PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN BATU AKIK DI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN BATU AKIK DI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

(Jurnal)

Oleh Ria Lestari

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

ABSTRAK PERAN DINAS PERTAMBANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTEK PENAMBANGAN BATU AKIK DI KECAMATAN TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN Ria Lestari, Sri Sulastuti, S.H., M.H., Elman Eddy Patra, S.H., M.H. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145 e-mail: [email protected]

Kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah batu akik yang bernilai ekonomis cukup tinggi dan permintaan pasar cukup tinggi yang akhirnya membuat batu akik menjadi peluang usaha bagi masyarakat Tanjungbintang. Berhubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Lampung Selatan memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum yang didalamnya diatur mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta sanksi terkait kegiatan pertambangan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimanakah peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung Selatan? (2) apa sajakah faktor penghambat Peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di Kecamatan Tanjungbintang Kabupaten Lampung Selatan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada responden yang telah di tetapkan, sedangkan data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan belum adanya program khusus dari Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Selatan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di Kecamatan Tanjungbintang mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip daya tanggap. Pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal, bersifat pasif dan tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan efektifitas karena pengawasan hanya dilakukan ketika ada laporan serta tidak ada upaya berkoordinasi dengan organisasi lain. Faktor penghambat peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik adalah masyarakat tidak melapor, kegiatan tambang berskala kecil, dan potensi batu akik yang meyebar di seluruh Kabupaten Lampung Selatan. Kata kunci: Peran, Dinas Pertambangan, Pengawasan, Penambangan, Batu Akik.

ABSTRACT THE ROLE OF MINING DEPARTMENT IN SUPERVISING AGATE STONES MINING IN THE DISTRICT OF TANJUNG BINTANGSOUTH LAMPUNG Ria Lestari, Sri Sulastuti, S.H., M.H., Elman Eddy Patra, S.H., M.H. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145 e-mail: [email protected] The Indonesian natural resources are protected under the Constitution as stipulated in the 1945 constitution article 33 paragraph 3 which states that the earth, water, and natural resources therein controlled by the state and used for the people's welfare. One of the natural resources produced by the nature is agate stone which has the economic value and market demand which opens bussiness opportunity for people of Tanjung Bintang. Dealing with such matters, the Regional Government of South Lampung has issued a Regional Regulation No. 7/ 2005 regarding the Implementation of Public Enterprises in Mining Sector in which regulates the guidance, monitoring, controlling, and sanctions related to mining activities. The problem in this thesis are: (1) What is the role of Mining Department in supervising agate stones mining in the District of Tanjung Bintang South Lampung? (2) What are the inhibiting factors to the role of Mining Department in supervising agate stones mining in the District of Tanjung Bintang South Lampung? This research used normative and empirical approaches. The data used consisted of primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews with respondents, while the secondary data were obtained through library research. The results showed that the absence of a special program from Mining Department in supervising agate stone mining in the district of Tanjung Bintang South Lampung has resulted in zero realization of the principle of responsiveness. The supervision has not been implemented maximally; it was passive and did not reflect the principles of efficiency and effectiveness because the supervision was only done when there was a report, in addition there was no effort to coordinate with other organizations. The inhibiting factors to the role of Mining Department in supervising agate stones mining practices included: no report from the society, small-scale mining activities, and the potential of agate stones spreading throughout South Lampung regency. Keywords: Role, Mining Department, Supervision, Mining, Agate Stones

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Beraneka ragam jenis hewan dan tumbuhan hidup di negeri ini dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan rakyat. Kekayaan alam yang terdapat di indonesia yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tanah adalah salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 karena tanah merupakan salah satu unsur bumi yang tidak hanya permukaannya saja yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia tetapi didalamnya juga tersimpan banyak kekayaan alam yang lainnya yang juga bernilai untuk kehidupan manusia. Salah satu kekayaan alam yang terkandung didalam tanah adalah batu mulia atau yang biasa dikenal dengan batu akik. Tanah Indonesia banyak menyimpan beraneka ragam batu akik, mulai dari yang bernilai jual rendah hingga batu akik yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Keindahan batu akik telah menarik minat masyarakat indonesia. Batu akik saat ini telah menjadi fenomena dihampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, di setiap sudut kota sangat mudah kita jumpai pengerajin batu akik. Bermacam-macam alasan masyarakat menggemari batu akik. Ada yang menggemari batu akik karena keindahannya yang dinilai dapat memperindah penampilan bagi penggunanya, ada pula yang menggemari batu akik karena keunikan dan kepercayaan penggunanya akan unsur mistis yang terkandung didalamnya. Hampir seluruh kota di Indonesia memiliki potensi batu akik., namun yang sedang naik daun saat ini adalah batu akik bungur yang berasal dari tanjung bintang Lampung Selatan. Batu bungur ini mempunyai warna ungu yang sangat indah. Batu bungur yang berasal dari tanjung bintang Lampung Selatan ini terkenal bukan hanya di seluruh pelosok negeri melainkan sampai ke penjuru dunia. Harga jual batu bungur tanjung bintang ini sangat tinggi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Batu akik yang bernilai ekonomis cukup tinggi dan banyak peminat serta permintaan pasar inilah yang membuat batu akik menjadi sebuah peluang usaha yang sangat menggiurkan bagi masyarakat Tanjung Bintang. Nilai ekonomi ini juga yang akhirnya membuat masyarakat menjadi terdorong untuk melakukan penambangan terhadap batu akik secara masif dan besar-besaran tanpa memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat dari penambangan tersebut. Setiap orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi batu akik semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Hal inilah yang menimbulkan potensi kerusakan lingkungan. Setiap orang berpikir, bahwa kalaupun ia berusaha menggunakan sumber daya secara bijaksana hal itu akan sia-sia saja karena orang lain berpikir dan berbuat demikian. Sehingga orang yang pada mulanya memikirkan upaya konservasi akan merasa kehilangan motivasi untuk melakukan upaya-upaya konservasi sehingga setiap orang berpikir egoistis dan berpacu untuk menambang batu akik yang apabila dilakukan dengan tanpa pengawasan akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Pada akhirnya semua orang atau masyarakat secara keseluruhan yang akan menderita kerugian akibat dari dilakukannya penambangan secara masif dan tanpa ada pengawasan dari pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar penambangan batu akik yang dilakukan oleh masyarakat dapat sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khusunya dalam Pasal 63 mengatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum sebagai pelaksanaaan atas amanat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 diatur mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta sanksi terkait kegiatan pertambangan. Oleh sebab itu, maka penulis mengangkat sebuah judul Peran Dinas Pertambangan Dalam Pengawasan Terhadap Praktek Penambangan Batu Akik di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik di kecamatan Tanjung Bintang? 2. Apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung peran Dinas Pertambangan dalam pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik di Kecamatan Tanjung Bintang?

II. METODE PENELITIAN 2.1 Pendekatan Masalah Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Suatu penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang di anggap dapat memberikan informasi mengenai Peran Dinas Pertambangan dan Energi dalam Pengawasan Terhadap Praktik Penambangan Batu Akik di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 2.2 Sumber dan Jenis Data Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari yang diperoleh secara langsung dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pemerintah daerah Lampung selatan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertambangan dengan melakukan wawancara kepada informan untuk membutuhkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

2.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik: 1. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 2. Studi lapangan merupakan usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab terhadap informan penelitian, yaitu Kepala Dinas Pertambangan Lampung Selatan, penambang, dan masyarakat. 2.4 Pengolahan Data Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut : 1. Seleksi data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya dipilih sesuai dengan permasalahan yang di teliti. 2. Klasifikasi data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian. 3. Penyusunan data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data. 2.5 Analisis Data Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu di analisis. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat di rumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Peran Dinas Pertambangan Dalam Pengawasan Terhadap Praktek Penambangan Batu Akik 3.1.1 Dasar Hukum Pertambangan di Kabupaten Lampung Selatan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki konsekuensi bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketantuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional. Peraturan daerah adalah salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-benar nyata dan bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan “bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Hal ini juga terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pasal 136 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan”. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kemudian hal ini di pertegas dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.1 Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan rumusan penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian bangunan; b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. Penyediaan sarana dan prasarana umum e. Penanganan bidang kesehatan; f. Penyelenggaraan pendidikan g. Penanggulangan masalah sosial; h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. Pengendalian lingklungan hidup; j. Pelayanan pertanahan; k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil l. Fasilitas pengembangan koperasi dan usaha kecil m. Pelayanan administasi umum pemerintahan; n. Pelayanan administasi penanaman modal; o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Kemudian secara lebih rinci pasal 7 ayat(2) PP 38 Tahun 2007 mengatur bahwa urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pertanian; c. Kehutanan; d. Energi dan sumber daya mineral; e. Pariwisata; f. Industri; g. Perdagangan; dan h. Ketransmigrasian2 Dengan melihat pembagian urusan wajib dan urusan pilihan kabupaten/kota maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pertambangan termasuk dalam urusan pemerintah daerah kabopaten/kota karena kegiatan pertambangan erat kaitannya dengan energi dan sumber daya mineral dan pengendalian lingkungan hidup, sehingga atas dasar hal tersebut maka pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung selatan mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan usaha dibidang pertambangan umum yang bertujuan agar tetap terjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang tersedia di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. 1 2

Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm 102 Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm 34

Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum Menjelaskan bahwa : “ usaha pertambangan ialah kegiatan usaha pertambangan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan”. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertambangan Umam juga menjelaskan mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan usaha pertambangan. Sementara itu, pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya. Sedangkan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan usaha pertambangan. Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertambangan umum mengatakan bahwa : a. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, atau keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dilaksanakan oleh pelaksanaan inspeksi tambang. c. Tatacara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dan pengangkatan pejabat pelaksana inspeksi tambang ditetapkan lebih lanjut oleh bupati yang ditetapkan oleh keputusan bupati. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum juga di atur mengenai sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar peraturan daerah ini, sanksi tersebut berupa teguran secara lisan, teguran tertulis, penangguhan izin, pencabutan izin, denda dan pidana. Selain sanksi administrasi diatur pula mengenai sanksi pidana dimana pada pasal 38 dijelaskan mengenai hukuman kurungan dan besarnya denda serta pejabat yang berwenang melakukan penyidikan yaitu selain pejabat penyidik umum dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.3 3.1.2 Peran Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan Dinas pertambangan merupakan sebuah satuan kerja perangkat daerah yang bertugas untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di suatu wilayah kerja tertentu. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan pelayanan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Ruang lingkup Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan umum di antaranya adalah: 1. Pencadangan dan penetapan wilayah pertambangan 2. Pemberian perizinan usaha pertambangan 3. Pengevaluasian dan pengelompokan kegiatan 4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 3

Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2005

5.

Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha pertambangan dan perizinan pertambangan daerah

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang pertambangan Umum adalah sebagai berikut : 1. Pengaturan 2. Pemorosesan izin 3. Pembinaan usaha 4. Pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, reklamasi, keselamatan dan kesehatan 5. Pengelolaan informasi pertambangan umum, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan. Salah satu tugas yang dimiliki oleh dinas pertambangan adalah pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan di wilayah satuan kerja dinas tersebut. Pengawasan perlu dilakukan untuk mengetahui kegiatan pertambangan yang sesuai aturan maupun tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs.Mz. Elwanisar. MM. Selaku Sekretaris Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, beliau mengatakan bahwa belum ada program khusus dari dinas pertambangan dan energi mengenai pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik tetapi Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik. Pengawasan juga dilakukan ketika ada laporan dari masyarakat mengenai kegiatan penambangan batu akik yang termasuk dalam penambangan liar karena biasanya penambangan batu akik ini dilakukan di kawasan hutan lindung dan kegiatan penambangan batu akik ini merupakan kegiatan yang tak berizin. pengawasan yang dilakukan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pertambangan Umum. Dari keterangan tersebut maka penulis mengambil dua kesimpulan antara lain : 1. Peran Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di Kabupaten Lampung Selatan belum memenuhi prinsip tata kepemerintahan yang baik yaitu prinsip daya tanggap yang sangat dibutuhkan karena selalu adanya kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. Karakteristik ini juga dibutuhkan karena tidak ada rancangan yang sempurna sehingga berbagai prosedur dan mekanisme baku dalam rangka pelayanan publik perlu segera disempurnakan atau diambil langkah-langkah penanganan segera.4 2. peran Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan belum dilaksanakan secara maksimal dalam hal pengawasan kegiatan penambangan liar batu akik karena pengawasan dilakukan secara pasif yaitu hanya ketika terdapat laporan dari masyarakat mengenai kegiatan pertambangan batu akik. Menurut Drs.Mz, Elwanizar. MM. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan penambanngan yang kurang patuh terhadap peraturan yang berlaku, kegiatan penambangan yang dilakukan dikawasan hutan lindung serta kegiatan penambangan yang memenuhi unsur-unsur delik lingkungan yang meliputi : 1. Barang siapa 2. Melawan hukum 3. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya 4. Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup; dan/atau 4

Tanto Lailim, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Prudent Media, 2012 hlm. 109

5.

Perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup.

Unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum yang meliputi orang pribadi, kelompok orang, dan badan hukum. Sedangkan unsur melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenangnya. Perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan suatu perbuatan melawan hukum walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Mengenai sanksi pidana bapak Drs. MZ, Elwanizar.MM. mengatakan bahwa dinas pertambangan tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi sehingga ketika terjadi laporan dari masyarakat yang di tembuskan kepada dinas pertambangan kemudian dalam waktu 1 x 24 jam dinas pertambangan membentuk suatu tim untuk turun kelapangan dan melakukan penelitian tentang adanya penambangan batu akik secara liar. Apabila memang benar terjadi kegiatan penambangan tersebut maka dinas pertambangan akan membuat berita acara yang akan dilaporkan kepada aparat terkait dalam hal ini biasanya pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Mz, Elwanizar. MM. Mengatakan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kegiata penambangan-penambangan liar, Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan memiliki program sosialisasi mengenai kegiatan pertambangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sosialisasi dilakukan tidak hanya secara lisan tetapi juga dilakukan dengan berbagai media seperti pamflet, audio visual dan pameran. Menurut bapak Drs.Mz, Elwanizar. MM. Dinas Pertambangan juga telah menghimbau masyarakat untuk mengurus izin pertambangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sosialisasi diadakan dalam acara-acara resmi seperti pameran dan hari-hari besar nasional dan dilaksanakan satu kali dalam setahun. Selain itu, Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan pernah melakukan peninjauan ke lapangan yaitu di Desa Serdang Kecamatan Tanjungbintang dalam rangka pengawasan pada bulan juni 2016. 5 Dari hasil peninjauan tersebut di temukan lubang-lubang galian yang diduga bekas penambangan batu akik, tetapi tidak ditemukan pelakunya, kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan memasang sebuah spanduk peringatan bahwa dilarang menambang di kawasan hutan milik pemerintah di tempat tersebut. Kegiatan penambangan batu akik termasuk kedalam jenis kegiatan pertambangan rakyat yang telah ditentukan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga kegiatan penambangan batu akik masuk kedalam kategori izin pertambangan rakyat atau yang biasa disebut dengan IPR. Pada dasarnya, yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk setempat. Ada tiga klasifikasi penduduk setempat yaitu : 1. Perorangan 2. Kelompok 3. Koperasi Prosedur dan syarat untuk memperoleh izin pertambangan rakyat atau IPR telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepadabupati/walikota, surat permohonan itu disertai dengan : 1. Materai cukup; dan 2. Dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

5

Hasil wawancara dengan bapak Drs.Mz, Elwanizar. MM. Sekalu sekretaris

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR, meliputi : 1. Administratif; 2. Teknis; dan 3. Finansial. Bapak Drs Alamsyah selaku Camat di Kecamatan Tanjungbintang mengatakan bahwa penambang batu akik baik yang berasal dari Kecamatan Tanjungbintang maupun yang berasal dari luar semuanya liar, belum pernah ada yang mengurus izin pertambangannya. Meskipun penambangan tersebut berskala kecil tetapi menurut bapak Alamsyah selaku Camat di Kecamatan Tanjungbintang mengatakan bahwa seharusnya para penambang batu akik tetap mengurus izin penambangannya agar semua dapat terkontrol dengan baik dan yang paling penting adalah agar potensi batu akik dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah karena peminat batu akik yang berasal dari Kecamatan Tanjungbintang cukup tinggi serta harganya yang cukup tinggi. Tetapi, meskipun para penambang batu akik melakukan penambangannya secara liar tidak terkena sanksi dari Pemerintah Kecamatan Tanjungbintang dikarenakan belum adanya peraturan atau sanksi khusus yang dibuat dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.6 Berdasarkan wawancara dengan bapak agus suyono, umur 45 tahun, buruh, selaku masyarakat penambang batu akik, beliau mengatakan bahwa telah melakukan penambangan batu akik sejak tahun 2012. Penambangan dilakukan di tanah milik masyarakat, sungai dan hutan-hutan milik pemerintah. Selama empat tahun melakukan penambangan batu akik bapak Agus Suyono mengaku tidak pernah mendapat sanksi maupun teguran dari aparat meskipun menambang di wilayah hutan lindung. Beliau juga mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan yang terkait kegiatan penambangan dari pemerintah daerah setempat. Bapak Agus Suyono menambang batu akik dikarenakan harga jual batu akik sangat tinggi sehingga dapat menambah penghasilannya sebagai buruh serabutan.7 3.2 Faktor Penghambat Terhadap Peran Dinas Pertambangan Dalam Pengawasan Penambangan Batu Aakik Dikecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Faktor penghambat terhadap peran dinas pertambangan dalam pengawasan penambangan batu akik di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, antara lain : 1. Tidak Ada Laporan Dari Masyarakat Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs.Mz, Elwanisar. MM. Selaku sekretaris Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, beliau mengatakan bahwa masyarakat merasa tidak terganggu dengan kegiatan penambangan batu akik sehingga masyarakat tidak melapor. 2. Kegiatan pertambangan yang berskala kecil Menurut bapak Drs.Mz, Elwanizar. MM. Selaku sekretaris Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan, kegiatan pertambangan batu akik yang dilakukan oleh masyarakat umumnya berskala kecil sehingga mereka enggan untuk mengurus izin pertambangan. 3. Potensi batu akik yang menyebar diseruluh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Potensi batu akik yang menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan membuat Pemerintah Daerah Lampung Selatan sulit untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat. 8

6

Hasil wawancara dengan bapak Alamsyah selaku camat Di Kecamatan Tanjungbintang Hasil wawancara dengan bapak Agus Suyono selaku masyarakat Desa Serdang 8 Hasil wawancara 7

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain : 1. Peran Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan dalam pengawasan terhadap praktik penambangan batu akik di Kabupaten Lampung Selatan belum dilaksanakan secara maksimal dan masih bersifat pasif karena pengawasan tidak dilakukan secara rutin dan pengawasan hanya dillakukan ketika terdapat laporan dari masyarakat. Belum adanya program khusus dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan mengenai praktik penambangan batu akik mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip daya tanggap pada prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap penambangan batu akik belum mencerminkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya karena tidak ada upaya-upaya berkoordinasi untuk menciptakan kerjasama dengan berbagai pihak dan organisasi lain. 2. Faktor penghambat terhadap peran Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan dalam pengawasan penambangan batu akik yaitu tidak adanya laporan dari masyarakat, kegiatan pertambangan yang berskala kecil, dan potensi batu akik yang menyebar diseluruh Kabupaten Lampung Selatan. 4.2. Saran 1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan peraturan daerah yang mengatur mengenai penambangan batu akik . 2. Sebaiknya Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan membentuk badan pengawas khusus untuk mengontrol para penambang batu akik agar tidak menambang batu akik pada tempat-tempat yang dilarang. 3. Sebaiknya para penambang batu akik dapat mengurus izin penambangannya agar dapat dikoordinir dengan baik oleh pemerintah daerah setempat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Akib, Muhammad. 2008. Hukum Lingkungan Kebijakan Dan Pengaturan Hukum Global Dan Nasional, Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Unila, Bandar Lampung. Hamzah, Andi. 2008. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika. Husin, Sukanda. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Lailim, Tanto. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Administrai Negara. Yogyakarta: PT. Prudent Media Mahmud, Syahrul. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Mukhlish, Mustafa Lutfi. 2010. Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer. Malang: Setara Press. Rahmadi, Takdir. 2012. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Riadi. Ali S. 2015. Batu Mulia Yang Istimewa. Yogyakarta: Kamea Pustaka. Rudy. 2013. Hukum Pemerintahan Daerah, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila. Salim, 2014. Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Saputra, Urip. 2012. Menjadi Milyarder Dari Bisnis Batu Akik. Jakarta Timur: Laskar Aksara. Subagyo, P. Joko. 1999. Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya. Jakarta: Rineka Cipta. Sujatmiko, J.N. 2014. Kemilau Investasi Batu Cincin. Yogyakarta: Kamea Pustaka. Supriadi, 2010. Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang: Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentng mineral dn batubara Undang-undang nomor 11 thun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2002 Peraturan daerah nomor 7 thun 2005 tentang penyelenggaraan usaha dibidang pertambangan umum