PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADARASAH PEMBANGUNAN UIN JAKARTA SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Oleh: BODI KURNIAWAN 106018200742
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011
ii
iii
iv
ABSTRAKSI Bodi Kurniawan. Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana Peran Komite Sekolah dalam Meningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Dari hasil studi pendahuluan didapatkan empat fokus penelitian yaitu a) bagaimana profil komite sekolah di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, b) bagaimana strategi Komite Sekolah dalam menggalang dana untuk Meningkatan Mutu Pendidikan di MadrasahPembangunan UIN Jakarta, c) faktor pendukung bagi Komite Sekolah dalam Meningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, d) faktor penghambat bagi Komite sekolah dalam Meningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Tujuan yang harapkan dalam penelitian ini adalah, sebagai penulis tentu mengharapkan penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai peran, fungsi, serta untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip komite sekolah, dan tujuan dari adanya komite sekolah di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Dan manfaatnya yang ingin diperoleh bagi penulis, selain sejalan dengan tujuan penelitian diatas, penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini juga berguna untuk kepentingan pengembangan kerja komite dan bahan evaluasi komite. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif/deskripsi analisis dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan. Sejak di berlakukannya sistem desentralisasi pendidikan, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, menimbulkan rasa memiliki terhadap sekolah. Bentuk dari keterlibatan masyarakat terhadap sekolah duwujudkan dengan adanya Komite Sekolah, yang berperan sebagai pertimbangan (advisory), pendukung (supporting), pengontrol (controlling), dan penghubung (mediator). Dari hasil penelitian ini komite sekolah Madrasah Pembangunan UIN Jakarta sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai mana telah disebutkan diatas, walaupun secara keseluruhan belum bias dikatan sempurna, akan tetapi telah banya kontribusi yang telah diberikan komite sekolah dalam hal membantu sekolah, baik secara financial maupun secara sumbang ide dan tenaga. Harapan penulis untuk komite kedepan, agar semuanya anggota dan pengurus komite bias bekerja lebih aktif dan giat lagi, kekompakan, team work antara sekolah, masyarakat, dan komite harus lebih ditingkatkan lagi, karena melalui komite sekolah masyarakat bias berperan aktif dalam membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kata kunci: Komite Sekolah
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kepada Allah STW. Yang telah memberikan kita semua nikman Iman, kesehatan, waktu, kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan tak lupa pula Sholawat serta Salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 1.
Ucapakan terima kepada Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, selaku dekan
Fakultas
Ilmu
Tarbiyah
dan
Keguruan.
Semoga
dalam
kepemimpinan beliau Fakultas ini semakin terpercaya dan berhasil dalam mencetak calon penerus bangsa. Amin 2.
Kepada Bapak Drs. Rusydy Zakaria, M. Phil, selaku Kepala Jurusan KIManajemen Pendidikan yang telah memberikan saya banyak masukan, support dan motivasi semasa kuliah.
3.
Kepada Bapak Mujahid, AK, Msc, selaku Dosen Pembimbing saya dalam penyusunan skripsi ini, berkat jasa beliau saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan telah banyak memberikan bimbingan yang baik dan intens, semangat, motivasi, support. Mudahan-mudahan amal baik beliau mendapat balasan yang layak dari Allah SWT. Amin
4.
Kepada Bapak Drs. Mu‟arif SAM, M. Pd, selaku Dosen Panasehat Akademik saya, dan seluruh Dosen KI-Manajemen Pendidikan yang telah memberikan saya begitu banyak Ilmu Pengetahuan selama saya kuliah.
5.
Terima kasih kepada Bapak Direktur Drs. A. Sofyan, M.Pd, dan Ketua Komite Sekolah Madrasah Pembangunan UIN Jakarta Bapak Drs, Son Haji Ujaji, M. Si, yang telah banyak membantu.
6.
Terima kasih saya kepada dua insan tercinta, yang telah melahirkan saya kedunia ini Ayahanda (Mas‟ud), dan Ibunda (Si‟as), yang telah memberikan saya pendidikan, bimbingan, nasehat, masukan, support, dan hal lainnya baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Semoga amal perbuatan beliau mendapat ganjaran yang setimpal oleh Yang Maha Kuasa.
iii
7.
Kepada keluarga dirumah: Kakek, Nenek, Cek Diana, Ida, Maridon, Fhadillah, Mudrikah, Bibi, Minah, Wati, Azizah, Lela. Om Kosen (Alm), Aswan, Amri, Thamrin, Alek, Sargawi, Hafiz, Andil, Usman, abang Dayat, Firdaus, Amar, Darukin, Toni, Amar, Terima kasih atas doa yang telah diberikan. Kepada Adinda tercinta, Ade putra, Embang Sujana, Nora Ismayuna, kalian jangan nakal ya, ikuti nasehat Papa & Mama, rajin belajar jangan malas, bikin orang tua kita agar mereka bangga telah memberikan pendidikan kepada kita. Jadilah anak yang berbakti. Serta Adinda Nurul Annisa Ramanitia, Ila, Desy, Nadia, Ilham, Fitri, jangan pernah putus asa dalam sekolah.
8.
Kepada kawan-kawan HMI Cab. Ciputat dan Kom. Tarbiyah, terima kasih telah membantu saya mendapatkan buku-buku referensi untuk skripsi.. Dan kawan-kawan Jurusan KI-MP anggkatan 2006 A/B, tanpa bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga kelak kita menjadi generasi yang berguna bagi Bangsa, Negara, dan Agama.
9.
Kepada kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Bungo Jabodetabek: Wahyudin, Armidis, Bambang, Dedi, Azwar, Suhendri, Zamroni, Kholil, Syahrul, Wahyu, Lili, Rini, Eni, Rika, Anas, Heri, semangat terus kawankawan semua untuk berorganisasi, berikan yang terbaik untuk Kabupaten Bungo. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, untuk menjadi pedoman dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian. Demikian semoga Allah meridhoi apa yang telah, sedang dan akan kita lakukan. Amin Jakarta, 10 Maret 2011
Penulis
iv
LEMBAR PERNYATAAN Bismillahirrohmaanirrohiim Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Bodi Kurniawan
NIM
: 106018200742
Program Studi : Manajemen Pendidikan Jurusan
: Kependidikan Islam
Fakultas
: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan ytang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jakarta, 10 Maret 2011 Penulis
Bodi Kurniawan
v
DAFTAR ISI Lembar Pengesahan ………………………………………………………….…...i Abstrak……………………………………………………………..……….…….ii Kata Pengantar……………………………………………………………….…..iii Lembar Pernyataan……………………………………………………………….v Daftar Isi…………………………………………………………………………vi Daftar Tabel ……………………………………………………………………vii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………………..…1 B. Identifikasi Masalah …………………………………………………..….5 C. Pembatasan Masalah…………………………………………………...…6 D. Rumusan Masalah………………………………………………………...6 E. Tujuan & Manfaat Penelitian………………………………………....…..7
BAB II. KAJIAN TEORI A. Mutu Pendidikan …………………………………………….……….…...8 1. Pengertian Mutu Pendidikan …………………………….……..…......8 2. Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan…………...…...……..10 3. Upaya Peningkatan Mutu …………………………………………....14 4. Evaluasi…………………………………………………….…….…..16 B. Pengertian Komite Sekolah………………………………………………18 1. Konsep Dasar Pembentukan Komite Sekolah ……………..………...19 2. Indikator Kinerja Komite Sekolah ………………………….….…....25 C. Hubungan Masyarakat Dengan Sekolah…………………………...….....29 1. Pentingnya Hubungan Masyarakat Dengan Sekolah……….………..29 2. Tujuan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat…..............................30 3. Jenis-jenis Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat……….…….…..31 4. Peran Serta Masyarakat……………………………………….……...33 D. Kerangka Konsep……………………………………………..…………36
vi
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat & waktu penelitian ……………………………………………..38 B. Metode Penelitian, Jenis dan Sumber Data ……………………………..38 C. Tehnik Pengumpulan Data ………………………………………..…….39 D. Tehnik Analisis Data………………………………………………….…40 E. Kisi-kisi Pedoman Wawancara…………………………………………..41 BAB IV. HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian……………………………..……….42 B. Hasil Penelitian, Realisasi Kinerja Komite……………………………...52 C. Deskripsi Data……………………………………………………..…….60
BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………….…………………. 64 B. Saran ……………………………………………………………………65 Daftar Pustaka …………………………………………………….…………..66 Lampiran
vii
DAFTAR TABEL Indikator Kinerja Komite Sekolah …………………….
25
Schedule Time Penelitian ………………………………
36
Kisi-kisi Pedoman Wawancara ……………………….
39
Data Jumlah Siswa …………………………………….
48
Fasilitas Sekolah ………………………………………...
50
Fasilitas Penunjang ……………………………………
51
Data Keadaan Guru ………………………………….
67
viii
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketaqwaan manusia.1 Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan pembantu sekolah, organisasi orang tua murid atau wali guru. Sampai sekarang, 1
Ubin Syaefudin Sa‟ud, M.Ed., Ph.D & Prof. Dr. Abin Syamsuddin Makmun, MA. Perencanaan Pendidikan. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya). Hal 6
1
organisasi ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama karena disesuaikan dengan perkembangan situasi pendidikan dan masyarakat pada mulanya organisasi ini bernama Perkembangan Orang tua Murid da Guru (POMG), kemudian berubah menjadi Persatuan Orang tua Murid (POM), Badan Pembantu Penyelenggaran Pendidikan (BP3), dan sekarang dikenal dengan istilah Komite Sekolah.2 Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas Sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Untuk itu masyarakat adalah bagian dari sekolah yang akan memainkan perannya sebagai stakekholder pendidikan. Mengapa masyarakat harus terlibat ? hal ini dapat dilihat dari segi keterkaitannya sebagai berikut: a. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan lembaga yang terpisah dari masyrakat. b. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. c. Masyarakat adalah pemilik sekolah; sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Betapa pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat itu, dapat pula ditinjau dari sudut pandangan historis, sebagai berikut; 2
Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. (Jakarta:Raja Grafindo Persada). hal 93
2
a. Dalam zaman kemerdekaan ini sekolah merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya mendidik generasi muda untuk hidup masyarakat, sehingga b. Sekolah haruslah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat tempat sekolah itu didirikan. c. Sebaliknya, masyarakat harus dan wajib membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar apa yang diolah dan dihasilkan sekolah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat.3 Pengurus
Komite dipilih karena mereka
memiliki
keterampilan-
keterampilan dan jaringan hubungan yang mereka miliki. Karena tugas dan fungsi komite sekolah sangat diharapkan dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan, dan peran serta masyarakat terhadap dunia pendidikan. Sebagian besar anggota Komite mempunyai minat menjadi anggota Komite di Sekolah anaknya. Anggota Komite Sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah antara orang tua dan pihak Sekolah. Beberapa orang anggota BP3 diangkat kembali menjadi anggota Komite dan tugasnya diperluas. Semula Komite ditetapkan oleh SK kepala sekolah, sedangkan Komite-komite yang baru dibentuk (tahun 2003) ditetapkan oleh SK Kepala Diknas. Ada beberapa fungsi komite sekolah: 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 2. Kerjasama dengan masyarakat 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan: a. Kebijakan dan program pendidikan b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) d. Kriteria kinerja satuan pendidikan 3
Drs, Ngalim Purwanto, MP. Administrasi & Supervisi pendidikan. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya). hal 189
3
e. Kriteria tenaga kependidikan f. Kriteria fasilitas pendidikan g. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan 5. Mendorong partisipasi orang tua siswa dan masyarakat 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.4 Komite Sekolah dengan semangat tinggi, merinci perubahan-perubahan di dalam 4 bidang peningkatan pembelajaran, guru dan kesejahterannya, fasilitas sekolah yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan fisik. Walaupun demikian, ada kendala-kendala. Kendala yang paling menonjol adalah usaha sekolah untuk mendanai program, terutama karena perencanaan dilakukan lebih dulu, dan kemudian dicarikan sumber dana. Komite Sekolah dalam hal ini dengan mengunakan berbagai cara untuk mengumpulkan dana termasuk: penjualan, donatur dan berbagai sumbangan lainnya. Untuk merealisasikan program di atas dan mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, kepala sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menganalisis sekolah dan partisipasi orang tua dalam program kegiatan sekolah. Upayakan untuk melibatkan guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah. 2. Menyusun tugas-tugas yang dapat dilakukan bersama dengan orang tua secara fleksibel. 3. Membantu guru mengembangkan program pelibatan orang tua dalam berbagai aktivitas sekolah, dan pembelajaran 4. Menginformasikan secara luas program sekolah, dan membuka peluang bagi orang tua untuk melibat diri dalam program tersebut. 5. Mengundang orang tua untuk menjadi relawan dalam berbagai aktivitas sekolah.
4
Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. (Jakarta:CV Sagung Seto, Jakarta). Hal 63
4
6. Memberikan penghargaan secara proporsional dan professional terhadap keterlibatan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan sekolah.5 Berdasarkan
hasil
wawancara
awal
dengan
Direktur
Madrasah
Pembangunan UIN Jakarta yang akan menjadi sasaran penelitian ini, mempunyai Komite Sekolah cukup bagus, walaupun komite sekolah Madrasah Pembangunan ini sempat mengalami stagnasi/vakum, namun 2 tahun terakhir ini, dan pada kepengurusan yang baru ini komite Madrasah Pembangunan mulai menunjukkan perkembangan-perkembangan, kemajuan-kemajuan sebagai lembaga mandiri yang membantu sekolah. Antara lain berperan membantu sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan, merumuskan dan menetapkan visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah,
menyusun
dan
menetapkan
rencana
progam
tahunan,
serta
mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan. Komite Sekolah di Madrasah Pembangunan ini juga mempunyai bebrapa program, antara lain: a. Mengadakan pengajian bagi orang tua murid satu kali dalam seminggu, yang di selenggarakan setiap hari Selasa, pesertanya adalah orang tua murid, tujuannya adalah untuk lebih mempereratkan tali silaturrahmi antara wali murid dengan pihak sekolah, membangun komunikasi yang lebih intens antara wali murid dan pihak sekolah. b.
Berpartisipasi dalam menangani masalah keuangan siswa yang bersal dari keluarga yang kurang mampu. Ini bertujuan untuk membantu meringankan beban orang tua murid yang kurang mampu. Untuk pembahasan yang lebih rinci mengenai komite sekolah di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta akan ditindak lanjuti dalam penelitian selanjutnya.
Beberapa alasan penulis memilih tema di atas adalah: a. Adanya fenomena yang berkembang di masyarakat terhadap keberadaan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. b. Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu 5
Dr. E. Mulyasa, M.Pd. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya). Hal 169
5
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta II. Identifikasi Masalah Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Banyak komite sekolah yang tidak aktif menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Bagaimana kinerja Komite Sekolah di Madrasah Pembangunan ? 3. Faktor-faktor yang menghambat Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. 4. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan ?
III.
Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah pada: Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan. Menurut Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003, Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.6
IV. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan mendasar yang hendak dibahas adalah: “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta ?
6
http/www.depdiknas.com. Undang-undang Pendidikan
6
V.
Tujuan & Manfaat Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui
upaya-upaya yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manfaatnya: (1) Bagi Guru, sebagai informasi mengenai upaya yang telah dilakukan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan (2) Bagi Komite Sekolah, sebagai bahan untuk menumbuh kembangkan upaya meningkatkan mutu pendidikan.
7
BAB II KAJIAN TEORI
A. MUTU PENDIDIKAN 1. Mutu Pendidikan Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.7 Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu masalah nasional yang dihadapi dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam system pendidikan nasional di Indonesia, mengingat mutu pendidikan merupakan sumber dari kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Secara substantif mutu itu sendiri mengandung dua hal, yaitu sifat dan taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan benda, sedangkan taraf adalah menunjukan dalam suatu skala. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar atau derajat ( kepandaian, kecerdasan dan kualitas). Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan dibentuknya Komite Sekolah yang mewadahi peran serta masyarakat untuk membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan.
7
Jerome S. Arcaro Pendidikan Berbasis Mutu, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR), cet. Ke-IV. h 75
8
Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagi input seperti, bahan ajar (kognitif, afektif, psikomotorik), metode, sarana dan prasarana, dan autput (hasil belajar siswa). Mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar menengah, masih rendah. Sebuah informasi data bahwa indikator mutu pendidikan tidak ditunjukan perubahan yang cukup berarti. Indikator nilai rata-rata Ujian Nasional, misalnya pada dua dekade terakhir menunjukan angka konstanta antara 4-5 untuk mata pelajaran MIPA, sedangkan sedangkan untuk mata pelajaran lainnya tidak lebih dari angka 6. indikator mutu pendidikan lainnya, seperti keterampilan, disiplin, dan akhlak siswa tidak menunjukan kecenderungan membaik. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan perlu dilakukan melalui kebijakan pemerintah, peningkatan efektivitas sekolah, peningkatan kualitas supervisi para pengawas, peningkatan peran Komite madrasah, kualitas guru sebagai tenaga professional yang kompeten, perbaikan kagiatan proses belajar mengajar, pengadaan buku, dana dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kepemimpinan, kinerja, dan manajemen.8 Terdapat lima dimensi pokok yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan, yaitu: Keandalan (reability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat waktu, akurat dan memuaskan. Daya tangkap (responsiveness), yaitu kemauan para tenaga kependidikan untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Proses pembelajaran hendaknya diupayakan interaktif dan memungkinkan para peserta didik mengembangkan kapasitas, kreatifitas, dan kapabilitas. Seluruh tenaga kependidikan harus benar-benar kompeten dibidangnya, reputasi penyelenggaraan pendidikan yang positif di mata masyarakat, sikap dan perilaku seluruh tenaga kependidikan mencerminkan propesionalisme dan kesopanan. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik antara murid dan guru. Bukti langsung (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, tenaga kependidikan dan sarana komunikasi.9 Tugas guru tidak berhenti pada ranah pentransferan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi lebih dari itu, guru juga berkewajiban untuk
8
Drs. Hikmat, M.Ag. Manajemen Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 294 -
295 9
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (Bandung : PT Remaja Rosada Karya,2003),h. 227-228
9
mendidik dan membentuk karakter mereka, dengan sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh guru, karena kelak akan ada peniruan sikap dan kepribadian seorang guru oleh siswa. Untuk itu seorang guru harus memberikan contoh, teladan yang baik kepada siswa. Selain itu tugas guru juga membantu para siswa dalam mengahadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan adanya pelayanan Bimbingan Konseling diharapkan siswa bisa berbagi dalam mengahadapi dan untuk penyelesaian pemersalahan mereka. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan a. Kurikulum Menurut Prof. Dr. H. Oemar Hamalik dalam bukunya Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum‟, menjelaskan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran sendiri pada hakikatnya adalah pengalaman nenek moyang di masa lampau. Berbagai pengalaman tersebut dipilih, dianalisis, serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga muncul mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, ilmu hayat, dan sebagainya.10 Kurikulum merupakan variable pendidikan yang menjadi salah satu factor dominan terjadinya proses pembelajaran. Kurikulum khusus digunakan dalam pendidikan dan pengajara yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus di tempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat atau keseluruhan pelajaran yang di sajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahsa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis star sampai garis finish.11 Doll menegaskan bahwa kurikulum itu adalah perencanaan yang ditawarkan, bukan yang diberikan, karena pengalaman yang diberkan guru belum tentu ditawarkan. Dengan demikian sluruh konsep pendidikan di sekolah itu bisa
10
Prof. Dr. H. Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2008) cet. Ke- II. Hal 3-4 11 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Kalam Mulia, 2004), h 128
10
dan harus ideal. Kurikulum haris bicara keharusan bukan kemungkinan.12 Dalam proses pendidikan tersebut diatas, kurikulum kurikulum menempati posisi yang sangat menentukan. Ibarat tubuh, kurikulum merupakan jantung pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat rancangan nilai, pengetahuan, dan ketrampilan yang harus ditransfer kepada peserta didik dan bagaimana proses transfer tersebut harus dilaksanakan.13 Dari beberapa pengertian defenisi mengenai kurikulum dapat disimpulkan bahwa kurikulum sadalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi dan bahan ajar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajran dan proses pencapaian tujuan pendidikan atua sekolah yang di aktualisasikan dikelas maupun diluar kelas sebagai pengalaman murid serta kumpulan mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. b. Alat/Media Pendidikan Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau pengantar.14 Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis kompenen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.15 Di dalam memilih alat-alat pendidikan yang akan digunakan perlu diingat atau diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Tujuan apakah yang ingin dicapai dengan alat itu Siapakah yang akan menggunakan alat itu Alat-alat manakah yang tersedia dan dapat digunakan
12
Dede Rosyada, Paradigm Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Peibatan Masayarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2007), cet-III, h. 26 13 Dr. Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta: BIGRAF Publishing 2000), cet ke- 1, hal 128 14 Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-13, hal. 3 15 Dr. Arif S. Sadiman, M.Sc dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009 ), hal 6
11
Terhadap siapakah alat itu digunakan16 Zakiah Daradjat menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan, sarana pendidikan. Sedangkan dalam kepustakaan asing, sementara ahli mengguna istilah audio visual aids (AVA) teaching materaial, instructional materail.17 Sedangkan media, menurut Asosiasi Pendidikan Nasional adalah bentukbentuk komunikasi baik secara tercetak maupun audiovisual serta perlatan lainnya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, persaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.18 Para ahli telah mengklasifkasikan alat/media pendidikan kepada dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat benda (materil) dan alat pendidikan yang bukan benda (non materil). 1. Alat pendidikan yang bersifat benda Menurut Oemar Hamalik menyebutkan secara umum alat pendidikan materil terdiri dari : a. bahan-bahan cetakan atau bacaan, b. alat tanpa proyeksi seperti papan tulis dan diagram, c. media pedndidikan tiga dimensi, d. alat pendidikan yang menggunakan tekhnik.19 2. Alat Pendidikan Yang Bukan Benda Selain alat/media pendidikan berupa benda, terdapat pula alat/media pendidikan yang bukan berupa benda. Diantara alat/media pendidikan yang berupa bukan benda adalah : a. keteladanan, b. perintah/larangan, c. ganjaran dan hukuman.20 c. Proses Belajar Mengajar Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbale balik yang 16
Drs. H. Abu Ahmadi, Drs. Nur Uhbiayati Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta 2003), cet ke-II, hal 144 17 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Kalam Mulia, 2004), h 180 18 Dr. Arief S. Sadiman, M.Sc, dkk. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009) hal 7 19 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Kalam Mulia, 2004), h 182 20 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Kalam Mulia, 2004), h 184
12
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbala balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersirat adanya kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Antara keduanya terjalin interaksi yang saling menunjang. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam proses belajar mengajar, antara lain: materi pelajaran, metode mengajar, peralatan dan media evaluasi. Proses belajar mengajar juga merupakan sub sistem dari pengajaran secara keseluruhan, dimana antara komponen-komponen tersebut saling berkaitan, berhubungan dan terintegrasi. Adapun dalam proses belajar mengajar, meliputi: Penguasaan Materi akan sangat baik sekali jika seorang guru sebelum ia melaksanakan proses belajar mengajar ia sudah menguasai terlebih dahulu tentang materi yang akan di bahas, dan juga menguasai kurikulum secara keseluruhan. Dengan demikian pengajaran dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa harus melihat buku terus menerus. Penggunaan Metode Mengajar ketetapan dalam menggunakan setiap metode pengajaran sangatlah penting sekali karena berkaitan dengan pencapaian tujuan pada akhir proses belajar mengajar. Penampilan Guru dalam proses belajar mengajar guru menjadi pusat perhatian siswa, maka sebaiknya guru berpenampilan baik tetapi juga sederhana atau tidak berlebihan, karena jika berlebihan justru akan membuat konsentrasi siswa menjadi terbagi, atau justru kehilangan consentrasi. Pendayagunaan Alat/ Fasilitas setiap alat dan fasilitas yang tersedia sebaiknya dapat dimanfaatkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Agar tidak manjadi kemubaziran negative dan menghambat kelancaran proses pembelajaran.
13
2. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah memerlukan titik berangkat dari pola pemikiran yang memandang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah terdiri dari berbagai komponen
yang salin membutuhkan dan
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Melalui penggarapan seluruh komponen sekolah, pendidikan bermutu tinggi apabila setiap anak didik berkembang secara optimal sesuai kemampuannya serta dapat mengembangkan kemampuannya itu bagi kepentingan masyarakat. Pendidikan yang bermutu tinggi membawa setiap anak didik kearah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam peningkatan mutu pendidikan, ada beberapa metode yang digunakan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah manajement mutu terpadu yang biasa disebut dengan total Quality manajemen (TQM). Menurut Bounds yang dikutif oleh E. Mulyasa menyatakan bahwa “manajemen mutu terpadu adalah suatu sistem manajemen yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan pelanggan (customers) pada biaya sesungguhnya yang secara berkelanjutan terus menerus”.21 Mulyadi, 1998: 10. Mengemukakan TQM merupakan pendekatan sistem secara menyeluruh (bukan suatu bidang atau program terpisah) dan merupakan bagian terpadu strategi tingkat tinggi. Sistem ini bekerja secara horizontal menembus fungsi dan departemen, melibatkan semua karyawan dari atas sampai bawah, meluas ke hulu dan ke hilir, dan mencakup mata rantai pemasok dan customer.22 Manajemen mutu terpadu (TQM) juga dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan, dengan prinsip-prinsip: Penerapan TQM untuk meningkatkan fungsi-fungsi administrasi dan operasiatau secara luas untuk mengelola proses pendidikan secara keseluruhan. Mengintegrasikan TQM dalam kurikulum Penggunaan TQM dalam metode pembelajaran di kelas
21
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (bandung: PT Remaja rosda karya,2003), h. 224 22 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (bandung: PT Remaja rosda karya,2003), h. 224
14
Menggunakan TQM untuk mengelola aktifitas riset dan pengembangan.23 Konsep manajemen mutu terpadu dalam pendidikan memandang bahwa lembaga pendidikan merupakan industri jasa bukan sebagai proses produksi. Oleh karena itu manajemen mutu terpadu memperhatikan input, proses dan output untuk memuaskan pelanggan pendidikan (orang tua dan masyarakat). Dalam kontek pengembangan TQM untuk layanan pendidikan, berarti semua perangkat sekolah dari kepala sekolah, guru, karyawan dan tenaga kebersihan serta keamanan, harus benar-benar memiliki kultur pelayanan terbaik terhadap siswa dan orang tua siswa sehingga mereka puas, tidak hanya diakhir setelah putra-putrinya lulus, tapi sejak awal mereka masuk kehalaman sekolah, merasa aman, nyaman, terlindungi, terhargai, dan terlayani oleh perangkat sekolah yang berada di front line.24 Dalam
konteks
pendidikan,
sekolah
itu
berkualitas
jika
mampu
melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan rancangan-rancangan yang ditetapkan bersama antara sekolah dengan komite sekolah, menacapai hasil belajar sesuai dengan target yang direncanakan, serta sesuai pula dengan harapan orang tua siswa, pemerintah, siswa, para pengguna lulusan baik sekolah atau perguruan tinggi tempat siswa melanjutkan studinya, maupun dunia kerja.25 Sedangkan menurut E. Mulyasa “pendidikan yang bermutu tidak hanya dilihat dari mutu lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.26
23
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (bandung: PT Remaja rosda karya,2003), h. 225 24 Dede rosyada, Paradigm Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Peibatan Masayarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2007), cet-III, h. 269,270 25 Dede Dede rosyada, Paradigm Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Peibatan Masayarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2007), cet-III, h.268 26 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (bandung: PT Remaja rosda karya,2003), h. 226
15
Menurut Green Wood pelanggan sekolah adalah sebagai berikut: 1. Siswa-siswa yang memperoleh pelajaran. 2. Orang tua siswa yang membayar baik langsung maupun tidak langsung untuk biaya pendidikan anak-anaknya. 3. Pendidikan lanjut atau institusi pendidikan tempat siswa melanjutkan studi. 4. Para pemakai tenaga kerja yang perlu untuk merekrut staf terampil, memiliki keahlian dan berpendidikan sesuai kebutuhan. 5. Negara yang memerlukan pengawai terdidik dengan baik.27 Adapun usaha yang dilakukan kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman dan menantang. Usaha ini akan membawa dampak yang positif bagi tumbuhnya sikap terbuka dari guru-guru, guru-guru juga harus didorong agar kreatif serta memiliki kerja tinggi. Tinggi rendahnya mutu pendidikan (sekolah) dapat dilihat dari berhasil tidaknya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah.
3. Evaluasi Untuk memberikan penilain terhadap kinerja, kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, maka sekolah harus melakukan evaluasi untuk melihat kekurangn-kekurangan pada proses peningkatan mutu pendidikan. Dalam UU Nomor 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57: (1) evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.28 a. Evaluasi Bagi Sekolah Evaluasi diri sekolah yang secara eksplisit bertujuan memberikan informasi kepada konstituen eksternal dan juga bagi proses peningkatan sekolah. Evaluasi diri yang merupakan bagian dari program peningkatan yang melibatkan sejumlah sekolah (evaluasi mungkin mempunyai tujuan tambahan untuk menilai pengaruh proyek peningkatan sekolah secara keseluruhan). 27
Dede rosyada, Paradigm Pendidikan Demokrasi Sebuah Model Peibatan Masayarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2007), cet-III, h. 270 28 UU & Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, (Jakarta 2006). Hal 37
16
Evaluasi yang dirancang oleh sekolah itu sendiri. b. Evaluasi Bagi Guru 1. Evaluasi guru dengan menggunakan observasi kualitas instruksi (manajemen sekolah). 2. Rating kualitas pengajaran oleh siswa. c. Evaluasi Bagi Siswa/peserta Didik b. Prosedur informal evaluasi tugas pembelajaran, penilaian. c. Tes kemajuan berkaitan dengan kurikulum bagi subjek berbeda (yaitu tes yang tidak distandarisasikan). d. Presentasi semi-formal tugas pembelajaran yang dikomplitkan seperti portopolio. e. Penilaian otentik, yaitu ketika kemajuan murid dievaluasi dalam kondisi natural (guru, sekolah). f. Sistem monitoring murid mengenai tes dan penugasan yang distandarisasikan (sekolah).29 Evaluasi sangat penting, karena dengan adanya evaluasi pihak sekolah bisa mengatahui berbagai kekurangan dan kelemahan terhadap program, kurikulum, kinerja guru, kinerja tenaga kependidikan, untuk meningkatkan mutu pelayan , mutu sekolah, dan mutu pendidikan (secara umum). Dan mencari alternatif solusi untuk menutupi kekurangan-kekurangan melalui rapat internal sekolah maupun dengan stakeholder pendidikan . Menurut Hamdani Ihsan, dan Fuad Hasan, didalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Dalam dunia pendidikan, khususnya dunia persekolahan, evaluasi mempunyai manfaat sebagai berikut: d. Bagi Siswa Dengan diadakannya evaluasi, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasil yang diperoleh siswa dari pekerjaan evaluasi ini ada 2 kemungkinan: 1. Memuaskan 2. Tidak Memuaskan
29
Jaap Scheerens. Peningkatan Mutu Sekolah. (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu 2003), cet ke-1, hal 115 & 124.
17
e. Bagi Guru 3. Dengan hasil penilaian yang diperoleh, guru dapat mengetahui siswasiswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, dan mengetahui siswa-siswa yang belum menguasai bahan. 4. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa sehingga tidak perlu mengadakan perubahan untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang. 5. Guru akan mengetahui metode yang digunakan sudah tepat atau belum. f. Bagi Sekolah 1. Informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu, dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. 2. Informasi hasil penelaian yang diperoleh dari tahun ke tahun, dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah, yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum.30
B. Komite sekolah 1. Pengertian Komite Sekolah Komite Sekolah berasal dari dua kata yaitu „Komite dan Sekolah‟. Dalam Kamus Ilmiah Populer Komite adalah, badan, dewan, panitia.31 Berarti komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sedangkan „Sekolah‟ adalah sebuah tempat dimana terjadi proses belajar mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran menurut tingkatannya masing-masing. Komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan wadah yang representatif, kemunculan komite sekolah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.32 30
Drs. H. Hamdani Ihsan, Drs. H. A. Fuad Ihsan Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia 2007), cet ke-III, hal 216 31 Tim Prima Pena Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: GITAMEDIA PRESS), cet ke-1 2006. h 256 32 Ade Irawan, dkk, Mendagangkan Sekolah-Studi Kebijakan MBS di DKI Jakarta, (Jakarta: ICW 2004), cet. Ke-1, hal 42
18
Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.33 Menurut Bedjo Sujanto dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah, Mengatakan ada 4 poin mengenai Komite Sekolah: 1. Badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan 2. Dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan 3. Nama Generik, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan 4. BP3, Komite Sekolah dan atau Majelis Sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keaanggotaannya sesuai dengan acuan ini.34
2. Konsep Dasar Pembentukan Komite Sekolah. Dalam Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prsasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;35 Ada dua prinsip yang harus dipegang dalam proses pembentukan Komite Sekolah, yakni: Pertama, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Kedua, Komite Sekolah yang dibentuk harus dapat menjadi mitra sejajar dengan satuan pendidikan. 1. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah Komite Sekolah Sebagai lembaga mandiri di tingkat satuan pendidikan sebagai wadah peran serta msyarakat dalam mewujudkan pelayanan pendidikan dan pencapaian hasil kualitas pendidikan yang tinggi berkedudukan di tingkat 33
UU. Sisdiknas. Pasal 1 ayat 25 Bedjo Sujanto. Manajemen Berbasis Sekolah. (Jakarta:CV Sagung Seto), Hal 61 35 http//:www.google.com/depdiknas 34
19
satuan pendidikan atau Sekolah. Menurut Bedjo Sujanto, kedudukan dan sifat Komite Sekolah disebutkan bahwa:
Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan Komite Sekolah dapat dibentuk di: - Satuan pendidikan (sekolah atau diluar sekolah) - Beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada apada suatu lokasi berdekatan. - Satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara, - Pertimbangan lain Badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan heararkhis dengan lembaga pemerintah.36 2. Tujuan Komite Sekolah Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan merupakan langkah yang positif dari perencanaan pembangunan pendidikan di Negara ini. Langkah tersebut termasuk usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemilikan Sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah memiliki beberapa tujuan dalam peningkatan mutu pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai wadah dan bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan bukanlah suatu kebijakan yang ekslusif atau terpisah”. Hal tersebut memungkinkan, karena Komite Sekolah merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional sebagai bentuk desntralisasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan. Tidak dapat dilupakan bahwa, Komite Sekolah diharapkan dapat menampung aspirasi dari semua lapisan masyarakat untuk lebih memiliki Sekolah dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan di satuan pendididkan. Pembentukan Komite Sekolah dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pnedidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang acuan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang bertujuan sebagai berikut:
Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan Meningkatkan tanggungjawab peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 36
Bedjo Sujanto. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah. (Jakarta:CV Sagung Seto 2007), Cet ke 1, hal 61-62
20
Menciptakan suasana dan kondisi yang terang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.37
a. Peran & Fungsi Komite Sekolah Komite Sekolah memiliki peran yang sangat penting terhadap pengelolaan pendidikan. Peran Komite Sekolah tersebut tidak hanya terbatas pada mobilisasi sumbangan sebagai mana peran BP3, akan tetapi lebih berperan serta pada hal-hal yang lebih subtansial untuk membantu merencanakan, menetapkan, menjalakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan. Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, (Advisory Agensy), badan pendudukung (Supporting Agency), badan pengawas/pemantau (Controlling Agency), mediator (Mediator Agency).38 Sedangkan secara fungsional Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a. Kebijakan dan program pendidikan b. RAPBS c. Kriteria kinerja satuan pendidikan d. Kriteria tenaga kependidikan e. Kriteria Fasilitas pendidikan e. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan 5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan. 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.39 37
Umaedi, Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah Madrasah –Mengelola Pendidikan dalam Era Masyarkat Berubah, (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004). Cet, ke-1: h 405-406 38 Dr. Ace Suryadi, M.Sc & Dr. Dasim Budimansyah, M.Si, Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru. (Bandung: PT Genesindo 2004), Cet ke-1. hal 230,233,236,240. 39 Umaedi, Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah….... h 406-407
21
Dengan demikian, peran dan fungsi Komite Sekolah tidak dapat dipisahkan, karena ada keterkaitan antara peran dan fungsi. Contohnya, pada saat Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksaan kebijakan pendidikan, maka Komite Sekolah harus menindaklanjuti dengan cara mendorong komitmen partisipasi masyarakat agar mendukung pelaksanaan pengelolaan pendidakan yang bermutu. Adapun tugas-tugas Komite sekolah adalah; dalam konteks ini Hatry Menjelaskan bahwa tugas-tugas Komite Sekolah antara lain adalag sebagai berikut (Hatry, 1994: 42): 1. Mengembangkan akses sekolah pada dana, sehingga sekolah mampu membangkitkan berbagai sumber dana potensial untuk mendukung proses pembelajaran siswa. 2. Mengembangkan Budgeting seklah dalam konteks pengembangan kemampuan pembiayaan untuk mendanai berbagai program sekolah. 3. Memutuskan anggaran struktur sekolah. 4. Berpartisipasi dalam pemilihan kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. 5. Ikut serta dalam curah pendapat tentang kurikulum dalam konteks peningkatan kualitas hasil pembelajaran, dan memberi masukan-masukan pada sekolah tentang kualifikasi kompetensi siswa yang akan dihasilkan sekolah. Relevan dengan fokus tugas komite sekolah, Duhou ketika menjelaskan salah satu pengalaman tentang sekolah yang telah menjalakan SBM di salah satu sekolah di Australia, yakni Victoria‟s School, dan dinamai dengan SOF atau School of Future, memaparkan bahwa tugas-tugas yang dikembangkan untuk komite sekolahnya adalah sebagai berikut (Dohou, 1999:66): 1.
Komite sekolah terlibat dalam membuat dan menyusun berbagai kebijakan pendidikan dari sekolahnya.
2.
Mendirikan komite pendidikan tingkat regional, dan endorong keterwakilan tiap sekolah pada komite regional tersebut.
22
3.
Pada komite regional diperkuat dengan exspert dalam bidangbidang yang perlukan, dan komite tersebut independent tidak terkait dengan birokrasi pendidikan, namun bertanggungjawab dengan menteri.40
4. Organisasi 1. Keanggotaan Komite Sekolah: a. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas: 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari: 3. Orangtua/wali pereta didik 4. Tokoh masyarakat 5. Tokoh pendidikan 6. DUDI (dunia usaha dan dunia industri) 7. Organisasi profesi tenaga kependidikan 8. Wakil alumni 9. Wakil perta didik 2) Unsur dewan guru, yayasan penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat dilibatkan sebagai anggota komite sekolah maksimal 3 (tiga) orang. b. Jumlah anggota minimal 9 (sembilan) orang dan gasal c. Syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa bakti keanggotaan ditetapkan dalam AD/ART.41 2. Kepengurusan Komite Sekolah: a. Pengurusan sekurang-kurangnya terdiri: 1) Ketua 2) Sekretaris 3) Bendahara b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota; c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Komite Sekolah adalah bagian dari organisasi, ini dibentuk agar tersusun dengan rapi kepengurusan dan kinerja Komite. Perangkat organisasi Komite Sekolah minimal yang harus ada, yang memungkinkan berjalannya roda organisasi Komite Sekolah adalah: Personel Komite Sekolah, Struktur Organisasi disertai job description setiap personel dan tata-hubungan antar personel, Panduan
40
Prof. Dr. Dede Rosyada. Paradigma Pendidikan Demokratis.hal 259 Bedjo Sujanto. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah. hal 63 41
23
Organisasi (antara lain berupa AD/ART), fasilitas penunjang (Kantor/Sekretariat, tenaga adminstrasi). Komite Sekolah adalah masyarakat sekolah yang peduli pendidikan yang berinteraksi satu sama lain. Pengertian dikoordinasikan secara sadar bahwa organisasi itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, artinya roda organisasi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen moderen. Keterikatan yang terus-menerus berarti masyarakat secara sadar merasa terikat dengan sekolah, karena mereka peduli dengan pendidikan. Terakhir adalah bahwa organisasi itu memiliki tujuan atau kelompok tujuan. Sebagaimana telah diuraikan di muka ada empat tujuan pembentukan Komite Sekolah, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan tersebut, sehingga dihasilkan lulusan yang bermutu ditinjau dari aspek akademik dan non-akademik.
2. Indikator Kinerja Komite Sekolah Berdasarkan Keputusan Mendiknas Noomor 044/U/2002 bahwa Indikator Kinerja Komite Sekolah terkait pada peran yang dilakukannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1. Indikator Kinerja Komite Sekolah PERAN
FUNGSI
KOMITE
MANAJEMEN
SEKOLAH
PENDIDIKAN
1. Badan
1. Perncanaan
INDIKATOR KINERJA
a.
Pertimbangan Sekolah (Advisory
Mengidentifikasi Sumber Daya Pendidikan
b.
Agency)
Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS
c.
Menyelenggarakan rapat RAPBS
e.
Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS
e.
Ikut mengesahkan RAPBS bersama kelapa sekolah
24
2. Pelaksanaan
a.
Memberikan masukan terhadap
Program,
proses pengelolaan pendidikan di
Kurikulum, PBM
sekolah
dan Peniliaian
b.
Memberikan masukan terhadapa proses pembelajaran kepada guru
3. Pengelolaan
a.
Sumber Daya Pendidikan
Mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan.
b.
Memberi pertimbangan tentang
a. SDM
tenaga kependidikan yang dapat
b. S/P
diperbantukan di sekolah
c. Anggaran
c.
Memberikan pertimbangan tentang saranan dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah
d.
Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah
2. Badan
1. Pengelolaan
Pendukung
Sumber Daya
(Supporting
a.
Memantau kondisi ketenagaan kependidikan di sekolah
b.
Agency)
Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah
c.
Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah
2. Pengelolaan
a.
sarana dan prasarana
Memantau kondisi saranan dan prasarana di sekolah
b.
Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah.
c.
Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana
25
d.
Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah
3. Pengelolaan
a.
Anggaran
Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah.
b.
Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.
c.
Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah
d.
Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah
3. Badan
1. Mengontrol
Pengontrol
perencanaan
(Controlling
pendidikan di
Agency)
sekolah
a.
Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah
b.
Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah
c.
Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah
d.
Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah
e.
Pengawasan terhadap kualitas program sekolah
2. Memantau
a.
Pelaksanaan
b. Memantau penjadwalan program
program sekolah
Memantau organisasi sekolah
sekolah c.
Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah
d.
Memantau sumber daya pelaksana program sekolah
e.
26
Memantau partisipasi stake-holder
pendidikan
dalam
pelaksanaan
program sekolah 3. Memantau out
a.
Memantau hasil ujian akhir
put pendidikan
b.
Memantau angka partisipasi sekolah
c.
Memantau angka mengulang sekolah
d.
Memantau angka bertahan di sekolah
4. Badan
1. Perencanaa
a.
Menjadi penghubung antara komite
Penghubung
sekolah dengan masyarakat, komite
(Mediator
sekolah dengan sekolah, dan komite
Agency)
sekolah dengan dewan pendidikan b.
Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan
c.
Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah
2. Pelaksanaan
a. Mensosialisasikan kebijakan dan
program
program sekolah kepada msyarakat b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah d.
Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah
3. Pengelolaan
a. Mengidentifikasi kondisi sumber
sumber daya
daya di sekolah
27
pendidikan
b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat c.
Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah
d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat
C. Hubungan Masyarakat dengan Sekolah 1. Pentingnya Hubungan Sekolah dengan Masyarakat Mengapa sekolah harus berhubungan dengan masyarakat ? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa pandangan filosofis tentang hakikat sekolah, hakikat masyarakat, dan bagaimana hubungan antara keduanya. 1. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat; bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. 2. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. 3. Sekolah adalah lembaga social yang berfungsi untuk melayani anggotaanggota masyarakat dalam bidang pendidikan. 4. Kemajuan Sekolah dan kemajuan masyarakat saliang berkolerasi; keduanya saling membutuhkan. 5. Masyarakat adalah pemilik sekolah; sekolah ada karena masyarakat memerlukan.
Betapa pentinganya hubungan sekolah dengan masyarakat itu, dapat pula ditinjau dari sudut pandangan historis, sebagai berikut; d. Dari sejarah kita mengetahui bahwa pada zaman kolonial Belanda dahulu, sekolah-sekolah sengaja diisolasikan dari kehidupan masyarakat sekitarnya. e. Dalam zaman kemerdekaan ini sekolah sekolah merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya mendidik generasi muda untuk hidup masyarakat, sehingga.
28
f. Sekolah haruslah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat tempat sekolah itu didirikan. 3. Sebaliknya, masyarakat harus dan wajib membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar apa yang diolah dan dihasilkan sekolah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat. 4. Dari sejarah pendidikan kita mengenal adanya arbeid school (seklah kerja) seperti yang didirikan oleh Ovide Decroly di Belgia, sekolah kerja yang didirikan oleh Kerschenteiner di Jerman, dan oleh John Dewey di Amerika Serikat. Semua itu merupakan usaha-usaha dari para ahli didik yang menunjukan kepada kita bepata pentingnya sekolah itu harus berintegrasi dengan masyarakat. 5. Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat dapat pula dikaitkan dengan semakin banyaknya isu yang berupa kritik-kritik tentang tidak sesuainya produk sekolah dengan kebutuhan pembangunan, bahwa lulusan sekolah merupakan produk yang tidak siap pakai, untuk memecahkan masalahmasalah itu bukan semata-mata merupakan tanggungjawab sekolah, dengan meningkatkan keefektifan hubungan sekolah dengan masyarakat beberapa masalah tersebut bisa dikurangi.42 Disamping ketidaktahuan masyarakat, pihak-pihak lainnya sebagai pengguna jasa pendidikan belum memiliki kepedulian yang tinggi. Masyarakat cendrung hanya menginginkan hasil dari dari pada proses.43 Masyarakat hanya sensitif terhadap kebijakan persekolahan jika hal itu menyangkut dengan pemungutan dana. Situasi inilah yang mempersulit adanya control yang utuh dari masyarakat tentang pentingnya hubungan Sekolah dengan masyarakat. Padahal salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan didirikannya Komite Sekolah, maksud semua itu adalah, agar masyarakat ikut berpartisipasi, kerjasama, dan mengambil perannnya sebagai stakeholder pendidikan dengan pihak Sekolah untuk menjawab kebutuhan masyarakat banyak. 2. Tujuan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Mengenai tujuan hubungan sekolah dan masyarakat, T. Sianipar meninjau dari sudut kepentingan kedua lembaga tersebut, yakni kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Ditinjau dari sudut kepentingan sekolah,
42
Drs. Ngalim Purwanto, MP. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Hal 189 Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd, dkk. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. (Ciputat: Quantum Teaching 2006), cet ke-1, hal 90 43
29
pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan msyarakat bertujuan untuk: 1. Memelihara kelangsungan hidup sekolah 2. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 3. Memperlancar proses belajar-mengajar. 4. Memproleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksaan program sekolah. Sedangkan ditinjau dari kebutuhan masyarakat, tujuan hubungannya dengan sekolah adalah untuk: 1. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental-spritual. 2. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 3. Menjamin relevansi program sekolah dengan kbutuhan masyarakat. 4. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkatkan kemampuannya. Secara lebih kongkret lagi, tujuan diselengarakannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah: 1. Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. 2. Mendapatkan dukungan dan bantuan morel maupun financial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. 3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksaan program sekolah. 4. Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 5. Mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak.44 3. Jenis-jenis Hubungan Sekolah dan Masyarakat Hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat mengandung arti yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Sudah barang tentu bidangbidang yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat pada umumnya. Menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan mengatakan: bahwa hubungan kerja sama sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu (1) hubungan edukatif, (2) hubungan cultural, dan (3) hubungan institusional. 44
Drs. Ngalim Purwanto. MP. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Hal 190
30
a. Hubungan edukatif. Maksudnya ialah hubungan kerja sama dalam hal mendidik, antara guru di sekolah dan orangtua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini maksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak/murid. Antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orangtua tidak saling berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma-norma etika maupun norma-norma social yang hendak ditanamkan pada anak-anak didik mereka. Keinginan orangtua untuk mencerdaskan putra-putri mereka tentu hal ini sejalan dengan amanat UU , yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu kerjasama antara guru dan orangtua harus terjalin dengan baik, sebab penanaman ilmu, ahklak, etika, moral pada diri anak tentu tidak seenaknya oleh guru, karena hal itu akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut dimasa depan. Harus ada peran serta orangtua untuk menentukan sikap dan kepribadian putra putri mereka. b. Hubungan Kultural. Ialah usaha kerja sama antara Sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kita mengetahui bahwa sekolah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju-mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dsb. Bahkan yang lebih diharapkan adalah hendaknya sekolah itu dapat merupaka titik pusat dan sumber tempat terpencarnya sumber nomra-norma kehidupan (norma-norma agama, etika, social, estetika, dsb.) yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju. Masyarakat memiliki berbagai macam adat istiadat, dan kebudayaan. Itu harus dilestarikan, karena itu akan menjadi ciri khas daerah tersebut, untuk pelestarian dan menjaga adat istiadat dan kebudayaan itu agar berkembang dan maju, masyarakat harus kerjasama dengan pihak sekolah, dan memungkin ini dijadikan salah satu mata palajaran/kurikulum agar tetap utuh dan turun temurun. c. Hubungan Institusional Yakni hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerja sama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan Negara atau swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya.
31
Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas bermacammacam golongan, jabatan, status social, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan adanya hubungan kerja sama itu. Dengan adanya hubungannya ini sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga tersebut, baik berupa tenaga pengajar, pemberi cearama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran pelaksaan program sekolah.45 Instansi-instansi lain, seperti lembaga kursus, sekolah lain, maupun perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah ataupun swasta. Semuanya itu adalah stakeholder pendidikan, pihak sekolah harus menjalin kerjasama, agar dapat saling membantu. Pihak sekolah membutuhkan berbagai alat, fasilitas, dan sarana prasarana untuk kelancaran kegiatan pendidikan. Sedangkan perusahaanperusahan mereka membutuhkan lulusan/out put yang berkualitas, yang siap menghadapi tantangan dan perkembangan zaman.
4. Peran Serta Masyarakat Sebagaimana yang dikemukakan terlebih dahulu, bahwa masyarakat yang merupakan lembaga ketiga sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, jangan diharapakan pendidikan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapakan. Masyarakat yang duduk sebagai anggota Komite Sekolah adalah wujud dari implementasi desentralisasi pendidikan. Untuk terlibat secara langsung dengan berbagai kebijakan sekolah secara proporsional.
Masyarakat yang
tergabung sebagai anggota Komite Sekolah, semakin memahami arah dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan.46 Berikut ini adalah beberapa peran dari masyarakat terhadap pendidikan (sekolah): 45
Drs. Ngalim Purwanto, MP. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Hal 194 Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd dkk. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. (Ciputat: QUANTUM TEACHING, 2006) Cet ke-1. h al 105 46
32
1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. 2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. 3. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung, perpustakaan, panggung-panggung keseian, dan sebagainya. 4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keteranganketerangan yang mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. 5. Masyarakatla sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar.47 Setelah kita melihat adanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yang tidak kalah pentingnya adalah pihak sekolah harus menggalang partisipasi
masyarakat,
partisipasi
masyarakat
mengacu
kepada
adanya
keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksaaan pendidikan. Koentjaraningrat, (1982) menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitaif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif
menunjuk pada
frekuensi
keikutsertaan
masyarakat
terhadap
implementasi kebijakan, sedangkan partisipasi kualitatif menunjuk pada tingkat dan derajatnya. Partisipasi masyarakat juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus. Kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikemukan bahwa sekolah dan masyarakat merupakan partnership dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, diantaranya: 47
Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Raja Grafindo Persada. Jakarta hal 100
33
1. Sekolah dengan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam menyelenggrakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik. 2. Sekolah dengan tenaga kependidikannya menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembahuruan tapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, serta mencari alternatif pemecahannya. 3. Sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik.48 Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam program-program pendidikan sekolah, dapat dilihat melalui bentuk komunikasi. Sebab pada hakikatnya komunikasi adalah satu bentuk keterlibatan, dan keterlibatan bearati partisipasi aktif dalam program dan kegiatan sekolah. Ada beberapa bentuk keterlibatan yang bisa digunakan, yaitu: 1. Kunjungan keluarga 2. Pertemuan dengan orangtua siswa 3. Sukarelawan masyarakat yang menaruh perhatian dalam dunia pendidikan; 4. Perwakilan masyarakat pada panitia penasehat atau pertimbangan pendidikan.49
D. Kerangka Konsep Berdasarkan
hasil
pengamatan
kondisi
nyata
dilapangan,
ditemukan banyak komite sekolah yang tidak aktif menjalankan tugas dan fungsinya, baik sebagai badan penghubung, pemberi pertimbangan, pengontrol, dan pendudukung. Hal ini disebabkan lemahnya kinerja komite sekolah sebagai stakeholder pendidikan. Sedangkan sekolah menaruh harapan besar kepada 48 49
Drs. E. Mulyasa, M.Pd. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Hal 170-172 Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),
Hal 342
34
komite untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu, dan pelayanan pendidikan. Banyaknya faktor-faktor yang menghambat kinerja komite, mulai dari minimnya fasilitas, biaya dan solidaritas kepengurusan komite sampai pada rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Dengan terbentuknya komite yang efektif, maka komite dapat terlibat secara penuh dalam membantu sekolah menemukan jalan keluar untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Banyak sekolah yang tidak membentuk komite, sehingga mutu dan pelayanan pendidikan di sekolah tersebut tidak berkualitas, padahal pembentukan Dewan Pendidikaan/Komite Sekolah sudah diamanatkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, serta kinerja komite yang belum optimal dalam melakukan percepatan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Berangkat dari masalah diatas, maka dirumuskanlah strategi yang melahirkan program peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan oleh pemerintah.
Pada awal pembentukan organisasi komite ini bernama
Perkembangan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), yang kemudian berubah menjadi Persatuan Orang Tua Murid (POM), Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), dan sekarang dikenal dengan istilah Dewan Pendidikan/Komite Sekolah. Madrasah Pembangunan UIN Jakarta telah membentuk organisasi komite yang diberi nama Komite Madrasah, serta memilih anggota kepengurusan yang mempunyai kompetensi melalui musyawarah komite. Pemilihan anggota
35
komite di Madrasah Pembangunan Uin Jakarta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan anggota komite yaitu transparan dan akuntabel.
36
37
BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian
ini
dilaksanakan
di
Lembaga
Pendidikan
Madrasah
Pembangunan UIN Jakarta, sejak bulan Januari 2011 s.d bulan Februari 2011. Tabel. 1I Waktu Penelitian No
Bulan/Tahun
Kegiatan
1
Januari/2011
Konsultasi
2
Januari/2011
Penelitian awal, mencari tahu tentang komite
sekolah
dengan
melakukan
wawancara bersama Direktur MP 3
Februari/2011
Pengumpulan
data.
Analisis
dan
penulisan laporan hasil penelitian. 4
Februari/2011
Revisi laporan penelitian.
B. Metode Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan tehnik analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat
38
mengenai sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Deskripsi pada penelitian ini untuk menggambarkan peran komite sekolah
dalam
meningkatkan
mutu
pendidikan.
Yaitu
penelitian
yang
menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan yang sebenarnya dari fenomena objek yang di teliti”. Kualitatif nauralistik menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi alami.50 Adapun jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Data Primer adalah data atau informasi yang dikumpulkan terutama untuk tujuan investigasi yang sedang dilakukan. Sedangkan Data Sekunder Adalah informasi yang dikumpulkan untuk memberikan masukan dan saran, Sumber data dalam penelitian adalah ketua komite, dan kepala bidang dalam kepengurusan komite sekolah. C. Tehnik Pengumpulan Data 1. Obeservasi Observasi adalah “ pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan”.51 Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai subjek yang di teliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta tentang sarana dan prasarana, komite sekolah, struktur organisasi, serta data-data yang mendukung lainnya.
50
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek, Edisi Revisi,(Jakarta:Rineka Cipta,2005),cet,ke-7, h. 12 51 Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 69
39
2. Wawancara Wawancara adalah “ pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung”.52 Penulis melakukan wawancara langsung dengan ketua komite dan ketua komisi serta Direktur dan kepala sekolah guna mengetahui sejauh mana peran komite sekolah
sebagai pengawas,
pengontrol, mediator, dan pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan. 3. Studi Dokumentasi Studi Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, profil sekolah dan sebagainya.53 Studi dokumentasi digunakan untuk menggali data dan referensi teori dan konsep peran komite dalam meningkatan mutu pendidikan.
D. Tehnik Analisa Data Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi, yaitu membandingkan data dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dengan referansi dari buku sebagai pendukung keabsahan data. Berikut trianggulasi yang digunakan: 1. Trianggulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperolah. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 2. Trianggulasi Metode terdapat dua strategi yaitu: a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu berupa wawancara langsung. b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dalam hal ini melalui sumber data yaitu ketua
52 53
Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, …… h. 67 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian… hal 231
40
komite sekolah dan ketua bidang dalam kepengurusan komite dengan metode wawancara. 3. Trianggulasi teori, yaitu pengujian data dengan membandingkan data dengan mengadakan pengecekan referensi pendukung untuk lebih mengangkat
derajat
kepercayaan.
Membandingkan
data
hasil
penelitian dengan referensi dari buku pendukung keabsahan data. Tehnik analisa data ini menggunakan deskriptif analisis, setelah diperoleh dari lapangan, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis kemudian hasilnya diambil dan dijadikan kesimpulan.
Tabel. III Kisi-kisi pedoman wawancara
Variabel Peran Komite
Aspek
Indicator
Ruang Lingkup Kinerja
- Kebijakan dan program pendidikan
Sekolah
- Tugas & Fungsi Komite Sekolah
dalam
- Melibatkan masyarakat
Peningkatan
- Relevansi Program
mutu
- Evaluasi dan pengawasan
pendidikan Mutu Pendidikan
- Upaya peningkatan mutu - Pendanaan - Kurikulum - Saranan dan Prasarana - Lulusan
41
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat Madrasah Pembangunan UIN Jakarta Madrasah Pembangunan lahir berawal dari keinginan tokoh-tokoh di Departemen Agama dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan adanya pendidikan Islam yang representatif. Pada awal tahun 1972, Panitia Pembangunan Gedung Madrasah Komprehensif dibentuk oleh Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. H.M. Toha Yahya Omar (alm). Bulan Juni 1972, bertepatan dengan Lustrum III IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dimulai pembangunan gedung madrasah yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI pada masa itu, yaitu Prof. H.A. Mukti Ali dan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Tanggal 17 November 1973, gedung madrasah diserahterimakan dari Pimpinan Bagian Proyek Pembinaan Bantuan Untuk Madrasah Swasta Pemda DKI Jakarta kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 1974, pertama kali Madrasah Pembangunan membuka tingkat Ibtidaiyah. Jumlah muridnya baru 58 orang, terdiri dari Kelas I: 43 orang, Kelas II: 8 orang, dan Kelas III: 7 orang. Permulaan kegiatan belajar mengajar dimulai pada tanggal 7 Januari 1974. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai "Hari Kelahiran" Madrasah
42
Pembangunan. Pada awal tahun 1977, Madrasah Pembangunan membuka tingkat Tsanawiyah. Siswa angkatan pertama berjumlah 19 orang. Bulan Juli 1991, dibuka kelas jauh tingkat Ibtidaiyah di Pamulang, bekerja sama dengan Yayasan Al Hidayah sebagai penyedia lahan. Sesuai dengan keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sejak awal September 1974 pembinaan Madrasah Pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah. Tugas tim ini di antaranya adalah menyiapkan Madrasah Pembangunan sebagai 'madrasah laboratorium' Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1978, Madrasah Pembangunan ditetapkan sebagai Madrasah Pilot Proyek Percontohan oleh Departemen Agama RI melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor: Kep/D/03/1978. Berdasarkan keputusan tersebut, kemudian diselenggarakan kegiatan penataran penulisan modul dan uji coba pembelajaran dengan sistem modul. Empat modul bidang studi Alquran Hadits, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, dan Matematika telah diujicobakan sampai dengan tahun 1985. Mulai tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 06 Tahun 2008, wewenang pembinaan dan pengelolaan Madrasah Pembangunan dilimpahkan kepada Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengembanan sebagai 'madrasah laboratorium' dilaksanakan bersama-sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun Pelajaran 1991/1992 Madrasah Pembangunan membuka tingkat Aliyah. Siswa yang diterima pertama kali sebanyak 32 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 22 perempuan. Setelah empat tahun berjalan, berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan (khususnya Madrasah Aliyah), pada Tahun Pelajaran 1995/1996 MA Pembangunan tidak menerima pendaftaran siswa baru lagi. Tahun 1996/1997, sebanyak 31 orang siswa terakhir lulus dari MA Pembangunan IAIN Jakarta. Seiring dengan perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sejak tahun 2002 Madrasah Pembangunan IAIN Jakarta mengikuti perubahan nama menjadi
43
Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Tahun Pelajaran 2006/2007 atas dorongan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan banyaknya permintaan masyarakat, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta kembali membuka tingkat Aliyah. Jumlah siswa pertama yang diterima adalah 47 siswa terbagi dalam 2 rombongan belajar. Setelah tiga tahun berjalan, akhir tahun 2009 Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta telah diakreditasi dengan hasil grade A kategori Sangat Memuaskan. Tahun 2008 Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta ditetapkan sebagai Madrasah Standar Nasional oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta dengan nomor: Kw.09.4/4/5/HK.005/2081/2008. 2. Kurikulum Kurikulum Madrasah Pembangunan UIN Jakarta adalah Kurikulum Departemen Agama yang dipadukan dengan Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dan dioleh sesuai dengan visi dan misi Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Dengan demikian, siswa MP UIN Jakarta akan mendapatkan porsi pendidikan agama seperti siswa madrasah (Depag) dan mendapatkan pelajaran umum seperti siswa sekolah umum (Depdiknas). Dengan penerapan dua kurikulum yang dikombinasi dan dimodifikasi itulah diharapkan lulusan MP UIN Jakarta akan mendapatkan ilmu pengetahuan umum yang berimbang dengan keimanan dan ketaqwaan (menguasai ilmu pengetahuan yang luas sekaligus dekat kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa). Upaya pihak sekolah menyeimbangkan antara Kurikulum Depdiknas dan Depag adalah membuat program penanaman dan pemantapan nilai-nilai keagamaan sejak dini kepada siswa senantiasa terus ditingkatkan: Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara-cara antara lain: 1. Praktek membaca do'a dan ayat-ayat suci Alquran pada awal jam pelajaran pertama. 2. Shalat Dhuha, shalat berjama'ah. 3. Praktek ibadah bertempat di Laboratorium Ibadah.
44
Perpaduan dua sistem pendidikan ini menjadi ciri Madrasah Pembangunan yang terus bertekad untuk terus mempersiapkan output yang tidak hanya berkualitas dalam sisi pengetahuan, tetapi juga pada pola pikir, sikap, mental dan akhlak peserta didik. Diharapkan anak akan terbiasa dan terlatih untuk melaksanakan ibadah sehingga ibadah tidak lagi menjadi beban, tetapi akan menjadi satu kebutuhan. Dalam rangka pengembangan bakat dan minat serta mempersiapkan siswa dalam menghadapi perkemabangan zaman yang santer dengan arus globalisasi, maka diadakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah penyalurannya: 1. Keterampilan mengoperasikan komputer 2. Penelitian 3. Kepemimpinan 4. Jurnalistik 5. Sosial kemasyarakatan, 6. Olah raga, seni, dan kegiatan positif lain yang dapat dijadikan bekal dalam jenjang selanjutnya menjadi target terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler. Siswa diberi kebebasan untuk memilih dan mengikuti sedikitnya satu dari sekian banyak kegiatan ekstrakurikuler. 3. Visi & Misi VISI: Menjadi lembaga pendidikan dasar dan menengah yang unggul dan terkemuka dalam pembinaan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan, dengan mengapresiasi potensi peserta didik serta perkembangan era global. MISI:
Menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang akan melahirkan lulusan beriman dan bertaqwa serta memiliki kemampuan kompetitif dan keunggulan komparatif; Melakukan pembinaan kesehatan fisik sehingga terbentuk keseimbangan antara kekuatan keilmuan dengan perkembangan jasmani peserta didik serta dapat melahirkan lulusan yang cerdas, kuat dan sehat;
45
Melakukan inovasi kurikulum dengan aksentuasi pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan tetap berpijak pada kepribadian Indonesia; Melakukan pembinaan tenaga pendidik sebagai tenaga professional yang menguasai aspek keilmuan, keterampilan mengajar, kepribadian pedagogis serta komunikasi global yang dijiwai akhlak mulia; Melakukan pembinaan tenaga kependidikan yang profesional, yang menguasai bidang ilmu yang mendukung tugasnya, etos kerja yang tinggi, serta kepribadaian yang Islami. Mengupayakan tersedianya sarana prasarana dan fasilitas belajar mengajar yang dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk dapat mengikuti kegiatan belajar seluas-luasnya, sehingga madrasah benar-benar berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Melakukan pembinaan kemandirian dan team work melalui berbagai aktifitas belajar baik intra maupun ekstrakurikuler.54
Pilar Keunggulan: Sains - Bahasa - Akhlakul Karimah (Basic Science - Language - Islamic Values and Attitudes) Motto: Cerdas - Terampil – Unggul (Smart - Skillful - Excellent) Selogan Mutu: Bukan Sekedar Sekolah Islam (More Than Just an Islamic School) 4. Guru Guru adalah pendidik dan pengajar pada satuan tingkat pendidikan, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Karena Pendidik dan tenaga kependidikan menentukan kualitas proses pembelajaran serta hasil belajar yang dialami oleh siswa. Sebagus dan selengkap apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, kalau tenaga pendidik dan kependidikannya tidak kompeten maka sarana dan prasarana itu pun tidak akan banyak membantu para siswa dalam melaksanakan proses belajarnya; sebagus apapun konsep dan isi kurikulum yang dikembangkan 54
oleh
pemerintah,
namun
apabila
Modul Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, hal 4
46
tenaga
pendidik
dan
kependidikannya tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik, maka kurikulum itupun tidak akan berdampak apa-apa pada siswa; pengalaman belajar yang diharapkan dimiliki siswa pun akan menjadi sangat lemah. Intinya adalah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan hendaknya berangkat dari perbaikan dan peningkatan kualitas dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang kondusif dan efektif. Secara akademik tenaga pendidik yang ada di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta sudah memenuhi syarat dan standarisasi untuk menjadi seorang guru yang sesuai dengan Permendiknas No 16 Tahun 2007. Dan dampai saat ini Madrasah Pembangunan UIN Jakarta memiliki ± 150 tenaga pendidik (MA, MTs, MI) dengan kualifiakasi S1 berjumlah 149 orang, S2 3 orang, dan lain-lainnya 7 orang 5. Siswa Berikut data perkembangan jumlah murid/peserta didik Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, mulai dari tingkat MI, MTs, dan MA dari tahun ke tahun. Data dibawah menunjukan perkembangan jumlah siswa yang cukup signifikan dari tahun ke-tahun, hal ini menandakan bahwa manajemen (pengelolaan) Madrasah Pembangunan UIN jakarta berjalan dengan baik pada semua tingkatan, mulai dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.
Tabel. IV Data Jumlah Murid Madrasah Pembangunan UIN Jakarta TAHUN PELAJARAN 1974 1975 1976 1977 1978/1979 1979/1980 1980/1981
LAKI-LAKI 26 52 75 97 115 174 191
47
PEREMPUAN 32 64 85 105 128 159 189
JUMLAH 58 116 160 202 243 333 380
1981/1982 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
247 248 298 318 288 331 380 460 508 586 717 801 869 897 944 967 974 968 941 964 950 955 960 939 938 917 889 854 817 780
207 255 275 330 374 389 439 485 521 605 688 799 857 891 945 949 908 847 849 829 819 822 861 854 861 895 876 856 821 796
454 503 573 648 662 720 819 945 1029 1191 1405 1600 1726 1788 1889 1916 1882 1815 1790 1793 1769 1777 1821 1793 1801 1712 1765 1710 1638 1576
2. Tingkat Tsanawiyah TAHUN PELAJARAN 1977/1978
LAKILAKI 8
PEREMPUAN 11
JUMLAH 19
1978/1979
37
41
78
1979/1980
54
75
129
48
1980/1981
74
105
179
1981/1982
95
117
212
1982/1983
137
205
342
1983/1984
144
231
375
1984/1985
128
251
379
1985/1986
116
262
378
1986/1987
110
233
343
1987/1988
121
176
297
1988/1989
94
144
238
1989/1990
82
99
181
1990/1991
80
105
185
1991/1992
84
120
204
1992/1993
107
137
244
1993/1994
131
158
289
1994/1995
160
157
317
1995/1996
164
141
305
1996/1997
174
144
318
1997/1998
184
178
362
1998/1999
209
220
429
1999/2000
242
231
473
2000/2001
258
229
487
2001/2002
292
244
536
2002/2003 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
293 350 373 394 385 403 370 345
254 265 393 325 338 239 329 338
546 615 666 719 723 742 699 683
3. Tingkat Aliyah TAHUN PELAJARAN 2006/2007 2007/2008
LAKI-LAKI 30 54
PEREMPUAN 13 30
49
JUMLAH 43 84
2008/2009 2009/2010 2010/2011
77 92 112
52 63 84
129 155 196
6. Fasilitas Tabel. V Fasilitas-fasilitas 1. Fasilitas Utama No Nama 1 Ruang Kelas Ber-AC 2 Laboratorium IPA 3 Laboratorium Bahasa 4 Laboratorium Ibadah 5 Ruang Komputer 6 Perpustakaan 7 Ruang Audio Visual 8 Ruang Musik 9 Kebun Biologi 10 Masjid At-Tanmiyah 11 Sarana Olah Raga
Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Tabel. V
2. Fasilitas Penunjang No Nama 1 Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 2 Unit Bimbingan & Penyuluhan 3 Koperasi 4 Kantin 5 Ruang Tata Usaha 6 Ruang Serba Guna 7 Majalah Al-Ashri 8 Tabungan Amal Sholeh (TAS) 5.
Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Kegiatan Extrakurikuler 1. Madrasah Ibtidaiyah a. Kelompok Pembinaan Prestasi [Peserta tidak dikenakan iuran] 1. 2. 3. 4. 5.
Kelompok Peduli Lingkungan (KPL) Pramuka Paskibra Dokter Kecil Paduan Suara
50
6. Marching Band 7. Marawis 8. Sepak Bola / Futsal 9. Bola Basket 10. Jurnalistik (Reporter Al Ashri) Grup Marawis Beraksi b. Kelompok Bakat dan Minat [Peserta dikenakan iuran] 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Seni Musik (gitar, organ dan vokal) Seni Tari Seni Lukis Karate Renang Tenis Meja
2. Madrasah Tsanawiyah Palang Merah Remaja (PMR) Pasuan Pengibar Bendera (Paskibra) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) Student Company (SC) Journalist Stundent Community (JSC) Bola Basket Sepak Bola / Futsal Musik / Band Tari Saman Musikalisasi Puisi Marawis 3. Madrasah Aliyah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelompok Ilmiah Remaja Basket Futsal Taekwondo Wall Climbing Student Company Marching Band Kelompok Musikalisasi Puisi
Sarana lain yang disediakan untuk menampung minat siswa dalam olah raga dan seni antara lain:
51
Lapangan skate board Perlengkapan Marching Band Ruang musik dan Perlengkapannya Lapangan Futsal Lapangan Basket Wall Climbing (bekerjasama dengan Mapala UIN)
B. Realisasi Kinerja Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan. a. Bidang Organisasi dan Manajemen 1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
a. Kebijakan manajemen dan program pendidikan; 1. Mengusulkan pembentukan forum khusus untuk membedah visimisi dan penyusunan rencana strategis untuk pengembangan Madrasah kedepan.
Mendukung terbentuknya pusat Litbang dan Jaminan Mutu
Mendukung terbentuknya Tim Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis.
2. Mengupayakan transparansi manajemen keuangan & program pendidikan. Mendukung pengangkatan Tim Penyusunan RAPB tahun pelajaran 2009/2010 dan 2010/2011. 3. Memberikan masukan untuk mengatasi tunggakan keuangan siswa Mengadakan rapat dengan para guru, orang tua siswa yang bermasalah tersebut, serta mencari solusi penyelesaiannya.55 4.
Lain-lain:
Membentuk koordinator perwakilan kelas dan mengadakan pertemuan
berkala.
(yang
55
bertujuan
untuk
memantau
Hasil wawancara dengan Komite Sekolah, Komisi Pendanaan. Pada Hari Senin 7 Februari 2011
52
perkembangan dan melihat pemersalahan di kelas secara langsung)
Mengadakan lomba tumpeng bagi Ibu-ibu orang tua wali murid perwakilan kelas paralel dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. (tujuannya menjalin tali silaturrahmi dengan orang tua wali murid)
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai:
Mendukung diterbitkannya peraturan ketua yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta tentang penetapan dan belanja madrasah.
Memberikan bingkisan lebaran untuk guru dan keryawan dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri sebanyak 230 paket lebaran
Mendukung peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan (berdasarkan hasil wawancara bersama anggota komite)
c.
Kriteria kinerja satuan pendidikan.
Mendukung terbentuknya Tim Pengkajian, penyiapan dan penghitungan anggka kredit guru sebagai pedoman dan bahan pertimbangan kenaikan pangkat berbasis kinerja.
Mendukung terbentuknya Tim Penilai, monitoring dan evaluasi kinerja guru dan karyawan yang akan diberikan reward sebagai guru dan karyawan teladan di setiap satuan pendidikan.
Mendukung pelaksanaan TMQ berbasis ISO
2. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan dan program pendidikan disatuan pendidikan a. Menyiapkan media komunikasi dan, informasi dan kreativitas
Menyediakan kotak saran
Mendukung dibukanya status group FB bertajuk “Komite Madrasah Pembangunan UIN Jakarta”. (Admin by: drg. Silvia Wahyuni)
53
b.
Mengupayakan keterlibatan manajemen madrasah dan orang tua siswa dalam rangka sosialisasi dan evaluasi program.
Melakukan sosialisasi program dalam pertemuan orangtua siswa kelas 1 MI, kelas 5-6MI, kelas 7-9 Mts paralel.
Menjambatani pertemuan gabungan (Komite Madrasah, manajemen madrasah, kepala dan wakil kepala, wali kelas dan guru BP, para orang tua siswa) untuk menyelesaikan masalah kesiswaan dikelas 7 dan 8 MTs.
c.
Melakukan pertemuan bersama antara Komite dengan manajemen madrasah dan/atau Yayasan baik secara berkala maupun insidental.
Mengikuti raker pimpinan madrasah pembangunan UIN jakarta bersama pengurus Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan Komite madrasah membahas draf RAPB dan ketetapan biaya pendidikan tahun ajaran 2009/2010.
Melakukan dialog menyoal suksesi kepemimpinan tingkat sauan pendidikan bersama manajemen madrasah dan pengurus Yayasan.
Mengikuti rapat gabungan dengan manajemen MP, pengurus Yayasan dalam rangka penetapan iuran siswa Tahun ajaran 2010/2011. (berdasarakan wawancara bersama ketua komite sekolah).
b. Bidang Akademik 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; Menyelenggrakan diskusi Parenting bersinergi dengan pertemuan orang tua/wali siswa kelas paralel dengan menghadirkan narasumber dari kalangan sendiri maupun akademisi antara lain;
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.,
Dra. Tati Hartimah, MA.,
Dra. Zahrotun Hinayah, M.Psi.,
Dra. Fadilah Suralaga, M.Psi.,
54
Drs. Agus Sholeh, M.Ed
2. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a. Kebijakan akademik dan program pendidikan; Mengusulkan
pemetaan
pengembangan
di
tingkat
Ibtidaiyah,
Tsanawiyah, dan Aliyah dalam menumbuhkan rasa kebanggaan di satuan pendidika masing-masing. b. Kriteria tenaga kependidikan
Mendukung uapay selektif dalam perekrutan guru (termasuk segi emosional dan sikapnya)
Mendukung program Kursus Bahasa Inggris ke Pare-Kediri dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan berbahasa Inggris bagi pimpinan dan guru, guna mendukung bilingual class serta persiapan menuju RMBI.
Merekomendasikan
Lembaga
Tamyiz
Indonesia
untuk
melakukan presentasi penawaran program pelatihan (100 jam) Terjemahan Al-Qur‟an dan membaca Kitab Kuning Metode Tamyiz, dalam rangka penguatan ciri khas keagamaan dan kebahasaan (terlaksana dan berlanjut hinga tiga tahap: [1] Pengiriman tiga orang guru MI, MTs, MA ke Pesantren Bait Tamyiz-Indramayu; [2] Pelatihan internal metode Tamyiz 1untuk guru-guru bidang studi Agama dan Bahasa Arab; [3] Pesantren liburan untuk siswa MP/Umum selama 10 hari dan pelatihan metode Tamyiz II untuk-untuk guru). 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggraan dan keluaran (out-put dan out-come) pendidikan di satuan pendidikan. Melakukan visitasi dan memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan program.
Mengikuti dan memonitori pelaksanaan kegiatan verifikasi internal dan eksternal proses Penilaian Madrasah Standar Nasional (MSN) di tingkat MI dan Mts.
55
Mengikuti dan memonitori pelaksanaan kegiatan verifikasi internal dan eksternal proses penilaian Akreditasi tingkat MTs dan MA.
c.
Bidang Sarana dan Prasarana
1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a. Kriteria fasilitas pendidikan b. Kebijakan pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana pendidikan: 1. Mengusulkan
pemeliharaan
kebersihan,
keindahan
dan
kenyamanan semua sarana dan prasarana pendidikan. 2. Mengusulkan penyediaan ruang khusus pengurus Yayasan dan Sekretariat Komite Madrasah. (belum optimal[wawancara dengan ketua komite]). 3. Menguslkan penyediaan kantin sehat/terpadu. 4. Mengusulkan penyediaan rambu-rambu penunjuk arah dan ruangan (bertahap/dalam proses). 5. Mengusulkan
penyediaan
koridor/canopy penghubung antar
gedung. 6. Menguslkan penyediaan ruang tamu/loby (belum terlaksana). 7. Mengusulkan perbaikan atau penggantian meja dan kursi belajar (terlaksana secara bertahap: Perbaikan dan plitur ulang meja dan kursi belajar kelas 4-5 MI, serta penggantian meja dan kursi belajar kelas 7-9 MTs). 8. Mengusulkan pemeliharaan AC yang berkesinambungan dan penggantian AC yang telah usang/rusak (terlaksana secara bertahap). 9. Mengusulkan uapay penghijauan (terlaksana dalam bentuk penambahan bibit tanaman dan kesinambungan pemeliharaan dengan menugaskan satu orang karyawan khusus menangani pertemanan MP). 10. Mengusulkan optimalisasi fungsi ruang UKS (dalam proses).
56
11. Mengusulkan
agar
membatasi
kegiatan
dan
anggaran
pembangunan. 12. Mengusulkan optimalisasi fungsi Masjid oleh semua elemen Madrasah termasuk orangtua/wali siswa. 13. Lain-lain: Menyetujui disediakannya fasilitas tempat duduk permanen di parkir Barat, dan disediakannya sebuah closet duduk di toilet MI. 2. Melakukan
evaluasi
dan
pengawasan
terhadap
penggadaan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan. Menyiapkan blanko isian untuk mempermudah orang tua siswa melakukan inventarisasi masalah sarana dan prasarana pendidikan, sebagai bahan kajian dan evaluasi Komite. d. Bidang Usaha dan Pendanaan 1. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. a. Mengupayakan terbentuknya lembaga atau badan otonom yang mewadahi orang tua/wali siswa dalam menjalakan aktivitas pengajian, seminar, parenting, Dll. Membentuk Majelis Ta‟lim pengajian Ibu-ibu orang tua/wali siswa bekerja sama dengan Komunitas pengajian Darul Rahman Menyelenggarakan pengajian rutin setiap hari Selasa pagi pukul 08:00-10:00 WIB di Majid Andalusia MP. b. Mengupakan dukungan biaya pelatihan, perlengkapan atau perjalanan orangtua/wali siswa, dalam rangka mempersiapkan siswa mengikuti kegiatan lomba/olimpiade secara maksimal. Menguyapakan subsidi dana untuk lomba Marching Band tingkat MI/SD. c.
Lain-lain: Mendukung pemberdayaan Tabungan Amal Sholeh (TAS) dalam mengelola potensi dana orang tua/wali siswa sesuai syariat agama
57
dan undang-undang, untuk keperluan santunan dan beasiswa pendidikan anak yatim/kurang mampu. Mendukung penggalangan dana bantuan musibah Situ Gintung. Mendorong
dan
memfasilitasi
orangtua/wali
siswa
untuk
memberikan kontribusi bantuan/santunan anak yatim dan kaum dhuafa di lokasi Jambore Ektrakurikuler dan Baksos Madrasah Tsanawiyah di Dusun Samala Desa Pari Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang-Banten. Dan Jambore Ektrakurikuler dan Baksos Madrasah MI di Desa Gunung Malang Kec. Tenjolaya Kab. Bogor-Jawabarat. Membantu panitia PHBI secara aktif, mengupayakan penggalangan dana dan memfasilitasi kehadiran Ust. Jeffrey Al-Buchori sebagai penceramah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1431 H. 2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Melakukan pengumpulan dana melalui berbagai kegiatan usaha. e.
Bidang Kerjasama Lembaga
1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/DUDI dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan: a. Melakukan komunikasi dan pendekatan dialogis dengan elemen masyarakat dan stakeholders. b. Mendukung Madrasah Aliyah untuk mengupayakan pelaksanaan Ujian Nasional (yang pertama) Tahun ajaran 2008/2009 di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. 2. Melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. a. Mendukung upaya manajemen untuk melakukan kerjasama antar lembaga dalam hal: Pembuatan Company file
58
Peningkatan
layanan
kesehatan
siswa
dalam
rangka
akademik
melalui
menumbuhkembangkan paradigma sehat. Peningkatan
layanan
dan
mutu
sarana
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (dalam proses). Peningkatan layanan administrasi keuangan. b. Mendorong upaya Madrasah untuk menyelenggarakan perjalanan Haji dan Umroh melalui kerjasama antara KGK dengan perusahaan travel biro. c. Mendukung paya Madrasah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mengatasi tunggakan keuangan siswa. Mendukung MI dan MTs dalam memberika keringanan biaya bagi siswa yatim dan/atau kurang mampu melalui subsidi dana BOS. Mendukung MA yang mengupayakan Beasiswa Miskin (BSM) sejak periode Januari – Juni 2009 (semester II tahun pelajaran 2008/2009) hingga sekarang ke Kandepag Kabupaten Kota. d. Menjembatani dan memfasilitasi kerjasama dibidang publikasi dan dokumentasi dengan perusahaan media elektronik melalui kegiatan kunjungan dan Studi Banding. Mendukung terbentuknya Pusat Sistem Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Menguapakan liputan pemberitaan oleh stasiun TV swasta dalam dalam kegiatan Jambore Ektrakurikuler dan Baksos MTs di dusun Samala desa Pari Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang-Banten.
C. Deskripsi dan Analaisis Data Berdasarkan wawancara dengan Direktur Madrasah Pembangunan, beliau mengatakan bahwa, tugas dan tanggung jawab Komite Sekolah memang berat. Sekolah, masyarakat bahkan pemerintah menaruh harapan besar kepada komite untuk berpartisipasi aktif dalam membantu sekolah meningkatkan mutu
59
pendidikan. Begitu pula halnya dengan komite sekolah MP, besar harapan pihak manajemen MP kepada komite sekolah agar benar-benar mengambil perannya sebagai lembaga mandiri yang membantu sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khususnya di Madrasah Pembangunan. Sejalan dengan visi-misi Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Komite melalui musyawarah Anggota dan rapat kerja Komite menetapkan Garis-garis Besar dan Pedoman Kerja serta program kerja satu periode kepengurusan yaitu 2 tahun (AD/ART) untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Dalam perjalanan pelaksaanaan program kerja dan kebijakan organisasi, Komite Madrasah bekerja keras dan berupaya menumbuhkembangkan organiasi Komite MP, karena pada periode sebelumnya Komite MP UIN Jakarta mengalami kevakuman.56 Terlepas dari itu semua, Komite MP mencoba untuk mencari terobosan baru dan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan pihak yayasan, pimpinan serta stakeholders lainnya, serta mengadakan pertemuan Pleno organisasi yang diadakan 6 bulan sekali, membahas realiasasi program kerja yang telah ditetapkan secara bersama dalam rapat kerja. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dari para stakeholders terhadap Komite MP. Walaupun dalam realita perjalanannya komite sekolah menemukan berbagai kendala, karena dari individu/personal anggota komite memiliki kesibukan dan pekerjaan masingmasing. Namun disela itu secara propesional kepemimpinan dalam kepengurusan
56
Berdasarkan Wawancara dengan Ketua dan Anggota Komite Sekolah. Pada Hari Sabtu 29 Januari 2011
60
komite mulai menunjukkan kinerja yang proposional dalam menjalankan berbagai program kerja yang sesuai dengan bidangnya masing. Secara garis besar jawaban dari isu tersebut adalah sebagai berikut: 1. Konsolidasi Visi dan Misi Organisasi Visi dan misi Komite Madrasah Pembangunan sejalan dengan visi dan misi yang diemban oleh Madrasah Pembangunan UIN Jakarta yang disahkan dalam musyawarah Anggota Komite Madrasah yang lalu, namun belum tercapai dengan 100%, karena beberapa kendala yang telah disebutkan diatas. Tapi dalam pandangan penulis, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan secara langsung, peran komite sekolah di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta termasuk baik, banyak program-program dari komite yang sangat mendukung pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 2. Konsolidasi Kelembagaan Organisasi. Kerjasama lembaga yang dijalankan oleh komite Madrasah Pembangunan berjalan dengan baik, walaupun perekrutan perwakilan perkelas belum maksimal, guna menjadi ujung tombak dalam melakukan check and balances terhadap proses belajar mengajar yang di lingkungan MP, akan tetapi ini adalah inisiatif yang perlu di apresiasi bagi pihak sekolah dan guru bagi komite. karena komite telah mengambil dan menjalankan perannya sebagai pemantau proses belajar mengajar. 3. Kelemahan Konsolidasi Program Organisasi. Peran komite secara general memang sudah berjalan seperti apa yang menjadi harapan. Namun secara perbidang belum efektif menjadi ujung tombak penyelenggaraan program organisasi. Dengan kerangka besar tersebut, ada
61
kesenjangan antara Rencana Progran dan Realisasi Program, hal ini di sebabkan beberapa hal yang penulis coba kemukan sebagai berikut: a. Kelemahan Sumber daya Organisasi Masih sering dialami, gerakan program dan aktifitas organisasi sering terhambat karena keterbatasan sumberdaya orgnisasi. Masih butuh waktu dan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif untuk menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang independen dan profesional. Diperlukan kerja-kerja kolektif kologial dengan civitas akademika lainnya. Keterbatasan sumberdaya ini faktor utamanya adalah, adanya kendala waktu yang tidak bisa dicurahkan oleh anggota komite karena terbentur dengan waktu kerja masing-masing anggota. b. Sense of Belonging Pengurus Rasa memiliki anggota terhadap organisasi juga menjadi titik kelemahan dari komite sekolah MP, karena kebanyakan pengurus sulit untuk bekerja secara maksimal, karena memiliki aktifitas pekerjaan yang
kadang-kadang
sulit
untuk
meluangkan
waktu
untuk
berkontribusi dalam kegiatan komite, aktifitas pribadi menyebabkan sense of belonging beberapa anggota menajdi menurun. Dibalik kelemahan tersebut, terdapat nilai positif yang terkandung didalam kepegurusan komite Madrasah Pembangunan, yang hendaknya akan selalu dipelihara dan ditingkatkan. a. Terbangunnya sikap demokratis, egaliter, terbuka dan rasional dalam pengembangan wacana, sehingga memungkinkan semua anggota
62
komite Madrasah berkatualisasi secara maksimal dalam pelaksanaan program. b.
Terpeliharanya sebuah sistem dan budaya pengambilan keputusan secara koleftif.
c. Terbinanya hubungan baik dengan seluruh komponen yang ada dilingkungan Madrsah Pembangunan MP, mulai dari pihak Yayasan, Manajemen, Satuan Pendidikan, guru serta tenaga kependidikan lainnya.
63
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan penelitian tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: 1. Keberadaan Komite Sekolah di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta yang membantu pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dinilai berperan positif. Dan telah bekerja sama dengan masyarakat, orang tua, guru, pihak sekolah, serta instansi-instansi lainnya. 2. Peran yang selama ini telah dijalankan oleh Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang memberikan pertimbangan kepada sekolah, dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Sekolah berjalan dengan baik. 3. Komite Sekolah telah mendukung program-program sekolah baik berupa financial maupun tenaga. 4. Komite Sekolah juga telah mengambil perannya sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat, sehingga dapat mendorong tumbuhnya perhatian
dan
komitmen
masyarakat
pendidikan yang bermutu.
64
terhadap
penyelenggaraan
5. Dalam meerencanakan program-program kerjanya, komite sekolah selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah dan menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program yang telah dilaksanakan kepada stakeholder secara periodik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program. 6. Pihak Sekolah selalu berkoordinasi dengan pihak komite dalam pengambilan kebijakan yang memang disitu ada hak dan peran serta komite. 7. Walaupun secara detail program kerja dan peran komite di Madrasah Pembangunan belum mencapai 100% , namun menurut pengamatan penulis dilapangan bias dikatakan baik. 8. Komite sekolah belum mempunyai kantor, sekretariat, atau ruang khusus sebagai tempat untuk lancarnya aktifitas organisasi.
B. Saran 1. Direktur & Kepala Madrasah di masing-masing tingkat satuan pendidikan, harus selalu memberikan masukan dan motivasi kepada para anggota komite untuk bekerja secara maksimal dan ikhlas. 2. Kualifikasi akademik guru dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan. 3. Komite Madrasah yang sekarang telah mulai bangun dari stag, harus bekerja lebih keras lagi untuk berperan sebagai lembaga yang mandiri. 4. Para anggota dan pengurus Komite, harus lebih berkomitmen dalam menjalankan amanah, timbulkan rasa sense of bellonging terhadap pendidikan (khususnya di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta). 5. Visi dan Misi yang telah menjadi ruh organisasi komite ini hendaknya bukan saja untuk di hayati dan di pajang, akan tetapi menjadi pedoman dan landasan program kerja dan tujuan, selain itu visi dan misis juga untuk menjaga pola pikir, pola sikap, dan pola tindak organisasi. 6. Kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam kepengurusan komite saat ini, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk perobahan dan perbaikan kinerja komite sekolah ke depan.
65
DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Abu, H, Drs. & Uhbiayati, Nur, Drs. Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta 2003 Arcaro, S, Jerome. Pendidikan Berbasis Mutu, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR) Azhar, Arsyad, Prof. Dr. M.A Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) Arikunto,
Suharsimi.
Prosedur
penelitian
Suatu
Pendekata
Peraktek,(Jakarta:Rineka Cipta 2006) Fatah, Nanang. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. (Bandung: Pustakan Bani Quraisy, 2004. Hamalik, Oemar, Prof. Dr. H. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2008) Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. (Jakarta:Raja Grafindo Persada) Hikmat, M.Ag, Drs. Manajemen Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia, 2009 Ihsan, Hamdani, Drs. H. & Ihsan, Fuad, A. Drs. H. Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia 2007) Mulyasa, E, Dr. M.Pd. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Nazir, Moh, Ph.D. Metode Penelitian (Bogor:Ghalia Indonesia 2005 PEP-EX8, Panduan Peneletia Bagi Remaja (Jakarta:Dinas Olah Raga dan Pemuda 2003 Prima, Pena, Tim. Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: GITAMEDIA PRESS) Purwanto, Ngalim, Drs, MP. Administrasi & Supervisi pendidikan. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Kalam Mulia, 2004)
66
Rosyada, Dede, Dr, Prof. Paradigma Pendidikan Demokratis-Sebuah Model Pelibatan Masyarkata Dalam Penyelenggaraan Pendidikan PT. Kencana Prenada Media Group 2007 Sadiman, S, Arif, Dr. M.Sc dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009 Scheerens, Jaap. Peningkatan Mutu Sekolah. (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu 2003) Seohartono, Irawan, Dr. Metode Penelitian Sosial, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2008) Siahaan, Amiruddin, Drs. dkk. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. (Ciputat: Quantum Teaching 2006. Suryadi, Ace, Dr. & Budimansyah, Dasim, Dr. Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru. (Bandung: PT Genesindo 2004 Sujanto, Bedjo, Dr.M.Pd. Manajemen Penidikan Berbasis Sekolah. (Jakarta:CV Sagung Seto, Jakarta. Syaefudin, Sa‟ud, Ubin M.Ed., Ph.D & Syamsuddin, Makmun, Abin, Prof. Dr. MA. Perencanaan Pendidikan. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya. sudjono, Anas 8. Pengantar Statistic Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999 Usman, Husaini. Metodologi Penelitian Social, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) UU. Sisdiknas. Pasal 1 ayat 24 UU & Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, (Jakarta 2006). Hal 37 Umaedi, Manajemen Berbasis Sekolah /Madrasah –Mengelola Pendidikan dalam Era Masyarkat Berubah, (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004) www.depdiknas.com. Undang-undang Pendidikan Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
67
Zamroni, Dr. Paradigma Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta: BIGRAF Publishing 2000)
68
