu sangat memperhitungkan kekuatan politik keraton di mata rakyat. Daerah Surakarta menjadi salah satu pusat tumbuhnya organisasiorganisasi sosial politik yang diantaranya yaitu Sarekat Islam dan Boedi Oetomo. Berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 dan Sarekat Islam pada tahun 1912di Indonesia pada awal abad ke-20 merupakan pengaruh adanya revolusi di negaranegara maju. Kota Surakarta seakan-akan menjadi tempat yang sangat berpengaruh dan menjadi pusat kebudayaan bagi masyarakat Jawa, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta dan Istana Mangkunegaran. Di Yogyakarta terdapat Keraton Kasultanan dan Istana Pakualaman. Pengaruh kekuatan dari kedua kota tersebut dalam peregerakan nasional sangat menonjol, bahkan menjadi pusat pergerakan. Sunan Paku Buwono X telah mendorong masyarakat Jawa memasuki zaman baru. Masuknya zaman modernisasi yang berhembus dari bumi Eropa, dimanfaatkan oleh Sunan untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan melakukan modernisasi di sebagian tanah Jawa yang dinaunginya., dengan Surakarta sebagai ibukotanya. Dukungannya terhadap gerakan kaum republik semakin lama semakin membuahkan hasil. Putra-putri dan para bangsawan keraton disekolahknnya ke berbagai belahan dunia, telah menjadi kader-kader perjuangan yang tangguh. Sunan sangat banyak sekali memberikan dorongan dan fasilitas untuk belajar dan melakukan gerakan perjuangan, meskipun seolah-olah tidak dikoordinasi oleh keraton (Purwadi, dkk , 2009: 16-20). Keraton adalah komunitas yang mempunyai kebudayaan sendiri. Di dalam commit to user komunitas itu terjadi interaksi, baik secara individual maupun kolektif. Anggota



komunitas itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Selain terjadi interaksi secara individual dan kolektif, berlangsung pula interaksi yang dilakukan lewat organisasi sosial. Keraton Kasunanan Surakarta merupakan merupakan tempat yang subur bagi pertumbuhan organisasi-organisasi sosial politik. Keadaan ini disebabkan karena Keraton Kasunanan Surakarta sebagai tempat administrasi pemerintahan, maka bagi pengamat politik dan tokoh politik, Surakarta merupakan kota yang strategis. Untuk mengenyahkan Belanda dari bumi Indonesia, Sunan merangkul kaum nasionalis, karena merasa jengkel atas campur tangan Belanda dalam pemerintahannya di Surakarta. Kaum nasonalis mendekati keraton untuk dapat menggaet masa, oleh karena itu memang harus diakui bahwa untuk menarik rakyat menjadi anggota suatu gerakan, rakyat harus diyakinkan dulu bahwa ada orang dikalangan keraton yang duduk dalam pimpinan organisasi. Memang demikianlah keadaan pada saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap keraton, khususnya keraton Surakarta memang masih sangat kuat. Bahkan sampai di daerah-daerah gubernemen diluar negeri Surakarta dan dimana saja, masyarakat Jawa masih menganggap bahwa pusat kerajaan ada di keraton Surakarta. Kaum nasionalis dalam gerakannya melawan kekuasaan Belanda, memulai dengan gerakan-gerakan membangkitkan dan menanam jiwa nasioanl pada rakyat. Ini dapat dilakukan melaui pandidikan atau melalui gerakan kebangsaan, seperti yang dilakukan Boedi Oetomo atau melalui gerakan perbaikan ekonomi dan sosial seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam (R.M Karno, 1990:159).

2. Peran Paku Buwono X Dalam Organisasi Sosial dan Politik a. Sarekat Islam 1) Latar Belakang Terbentuknya Sarekat Islam Gerakan Nasional pertama yang muncul di Surakarta adalah Sarekat Islam pada tahu 1912. Gerakan ini langsung disongsong oleh Paku Buwono X tentunya dengan caranya sendiri. Gerakan organisasi politik di Indonesia yang menonjol sebelum Perang Dunia Kedua dan layak mendapat perhatian adalah Sarekat Islam commitperkembangan to user (SI). organiasasi ini segera mengalami yang tiada taranya ketika



itu. Dari semua gerakan emansipasi Indonesia ketika itu partai inilah yang paling dinamis. Namun, masa perkembangan perkumpulan ini kiranya singkat. Pada tahun 1915 ia telah melampaui titik puncaknya. Kegairahan massa pengikutnya mengendur. hanya sedikit saja lagi bertambah cabang-cabang baru dan masalah keuangan mulai tidak teratasi (A.P.E Korver, 1985: 1). Pokok utama perlawanan Sarekat Islam ditujukan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial. Berbeda dengan Boedi Oetomo yang merupakan organisasi dari ambtenar-ambtenar pemerintah, maka Sarekat Islam berhasil sampai pada lapisan bawah masyarakat, yaitu lapisan yang sejak berabadabad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak menderita (Marwati Djoened Poesponegoro&Nugroho Notosusanto, 1993: 183). Organisasi Sarekat Islam ternyata merupakan gerakan massa yang pertama di Hindia Belanda. Daya dorong bagi terbentuknya organisasi ini lebih bersifat dagang

ketimbang

agama.

Agaknya

sebagai

reaksi

terhadap

kegiatan

perekonomian imigran Cina yang berkeembang dengan cepat diseluruh Jawa. Bangsa Cina di Hindia Belanda, dibangkitkan oleh gerakan nasionalisme Cina dan oleh kejengkelannya melihat bangsa Jepang di Hindia yang mendapat kedudukan lebih tinggi, sejak pergantian abad ini terus menerus melakukan tekanan terhadap pemerintah. Tuntutan-tuntutan mereka berhasil dengan dihapuskannya sistem pajak-jalan

yang

berat

dan

merintangi

kegiatan

perdagangan

mereka.

Keberhasilan imigran-imigran Cina ini menimbulkan kekaguman sekaligus kerisauan kalangan penduduk pribumi. Meningkatnya kegiatan perekonomian Cina itu selanjutnya berakibat persaingan yang semakin menajam antara pengrajin dan pedagang Cina dan bukan Cina, khususnya di daerah Vorstenlanden. Gagasan mendirikan organisasi untuk mengembangkan perdagangan dikalangan penduduk pribumi semula berasal dari Raden Mas Tirtoadisoerjo, seorang wartawan dan pengusaha di Bandung. Pada tahun 1909, ia mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan 1911 organisasi kedua, Sarekat Dagang islam di Bogor. Ia kemudian pindah pindah ke Surakarta mengorganisasi pedagang batik (Akira Nagasumi, 1989: 128). commit to user



R.M Tirtoadisuryo, orang Solo yang merantau dan juga redaktur majalah Medan Priyayi. Ia pernah mendirikan Sarekat Dagang Islam di Batavia pada tahun 1909 dan juga di Bogor, dan pada awal 1912 mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Kedatangan R.M Tirtoadisuryo di Surakarta sebenarnya atas undangan Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik terkemuka di Lawean. Setelah Sarekat Dagang Islam berdiri di Surakarta, R.M Tirtoadisuryo kembali ke Batavia dan pimpinan Sarekat Islam diserahkan kepada Haji Samanhudi, dan sesuai dengan tujuan organisasi, maka namanya diganti menjadi Sarekat Islam disingkat SI. Tujuan utama mendirikan Sarekat Islam di Surakarta mula-mula agak kurang jelas. Semula diperkirakan bahwa berdirinya Sarekat Islam karena adanya perasaan tidak senang dari rakyat atas tindakan-tindakan dari para kerabat keraton yang dianggap mempersulit kehidupan petani dengan macam-macam aturan yang dianggapnya bersumber pada kebiasaan-kebiasaan keraton yang sudah usang. Tetapi dari bahan-bahan arsip pemerintah negeri Belanda yang berupa kumpulankumpulan laporan dari para residen dan gubernur Surakarta, ternyata tidak ada yang menyinggung mengenai hal itu, sebaliknya dalam laporan-laporan Sarekat Islam nantinya akan diketahui bahwa tidak hanya keterkaitan saja dari keraton dengan gerakan nasional, tetapi sudah dalam bentuk keterlibatan (R.M Karno, 1990: 171-172). Meskipun masih dalam cengkeraman kolonial, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, telah muncul “embrional” pengusah-pengusah di Surakarta. Gejala itu dimulai pada tahun 1840-an, ketika metode membatik yang baru diperkenalkan oleh seorang pedagang batik Semarang ke pengrajin batik Kauman Surakarta. Metode baru ini menggunakan alat cap yang terbuat dari garis-garis tembaga, sehingga mampu membuat batik dalam jumlah banyak denga tenaga yang sedikit. Munculnya permintaan dan penawaran yang cepat, telah meningkatkan produksi kain batik dengan berbagi implikasinya. Bagi kalangan pengusaha batik di Surakarta, kondisi ekonomi itu memunculkan “api semangat islam” yang sempat padam semenjak VOC memporak-porandakan jaringan perdagangan muslim. Semangat itu lahir kembali dalam gerakan nasionalisme to userpedagang dengan fasilitas dari modern Sarekat Dagang islam.commit Organisasi



Djokomono alias RM. Tirtoadisuryo, pada tanggal 9 November 1911 didirikanlah oleh Wirjowikoro yang kemudian dikenal dengan mana Haji Samanhoedi, yang dalam perkembangannyaorganisasi itu menjadi Sarekat Islam. Melalui ketokohan HOS. Tjokoaminoto, organisasi ini dianggap berhasil meletakkan fondasi paling awal pandangan kebangsaan Indonesia (M. Hari Mulyadi, dkk 1999 : 37-39). Sarekat Islam mulai tumbuh disebabkan oleh beberapa hal khusus, yaitu: a) Perdagangan

bangsa

Tionghoa

adalah

suatu

halangan

untuk

perdagangan Indonesia (monopoli bahan-bahan batik) ditambah pula dengan tingkah laku sombong bangsa Tionghoa setelah Revolusi di Tiongkok. b) Kemajuan gerak-langkah penyebaran agama Kristen dan juga ucapanucapan yang menghina dalam parlemen negeri Belanda tentang tipisnya kepercayaan agama bangsa Indonesia. c) Cara adat-lama yang terus dipakai di daerah kerajaan-kerajaan Jawa, makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan (A.K Pringgodigdo, 1994: 5). Ketika orang-orang Tionghoa mulai membangkitkan kembali kegiatan dagang mereka setelah dilonggarkan dan kemudian dihapuskannya sistem pas jalan, industri batik di Surakarta yang mengontrol pasar “nasional” menjadi salah satu lahan utama bagi penanaman modal mereka. Persaingan orang Tionghoa ini sangat dirasakan oleh pengusaha dan pedagang batik pribumi, terlebih lagi karena bahan-bahan katun dan lainnya yang diimpor oleh firma-firma Eropa dari luar negeri dibawa oleh pedaganpedagang Tionghoa dan Arab. Saat cabang Boedi Oetomo di Surakarta didirikan, H. Samanhoedi, seorang pedagang batik terkemuka di Lawean, dan H. Bakri dari Kauman diundang untuk bergabung dengan Boedi Oetomo. Ketika mereka mengusulkan pembentukan pembentukan kopersi Bumiputera, kedua orang ini bergabung dengan Boedi Oetomo di Surakarta bersama sejumlah teman, saudara, dan pengikut, dan hasilnya adalah peningkatan jumalah anggota Boedi Oetomo di Surakarta sampai 800 orang. Melihat H. Samanhoedi bergabung dengan Boedi Oetomo dan khawatir bahwa commit totoko userkoperasi sebagai saingan mereka, organisasi ini tentunya akan mendirikan



orang-orang Tionghoa menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan perkumpulan tolong menolong mereka yaitu Kong Sing. H. Samanhoedi menerima tawaran ini dan meninggalkan BO lalu bergabung dengan Kong Sing, dan menjadi salah satu komisaris perkumpulan itu. Secara formal Kong Sing adalah perkumpulan tolong menolong untuk pemakaman, tetapi sesugguhnya itu merupakan sisa jaringan ladang opium yang pernah sangat kuat yang dibangun atas model serikat rahasia Cina. Tolong menolong tidak hanya terbatas pada pemakaman dan pesta, tetapi jua untuk perdagangan, perkelahian, dan pembalasan dendam. Setelah H.Samanhoedi dan para pengikutnya bergabung dengan Kong Sing, jumlah anggota Jawa makin membengkak dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah anggota Tionghoa. Bagaimanapun anggota Tionghoa tetap berkuasa, dan ketika berita tentang revolusi Tiongkok mencapai Hindia, mereka mulai bersikap “arogan” dan memperlakukan anggota Jawa secara kurang layak. Dengan marah, H. Samanhoedi menyuruh bebrapa temannya mendirikan perkumpulan serupa yang bertujuan saling menolong dan membantu pada saat perkelahian. Perkumpulan itu dinamakan Rekso Roemekso. Ketika H. Samanhoedi yakin bahwa perkumpulan ini akan berhasil, ia meninggalkan Kong Sing dengan dalih bahwa ia harus pindah ke Surabaya. Sekembalinya dari Surabaya, ia menjadi ketua Rekso Rumekso, yang disebut orang-orang Tionghoa dengan nama Kong Sing Jawa. Polisi lalu memeriksa apakah Rekso Roemekso telah memakai status perkumpulan raden Ngabehi Djojomargono, seorang anggota Rekso Roemekso dan saudara jauh patih, meminta bantuan R. Martodharsono, yang pada gilirannya meminta bantuan kepada Tirtoadisoerjo, Sarekat Dagang Islam saat itu hampir berdiri. Akarnya tentu berasal dari pengusaha dan pedagang batik di Lawean (Takashi Shiraishi, 1997: 52-54). Sarekat Islam tumbuh dan berkembang dari Rekso Roemekso. Organisasi ini merupakan sebuah perkumpulan tolong-menolong untuk menghadapi para kecu yang membuat daerah Lawean tidak aman, indikasinya karena adanya pencurian kain batik yang dijemur di halaman tempat pembuatan batik. Jadi Rekso Roemekso adalah sebuah organisasi ronda yang bertugas mengawasi keamanan commit anggota to user Rekso Roemekso harus saling daerah. Selain mengawasi keamanan,



membantu pada perkawinan, kelahiran dan kematian. Dengan berdirinya Rekso Roemekso semakin meningkatkan persaingan bahkan mengarah pada permusuhan dengan organisasi serupa, yaitu Kong Sing milik orang-orang Cina. Di bulanbulan akhir tahun 1911 dan bulan-bulan awal tahun 1912 timbul perkelahian kecil di jalan antara orang-orang Jawa dari Rekso Roemekso dengan orang-orang Cina dari Kong Sing. Serangkaian perkelahian jalanan itu mengundang penyelidikan polisi terhadap status hokum Rekso Roemekso, sebuah penyelidikan yang kemudian mengubah Rekso Roemekso dari sebuah organisasi ronda yang sederhana menjadi Sarekat Islam (SI) (M. Hari Mulyadi, dkk 1999: 22). Tujuan utama didirikan Sarekat Islam di Surakarta berpangkal dari faktor ekonomi dan faktor politik agama.

2) Faktor Ekonomi Faktor yang mendorong berdirinya Sarekat Islam semula bersumber pada saingan antara pedagang Cina dan pedagang batik Jawa yang berkedudukan di Lawean. Lawean adalah tempat berkumpulnya para pedagang batik Jawa. Dimulainya dengan munculnya kain halus, cambrics cx impor yang menggeser kain batik lokal. Juga bahan celupan nila digeser dengan bahan sintetis buatan Eropa. Dua jenis barang ini merupakan bahan pokok industri batik yang mulai dikuasai pedagang-pedagang Cina dalam penguasaan perdagangan dibidang kebutuhan-kebutuhan pokok industri batik ini, yang kemudian muncul sebagai Sarekat Islam (R.M Karno, 1990: 172). Konflik antara etnis Jawa dan Cina ini dilatarbelakangi oleh motif sosial dan ekonomi. Ketegangan ini berpangkal dari persaingan antara saudagar Jawa dengan pedagang Cina, semula dibidang industri batik. Penggantian kain lokal dengan bahan impor yang dibeli pengusaha batik melalui broker (pedagang perantara Cina) mengakibatkan seluruh perusahaan harus membeli kain dari pedagang Cina. Disamping itu. Sejak abad ke-20 bahan celupan kimia mulai menggantikan nila. Bahan celupan ini harus didatangkan dengan cara impor dan distribusinya ditangani oleh para pedagang Cina. Etnis Cina semakin lama user menjadi semakin kuat posisinyacommit untuk tomenguasai bahan baku industri batik,



sehingga dapat mengendalikan barang-barang impor yang sangat diperlukan bagi indutri batik. Untuk melawan dominasi pedagang Cina maka pengusaha batik Jawa di kota Surakarta mendirikan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912 (M. Hari Mulyadi, dkk 1999 : 565-566). Berdirinya Sarekat Islam (SI) lebih tepat bila dikatakan sebagai reaksi terhadap pemerintah Kolonial yang melindungi kepentingan ekonominya sendiri. Sarekat Islam (SI) dibentuk dan merupakan wadah solidaritas untuk menghadapi pengusaha asing dan Cina (M. Hari Mulyadi, dkk 1999: 23). Tentang tepatnya pembentukan SI tidak terdapat kepastian. Organisasi ini didirikan pada akhir tahun 1911 atau awal tahun 1912 di Surakarta. Secara umum diterima bahwa gerakan ini dibentuk H. Samanhoedi, seorang pengusaha batik yang mampu di Kampung Lawean di Solo. Kerajinan batik Surakarta berada dalam tangan pengusaha-pengusaha Jawa, Arab, dan Cina. Jumlah pengusaha Jawa merupakan mayoritas. Tenaga kerja di semua perusahaan adalah orang Jawa. Di Lawean di samping usaha-usaha kecil terdapat beberapa perusahaan besar dengan ratusan buruh. H. Samanhoedi tergolong pemilik usaha yang besar. Di Lawean usahanya terutama ditujukan pada produksi besar-besaran barang yang murah (A.P.E Korver, 1985: 11-12). Meningkatnya kegiatan perekonomian Cina berakibat pada persaingan yang semakin menajam antara Cina dan Pribumi khususnya di Vorstelanden. Dengan dikuasainya perdagangan dan pemasaran menengah oleh orang-orang Cina, maka mereka dapat mempermainkan para konsumen yang kebanyakan terdiri atas orang-orang pribumi. Di Surakarta, orang Cina mulai dibenci oleh orang Jawa karena sikap mereka berubah sesudah Revousi Tiongkok bulan Oktober 1911 dan berdirinya republik dalam Februari 1912. Banyak diantara orang Cina setempat bersikap angkuh terhadap orang Jawa. Dan beberapa diantara mereka sangat tidak bijaksana denagan membual bahwa republik baru itu akan segera mengusir orang Belanda dari Jawa dan kemudian mereka (orang Cina) akan menjadi penguasa yang baru. Surakarta dengan cepata menjadi kancah serentetan pemboikotan, commit to user



pemogokan, perkelahian jalanan dan kerusuhan anti Cina (George D. Larson, 1990: 60).

3) Faktor Agama Dengan terbentuknya Sarekat Islam yang berbasis agama Islam yang sangat kuat, Belanda mulai merasa takut akan timbulnya pemberontakan orangorang Islam fanatik. Oleh karena itu, Belanda segera mengambil sikap dengan cara Kristenisasi masyarakat pribumi yang diharapakan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Peranan Paku Buwono X sebagai kepala agama Islam di Surakarta merupakan suatu peranan yang membuat hubungannya dengan Sarekat Islam sebagai sesuatu yang wajar. Hubungan demikian diperkuat lagi dengan perlawanan terhadap kegiatan para penginjil Kristen. Ia masih dianggap sebagai Raja tradisional yang sah dimata penduduk Jawa di seluruh Jawa Tengah, dan tak kurang pentingnya, Paku Buwono X adalah Kepala Agama Islam (Panotogomo) (George D. Larson, 1990: 50). Hal ini terlihat dari keputusan Gubernur Djendral Idenburg, yang memberi izin kepada suatu kelompok penginjil untuk membuka cabangnya di Surakarta. Sinuhun juga mempunyai pikiran yang sama dengan para pedagang Lawean, maka penginjil akan tanah untuk mendirikan rumah sakit ditolak, tetapi akhirnya rumah sakit itu berdiri mendapatkan tanah dari istana Mangkunegaran dan berdirilah rumah sakit Jebres. Dengan diizinkannya sebuah penginjil beroperasi di Surakarta merupakan termasuk taktik Belanda menerapkan Politik Verdeel En Heers, lebih-lebih jika diperhatikan, izin itu datangnya langsung dari Gubernur Jendral sendiri. Jadi orang Jawa akan dipecah lagi dari segi agama, Sinuhun mencium akal busuk dari Belanda ini, maka Paku Buwono X mencegahnya dengan menolak memberi tanah untuk mendirikan Rumah Sakit. Segi baiknya masalah ini adalah, dengan masuknya penginjil ke Surakarta sebaliknya malah merangsang

timbulnya kesadaran nasional, nasionalisme Jawa dikalangan

masyarakat (R.M Karno, 1990: 172-173). commit to user



4) Pasang Surut Sarekat Islam Munculnya organisasi kebangsaan di daerah Surakarta dan Yogyakarta, yang juga dinamakan daerah Vorstenlanden, bukan hal mengherankan. Sekalipun wilayah kerajaan ini kurang maju dalam pemanfaatan teknologi dibanding dengan wilayah gubernemen, namun secara cultural daerah kerajaan ini sangat besar potensinya. Bagi rakyat daerah kerajaan, maupun bagi penduduk di tanah gubernemen di pulau Jawa, Paku Buwono X diakui sebagai tokoh yang menempati kedudukan sentral dari kewibawaan dan kekuasaan nasonalisme Jawa yang sedang tumbuh, tumpuan harapan untuk menegakkan kembali kerajaan Jawa. Jadi sejalan dengan pemikiran Paku Buwono X. Sementara itu pada tanggal 10 September 1912 muncul tokoh nasionalis baru di Surakarta, HOS Tjokroaminoto, seorang penguasa dari Surabaya, bertindak atas namanya sendiri maupun sebagi wakil dari Surabaya. Gerakan Sarekat Islam mulai meluas ke daerah lain di pulau Jawa. Pada bulan September, berdasarkan akta notaris ditetapkan anggaran dasar baru SI oleh Tjokroaminoto, serta dimajukannya permohonan resmi untuk mendapatkan pengakuan badan hukum bagi perkumpulan baru ini murah (A.P.E Korver, 1985: 22). Menurut akta baru ini, Tujuan Sarekat Islam adalah: (1) memajukan semangat perdagangan dikalangan penduduk bumiputera; (2) membantu anggota-anggota yang dalam kesulitan yang bukan karena kesalahan sendiri; (3) memajukan perkembangan spiritual dan minat dibidang dikalangan orang Indonesia, dan dengan berbuat demikian akan meningkatkan standar hidup meraka; (d) menentang salah paham tentang Islam dan memajukan kehidupan beragama dikalangan orang Indonesia yang sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan agama tersebut (Robert van Niel, 1984: 128). Pada kongres pertamanya yang diadakan pada tanggal 26 Januari 1913 di Surabaya, kongres dihadiri oleh 8000 sampai 10.000 peserta dari seluruh anggota yang berjumlah 80.000 orang, 64.000 berasal dari Surakarta. Kongres kedua diadakan pada tanggal 23 Maret 1913 di Surakarta bertempat di Taman Sriwedari. Pada kongres ini diputuskan untuk membentuk badan baru yang dinamakan commit to user Central Sarekat Islam (CSI) dibawah komite pusat. Komite pusat membawahi 3



departemen yang masing-masing mempunyai pengurus pusat dan berkedudukan di Surabaya, Surakarta, dan Batavia. Tiga departemen lama untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dihapus, dan untuk gantinya adalah Central Sarekat Islam ini. Sekitar tahun 1916 cabang Sarekat Islam sudah berjumlah 180 dan anggotanya 700.000 orang (R.M Karno, 1990: 173-174). Pada awal berdirinya Sarekat Islam, dari pimpinan yang terdiri dari 11 orang dan 4 orang diantaranya adalah pegawai Kasunanan. Bahkan pada kongres kedua yang diadakan pada tanggal 23 Maret 1913 di Surakarta, Sarekat Islam menawarkan kapada RM. Woerjaningrat kemenakan dan bahkan menantu Sinuhun untuk duduk dalam pimpinan Sarekat Islam, RM. Woerjaningrat sendiri adalah bupati nayoko keraton Surakarta. Van Wijk tiba-tiba mendengar bahwa pangeran Hangabehi, salah seorang putra Sinuhun diangkat menjadi pelindung Sarekat Islam. Oleh residen Van Wijk, pangeran Hangabehi diminta untuk meletakkan jabatannya sebagai pelindung, bahkan untuk menjaga agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan Pangeran Hangabehi disingkirkan ke negeri Belanda dengan alasan belajar. Dalam kongres yang diadakan di Surakarta pada tanggal 2 Maret 1913 dipilih kepengurusan yang terdiri dari Haji Samanhudi sebagai ketua, sedangkan HOS Tjokroaminoto sebagai wakil ketua dan sebagai pengurus pusat untuk Jawa Tengah dipilih RMA. Poesponingrat, putra dari salah satu penasehat terpercaya Paku Buwono X yang bernama RT. Wiriodingrat, Poespodiningrat pada saat itu jabatannya sebagai bupati Nayoko di Kasunanan, dan terkenal semangat islamnya yang kuat dan bersikap antipasti terhadap Belanda dan orang-orang Eropa. Haji Samanhudi sebenarnya termasuk pandai, kerjanya efektif, tetapi sebagai pimpinan organisasi besar tidak memiliki kemampun berorganisasi, tidak pandai pidato. Jadi untuk memimpin suatu organisasi masa yang sedang mananjak, agal diluar kemampuannya. Lain dengan HOS. Tjikroaminoto, seorang bekas wedana Madiun adalah seorang politikus sejati, pandai berorganisasi dan mahir berpidato, memliki kharisma sebagai pemimpin. Sejak kongres kedua, Tjokroaminoto sebenarnya sudah berminat menggantikan Haji Samanhudi sebagai ketua Central user Komite. Untuk itu dia berusah commit menarikto perhatian para anggota dengan cara



menggugah kembali kepercayaan psiko-religius tradisional yang dimiliki orang Jawa, denga cara membangkitkan kembali semangat nasionalisme dari masa dinasti Majapahit yang silam, nasionalisme dari emporium pra Mataram yang berpusat di Jawa Timur. Kata-katanya serta pandangannya ini emninggalkan kesan yang mendalam pada rakyat, sehingga membangkitkan semangat yang meluap-luap. Dalam kongres lokal yang diadakan di Yogyakarta pada bulan April 1914, HOS. Tjokroaminoto terpilih sebagai ketua Central Komite Sarekat Islam menggantikan Haji Samanhudi, sedangkan Haji Samanhudi sendiri tetap duduk sebagai ketua cabang Sarekat Islam Surakarta. Pimpinan Sarekat Islam selanjutnya berpindah ke Surabaya (R.M Karno, 1990:171-176).

5) Dukungan Terhadap Sarekat Islam Kerjasama antara Sarekat Islam dan istana Paku Buwono X yang secara tepat digambarkan sebagai suatu hubungan yang sangat dekat, paling tidak telah dimulai sejak September 1912 ketika dari pimpinan Sarekat Islam yang terdiri dari sebelas orang ada empat pegawai Susuhunan. Puncaknya tercapai setahun kemudian pada kongres Sarekat Islam yang kedua tanggal 23 Maret yang diselenggarakan di Surakarta di Sriwedari, taman hiburan dan pusat pertemuan yang termasuk dalam wilayah Susuhunan (George D. Larson, 1990: 66). Sarekat Islam ini benar-benar gerakan massa. Macam-macam cerita beredar mengenai Sarekat Islam dalam kaitannya dengan keraton Surakarta, dengan Paku Buwono X baik yang berasal dari laporan-laporan residen maupun bupati pesisiran. Laporan yang masuk dari para pegawai gubernemen seluruh Jawa dan Madura bahwa hubungan Sarekat Islam dengan keraton menyebabkan penduduk mulai gelisah dibawah pemerintah Belanda, ini menyebabkan kerisauan para bupati. Residen Madiun beranggapan bahwa perlu diberi perhatian serius terhadap desas-desus yang santer di daerahnya, bahwa Paku Buwono X adalah anggota Sarekat Islam. Di daerah Surakarta orang beranggapan bahwa Sarekat Islam didirikan oleh perintah Paku Buwono X. Berdirinya Sarekat Islam (SI) lebih tepat bila dikatakan sebagai reaksi commit to user kepentingan ekonominya sendiri. terhadap pemerintah Kolonial yang melindungi



Sarekat Islam (SI) dibentuk dan merupakan wadah solidaritas untuk menghadapi pengusaha asing dan Cina. Sarekat Islam (SI) sendiri juga mendapat dukungan dari Sunan Pakubuwono X sehingga sempat tersiar sebutan “SI-nya Sunan” karena beberpa orang elit istana ada yang menjadi anggota SI antara lain adalah Wuryaningrat (anggota kehormatan). Selain itu, beberapa hari sebelum kongres SI ke-3 yang berlangsung pada bulan Maret 1913, seorang menantu Sunan, pangeran Hangabehi diangkat sebagai anggota kehormatan dan pelindung SI. Semenjak itu SI meluas bukan hanya terbatas pada kalangan bangsawan tetapi juga sudah sampai pada rakyat kebanyakan. Pada tahun 1913, anggota SI cabang Surakarta berjumlah 35.000 orang (M. Hari Mulyadi, dkk 1999 : 24). Seorang bekas anggota Sarekat Islam yang diperiksa mengatakan bahwa Sarekat Islam didirikan untuk membentuk pemerintahan baru yang akan melancarkan perang mengusir Belanda dan Cina dari Jawa. Seorang bekas anggota pengurus Sarekat Islam di Surabaya mengatakan bahwa Sarekat Islam bertujuan merebut tanah Jawa dari tangan Belanda lewat revolusi dan akan menyerahkannya kembali kepada Paku Buwono X. Asisten residen di Nganjuk melaporkan bahwa anggota Sarekat Islam baru, sesudah diambil sumpahnya secara resmi, selalu diingatkan: “Jangan lupa bahwa di pulau Jawa hanya ada satu Ratu yang dapat memerintah secara adil”. Bupati Demak sangat tidak setuju bahwa pemerintah Hindia Belandamengesahkan anggaran dasar Central Comite Islam yang berkedudukan di Surakarta, karena dianggap bahwa Surakarta sebagai kota tradisional Jawa, masih memiliki pengaruh besar yang tidak dikehendaki bagi rakyat yang kurang pendidikan. Di Batavia seorang asisiten residen melaporkan bahwa para anggota Sarekat Islam dilarang menghormati pemerintah Hindia Belanda. Jika terjadi sesuatu ada seseorang yang akan menolongnya, siapa itu orangnya tidak diberitahu. Residen Batavia juga menerima laporan tentang banyaknya desasdesus mengenai Sarekat Islam yang akan mengadakan pemberontakan yang didukung oleh Paku Buwono X. Kabar angin itu tidak hanya beredar diantara orang-orang Eropa yang kurang pendidikan tetapi juga dikalangan yang terpelajar. commit to berita-berita user Belanda masih menyangsikan kebenaran ini, karena tidak cocok



dengan kepribadian dan penampilan Paku Buwono X yang diperlihatkan selama ini. Oleh karena itu didalam laporan-laporan gubernur Surakarta dikatakan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan pada diri Paku Buwono X. Jika dipikir dalam-dalam, adanya Sarekat Islam sebenarnya sangat membantu kedudukan Paku Buwono X. Perhatian jutaan penduduk Jawa tertuju pada Surakarta, tertuju kepada Paku Buwono X lewat gerakan nasional ini. Keraton Surakarta tetap dianggap sebagai pembawa panji gerakan nasional yang mana sangat memeprtinggi kedudukan Paku Buwono X. Suara-suara tentang hubungan Sarekat Islam dengan Keraton Surakarta akhirnya juga sampai telinga residen Surakarta Van Wijk. Karena itu Van Wijk mendesak agar Paku Buwono X mengurangi keterlibatannya dengan Sarekat Islam. Dan atas anjuran Van Wijk, Gubernur Jendral juga melarang Paku Buwono X mengadakan perjalanan keluar Vorstenlanden, karena dianggap bahwa perjalanan-perjalanan Paku Buwono X inilah yang membuat gerakan Sarekat Islam meluap-luap. Sementara itu bersama dengan larangan bagi Sinuhun untuk mengadakan perjalanan keliling, ternyata didalam pimipinan Sarekat Islam sendiri, timbul keretakan yang mengakibatkan agak mundurnya Keraton Surakarta dengan Sarekat Islam. Ada insiden-insiden kecil di Surakarta. Sri Mangkunegara yang takut melihat tambah besarnya keanggotaan Sarekat Islam yang pro Kasunanan, mencoba mendirikan Sarekat Islam tandingan yang diberi nama Darmo Hatmoko. Tetapi Darmo Hatmoko ini tidak dapat berkembang karena terkenal atas sifat kekerasannya (R.M Karno, 1990: 175-176). Keterlibatan Paku Buwono X dengan organisasi nasional pertama yang ada di Surakarta ini merupakan suatu hal yang sangat besar dan dampaknya pun dapat dirasakan secar meluas baik di Surakarta sendiri maupun daerah-daerah disekitarnya. Figur Sinuhun masih merupakan daya tarik bagi masyarakat.

b. Boedi Oetomo 1) Latar Belakang terbentuknya Boedi Oetomo Boedi Oetomo secara resmi didirikan oleh sekelompok mahasiswa to user didalam sebuah ruangan kelas dicommit Sekolah kedokteran Stovia di Batavia dalam



bulan Mei 1908, dan merupakan organisasi yang pertama di Hindia Belanda (George D. Larson, 1990: 78). Boedi Oetomo menempati tempat tersendiri dalam sejarah Indonesia, karena organisasi ini menandakan awal kebangkitan nasional di Nusantara. Namun kebangkitan nasional ini pada awalnya bukan kebangkitan nasional Indonesia melainkan kebangkitan nasional Jawa. Jadi pada awalnya kebangkitan nasional ini adalah kebangkitan nasional Jawa, bahkan secara samarsamar mengandung tujuan merestorasi kerajaan Jawa (R.M Karno, 1990: 190). Di antara pendirinya terdapat orang-orang yang kemudian menjadi pimpinan-pimpinan nasional yang terkenal yaitu Raden Soetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan saudaranya Goenawan Mangoenkoesoemo. Mereka didesak oleh dokter Jawa Wahidin Soedirohoesoedo yang telah menjelajahi berbagai kota di Jawa untuk mengajak membangkitkan bangsa Jawa. Terjemahan nama Jawa Boedi Oetomo dalam bahasa Belanda dengan segera menjadi umum, yaitu “het schooner streven”, namun mempunyai konotasi yang lebih luas, dan berarti juga “pengertian”, “kemampuan memahami”, “pembawaan”. “Oetomo” berarti tinggi atau luhur. Boedi Oetomo berarti kata-kata dengan arti yang dalam bagi priyayi Jawa, kata yang mengacu pada etika yang lebih tinggi. Ini tercermin juga dalam semboyan dan lambang perkumpulan itu. Semboyan “Santoso Waspodo nggajoeh Oetomo” berarti “Dengan kekuatan dan kecerdasan mencapai keutamaan”. Lambang yang dirancang tahun 1917 itu terdiri dari huruf-huruf B.O. (singkatan Boedi Oetomo) yang ditembus oleh anak panah bermakna wahyu Tuhan, dan dikelilingi bulu yang menjadi lambang antara lain Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan, juga lambang perkembangan badaniah, rohaniah, dan susila. Lambang itu tergantung pada pita panca warna: menggambarkan keuletan (hitam), keberanian (merah), kekayaan material (kuning), kemakmuran (hijau), dan kesucian (putih). Boedi Oetomo adalah gerakan priyayi baru, yang mendapat kedudukan berkat pendidikan Barat yang mereka peroleh, dan statusnya tidak diperoleh karena mereka adalah keturunan keluarga pangreh praja lama. Sebagai priyayi baru, mereka itu moderat, dan biasanya loyal pada pemberi nafkah, yaitu pemerintah (Hans van Miert, 2003: 17). commit to user



Dr. Wahidin Soedirohoesodo, seorang pensiunan dokter Jawa dari Yogyakarta, adalah yang pertama mengemukakan gagasan agar berupaya menghimpun orang-orang Jawa agar mempunyai pandangan ke depan, mempunyai tujuan bersama yaitu kemajuan rakyat Jawa. Gagasan ini meninggalkan kesan yang dalam pada para mahasiswa kedokteran Batavia, dan gagasan inilah yang akhirnya mendorong kepada pembentukan Boedi Oetomo. Sementara itu pers juga sedang gencar memuat karangan-karangan yang menggambarkan perkembangan pesat di Jepang dan Tiongkok, dan yang sangat menggemparkan ialah kemenangan Jepang atas Rusia (1904-1905). Sebagai organisasi politik yang mempunyai arti sangat penting karena mewakili suatu bangsa yang mengejar kemerdekaan, terutama bagi orang Jawa, Boedi Oetomo tidak boleh tidak harus mencantumkan kemerdekaan nasional sebagai program partainya. Namun karena keadaan belum mengizinkan, maka keinginan diwujudkan dalam suatu klausul dalam anggaran dasar yang mengatakan bahwa perhimpunan ini akan memperjuangkan tingkat hidup yang layak bagi rakyat lewat pembangunan nasional (R.M Karno, 1990: 190-191). Gubernur Jenderal van Heutsz menyambut baik Boedi Oetomo sebagai tanda keberhasilan poltik Etis. Memang itulah yang dikehendakinya, suatu organisasi pribumi yang progresif-moderat yang dikendalikan oleh para pejabat yang maju. Pejabat-pejabat Belanda lainnya mencurigai Boedi Oetomo atau semata-mata menganggapnya sebagai gangguan yang potensial. Akan tetapi, pada bulan Desember 1909 organisasi tersebut dinyatakan sebagai organisasi yang sah. Adanya sambutan yang hangat dari Batavia menyebabkan banyak orang Indonesia yang merasa tidak puas dengan pemerintah untuk mencurigai Boedi Oetomo itu. Sepanjang sejarahnya sebenarnya Boedi Oetomo sering kali tampak sebagai partai pemerintah yang seakan-akan resmi (M. C Ricklefs, 1991: 227-228). Boedi Oetomo pada dasarnya merupakan suatu organisasi priyayi Jawa. Kebanyakan priyayi Jawa melihat kebangkitan kebudayaannya dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Aspirasi-aspirasi dan perwujudan-perwujudan yang ditemukan oleh persatuan ini menggambarkan presepsi-presepsi priyayi. commit to user



Aspirasi utama Boedi Oetomo adalah peningkatan keserasian ke dalam masyarakat Jawa (Savitri Prastiti Scherer, 1985: 53). Sampai tahun 1917 Boedi Oetomo bukanlah partai politik. Para priyayi adalah abdi negara kolonial Belanda, pelestari tradisi Jawa. Berbagai organisasi pribumi, dengan semangat yang semakin besar memasuki kehidupan politik yang bergelora

yang

oleh

kaum

priyayi

dipersamakan

dengan

kekacauan,

pemberontakan, dan kemelut. Provokasi politik berarti gangguan terhadap keseimbangan, ancaman terhadap keserasian, karenanya bertentangan dengan apa yang mereka anggap sebagai watak orang Jawa. Lebih lagi aksi politik itu biasanya bersifat melawan pemerintah, majikan kaum priyayi. Tetapi Boedi Oetomo yang menghimpun kaum priyayi menengah dan rendah dengan bersemangat memutuskan untuk memasuki arena politik, lengkap dengan program partainya. Sejak 1918 nasionalisme Jawa seperti yang diangkat oleh Boedi Oetomo memiliki komponen politik yang kuat (Hans van Miert, 2003: 24-26). Boedi Oetomo pada pokoknya adalah pendukung kebudayaan Jawa. Organisasi ini mendorong dan mengembangkan orang Jawa (yang dianggap masuk dalam kelompok yang berbahasa Jawa, Sunda dan Madura, yang keseluruhannya telah melebur ke dalam suatu bentuk kebudayaan Jawa) menuju kepada suatu perkembangan yang harmonis (Robert van Niel, 1984: 84).

2) Pasang Surut Boedi Oetomo Periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan periode awal pertumbuhan modernisasi masyarakat bumi putera. Modernisasi dalam hal ini diartikan sebagai hasrat untuk mencapai kemajuan dengan menunutut pelajaran dan pendidikan, terutama pendidikan model Barat. Paham-paham baru mulai berlaku, timbul keberanian meniggalkan tradisi kuno, dan adanya dorongan yang semakin kuat untuk memperoleh kemajuan. Boedi Oetomo sebagai suatu pergerakan nasional pertama didirikan atas dasar tuntutan kemajuan itu. Tuntutan kemajuan yang direfleksi dalam bentuk suatu organisasi itu sebenarnya suatu jawaban terhadap penetrasi Barat dengan imperialisme dan kolonialismenya (Cahyo Budi Utomo, 1995:49). commit to user



Kongres Boedi Oetomo yang pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908 dan diketuai oleh Dr. Wahidin Soedirihoesodo. Kongres pertama ini diadakan di daerah Vorstenlanden karena mendapat dukungan dari Pangeran Notodiredjo dari keluarga Pakualaman. Kongres ini diadakan untuk mengesahkan anggaran dasar dan untuk memilih pengurus. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 300 orang Jawa, sebagian besar sendiri dari para priyayi yang datang dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pembesar yang hadir adalah Pangeran Notodiredjo. Dalam kongres pertama ini banyak diadakan diskusi mengenai pendidikan barat terhadap masyarakat. Banyak pro dan kontra mengenai hal ini. Dr. Wahidin dan Dr. Tjiptomangoenkoesoemo, mereka adalah dokter keraton dari keraton Kasunanan Surakarta, termasuk yang kontra. Juga ikut bicara Goenawan Mangoenkoesoemo dan Dr. Soetomo. Usul dari Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo agar Boedi Oetomo melangkah keluar, jangan hanya membatasi pada pebdidikan dan kebudayaan saja, melainkan juga harus terjun dalam bidang politik, tidak diterima oleh kongres. Mungkin kongres tidak berani mengambil resiko jika permohonan mendirikan partai ditolak oleh pemerintah Belanda (R.M Karno, 1990: 191). Kongres itu menetapkan tujuan perumpulan adalah kemajuan yang selaras (harmonis) untuk negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industry, kebudayaan (kesenian dan ilmu). Sebagai ketua pengurus Besar yang pertama dipilih R.T Tirtokusumo bupati Karanganyar dan Wahidin Soedirohoesoedo sebagai wakil ketuanya. Sedang anggota-anggota pengurus besar yang lain adalah para pegawai negeri atau bekas pegawai negeri. Pusat perkumpulan ditempatkan di Yogyakarta (A.K Pringgodigdo, 1994: 1-2). Dari kongres itu akhirnya berhasil diambil keputusan bahwa: 1) Boedi Oetomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. 2) Kegiatan terutama ditujukan kepada bidang pendidikan dan kebudayaan. Ruang gerak terbatas hanya untuk daerah Jawa dan Madura (kemudian diluaskan melingkupi Bali karena dianggap mempunyai kebudayaan yang sama) (Cahyo Budi Utomo, 1995:49). commit to user



Menjelang akhir tahun 1908 Boedi Oetomo telah mempunyai 10.000 anggota dalam 40 cabang, tetapi karena kepemimipinan Tirtokoesoemo yang kurang bersemarak maka organisasi ini merana hingga ia mengundurkan diri pada tahun 1911 atau 1912. Sesudah ia diganti sebagai ketua dalam bulan Agustus 1912 oleh Pangeran Notodirojo maka Boedi Oetomo memperlihatkan semangat baru di Vorstenlanden, dengan segera mendirikan dua sekolah di Yogyakarta dan sebuah di Surakarta (George D. Larson, 1990: 85). Pendirian Boedi Oetomo di Surakarta tidak begitu jelas kapan tepatnya, tetapi banyak kemungkinan hal ini terjadi kira-kira sekitar paruh terakhir tahun 1908. Kita tahu dengan pasti bahwa sudah ada cabang pada tahun 1909 yang dianggap luar biasa kuatnya. Akan tetapi pada tahun yang sama cabang ini tidak meneruskan kegiatannya sebab tidak bisa setuju dengan policy yang ditetapkan oleh pengurus pusat. Penghentian ini hanya bersifat sementara, dan kemudian cabang Surakarta tampil sebagai salah satu cabang yang paling penting. Misalnya, sekitar tahun 1912 kantor percetakan dari cabang Surakarta telah mengambil alih Darmo Kondo, sebuah surat kabar Melayu Jawa yang didirikan pada tahun 1904 di bawah manajemen Cina. Pada bulan November 1913 ketika Jurnal resmi Boedi Oetomo menghentikan publikasi selam dua tahun, maka peranannya dipegang oleh Darmo Kondo (George D. Larson, 1990: 85-86). Orang besar di belakang layar kebangunan kembali budaya Jawa adalah Prangwedana, kepala pura kedua di Surakarta yang maju, yaitu Mankunegaran. Ketika Prangwedana masih dengan nama R.M.A Soerjosoeparto, dari tahun 1914 sampai 1915 R.M.A Soerjosoeparto tinggal di negeri Belanda dan belajar di Leiden. Sekembalinya di Hindia, bulan Agustus 1915 ia menjadi ketua Boedi Oetomo, Maret 1916 ia menggantikan pamannya, Mangkunegoro VI. Akibatnya Soerjosoeparto harus melepaskan jabatan-jabatan politiknya. Soerjosoeparto adalah orang modern dan berpendidikan, yang berlainan dengan raja-raja lain secara aktif ikut campur dalam pemerintahan negerinya.Semangatnya untuk tidak hanya di dalam nama menjadi kepala swapraja menyebabkannya sering bentrok dengan residen-residen Surakarta yang konservatif seperti F.P Sollewijn Gelpke to user Sunan Paku Buwono X sebagai (1914-1918) dan A.J.W. Harloffcommit (1918-1922).



penguasa kerajaan yang lebih besar di Surakarta sama sekali tidak suka dengan aktivitasnya. Usaha-usaha Sunan untuk mengingatkan Prangwedana selalu mengakibatkan konflik (Hans van Miert, 2003: 120-121). R.M.A Soerjosoeparto (calon Mangkunegoro VII) memainkan peran yang sangat menonjol dalam tahun-tahun pertama Boedi Oetomo cabang Surakarta. Pada tahun 1917 Pangeran Hadiwidjojo, salah seorang putra Paku Buwono X yang lebih terkenal, menjadi ketua cabang, dan sekitar Juni 1919 kedua calon terpenting untuk tahta Surakarta juga telah menjadi peserta. Pangeran Hangabehi, putra sulung Paku Buwono X, masuk dalam pengurus cabang, sedangkan putra kedua, Pangeran Koesoemojoedo, telah menjadi pelindung. Dibawah pimpinan dua ketua nasional yang pertama Boedi Oetomo membatasi dirinya pada soal sosio-kultural dan menjadi relative kurang dikenal karena munculnya organisasi lain, terutama Sarekat Islam yang mendapat dukungan massa.Tetapi dalam bulan September 1914 Boedi Oetomo untuk pertama kalinya mencoba memasuki dunia politik di bawah pimpinan Dr. Radjiman, dokter Istana Kasunanan Surakarta yang memegang kedudukan sebagai pejabat ketua dalam bulan Agustus 1914 sesudah Notodirodjo mengundurkan diri karena sakit. Radjiman adalah seorang nasionalis yang bergairah tetapi konservatif dengan loyalitas yang mendalam terhadap Susuhunan (George D. Larson, 1990: 86). Pada kongres tanggal 8-9 Juli 1916 di Surabaya, Soerjosoeparto mengundurkan diri sebagai ketua Boedi Oetomo. Sebagai penggantinya terpilih RMA. Woerjaningrat, seirang yang terkenal anti Belanda dari Keraton Surakarta. Woerjaningrat memegang jabatan ketua sampai 9 tahun, dengan diselingi berhenti sebentar. Woerjaningrat sangat

dongkol terhadap Belanda dalam masalah

penggantian pepatih-dalem lama kepada yang baru Djojonegoro. Woerjaningrat merasa lebih berhak menggantikan Sosrodiningrat, bahkan sebenarnya sudah dicalonkan oleh Sinuhun. Tetapi Belanda tidak suka dengan Woerjaningrat karena selalu menentang Belanda, sampai-sampai salah seorang gubernur Surakarta member sebutan padanya “setan jahat dari keraton”. Dengan tidak diangkatnya menjadi pepatih-dalem, Woerjaningrat semakin membenci Belanda. Pepatihcommit to userBerhubung pentingnya kedudukan dalem keraton merupakan abdi-dalem Sinuhun.



pepatih-dalem, pengangkatannya benar-benar dilakukan oleh Sinuhun sendiri, namun dari calon yang dipilh Belanda. Dibawah pimpinan Woerjaningrat, Boedi Oetomo menjadi lebih mantap. Pada tahun 1918 Boedi Oetomo cabang Surakarta berada digaris depan. Cabang Surakarta memiliki 315 anggota, Yogyakarta 70 anggota, Surabaya 139 anggota, Batavia 94 anggota dan weltevreden paling banyak yaitu 601 anggota, dengan keseluruhan anggota sekitar 10.000 orang. Cabang-cabangnya meningkat, yang tercatat pada tahun 1918 dari 40 menjadi 51 cabang. Ini menunjukan bahwa Boedi Oetomo bukan partai massa. Inilah sebenarnya yang kurang disukai Woerjaningrat, karena itu Weorjaningrat berupaya memperbesar basis partai. Pada tahun 1920 cabang partai meningkat menjadi 65 cabang dan 14 calon cabang, pada tahun 1921 manjadi 90 cabang (R.M Karno, 1990: 192-193). Pada kongres Boedi Oetomo antara 5-7 Juli 1917 Pengurus Besar mengusulkan agar paragraf keagamaan yang bersifat netral dalam program partai digantikan dengan paragraf yang menguntungkan Islam. Tujuannya adalah untuk meluaskan keanggotaan. Sesudah Radjiman Widiodiningrat mengucapkan pidato garang, dimana ia mengemukakan pendiriannya bahwa budaya Jawa bukanlah budaya Islamis, melainkan Hinduis-Buddhis, maka versi lama dipertahankan (Hans van Miert, 2003: 165-166). Pada tahun 1920 muncul muka baru di Keraton RT. Mr. Wongsonegoro, pimpinan pusat Jong Java, dan juga merupakan tangan kanan Woerjaningrat. Dr. Soetomo mendirikan Indonesische Studie Club di Surabaya pada tahun 1924. Dua tahun kemudian Surakarta menyusul mendirikan Studi Club ini. Keanggotaannya tidak besar, hanya beberapa politisi terkemuka diantaranya Woerjaningrat dan Dr. Rajiman Widiodiningrat. Salah satu kegiatannya adalah menerbitkan majalah Timboel, yang pro keraton Surakarta dan nasionalistis. Terbit dua bulan sekali sejak Januari 1927. Redaksinya Dr. Rajiman dan RP. Mr. Singgih. Majalah ini menerima subsidi 200 gulden tiap bulan dari kas keraton Surakarta dan dana pribadi dari Pangeran Koesoemojudo. Timboel berkampanye menyerang politik Belanda dan terus menuntut otonomi yang lebih longgar. Mr. Singgih, redaktur to user Timboel merupakan tokoh baru commit yang memperkuat suara keraton Surakarta. Ia



sendiri berasal dari Pasuruan, sejak belajar ilmu hukum di negeri Belanda sudah menjadi anggota Perhimpunan Indonesia, suatu perkumpulan mahasiswa – mahasiswa Indonesia yang nasionalistis dan militant. Sekembalinya di Indonesia banyak diantara mereka yang menjadi pemuka gerakan nasional. Mr. Singgih juga ikut aktif di Boedi Oetomo sekretaris pertama pimpinan pusat. Dengan kembalinya Mr. Singgih ke Surakarta pada 28 April 1928, keraton Surakarta kembali akrab dengan Boedi Oetomo. Dalam pimpinan pusat Boedi Oetomo nampak duduk banyak tokoh-tokoh keraton Surakarta. RMA. Koesoemo Oetojo: ketua; RM. Woerjaningrat : wakil ketua; RP. Mr. Singgih : sekretaris pertama; M. Seodarjo : sekretaris kedua; S. Martodiharjo : sekretaris kedua; Dr. Radjiman; Widiodiningrat : komisaris; R. Mr. Soepomo : komisaris; R. Slamet : komisaris (R.M Karno, 1990: 196).

3) Dukungan Terhadap Boedi Oetomo Boedi Oetomo adalah gerakan priyayi baru, yang mendapat kedudukan berkat pendidikan Barat yang mereka peroleh, dan statusnya tidak diperoleh karena mereka adalah keturunan keluarga pangreh praja lama. Sebagai priyayi baru, mereka itu moderat, dan biasanya loyal pada pemberi nafkah, yaitu pemerintah. Pengurus pusat Boedi Oetomo berada di Surakarta dan Yogyakarta, kecuali di tahun 1925 dan 1926. Pengurus itu didominasi oleh amtenar menengah dan tinggi yang kadang-kadang tidak bekerja pada pemerintah, melainkan pada salah satu dari keempat kerajaan itu. Hubungan dengan keluarga raja cukup kuat. Ketua tahun 1915 sampai 1916 adalah R.M.A Soerjosoeparto, yang harus melepaskan jabatannya karena di tahun 1916 ia menggantikan pamannya sebagai prangwedana, yaitu penguasa Pura Mangkunegaran (Hans van Miert, 2003: 17). Peranan bangsawan Surakarta di Boedi Oetomo setelah itu diteruskan dengan keterlibatan Wuryaningrat sebagai ketua Boedi Oetomo cabang Surakarta, yang dilanjutkan sebagai Ketua Pengurus Besar Boedi Oetomo (1916-1921) (AA GN Ari Dwipayana, 2004: 93). Menurut Sanusi Pane yang dikutip oleh Purwadi, dkk (2009: 24) mengatakan bahwa “Di Solo, nama yang dapat dihubungkan user dengan Boedi Oetomo, yang commit sangat tomenonjol adalah Raden Mas Arya



Wuryaningrat, seorang bupati nayaka yang menjadi menantu Sri Susuhunan Paku Buwono X, Ia adalah cucu Paku Buwono IX, karena ibunya adalah putri Paku Buwono IX atau kakak Paku Buwono X. Sunan mendorong Raden Mas Arya Wuryaningrat untuk melakukan pergerakan melalui organisasi ini”. Keterlibatan keraton (istana) Surakarta adalah yang terbesar. Beberapa putra Susuhunan Paku Buwono X adalah anggota. Putra dan calon pengganti Paku Buwono X, yaitu Pangeran Hadiwidjojo bertahun-tahun memimpin cabang Surakarta, dan antara tahun 1921-1922 sebentar menjadi ketua pengurus pusat. Salah satu pejabat tertinggi keraton, R.M.A Woerjaningrat, bahkan memimpin Boedi Oetomo sampai tiga kali, yaitu 1916-1921, 1923-1925, 1934-1935. Tokohtokoh penting Surakarta yang lain yang bersangkutan dengan Boedi Oetomo adalah Radjiman Wideodiningrat, dokter pribadi Sunan, dan R.M Soetatmo Soeriokoesoemo, pengawas Departemen Pekerjaan Umum. Soetatmo adalah kerabat pura Pakualaman, yang menjadi orang kepercayaaan Prangwedana. Di kalangan priyayi Solo inilah di awal abad yang muncul nasionalisme Jawa yang khas. Nasionalisme ini pertama-tama memperjuangkan renaisans budaya. Kalangan Priyayi yang mengagungkan budaya Jawa itu menyadari bahwa sedang terjadi krisis yang mendalam di tengah dunia Jawa sebagai akibat kemerosotan politik raja-raja dan priyayi Jawa. Keraton dan penghuninya yang berada dibawah kekuasaan Belanda telah menjadi contoh ketidakberdayaan politik yang menimbulkan rasa kasihan (Hans van Miert, 2003: 17-18). Boedi Oetomo yang mewakili budaya afirmatif memandang Paku Buwono X sebagai personifikasi nasionalisme Jawa. Kepriyayian Boedi Oetomo dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Boedi Oetomo setuju dengan stratifikasi zamannya dan Boedi Oetomo menjadi pengajur dari milite plicht. Jadi bukan saja afirmatif pada Sunan dan stratifikasi sosial, tetapi juga pada pemerintah Belanda (Kuntowijoyo, 2004: 94-96). Pada tahun-tahun pertama keterlibatan keraton Surakarta dalam Boedi Oetomo masih agak berhati-hati, tetapi pada akhir 1921 ketika Sunan Pakubuwono X mulai mengadakan kunjungan ke daerah-daerah lain di pulau to user perjalanan ke Priangan dengan Jawa. Pada Januari 1916 Sunancommit mengadakan



rombongan 52 orang dan pelayan istana telah menimbulkan kegemparan. Sesudah berhenti di Semarang, Pekalongan, dan Cirebon, Paku Buwono X mengadakan kunjungan yang lama di Garut dan Tasikmalaya. Massa sangat tertarik untuk membeli air bekas dan sisa makanan yang dijual oleh anggota rombongan tingkat rendah maupun pegawai hotel. Makanan dan air ini sangat dicari karena dianggap mengandung kekuatan magis yang mampu memberi nasib baik kepada yang memilikinya (M. Hari Mulyadi, dkk 1999 : 565-566). Pada tahun 1922, Paku Buwono X mengadakan perjalanan ke Jawa Barat dan Jawa Timur, yang menimbulkan peningkatan semangat radikalisme Boedi Oetomo, setelah itu Sinuhun berhenti melakukan perjalanan. Tetapi pada tahun 1924 Sinuhun berangkat lagi ke Malang. Gubernur Jendral Fock menyuruh residen Surakarta Nieuwenhuis menyusul dan menghubungi Paku Buwono X untuk mempersilahkan pulang. Setelah Nieuwenhuis pindah dari Surakarta, Paku Buwono X pada tahun 1927 kembali mengadakan perjalanan ke Gresik, Surabaya dan Bangkalan selama satu minggu, dengan diiringi 44 pengikut. Pada tahun 1929 selama dua minggu, Paku Buwono X pergi ke Bali dan Lombok , juga dengan 44 pengiring. Kemudian pada tahun1935 ke Bogor, Batavia dan Lampung dengan 51 pengikut. Paku Buwono X terus melakukan perjalanan sampai wafatnya pada tahun 1939 (R.M Karno, 1990: 195).

C. REAKSI BELANDA TERHADAP PERAN PAKU BUWONO X DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN DI SURAKARTA Pada awal pergerakan, pemerintah Belanda memangcukup dibuat bingung oleh ulah organisasi-organisasi yang bermunculan. Salah satunya adalah Sarekat Islam. SI menjadi satu payung raksasa bagi para pribumi. Keterikatan hubungan dagang dan agama menjadikan organisasi ini cepat tumbuh. Kolonial Belanda pun melihatnya sebagai sebuah ancaman berbahaya yang harus segera diatasi. Apalagi pengaruhnya bahkan sudah masuk ke dalam keraton Kasunanan Surakarta. Demi memukul mundur kekuatan SIcommit ini, to diperlukan strategi untuk menggeser user



keberpihakan kaum bangsawan Jawa. Boedi Oetomo dipandang oleh pemerintah kolonial sebagai arus untuk menyedot kembali keberpihakkan tersebut. Kaum nasionalis dalam gerakannya melawan kekuasaan Belanda, memulai dengan gerakan-gerakan membangkitkan dan menanam jiwa nasional pada rakyat. Ini dapat dilakukan melaui pandidikan atau melalui gerakan kebangsaan, seperti yang dilakukan Boedi Oetomo atau melalui gerakan perbaikan ekonomi dan sosial seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam. Berdasarkan keputusan ini semua organisasi yang akan didirikan harus mendapat izin dulu dari Gubernur Djendral, dengan mengajukan permohonan serta melampirkan anggaran dasar dan penjelasan mengenai tujuan organisasi. Boedi Oetomo telah memenuhi persyaratan ini, sebaliknya pada Sarekat Islam, hal ini sangat menimbulakn ketakutan dan panik diantara penduduk Belanda. Orang-orang Belanda melihat Sarekat

Islam

adalah

suatu

organisasi

berbahaya

yang

merencanakan

pemberontakan, dibarengi dengan melancarkan teror terhadap masyarakat asing. Maka setelah Sarekat Islam akhirnya diberi izin berdiri oeh Gubernur Djendral, masyarakat Belanda menuduh jika terjadi apa-apa maka ini adalah kesalahan dari Gubernur Djendral. Maka SI oleh orang-orang Belanda sempat diartikan “salah Idenburg”, karena Gubernur Djendral yang memberi izin bernama Idenburg (R.M Karno, 1990: 176). Kekuasaan Pemerintah Belanda tidak pernah memberikan peluang usaha kepada dunia usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya yang bisa amembawa rakyatnya hidup lebih baik. Karena sesungguhnya yang bisa menciptakan kemakmuran rakyatnya adalah dunia usaha. Pemerintah kolonial menggunakan dunia usaha sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pengaruh politik Belanda terhadap Vorstenlanden adalah suksesnya Belanda dalam aksi milternya di daerah seberang. Nusantara kaya akan kekayaan alam, maka Belanda memanfaatkan sebagai lahan penghasilan bagi negaranya. Meskipun tujuan utamanya perdagangan, namun hasil alam Indonesia sangat menngiurkan. Sehingga mereka mempunyai pikiran untuk menguasai da memonopoli perdagangan Indonesia. commit to user



Pemerintah Kolonial Belanda memandang Sarekat Islam adalah organisasi yang membahayakan. Karena pada dasarnya SI adalah gerakan untuk untuk membentuk pemerintah baru yang akan melancarkan perang dan mengusir Belanda dan Cina dari Jawa. Sarekat Islam bertujuan untuk merebut Jawa dari Belanda lewat sebuah revolusi dan akan menyerahkan kembali pada Susuhunan (George D. Larson, 1990: 66). Pemerintah kolonial Belanda di Surakarta berkeinginan memonopoli hubungan pemerintah. Dengan demikian gerakan politik Paku Buwono X sangat terbatas, yaitu tidak leluasa berhubungan dengan bangsa atau negara lain kecuali pada pemerintah Belanda. Sebab dengan adanya pembatasan ataupun larangan untuk berhubungan dengan bangsa lain, maka kemungkinan Paku Buwono X memberontak sangat kecil, hal ini disebabkan karna tidak adanya bantuan dari negara lain. RM. Woerjaningrat kemenakan dan bahkan menantu Sinuhun untuk duduk dalam pimpinan Sarekat Islam, RM. Woerjaningrat sendiri adalah bupati nayoko keraton Surakarta. Van Wijk tiba-tiba mendengar bahwa pangeran Hangabehi, salah seorang putra Paku Buwono X diangkat menjadi pelindung Sarekat Islam. Oleh residen Van Wijk, pangeran Hangabehi diminta untuk meletakkan jabatannya sebagai pelindung, bahkan untuk menjaga agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan Pangeran Hangabehi disingkirkan ke negeri Belanda dengan alasan belajar. Di Kasunanan Surakarta sebagai kerajaan terdapat permasalahan yang cukup serius. Hal ini berkaitan dengan adanya sisitem penjajahan Belanda di Indonesia. Apabila dipandang dari sudut luar, maka keraton Kasunanan Surakarta merupakan alat bagi sistem penjajahan Belanda. Raja-raja yang berkuasa selalu bekerja sama dengan pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini terlihat dari adanya perjanjian-perjanjian antara setiap raja yang berkuasa dengan pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda selalu mengawasi perkembangan organisasiorganisasi yang berkembang di Surakarta, seperti halnya perkembangan organisasi Sarekat Islam yang berkembang pest di Surakarta karena mereka takut to user apabila organisasi ini cepat commit menyebar memperoleh banyak massa dan



mempengaruhi rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Bealanda. Mengenai status hukum yang diajukan Sarekat Islam sejak tahun1913 sealau ditolak oleh gubernur Jenderal Idenberg dikarenakan berbagai alasan, dan baru diakui pada tahun 1916, itupun hanya Sarekat Islam lokal, sedang Sentral Sarekat Islam beranggotakan Sarekat Islam lokal. Pada tahun-tahun pertama keterlibatan keraton Surakarta dalam Boedi Oetomo masih agak berhati-hati, tetapi pada akhir 1921 ketika Sunan Pakubuwono X mulai mengadakan kunjungan ke daerah-daerah lain di pulau Jawa. Pada Januari 1916 Sunan mengadakan perjalanan ke Priangan dengan rombongan 52 orang dan pelayan istana telah menimbulkan kegemparan. Sesudah berhenti di Semarang, Pekalongan, dan Cirebon, ia mengadakan kunjungan yang lama di Garut dan Tasikmalaya. Masa sangat tertarik untuk membeli air bekas dan sisa makanan yang dijual oleh anggota rombongan tingkat rendah maupun pegawai hotel. Makanan dan air ini sangat dicari karena dianggap mengandung kekuatan magis yang mampu memberi nasib baik kepada yang memikinya. Perlawatan-perlawatan ini sangat memusingkan residen Harloff. Ia berusaha untuk membatasi ulah Sunan yang sangat mahal dengan menunjukkan keadaan raja bahwa biaya Sunan itu luar biasa besarnya, tidak sesuai dengan peranan raja yang pantas menurut semangat baru yang demokratis. Banyak kritik dari pejabat Belanda tentang perjalanan Ngideri Buwono yang dilakukan oleh Sunan ini. Belanda memikirkan masalah uang yang dikeluarkan maupun mengenai efek politik dari invasi ini, karena meskipun ia dianggap mengadakan perjalanan incognito, ia menonjolkan dirinya sebagai kaisar Jawa (George D. Larson, 1990: 222). Hal tersebut Pada awal abad ke-20 ini, pada masa jabatan Residen Vogel, Sunan melakukan perjalanan ke Semarang dengan membawa dua ratus pengiring. Melihat itu, residen-residen yang menjabat berikutnya selalu berusaha untuk mengurangi pengawal Sunan apabila bepergian, dan Residen Van Der Wijk berhasil menekannya menjadi 36 orang. Penekanan jumlah pengawal ini terus dilakukan oleh pemerintah Belanda sepanjang Sunan melakukan perjalanan. Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya sangat keberatan, commit tolain, userkarena walaupun kunjungan itu apabila Sunan pergi ke daerah-daerah



dilakukan secara incognito, tetapi kenyataannya Suanan selalu menampilkan diri sebagai Maharaja di Jawa (Darsiti Soeratman, 2000: 383-385). Pemerintah Kolonial memiliki dua tujuan utama untuk perluasan pengaruhnya di Surakarta. Tujuan ini adalah menjamin posisi politisnya terhadap anacaman yang muncul baik dari para raja pribumi maupun dari kekuatan asing, yang memungkinkan bisa membahayakan kedudukannya. Dasar kedua yang melandasi tindakan Pemerintah kolonial Belanda adalah faktor ekonomi. Kepentingan ekonomi modal swasta telah memperluas aktivitasnya di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, mereka meminta bantuan kepada pemerintah Belanda untuk pengamanan daerah usahanya. Atas permintaan ini pemerintah Belanda memandang bukan hanya untuk mengamankan secara fisik dengan menggunakan kekuatan senjata, melainkan mengamankan secara politis kawasan dunia usaha ini. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkan terciptanya keamanan di kawasan usaha tersebut adalah melalui intervensi permasalahan dalam negeri raja-raja pribumi setempat, khususnya dikalangan elit politiknya. Dengan perjanjian-perjanjian dan pernyataan Paku Buwono X kepada pemerintah kolonial Belanda, maka dapat digarisbawahi yaitu aktualisasi janji setia dan mengakui bahwa kekuasaan di Surakarta bersumber pada pemerintah kolonial Belanda. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Belanda sudah mempengaruhi Keraton Surakarta lama sebelum paku Buwono X. Kekhawatiran Pemerintah kolonial Belanda tersebut juga untuk menghalang-halangi supaya Paku Buwono X tidak menuntut terhadap pemerintah kolonial Belanda, bahkan pertahanan akan dikuatkan lagi. Dalam pelaksanann administrasi pemerintahan di Kasunanan juga di awasi dengan ketat. Yang dimaksud dengan administrasi disini adalah segala kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah

dari

terciptanya

suatu

kelancaran

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam pelaksanaan administrsi pemerintahan, meskipun pada waktu itu dijajah Belanda, namun pemegang kekuasaan di daerah Kasunanan Surakarta user masih ada pada tangan Sunancommit Paku toBuwono X. Sedangkan pelaksanaan



pemerintahan diserahkan kepada patih dalem. Maka disini patih berfungsi sebagai wakil Paku Buwono X. Meskipun patih dalem mempunyai wewenang yang didapat dari Paku Buwono X, namun dengan adnya ketentuan tersebut maka patih juga harus tunduk terhadap kebijaksanaan Belanda atau tuan residen. Dengan demikian patih dalem tidak bisa berbuat banyak hal dalam menjalankan tugasnya sebelum mendapat ijin atau sepengetahuan pemerintah kolonial Belanda. Selain dari raja, pengesahan program kerja patih dalem harus sepengetahuan residen atau pemerintah kolonial Belanda.Hal ini jelas bahwa pemerintah kolonial Belanda selalu mengawasi kegiatan politik dalam rangka memutar roda pemerintahan di Kasunann Surakarta. Proses yang terjadi selama setengah abad sejak tahun 1890-an ini telah menciptakan ketegangan baik secara ekspresif maupun terselubung di kalangan stratifikasi sosial yaitu masyarakat bawah khususnya di wilayah Kasunanan Surakarta. Beberapa reaksi bersifat menentang intevensi kolonial baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi muncul dalam benturan yang terjadi. Berbagai kebijakan kolonial yang diterapkan untuk masyarakat Surakarta telah menciptakan konflik meluas yang berpengaruh dan menyebar ke daerah pinggiran bahkan daerah penopang di Surakarta. Kalangan kelompok masyarakat bawah lebih cenderung mengungkapkan reaksi keras yang terjadi ini dengan melakukan letupan perlawanan fisik di kota Surakarta yang menggunakan simbol-simbol kolonial sebagai sasarannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Usaha-usaha Paku Buwono X membangun kehidupan politik di Surakarta dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu keadaan Surakarta terdiri atas wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran, keduanya dipisahkan oleh suatu jalan besar. Bagian tengah Surakarta yang merupakan kota lama didiami oleh beberapa etnik, yaitu Jawa, Cina, Arab dan Eropa, masing-masing menempati daerah tertentu secara terpisah. Etnik tersebut

memiliki

komunitas sendiri di daerahnya masing-masing, baik dari mata pencaharian maupun peranan dalam hubungannya dengan Keraton Kasunanan. Kondisi politik yang dibangun oleh Paku Buwono X Surakarta dipengaruhi oleh kondisi politik sebelum abad ke-20 yang sarat dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pemerintah kolonial Belanda, yaitu gerakan Islam pada abad ke-19. Paku Buwono X yang mempunyai gelar Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sunan Paku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurahman Syidin Panotogomo Ingkan Jumeneng Kaping Sadasa Ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Paku Buwono X memiliki Kepribadian yang kuat, dalam arti bahwa beliau memiliki disiplin diri yang kuat dan bijaksana. Sunan memiliki andil besar dalam pergerakan kebangsaan dengan mengayomi organisasi-organisasi politik di Surakarta. Dalam usahanya membangun landasan politik di Surakarta dilakukan Sunan dengan cara Mendirikan madrasah Mamba’ul Ulum pada tahun 1905 dan Sekolah-sekolah bagi rakyat dan bagi para sentana yaitu sekolah Kasatrian, Sekolah Parmadi Siwi, Parmadi Putri, sekolah pertanian dan perkebunan, serta melakukan suatu perjalanan incognito yang dinamakan dengan politik Ngideri Buwono. Semua itu commit to user

89



dilakukan oleh Sunan dalam rangka membangun kehidupan politik di Surakarta dan nasionalisme Indonesia melawan pejajahan Belanda. 2. Awal abad ke-20 merupakan suatu periode awal bangkitnya pergerakan serta perubahan struktur sosial kemasyarakatan oleh pemerintah kolonial. Timbulnya dinamika politik lokal di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari peranan Keraton Surakarta, Khususnya pada masa Sunan Paku Buwono X. Sunan Paku Buwono X telah mendorong masyarakat Jawa memasuki zaman baru. Keraton Kasunanan Surakarta merupakan merupakan tempat yang subur bagi pertumbuhan organisasi-organisasi sosial politik. Untuk mengenyahkan Belanda dari bumi Indonesia, Paku Buwono X merangkul kaum nasionalis, karena merasa jengkel atas campur tangan Belanda dalam pemerintahannya di Surakarta. Kaum nasionalis dalam gerakannya melawan

kekuasaan

Belanda,

memulai

dengan

gerakan-gerakan

membangkitkan dan menanam jiwa nasioanl pada rakyat. Ini dapat dilakukan melaui gerakan kebangsaan, seperti yang dilakukan Boedi Oetomo atau melalui gerakan perbaikan ekonomi dan sosial seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam. Gerakan Nasional pertama yang muncul di Surakarta adalah Sarekat Islam pada tahu 1912. Gerakan ini langsung disongsong oleh Sinuhun tentunya dengan caranya sendiri. Kerjasama antara Sarekat Islam dan istana Paku Buwono X yang secara tepat digambarkan sebagai suatu hubungan yang sangat dekat. Beberapa orang elit istana ada yang menjadi anggota Sarekat Islam antara lain adalah Woeryaningrat yang merupakan kemenakan dan bahkan menantu Susuhunan menjadi anggota kehormatan. Selain itu, beberapa hari sebelum kongres Sarekat Islam ke-3 yang berlangsung pada bulan Maret 1913, seorang menantu Sunan, pangeran Hangabehi diangkat sebagai anggota kehormatan dan pelindung Sarekat Islam. Selain itu peran Sunan juga terlihat pada organisasi Boedi Oetomo. Boedi Oetomo adalah gerakan priyayi baru, yang mendapat kedudukan berkat pendidikan Barat yang mereka peroleh, dan statusnya tidak diperoleh karena mereka adalah commit user Di Surakarta, nama yang dapat keturunan keluarga pangreh prajato lama.



dihubungkan dengan Boedi Oetomo, yang sangat menonjol adalah Raden Mas Arya Wuryaningrat, seorang bupati nayaka yang menjadi menantu Sunan Paku Buwono X, Ia adalah cucu Paku Buwono IX, karena ibunya adalah putri Paku Buwono IX atau kakak Paku Buwono X. Sunan mendorong Raden Mas Arya Wuryaningrat untuk melakukan pergerakan melalui organisasi ini. Pada tahun-tahun pertama keterlibatan keraton Surakarta dalam Boedi Oetomo masih agak berhati-hati, tetapi pada akhir 1921 ketika Sunan Pakubuwono X mulai mengadakan kunjungan ke daerah-daerah lain di pulau Jawa yang menimbulkan peningkatan semangat radikalisme Boedi Oetomo. 3. Pemerintah Kolonial Belanda memandang Sarekat Islam adalah organisasi yang membahayakan. Karena pada dasarnya Sarekat Islam adalah gerakan untuk untuk membentuk pemerintah baru yang akan melancarkan perang dan mengusir Belanda dan Cina dari Jawa. Sarekat Islam bertujuan untuk merebut Jawa dari Belanda lewat sebuah revolusi dan akan menyerahkan kembali pada Susuhunan. Pemerintah kolonial Belanda di Surakarta berkeinginan memonopoli hubungan pemerintah. Dengan demikian gerakan politik Paku Buwono X sangat terbatas, yaitu tidak leluasa berhubungan dengan bangsa atau negara lain kecuali pada pemerintah Belanda. Sebab dengan adanya pembatasan ataupun larangan untuk berhubungan dengan bangsa lain, maka kemungkinan Paku Buwono X memberontak sangat kecil, hal ini disebabkan karena tidak adanya bantuan dari negara lain. RM. Woerjaningrat kemenakan dan bahkan menantu Paku Buwono X yang duduk dalam pimpinan Sarekat Islam dan pangeran Hangabehi, salah seorang putra Paku Buwono X diangkat menjadi pelindung Sarekat Islam diminta untuk meletakkan jabatannya. bahkan untuk menjaga agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan Pangeran Hangabehi disingkirkan ke negeri Belanda dengan alasan belajar. Selain itu Banyak kritik dari pejabat Belanda tentang perjalanan Ngideri Buwono yang dilakukan oleh Sunan yang menimbulkan peningkatan semangat commit to usermemikirkan masalah uang yang radikalisme Boedi Oetomo. Belanda



dikeluarkan maupun mengenai efek politik dari invasi ini, karena meskipun ia dianggap mengadakan perjalanan incognito. Melihat itu, pemerintah Belanda selalu berusaha untuk mengurangi pengawal Sunan apabila bepergian.

B. IMPLIKASI Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka muncul implikasi yang dapat dipandang dari berbagai segi: 1. Teoritis

Awal abad ke-20 merupakan suatu periode awal bangkitnya pergerakan serta perubahan struktur sosial kemasyarakatan oleh pemerintah kolonial. Nasionalisme yang muncul di Indonesia pada dasarnya sama dengan nasionalisme di Asia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia merupakan bentuk dari reaksi atau antithesis terhadap kolonialisme, yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara penjajah dan yang di jajah. Keraton Surakarta dianggap sebagai pembawa panji gerakan nasional yang mana sangat mempertinggi kedudukan Sinuhun. Sunan memiliki andil besar dalam pergerakan kebangsaan dengan mengayomi organisasi-organisasi politik di Surakarta, yaitu dalam organisasi Sarekat Islam dan Boedi Oetomo.

2. Praktis

Timbulnya dinamika politik lokal di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari peranan Keraton Surakarta, Khususnya pada masa Sunan Paku Buwono X. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, pemerintah Hindia-Belanda tentu sangat memperhitungkan kekuatan politik keraton di mata rakyat. Paku Buwono X merupakan suatu sosok kekuasaan “Jawa” yang tak tampak disekelilingnya setiap hari dibangun wibawa. Keterlibatan Sinuhun dengan organisasi nasional yang ada di Surakarta ini suatu hal yang sangat besar dan dampaknya pun dapat dirasakan secara meluas baik di Surakarta sendiri maupun daerah-daerah disekitarnya. Figur Sinuhun masih merupakan daya tarik bagi masyarakat. commit to user



C. SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diajukan saran sebagai berikut: 1. Bagi mahasiswa sejarah dan generasi muda, semoga penelitian ini akan dapat digunakan sebagai salah satu literatur dalam memahami masalah yang terjadi di Indonesia, khususnya Surakarta. Dengan demikian mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan yang monoton terutama yang berkaitan dengan sejarah Surakarta yang sebenarnya cukup kompleks. 2. Kepada pengelola perpustakaan program studi Sejarah, mohon referensi buku tentang sejarah Surakarta, khususnya tentang tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting di Surakarta ditambah, karena masih sulit mencari sumber tentang tokoh-tokoh Surakarta di sana. 3. Bagi pemerintah kota Surakarta hendaknya menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan Paku Buwono X serta meneladani jiwa nasionalisme Paku Buwono X bagi perkembangan Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Ari Dwipana, AA GN. 2004. Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat dari Dua Kota. Yogyakarta: IRE Press. Arifin, MT, dkk. 2005. Kajian Sejarah Mikro Sebagai Muatan Lokal. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Badri Yatim. 1999. Soekarno, Islam, dan Nasionalisme. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. Cahyo Budi Utomo, 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia. IKIP Semarang Press. Darsiti Soeratman. 2000. Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1999. Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta. Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya. Dudung Abdurrahman. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Gottchalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Jakarta : UI Press. Helius Syamsudin. 1996. Metodologi Sejarah. Jakarta : Jalan Pintu Satu, Direktorat jendral dikti depdikbud. Houben, Vincent J. H. 2002. Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870. Terjemahan E. Setiawati Alkhatab. Yogyakarta: Bentang Budaya, KITLV. Hutauruk. 1984. Gelora Nasionalisme Indonesia. Jakarta : Erlangga. Isjwara. F. 1982. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Binacipta Kahin, George Mc. 1995. Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia. Surakarta: UNSPress. Kansil, C. S. T & Julianto. 1984. Sejarah Perjuangan Kebangsaan Indonesia. Jakarta : Erlangga. commit to user

94



Karno. 1990. Riwayat dan Falsafah Hidup Ingkang Sinuhun Sri Susuhunan Paku Buwono X 1893-1939. Jakarta. Kartini Kartono. 1983. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Koentjaraningrat. 1986. Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta : Gramedia. . 1997. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta. Gramedia. Kohn. Hans. 1961. Nasionalisme. Arti dan Sejarahnya. Jakarta: PT Pembangunan. Korver, A.P.E. 1985. Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?, Jakarta: Grafiti Pers. Kuntowijoyo. 1995. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. . 2004. Raja, Priyayi, Dan Kawula. Yogyakarta: Ombak. Larson, George D. 1990. Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942. Terjemahan Dr. A. B. Lapian. Yogyakarta : UGM Pres. Miriam Budihardjo. 1984. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Moedjanto, G. 1988. Indonesia Abad Ke-21 I, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati, Yogyakarta: Kanisius. Muhammad Hawari. 2003. Politik Partai. Merentas Jalan Baru Perjuangan Partai Politik Islam. Terjemahan. Bogor: Idea Pustaka. Mulyadi, Hari M, dkk. 1999. Runtuhnya Kekuasaan “Keraton Alit” (Studi Radikalisasi Sosial “Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta). Surakarta: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan. Nagasumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 19081918. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. Nugroho Notosusanto. 1971. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Depdikbub . 1986. Norma-Norma Dasar Penelitian Dan Penulisan Sejarah. Jakarta: Dephankam. Pringgodigdo. 1994. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta : Dian Rakyat. commit to user



Pemberton, John. 2003. “Jawa” On The Subject Of Java. Terjemahan Hartono Hadikusumo.Yogyakarta: Mata Bangsa. Poesponegoro, Marwati Djoened &Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka. Purwadi, dkk. 2009. Sri Susuhunan Paku Buwono X Perjuangan, Jasa & Pengabdiannya untuk Nusa Bangsa. Jakarta: Bangun Jasa. Ricklefs, 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gama Press. Ritzer, George. 2004. Teori Sosiologi Modern. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Prenada Media. Sajid. 1984. Babad Sala. Surakarta: Rekso Pustoko Mangkunegaran. Sargent, Lynan Tower. 1987. Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer. Jakarta: Gramedia. Sartono Kartodirjo. 1984. Pengantar Sejarah Nasional : Dari Emporium ke Imperium. Jakarta : Balai Pustaka. . 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia. Scherer, Savitri Prastiti. 1985. Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiranpemikiran priyayi nasionalisme jawa awal abad XX. Terjemahan Jiman S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan. Shiraishi, Takashi. 1997. Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 19121926. Terjemahan Hilmar Farid. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. Sidi Gazalba. 1981. Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu. Jakarta : Bathara. Soerjono Soekanto. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. Sudiyo. 1997. Perhimpunan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta dan Bina Adi Aksara. Suhartono. 1991. Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan 1830-1930. Yogyakarta: Tiara Wacana. . 2001. Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945. Yogyakarta: Liberty. commit to user



Suhartoyo Hardjosatoto. 1985. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia : Suatu Analisis Ilmiah. Yogyakara: Liberti. Van Miert, Hans. 2003. Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme Dan Gerakan Pemuda Di Indonesia, 1918-1930. Terjemahan Sudewo Satiman. Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, KITLV. Van Niel, Robert. 1984. Munculnya Elite Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jawa. . 2003. Sistem Tanam Paksa di Jawa. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. B. Makalah Hermanu Joebagio. 2010. Merajut Nusantara: Menguak Peran Paku Buwono X dalam Gerakan Islam dan Kebangsaan di Surakarta. Makalah Seminar Bertajuk “Manggali Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kebangsaan dan Keteladanan Sri Susuhunan Paku Buwono X” 2010, 1-16. C. Intenet http://www.yudhieharyono.com/?p=343,/16 Februari 2010. http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta#Geografi,/9 Juni 2010 http://www.gcmtoy.com/Pakubuno.htm

commit to user



LAMPIRAN

commit to user



Lampiran 1

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (http://wisatasolo.netne.net/wisata.html)

commit to user



Lampiran 2

Lambang Keraton Kasunanan Surakarta (http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah06.shtml)

commit to user



Lampiran 3

Paku Buwono X Raja Keraton Kasunanan Surakarta (1893-1939) (http://smansalingga82.wordpress.com/2010/02/21/ruasia-kagagahan-raja-nungagaduhan-45-garwa/)

commit to user



Lampiran 4

Paku Buwono X dan Kanjeng Ratu Mas (Permaisuri Paku Buwono X) (http://www.gcmtoy.com/Pakubuno.htm)

commit to user



Lampiran 5

Sunan Paku Buwono X dan Residen de Vogel (1897) (http://indonesian-history.blogspot.com/2009/05/history-of-dutch-inindonesia.html)

commit to user

PERAN PAKU BUWONO X DALAM PERGERAKAN NASIONAL

Recommend Documents