PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DI MI ISLAMIYAH BANYUANYAR SKRIPSI Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam
Oleh PRIHATI NIM : 114 11 019
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2017 i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
MOTTO
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah ayat 7)
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan kepada: 1. Bapak dan Ibu tercinta 2. Suami dan anak-anak tercinta 3. Teman- teman seperjuangan baik di MI maupun di kampus 4. Almamater IAIN Salatiga
ix
x
ABSTRAK
Prihati. 2016. Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar Tahun 2016. Skripsi. Jurusan Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Drs. Badwan, M.Ag. Kata kunci: komite, sekolah, manajemen, pendidikan Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran komite sekolah terhadap managemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar?, (2) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran komite terhadap managemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar?, dan (3) Cara apa saja yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mencari gambaran dan data yang bersifat deskriptif tentang peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat peran komite sekolah terhadap manajemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar adalah sebagai berikut: (a) Persamaan profesi pengurus komite sekolah yang menyebabkan tidak berjalannya wadah komite sesuai dengan perannya karena Pengurus komite sekolah mempunyai kesibukan sendiri-sendiri sesuai profesi masing-masing, dan (b) Keterbatasan dana dari masyarakat. Upaya untuk untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan komite sekolah, yaitu: (1) mensosialisasikan pemaknaan peran serta dan partisipasi masyarakat, (2) memberikan kesempatan dan peluang kepada komite sekolah untuk melakukan kinerja, (3) memberikan kesempatan komite untuk mencari dan mengelola sumber dana pembiayaan pendidikan, (4) memberikan kesempatan untuk membangun sekolah melalui kerjasama internal dan eksternal, dan (5) menjadikan komite sekolah sebagai mitra sekolah.
xi
xii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayat serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai tauladan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini berkat motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 1. Bapak Dr. H. Rahmat Hariyadi, M.Pd., Rektor IAIN Salatiga yang telah memberikan kesempatan belajar pada peneliti. 2. Bapak Suwardi, M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan izin penelitian. 3. Bapak Drs. Badwan, M.Ag. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kearifan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan. 4. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Salatiga. 5. Staf dan Karyawan IAIN Salatiga. 6. Ayah dan Ibu yang tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan. 7. Suamiku (Sukono) dan
Anakku (Afifah dan Nadzifa) tersayang, yang
memberi motivasi dan bantuan serta setia mendampingi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 8. Keluarga besar MI Islamiyah Banyuanyar yang telah memberi motivasi dan
bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
xiii
9. Bapak Komite Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Banyuanyar, yang telah
membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Atas batuan dan partisipasi semua pihak semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.
Salatiga, Pebruari 2017
Prihati
xiv
xv
DAFTAR ISI
COVER ...........................................................................................
i
NOTA PEMBIMBING ..................................................................
ii
NOTA PENGUJI ............................................................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN ..........................................................
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................
v
ABSTRAK .....................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ....................................................................
vii
DAFTAR ISI ...................................................................................
ix
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................
1
A. Latar Belakang ............... .............................................
1
B. Rumusan Masalah .......................................................
6
C. Penegasan Istilah .........................................................
7
D. Tujuan Penelitian ........................................................
9
E. Manfaat Penelitian .......................................................
9
F. Metode Penelitian ........................................................
10
G. Tahap-Tahap Penelitian Penelitian ..............................
13
H. Hipotesis .....................................................................
14
D. Sistematika Penelitian .................................................
15
BAB II KAJIAN PUSTAKA .......................................................
17
A. Komite Sekolah ..........................................................
17
1. Pengertian Komite Sekolah ....................................
17
2. Kedudukan dan Sifat ...............................................
18
3. Tujuan Komite Sekolah ...........................................
18
B. Unsur Komite Sekolah ................................................
19
C. Peran Komite Sekolah .................................................
20
D. Manajemen Pendidikan ..............................................
22
xvi
1. Pengertian Manajemen ...........................................
22
2. Pengertian Pendidikan ............................................
24
BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .......
25
A. Gambaran Umum Mi Islamiyah Banyuanyar ............
25
1. Sejarah MI Islamiyah Banyuanyar .........................
25
2. Letak MI Islamiyah Banyuanyar ............................
26
3. Visi dan Misi MI Islamiyah Banyuanyar .................
27
4. Status Madrasah ......................................................
28
5. Keadaan Siswa ........................................................
28
6. Data Guru .................................................................
29
7. Data Struktur Organisasi .........................................
29
8. Sarana dan Prasarana ..............................................
30
B. Peran Komite Sekolah .................................................
31
1. Peran Komite Sekolah di MI Islamiyah Banyuanyar
31
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite ..
32
3. Jalan yang ditempuh guna mengatasi Hambatan ......
34
BAB IV PEMBAHASAN ...............................................................
36
A. Analisa Peran Komite Sekolah ...................................
36
1. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan
39
2. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung .............
44
3. Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol .............
46
4. Peran Komite Sekolah sebagai Mediator ...............
48
B. Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite
49
1. Faktor Pendukung ..................................................
49
2. Faktor Penghambat ................................................
52
C. Analisa Upaya untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan
56
xvii
BAB V PENUTUP .......................................................................
60
A. Kesimpulan .................................................................
60
B. Saran ............................................................................
61
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................
63
LAMPIRAN ....................................................................................
86
xviii
xix
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada masa sekarang ini perkembangan tekhnologi semakin canggih, namun hal tersebut ada dampak buruk yang ada pada sebagian diantara kita. Salah satu dampak buruknya adalah semakin terpuruk akidah dan akhlak dari generasi muda saat ini. sehingga perlu ditanamkan pondasi agama yang kuat pada tiap anak didik. Dalam mewujudkan Tauhid yang kuat pada tiap diri individu, perlu ditanamkan pendidikan akidah . Dengan demikian pendidikan akidah tidaklah dipandang sebelah mata dan dikesampingkan. Dengan penanaman pendidikan akidah akan tercipta pendidikan yang mampu mengarahkan peserta didik pada pendidikan diri yang lebih mantap. Apabila pendidikan diri pada setiap manusia telah terarah, maka akan memperkuat keyakinan dirinya pada sang Kholiq. Sehingga keinginan manusia untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat akan tercapai. Manusia hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena keinginan untuk hidup bahagia merupakan kodrat atau fitrah yang dimiliki manusia. Sehingga aktifitas yang dilakukan dalam hidupnya didasari keinginan dan tujuan untuk menemukan kebahagiaan pada dirinya. Menurut David Kreck dkk., apapun tindakan pikiran manusia pada dasarnya merefleksikan keinginan (want) dan tujuan (goal), yang secara substansi terus
1
mengalami perkembangan dan perubahan. Keinginan tersebut lebih tertuju pada kebahagiaan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah :
Artinya : Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
Di era moden sekarang ini, terdapat fenomena pada sebagian masyarakat yang merasa tidak bahagia walaupun segala kemegahan dan kemewahan hidup telah terpenuhi. Fenomena ini terjadi karena manusia tidak bisa memahami siapakah dirinya, berasal darimana, harus kemana, apa tujuan hidupnya. Manusia yang berada pada kondisi semacam ini, sesungguhnya terdapat dalam kategori manusia yang mengalami krisis makna hidup. Ketidak bermaknaan hidup yang terjadi pada manusia modern sekarang ini dikarenakan terbuangnya tradisi-tradisi religius dan akar-akar spiritual. Kehidupan modern telah membuat sebagian dari manusia terlena dengan rutinitas kerja dan bermacam-macam kesibukan lainnya yang terus menghimpit kehidupannya. Sehinggga banyak manusia yang disibukkan dengan urusan dunia, dan mereka menghalalkan berbagai cara untuk Pondasi pendidikan anak pada masa modern sangat dibutuhkan oleh setiap orang tua. Pendidikan yang paling dini terdapat di dalam keluarga. Kasih sayang orang tua dan anggota keluarga akan memberi dampak dalam
2
kehidupan seorang anak, karena setiap saat anak akan selalu melihat perilaku dari kedua orang tuanya. Keluargalah yang menanamkan dasar dari pendidikan spiritual dan moral paling dini. Dalam keluarga yang bahagia dan sejahtera memiliki ketauladanan yang baik, karena anak selalu melihat dan menauladani tingkah laku orangtuanya. Sebaliknya, apabila keluarga tersebut kurang harmonis, keteladanan orang tua tidak ada, anak cenderung meniru perilaku orangtuanya yang tidak harmonis tersebut
sehingga dapat
menjadikan seorang anak tumbuh menyimpang dari sikap moral yang baik. Sekolah adalah rumah kedua, tempat anak memperoleh pendidikan formal. Didalam lembaga pendidikan atau sekolah tersebut anak dididik dan diasuh oleh para guru. Di lingkungan ini anak belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan daya pikirnya dengan didampingi seorang guru. Disini guru mempunyai peranan yang sangat penting bagaikan pengganti orangtua. Sebagai orang tua haruslah dapat memilih lembaga pendidikan yang berkualitas, dimana pendidikan tidak hanya mementingkan intelektual saja, namun juga mengedepankan akhlak dan moral. Dengan semakin besar kebutuhan pendidikan formal, maka banyak sekali bermunculan lembaga pendidikan. Berkembang dan majunya lembaga pendidikan tidak terlepas dari berbagai aspek. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’an Surat AshShafat ayat 4 yang berbunyi;
3
Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan teratur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Untuk membangun bangunan yang tersusun kokoh (bunyanun marshus) diperlukan lembaga dan management yang tangguh serta didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik kualitas iman, ilmu maupun amal shalih. Sumber daya alam yang berkualitas harus ada didalam sebuah lembaga maupun diluar lembaga. Yang mana di luar lembaga yang sangat berpengaruh adalah dengan adanya komite sekolah. Untuk itu hubungan yang solid antara pihak lembaga dengan komite sekolah sangat dibutuhkan. Dalam lembaga pendidikan yang sangat
berpengaruh adalah
managemen sekolah dan guru (pendidik). Lembaga dan managemen bagaikan satu tubuh, dimana lembaga adalah jasadnya sedangkan managemen adalah ruhnya. Selain managemen, faktor pendidik memiliki peran yang sangat penting. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang penyampai ilmu, pemberi nasehat, dan teladan bagi anak didiknya. Maka dari itu, pendidik harus mampu mempertahankan penampilan sebagai orang terbaik di mata anak didiknya. guru juga sangat berpengaruh. Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam buku Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer (1991: 56) mensyaratkan bagi setiap pendidik untuk memiliki sifat-sifat asasi, yaitu: Ikhlas, bertaqwa, berilmu, bersikap dan berperilaku santun, dan memiliki rasa tanggung jawab.
4
Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Dengan adanya komite lembaga pendidikan akan lebih mudah untuk mengembangkan dan memajukan lemabaganya. Komite akan membatu dalam memberikan solusi, penambahan dan pengembangan fasilitas yang dibutuhkan demi maju dan berkembangnya lembaga pendidikan tersebut. Untuk meningkatkan kinerja lembaga pendidikan komite sangat berperan dalam membuat perencanaan demi maju dan berkembangnya lembaga pendidikan. Ada beberapa pendekatan untuk menyusun rencana (action plan), salah satunya dengan menggunakan pendekatan pertanyaan W5H1, yaitu What (apa), Who (siapa), When (kapan), Where (dimana), Why (mengapa), How (bagaimana). Misalnya , dalam membuat rencana. Apa rencana yang akan dibuat dan apa manfaatnya dalam menyelesaikan masalah. Siapa yang akan membuat, bertanggung jawab dan melaksanakan rencana tersebut. Kapan akan direncanakan dan dilaksanakan serta berapa lama. Dimana rencana akan dibuat dan dilaksanakan. mengapa rencana tersebut perlu dibuat. Bagaimana rencana tersebut dibuat. Cara pelaksanaan dan perkiraan target yang akan dicapai. Selain membantu dalam membuat perencanaan, komite juga sangat berperan dalam melaksanakan program yang telah dibuat. Selain itu komite juga dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilasanakan. Dengan adanya evaluasi maka akan ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki,
5
sehingga komite juga berperan untuk melakukan perbaikan. Peran komite terhadap managemen pendidikan sangatlah diperlukan untuk mencapai lembaga pendidikan yang maju dan berkualitas. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan terdapat komite sekolah yang mempunyai peran yang berbeda antara lembaga pendidikan satu dengan yang lain. Berangkat dari hal tersebut diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Peran Komite Sekolah Terhadap Manajemen Pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar, ampel, Boyolali Tahun 2013”.
B. Rumusan Masalah Didalam penyusuna skripsi ini penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 1. Bagaimana peran komite sekolah terhadap managemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar? 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran komite terhadap managemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar? 3. Cara apa saja yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
C. Penegasan Istilah 1. Peran
6
a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989, peran punya makna seperangkat tingkat yang diharapkan, yang dimiliki oleh berkedudukan di masyarakat. b. Jodenmot,
29
Desember
2012,
peran
didefinisikan
sebagai
expectation about appropriate behavior in job (harapan tentang tingkah laku yang tepat dalam pekerjaan) . Peran menurut penulis yaitu suatu harapan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang tertentu. 2. Komite Sekolah a. Komite Madrasah/Sekolah (Khaeruddin, 2007: 249) merupakan suatu badan atau lemabag non-profit dan non-politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan madrasah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. b. Menurut pendapat Komite Sekolah (Sudarwan Danim, 2006: 267) yaitu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah / madrasah baik pada pendidikan pra sekolah maupun pendidikan dasar dan menengah. Menurut penulis, komite sekolah adalah suatu badan yang mewadai dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah.
7
3. Manajemen Pendidikan a. Menurut Made Pidarto (1988:4) menyebutkan manajemen pendidikan yaitu sebagai aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. b. Menurut Suryosubroto (1990: 15-16) disebutkan 1) managemen pendidikan adalah kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. 2) Managemen
pendidikan
yaitu proses
untuk mencapai
tujuan
pendidikan. Managemen pendidikan yang dimaksud penulis adalah aktifitas beberapa orang untuk mencapai dan menyamakan sumber-sumber pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Madrasah a. Menurut Hasyim Baiturrahman, madrasah yaitu wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keIslaman dan ilmu pengetahuan, keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. b. Menurut Sejahti Sempurnaa, Madrasah adalah lemabaga pendidikan yang porsinya lebih terhadap mata pelajaran agama. khususnya Islam. Madrasah yang dimaksud disini yaitu tempat untuk menimba ilmu agama Islam dan juga ilmu-ilmu pengetahuan umum yang lain.
D. Tujuan Penelitian
8
1. Untuk mengetahui sejauhmana peran komite sekolah terhadap managemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar. 2. Untuk mengtahui faktor yang mendukung dan menghambat peran komite sekolah terhadap managemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar. 3. Untuk mengetahui cara-cara yang ditempuh komite sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.
E. Manfaat Penelitian 1. Teoritik Manfaat secara teoritik yang diperoleh dari penelitian ini adalah menambah khasanah keilmuan pendidikan pada Jurusan Tarbiyah Progdi PAI IAIN Salatiga khususnya dalam pengetahuan peran komite. 2. Praktis Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi komite sekolah untuk meningkatkan perannya. Bagi kepala sekolah temuan penelitian sebagai rekomendasi untuk lebih erat menjalin hubungan dengan komite sekolah.
F. Metode Penelitian 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (1989: 9) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang
9
secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metode Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moelong, 1975: 5). Pndekatan kulitatif bersifat generating theory. Teori yang dihasilkan bukan teori substansif dan teori-teori yang diangkat dari dasar. Dalam penelitian ini penulis hanya mencari gambaran dan data yang bersifat deskriptif tentang peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar Ampel Boyolali.
2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan turun langsung kelapangan untuk mencari instrumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. Ada dua sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu: a. Sumber data utama yang berupa kata-kata atau tindakan (sumber primer) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara atau pengamatan.
10
Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang peran komite sekolah. Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar Ampel Boyolali 2016. Adapun sumber data primer, penulis dapatkan dari wawancara dengan pihak komite sekolah, guru dan kelapa sekolah. b. Sumber sekunder Data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan topik penelitian guna mendukung penelitian tentang peran komite sekolah dalam
pelaksanaan
manajemen
sekolah
di
MI
Islamiyah
Banyuanyar. Data ini diperoleh dari buku-buku, majalah dan dokumentasi. Dengan adanya sumber data yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan penelitian, maka digunaka metode pengumbulan data yaitu: a. Wawancara Metode
wawancara
adalah
percakapan
dengan
maksud
menkontruksi orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan sebagainya. (Moleong, 1985: 266). Adapun nara sumber dari wancara disini yaitu anggota komite sekolah, guru, dan kepala sekolah. Metode ini digunakan penulis untuk mencari data peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen sekolam di MI Islamiyah Banyuanyar tahun 2016. b. Pengamatan
11
Guba dan Lin Coln Mengemukakan bahwa metode pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya supaya dapat melihat sendiri secara langsung untuk mencatat peristiwa yang terjadi, memahami situasisituasi yang sulit atau mungkin komunikasi tidak dapat berlangsung. (Meleong, 1985: 174) c. Dokumentasi Dokumentasi adalah suatu penelitian yang ditujukan pada penguraian, teknik ini digunakan untuk memuat penjelasan melalui sumber-sumber. (Surahmat, 1982: 132) Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang; 1) Jumlah anggota komite sekolah MI Islamiyah Banyuanyar 2) Gambaran umum tentang MI Islamiyah Banyuanyar 3) Peran-peran komite di Mi Islamiyah Banyuanyar 4) Pengumpulan dokumen-dokumen yang berguna bagi penelit 3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian Penelitian ini berlokasi di MI Islamiyah Banyuanyar Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Waktu pelaksanaan penelitian adalah semester ganjil tahun ajaran 2016
G. Tahap-Tahap Penelitian Dalam melakukan penelitian dapat dilakukan dengan empat tahap yaitu: 1. Tahap Sebelum ke Lapangan
12
Penulis menentukan focus penelitian yang akan menjadi pokok bahasan dan melakukan konsultasi kepada pembimbing dalam penyusunan proposal penelitian serta dilanjutkan penyelesaian perijinan lokasi penelitian. 2. Tahap Pekerjaan Lapangan Penulis melakukan pengumpulan bahan yang berkaitan dengan wawancara pengamatan dan dokumentasi penelitian. Maka penulis mulai terjun ke lapangan tempat penelitian tersebut dilakukan.
3. Tahap Analisis Data Meliputi analisis data yang diperoleh melalui pengamatan dokumentasi dan wawancara dengan anggota komite sekolah, guru, kepala sekolah dan wali murid. 4. Tahap Penulisan Laporan Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data hingga pemberian makna. Selain itu peneliti melakukan konsultasi kepada pembimbing guna penyusunan laporan selengkapnya.
H. Hipotesis Kegiatan pendidikan didalam lembaga pendidikan dapat maju dan berkembang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu penunjang
13
berkembangnya suatu satuan pendidikan adalah managemen pendidikan yang ada dalam lembaga tersebut. salah satu komponen yang mempengaruhi baik dan tidaknya managemen pendidikan adalah komite sekolah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam satuan pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang maju dan berkembang dibutuhkan managemen yang baik. Managemen yang baik sangat dipengaruhi oleh peran serta dari komite dalam memberikan sumbangan demi majunya pendidikan dalam satuan pendidikan. Apabila komite sekolah dapat memberikan sumbangan yang baik dalam hal pengembangan lembaga pendidikan maka lembaga pendidikan tersebut akan menjadi sebuah lembaga yang maju baik kuantitas maupun kualitasnya. Di satu sisi ketika komite sekolah tidak berperan aktif (cuek) maka lembaga pendidikan akan sulit berkembang, bahkan lembaga pendidikan tersebut akan mengalami kemerosotan baik dari kuantitas maupun kualitasnya, yang pada akhirnya lembaga pendidikan itu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dengan demikian komite sekolah sangat berperan didalam peningkatan kuantitas dan kualitas suatu satuan pendidikan.
I. Sistematika Penulisan Dalam penulisan ini disusun secara sistematika, sebagai tata urutan yang saling terkait satu sama lain. Untuk itu penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab pertama diuraikan menyangkut masalah Pendahuluan, yang terdiri dari Alasan pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan
14
Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tahap-Tahap Penelitian, Sistematika Penulisan. Bab kedua di dalam bab ini menyangkut Kajian Pustaka , yang diuraikan tentang pengertian komite sekolah, peran komite sekolah, unsur komite sekolah, pengertian manajemen pendidikan. Bab ketiga di dalam bab ini diuraikan tentang paparan data dan temuan penelitian, yang berisikan gambaran umum MI Islamiyah Banyuanyar, peran komite sekolah, faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah, jalan yang ditempuh guna mengatasi hambatan. Bab keempat di dalam bab ini memaparkan pembahasan yang terdiri dari analisis data tentang peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. Bab keempat penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup
15
16
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Komite Sekolah 1. Pengertian Komite Sekolah Dalam lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, Komite Sekolah yaitu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, pendidikan sekolah, maupun pendidikan luar sekolah. (Danim, Sudarwan, 2006: 267) Menurut Khaeruddin (2007: 249) komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan madrasah sebagai reprentasi dari berbagai unsur yang bertangung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperjelas bahwa komite sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadai peran serta dan aspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan.
17
2. Kedudukan dan Sifat a. Kedudukan komite sekolah Kedudukan komite sekolah berada pada satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi masih dalam satu lokasi. (KTSP, 2007: 249) b. Sifat komite sekolah Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. (KTSP, 2007: 249) 3. Tujuan Komite Sekolah Dibentuknya suatu komite sekolah pada satuan pendidikan pasti ada tujuannya. Adapun tujuan pembentukan komite sekolah yaitu: a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan pada satuan pendidikan. b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. c. Menciptakan
suasana
dan
kondisi
transparan,
akuntabel
dan
demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. (KTSP, 2007: 250)
18
B. Unsur Komite Sekolah Menurut Khaeruddin (2007: 252) bahwa keanggotaan komite sekolah terdiri atas beberapa unsur. Unsur-unsur tesebut adalah: 1. Unsur masyarakat 2. Unsur dewan guru, paling sedikit 15% dari jumlah anggota komite. 3. Unsur yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan. 4. Badan pertimbangan desa yang lainnya yang dianggap perlu, dapat juga dilibatkan sebagai anggota komite sekolah. 5. Perwakilan dari organisasi siswa bagi sekolah menengah atas. Sementara Sudarwan Danim (2006: 269) dalam buku Visi Baru Manajemen Sekolah menyebutkan bahwa unsur masyarakat itu bisa berasal dari orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus di pendidikan menengah wakil dari peserta didik. Dengan terbentuknya komite sekolah dari berbagai unsur perlu adanya kepengurusan. Pengurus komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhannya. Setelah terbentuknya kepengurusan komite sekolah, maka komite sekolah harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama dan tempat kedudukan 2. Dasar, tujuan dan kegiatan 3. Keanggotaan dan kepengurusan
19
4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus 5. Keuangan 6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat 7. Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi. (Visi Baru Manajemen Sekolah, 2006: 269) Berdasarkan AD dan ART maka diharapkan nantinya peran dari komite sekolah dalam peningkatan mutu dan kualitas sekolah akan lebih baik.
C. Peran Komite Sekolah Menurut Sudarman Danim (2006: 268) yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 telah ditegas bahwa peran komite sekolah yaitu: 1. Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Sebagai pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam hal ini apabila suatu sekolah mempunyai suatu rencana dipandang bermanfaat demi peningkatan kualitas dan mutu sekolah sudah selayaknya komite memberikan dukungan sepenuhnya. 3. Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dalam hal ini maka komite sekolah melakukan pengontrolan atas kebutuhan yang dihadapi sekolah, seperti kurangnya tenaga pendidik,
20
kurangnya fasilitas yang mewadahi, maju miundurnya proses KBM. Sebagai pengontrol maka komite sekolah diharapkan dapat membantu segala kekurangan yang dimiliki sekolahtersebut. 4. Sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat disatuan
pendidikan.
Maksudnya
komite
sekolah
sebagai
media
penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah dalam kaitannya dengan masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan. Selain komite punya peran dalam dunia pendidikan, komite juga punya fungsi yang tidak dapat diabaikan. Beberapa funsi komite sekolah yaitu: 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a. Kebijakan dan program pendidikan b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah/madrasah c. Kriteria kinerja satuan pendidikan d. Kriteria tenaga kependidikan dan
21
e. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan. 5. Mendorong orang tua dan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. (KTSP, 2007: 251-252) Sesuai peran dan fungsinya maka komite sekolah melakukan akuntabilitas sebagai berikut: a. Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah/madrasah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program madrasah. b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tidak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.
D. Manajemen Pendidikan 1. Pengertian manajemen Menurut Scanlan dan key (1979: 32) menyatakan manajemen sebagai proses pengkoordinasian dan pengitegrasian semua sumber, baik
22
manusia, fasilitas maupun sumber daya teknikal lain untuk mencapai aneka tujuan khusus yang ditetapkan (Visi Baru Manajemen Sekolah, 2006: 32). Sementara Luther Gulick (1965) menyatakan manajemen sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama (Landasan Manajemen Pendidikan, 1996: 2). Berdasar
dua
pendapat
di
atas
maka
dapat
diperdalam
penjelasannya bahwa manajemen itu dapat dikatakan sebagai ilmu, seni ataupun profesi. a. Manajemen Sebagai Ilmu Manajemen dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki serangkaian teori, meskipun teori itu masih bersifat umum dan subyektif. Luther Gulik (Nanang Fattah, 1996:2) menyatakan bahwa manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu, jika teori-teorinya mampu memberi kejelasan bahwa apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan kemungkinan mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakan itu. b. Manajemen Sebagai Seni Menurut Mary Parker Follet (Nanang Fattah: 1996: 3), manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang dan berdasarkan kenyataan bahwa manajemen mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain. c. Manajemen Sebagai Profesi
23
Seorang profesional menurut Robert L. Katz harus mempunyai kemampuan/kompetensi: konseptual, sosial, dan teknikal. Sementara menurut Scein (Nanang Fattah, 1996: 4-5) banyak indikator yang menunjukkan bahwa manajemen sedang bergerak kearah peningkatan profesionalisme. 2. Pengertian pendidikan Menurut H.B. Hamdani Ali (1993: 8),
Pendidikan dalam arti
umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannnya, pengetahuannya, kecakapannya, serta keterampilannya
kepada
generasi
muda
sehingga
memungkinkan
melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaikbaiknya. Menurut Driyarkara (Nanang Fattah, 1996: 4), pendidikan itu pada intinya memanusiakan manusia muda. Pada dasarnya pendidikan adalah pengembangan manusia muda ketaraf pendidikan. Berpijak pada definisi tersebut di atas maka disebutkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses atau aktifitas memadukan segala sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu dapat mengembangkan manusia terutama anak-anak untuk mencapaitaraf pendidikan dan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Manajemen pendidikan bisa dinyatakan sebagai proses sosial yang direkayasa untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan mengikut sertakan kerjasama, serta partisipasi dari seluruh masyarakat.
24
25
BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
E. Gambaran Umum MI Islamiyah Banyuanyar 1. Sejarah MI Islamiyah Banyuanyar Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Islamiyah
Banyuanyar merupakan
pendidikan formal setingkat SD yang terletak di desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, yang dikelola oleh Yayasan Umat Islam Banyuanyar (YUIB). MI Banyuanyar berdiri pada tanggal 6 Januari 1967 dengan penggagas H. Dimyati, Bpk. Marjuki, Bpk. Syamsuri dan tokoh lainnya. Secara operasional MI Islamiyah Banyuanyar mengadakan kegiatan belajar mengajar dimulai dengan kegiatan belajar sore. Paginya siswa belajar di bangku sekolah dasar, sorenya baru belajar di madrasah (diniyah) karena tuntutan dari tokoh masyarakat dan wali murid untuk menyederhanakan proses pembelajaran umum dan agama dalam satu waktu. Maka pengurus madrasah mengupayakan kepada pemerintah (Departemen Agama) menyelenggarakan pendidikan formal. Pada tanggal 2 Januari 1970 mulai menyelenggarakan pembelajaran pagi hari dengan jumlah siswa 45 anak dan 6 guru pendidik. Sejak mulai berdiri sampai sekarang MI Islamiyah Banyuanyar telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan madrasah, yaitu: a. Bapak H. Marjuki tahun 1967 sampai tahun 1997
26
b. Bapak Suparli, A.Ma Tahun 1997 sampai tahun 2008 c. Bapak Saiful Hadi, S.Pd.I dari tahun 2008 sampai tahun 2005 d. Bapak Suparmo, M.Pd.I dari tahun 2015 sampai sekarang Mensikapi aturan pendidikan yang digariskan oleh pemerintah, yayasan mendaftarkan legalisasi MI Banyuanyar di Departemen Agama, dengan lahirnya piagam pengesahan Perguruan Agama Perwakilan Departemen
Agama
Propinsi
jawa
Tengah
dengan
nomor
Wk/5.b/383/Pgm/1222/1990 tanggal 22 November 1990. Sejalan dengan berbagai kemajuan yang ada baik fisik maupun non fisik. Sejalan dengan berbagai kemajuan yang ada baik fisik maupun non fisik MI Banyuanyar mendapat status DIAKUI pada tanggal 1 Juli 1993 dengan nomor MK.14 / 5.b / PP.01.1 / 1973. Oleh Kakandepag Kabupaten Boyolali. Dan pada tanggal 22 Nopember 2006 MI Banyuanyar telah mendapat status Terakreditasi C dari kanwil Depag Propinsi Jawa Tengah dengan nomor KW.11.4 / 4 / PP.01.2 / 623.26.01 / 2006.
2. Letak MI Islamiyah Banyuanyar Madrasah Islamiyah Banyuanyar merupakan madrasah swasta yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan Kementrian Agama . MI Islamiyah Banyuanyar terletak di dusun Geneng Rt 04 Rw 01, desa Banyunyar, kecamatan Ampel, kabupaten Boyolali kode pos 57352 dan nomer hp 085647112038. Dari pusat kecamatan berjarak kurang lebih 10 km dan dari pusat kabupaten berjarak kurang lebih 20 km.
27
3. Visi dan Misi MI Islamiyah Banyuanyar Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki Visi dan Misi yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan adanya Visi dan Misi tersebut membuat langkah sistem pembelajaran lebih terarah. Adapun Visi dan Misi MI Islamiyah Banyunyar sebagai Berikut: a. Visi Terwujudnya generasi Islam yang cerdas, terampil, bertaqwa, berbudi dan unggul dalam prestasi. b. Misi 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dn non akademik. 2) Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam menjalankan ajaran agama Islam. 3) Mewujudkan
pembentukan
karakter
Islami
yang
mampu
profesionalisme
tenaga
mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 4) Meningkatkan
pengetahuan
dan
kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 5) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
28
4. Status Madrasah a. Nama Madrasah
: Madrasah
Ibtidaiyah
Islamiyah
Banyuanyar b. Nomor Statistik Madrasah
: 111233090005
c. Alamat Sekolah
: Komplek
Pendidikan
Banyuanyar, Desa Kecamatan
Islam
Banyuanyar,
Ampel,
Kabupaten
Boyolal. d. Status Sekolah
: Swasta
e. Tahun Berdiri
: 6 Januari 1969
f. Tanggal dan No. SK
: 1 Pebruari 1969 No. 002 / PG / I / 1991
g. Jenjang Akreditasi
: C
h. Waktu Belajar
: Pagi ( jam 07.00 s/d 13.10 WIB )
i. Status Tanah
: Hak Pakai
j. Surat Kepemilikan
:
-
k. Luas Tanah
:
621 m2
5. Keadaan Siswa Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2016/2017 di MI Islamiyah Banyuanyar dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut: JUMLAH SISWA MI ISLAMIYAH BANYUANYAR TAHUN 2016/2017 Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kelas IV
Kelas V
Kelas VI
Jumlah
L
P
JM
L
P
JM
L
P
JM
L
P
JM
L
P
JM
L
P
JM
L
P
JM
4
2
6
4
8
12
4
2
6
6
5
11
2
8
10
4
6
10
24
31
55
Suber data: arsip data MI Islamiyah Banyuanyar Tahun 2016/2017
29
6. Data Guru No
Nama
L/P
Jabatan
Pendidikan terakhir
Status
1
Suparmo, M.Pd.I
L
Kepala
S2
Non PNS
2
Prihati,A.Ma
P
Guru
D2
Non PNS
3
Lina Ariastuti
P
Guru
SMA
Non PNS
4
Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I
P
Guru
S1
Non PNS
5
Sunarmi
P
Guru
SMA
Non PNS
6
Siti Fatimah, S.Pd.I
P
Guru
S1
Non PNS
7
Nurul Fitrianingsih, S.Pd.
P
Guru
S1
Non PNS
8
Sugiarti, S.Pd.I
P
Guru
S1
Non PNS
Suber data: arsip data MI Islamiyah Banyuanyar Tahun 2016/2017
7. Data Struktur Organisasi Struktur organisasi MI Islamiyah Banyuanyar Ampel Boyolali adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi MI Islamiyah Banyuanyar
Komite Sekolah Drs. Djono
Kepala MI Suparmo, M.Pd.I
Wakil Kepala MI Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I
Guru kelas 1
Guru kelas 2
Guru kelas 3
Prihati, A.Ma
Sunarmi
Lina Ariastuti
Guru kelas 4 Siti Fatimah, S.Pd.I
30
Guru kelas 5
Guru kelas 6
Nurul Fitrianingsih, S.Pd.I
Sugiarti, S.Pd.I
8. Sarana prasarana Dalam proses belajar mengajar MI Islamiyah Banyuanyar memiliki sarana Prasarana sebagai berikut: Tabel 3 Sarana Prasara MI Islamiyah Banyuanyar No
Nama Barang
Jumlah
Kondisi
1
Papan tulis
6
Baik
2
Meja siswa
60
Baik
3
Kursi siswa
90
Baik
4
Meja guru
7
Baik
5
Kursi guru
7
Baik
6
Almari
8
Baik
7
Almari komputer
1
Baik
8
Printer
2
Baik
9
Ruang kelas
5
Baik
10
Ruang guru
1
Baik
11
Ruang perpus
1
Baik
12
Gudang
1
Baik
13
Toilet/WC
2
Baik
14
Mushola
1
Baik
15
Lektop
1
Baik
16
Komputer
1
Baik
17
LCD Proyektor
1
Baik
18
KIT Matematika
1
Baik
19
Alat Peraga IPA
8
Baik
20
Alat Peraga IPS
4
Baik
21
Kalkulator
1
Baik
22
Buku perpustakaan
600
Baik
31
F. Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar 4. Peran Komite Sekolah di MI Islamiyah Banyuanyar Komite Sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadai peran serta
dan
aspirasi
masyarakat
untuk
bertanggung jawab
dalam
meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan. Dengan demikian komite sekolah sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, ada beberapa peran komite sekolah diantaranya: a. Sebagai pendukung (supporting) Komite sekolah memberi motivasi, dukungan baik berupa tenaga maupun pemikiran demi kemajuan madrasah. Ketika suatu madrasah mengalami kemunduran atau dari segi kualitas merosot maka komite sekolah memberikan motivasi dan solusi demi meningkatkan prestasi belajar. b. Sebagai pengontrol (monitoring) Komite sekolah dapat meminta penjelasan kepada sekolah, tentang berbagi hal mengenai administrasi sekolah. Diantaranya: hasil belajar siswa, kemajuan belajar siswa, kondisi sekolah, dsb. c. Sebagai penghubung (mediator) Komite sekolah sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama guna mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Dalam pertemuan ini membahas hal-hal yang berkaitan
32
dengan peningkatan mutu sekilah, diantaranya: hasil belajar anak, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan prestasi dan juga membahas kendala-kendala yang dihadapi sekolah. d. Sebagi pemberi pertimbangan (advisory) Komite sekolah berperan untuk memberikan saran atau masuka. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan sekolah, memberikan pertimbangan terhadap pengadaan sarana dan prasara sekolah maupun perbaikan dan pembuatan gedung. Selain itu komite sekolah juga dapat mengusulkan siswa yang kurang mampu supaya mendapat keringanan biaya pendidikan atau bahkan dibebaskan dari beaya pendidikan. Pengurus Komite 2016 – 2018 Ketua
: Drs. Djono
Sekretaris
: Ahmadi
Bendahara
: Drs. Nur Kholis
Anggota
: - Sunarto
- Suyadi
- Daryanto
- Komarudin, ST
- Suyanto
- Ahmad Muhson
5. Faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah a. Faktor pendukung peran komite Komite sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pendidikan, komite juga memerlukan dukungan
33
dari berbagai pihak. Faktor pendukung peran komite sekolah diantaranya: 1) Kerjasama antara seluruh warga sekolah yaitu mulai dari pengurus komite, Pihak sekolah diantaranya: pelaksana pendidikan dan administrasi yaitu guru dan karyawan dalam lebaga pendidikan dan masyarakat selaku pemperhati dan penerima hasil dari pendidikan. 2) Rasa kekeluargaan yang tinggi dari seluruh warga sekolah. Dengan rasa kekeluargaan apapun kendala yang ada dalam sekolah dapat di selesaikan dengan baik. 3) Suasana kerja (budaya kerja) organisasi yang kondusif, baik komite sekolah maupun pihak sekolah. Dengan adanya budaya kerja yang kondusif segala permasalahan dan kendala dapat terpecahkan dengan musyawarah bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana dengan baik. b. Faktor penghambat peran komite Dalam melaksanakan perannya komite sekolah juga menghadapi hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut diantaranya: 1) Persamaan profesi pengurus komite sekolah yang menyebabkan tidak berjalannya wadah komite sesuai dengan perannya. Persamaan profesi maksudnya pengurus komite sekolah samasama sebagai tenaga kependidikan atau sama sama sebagai perangkat desa. Dengan demikian pengurus komite kurang
34
memperhatikan kondisi dan keadaan sekolah dikarena disibukkan oleh aktifitasnya masing-masing. 2) Keterbatasan dana dari masyarakat. Dana menjadi salah satu faktor untuk melaksanakan tujuan. Dengan dana yang terbatas, maka lembaga pendidikan mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar yang direncanakan. 6. Jalan yang ditempuh guna mengatasi hambatan Dengan adanya hambatan tersebut, ada beberapa cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh komite sekolah dalam melaksanakan perannya di MI Islamiyah Banyuanyar. Hambatan dan cara yang ditempuh untuk memberikan solusi menyelesaikan permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut: a. Persamaan profesi anggota komite sekolah menyebabkan tidak berjalannya paguyupan madrasah. Cara yang ditempuh komite untuk menyelesaikan hambatan tersebut adalah: 1) Berusaha untuk mengalihkan waktu pertemuan, meskipun jalan ini masih mengalami hambatan juga, yaitu kehadirannya belum maksimal. 2) Melakukan reformasi kepengurusan dengan mengganti pengurus yang mau berperan aktif untuk kemajuan Madarasah b. Keterbatasan dana dari masyarakat. Untuk mengatasi hal itu maka komite sekolah menempuh jalan sebagai berikut:
35
1) Menghubungi para alumnus madrasah yang telah berhasil, supaya mau membantu madrasah dengan menyisihkan penghasilannya demi kemajuan madrasah. 2) Melakukan upaya guna memperdayakan lahan yang diperuntukkan bagi madrasah. Lahan itu merupakan lahan kas desa
yang
diperuntukkan untuk madrasah, yang hasilnya untuk membantu pendanaan madrasah. 3) Membuka usaha, Pengadaan buku tulis dan seragam sekolah yang dilakukan oleh madrasah dari keuntungan usaha
digunakan untuk menambah
pendanaan. Demikian uraian data dan temuan penelitian tentang Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar.
36
37
BAB IV PEMBAHASAN
A. Analisa Peran Komite Sekolah terhadap Management Pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar. Berdasarkan data informasi yang berhasil dikumpulkan, maka untuk langkah selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis generating theory yaitu teori yang dihasilkan bukan teori substansif dan teori-teori yang diangkat dari dasar. Berdasarkan bab-bab terdahulu telah disebutkan peran komite sekolah, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia, pada Pasal 56 Ayat (3) menyebutkan, bahwa : “Komite Sekolah/Madrasah, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan” (Depdiknas, 2003:49). Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan. 38
Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat, karena sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Peran komite sekolah, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah, disebutkan sebagai berikut : “Komite Sekolah, sebagai stakeholder dan mitra sekolah diharapkan mulai peka dan peduli dengan segala kekurangan yang ada di sekolah, khususnya sumber pendanaan pendidikan yang minim dalam upaya membangun sekolah sebagai bentuk upaya peningkatan mutu sekolah. Komite Sekolah harus berupaya untuk membantu sekolah dalam penggalangan dana masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam membantu menyukseskan pencapaian mutu pendidikan”. (Wawancara Bp Kepala Sekolah Suparmo, M.Pd.I)
Bapak Suparmo, M.Pd.I memberikan penegasan terkait peran komite sekolah sebagai berikut : “Intinya bahwa peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan akan tercermin dalam model pengelolaan pendidikan sesuai dengan tujuan Manajemen Berbasis Sekolah, permasalahan internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya dapat dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakatnya, sehingga tidak perlu diangkat ketingkat pemerintah daerah atau pun ke tingkat pusat.(Wawancara Bapak Suparmo, M.Pd.I)
39
Pada kesempatan lain, Ibu Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I memberikan keterangan terkait tugas pemerintah terhadap pendidikan dalam wawancaranya sebagai berikut : “Tugas pemerintah (pusat dan daerah) adalah memberikan fasilitasi dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu dalam suatu pemecahan masalah. Fasilitasi ini mungkin berbentuk capacity building, bantuan teknis pembelajaran atau manajemen sekolah, subsidi bantuan sumberdaya pendidikan, serta kurikulum nasional dan pengendalian mutu pendidikan baik di tingkat daerah maupun nasional. (Wawancara Ibu Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I)
Dari uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga didalamnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di satuan pendidikan. Mereka adalah pembayar atau pelanggan pendidikan, baik melalui pembiayaan langsung kegiatan sekolah maupun pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggungjawab kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tersebut tentunya sangat kompleks dan tak terbatas, sehingga tampak sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan, sehingga dibentuklah komite sekolah. Bagaimana peran komite sekolah ? Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah : “Peran Komite Sekolah berkewajiban untuk menjadi mitra sekolah dalam upaya pemberdayaan dan pengembangkan sekolah sesuai dengan perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung
40
layanan pendidikan, pengontrol kegiatan layanan, dan penghubung tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam penggalangan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan pendidikan yang minim guna meningkatkan mutu pendidikan secara optimal, khususnya pada satuan pendidikan dasar dan menengah”. (Wawancara Bp Kepala Sekolah).
Pada konsep tatanan itu, maka pengembangan sekolah yang berbasis pemberdayaaan masyarakat sangatlah relevan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN, dimana konsep manajemen sekolah sudah mengutamakan pemberdayaan masyarakat, baik dalam partisipasi formal yang diatur secara hukum maupun partisipasi informal yang bergerak atas dasar keinginan sendiri. Sehingga Komite Sekolah sebagai suatu institusi yang dapat menjadi mitra
sekolah
di
dalam
menjembatani
berbagai
keperluan
dalam
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan agar berkualitas, transparan dan akuntabel. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran komite terhadap management pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar dapat dideskripsikan sebagai berikut : 1) Peran Komite sekolah Sebagai Pemberi pertimbangan Pada umumnya peran komite sebagai pemberi pertimbangan pelaksanaannya dalam bentuk pemberian masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah, memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru. Selain itu komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana
41
dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh sekolah, memberikan masukan tentang rancangan
anggaran
pendapatan
dan
belanja
sekolah
(RAPBS),
menyelenggarakan rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah. Namun pada kenyataannya, menurut bapak Kepala sekolah MI Islamiyah Banyuanyar, tidak semua peran itu dilakukan komite sekolah yang ada disekolah, apalagi komite sekolah yang ada di sekolah swasta, salah satunya seperti sekolah yang ada di MI Islamiyah Banyuanyar. Komite sekolah hanya berperan dalam pemberi pertimbangan dalam hal sarana dan prasarana saja, itu pun juga harus dirembug lagi dengan yayasan jika yayasan setuju atas usulan tersebut baru akan dikerjakan. Komite sekolah tidak ikut campur dalam pemberian pertimbangan atas penggunaan dana yang berasal dari orang tua murid. Tapi komite sekolah ikut memberikan pertimbangan atas dana penggunaan dana yang berasal dari pemerintah daerah. Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak sekolah. “Keberadaan komite sekolah di sini kurang begitu berpengaruh, di sekolah ini malah lebih berpengaruh yayasan, komite sekolah itu bisa dikatakan pelangkap saja, namun tetap mempunyai peran dan fungsi
walaupun,
misalnya
perannya
sebagai
pemberi
pertimbangan, komite sekolah hanya memberikan pertimbangan dalam hal sarana dan prasarana saja dalam hal pertimbangan lain 42
komite sekolah tidak berperan, pembuatan laborat komputer dan mushola di sini atas saran dari komite yang kemudian ditindak lanjuti oleh yayasan”(disampaikan oleh kepala sekolah).
Pada kesempatan yang sama, Bapak Kepala sekolah menegaskan terkait kedudukan yayasan dengan komite sekolah dalam wawancaranya sebagai berikut : “Yang saya ketahui komite sekolah di sini keberadaannya hanya sebagai pelengkap saja, karena di sini kan sekolah swasta, jadi kedudukan komite sekolah tidak begitu berpengaruh, malah justru lebih berpengaruh yayasannya, tapi di sini tetap ada komite sekolah, sepengetahuan saya peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan hanya dalam hal fisik saja, misalnya pertimbangan penambahan ruangan kelas atau sarana lain yang dibutuhkan oleh sekolah ini, dalam hal penggunaan dana yang berasal dari orang tua murid, komite sekolah tidak ikut campur, tetapi kalau dana dari pemerintah daerah,, komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penggunaannya.(disampaikan oleh kepala sekolah).
Terkait dengan bentuk dan peran komite sekolah, ibu Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I memberikan keterangan dalam wawancaranya sebagai berikut : “Secara teori, Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan. Peran yang dijalani komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan pendidikan dalam satuan pendidikan. Badan ini juga berperan sebagai pendukung
43
baik yang bersifat finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah dan masyrakat di satuan pendidikan. Di samping itu, peran komite sekolah adalah memberikan masukan,
pertimbangan
dan
rekomendasi
kepada
satuan
pendidikan mengenai kebjakan dan program pendidikan. Komite sekolah juga berfungsi dan terlibat dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pemdidikan dan menggalang dana masyarakt dalam rangka pembiyaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (Wawancara ibu Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I)
Pada kesempatan yang sama, ditegaskan ibu Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I maksud keterlibatan masyarakat sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan keterlibatan disini adalah bahwa masyarakat ikut serta secara langsung, baik secara fisik maupun melalui konsentrasi uang, barang, sumbangan pikiran sekaligus ikut serta mengelola dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil hubungan
sekolah
dengan
masyarakat
yang
dicapainya.
Sumbangan pikiran tersebut dapat berupa gagasan atau ide yang dapat diberikan oleh komite sekolah terhadap apa saja yang berkaitan kepada berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, seperti terhadap manajemen pendidikan jika disana terdapat kekurangan atau kesalahan.
Secara lebih spesifik, pada pasal 56 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah yang berperan : 1) Dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proggram pendidikan melalui dewan pendidikan
44
dan komite sekolah/madrasah. 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan
dan
pelaksanaan
kebijaksanan
pendidikan,
menuntut
diselenggarakannya kerja sama antara sekolah dengan masyarakat, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dan melakukan evaluasi. Orang tua yang dimaksud ialah bapak dan ibu yang putra-putrinya bersekolah disatuan pendidikan tersebut. Mereka menjadi anggota komite sekolah agar mereka berperan dan bertanggung jawab terhadap produk pendidikan. Fenomena yang terjadi adalah banyaknya orang tua menyalahkan guru. Maka orang tua yang menginginkan anaknya maju, harus berperan secara aktif, bila mempunyai ide dapat disalurkan melalui komite sekolah. Dengan demikian, maka orang tua mempunyai potensi yang signifikan untuk
berperan aktif antara lain orang tua turut belajar,
45
memberi tugas prioritas terkait kegiatan sekolah, mendorong aktif kegiatan sekolah menciptakan diskusi di rumah. Orang tua juga perlu mengetahui pengalaman anak di sekolah serta menyediakan sarana belajar yang memadai. Namun
demikian,
dalam
kenyataannya
sebagaimana
hasil
wawancara bapak kepala sekolah sebagai berikut : “Dalam kenyataannya, masalah yang terjadi di lapangan justeru memperlihatkan bahwa kehadiran komite sekolah cenderung sebagai badan legalitas yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh
pihak
sekolah.
Disamping
itu
pihak-pihak
yang
berkepentingan dengan pendidikan (orang tua, masyarakat sekitar, bahkan guru) kurang mengetahui tentang fungsi dan peran komit sekolah. Tidak sedikit yang beranggapan komite sekolah sama saja dengan (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan BP3). Hal ini menunjukkan sosialisasi komite sekolah belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat bahkan kepada komite sekolah itu sendiri. (Wawancara Kepala Sekolah)
Pada
prakteknya,
peran
komite
sekolah
sebagai
pemberi
pertimbangan di MI Islamiyah Banyuanyar adalah pelaksanaannya hanya dalam bentuk pemberian masukan dalam hal sarana dan prasarana saja, padahal masih banyak hal bentuk pertimbangan lain yang harusnya diberikan komite sekolah seperti mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah dan lain sebagainya.
46
Kurang
berperannya
komite
sekolah
dalam
pemberian
pertimbangan khususnya di sekolah swasta disebabkan oleh karena di sekolah swasta kedudukannya sejajar dengan yayasan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan sekolah harus diketahui dan disetujui oleh yayasan, walaupun sebenarnya juga meminta pertimbangan dari komite sekolah.
2) Peran Komite Sekolah sebagai pendukung Peran komite sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam bentuk materiil, materiil di sini dalam bentuk barang misalnya saja penambahan komputer, pemberian buku-buku pelajaran untuk melengkapi perpustakaan, komite juga memberikan dukungan moril kepada semua pihak sekolah supaya lebih mengembangkan mutu pendidikan. Berdasarkan observasi dan wawancara dapat diketahui dukungan yang diberikan oleh komite sekolah sebagai berikut: “Menurut pendapat saya dan sejauh pengamatan saya, komite sekolah sangat mendukung sekolah dalam melaksanakan program sekolah dan usaha sekolah dalam meningkatkan mutu, dukungan yang diberikan komite sekolah dalam bentuk materiil dan berupa beberapa saran atau masukan demi tercapainya tujuan sekolah dan tercapainya mutu yang lebih baik lagi” (Wawancara ibu Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I)
Pada kesempatan yang lain, Bapak Suparmo, M.Pd.I memberikan keterangan sebagai berikut :
47
“Dukungan yang diberikan oleh komite sekolah terhadap sekolah ini berupa dukungan materiil dan non materiil, non disini dalam bentuk saran atau masukan yang menunjang peningkatan mutu sekolah.
Bentuk dukungan materiil dalam hal ini diterangkan oleh Ibu Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I dalam wawancaranya sebagai berikut : “Dukungan yang diberikan komite tentunya dalam bentuk materiil misalnya saja dalam bentuk pemberian buku untuk melengkapi perpustakaan dan pemberian sarana lain yang dibutuhkan oleh murid ya walaupun tidak dalam jumlah besar.
Selain yang telah diuraikan tersebut di atas, menurut teori, bentuk dukungan lain berupa pemantauan terhadap kondisi dari pada tenaga pendidik atau guru dan non pendidik dalam hal ini adalah staf karyawan merupakan dukungan moril yang diberikan komite sekolah, selain itu dukungan yang diberikan juga berupa pemantauan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Melakukan koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah, memantau kondisi anggaran pendidikan sekolah, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah. Namun demikian, pada kenyataannya berdasarkan observasi komite sekolah di MI Islamiyah Banyuanyar hanya memberikan dukungan dalam bentuk materiil saja, itu pun tidak dalam jumlah besar, misalnya pemberian dukungan materiil berupa pemberian seperangkat komputer untuk mempermudah siswa, pembelian buku untuk melengkapi koleksi perpustakaan sehingga siswa lebih mudah dalam studi pustaka.
48
3) Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol Peran komite sebagai pengontrol diharapkan perwujudannya adalah dalam bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan disekolah, melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan yang diambil sekolah, melakukan pengawasan terhadap proses dan kualitas perencanaan dan program sekolah, melakukan pengawasan terhadap organisasi sekolah, melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah dan melakukan pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah. Terkait peran komite sekolah sebagai kontrol sebagaimana wawancara Bapak Kepala Sekolah dalam kutipannya sebagai berikut: “Kontrol yang dilakukan oleh komite sekolah selama ini dalam proses
pengambilan
keputusan
disekolah,
selain
itu
juga
melakukan pengawasan terhadap proses dan kualitas perencanaan dan program sekolah dan melakukan pengawasan terhadap organisasi sekolah (disampaikan kepala sekolah).
Hal tersebut ditegaskan oleh wakil kepala sekolah dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut : “Iya komite sekolah kadang melakukan kontrol mulai dari sudah terlaksananya atau belum program sekolah.
Selain itu komite sekolah juga berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah
49
agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan/sekolah. Di MI Islamiyah Banyuanyar sendiri penggunaan atau pengelolaan dana sekolah yang berasal dari pusat atau pemerintah daerah memang diawasi oleh komite sekolah setiap pemasukan dan . pengeluaran yang ada selalu dilaporkan kepada komite sekolah. Seperti halnya dikatakan oleh kepala sekolah, guru dan staf karyawan dalam wawancara dengan peneliti. “Komite sekolah juga mengawasi penggunaan alokasi dana pendidikan termasuk penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah. kontrol juga dilakukan dalam hal perolehan dan penggunaan anggaran atau dana sekolah tapi hanya dana yang berasal dari pemerintah daerah saja kalau dana yang berasal dari orang tua komite sekolah tidak ikut campur didalamnya. (oleh kepala sekolah)
Dari uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik benang merah bahwa kontrol yang dilakukan oleh komite sekolah pada penggunaan anggaran atau alokasi dana sekolah yang berasal dari pemerintah daerah. Namun demikian, pada kenyataannya menurut ketua komite sekolah, Bp Drs, Djono menerangkan dalam wawancaranya sebagai berikut, Komite sekolah dapat meminta penjelasan kepada sekolah, tentang berbagi hal
50
mengenai administrasi sekolah. Diantaranya: hasil belajar siswa, kemajuan belajar siswa, kondisi sekolah, dsb
4) Peran Komite Sekolah sebagai Mediator Peran komite sebagai mediator sejauh ini wujudnya berupa penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu sendiri dalam hal ini guru, staf karyawan serta murid. Selain itu komite juga ikut serta dalam membuat usulan kebijakan dan beberapa program pendidikan kepada sekolah. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, guru serta staf karyawan. “Sejauh ini komite sekolah berperan menjadi penampung aspirasi masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga menjadi penghubung antara sekolah dengan dewan pendidikan, komite sekolah sebagai mediator juga sering
mengadakan
diskusi
antara
pihak
sekolah
dengan
perwakilan wali murid (disampaikan kep sek)
Pada kesempatan yang sama, Bapak Wakil kepala sekolah memberikan tanggapan sebagai berikut: “Mediator itu dengan kata lain bisa dikatakan sebagai penghubung, sejauh ini komite sekolah bisa menjadi penghubung antara sekolah dengan wali murid dan antara sekolah dengan dewan pendidikan untuk menyampaikan aspirasi malah kadang dilakukan rapat
51
bersama untuk membahas masalah yang tentunya berhubungan dengan sekolah ini.
Namun demikian, menurut ketua komite sekolah Bapak Drs Djono memberikan keterangan bahwa Komite sekolah juga menjadi penampung aspirasi masyarakat dalam hal ini berupa pengadaan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah. Artinya pihak sekolah menyampaikan laporan terkait aspirasi dan masukan dari masyarakat, jika tidak ada laporan pun komite sekolah tidak mengetahui kondisinya.
B. Analisis Faktor pendukung dan penghambat peran komite terhadap management pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar a. Faktor Pendukung Suatu program yang dicanangkan tidak akan berjalan dan berhasil secara maksimal apabila tidak tersedia berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung bisa dari internal maupun eksternal. Peran komite sekolah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, menerangkan bahwa faktor pendukung sekolah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sekolah diantaranya: dukungan dari semua warga sekolah (mulai dari komite sekolah, masyarakat dan sekolah), rasa kekeluargaan yang tinggi masing-masing warga sekolah, suasana kerja organisasi yang kondusif, baik organisasi komite sekolah maupun organisasi sekolah itu sendiri.
52
Terkait
dengan
faktor
pendukung peran
komite terhadap
management pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar, dikemukakan oleh kepala sekolah dalam wawancaranya sebagai berikut : “Komite Sekolah, sebagai stakeholder dan mitra sekolah harus mulai peka dan peduli dengan segala kekurangan yang ada di sekolah, khususnya sumber pendanaan pendidikan yang minim dalam
upaya
membangun
sekolah
sebagai
bentuk
upaya
peningkatan mutu sekolah. Komite Sekolah harus berupaya untuk membantu sekolah dalam penggalangan dana masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam membantu menyukseskan pencapaian mutu pendidikan.(Wawancara Kepala Sekolah)
Kita semua harus mulai melakukan pemberdayaan Komite Sekolah dan segenap unsur sekolah untuk membangun komitmen dan kultur sekolah, serta sikap partipasi masyarakat sekitar, khususnya partisipasi orang tua peserta didik dalam membantu sumber dana pembiayaan sekolah yang minim tersebut. Siapakah yang harus berperan? mungkin jawabannya semua pihak, tapi lebih khusus lagi pertanyaan itu kita fokuskan kepada peran Komite Sekolah sebagai stake holder dan mitra pendidikan pada satuan pendidikan. Masyarakat adalah stakeholder
pendidikan yang memiliki
kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga
sekolah-sekolah
seharusnya
bertanggungjawab
terhadap
masyarakat. Namun entitas yang disebut masyarakat itu terlalu kompleks,
53
sehingga perlu adanya penyederhanaan agar mudah bagi sekolah untuk melakukan hubungan dengan masyarakat. Penyederhanaan konsep masyarakat tersebut melalui perwakilan fungsi stakeholder dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap sekolah.
Komite
Sekolah
sangat
diharapkan
perannya
dalam
meningkatkan kualitas pendidikan anak di sekolah. Hal ini menjadi tuntutan perubahan paradigma pendidikan sekarang bahwa pendidikan sekolah bukan hanya menjadi tanggungjawab sekolah semata, tetapi menjadi tanggungjawab semua stakeholders. Namun demikian, pada tataran prakteknya, faktor pendukung komite sekolah, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak kepala Sekolah sebagai berikut: “Faktor pendukung Komite Sekolah adalah untuk membantu sekolah dalam penggalangan dana masyarakat sebagai bentuk partisipasi
dan
peran
serta
masyarakat
dalam
membantu
menyukseskan pencapaian mutu pendidikan. Bentuk kongkrit nya adalah adanya kerjasama antara seluruh warga sekolah dengan komite sekolah, rasa kekeluargaan antar pihak dan suasana kerja yang kondusif”.
Hal tersebut ditambahkan lagi keterangan dari wakil kepala sekolah dalam kutipan wawancara sebagai berikut: Maksud kerja sama seluruh warga sekolah yaitu mulai dari pengurus komite, Pihak sekolah diantaranya: pelaksana pendidikan dan administrasi yaitu guru dan karyawan dalam lembaga pendidikan dan masyarakat selaku pemperhati dan penerima hasil
54
dari pendidikan. Rasa kekeluargaan yang tinggi dari seluruh warga sekolah. Dengan rasa kekeluargaan apapun kendala yang ada dalam sekolah dapat di selesaikan dengan baik. Dan Suasana kerja (budaya kerja) organisasi yang kondusif, baik komite sekolah maupun pihak sekolah. Dengan adanya budaya kerja yang kondusif segala permasalahan dan kendala dapat terpecahkan dengan musyawarah bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana dengan baik.
Setiap proses kerja akan berhasil jika dipengaruhi faktor-faktor pendukung. Tetapi proses kerja tersebut bisa juga kurang berhasil secara efektif dan efisien, atau bahkan tidak berhasil sama sekali jika faktor penghambat lebih besar daripada faktor pendukung. Dari uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik benang merah, bahwa faktor-faktor pendukung komite sekolah sebagai berikut : 4) Kerjasama antara seluruh warga sekolah yaitu mulai dari pengurus komite, Pihak sekolah diantaranya: pelaksana pendidikan dan administrasi yaitu guru dan karyawan dalam lebaga pendidikan dan masyarakat selaku pemperhati dan penerima hasil dari pendidikan. 5) Rasa kekeluargaan yang tinggi dari seluruh warga sekolah. Dengan rasa kekeluargaan apapun kendala yang ada dalam sekolah dapat di selesaikan dengan baik. 6) Suasana kerja (budaya kerja) organisasi yang kondusif, baik komite sekolah maupun pihak sekolah. Dengan adanya budaya kerja yang kondusif segala permasalahan dan kendala dapat
55
terpecahkan dengan musyawarah bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana dengan baik.
b. Faktor Penghambat Dalam kenyataannya, masalah yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan bahwa kehadiran komite sekolah cenderung sebagai badan legalitas yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh pihak sekolah. Disamping itu pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (orang tua, masyarakat sekitar bahkan guru) kurang mengetahui fungsi dan peran komite sekolah. Hal ini menunjukkan sosialisasi komite Sekolah belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat bahkan kepada komite sekolah itu sendiri. Sedangkan faktor penghambat komite sekolah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sekolah diantaranya: persamaan profesi anggota komite sekolah, yang menyebabkan tidak berjalannya paguyupan kelas dan penghambat lainnya yaitu keterbatasan dana masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan pihak sekolah sedikit mengalami hambatan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga di dalamnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Ide dasar pembentukan Komite Sekolah antara lain berkaitan dengan adanya keinginan suatu organisasi yang dapat membuat dan membantu masyarakat terlibat dalam
56
pendidikan, seperti dalam penyediaan dana sarana dan prasarana, bahkan pengelolaan pun agar dapat dilakukan langsung oleh komite tersebut. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu antara lain dengan mengembalikan “kepemilikan” sekolah kepada masyarakat. Melalui pola manajemen kemandirian ini, sekolah dimungkinkan menjadi milik masyarakat yang mendapatkan layanan perhatian secara optimal, terutama dari
pihak
stakeholder,
dalam
upaya
peningkatan
mutu
secara
berkesinambungan Namun demikian, harapan tinggallah harapan, faktor penghambat peran komite sekolah berdasarkan wawancara dengan Bapak ketua Komite sebagai berikut: “Adanya
keengganan
kalangan
masyarakat
untuk
ikut
mengembangkan dan memberdayakan komite sekolah sebagai bentuk penciptaan hubungan partisipatif antara masyarakat dengan sekolah. Penciptaan hubungan kerjasama yang baik atas dasar kedudukan yang sama dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdi pada bangsa dan negara, secara khusus kesadaran dan kewajiban
untuk
membangun
pendidikan
nasional
secara
keseluruhan. Hal itu dapat dilihat dari adanya keengganan orang tua peserta didik untuk hadir dalam rapat yang diadakan oleh sekolah berkaitan dengan kemajuan pendidikan, adanya sikap antipatif orang tua atas pendidikan anaknya bahwa dengan merasa tugasnya selesai apabila sudah menyekolahkan anaknya dan telah membantu membayar biaya partisipasi pendidikan (sumbangan komite sekolah), serta banyak lagi problematika pendidikan peserta didik yang tidak mendapat perhatian orang tua sebagai upaya membantu
terciptanya
proses
57
pembelajaran
yang
efektif,
berkualitas, inovatif dan bersaing dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan”.
Bapak Kepala Sekolah juga menambahkan dalam wawancaranya sebagai berikut : “Pemahaman lain terhadap keberadaan Komite Sekolah saat ini adalah sebagai mesin uangnya institusi sekolah yang tidak diikuti dengan pertanggungjawaban keuangan yang mandiri. Komite sebagai pencari sumber pendanaan sekolah, dan sekolah yang mengelola keuangannya, serta komite sekolah hanya dijadikan alat untuk legalisasi pendanaan kegiatan dan rutinitas sekolah. Sementara konsep keberadaan komite sekolah secara hakiki merupakan mitra sekolah dalam pemberdayaan dan pengembangan sekolah dalam upaya membangun dan meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan, khususya pendidikan dasar dan menengah”.
Sementara Ibu Ulfa Nur Hasanah, S.Pd.I memberikan komentar terkait faktor penghambat komite sekolah sebagai berikut : “Kurang
berperannya
komite
sekolah
dalam
pemberian
pertimbangan khususnya di sekolah swasta disebabkan oleh karena di sekolah swasta kedudukannya sejajar dengan yayasan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan sekolah harus diketahui dan disetujui oleh yayasan, walaupun sebenarnya juga meminta pertimbangan dari komite sekolah”.
Pada pelaksanaannya, hambatan dari peran komite sekolah terhadap management pendidikan, menurut wakil kepala sekolah, dalam wawancaranya sebagai berikut :
58
“Namun kenyataannya peran komite sekolah terhadap management pendidikan tersebut kadang kala mendapat kendala atau hambatan dari berbagai pihak diantaranya dari orang tua siswa itu sendiri yang tidak setuju dengan adanya rencana komite sekolah dalam membangun suatu yang menunjang proses penidikan”. “Komite Sekolah sampai saat ini masih tetap menyandang stigma seperti BP3, hal ini karena Komite Sekolah Komite Sekolah dibentuk dengan cara penunjukan oleh kepala sekolah yang tidak melalui mufakat. Akibatnya, sampai saat ini Komite Sekolah keberadaannya seperti tidak ada”.
Kurangnya peran dari komite sekolah khususnya di sekolah swasta, tentunya mempunyai dampak terhadap kemajuan dari sekolah tersebut, sekolah tersendat dalam meningkatkan mutu pendidikan karena sekolah harus berpikir sendiri usaha apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu dan dalam mewujudkan tujuan dari sekolah tersebut. Dari uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik benang merah tentang faktor
penghambat
peran
komite
sekolah
terhadap
management
pendidikan adalah sebagai berikut: 3) Persamaan profesi pengurus komite sekolah yang menyebabkan tidak berjalannya wadah komite sesuai dengan perannya. Persamaan profesi maksudnya pengurus komite sekolah samasama sebagai tenaga kependidikan atau sama sama sebagai perangkat desa. Dengan demikian pengurus komite kurang
59
memperhatikan kondisi dan keadaan sekolah dikarena disibukkan oleh aktifitasnya masing-masing. 4) Keterbatasan dana dari masyarakat. Dana menjadi salah satu faktor untuk melaksanakan tujuan. Dengan dana yang terbatas, maka lembaga pendidikan mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar yang direncanakan.
C. Analisa Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Komite Sekolah sebagai pencari dan pengelola sumber dana partisipasi masyarakat (orang tua peserta didik dan donatur lainnya) harus memahami bahwa dana yang didapat dan digunakan, pengelolaannya harus menganut prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sektor publik, karena secara legalitas dana yang dikelola itu adalah keuangan negara yang menyangkut entitas atau organisasi resmi pemerintahan yakni pemerintah (sekolah negeri). Intinya bahwa, sumber pendanaan yang didapat dan dikelola oleh Komite Sekolah harus menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar. Pertanyaan yang muncul, sudah mampu dan sanggupkan Komite Sekolah melakukan pengelolaan keuangan yang diperolehnya sesuai dengan pengelolaan keuangan sektor publik? Jawabannya sederhana, bahwa mulai saat ini Komite Sekolah sebagai mitra sekolah harus mulai diberdayakan dan dikembangkan sebagai sebuah entitas yang akan mampu melakukan perubahan paradigmanya sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah
60
sebagai sebuah organisasi mitra sekolah yang mampu memberdayakan dan mengembangkan satuan pendidikan, khususnya sektor pendidikan dasar dan menengah dalam upaya menciptakan dan membangun mutu pendidikan di Indonesia. Komite Sekolah tidak boleh lagi dijadikan “mesin uang” dan “alat legalitas sekolah” dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, akan tetapi Komite Sekolah harus dijadikan sebagai organisasi atau entitas yang secara bersama-sama mampu membangun sekolah melalui sebuah kerjasama harmonis dan saling pengertian agar terciptanya upaya membangun sekolah sebagai satuan pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat agar mencapai sukses pendidikan yang bermakna dan memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Seharusnya komite sekolah dan yayasan pada sekolah swasta tentunya harus dapat berjalan bersama-sama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tujuan sekolah. Kalau komite sekolah bisa menjalankan perannya secara keseluruhan dan lebih tanggung jawab dalam menjalankan perannya maka sekolah akan lebih mudah dalam management untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut. Dampak tidak berperannya komite sekolah secara aktif dalam mendukung segala sesuatu yang dilakukan sekolah akan sangat besar, sekolah tidak mendapat masukan dari komite sekolah untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan, tidak ada yang mengevaluasi jalannya kegiatan di sekolah jadi sekolah akan berjalan statis tidak ada kemajuan. Sehingga perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan komite sekolah.
61
Permberdayaan dan pengembangan Komite Sekolah dapat dilakukan dengan : a. Mensosialisasikan pemaknaan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Amanat UU No. 20 Tahun 2003 serta Amanat Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan serta Peran serta Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah dalam satuan pendidikan secara utuh, benar dan menyeluruh berbasis konsep MBS dalam dunia pendidikan; b. Memberikan kesempatan dan peluang kepada Dewan Sekolah atau Komite Sekolah untuk melakukan kinerjanya membangun institusi pendidikan dengan melibatkan semua sektor pendidikan yang peduli dan berkepentingan terhadap kemajuan satuan pendidikan, terutama orang tua peserta didik dan stakeholder pendidikan yang berada disekitar sekolah; c. Memberikan
kesempatan
sebagai
wujud
pemberdayaan
dan
pengembangan organisasi Komite Sekolah dalam mencari dan mengelola sumber dana pembiayaan pendidikan secara mandiri, transparan dan akuntabiltas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai
wujud pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan berbasis manajemen pengelolaan keuangan sektor publik yang tepat; d. Memberikan kesempatan kepada Komite Sekolah untuk membangun sekolah melalui kerjasama internal maupun ekternal guna kemajuan
62
pendidikan pada satuan pendidikan dimana mereka berfungsi dan berperan. e. Menjadikan Komite Sekolah sebagai Mitra sekolah yang akan mampu membangun pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan prinsip kepercayaan, kemandirian, partisipatif, transparan serta akuntabilitas secara utuh dan benar.
63
64
BAB V PENUTUP
D. Kesimpulan Dari uraian tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan peran komite sekolah sebagai berikut : 1. Peran komite sekolah terhadap manajemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar sebagai berikut: a. Komite sekolah MI Islamiyah Banyuanyar hanya berperan dalam pemberi pertimbangan dalam hal sarana dan prasarana saja; b. Mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk materiil saja, itu pun tidak dalam jumlah besar; c. Komite sekolah mengontrol dalam penggunaan anggaran atau alokasi dana sekolah yang berasal dari pemerintah daerah; d. Komite sekolah menampung aspirasi masyarakat. 2. Faktor yang mendukung dan menghambat peran komite terhadap manajemen pendidikan di MI Islamiyah Banyuanyar a. Faktor pendukung, diantaranya sebagai berikut : 1) Kerjasama antara seluruh warga sekolah yaitu mulai dari pengurus komite dan pihak sekolah. 2) Rasa kekeluargaan yang tinggi dari seluruh warga sekolah. 3) Suasana kerja (budaya kerja) organisasi yang kondusif, baik komite sekolah maupun pihak sekolah.
65
b. Faktor penghambat, diantaranya sebagai berikut: 1) Persamaan profesi pengurus komite sekolah yang menyebabkan tidak berjalannya wadah komite sesuai dengan perannya, dikarena disibukkan oleh aktifitasnya masing-masing. 2) Keterbatasan dana dari masyarakat. 3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diantaranya sebagai berikut : a. Mensosialisasikan pemaknaan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat; b. Memberikan kesempatan dan peluang kepada Dewan Sekolah atau Komite Sekolah untuk melakukan kinerjanya; c. Memberikan kesempatan Komite Sekolah dalam mencari dan mengelola sumber dana pembiayaan pendidikan secara mandiri, transparan dan akuntabiltas; d. Memberikan kesempatan kepada Komite Sekolah untuk membangun sekolah melalui kerjasama internal maupun ekternal; e. Menjadikan Komite Sekolah sebagai Mitra sekolah.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peran serta komite sekolah terhadap manajemen pendidikan sebagai berikut: a. Seharusnya komite sekolah lebih memahami dan meningkatkan lagi apa yang menjadi tugas dan perannya.
66
b. Sekolah, yayasan dan komite sekolah serta masyarakat dalam hal ini adalah orang tua murid bisa lebih bekerja sama dalam meningkatkan management pendidikan, lebih sering melakukan koordinasi dengan jalan diadakannya dialog secara periodik untuk membicarakan masalah yang dihadapi sekolah baik masalah sarana dan prasarana, penggunaan dana hingga pada masalah siswa atau murid.
67
68
DAFTAR PUSTAKA Ali, H.B. Hamdani, 1993, Filsafat Pendidikan,Yogyakarta: Kota Kembang. Danim, sudarwan, 2006, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta: PT Bumi Aksara. Fattah, Nanang, 1996, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Khaeruddin, 2007, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP, Yogyakarta: Pilar Media. Kholiq, Abdul, 1991, Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar. Moleong, J. Lexy, 2009, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Pidarta, Made, 1988, Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Bina Aksara. Suryosubroto, B., 1990, Managemen Pendidikan di Sekolah, Yogyakarta: PT Reneka Cipta. Suwarno, Wiji, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
69
DATA PRIBADI Nama
: Prihati
Tempat, Tgl. Lahir
: Boyolali, 22 Desember 1978
Jenis Kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
: Berdug Kidul Rt 02/10 Sidomulyo Ampel Boyolali
Hp.
: 085293992453
Latar Belakang Pendidikan Formal 1985 – 1991
: SD N 2 Sidomulyo
1991 – 1994
: SMP N 2 Ampel
1994 – 1997
: SMU N 1 Ampel
2000 – 2002
: D2 UNDARIS Ambarawa
Boyolali, 1 April 2017
Prihati NIM: 11411019
70
71
72
