PERAN LSM PATTIRO SEMARANG MENDORONG DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG UNTUK MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Oleh : Sandy Jolosangoro Abstract Public information disclosure is one of the spirits of good governance. To embody public information disclosure required a balanced engagement between government and civil society. The involvement of civil society becomes an important element, because it may contribute to assist and oversees the implementation of public information disclosure. Dinas Pendidikan Kota Semarang is the agency that has fairly complex institutional structure. Information technology to support the provision of public information services owned by the Dinas Pendidikan Kota Semarang quite advanced compared to other agencies. But it is ironically the strengthening implementation of public information disclosure in its environment less than the maximum. To support Dinas Pendidikan Kota Semarang embodies public information disclosure, requires the involvement of civil society elements. The involvement of civil society becomes an important element, because it may contribute to assist and oversees the implementation of public disclosure in Dinas Pendidikan Kota Semarang. NGO Pattiro Semarang to be partner of the government to implement and simultaneously escorting public information disclosure. In addition NGO visions also aims to promote the establishment of good governance, one of which is public information disclosure. This research uses descriptive qualitative research method. The data collection technique uses documentation studies and interviews to Semarang Pattiro activists as key informants, as well as PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang as supporting informant. The results of the study suggested that the role of Pattiro Semarang is realized through SIAP II program and strengthening public information disclosure cooperates with USAID and GIZ. After the program, the implementation forms of public information disclosure have some progress such as the PPID, SOP formation of public information services, public information categorization, and development of a public information service system. In carrying out its role, Pattiro Semarang has supporting factors. They are the experience awakened a long collaboration with Dinas Pendidikan, Pattiro Semarang relationship intelligence to other NGOs, and good image as an independent NGO in the eyes of the government. While the major obstacles were the lack of public awareness of the right to obtain public information and the minimum commitment budget of Dinas Pendidikan to strengthen public information disclosure.
1
Keywords: Public information disclosure, NGO, Pattiro Semarang, Dinas Pendidikan
PENDAHULUAN Sejak berakhirnya orde baru, munculnya gerakan masyarakat sipil yang menuntut perbaikan sistem pemerintahan mengalami perkembangan sangat pesat. Pada masa itu ditandai dengan munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di berbagai daerah yang berlomba-lomba menunjukkan eksistensinya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Adanya fenomena tersebut diharapkan menjadi alternatif terciptanya partisipasi masyarakat dalam mendorong pemerintahan yang lebih baik. Kehadiran LSM di suatu negara menjadi penting, karena terletak di lapisan tengah struktur masyarakat, yaitu antara pemerintah dan masyarakat. Adanya LSM sebagai kekuatan dalam masyarakat memiliki berbagai peran yaitu mengimbangi kekuasaan pemerintah, mengawal kebijakan pemerintah, dan mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan. Kalangan masyarakat sipil, atau dapat diwujudkan dengan LSM merupakan salah satu pilar yang berguna untuk mewujudkan konsep tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedudukan antara masyarakat sipil, swasta, dan pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan baik harus bersinergi secara seimbang. Hal ini juga konsekuensi dari negara demokratis, yang mana dituntut adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta mengelola pemerintahan. Salah satu asas dalam tatakelola pemerintahan baik, yang menyangkut kepentingan masyarakat adalah asas keterbukaan. Dalam menjalankan asas keterbukaan, pemerintah harus terbuka tentang penyelenggaraan negara serta menyediakan informasi yang mudah, benar, dan jujur kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Adanya asas keterbukaan di tatakelola pemerintah maka akan tercipta
2
kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat,serta keterbukaan antar instansi-instansi pemerintah. Perwujudan asas keterbukaan di era reformasi ini, adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan badan publik yaitu lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah menyediakan informasi secara akurat, benar, tak menyesatkan kepada pemohon informasi. Informasi yang disediakan tidak serta-merta bebas, melainkan ada batasan dan aturan
sesuai
dengan
undang-undang
yang
bersangkutan.
Masyarakat
menghendaki keterbukaan informasi publik, karena memperoleh, memiliki, dan mengolah informasi publik adalah hak setiap orang. Pada prakteknya, implementasi dari keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami berbagai problem, baik dilevel lembaga pemerintah pusat maupun di daerah. Untuk level lembaga pemerintahan pusat, Komisi Informasi Republik Indonesia melakukan pemantauan bahwa ditahun 2011 hanya 71% kementrian dan 25 % lembaga non pemerintahan yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana amanat UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan di level daerah, Komisi Informasi Daerah Jakarta merilis terdapat 432 kasus sengketa informasi publik, yang separuhnya mengenai keterbukaan informasi di dunia pendidikan, seperti mempertanyakan penggunaan dana BOS, BOP, penggunaan anggaran untuk kegiatan sekolah, pengadaan buku, dan sebagainya. Hal ini sangat ironis, mengingat informasi publik yang dipertanyakan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat. Kota Semarang adalah daerah, memiliki kompleksitas masalah terkait keterbukaan informasi publik. Berdasarkan riset yang dilakukan Pattiro Semarang pertengahan 2011, rata-rata waktu untuk memperoleh informasi di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Semarang cukup lama, yaitu 56 hari kerja. Hal ini sangat bertentangan dengan salah satu amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa seharusnya informasi publik dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara
3
sederhana. Bukti lain yang ditemukan Pattiro, yaitu dari 44 permintaan informasi publik yang diakses, hanya 17 %informasi yang mudah didapat. Sisanya 73 % adalah dalam sengketa informasi publik, dan sisanya 10 % selesai, namun harus mengajukan surat keberatan kepada Walikota Semarang. Salah satu instansi yang penting dalam hal pemenuhan serta pelayanan informasi publik adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dinas Pendidikan memiliki andil besar dalam mengelola sejumlah informasi penting dibidang pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan siswa miskin, beasiswa pelajar, dan sebagainya yang mana bersinggungan secara langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu ditelaah secara struktur kelembagaan, Dinas Pendidikan Kota Semarang kompleks dan mampu menyentuh level masyarakat terendah, yaitu dengan membawahi beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), SMP, SMA/SMK, dan SD di Kota Semarang. Untuk telaah dari segi kesiapan infrastruktur pendukung, Dinas Pendidikan adalah instansi yang paling siap dan maju dalam hal teknologi informasi guna menunjang pelayanan informasi publikdiantara instansi lainnya. Namun ironisnya komitmen Dinas Pendidikan membangun keterbukaan informasi publik secara menyeluruh di lembaga bawahannya cukup rendah. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata sekolah negeri di kota Semarang dalam memenuhi permintaan informasi publik cukup lama, yaitu ± 70 hari. Hal itulah yang mendasari bahwa dibutuhkan keterlibatan masyarakat sipil, yaitu peran Pattiro Semarang dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik. Keberadaan LSM Pattiro Semarang terkait mendorong keterbukaan informasi publik memiliki peran yang strategis, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk wajib menyediakan informasi publik, juga dapat berperan dalam penguatan dan pendampingan kepada aparat penyelenggara pemerintahan terkait dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selain itu Pattiro Semarang memiiliki visi menjadi fasilitator penguatan stakeholder dalam proses transformasi sosial untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan baik (good governance). Disini berarti Pattiro Semarang
4
memiliki peran mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di dinas Pendidikan, yang mana termasuk ruh dari prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada tiga perumusan masalah yang akan diteliti yaitu bentuk peran Pattiro Semarang mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, hasil dari peran tersebut, serta faktor pendukung dan penghambat Pattiro Semarang dalam mendorong Dinas Pendidikan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berbicara tentang lembaga swadaya masyarakat tidak dapat lepas dari konsep civil society. Sebagaimana definisi AS Hikam (1996:hal 3) civil societydapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir
dan
bercirikan
antara
lain;
kesukarelaan,
keswasembadaan,
kemandirian tinggi, berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan normanorma/nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Ciri yang menonjol untuk melihat sebuah lembaga merupakan bagian dari civil society atau masyarakat sipil menurut Patra Zein dalam Luthfi J Kurniawan (2008: hal 2) antara lain; a. Beroperasi secara independen. b. Diluar struktur dan prosedur yang berlaku di pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. c. Lembaga yang non profit atau tidak mencari keuntungan. Kehadiran
LSM
ditengah-tengah
kehidupan
masyarakat,
dapat
dikategorikan menjadi tiga, yaitu kategori LSM “merpati”, kategori “pedati”, dan kategori “sejati”. Kategori pertama, yaitu LSM “merpati” adalah LSM yang dengan cepat terbentuk apabila mendengar proyek-proyek basah turun dari pemerintah, parpol atau swasta. Kategori kedua, disebut LSM “pedati” karena LSM yang suka dan hanya mengharapkan untuk mengerjakan proyek pemerintah atau pesanan dari kelompok tertentu. Kategori ketiga disebut LSM “sejati” karena LSM yang benar-benar bekerja, tumbuh dari bawah karena aktivitasnya merasa terpanggil memperbaiki berbagai ketimpangan dalam masyarakat.
5
Terkait hubungan LSM dengan negara atau pemerintah, kehadiran LSM dalam sebuah masyarakat memilki peranan besar untuk menentukkan proses pembangunan (Affan Gafar,2006: hal 204) antara lain ; (a) Katalisasi perubahan sistem. misalnya mengangkat sejumlah sejumlah masalah yang penting dlam masyarakat, membentuk kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, dan mengembangkan kemauan politik rakyat, (b) memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, (c)memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan, (d) implementasi program pelayanan. Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan
merupakan
salah
satu
penerapan
prinsip
tatakelola
pemerintahan yang baik. Menurut Mas Achmad Santosa dalam Muhamad Yasin, dan kawan-kawan (2013: hal 17) pemerintahan terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hak, yaitu ; (a) masyarakat harus memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya, (b) terbuka dalam memperoleh informasi, (c) masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik, (d) adanya kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers, (e) mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak terdahulu. Keterbukaan informasi publik mengandung tiga esensi penting. Esensi yang pertama adalah keterbukaan informasi publik tidaklah serta merta terbuka tanpa batas, melainkan ada batasan tertentu yang mengikat sesuai diatur dengan Undang-Undang.Esensi kedua adalah setiap pemohon informasi publik harus dapat memperoleh informasi publik yang diinginkannya dengan cepat, tepat, biaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan Undang-Undang KIP. Esensi ketiga adalah
jika disuatu badan publik terdapat informasi yang tidak boleh
disebarluaskan atau tertutup, maka seharusnya terlebih dahulu harus melakukan uji konsekuensi data informasi
Metode Penelitian
6
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatatif, dikarenakan ingin menggali aspek-aspek yang lebih dalam dari bentuk peran LSM Pattiro mendorong Dinas Pendidikan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Untuk tipe penelitian, penulis menggunakan
kualitatif-deskriptif
dikarenakan
(1)
penelitian
deskriptif
menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, (2) sikap dan pandangan yang menggejalakan saat sekarang, (3) hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, (4) pengaruh terhadap suatu kondisi, (5) perbedaan antar fakta, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan peneliti terdapat dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari peneliti berasal dari wawancara langsung dengan informan kunci yaitu LSM Pattiro Semarang dan informan pendukung atau tambahan yaitu Ketua PPID Dinas Pendidikan beserta staffnya. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa arsip, laporan, dan kajian pustaka tentang peran Pattiro Semarang dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya terhadap Dinas Pendidikan Kota Semarang.
PEMBAHASAN Usaha untuk mengawal implementasi keterbukaan informasi publik, dapat diwujudkan dengan adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah yang dipandang sebagai pihak penyedia dan pengelola informasi publik memiliki beberapa kewajiban dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, antara lain : a. Menunjuk dan mengangkat PPID dimasing masing lingkungan instansi atau SKPD b. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional (SOP) layanan informasi publik disetiap instansi atau SKPD. c. Adanya kategorisasi informasi publik yang dikelola oleh badan publik bersangkutan,
7
d. Mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara efisien cepat tepat dan sederhana. Unsurkedua, yaitu kehadiran dan keterlibatan masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil disini dapat diwujudkan dengan kehadiran dan peran aktif LSM. Adapun keterlibatan LSM dapat dikategorikan menjadi dua fungsi strategis, yaitu sebagai fasilitator pendukung menerapkan keterbukaan informasi publik dan melakukan pengawasan atau advokasi kepada pemerintah dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Peran LSM Pattiro Semarang Komitmen Pattiro Semarang dalam mendorong keterbukaan informasi publik, adalah partisipasinya dalam mengawal keterbukaan informasi di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ada dua Alasan Pattiro mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas pendidikan. Alasan pertama, adalah Dinas Pendidikan memiliki sejumlah informasi penting yang harus dikelola secara transparan dan optimal. Urusan informasi dibidang pendidikan dapat dipandang sebagai informasi yang bersinggungan secara langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan informasi dari dinas pendidikan tersebut karena menyangkut hak atas pelayanan kebutuhan dasar dibidang pendidikan. Alasan kedua, secara kelembagaan, Dinas Pendidikan merupakan instansi atau SKPD yang paling kompleks dan menjangakau hingga level masyarakat terendah. Selain itu berdasarkan kondisi riil di masyarakat, ada dua alasan pula yang ikut mendukung peran Pattiro mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, yaitu pertamaberdasarkan riset uji akses data informasi, yang menunjukkan bahwa komitmen Dinas Pendidikan untuk mengimplementasikan Undang-Undang KIP di lingkungan lembaga bawahannya masih rendah.Kedua Pattiro Semarang melihat bahwa permintaan dan antusias masyarakat dalam memperoleh informasi publik, khususnya dibidang pendidikan tergolong rendah. Masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa informasi publik dibidang pendidikan cenderung sulit diakses dan proses mengaksesnya masih berbelit-belit. 8
Ciri khas gerakan Pattiro Semarang dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Dinas Pendidikan memiliki dua sifat, yaitu secara intern dan ekstern. Intern berarti, Pattiro masuk kedalam sistem atau menekan Dinas Pendidikan untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, baik melalui kegiatan asistensi teknis (technical assistance), advokasi, dan pengawasan. Sedangkan ekstern, yaitu Pattiro juga bergerak turun ke level masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dan membangun opini publik terhadap adanya hak memperoleh informasi publik secara terbuka. Adapun bentuk peran, Pattiro Semarang terhadap Dinas Pendidikan untuk mendorong keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui beberapa program. Melalui serangkaian program tersebut, Pattiro Semarang dapat secara langsung maupun tidak langsung menyentuh ranah keterbukaan informasi publik Dinas Pendidikan Kota Semarang. Strengthening Integrity and Accountability Program II (SIAP II) Kerjasama dengan USAID Pada Program SIAP II ada salah satu aktivitas utama yaitu audit sosial. Fokus audit sosial yang dilakukan Pattiro Semarang adalah advokasi dan monitoring program Bantuan Operasional Sosial (BOS). Hal ini dilakukan karena pengelolaan program BOS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Namun dalam perkembangannya program ini juga menyasar beberapa masalah keterbukaan informasi dibidang pendidikan lainnya. Metode audit sosial yang dikembangkan Pattiro adalah sistem scoring yang ditentukan bersama antara supply side ( Pemberi layanan, yaitu Pemerintah) dan demand side ( penerima/peminta layanan, yaitu masyarakat). Format kegiatan audit sosial ini adalah model Focus Discussion Group (FGD), yang mempertemukan antara pemerintah, khususnya pemangku kebijakan program BOS dengan masyarakat. Pada audit sosial, integritas dan akuntabilitas program BOS dinilai dengan menggunakan rantai nilai, seperti dari transfer, distribusi, pelaporan, hingga mekanisme komplain. Mekanisme penilaiannya, yaitu rantai nilai tersebut akan dikaitkan dengan tiga indikator yaitu, availabilitas (ketersediaan regulasi), adanya akses, dan 9
penegakan peraturan (law enforcement). Secara teknis, kegunaan tools audit sosial ini adalah untuk mengukur, mengidentifikasi, dan menganalisa secara silang antara aspek rantai nilai dengan aspek integritas dan akuntabilitas, yang dituangkan dalam bentuk tabel atau matrik dengan skorring antara 1-4. Hasil dari kegiatan audit sosial yang diselenggarakan Pattiro Semarang antara pihak pemerintah dan masyarakat sebagai berikut : a. Surat edaran Dinas pendidikan untuk mewajibkan sekolah penerima BOS wajib mengumumkan laporan keuangan penggunaan BOS secara transparan. b. Segera merealisasi RAPBS online, BOS online, dan menguatkan sistem informasi publik dibidang pendidikan secara online c. Kabupaten / Kota wajib menyediakan mekanisme komplain dana BOS. d. Revisi Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang mekanisme complain dengan memasukkan sekolah sebagai penyedia layanan yang berkewajiban untuk meyediakan mekanisme komplain.
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Bekerjasama Dengan GIZ Jawa Tengah Program penguatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pattiro dengan GIZ ini, memuat dua model kegiatan, yaitu workshop dan asistensi teknis (technical assistance). Bentuk kegiatan workshop yang diselenggarakan Pattiro Semarang dalam program ini adalah membangun pemahaman pentingnya Standar Layanan InformasiPublik (SLIP), membahas rancangan (draft) Perwal Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, hingga tindak lanjut terakhir adalah bersepakatuntuk menjadikan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan Perwal Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan bentuk dari kegiatan asistensi teknis adalah berupa percepatan implementasi Perwal Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.
10
Pattiro Semarang mengasistensi teknis finalisasi draft Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menetapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Perwal Nomor 26 tahun 2012 Dinas Pendidikan, serta mengawal pembentukan PPID.
Hasil Dari Peran Pattiro Semarang Dalam Mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Setelah adanya peran Pattiro, komitmen Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, diwujudkan dengan beberapa bentuk. Adanya PPID di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Bukti telah adanya PPID di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang mengacu Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.29/265 tentang Penunjukkan PPID. Namun yang perlu dicermati bukti tertulis mengenai Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan PPID dari pimpinan badan publik atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang belum disahkan. Sehingga dapat dikatakan PPID di Dinas Pendidikan sudah terbentuk tanpa Surat Keputusan penunjukan dari kepala dinas. Dinas Pendidikan Kota Semarang telah memiliki bukti tertulis mengenai SOP layanan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Pattiro Semarang dalam melakukan asistensi teknis pembuatan SOP Layanan Informasi Publik dilakukan dengan melibatkan Pattiro Semarang. Namun yang perlu digaris bawahi peraturan otentik atau tetulis seperti SOP belum ditetapkan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kategorisasi informasi publik di Dinas Pendidikan sudah terwujud melalui website dan portal Simpedik. Jika dicermati pada website, Dinas Pendidikan telah membuka tiga kategorisasi informasi publik, yaitu informasi berkala, informasi yang diumumkan serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Namun Dinas Pendidikan belum memiliki usaha pemguatan guna mendukung ketiga kategorisasi informasi tersebut. Semisal Dinas Pendidikan masih memiliki kelemahan dalam mempublikasikan informasi berkala karena didalamnya ada beberapa informasi yang masih kosong dan belum lengkap, contohnya beberapa data pelaporan APBS, dan BOS online.
11
Untuk memenuhi dan melayani permintaan informasi publik sesuai prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pendidikan Kota Semarang telah mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara online melalui portal online yang disebut Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simpedik). Simpedik adalah portal online yang memuat segala macam informasi publik dibidang pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan yang disinkronkan dengan berbagai link, seperti website, email, jejaring sosial facebook, twitter yang aktif dengan nama akun Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selain Simpedik, Dinas Pendidikan juga membuka layanan informasi publik melalui jejaring sosial.Pemohon dapat mengirim pesan kepada PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui facebook tentang informasi yang ingin diminta, kemudian konfirmasi juga akan ditampilkan melalui facebook pula.
Faktor Pendukung dan Penghambat Pattiro Semarang Mendorong Dinas Pendidikan Untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Pattiro Semarang memiliki beberapa faktor pendukung serta penghambat dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Dinas Pendidikan. Pertama, adanya payung hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diberlakukannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pattiro Semarang menganggap adanya Undang-Undang KIP merupakan angin segar bagi mereka untuk lebih mudah melakukan pengawasan publik terhadap Dinas Pendidikan selaku badan publik dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedua, pengalaman Pattiro Semarang yang telah sering bekerjasama Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam berbagai program maupun kegiatan advokasi. Berbagai program atau kegiatan yang rutin dilakukan yaitu advokasi pelaksanaan penerimaan peserta didik, memfasilitasi masyarakat untuk mengakses kebijakan dibidang pendidikan, mengevaluasi program BOS, dan lain-lain. Jadi dengan pengalaman yang dimiliki Pattiro Semarang tersebut, Dinas Pendidikan sangat welcome dan menerima program percepatan keterbukaan informasi publik di lingkungan SKPD nya. 12
Ketiga, Ketiga, terjalinnya hubungan atau relasi yang baik antara Pattiro Semarang terhadap NGO lokal Semarang, seperti KP2KKN, Kompaks, Fitra Jawa Tengah, LRC-KJHAM, LP2K, dan masih banyak lagi. Selain itu Pattiro Semarang juga sering terlibat secara intens dalam saling membantu atau kerjasama antara NGO satu dengan yang lain. Oleh karena itu tidak heran jika Pattiro Semarang mendorong percepatan keterbukaan informasi publik di Dinas Pendidikan, pastilah jaringan NGO lokal ikut mendukung. Keempat, tidak lepas dari image baik yang dimiliki Pattiro Semarang dimata Pemerintah Kota Semarang. Pattiro Semarang termasuk salah satu NGO/LSM
yang mandiri
dari segi
pendanaan, tidak tergantung dari
APBD/APBN. Hal inilah yang membuat Pattiro Semarang dapat dianggap LSM “sejati” dimata Pemerintah Kota Semarang, maupun Dinas Pendidikan Kota Semarang. Untuk faktor penghambat terbagi 2 kelompok, yaitu eksternal dan internal yang dialami Pattiro Semarang dalam mendorong Dinas Pendidikanuntuk mewujudkan keterbukaan informasi. Faktor eksternal Komitmen pimpinan Dinas Pendidikan untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik dilingkungan instansinya tergolong rendah.Sejumlah pekerjaan rumah seperti belum disahkannya SK PPID, SOP layanan informasi, dan beberapa kelemahan kategorisasi informasi. Hal ini dikarenakan mnimnya komitmen anggaran dari Dinas Pendidikan untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Selain itu kesadaran atau demand masyarakat terhadap informasi publik dibidang pendidikan tergolong rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa hak memperoleh informasi publik adalah hal yang tabu. Adapun faktor internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Pattiro Semarang dalam mengawasi, mengadvokasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Pendidikan. Secara kelembagaan, setiap bidang atau divisi hanya dijabat oleh satu atau dua orang saja.
13
PENUTUP Peran Pattiro Semarang mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui dua program, yaitu program Strenghtening Integrity and Accountability Programme II (SIAP II) kerjasama USAID dan program penguatan keterbukaan informasi publik kerjasama GIZ Jawa Tengah. Program SIAP II, Pattiro Semarang berusaha mendorong Dinas Pendidikan untuk menegakkan akuntabilitas dan integritas pengelolaan kebijakan sosial dibidang pendidikan. Beberapa hasilnya antara lain yaitu terealisasinya RAPBS/APBS, BOS online, dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan online. Sedangkan melalui program penguatan keterbukaan informasi publik kerjasama
GIZ Jawa
Tengah, Pattiro Semarang berusaha menguatkan
implementasi keterbukaan informasi melalui metode workshop dan asistensi teknis baik bagi Pemerintah Kota Semarang maupun Dinas Pendidikan. Hasil dari program ini yaitu ditetapkannya Dinas Pendidikan sebagai projek percontohan (pilot project) pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, melakukan pendampingan pembentukkan PPID, hingga mengasistensi teknis pembentukan SOP layanan informasi publik. Setelah adanya peran Pattiro Semarang, impelementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Pendidikan sudah mengalami beberapa kemajuan, namun komitmen Dinas Pendidikan untuk penguatan keterbukaan informasi publik belum diwujudkan secara maksimal. Sejumlah peraturan tertulis atau otentik seperti Surat Keterangan penunjukan PPID yang masih berkutat proses revisi, Peraturan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi belum ditetapkan, dan kategorisasi informasi publik yang masih belum maksimal hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan. Untuk sisi kemajuan dapat dilihat dari pengembangan layanan informasi publik, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan membuka layanan informasi publik melalui dua mekanisme, yaitu secara konvensional dan online. LSM Pattiro Semarang dalam mendorong Dinas Pendidikan mewujudkan keterbukaan informasi publik memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor 14
pendukung antara lain pengalaman Pattiro Semarang dalam bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang terbangun cukup lama dan berhubungan cukup dekat., kepandaian Pattiro Semarang dalam menjalin kerjasama dengan ornop lokal, dan image baik sebagai LSM “sejati” yang tidak bergantung kepada bantuan keuangan pemerintah. Sedangkan hambatan yang dihadapi Pattiro Semarang dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik terbagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal hanya berupa keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Pattiro Semarang, mengingat secara kelembagaan, setiap bidang atau divisi hanya dijabat oleh satu atau dua orang saja. Hambatan eksternal lebih berupa, kurangnya komitmen Dinas Pendidikan untuk lebih menguatkan keterbukaan informasi publik terutama dari segi penganggaran untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi, dan minimnya demand atau partisipasi publik terhadap hak memperoleh informasi.
DAFTAR PUSTAKA Dharmawan, HCB. 2004. Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Buku Kompas Gaffar, Afan. 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR Hikam, Muhammad AS. 1996. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES J Kurniawan, Lutfi, dkk. 2008. Negara ,Civil society dan Demokratisasi. Malang: In Trans Wismulyani, Endar. 2011. Lembaga Swadaya Masyarakat. Klaten: Saka Mitra Kompetensi Yasin, Muhamad, dkk. 2013.Modul Pelatihan PPID :Seri Keterbukaan Informasi. Jakarta: AIPD Jurnal Suwondo, Kutut. (2002).Orientasi Ornop dan Orpol di Daerah dalam wacana Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora, Edisi November 2001 - Maret 2002: hlm.75-84
15
