HASIL AUDIT SOSIAL Pengendalian Rob dan Banjir Kota Semarang
Pattiro Semarang 2014
1|Page
A.
MENGENAL ROB DAN BANJIR Menurut kamus besar indonesia yang dimaksud peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu
wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Istilah-istilah yang terkait dengan banjir ini ada banyak antara lain: banjir bandang, banjir maksimum, banjir tahunan dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan menurut Anonimus dalam Sukaimah (2002), rob adalah peristiwa masuknya air laut ke darat yang terjadi pada waktu air laut pasang. Kota Semarang selalu menghadapi dua masalah ini yaitu banjir dan rob. Banjir telah ada sejak era Semarang kuno sedangkan rob baru terjadi sejak 26 tahun silam, tepatnya sejak tahun 1988. Rob terjadi karena permukaan tanah yang lebih rendah daripada muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Masalah ini selain menjadi musibah turun temurun, juga memberikan beban bagi birokrasi dan pemangku kepentingan lainnya. Hanya saja beban yang dirasakan warga semakin berat karena tidak tuntasnya pengendalian permasalahan rob dan banjir ini. Tidak tuntasnya pengendalian rob dan banjir oleh aparatur terkait menjadi pertanyaan yang selalu muncul di pikiran warga Kota Semarang. Sebab, berbagai program yang berkaitan dengan pengendalian rob dan banjir telah digulirkan. Pada RPJMD Kota Semarang tahun 2010 – 2015 dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani sebagaimana tertuang dalam “Sapta Program” berikut : Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Penanggulangan Rob dan Banjir, Peningkatan infrastruktur, Peningkatan Pelayanan Publik, Kesetaraan Gender, Peningkatan pelayanan pendidikan dan Peningkatan pelayanan kesehatan. Urusan pengendalian banjir dan rob melibatkan berbagai SKPD, dalam hal ini SKPD yang terlibat yaitu Dinas PSDA ESDM, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Badan Lingkungan Hidup. Pada peraturan UU No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang tahun 2011 - 2031 daerah rawan bencana rob di Kota Semarang meliputi :
Kecamatan Semarang Barat;
Kecamatan Semarang Tengah;
Kecamatan Semarang Utara;
Kecamatan Semarang Timur;
Kecamatan Genuk;
Kecamatan Gayamsari; dan
Kecamatan Tugu.
Sedangkan kawasan banjir di Kota Semarang meliputi:
Kecamatan Gajahmungkur;
Kecamatan Gayamsari;
Kecamatan Ngaliyan;
Kecamatan Tugu;
2|Page
Kecamatan Semarang Barat;
Kecamatan Semarang Tengah;
Kecamatan Semarang Utara;
Kecamatan Semarang Timur;
Kecamatan Pedurungan; dan
Kecamatan Genuk.
Bencana ini seringkali memakan korban dan memberikan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Semarang. Menurut Bakornas PB (2007), dampak bencana banjir akan terjadi pada beberapa aspek (sebagian besar di wilayah Indonesia bagian barat) dengan tingkat kerusakan berat pada aspek-aspek berikut: 1. Aspek penduduk, antara lain berupa korban jiwa/meninggal, hanyut, tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya wabah dan penduduk terisolasi. 2. Aspek pemerintahan, antara lain berupa kerusakan atau hilangnya dokumen, arsip, peralatan dan perlengkapan kantor dan terganggunya jalannya pemerintahan. 3. Aspek ekonomi, antara lain berupa hilangnya mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar tradisional, kerusakan dan hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya perekonomian masyarakat. 4. Aspek sarana-prasarana, antara lain berupa kerusakan rumah penduduk, jembatan, jalan, bangunan gedung perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi. 5. Aspek lingkungan, antara lain berupa kerusakan ekosistem, objek wisata, persawahan/lahan pertanian, sumber air bersih dan kerusakan tanggul/jaringan irigasi. Adanya dampak yang merugikan bagi masyarakat tentunya perlu diselesaikan, dengan banyaknya program maupun anggaran dalam pengendalian rob dan banjir maka perlu adanya evaluasi kinerja pada program ini. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan metode audit sosial multi stakholder yang merupakan sebuah proses penilaian pada program maupun lembaga yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan melibatkan berbagai stakholder yang terkait. B.
METODE AUDIT SOSIAL MULTISTAKEHOLDER a)
Pengertian Konsep audit sosial mengandung pengertian sebagai proses untuk memahami dan mengukur institutional performances dari aspek sosial (non f inansial). Audit sosial dapat memperlihatkan hasil nyata (outcome), dampak dan manfaat lembaga terhadap lingkungan sosial yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pencapaian tujuan lembaga melalui pemantauan yang sistematik dan pandangan stakeholders secara demokratis.
b)
Tujuan dari audit sosial multistakholder ini adalah:
3|Page
Menguatkan kapasitas masyarakat sipil dalam ranah partisipasi dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah
Memantau pelaksanaan pembangunan
Menilai kinerja pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan memberikan masukan atas temuan masalah yang muncul
Mengidentifikasi permasalahan yang dimungkinkan muncul dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah serta mengindentifikasi kemanfaatan program dan kebijakan pemerintah
c)
Alur Fasilitasi Pelaksanaan FGD ASMS
d)
Aspek Komponen Akuntabilitas dan Integritas
Aspek Eksistensi Kebijakan. Untuk mengukur dan mengetahui ketersediaan dukungan dalam bentuk peraturan dan atau kebijakan (in law), serta untuk mengetahui sejauhmana peraturan tersebut memadai dalam implementasinya
Aspek Efektivitas Pelaksanaan. Untuk mengukur dan mengetahui kemampuan pelaksanaan (in practice) oleh pemerintah. Juga guna mengetahui praktek baik serta inovasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan atau program.
Aspek Akses Masyarakat. Guna mengetahui seberapa mudah penerima manfaat memperoleh akses terhadap program, termasuk akses mengetahui setiap tahapan pelaksanaan program.
4|Page
e)
Matriks Value Chain Tabel 1 Matriks Value Chain Eksistensi Kebijakan
Efektifitas
Akses Masyarakat
Pelaksanaan Sejauhmana yang Perencanaan
ada
penentuan
kebijakan mendorong indikator
kinerja yang relevan dg isu
Bagaimana relevansi kinerja
tingkat indikator
dengan
issu
strategis
perencanaan
dalam dapat
proses mendorong
relevan dengan issu strategis
Sejauhmana Penganggaran
masyarakat
munculnya indikator kinerja yang
strategis?
yang
Sejauhmana kualitas keterlibatan
ada
peraturan mampu
mendorong penganggaran
Sejauhmana
tingkat
Sejauhmana
keterlibatan
efisiensi dan rasionalitas
masyarakat
anggaran
penganggaran dapat memunculkan
program yang efisien dan
dalam
proses
anggaran yang efisien dan rasional
rasional Sejauhmana Implementasi anggaran
yang
ada
peraturan mendorong
Sejauhmana pembelanjaan
Sejauhmana dan
pelaksanaan program yang
pelaksanaan
program
transparan dan akuntabel
berjalan dengan efektif,
masyarakat
aktif dalam memantau pelaksanaan proyek pembangunan
efisien dan ekonomis
f)
terlibat
Pertanyaan Kunci Pertanyaan kunci adalah pertanyaan yang memandu agar forum dapat menghasilkan jawaban yang berupa informasi maupun fakta-fakta yang digunakan dalam menilai sebagaimana maksud dan tujuan dalam masing-masing komponen penilaian di atas. Pertanyaan kunci berdasarkan matriks value chain-komponen akuntabilitas dan inetgritas. Adapun pertanyaan kunci dalam pengendalian rob dan banjir adalah sebagai berikut :
5|Page
Tabel 2 Pertanyaan Kunci Berdasarkan Rantai Nilai dan Aspek Integritas Akuntabilitas Eksistensi Kebijakan
1. Apakah
ada
peraturannya? 2. Apakah peraturan terkait
Perencanaan
Efektifitas Pelaksanaan
1. Apakah
perencanaan
Akses Masyarakat
1.
Apakah
dalam
perencanaan
pengendalian rob dan
pengendalian
banjir
sudah melibatkan masyarakat?
sudah
tepat
rob
sesuai regulasi terkait
Terutama
mengarahkan
pengendalian rob dan
bencana rob dan rawan bencana
perencanaan
banjir?
banjir?
2. Apakah
perencanaan
2.
kawasan
banjir
rob dan banjir yang ada
pengendalian banjir dan
di
dan
rawan
Apakah ada usulan masyarakat
rob secara spesifik dan
pengendalian rob dan
terkait pengendalian rob dan
terukur
banjir sudah SMART?
banjir di kawasannya? 3.
Apakah usulan tersebut pernah direalisasi?
1. Apakah peraturan daerah
1. Apakah anggaran untuk pengendalian
mendorong
banjir dialokasikan untuk
menyusun
anggaran yang memadai
program
anggaran
untuk pengendalian rob
sesuai regulasi?
dan banjir?
dan
2. Apakah
dan
SKPD
terkait rob dan banjir alokasi
rob
1. Apakah
kegiatan
program atau kegiatan Penganggaran
banjir
masyarakat
dalam
perencanaan untuk pengendalian
rob dan banjiryang efisien dan anggaran
pengendalian
dengan
berkolaborasi
rob
rasional
rasional? 2. Bagaimana
dan
SKPD
dan
anggaran
efisien?
bentuk
dan
kolaborasi
masyarakat untuk
agar
pengendalian
rob dan banjir dapat efien dan rasional?? 3. Apakah
masyarakat
pernah
mengusulkan program sekaligus besaran anggarannya? 4. Apakah
usulan
besaran
program
anggaran
dan di
realisasikan? 1. Apakah peraturan terkait
1. Apakah
penyerapan
Implementasi
rob dan banjir yang ada
anggaran
anggaran
sudah
rob dan banijr dilakukan
mengatur
cukup
untuk
pelaksanaan
pengendalian
secara maksimal?
1. Apakah masyarakat telah ikut mengawasi
pelaksanaan
anggaran? 2. Bagaimana
bentuk
6|Page
partisipasi
Eksistensi Kebijakan
program yang transparan
Efektifitas Pelaksanaan
2. Apakah
dan akuntabel?
program
kegiatan
dan
pengendalian
rob dan banjir yang telah dilakukan transparan dan akuntabel? 3. Apakah
dalam 3. Apakah
ada
dan
pemkot semarang yang berperan
rob dan banjir yang telah
banjir?
pengendalian
menghasilkan dan
outcame
sesuai dengan indikator kinerja
yang
direncanaka?
C.
FAKTA BERDASASARKAN PERTANYAAN KUNCI PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB DI KOTA SEMARANG Pertanyaan kunci adalah pertanyaan yang memandu agar forum dapat menghasilkan jawaban
yang berupa informasi maupun fakta-fakta yang digunakan dalam menilai sebagaimana maksud dan tujuan dalam masing-masing komponen penilaian . Pertanyaan kunci berdasarkan matriks value chain-komponen akuntabilitas dan inetgritas. Dibawah ini merupakan pertanyaan kunci dan penyampaian fakta pengendalian rob dan banjir di Kota Semarang. 1.
Rantai Nilai Perencanaan a)
No
Eksistensi Kebijakan
Value
Chain
-
Aspek
Pertanyaan Kunci
Akuntabilitas Dan Inetgritas 1.
Perencanaan – Eksistensi Kebijakan
1. Apakah ada peraturannya? 2. Apakah peraturan terkait rob dan banjir yang ada mengarahkan perencanaan pengendalian banjir dan rob secara spesifik dan terukur?
Pada pertanyaan kunci pertama di sepakati terdapat peraturan pengendalian rob dan banjir di Kota Semarang, adapun peraturan yang terkait adalah sebagai berikut:
dukungan
masyarakat dalam bentuk lain?
dalam
output
dan
pelaksanaan anggaran?
pengendalian
dilakukan
pengawasan
4. Apakah ada pihak lain selain
program
kegiatan
Akses Masyarakat
Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031
7|Page
rob
dan
Perda Ruang Terbuka Hijau No.7 Tahun 2010
Perda Pengendalian Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2006
Perda Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang
Pada pertanyaan kunci kedua disepakati beberapa fakta yaitu sebagai berikut :
Perda RTRW sudah mengarahkan perencanaan pengendalian rob dan banjir secara spesifik. Dalam pasal 36 terdapat rencana pengendlian rob dan banjir adalah sebagai berikut : (a) pengembangan kolam tampung air di Kecamatan Semarang Utara; (b) pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk; (c) normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota Semarang; (d) pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan (e) peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Kota Semarang.
Perda RTRW sudah mengarahkan pengendalian banjir melalui kawasan lindung, kawasan resapan dan Ruang Terbuka Hijau secara spesifik dan terukur. Dalam pasal Pasal 59 disebutkan apa yang diaksud dengan kawaasan resapan yaitu Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya serta meliputi kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40% (empat puluh persen) dengan fungsi kawasan resapan air. Pada pasal ini juga disebutkan bahwa Kawasan resapan air ditetapkan dengan luas kurang lebih 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar, terdapat di : Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, dan Kecamatan Candisari.
Pada perda RTRW juga mengarahkan perencanaan pada Ruang Terbuka Hijau yang terdapat pada pasal 64 dimana Rencana ruang terbuka hijau direncanakan dengan luas kurang lebih 11.211 (sebelas ribu dua ratus sebelas) hektar meliputi : (a) ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 3.737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar; dan (b) ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20 % (dua puluh) dari luas kota dengan luas kurang lebih 7.474 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar.
Perda RTH (Ruang Terbuka Hijau) mengarahkan pada penyediaan RTH sebagai salah satu upaya pengendalian banjir kiriman, dalam perda ini mengatur tentang penataan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
Perda pengendalian Lingkungan Hidup terkait erat dengan pengendalian rob dan banjir yaitu terdapat pada pasal 47 dimana Kegiatan pengendalian bencana meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Perda Rencana Induk Sistem Drainase secara spesifik dan terukur menyebutkan pengendalian rob dan banjir dimana perda ini dususun sebagai landasan perencanaan,
8|Page
pengelolaan,
pengendalian,
pelestarian
lingkungan
hidup
dan
pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan. Adapun Rencana Induk Sistem Drainase memiliki tujuan menangani masalah banjir dan rob, mengendalikan daya rusak air, mewujudkan konservasi sumber daya air, menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan guna mengoptimalkan sistem drainase, mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyrakat di wilayah perencanaan, sebagai dokumen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang. b) No
Efektivitas Pelaksanaan
Value
Chain-
Akuntabilitas
Aspek
Pertanyaan Kunci
Dan
Inetgritas 1.2
Perencanaan – Efektivitas Pelaksanaan
1. Apakah perencanaan pengendalian rob dan banjir sudah tepat sesuai regulasi terkait pengendalian rob dan banjir? 2. Apakah perencanaan pengendalian rob dan banjir sudah SMART?
Pada pertanyaan kunci pertama diatas di sepakati beberapa fakta yaitu sebagai berikut:
Pada perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 – 2031 pasal 36 Rencana pengendalian rob dan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi: a. Pengembangan kolam tampung air di Kecamatan Semarang Utara sudah dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas PSDA dan ESDM b. Pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk c.
Normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota Semarang telah dilakukan secara rutin oleh dinas terkait yaitu Dinas PSDA dan ESDM
d. Pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan Dinas PSDA dan ESDM membangun embung d beberapa titik (rencana sejak 2007 tertuang di RKPD dan Renja PSDA dan ESDM e. Peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Kota Semarang telah menjadi program Dinas PSDA dan ESDM yang dilakukan setiap tahunnya.
Belum 100% amanat perda tertuang dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan Amanah perda RTRW tentang Upaya perlindungan kawasan resapan air 9|Page
belum di tetapkan dalam RPJMD. Adapun dalam RTRW mengenai rencana kawasan resapan air tertuang pada pasal 59 yang meliputi : (a) melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan; dan (b) mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan.
Upaya perlindungan kawasan resapan air, masuk pada renja BLH : Penghijauan di kec.gunung pati dan mijen dengan cara menanam pohon buah.
Pada pertanyaan kunci kedua diatas di sepakati beberapa fakta yaitu sebagai berikut:
Program dan kegiatan yang di amanatkan di regulasi belum tertuang dalam dokumen perencanaan secara spesifik dan terukur target RTH, perlindungan kawasan resapan. Pada perda RTRW pasal 59 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40% (empat puluh persen) dengan fungsi kawasan resapan air. (2) Kawasan resapan air ditetapkan dengan luas kurang lebih 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar, terdapat di :
Kecamatan Tembalang;
Kecamatan Banyumanik;
Kecamatan Gunungpati;
Kecamatan Mijen;
Kecamatan Ngaliyan;
Kecamatan Gajahmungkur;
Kecamatan Semarang Selatan; dan
Kecamatan Candisari.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA dalam RPJMD tidak memiliki indikator kinerja namun terdapat plafon anggaran setiap tahun
c) No
Akses Masyarakat
Value
Chain-
Akuntabilitas
Aspek
Pertanyaan Kunci
Dan
Inetgritas
1.3
Perencanaan Masyarakat
–
Akses
1. Apakah dalam perencanaan pengendalian rob dan banjir sudah melibatkan masyarakat? Terutama di kawasan rawan bencana rob dan rawan bencana banjir? 2. Apakah ada usulan masyarakat terkait pengendalian rob dan banjir di kawasannya?
10 | P a g e
3. Apakah usulan tersebut pernah direalisasi?
Pada pertanyaan kunci diatas di sepakati beberapa fakta sebagai berikut :
Sudah ada usulan masyarakat terkait pengendalian rob dan banjir, usulan ini juga berasal dari masyarakat yang terkena dampak dari bencana tersebut.
Salah satu Usulan dari masyarakat yaitu pembangunan talud kalibanger yang masuk dalam dokumen perencanaan di usulkan 500 m namun realisasinya tidak sesuai karena pembangunannya hanya 100 m.
Adapun usulan masyarakt melalui musrenbang, pokok – pokok pikiran anggota dewan, serta keputusan SKPD terkait.
Usulan masyarakat yang masuk sangat banyak sehingga tidak dapat diakomodir atau diimplementasikan semua sehingga perlu kajian skala prioritas.
Usulan masyarakat masih sporadis/belum terintegrasi terkait konsep pengendalian rob dan banjir sehingga perlu ada kajian lebih mendalam.
2.
Rantai Nilai Penganggaran a)
No
Eksistensi Kebijakan
Value
Chain-
Aspek
Akuntabilitas
Pertanyaan Kunci
Dan
Inetgritas
2.1
Penganggaran
–
Eksistensi
Kebijakan
1. Apakah peraturan daerah terkait rob dan banjir mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk pengendalian rob dan banjir?
Pada pertanyaan kunci diatas di sepakati beberapa fakta sebagai berikut :
Perda RTH hanya mendorong agar pemerintah mengalokasi anggaran untuk RTH bagi fasilitas publik namun tidak menyebutkan secara spesifik besaran anggaran yang dibutuhkan
Pada penjelasan Perda RTH No.7 Tahun 2010 Pasal 188
Ayat (1)
disebutkan
Perencanaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design (DED), sehingga biaya perencanaan RTH tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Teknis / DED, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komponen Perencanaan Teknis maupun DED itu sendiri.
11 | P a g e
Perda Pengendalian Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2006 hanya mendorong agar pemerintah mengalokasi anggaran untuk RTH bagi fasilitas publik namun tidak menyebutkan secara spesifik besaran anggaran yang dibutuhkan
Perda Pengendalian Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2006 pada Pasal 91 menyebutkan Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup Daerah bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. penanggungjawab usaha; dan c. sumbersumber lain yang sah.
Perda Drainase menyebutkan mengenai pembiayaan pengendalian rob dan bajir pada pasal 47 yang menyebutkan Pembiayaan sistem drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sistem drainase. Adapun jenis pembiayaan sistem drainase sebagaimana dimaksud meliputi: a) Biaya sistem informasi drainase b) Biaya perencanaan c) Biaya pelaksanaan kontruksi d) Biaya operasi, pemeliharaan e) Biaya pengadaan lahan f)
Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat
Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan sebagaimana dimaksud dapat berasal dari: a) Pemerintah b) Pemerintah daerah provinsi c) Pemerintah daerah d) Pemerintah daerah lainnya e) Sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 – 2031 pasal 106 ayat 2 menyebutkan Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
Pada Lampiran Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 – 2031 terdapat tabel Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program meliputi : a. usulan program utama; b. lokasi; c. besaran biaya; d. sumber pendanaan; e. instansi pelaksanaan; dan f. waktu pelaksanaan
12 | P a g e
b) No
Efektivitas Pelaksanaan
Value
Chain-
Aspek
Akuntabilitas
Pertanyaan Kunci
Dan
Inetgritas
2.2
Penganggaran
–
Efektivitas Pelaksanaan
1. Apakah anggaran untuk pengendalian rob dan banjir dialokasikan
untuk program dan kegiatan sesuai
regulasi? 2. Apakah anggaran program atau kegiatan pengendalian rob dan banjir rasional dan efisien?
Pada pertanyaan kunci diatas di sepakati beberapa fakta sebagai berikut :
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 – 2031 Pasal 73 Ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana rob meliputi : 1.
Pembuatan kolam penampung air;
2.
pengembangan stasiun pompa air pada kawasan terbangun untuk mengurangi genangan rob;
3.
Pengerukan saluran drainase hingga sampai muara sungai
4.
Pembuatan tanggul pantai
5.
Peningkatan rekayasa teknis pada lokasi tertentu seperti pembuatan bangunan pemecah ombak, tanggul, kolam retensi dan kanal limpasan
6.
Penghijauan kawasan pantai
Program pembuatan tanggul pantai yang diamanatkan perda RTRW kepada dinas PSDA dan ESDM tidak masuk kedalam rencana kerja dinas terkait sehingga tidak dianggarkan.
Program dan kegiatan dina PSDA dan ESDM dalam pengendalian rob dan banjir adalah sebagai berikut :
Program Pengendalian Rob dan Banjir : operasional pompa kali semarang
Program Prembangunan Saluran drainase dan Gorong2
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya : OP, Pembangunan talud, perbaikan pintu air
Program peningkatan sapras drainase : OP, pengadaan alat
Pada program dan kegiatan Badan Lingkungan hidup salah satunya adalah Pembuatan sumur resapan dan biopori terdapat pada perda drainase pasal 57 yang berbunyi : 1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (zero delta q policy).
13 | P a g e
2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (zero delta
q policy) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui pembangunan : embung, kolam retensi, kolam detensi, taman atap, kolam tandon, sumur resapan. Biopori, bioretensi dan penghijauan
Pengadaan dan penanaman mangrove di wilayah pesisir ( RTRW pasal 73 dan perda kawasan pesisir )
Pembuatan sabuk pantai ( 100m dari bis beton ) ( perda RTRW pasal 73)
Penghijauan kawasan resapan air dan lahan kritis di Gunungpati dan Mijen ( perda RTRW pasal 73)
Program pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan salah satunya adalah Program pengelolaan RTH terdapat pada perda RTH dan perda RTRW pasal 6 ayat 4 yang berbunyi : (4) Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada; b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; c.
meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
d. mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat; e. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan f.
mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
Program dan kegiatan Bappeda salah satunya yaitu Pembuatan EWS ( early warning system ) di Kali Bringin sesuai dengan Perda RTRW Pasal 75 Ayat 2 yang berbunyi Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir meliputi : 1. menetapkan tingkat bahaya banjir permasing-masing kawasan; 2. memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawanbanjir permanen; dan 3. melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai.
Adapun program pembuatan EWS oleh Bappeda ini selaras dengan Perda Drainase Pasal 44 mengenai Sistem Informasi Drainse ayat 2 yang berbunyi sistem informasi drainase yang dimaksud meliputi data base sistem drainase dan sistem peringatan dini banjir.
Program EWS (Early Warning System) juga selaras dengan Perda Pengendalian Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2006 Pasal 47 yang berbunyi : (1) Kegiatan pengendalian bencana meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pemulihan lingkungan hidup, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14 | P a g e
(2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
penetapan daerah-daerah yang termasuk potensi rawan bencana;
pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat di daerah potensi bencana;
pemberdayaan masyarakat rawan bencana;
pemasangan alat peringatan dini; dan
penyusunan sistem informasi dan basis data serta penanganan kebencanaan.
Pada tahun anggaran 2014 ,terdapat kegiatan peningkatan pembangunan pusat – pusat pengendalian banjir untuk sub keg pengadaan dan pemasangan pagar pengaman rumah pompa boom lama II sebesar rp.120 juta. Budget pembangunan pagar rumah pompa dinilai tidak rasional dan efisien dikarenakan rumah pompa tersebut sudah dikelilingi oleh tembok, sehingga dana yang dibutuhkan sedikit/ tidak mencapai Rp. 120.000.000,-.
Kegiatan pembebasan tanah waduk jatibarang di anggaran murni 2012 dianggarkan sebesar
55.304.000,
lalu
pada
APBD
perubahan
2012
ditambah
menjadi
5.461.034.250, dan ternyata hanya terealisasi 34.545.400 , Hal ini menunjukkan adanya penambahan anggaran yang tidak rasional dan efisien hingga mencapai 98, 75 %, padahal pada akhirnya hanya mampu terealisasi 0,006 % c) No
Akses Masyarakat
Value
Chain-
Aspek
Pertanyaan Kunci
Akuntabilitas Dan Inetgritas
2.3
Penganggaran – Akses Masyarakat
1. Apakah
SKPD
berkolaborasi
dengan
masyarakat dalam menyusun perencanaan anggaran
untuk pengendalian rob dan
banjiryang efisien dan rasional? 2. Bagaimana bentuk kolaborasi SKPD dan masyarakat
agar
anggaran
untuk
pengendalian rob dan banjir dapat
efien
dan rasional?? 3. Apakah masyarakat pernah mengusulkan program sekaligus besaran anggarannya? 4. Apakah
usulan
program
dan
besaran
anggaran di realisasikan?
Pada pertanyaan kunci diatas di sepakati beberapa fakta sebagai berikut :
15 | P a g e
Ada ruang partisipasi bagi Masyarakat melalui form usulan musrenbang namun waktu yang dialokasikan tidak cukup sehingga tidak memungkinkan membahas penganggaran yg rasional dan efisien, adanya pembatasan usulan infrastruktur maksimal 3 (di juklak juknis musrenbang)
Tidak ada bentuk kolaborasi antara SKPD dan Masyarakat dalam penganggaran untuk pengendalian rob dan banjir agar dapat efisen dan rasional
Masyarakat pernah mengusulkan program sekaligus besaran anggarannya pada musrenbang
Usulan program dan besaran anggaran di realisasikan contoh rumah pompa pedurungan tahun 2010 yang diajukan melalui proposal dan musrenbang
3.
Rantai Nilai Implementasi Anggaran a)
No
Eksistensi Kebijakan
Value
Chain-
Aspek
Pertanyaan Kunci
Akuntabilitas Dan Inetgritas
3.1
Implementasi Anggaran – Eksistensi
1. Apakah peraturan terkait rob dan banjir yang ada sudah cukup untuk mengatur
Kebijakan
pelaksanaan program yang transparan dan akuntabel?
Pada penjelasan Perda Pengendalian Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2006 Pasal 2 Huruf d terdapat penjelasan mengenai : 1) Asas Transparansi memberikan kejelasan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan keikutsertaan masyarakat secara terbuka mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. 2) Asas
Akuntabilitas
dimaksudkan
agar
dalam
melaksanakan
pengendalian
lingkungan hidup hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sehingga kekurangan maupun keberhasilannya dapat diketahui bersama, dengan demikian diharapkan agar masyarakat ikut serta memberikan solusi dan penanganannya. 3) Asas Partisipasi memberikan kejelasan bahwa semua masyarakat dengan kesadarannya sendiri berperan serta dalam tanggung jawabnya terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Pada perda Ruang Terbuka Hijau menjelaskan mengenai Peran Serta Masyarakat Pasal 200 yaitu : 1) Peran serta masyarakat dalam penataan RTH meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH.
16 | P a g e
2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Walikota termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan. 4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana RTH. 5) Pelaksanaan Penataan RTH harus menjadi gerakan sosial masyarakat
Kemudian Pasal 201 Pada perda Ruang Terbuka Hijau disebutkan : (1) Tiap anggota masyarakat
mempunyai
kesempatan
yang
sama
dan
seluas-luasnya
untuk
berperanserta dalam pelaksanaan penataan RTH. (2) Peran serta masyarakat dalam rangka Penataan RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk : 1)
Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan gerakan sosial;
2)
menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat;
3)
penyediaan lahan/tanah milik pribadi untuk penyelenggaraan RTH;
4)
penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan RTH;
5)
memberi saran, pendapat dan/atau masukan dalam rangka ikut menentukan penetapan lokasi RTH;
6)
memberikan bantuan dalam rangka mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam rangka penyelenggaraan RTH;
7)
kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan
8)
memberikan
informasi,
saran,
pertimbangan
atau
pendapat
dalam
penyelenggaraan RTH; 9)
pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan sesuai ketentuan yang berlaku;
10) memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan RTH; 11) memberikan bantuan keahlian dan pengetahuan dalam penyelenggaraan RTH; 12) bantuan dalam hal perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan RTH; 13) ikut aktif menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi serta potensi RTH yang ada; dan 14) melakukan pengawasan dalam hal pemanfaatan RTH sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada perda Drainase juga menyebutkan mengenai peran masyarakat yang terdapat pada pasal 59 yaitu : 1)
Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan sistem drainase
2)
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui
Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah
17 | P a g e
Perumusan kebijakan pengelolaan sistem drainase
Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolan sistem drainase dan
3)
Terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pengelolan sistem drainase
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara perorangan atau dengan membentuk kelompok kerja masyaraat yang peduli terhadap drainase
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 – 2031 pada pasal 160 menyebutkan Peran Serta Masyarakat : 1)
Mengenai Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian
pemanfaatan ruang. 2)
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
Masukan
mengenai:
persiapan
penyusunan
rencana
tata
ruang;
2.
penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang.
Kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
3)
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4)
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
18 | P a g e
masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
b) No
Efektivitas Pelaksanaan
Value
Chain-
Aspek
Pertanyaan Kunci
Akuntabilitas Dan Inetgritas
3.2
Implementasi Anggaran – Efektivitas
1. Apakah penyerapan anggaran pengendalian rob dan banijr dilakukan secara maksimal?
Pelaksanaan
2. Apakah program dan kegiatan pengendalian rob
dan
banjir
yang
telah
dilakukan
transparan dan akuntabel? 3. Apakah program dan kegiatan pengendalian rob
dan
banjir
yang
telah
dilakukan
menghasilkan output dan outcame sesuai dengan
indikator
kinerja
yang
direncanakan?
Pada pertanyaan kunci pertama di sepakati beberapa fakta sebagai berikut :
Penyerapan anggaran pengendalian rob dan banijr belum dilakukan secara maksimal, hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Program pengendalian banjir dan rob 2012-2014 Trend anggaran program pengendalian banjir dari tahun 2012 s/d tahun 2014 pada Dinas PSDA dan ESDM berdasarkan dokumen APBD Kota Semarang adalah sebagai berikut :
19 | P a g e
No
Program/kegiatan
2012
2013
2014
1
Program pengendalian banjir
Rp, 31.594.866.000
Rp, 70.956.466.000
Rp, 143.253.757.000
2
Program peningkatan sarana
Rp, 4.935.000.000
Rp, 6.430.000.000
Rp, 5.382.931.000
Rp, 47.910.000.000
Rp, 7.200.676.000
Rp, 26.463.114.000
dan prasarana drainase 3
Program
pembangunan
drainase dan gorong-gorong
Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran pada program pengendalian banjir selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2014. Berbeda dengan dua program lain yang besarannya cenderung naik turun dari tahun 2014 hingga 2014. Dalam perubahan anggaran pada tahun anggaran 2012 dan 2013 pun program pengendalian banjir selalu mendapat tambahan dana seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut: No
1
Program/kegiatan
Program
2012
2013
Perubahan
Realisasi
Rp, 55.971.578.250
Rp, 18.909.990.457
pengendalian banjir 2
Program peningkatan
Perubahan Rp,
realisasi Rp, 35.721.665.105
91.264.625.000 Rp, 5.658.000.000
Rp, 3.548.694.628
sarana dan prasarana
Rp,
Rp, 3.884.991.300
4.535.000.000
drainase 3
Program
Rp, 47.910.000.000
Rp, 38.305.556.926
pembangunan
Rp,
Rp, 7.012.797.124
8.432.648.000
drainase dan goronggorong
Namun capaian realisasi anggaran pada program pengendalian banjir masih terbilang buruk. Pada tahun 2012 hanya terealisasi sebesar 33,78% dan pada tahun 2013 terealisasi sebesar 39,14%. Jauh dibawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ Walikota) tahun anggaran 2012 dan 2013, kegiatan-kegiatan dalam program pengendalian banjir yang tidak terlaksana dapat diketahui. Kegiatan yang belum terlaksana pada tahun anggaran 2012 antara lain: a. Kegiatan pembebasan tanah kali bringin tahap I dan pembebasan tanah embung hulu kali bringin. Penyebab dari kegagalan kegiatan ini adalah proses pembebasan lahan yang kompleks, prosedurnya panjang dan memerlukan waktu relatif lama. b. Kegiatan penyediaan lahan kolam retensi kali semarang tidak dapat terlaksana. Alasam yang dikemukakan adalah belum adanya kesepakatan antara penerima ganti yaitu PT PELINDO selaku pengelola lahan dengan PT TMB selaku pemegang hak guna bangunan diatas hak pengelolaan lahan 20 | P a g e
c.
Kegiatan pembebasan tanah waduk jatibarang (program JBIC)
tidak dapat
dilaksanakan karena belum adanya kesepakatan dengan penerima ganti untung. d. Kegiatan pendampingan normalisasi kali tenggang, pendampingan normalisasi kali garang dan kali banjir kanal barat, pendampingan pekerjaan kanal permukaan paket C3, pendampingan pembangunan kolam retensi polder banger, semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendampingan operasional tali asih yang tidak terlaksana karena belum ada kesepakatan dengan penerima tali asih dan terkendala permendagri no 32 tahun 2011 tentang hibah dan bansos. Kegiatan yang belum terlaksana dengan baik di tahun anggaran 2013 antara lain: a. Peningkatan saluran drainase kali tenggang (ruas arteri s/d kaligawe). 2 dari 3 paket peninggian/peningkatan jalan tidak terlaksana. Yang pertama paket peninggian jembatan daendel dikarenakan gagal lelang. Yang kedua peninggian jembatan muktiharjo dikarenakan penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak. b. Lanjutan peningkatan saluran drainase kali tenggang (ruas arteri s/d muara) tidak dapat direalisasikan karena adanya perbedaan penghitungan volume dan biaya sehingga rekanan tidak dapat melakukan serah terima konstruksi. c.
Kegiatan pembebasan tanah kali bringing tahap I dan pembebasan tanah embung huli kali bringin tidak dapat dilaksanakan karena proses pembebasan lahan yang kompleks dan perlu verifikasi bukti kepemilikan lahan yang memakan waktu lama.
d. Kegiatan
penyediaan lahan kolam retensi kali semarang dikarenakan belum
adanya kesepakatan penerima ganti PT Pelindo selaku pengelola lahan dengan PT TMB selaku pemegang hak guna bangunan diatas hak pengelolaan lahan. e. Kegiatan perencanaan pembebasan tanah program waduk jatibarang paket C tidak terlaksana f.
Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid agung tidak terlaksana karena belum ada kesepakatan dengan penerima ganti rugi.
21 | P a g e
Urusan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup : No
2012
Program
Anggaran
Program perusakan
2
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
1.465.860.500
1.412.101.500
96,33%
2.366.254.000
2.253.359.880
95,23%
1.768.419.000
1.980.584.000
1.585.546.500
80,05%
2.930.205.000
2.756.837.100
94,00%
4.329.872.000
Realisasi
dan lingkungan
hidup Program
2014
pengendalian
pencemaran 1
2013
perlindungan
dan konservasi SDA
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup selama tahun 2012 dapat dilihat dari beberapa indikator, Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : a) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus pencemaran lingkungan dari 55 perkara pada tahun 2011 berkurang menjadi 48 perkara pada tahun 2012 dan dari kasus yang muncul baik pada tahun 2011 maupun 2012 dapat ditanagani 100%. b) Penurunan jumlah industri/kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan dari 220 industri/kegiatan pada tahun 2011 menjadi 132 industri/kegiatan pada tahun 2012 dan 48 industri/kegiatan usaha telah diadukan masyarakat karena mencemari lingkungan . c) Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan dari 100 industri/kegiatan pada tahun 2011 menjadi 202 industri / kegiatan usaha pada tahun 2012.
22 | P a g e
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota Semarangd) Penurunan jumlah industri/kegiatan usaha yang berpotensi
menimbulkan
pencemaran/kerusakan lingkungan dari 220 industri/kegiatan pada tahun 2011 menjadi 132 industri/kegiatan pada tahun 2012 dan 48 industri/kegiatan usaha telah diadukan masyarakat karena mencemari lingkungan . e) Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan dari 100 industri/kegiatan pada tahun 2011 menjadi 202 industri / kegiatan usaha pada tahun 2012. f)
Berkurangnya luas lahan dan/atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari 729,23 Ha pada tahun 2012 menjadi 724,23 Ha pada tahun 2013.
g) Peningkatan respon terhadap pengaduan masyarakat dapat dilihat dari pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diajukan sejumlah 48 dapat ditindaklanjuti 100%. h) Dari 34 sungai di Kota Semarang yang dipantau kualitas airnya 61,7% melampaui Baku Mutu Air yang ditetapkan i)
Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dari 16,5 Ha pada tahun 2011 menjadi 21,5 Ha pada derah tangkapan Air Waduk Jatibarang
j)
Meningkatnya penegakan hukum lingkungan melalui penyusunan berkas perkara dan pelimpahan bekas perkara kasus penambangan minerba eks galian C di Kota Semarang ke Kejaksanaan. Capaian kinerja
Urusan Lingkungan Hidup pada Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup selama tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator, Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : a) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus pencemaran lingkungan dari 48 perkara pada tahun 2012 berkurang menjadi 33 perkara pada tahun 2013 dan dari kasus yang muncul baik pada tahun 2012 maupun 2013 dapat ditanagani 100%. b) Penurunan jumlah industri/kegiatan usaha yang berpotensi
menimbulkan
pencemaran/kerusakan lingkungan dari 154 industri/kegiatan pada tahun 2012 menjadi 120 industri/kegiatan pada tahun 2013 . c) Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan dari 100 industri/kegiatan pada tahun 2012 menjadi 114 industri / kegiatan usaha pada tahun 2013. d) Berkurangnya luas lahan dan/atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari 724,23 Ha pada tahun 2012 menjadi 719,23 Ha pada tahun 2013.
Page 23 of 31
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota Semarange) Peningkatan respon terhadap pengaduan masyarakat dapat dilihat dari pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diajukan sejumlah 33 dapat ditindaklanjuti 100%. f)
Peningkatan jumlah titik pantau khususnya terhadap kualitas air yang telah dilakukan pada 34 sungai di Kota Semarang atau sebesar 53,1% dari total jumlah sungai yang ada sebanyak 64 sungai.
g) Meningkatnya penegakan hukum lingkungan melalui penyusunan berkas perkara dan pelimpahan bekas perkara kasus penambangan minerba eks galian C di Kota Semarang ke Kejaksanaan. Pada saat ini masih dalam tahap penyidikan dan pengumpulan data. Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Program perlindungan dan konservasi SDA selama tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator, Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : a) Peningkatan
mitigasi/adaptasi
daerah
rawan
kekeringan
akibat
dampak
perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting / pemanen air hujan dari 39 unit pada tahun 2012 menjadi 49 unit pada tahun 2013 b) Peningkatan konservasi lahan kritis dari 21,5 Ha pada tahun 2012 menjadi 26,5 Ha pada Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang pada tahun 2013. c) Diketahuinya status kondisi awal lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa di 12 (dua belas) kelurahan di Kecamatan Gunungpati. d) Terwujudnya peningkatan pengelolaan lahan galian Golongan C melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan minerba di 15 lokasi serta pengawasan pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah terhadap 66 industri dengan hasil sebagai berikut : i.
2 (dua) kegiatan dari 15 kegiatan yang diawasi (13%), berijin dan masa berlaku perijian sampai dengan tahun 2013.
ii.
87% ijin penambangan minerba sudah habis masa berlaku perijinannya dan/atau dalam proses perpanjangan perijinan, namun demikian SKPD terkait belum dapat memproses perijinannya, dikarenakan belum ada dasar
hukumnya
(belum
ditetapkannya
Perda
tentang
Perijinan
Penambangan Minerba). iii.
Hasil pengawasan pemanfaatan air tanah, terdapat 70 % dari 66 industri/ perusahaan belum melaksanakan upaya konservasi pemanfaatan air tanah.
Page 24 of 31
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota SemarangDinas Kebersihan dan Pertamanan No
Program 1
2012
Program
Anggaran
Realisasi
2013 %
2014
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
11.655.851.346
7.723.254.040
66,26%
16.850.500.722
Realisasi
pengelolaan
RTH
3.784.284.800
3.591.321.740
94,90%
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau selama tahun 2012 dapat dilihat dari beberapa indikator, Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : Ruang terbuka hijau ini salah satu di dalamnya mencakup mengenai taman kota dan lingkungan. Taman yang seyogyanya menjadi salah satu ruang publik dengan fungsi ekologis dan estetika untuk lingkungan sekitarnya menjadi ruang pembentuk lingkungan sosial. Ruang ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat kota untuk mendapatkan nilai ekologis yang ada pada lingkungan sekitar aktivitas mereka, di Kota Semarang dalam meningkatkan RTH melalui peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai sarana publik, khususnya Kota Semarang melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan RTH kota yaitu dengan dibangunnya taman eks Pasar Rejomulyo untuk djadikan RTH yang berintegrasi langsung untuk ruang publik. Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 188 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif. Adapun rehab taman yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain: a)
Rehabilitasi Taman Progo
b)
Rehabilitasi Taman Kawi
c)
Rehabilitasi Taman Stadion Diponegoro
d)
Rehabilitasi Taman Pamularsih
e)
Rehabilitasi Taman Delta Kaligawe
f)
Rehabilitasi Taman ATN
g)
Rehabilitasi Taman Sudirman
h)
Rehab Taman Bubakan
i)
Reha Taman Simongan (Sma Pho Kong) Page 25 of 31
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota Semarang-
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau selama tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator, Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : Ruang terbuka hijau ini salah satu di dalamnya mencakup mengenai taman kota dan lingkungan. Taman yang seyogyanya menjadi salah satu ruang publik dengan fungsi ekologis dan estetika untuk lingkungan sekitarnya menjadi ruang pembentuk lingkungan sosial. Ruang ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat kota untuk mendapatkan nilai ekologis yang ada pada lingkungan sekitar aktivitas mereka, di Kota Semarang dalam meningkatkan RTH melalui peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai sarana publik, khususnya Kota Semarang melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan RTH kota yaitu dengan dibangunnya taman eks Pasar sampangan untuk djadikan RTH yang berintegrasi langsung untuk ruang publik. Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 237 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif antara lai n Taman dan patung Proklamator di Jalan Sukarno Hatta, Taman Tlogosari, Taman Tirto Agung, Taman Madukoro, Taman Ngalian dan Taman Adipura serta Taman Air Mancur di Jalan Pahlawan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan No
Program 1
2012
Program
RTH
Anggaran
Realisasi
2013 %
2014
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
11.655.851.346
7.723.254.040
66,26%
16.850.500.722
pengelolaan 3.784.284.800
3.591.321.740
94,90%
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau selama tahun 2012 dapat dilihat dari beberapa indikator, Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain :
Page 26 of 31
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota SemarangRuang terbuka hijau ini salah satu di dalamnya mencakup mengenai taman kota dan lingkungan. Taman yang seyogyanya menjadi salah satu ruang publik dengan fungsi ekologis dan estetika untuk lingkungan sekitarnya menjadi ruang pembentuk lingkungan sosial. Ruang ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat kota untuk mendapatkan nilai ekologis yang ada pada lingkungan sekitar aktivitas mereka, di Kota Semarang dalam meningkatkan RTH melalui peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai sarana publik, khususnya Kota Semarang melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan RTH kota yaitu dengan dibangunnya taman eks Pasar Rejomulyo untuk djadikan RTH yang berintegrasi langsung untuk ruang publik. Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 188 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif. Adapun rehab taman yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain: a) Rehabilitasi Taman Progo b) Rehabilitasi Taman Kawi c) Rehabilitasi Taman Stadion Diponegoro d) Rehabilitasi Taman Pamularsih e) Rehabilitasi Taman Delta Kaligawe f)
Rehabilitasi Taman ATN
g) Rehabilitasi Taman Sudirman h) Rehab Taman Bubakan i)
Reha Taman Simongan (Sma Pho Kong) Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau selama tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator, Hasil – hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain : Ruang terbuka hijau ini salah satu di dalamnya mencakup mengenai taman kota dan lingkungan. Taman yang seyogyanya menjadi salah satu ruang publik dengan fungsi ekologis dan estetika untuk lingkungan sekitarnya menjadi ruang pembentuk lingkungan sosial. Ruang ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat kota untuk mendapatkan nilai ekologis yang ada pada lingkungan sekitar aktivitas mereka, di Kota Semarang dalam meningkatkan RTH melalui peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai sarana publik, khususnya Kota Semarang melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan RTH kota yaitu dengan dibangunnya taman eks Pasar sampangan untuk djadikan RTH yang berintegrasi langsung untuk ruang publik. Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 237 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif antara lain Taman dan patung
Page 27 of 31
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota SemarangProklamator di Jalan Sukarno Hatta, Taman Tlogosari, Taman Tirto Agung, Taman Madukoro, Taman Ngalian dan Taman Adipura serta Taman Air Mancur di Jalan Pahlawan. Dinas Tata Kota dan Perumahan No
Program 1
2012
Program
Anggaran
2013
2014
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
860.257.600
76,50%
1.004.000.000
947.932.000
92,26
650.000.000
Pengendalian
Pemanfaatan ruang
1.124.500.000
Penataan ruang di tahun 2013 mencoba mengimplementasikan beberapa indikasi program tata ruang dalam RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031. Beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kegiatan studi telah dilaksanakan, dalam rangka menyusun acuan implementasi program RTRW antara lain: 1) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan serta Tempat Usaha. Terbentuknya Tim Pengawasan dengan tujuan agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap bangunan dan tempat usaha yang belum berijin dan pengawasan terhadap pelaku pembangunan/usaha di 16 Kecamatan yang melakukan pelanggaran atas ijin yang sudah diterbitkan Pemerintah Kota Semarang 2) Sosialisasi Perda Bangunan dan Perda HO. Terlaksananya sosialisasi Perda Bangunan dan Perda HO, supaya masyarakat paham akan aturan dalam pengajuan ijin bangunan dan ijin gangguan/ HO, sosialisasi ini dilaksanakan pada 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Tugu. 3) Peningkatan kapasitas personil pelayanan perijinan IMB.
Page 28 of 31
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota SemarangTerlaksananya pelatihan teknis bangunan gedung dan pengawas bangunan bagi personil DTKP sebanyak 30 personil, serta meningkatnya kualitas pelayanan ijin IMB dan ijin Gangguan. 4) Pembuatan dan updating database IMB dan HO. Terlaksananya pelatihan dan pembuatan program data base IMB, HO dan Pengawasan dengan volume sebanyak 3.800 data IMB/HO. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait Urusan Wajib Penataan Ruang pada tahun 2013 yaitu : Pemahaman stakeholder terkait RTRW masih rendah ssehingga implementasi pengendalian tata ruang belum optimal. Pada pertanyaan kunci kedua di sepakati beberapa fakta sebagai berikut :
Informasi tentang cakupan area stasius rumah pompa tidak disampaikan kepada masyarakat
Papan pengumuman proyek pada beberapa kegiatan PSDA tidak terpasang pada saat pelaksanaan atau tidak terpasang terus menerus
Informasi tentang DED proyek pengendalian rob dan banjir seringkali tidak bisa di akses oleh masyarakat
Transparansi
terkait
pelaksanaan
honor
operator
pompa
belum
transparan.
Transparansi anggaran antara PSDA dengan operator pompa dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan pompa tidak berjalan dengan baik.
Hal ini
terlihat dari perbedaan informasi jumlah honor dan informasi rincian honor yang diterima oleh operator. Pada pertanyaan kunci ketiga di sepakati beberapa fakta sebagai berikut :
Program dan kegiatan pengendalian rob dan banjir yang telah dilakukan menghasilkan output dan outcame sesuai dengan indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 yang direncanakan hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini:
Page 29 of 31
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota Semarang-
Program dan kegiatan pengendalian rob dan banjir yang telah dilakukan BELUM menghasilkan output dan outcame sesuai dengan indikator kinerja yang direncanakan
Pada dokumen LKPJ tertuang bahwa capaian indikator bahwa lama genangan berkurangya menjadi 120 menit, namun ditemukan dari hasil survey terhadap 36 rumah pompa bahwa ada wilayah cakupan 8 Rumah Pompa jika turun hujan sekitar 4 jam, maka lama genangan akan surut 1x24 jam bahkan sampai 2x24 jam. Wilayah yang dimaksud adalah cakupan dari Rumah Pompa sebagai berikut : Kali Baru, Johar I & II, Polder Tawang, Buludrain, Kol. Soegiono, Gudang Senjata, Progo, Citarum
Berdasarkan hasil survey untuk wilayah cakupan rumah pompa gebang sari dan kali pacar, rob sama sekali tidak diatasi karena kedua rumah pompa tersebut tidak bisa diaktifkan karena normalisasi Kali Tenggang belum selesai. Sehingga rob di wilayah ini dibiarkan begitu saja.
Page 30 of 31
Hasil Audit Sosial – Pengendalian Rob dan Banjir di Kota Semarangc)
No
Akses Masyarakat
Value
Chain-
Aspek
Pertanyaan Kunci
Akuntabilitas Dan Inetgritas
3.3
Implementasi Masyarakat
Anggaran
–
Akses
1. Apakah masyarakat telah ikut mengawasi pelaksanaan anggaran? 2. Bagaimana
bentuk
partisipasi
dalam
pengawasan dan pelaksanaan anggaran? 3. Apakah ada dukungan masyarakat dalam bentuk lain? 4. Apakah
ada
semarang
pihak yang
lain
selain
berperan
pemkot dalam
pengendalian rob dan banjir?
Pada pertanyaan kunci diatas di sepakati beberapa fakta sebagai berikut :
Masyarakat telah ikut mengawasi pelaksanaan anggaran
Adapun bentuk partisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan anggaran salah satu contohnya adalah Masyarakat kemijen ikut mengawasi pembangunan polder banger, talud
Pihak lain selain pemkot semarang yang berperan dalam pengendalian rob dan banjir antara lain : pemerintah provinsi, JICA, JPLOAN, HHSK
Page 31 of 31
