PERAN DPR RI DALAM KERJASAMA PERTAHANAN1 Oleh: Deddy Djamaluddin Malik2
Pengantar Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa perkembangan mutakhir dalam bidang pertahanan dan keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan tidak terbatas pada ancaman keamanan yang bersifat tradisional semata. Perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia di masa sekarang dan yang akan datang telah mendorong perubahan ancaman
pertahanan dan keamanan. Gangguan kedaulatan dan
keamanan wilayah, tidak terbatas pada kekuatan dan kehadiran militer negara lain, tetapi juga bersumber dari faktor-faktor non-militer. Ancaman pertahanan dan keamanan yang bersumber dari faktor-faktor non militer sangat pelik dan sulit untuk dideteksi, antara lain illegal logging, illegal fishing, penyelundupan senjata, tindak terorisme, perdagangan orang, dan sebagainya. Kejahatan trans-nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan nasional suatu negara. Tentu saja, hal tersebut akan berimplikasi pada tatanan regional maupun internasional.
Kerjasama Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Pertahanan Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan alternatif dari kerjasama pertahanan sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat didalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara. Di dalam rumusrumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik. Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik RI dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya pemerintah dalam mengembangkan 1
Disampaikan sebagai pengantar dalam Workshop The Current Status of Indonesia’s Defense Diplomacy, 29-30 November 2007 yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan RI-LesperssiDCAF Switzerland 2 Anggota Komisi I dari F-PAN dan Ketua DPP PAN.
1
sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. Selain itu, Pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip persamaan terhadap keuntungan bersama, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara dan dapat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif. Dalam bidang pertahanan, beberapa prinsip sistem pertahanan telah disebutkan dalam UUD 1945, sebagai perundang-undangan tertinggi. Misalnya, dalam Preambule UUD 1945 dinyatakan bahwa, “Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus bermartabat, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan upaya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dalam Preambule UUD 1945 juga disebutkan bahwa implementasi bidang pertahanan Indonesia adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut adalah melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Dalam konteks tersebut, dalam buku putih pertahanan, dinyatakan bahwa harus ada keterkaitan erat antara eksemplar kepentingan nasional serta kepentingan strategis pertahanan Indonesia. Hal itu tentu saja berkait dengan pemenuhan kepentingan strategis dalam taraf implementasinya—yang tentu saja berpijak pada identifikasi serta perumusan area pertahanan dan tantangan serta ancaman pertahanan—di satu sisi dan pemenuhan kepentingan nasional pada sisi yang lain. Adapun kepentingan strategis pertahanan Indonesia adalah terwujudnya penyelenggaraan
pertahanan
yang
mampu
menjamin
upaya
pemenuhan
kepentingan nasional. Oleh karena itu, pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri. Masih menurut buku putih pertahanan, berdasarkan perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia, maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan meliputi:
2
kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan. Kepentingan strategis yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam melaksanakan kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, bangsa Indonesia senantiasa berpegang prinsip sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Sedangkan dalam menjamin kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan sistem kesemestaan, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu-kesatuan pertahanan. Kepentingan strategis yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak ini lebih diarahkan untuk mengatasi isu keamanan aktual, yaitu tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta gangguan terhadap keselamatan dan kehormatan bangsa. Kerjasama internasional di bidang pertahanan diperlukan sebagai alat diplomasi pertahanan. Dengan kata lain, kerjasama internasional bidang pertahanan merupakan salah satu langkah visioner untuk modernisasi pertahanan dalam kancah diplomasi serta training-training bersama secara militer. Visi strategis pertahanan Indonesia sudah selayaknya diapresiasi dan disikapi oleh segenap anak bangsa, agar implementasi kebijakan pertahanan Indonesia benar-benar dihayati sebagai maknanya dalam Preambule UUD 1945 dan buku putih pertahanan. Dalam konteks inilah, terutama dalam bingkai kemandirian bangsa, bidang pertahanan dan keamanan Indonesia terlihat masih berada dalam posisi sebagai objek. Misalnya, dalam kasus DCA dengan Singapura; dalam kasus penyelesaian hukum pelanggaran HAM oleh prajurit TNI; penanganan separatisme serta alat persenjataan.
3
Dalam kasus kerjasama pertahanan dengan Singapura, ada statement pejabat tinggi negara yang menyatakan: “Singapura punya duit, kita punya ruang”. Nampak terlihat, bahwa demi kerjasama internasional bidang pertahanan, yang lebih kecil manfaatnya dibandingkan keuntungan nasional yang akan kita peroleh, kita rela mengorbankan harkat dan martabat Indonesia serta kedaulatan wilayah NKRI untuk dijadikan tempat latihan perang oleh Singapura, bahkan dibolehkan mengundang pihak ketiga hanya dengan minta ijin kepada Indonesia. Dalam kasus penyelesaian khukum pelanggaran HAM prajurit, terlihat upaya diplomatik pertahanan kita terlalu terbuka untuk menjatuhkan mental dan moral prajurit dalam medan pertempuran, yang tentu saja dapat mengganggu kehandalan sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Dengan kasus hukum di mana prajurit tidak dilindungi dalam konteks pelaksanaan tugas mempertahankan negara, maka moral prajurit akan jatuh, karena selalu ragu, apakah kalau menembak akan dikategorikan sebagai melanggar HAM ataukah tidak. Berkaitan dengan poin di atas adalah mengenai separatisme. Karena moral dan mental prajurit jatuh, penanganan separatismepun kurang maksimal dilakukan. Misalnya, juga berkait dengan definisi separatisme. Alat utama sistem pertahanan/persenjataan kita sudah ketinggalan jaman. Pesawat tempur, kapal laut, senjata tempur (pistol, SS, dll) kurang memadai untuk dipakai sebagai alat untuk mempertahankan NKRI. Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan mestinya lebih berorientasi kepada maritime defense system. Kenyataannya, Indonesia beberapa waktu lalu menganut continental defense system. Dengan maritime defense system, Indonesia diharapkan bisa memprioritaskan penguatan sistem pertahanan pada Angkatan Laut dan modernisasi alutsista yang menopang pertahanan maritim itu sendiri. Sebagai intisari dari konsep strategis dan implementatif bidang pertahanan Indonesia yang bermartabat, maka diperlukan suatu visi strategis pertahanan Indonesia. Kata kuncinya adalah sistem pertahanan yang konkret dalam menjaga keutuhan wilayah, harkat, martabat, kehormatan serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk menekankan aspek implementasi visi strategis pertahanan
4
Indonesia di atas, diharapkan pemenuhan hal-hal sebagai berikut: pertama, dari sisi kepemimpinan dan diplomasi, kita harus mempersiapkan mental sebagai bangsa besar yang punya kehormatan dalam pentas sejarah dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Kedua, modernisasi alutsista lebih mengutamakan produk dalam negeri, yang sebenarnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Kalaupun kerjasama pengadaan alutsista dilakukan dengan negara lain, tidak untuk merugikan kepentingan nasional secara lebih luas. Begitupula, kerjasama dalam bentuk training bersama. Ketiga, posisi sangat vital pertahanan berada dalam genggaman prajurit. Alokasi anggaran untuk kesejahteraan prajurit harus benar-benar dipikirkan oleh para pengambil kebijakan.
Peran DPR Sesuai dengan amanat UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi legislasi yang dilakukan DPR-RI merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional khususnya pembangunan materi hukum. Sehingga pemahaman terhadap fungsi legislasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan prosedural termasuk prioritas berapa undang-undang yang harus dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, tetapi lebih dari itu pelaksanaan fungsi legislasi ini juga harus memiliki kekuatan formal atau legitimasi formal yang secara substansial rakyat harus tunduk dan taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Secara substantif, undang-undang merupakan perwujudan dari tugas negara untuk tidak saja menciptakan keadilan tetapi juga mengatur secara jelas tata kehidupan
di
dalam
masyarakat,
berbangsa
dan
bernegara.
Pada
fungsi
pengawasan, DPR-RI melakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Banyak permasalahan yang berkembang. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR-RI telah banyak menjalankan perannya secara kritis menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari
5
kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih terawasi. DPR berkepentingan untuk menjaga agar segala kebijakan Pemerintah khususnya yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kebijakankebijakan
strategis
lainnya
tidak
diputuskan
secara
sepihak,
harus
lebih
mengedepankan konsultasi dengan Dewan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Dari sisi pemerintah, adanya pengawasan yang efektif dari DPR
akan
bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi harapan publik. Selain itu juga, untuk mengingatkan pemerintah agar di dalam langkahlangkahnya senantiasa harus tetap dijaga prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, selain dilakukan rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat komisi-komisi dengan para menteri dan perangkat di bawahnya, juga telah digunakan Hak Dewan yaitu hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah yang menyetujui Resolusi DK-PBB No.1747.
Perjanjian Pertahanan Indonesia-Singapura. Perjanjian pertahanan Indonesia- Singapura yang ditandatangani di Bali akhir Februari 2007 lalu terancam gagal dilaksanakan setelah sejumlah fraksi di Komisi I DPR menolak meratifikasi. Sejumlah anggota DPR asal Fraksi PAN, PPP, PKB, dan PDIP, secara terpisah menyuarakan penolakan atas perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) itu. Fraksi PAN, menyatakan, fraksinya menolak meratifikasi perjanjian itu karena banyak bolongnya dan merugikan Indonesia. FPKB, juga sependapat dengan usulan fraksi lain agar perjanjian pertahanan itu tidak diratifikasi. Fraksi PDIP, mengatakan, perjanjian pertahanan itu harus dibatalkan karena merugikan kedaulatan negara. Penolakan juga disampaikan FPPP, sementara Fraksi PD dan FPG masih mempelajari kerjasama pertahanan tersebut.
6
DCA itu menyerupai pakta pertahanan dan adanya semacam pangkalan militer Singapura di Indonesia. DCA itu bisa menjadi titik masuk bagi pelanggaran terhadap UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang melarang Indonesia ikut serta dalam sebuah pakta pertahanan dengan negara manapun. Perjanjian itu, berpeluang menggadaikan kedaulatan negara, serta bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena menjalin kerjasama yang mengarah ke pakta pertahanan permanen selama 25 tahun. Pada dasarnya DPR bukan tidak mau negara bekerjasama dengan Singapura, tapi kerjasama itu harus saling menguntungkan dan tidak melanggar kedaulatan masing-masing negara. Metode latihan bersama yang perlu dibenahi agar saling menguntungkan
kedua
negara,
dan
bukan
ditingkatkan
menjadi
perjanjian
pertahanan permanen berjangka waktu lama. Lebih bermanfaat dikembangkan latihan bersama yang sifatnya parsial, dan bukan perjanjian yang sifatnya pakta pertahanan permanen. Kerjasama militer kedua negara sebenarnya telah berlangsung lama, sejak 26 tahun lalu, yakni dalam kerangka Latihan Bersama Indonesia-Singapura (LatmaIndopura). Indonesia membatalkan secara sepihak kerjasama angkatan udara kedua negara di wilayah Pekanbaru karena Singapura yang jauh lebih diuntungkan, serta dinilai telah melanggar kedaulatan Indonesia dengan menyertakan pihak ketiga. Dari perhitungan biaya, Singapura lebih diuntungkan karena jarak Singapura-Pekanbaru jauh lebih dekat dibandingkan dengan jarak Pekan Baru-Lanud Iswayhudi Madiun, Jatim Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi adalah basis utama kekuatan udara Indonesia, yakni pangkalan dari pesawat tempur F-16, Sukhoi, Sky Hawk, dan Hawk yang merupakan kekuatan udara utama Indonesia. Karena letaknya yang lebih dekat dan didukung dengan anggaran militer lebih besar, Singapura akhirnya yang lebih banyak memanfaatkan kerjasama udara di Pekanbaru pada 1980-1990. Sebaliknya, Singapura membatalkan sepihak kerjasama antar angkatan darat kedua negara di Puslatpur Baturaja, karena Singapura menilai biayanya besar sehingga kurang menguntungkan. Jaraknya yang cukup jauh dari Singapura dan
7
pengiriman pasukan dan peralatannya yang lebih rumit mengakibatkan kerjasama itu dibatalkan.
Meski
Singapura
kemudian
menyatakan
kesediaannya
untuk
mengembangkan Puslatpur itu dengan sejumlah persyaratan, namun Indonesia menolaknya secara tegas. Meski demikian, Indonesia dan Singapura terus menjajagi kemungkinan kerjasama militer yang lebih erat, karena kedua negara itu sangat berperan untuk terciptanya stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pada 27 April 2007, pemerintah RI dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi dan kerja sama pertahanan. Proses penandatanganan dokumen itu dilakukan di Istana Tampak Siring, Bali oleh Menlu, Menhan dan Panglima Angkatan Bersenjata dua negara yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong. Perjanjian pertahanan tersebut mengatur tentang kerjasama pelatihan antara kedua angkatan bersenjata atas prinsip saling menguntungkan. Sedangkan untuk kerjasama daerah latihan militer bersama, Indonesia memberikan fasilitas wilayah latihan udara dan laut tertentu kepada Singapura, dalam lingkup yuridiksi hukum Indonesia. Namun, TNI juga memiliki akses terhadap peralatan dan teknologi militer Singapura, meski hal ini diyakini banyak kalangan sulit dilaksanakan, karena fasilitas militer Singapura itu tersebar di sejumlah negara, seperti Taiwan, Israel, AS, Brunei, Australia, dan Thailand. Berdasarkan kesepakatan itu, Angkatan Udara Singapura (SAF) boleh latihan bersama dengan negara pihak ketiga di area Alfa Two dan Area Bravo dengan seizin Indonesia , dan Indonesia berhak mengawasi latihan dengan mengirim pengamat dan berhak berpartisipasi dalam latihan tersebut setelah berkonsultasi dengan pihak peserta latihan. Singapura itu selalu mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik untuk dikerjakan sebagai tenaga pengaji dan penganalisa atas setiap kebijakan-kebijakan yang hendak diambil. Dengan demikian, kerjasama apa pun yang ditandatanganinya, Singapura pasti yang lebih diuntungkan. Sedang kelemahan Indonesia selama ini adalah tidak mempersiapkan sumber daya manusianya untuk tenaga pengaji dan penganalisa
8
atas setiap kerjasama internasional yang dilaksanakannya, sehingga perjanjian itu kurang komprehensif dan tidak berjangkau jauh ke masa mendatang.
Catatan Akhir Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, DPR akan berusaha untuk bersikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perwakilan politik, pengemban amanat rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa kiprah DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekarang ini tidak lepas dari perhatian masyarakat. Dengan berkembangnya iklim keterbukaan, masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti dan memonitor pelaksanaan tugas DPR sekaligus memberikan penilaian terhadap kinerja para wakilnya. Penyampaian tanggapan dan kritikan ini tidak hanya dilakukan melalui media cetak dan media elektronik, tetapi juga melalui berbagai seminar maupun workshop yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi. DPR berterima kasih, karena kiprah DPR senantiasa dipantau masyarakat. Kita pun berterima kasih atas kritikan yang diberikan walaupun kadang-kadang sangat tajam dan kurang proporsional. Sikap kritis masyarakat harus ditanggapi dengan lapang dada dan harus kita sikapi dengan baik bahkan harus menjadi faktor pendorong bagi anggota DPR sebagai individu maupun sebagai lembaga untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dan lebih professional dalam mengemban tugasnya []
9
