PERAN BP4 TERHADAP EFEKTIVITAS KURSUS PRA NIKAH DALAM MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)

PERAN BP4 TERHADAP EFEKTIVITAS KURSUS PRA NIKAH DALAM MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Guna Memenuhi Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh: LUKMAN KHAKIM NIM: 1110044200034

KONSENTRASI ADMINISTRASI KEPERDATAAN ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H /2014 M

i

ii

iii

ABSTRAKSI

LUKMAN KHAKIM. NIM: 1110044200034. Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor). Program Studi Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/2014 M. x +80 halaman + lampiran. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan Pengertian Kursus Pra Nikah tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:Kursus Pra Nikah adalah Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan Kursus Pra Nikah di BP4 itu berjalan di masyarakat. Karena dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya Kursus Pra Nikah tersebut, maka semakin meningkat pula kualitas mereka dalam berumah tangga, hal tersebut dapat menutup pemicu terjadinya suatu perceraian dan diharapkan peristiwa perceraian bisa berkurang. Penelitiannya ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu, atau bisa di katakan ialah penulisan terhadap suatu masalah yang didasari oleh data-data yang sudah ada, kemudian dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan dari masalah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Kursus Pra Nikah belum 100% berjalan di masyarakat. Dikarenakan berbagai faktor, salah satunya ketidak pahaman masyakarakat tentang pentingnya Kursus Pra Nikah tersebut. Mengenai Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang mengurusi masalah perkawinan. Seharusnya menjadi tolak ukur tentang kewajiban seseorang untuk dapat mengikuti program tersebut. Sedangkan walaupun sudah keluar aturan seperti itu, tetap saja masyarakat masih memandang sebelah mata Kursus Pra Nikah. Kata Kunci

: Kursus Pra Nikah, Perkawinan, Perceraian

Pembimbing

: Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi

Daftar Pustaka

: Tahun 1990 s.d 2012

iv

KATA PENGANTAR      

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Berkat Ridho-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula tercurah limpahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang terus istiqomah mengikuti ajaran dan sunahnya dalam setiap sendi kehidupan. Alkhamdulillah, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar strata 1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifhidayatullah Jakarta. Dengan kesadaran hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, Penulis sudah berusaha keras dan berbagai macam upaya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini. Masih banyak kekurangan yang belum bisa atau bahkan tidak bisa Penulis berikan didalam skripsi ini karena keterbatasan Penulis. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan orang-orang disekitar Penulis, yang selalu memberikan masukan, nasehat, bimbingan bahkan dorongan dan semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak/Ibu:

v

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh para Pembantu Dekan Fakultas Syariahdan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA, dan Ibu Hj. Rosdiana, MA selaku Ketua dan

Sekertaris

Prodi

Al-Ahwal

Asy-Syakhsyiyyah

yang

selalu

memberikan bimbingan, nasehat dan dorongan kepada Penulis dalam menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan penuh tanggung jawab. 3. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membagi ilmunya selama Penulis menyusun skripsi ini. Dan kesabaran yang penuh dalam memberikan nasehat-nasehat dan bimbingan kepada penulis Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri Penulis bisa berada di bawah bimbingan Bapak dalam menyusun skripsi ini. 4. H. Enjat Munjiat, S.Ag., MH , selaku Kepala KUA dan BP4 Kecamatan Parung dan beserta staf KUA dan BP4 Kecamatan Parung yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara serta meluangkan waktu dan memberikan kemudahan bagi Penulis dalam melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas skripsi ini. 5. Dan yang terpenting skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Penulis yang tercinta, Ayahanda Mohammad Nafe, S.E dan Ibunda Aeni Romlah sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga karena

vi

telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta memberikan semangat kepada Penulis dan juga memberikan doa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 6. Adik-adikku yang Penulis sayangi, Zaenal Asyiqin, Lutfi Haikal, dan Fitri Amalia atas dukungan dan dorongan yang kalian berikan selama Penulis menyelesaikan skripsi ini. 7. Sahabat-sahabat Penulis Administrasi Keperdataan Islam angkatan 2010, yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 8. Serta tidak lupa pula sahabat-sahabat SMA Islam Al-Mukhlisin angkatan 2008, yang sampai sekarang masih memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skrpsi ini. 9. Dan juga terimakasih saya yang tak terhingga untuk seseorang yang saya sayangi Umiati Kultsum, S.E dan ibu Rodiyah di Gondrong Tangerang, yang secara langsung dan tidak langsung memberikan saya semangat dan dorongan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, tidak lupa Penulis minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, karena penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran selalu terbuka lebar untuk Penulis. Karena dengan adanya saran dan kritikan bisa membuat Penulis bisa menjadi lebih baik lagi. Pada akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan semoga semua yang telah Penulis lakukan dan upayakan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin Ya Robbal’alamin.

vii

Semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, tapi juga untuk masyarakat luas.. Amin….

Jakarta 16 Maret 2014 M

Penulis

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ............................................................ ii LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iii ABSTRAKSI .................................................................................................... iv KATA PENGANTAR ....................................................................................... v DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................. 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ 6 D. Studi Review Terdahulu ....................................................... 7 E. Kerangka Teori..................................................................... 8 F.

Metode Penelitian............................................................... 10

G. Sistematika Penulisan......................................................... 13 BAB II

KURSUS PRA NIKAH, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ........................................................................ 15 A. Kursus Pra Nikah ............................................................... 15 B. Perkawinan ......................................................................... 20 C. Perceraian ........................................................................... 28

BAB III

DESKRIPSI UMUM BP4 KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR .......................................................... 35 A. Sejarah Singkat BP4 ........................................................... 35 B. Landasan Hukum BP4 ........................................................ 37

ix

C. Profil BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor .............. 40 D. Program Kerja, Tugas dan Wewenang BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ................................ 46 E. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah ........................................... 49 BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .................. 52 A. Peran BP4 Kecamatan Parung Dalam Program Kursus Pra Nikah Guna Meningkatkan Mutu Perkawinan serta Mengurangi Terjadinya Perceraian .................................... 52 B. Upaya BP4 Kecamatan Parung Dalam Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kursus Pra Nikah .......................... 66 C. Analisis Penulis .................................................................. 74

BAB V

PENUTUP ................................................................................ 79 A. Kesimpulan......................................................................... 79 B. Saran ................................................................................... 81

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 82 LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Surat Bimbingan Skripsi ................................................. 85 2. Surat Pengambilan Data dan Wawancara Ke BP4 Kecamatan Parung ............................................. 86 3. Surat Pengambilan Data dan Wawancara Ke KUA Kecamatan Parung ........................................... 87 4. Surat Pernyataan Observasi dan Interview................... 88 5. Data Jumlah Pernikahan ................................................. 89 6. Data Jumlah Kursus Pra Nikah ...................................... 92 7. Hasil Wawancara ............................................................. 95

x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalamanpengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs, yang antara lain mencangkup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. 1 Perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.2 Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan 1

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 67 2

Hasanuddin, Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur’an “Nikah, Talak, Cerai, Rujuk”, (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), h. 3

1

2

untuk mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. 3 Firman Allah SWT:

               )١٢ :‫(الروم‬.             Artinya: “Dan diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum:21)4 Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.5

3

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 1 4

5

Al-Qur’an Al-Karim, (Q.S. Ar-Ruum/30:21)

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 206

3

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.6 Kemudian seiring perkembangan zaman kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan hingga sekarang. Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Maka diadakan Program Kursus Pra Nikah. Kurus Pra Nikah ini mempunyai tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan adanya Program Kursus Pra Nikah ini adalah “Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.7

6

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus, 2004, h. 7 7

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, h. 4

4

Adapun hal-hal yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah ingin membahas dan menguraikannya lebih jauh mengenai program Kursus Pra Nikah di BP4 dalam menekan tingginya perceraian, adalah: Pertama, penulis ingin memperkenalkan lembaga konsultasi BP4, khusunya nya program Kursus Pra Nikah kepada masyarakat. Kedua, ingin mengetahui sejauh mana peranan BP4 sebagai lembaga penasehatan perkawinan terhadap efektivitas program Kursus Pra Nikah. Karena menurut penulis, adanya program Kursus Pra Nikah tidak berpengaruh dengan semakin tingginya angka perceraian dengan berbagai macam latar belakang alasan dan permasalahan. Ketiga, Hambatan apa saja yang terjadi pada program Kursus Pra Nikah di BP4 dalam memberikan bimbingan dan penasihatan perkawinan kepada calon pengantin, khusunya dalam program Kursus Pra Nikah pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang dipiliha oleh penulis sebagai obyek penelitian. Dengan adanya tujuan dan motivasi diatas diharapkan akan mendapat suatu jawaban dan penjelasan yang tepat dan akurat. Sedangkan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai permasalahan di atas maka diperlukan suatu pembahasan dan penelitian secara mendalam di lokasi yang dipilih. Untuk itu penulis menyajikannya dalam penelitian yang berjudul: “Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian. (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”.

5

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dalam usaha meningkatkan mutu perkawinan dan dalam usahanya mencegah terjadinya perselisihan dan perceraian keluarga diperlukan peran BP4. Sehubungan dengan penelitian BP4 ini memiliki makna yang lebih luas. Untuk lebih mendapatkan kejelasan dalam penulisan serta untuk mempersempit dan mempermudah penelitian yang dimaksud, maka penulis membatasi masalah tersebut pada peran BP4 terhadap efektivitas Kursus Pra Nikah dalam mengurangi terjadinya perceraian. Dan menitikberatkan penelitian pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. 2. Rumusan Masalah Menurut penulis program Kursus Pra Nikah seharusnya menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi para Calon Pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, dan dalam peraturan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 telah menegaskan bahwa pemerintah telah mengakui BP4 sebagai badan yang menangani masalah perkawinan. Tapi pada kenyataannya di masyarakat masih tidak memperdulikan aturan tersebut dan mengabaikannya. Adapun rumusan masalah ini dapat diperinci kedalam beberapa pernyataan sebagai berikut: 1. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor pada program Kursus Pra Nikah ini?

6

2. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah guna mengurangi terjadinya perceraian? 3. Bagaimana tingkat efektivitas Kursus Pra Nikah di BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam mengurangi terjadinya perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengatahui apa faktor pendukung dan penghambat bagi BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor pada program Kursus Pra Nikah ini. b. Ingin mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah guna mengurangi terjadinya perceraian. c. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas Kursus Pra Nikah di BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam mengurangi terjadinya perceraian. 2. Manfaat Penelitian Hasil Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi BP4 seluruh Indonesia secara umum dan secara khusus pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam meningkatkan mutu dan kualitas program Kursus Pra Nikah, terutama bagi

7

masyarakat itu sendiri yang ingin melakukan pernikahan, agar dapat lebih memahami arti keluarga sakinah yang sesungguhnya sebelum mereka resmi menjalankan sebuah rumah tangga. Karena tujuan dari Kursus Pra Nikah ini adalah menuntun para calon pengantin agar kelak menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah sesuai dengan ajaran agama Islam guna mencapai kebahagiaan.

D. Review Studi Terdahulu NO

IDENTITAS

SUBTANSI

PERBEDAAN

1

Maman Faturokhman, (2011) Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Dengan skripsinya yang berjudul “Kursus Pra Nikah: Teori dan Prakteknya di KUA Kecamatan Pesawan,Kabupaten Kuningan Jawa Barat”

Dalam skripsi ini Maman Faturokhman mengulas tentang teori dan prakteknya di KUA tersebut, dan lebih menitik beratkan pada korelasi Kursus Pra Nikah, terhadap Pembentukan keluarga Sakinah.

Sedangkan dalam skripsi saya lebih kepada peran BP4 itu sendiri dalam menekan tingginya Perceraian, melalui program yang ada di BP4 itu sendiri Yaitu Kursus Pra Nikah.

2

Maulana Ramadhan,(2012) Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, dengan skripsinya yang Berjudul “Peran BP4 dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian”

Dalam skripsi ini Maulana Ramadhan membahas tentang peran BP4 dalam Meminimalisir terjadinya perceraian, disini dia lebih cenderung hanya membahas tugas dan wewenang BP4 itu sendiri dan dari situ dapat dilihat peranan

Sedangkan dalam ksripsi hampir sama tujuan nya ialah yaitu untuk meredam terjadinya jumlah perceraian yang tejadi, tetapi saya lebih melihat dari sisi Kursus Pra Nikahnya, sebagai salah satu program BP4 yang diberikan kepada para calon

8

BP4 dalam meminimalisir terjadinya perceraian.

pengantin,guna memberi pemahaman tentang keluarga sakinah kelak saat meraka benarbenar telah terjun menjalani biduk rumah tangga yang sesungguhnya.

E. Kerangka Teori Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satusatunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut: 1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. 2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. 3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama. 4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama. 5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

9

6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri; 7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu. 8. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan ,diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. 9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah. 10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah. 11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga; 12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi, serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.8 Dalam MUNAS BP4 Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan adanya Program Kursus Pra Nikah ini adalah “Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”. Data statistik perkawinan di Indonesia per-tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara rasional mencapai -/+200 ribu pasang pertahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon

8

MUNAS BP4 Ke XIV/2009, Jakarta 1-3 Juni 2009, h. 5-6

10

pengantin,merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.9

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Dilihat dari sudut pandang sifat penyusunannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.10 Maksudnya ialah meneliti suatu peristiwa di masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara metode penulisan yang digunakan ialah deskriptif analisis yaitu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu11, atau bisa di katakan ialah penulisan terhadap suatu masalah di masyarakat yang didasari oleh data-data yang di dapat, kemudian dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan dari masalah tersebut. 2. Jenis Data dan Sumber Data Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

9

Keputusan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Nomor DJ.II/OT.01.3/3383/2011, Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 13-14 10

11

Boy S. SabarGuna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: UI-Press, 2008), h.4

Sukandarrumidi, Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 104

11

a. Data Primer, ialah data yang didapat langsung dari lapangan, atau diperoleh dari survey dan observasi dilapangan. Data yang di diperoleh langsung dari lembaga KUA untuk data jumlah pernikahannya yang terjadi, serta dari BP4 untuk data jumlah calon pengantin yang mengikuti Kursus Pra Nikah, dan dari Pengadilan Agama terkait data perceraiannya. b. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku literatur serta pengetahuan yang didapat saat di bangku perkuliahan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu surat kabar, artikel, jurnal dan sebagainya. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis agar sesuai dengan penelitian yang diinginkan, ialah sebagai berikut: a. Observasi Di lakukan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian yang dituju, yaitu efektif nya program Kursus Pra Nikah di BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, untuk mengetahui secara langsung mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Interview atau Wawancara Di gunakan untuk mendapat informasi atau data-data yang berkaitan dengan BP4 khususnya tentang Kursus pra Nikah yang dibutuhkan oleh

12

penulis secara langsung dari para narasumber ketua BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan penelitian ini. 4. Pendekatan Penelitian Disamping teknik-teknik yang digunakan penulis, penulis juga menggunakan metode pendekatan penelitian, ialah sebagai berikut: a. Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu cara mendekati masalah dengan cara melihat dari sisi sosial di masyarakat itu sendiri. penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. 12 b. Pendekatan Normatif, yaitu suatu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatan Perkawinan.13 5. Alat Analisis Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisa data dengan cara menganalisis dan mengambil kesimpulan dari seluruh data

12

13

Ibid, h. 104

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus, 2004, h. 7

13

yang diperoleh penulis dari wawancara dan kepustakaan yang diseleksi dan disusun, kemudian penulis melakukan klasifikasi data, bertujuan untuk menyusun data berdasarkan bagian-bagian kategori tertentu. Karena data ini bersifat kualitatif maka teknik yang digunakan ialah metode analisis deskriptif maksudnya data-data tersebut akan tersaji dalam bentuk uraian. Uraian-uraian tersebut berdasarkan data-data yang telah didapatkan penulis selama penelitian berlangsung. Data-data tersebut yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Kemudian setelah itu melalui tahap pemeriksaan kembali (editing) pada data-data yang sudah terkumpul agar sesuai dengan penelitian yang penulis harapkan.

G. Sistematika Penulisan Untuk lebih mempermudah penambahan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: Dalam Bab I, yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi review terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya dalam Bab II, berisi Pengertian Kursus Pra Nikah, Tujuan Kursus Pra Nikah, Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Akibat Perceraian.

14

Kemudian Bab III, berisi tentang deskripsi umum BP4 Kecamatan Parung yang meliputi Sejarah Singkat, Dasar Hukum Berdirinya, Profil, Program Kerja dan Wewenang, serta Praktek Kursus Pra Nikah. Dan dilanjutkan Bab IV, memuat tentang Kegiatan dan Peran BP4 Kecamatan Parung kabupaten Bogor, serta Analisis Penulis. Dan di lanjutkan dengan Bab V, ialah Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II KURSUS PRA NIKAH, PERKAWINAN, DAN PERCERAIAN

A. Kursus Pra Nikah BP4 ialah lembaga yang mengatur tentang bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. BP4 merupakan badan semi resmi yang diakui oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, dan berkedudukan di bawah otoritas KUA Kecamatan. Walaupun berada dibawah naungan KUA, tetapi BP4 berbeda dengan KUA dengan melihat dari tugas-tugas pokok yang ada dalam masing-masing lembaga tersebut. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Dijelaskan pula bahwa tugas BP4 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2004 yang dipimpin oleh ketua sidang H. Imam Masykoer Alie dan sekretaris sidang Drs. H. Zamhari Hasan, MM adalah Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan ,diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga

15

16

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa salah satu tugas BP4 ialah menyelenggarakan kursus calon pengantin atau yang biasa kita kenal sekarang dengan istilah Kursus Pra Nikah. Kursus tersebut bukan hanya untuk calon pengantin saja melainkan untuk orang yang sudah masuk usia nikah seperti anak sekolah SMA, mereka-mereka ini sudah perlu untuk diberikan pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga, bagaimana dalam menjalani biduk rumah tangga yang baik sehingga dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dikemudian hari. Pengertian Kursus Pra Nikah tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Kursus Pra Nikah adalah Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.1 Jadi Kursus Pra Nikah ialah bimbingan kepada calon pengantin (calon suami istri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh petugas BP4 dalam hal pemberian materi sekitar pernikahan, kesehatan keluarga serta munakahat. Dengan narasumber atau konselor yang telah di latih 3 bulan sekali oleh BP4 yang diadakan oleh Pemerintah Bogor sebagai upaya peningkatan kualitas konselor itu sendiri.

1

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, h. 3

17

Dan diharapkan dengan pemberian materi tersebut dapat meningkatkan kualitas keluarga atau rumah tangga yang di idam-idamkan oleh para pasangan calon pengantin, yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

Agama

Nomor

DJ.II/372

Tahun

2011

Tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menjelaskan bahwa tujuan Kursus Pra Nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.2 Berdasarkan apa yang telah di paparkan diatas, dapat dilihat bahwa tujuan dari Kursus Pra Nikah adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pengantin guna meminimalisir terjadinya perceraian. Berdasarkan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta pada 1-3 Juni 2009 yang dipimpin oleh ketua sidang Bapak Drs. H. Moh. Muchtar Ilyas dan sekretaris sidang Bapak Drs. H. Najib Anwar, MH , seperti yang dijelaskan pada pasal 1 bahwa BP4 adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dan pada pasal 6 salah satu upaya dan usaha BP4 adalah memberikan bimbingan, penasehatan dan

2

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, h. 4

18

penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.3 Penasehatan yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati.4 Setelah mencapai usia puber, manusia digerakan oleh keinginan seksualnya untuk mencari pasangan hidup, sebagai tumpuan harapannya. Itu adalah tanggung jawab pertama yang dihadapi manusia, karena sebelum puber seseorang tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya walaupun harus diarahkan agar ia tumbuh dewasa secara terhormat. 5 Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.6 Dijelaskan dalam kitab Riyadhu Solikhin dalam bab nasehat:

3

MUNAS BP4 ke XIV/2009, Jakarta, 1-3 Juni 2009, h.5

4

Departemen Agama R.I, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah Tahun 2001 Tentang Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, h.72 5

Mahmud Ash-Shabbagh, Keluarga bahagia Dalam islam “Edisi Indonesia”, (Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993), cet.5, h. 56 6

2, h. 3

Bimo Walgito, Bimbingan & Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), cet

19

(

)

Artinya: Allah berfirman: sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, dan Allah berfirman yang dikabarkan dari Nabi Nuh AS: dan saya bernasehat kepada beliau Nabi Hud AS, dan saya bagi kalian adalah penasehat terpercaya dan adapun beberapa hadist, maka yang pertama: dari Abi Ruqoyah Tamim bin Ausindori RA bahwasannya Allah bersabda agama itu adalah nasehat, kami berkata untuk siapa?, dijawab untuk Allah, kitabnya, Rosulnya, umat muslim dan paman mereka. Diriwayatkan oleh Muslim, yang kedua dari Jarir ibn Abdillah RA berkata: Rosulullah SAW menjelaskan kepadaku tentang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan bernasehat bagi setiap muslim. Diriwayatkan Muttafaqun Alaih.7 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penasehatan ialah hal yang paling penting untuk menciptakan kemandirian seseorang, dengan adanya penasehatan diharapkan orang yang dinasehati atau dibimbing dapat mengetahui hal yang baik dan buruk serta dapat mengatasi sendiri hal yang buruk tersebut.

7

Syehk Al-Islam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya ibn Sarf Nawawiyah, Riyadhu Sholihin Min Kalami Sayyidi Al-Mursalin, (Syria-Indonesia: Maktaba Salim ibn Sa‟ad ibn Sya‟ban Wa‟khihi Ahmad). h. 107

20

B. Perkawinan Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna alwathi‟ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam‟u, atau „ibarat „an al-wath‟ wa al-„aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilihah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. 8 Menurut Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara‟ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Definisi yang dikutip Zakian Daradjat ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. 9 Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. 10 Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakian Daradjat ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan

8

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), cet 3, h. 38 9

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), cet 1, h.8

10

Ibid, h. 8

21

wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.11 Aqad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami istri), dimana status kepemilikan akibat aqad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam term fikih disebut “Milku al-Intifa”, yaitu hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri. Bagi perempuan (istri) sebagaimana si suami ia pun berhak memperoleh kenikmatan biologis yang sama, akan tetapi tidak bersifat khusus untuk dirinya sendiri, dalam hal ini si istri boleh menikmati secara biologis atas diri sang suami bersama perempuan lainnya (istri suami yang lain). Sehingga kepemilikan disini merupakan hak berserikat antara para istri. Jelasnya, poliandri haram hukumnya dan sebaliknya poligami dibolehkan secara syara‟.12 Selayaknya seorang mukmin mencari calon istri yang ditentukan dengan Islam, sehingga akan mendapatkan rumah tangga yang damai, sakinah, penuh ridha Allah.13

11

Ibid, h. 9

12

Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 1 13

Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, 40 Kiat Islami Membina Rumah Tangga Ideal “Edisi Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 1994), cet.1, h. 22

22

Didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang

Maha

Esa.

Sampai

disini

tegas

dinyatakan

bahwa

perkawinan

mempunyaihubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani.14 Seperti dinyatakan Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughawi (etimologis), makna ushuli (syar‟i) dan makna fiqhi (hukum). Terutama dari sudut pandang makna lughawi dan makna fiqhi (hukum).15 Islam menghendaki dicapainya suatu makna yang mulia dari suatu perkawinan atau kehidupan rumah tangga. Disini lembaga perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang bernilai luhur dan harus dicari makna dan esensinya, seperti halnya ketenangan dan ketentraman hidup. Kecuali itu, harus pula diingat

14

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), cet 3, h. 42-43 15

Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 41

23

kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan, seperti kesetiaan dan kasih sayang. 16 Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi semua makhluk termasuk didalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan serta keberadaan malam berganti siang. Allah berfirman:

)٤٩ :‫ (الزاريات‬.       Artinya: “Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan, agar kalian mau berfikir” (Q.S: Adz-Dzariyaat: 49)

                )٣٨ :‫ (الرعد‬.        Artinya: “Dan sesungguhnya kami mengutus beberapa Rasul sebelum engkau dan Kami memberikan kepadanya mereka istri-istri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (Q.S: Ar-Ra‟d: 38).

             )٣٨ :‫ (النور‬.           Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian, dan orangorang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki juga perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan

16

Abduttawab Haikal, Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 7

24

karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui” (Q.S: An-Nuur: 32)17 Terhadap persoalan seputar hukum nikah, ulama fiqih (fuqaha) berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan hukumnya. Secara umum ada pendapat tentang hukum nikah seperti sunnah menurut kelompok Jumhur dan wajib menurut kelompok Zahiriyah. Kelompok pengikut madzhab Malik yang belakangan merinci kedudukan hukum nikah berdasarkan kondisi, yaitu: hukum wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan dapat juga berhukum mubah bahkan haram, tergantung pada keadaan masing-masing sesuai kemampuan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.18 Dalam kehidupan berumah tangga, setiap suami isti mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. Pengertian Hak Yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Misalnya ia hendak mempertahankan haknya. Maka berdasarkan ini dapat juga dikatakan hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. Jadi yang dimaksud hak disini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suani atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini hanya dapat

17

Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 2-3 18

Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 7

25

dipenuhi dengan menunaikan atau membayarkannya atau dapat juga lepas seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. b. Pengertian Kewajiban Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya jangan melalaikan kewajibanmu. Bicara tentang kewajiban, semua manusia yang hidup didunia ini tidak terlepas dari padanya, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab. Yang dimaksud disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami dan istri.19 Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar

19

Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 7-8

26

dari susunan masyarakat. Selain itu , Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 1. Kewajiban Suami Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri diatur oleh Pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut. Pasal 80 KHI (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Pasal 81 KHI (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.

27

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. 2. Kewajiban Istri Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 UndangUndangPerkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI. Pasal 83 KHI (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknnya. Pasal 83 KHI (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.20 Kalau kita kembali kepada pokok syari‟at untuk menafsirkan makna kewajiban didalam kehidupan suami-istri, yang terlihat oleh kita adalah kewajiban

20

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 51-55

28

seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yang tidak mampu mencari rizki.21 Apa yang menjadikan kewajiban suami terhadap istrinya adalah merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya. Apa yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya adalah merupakan hak suami.22

C. Perceraian “Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.23 Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.24 Menurut Abu Zakaria Al-Anshari talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang yang semacamnya.

21

Al-Thahir Al-Hadad, Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), cet.4, h. 65 22

Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 12-13 23

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), cet.2, h.189 24

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), cet 3, h. 206-207

29

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba‟in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak raj‟i.25 Mengikuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka penggunaan hak talaq oleh suami hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan sebagai berikut. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. (f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari alasan-alasan yang ditentukan Pasal 19 ini dapat dipahami bahwa ikatan nikah yang idealnya kekal abadi diberi peluang terputusnya dengan perceraian. Salah satu bentuk perceraian adalah dengan talaq dari suami.

25

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), cet 1, h. 192

30

Istri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan hukum tersebut adalah khul‟un namanya. Unsur pokok yang menentukan bentuk perbuatan hukum ini adalah adanya kesediaan pihak istri membayar sejumlah harta kepada pihak suami. Bayaran ini disebut „iwad. Putusnya ikatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebut dengan kata “Perceraian”. Sehingga sama dengan penggunaan hak talaq oleh suami, penggunaan hak khulu‟ oleh istripun hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan seperti yang tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu.26Dari berbagai macam definisi diatas, pada dasarnya pengertian talak satu sama lain tidak terlalu berbeda, dimana talak adalah menghilangkan atau memutuskan tali perkawinan yang sah dan mengakhiri hubungan suami isteri. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut: “Suatu

perbuatan

halal

yang

paling

dibenci

oleh

Allah

adalah

talak/perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan Al-Hakim).

26

120-121

Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h.

31

Berdasarkan hadist tersebut, menunjukan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian dinatar kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Alquran dan Alhadis.27 Perceraian (Thalak) dalam agama Islam diatur dalam Al-Qur‟an dan AlHadits Nabi SAW. Dengan adanya landasan tersebut menegaskan bahwa perceraian dalam Islam dibolehkan atau halal dilakukan bagi pasangan suami istri sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu:

                                                    )٤٣٣ :‫ (البقرة‬.      Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 27

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73

32

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orangorang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 229). Firman Allah SWT surat At-Thalaq: 1

                                                     )١ :‫ (الطالق‬.    Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.(Q.S. At-Thalaq: 1). Firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 231

                                                   )١٨٣ :‫ (البقرة‬.            Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu

33

rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 231).28 Hal tersebut merupakan bentuk keadilan dalam Islam mengenai perceraian, bagi suami istri yang tidak bisa lagi mempertahankan biduk keluarganya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 229, At-Thalaq ayat 1 dan surat AlBaqarah ayat 231 diatas. Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan fiqh Islam bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya

terutama dalam

perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si istri tidak bersalah, maka tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama semasih dalam iddah yang lebih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu, suami tidak perlu membiayai lagi bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas istri harus keluar dari rumah suaminya andaikata dia hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya. 29

28

29

Al-Quran Al-Karim, (Al-Baqarah ayat 229, 231, dan At-Thalaq ayat 1)

Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind.Hill-Co, 1990) cet 2, h. 82-83

34

Pasal 41 UUP juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan member keputusannya. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Terjadinya perceraian misalnya, lebih disebabkan ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.30

30

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI,(Jakarta: Kencana, 2006) cet 3, h. 219-220

BAB III DESKRIPSI UMUM BP4 KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

A. Sejarah Singkat BP4 Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (sakinah mawaddah wa rrahmah). Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai adil, dan makmur (baldatu thoyyibatun wa rabbun ghafur). Karena, masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, dan keluarga adalah pusat daru semua kegiatan masyarakat. Kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rrahmah serta kehidupan yang baldatu thoyyibatun wa rabbun ghafur, tidak hanya menjadi keinginan individu anggota keluarga yang bersangkutan saja, melainkan juga sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional Indonesia.1 Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari para Korps Penasihat Perkawinan agar mampu melaksanakan tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah. Bahwa untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa tersebut, diperlukan adanya organisasi yang baik dnan teratur serta mampu

1

A. Sutarmadi dan Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 14

35

36

mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa. Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut, dimulai dengan organisasi BP4 di Bandung tahun 1954. Kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut diatas dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksana Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasihat Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.85 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatan Perkawinan, Perselisihan da Perceraian. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian. Menghadapi era globalisasi saat ini tantangan terhadap kelestarian keluarga mendapat goncangan yang sangat berat, untuk itu BP4 perlu berupaya mengembangkan program dan misi organisasinya.2

2

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus, 2004, h. 6-8

37

Dalam hal diatas, dapat disimpulkan bahwa BP4 mempunyai peranan yang cukup besar khususnya pada perkawinan umat Islam, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2009 Tanggal 30 Juli 2009, kini BP4 berubah menjadi badan atau lembaga atau juga organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkankeluarga sakinah mawaddah warrahmah. Hal itu terlihat dari pasal 3 Anggaran Dasar yang baru, yang ditetapkan oleh Munas XIV/2009 di Jakarta.3

B. Landasan Hukum BP4 Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di citacitakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.4 Maka dari itu BP4 hadir ditengah-tengah masyarakat guna mencapai tujuan mempertinggi mutu perkawinan. BP4 merupakan lembaga yang menangani hal-hal penasehatan, pelestarian, dan pemeliharaan perkawinan, guna mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Landasan hukum BP4 dicantumkan dalam mukaddimah anggaran dasar BP4 adalah sebagai berikut:

3

4

Hasil Musyawarah Nasional BP4 ke XIV Tahun 2009

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 1

38

                   )١٢ :‫(الروم‬. .             Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum:21). Ayat diatas merupakan sebagai landasan hukum BP4, adapun kesimpulan atau inti sari yang dapat diambil dari ayat tersebut ialah: Pertama, bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga (rumah tangga) dimana Allah SWT menciptakan pria dan wanita. Dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya.5 Dengan demikian ketentraman, rasa kasih sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan. Dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut,6 Kedua, untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Diperlukan bimbingan secara terus menerus tanpa henti. Dalam hal ini untuk para konsultan penasihat perkawinan di BP4.

5

Sumarta, Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasihat : Majalah Penasihat dan Keluarga, (Jakarta: BP4 Pusat, 1995), edisi Mei No. 275, h. 12-13. 6

Dzajuli Wangsa Saputra, et. al, Peran BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan dan Keluarga : Majalah Penasihat Perkawinan Keluarga, (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), edisi januari No. 187, h. 8.

39

Ketiga, perlu adanya konsultan penasihat perkawina yang berbudi pekerti luhur, berakhlak baik, berhati nurani yang bersih dan santun. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, sehingga peran BP4 terutama dalam Kursus Pra Nikah bisa lebih efektif di masyarakat. Pada prinsipnya perkawinan mempunyai tujuan yang menurut UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami istri saling membantu dan melengkapi agar masingmasing

dapat

mengembangkan

kepribandiannya

membentu

dan

mencapai

kesejahteraan spiritual dan material.7 Dari pemaparan diatas merupakan motivasi daripada landasan hukum BP4, oleh karena itu, diharapkan seluruh pelaksana BP4 dalam setiap tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi diatas dan memberi pengarahan dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi dengan sejumlah ketentuan. Sehingga diharapkan keteraturan dan kesimbangan dalam pelaksanaan tugas BP4 itu bisa berjalan dengan lebih baik kedepannya. Dengan demikian diharapkan efektivitas pemberian bimbingan dan pengajaran sesuai pada sasaran dalam memberikan arak kedepan bagi cita-cita keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

7

268.

A. Rofik, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), cet.4, h.

40

C. Profil BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Berawal dari lahirnya UU Nomor 22 tahun 1946 itulah mulai ada unifikasi bidang hukum pencatatan perkawinan, talak, cerai dan rujuk yang lebih berkeadilan sosial bagi umat Islam khususnya untuk wilayah pulau Jawa dan Madura. Dan kemudian diikuti oleh UU No. 32 Tahun 1954 yaitu undang – undang berlakunya UU No. 22 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya dengan lahirnya Departemen Agama (Kementerian Agama sekarang) pada tanggal 3 Januari 1946 mulailah Pemerintah mendirikan Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk di dalamnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung pada tahun 1950-an berdasarkaan sidang Paripurna DPRD Kab. Bogor yang dituangkan dalam peraturan daerah ( Perda ). Tugas pokok Kementerian Agama adalah melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah dan Pembangunan di bidang Agama, adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 pasal 2 ( dua ) tentang penataan organisasi Kantor Urusan agama kecamatan. Dalam menjalankan tugas tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung menyelenggarakan fungsi : a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

41

b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA. c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, KUA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dengan instansi vertikal maupun kementerian/lembaga pemerintah daerah di lingkungan Kecamatan, sehingga selain tugas dan fungsinya tersebut KUA juga melaksanakan tugas semi resmi maupun lintas sektoral antara lain meliputi : Badan Amil Zakat ( BAZ ), Badan kesejahteraan Masjid ( BKM ), Badan Pembinaan Penasehatah dan Pelestarian Perkawinan ( BP-4 ), Lembaga Pembina Pengamalan Agama (LP2A), dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an ( LPTQ ).8 Dari deskripsi singkat tentang KUA diatas dapat terlihat mengenai beberapa tugas semi resmi maupun lintas sektoral. Diantaranya adalah BP4. BP4 sebagai salah satu badan semi resmi yang keberadaannya dikukuhkan KMA N0.85 Tahun 1961 jo KMA No.30 Tahun 1997. BP4 Kecamatan Parung mempunyai tugas dan fungsi yang strategis dalam membantu perkembangan bangsa. Terutama tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Meningkatkan kualitas perkawinan dan 8

Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012

42

mengurangi terjadinya perceraian. Karena keluarga sebagai unit terkecil dari organisasi yang turut mempengaruhu perkembangan bangsa Indonesia sendiri. BP4 Kecamatan Parung merupakan salah satu dari 40 BP4 Kecamatan yang ada di lingkungan KUA/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. KUA Kecamatan Parung yang mulai berdiri pada tahun 1950-an, kemudian disusul dengan BP4 itu sendiri walaupun tidak bersamaan dengan lahirnya KUA. BP4 Kecamatan Parung berada satu gedung dengan KUA Kecamatan Parung terletak di Jalan Masjid No. 33 Desa Parung lebih kurang 100 Meter dari Kantor Desa Parung dan Puskesmas Kecamatan Parung. Gedung KUA dibangun di atas tanah milik pemerintah Desa dengan status hak guna pakai ( HGP ) dan dibiayai pembangunannya oleh APBN pada tahun 2009 dengan luas bangunan 100 m2.9 BP4 Kecamatan Parung berada dalam lingkungan KUA Kecamatan Parung, terletak di wilayah Barat Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian agama Kabupaten Bogor lebih kurang 20 Km jaraknya. Sekitar 100 Meter dari Kantor Kecamatan Parung. Adapun posisi BP4 itu sendiri diapit oleh Polsek Kecamatan Parung dan SDN 3-4 Parung dan di depannya/seberang jalan adalah Masjid Jami’ Roudhotush Shalihin sebagai tempat yang digunakan ibadah oleh seluruh pegawai dan warga yang ada di lingkungan Kecamatan Parung.10

9

Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012

10

Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012

43

Adapun batas tanah sebagai berikut : a. Sebelah Timur

: Polsek Kecamatan Parung

b. Sebelah Barat

: SDN 03-04 Parung

c. Sebelah Utara

: Jl Raya dan Masjid Jami’ Roudhotush Shalihin

d. Sebelah Selatan

: Rumah Ibu Hj. Adang

Adapun Batas Wilayah sebagai berikut : Wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Parung berbatasan dengan : a. Sebelah Timur

: Kecamatan Tajurhalang

b. Sebelah Barat

: Kecamatan Ciseeng

c. Sebelah Utara

: Kecamatan Sawangan Kota Depok

d. Sebelah Selatan

: -11

Wilayah kerja BP4 Kecamatan Parung cukup luas, sehingga BP4 mendapat tugas yang lumayan berat karena harus mencangkup seluruh wilayah yang menjadi cangkupan wilayah kerja BP4 Kecamatan Parung. Wilayah Kerja BP4 Kecamatan parung meliputi 9 ( tujuh ) Desa dengan jumlah 53 RW dan 231 RT dengan perincian sebagai berikut : Tabel 1 Wilayah Kerja BP4 Kecamatan parung NO

Desa

RT

RW

1

Parung

22

7

11

Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012

44

2

Pemagarsari

29

5

3

Waru

38

7

4

Waru Jaya

27

7

5

Bojong Indah

16

4

6

Bojong Sempu

18

4

7.

Cogreg

39

8

8.

Jabon Mekar

22

5

9.

Iwul

20

6

Jumlah

231

53

Sumber: Arsip KUA Kecamatan parung tahun 2012. Penduduk wilayah Kecamatan Parung Kab. Bogor pada tahun 2012 terdiri dari Kepala keluarga laki – laki dan perempuan yang rinciannya sebagai berikut : Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

NO

Desa

KK

1

Parung

3.208

2

Pemagarsari

3

Jumlah Penduduk

Jenis kelamin Laki-laki

Perempuan

15.467

8.045

7.422

3.279

12.813

6.534

6.279

Waru

4.497

15.122

8.075

7.047

4

Waru Jaya

3.082

17.237

8.825

8.412

5

Bojong Indah

2.372

8.328

4.288

4.040

45

6

Bojong Sempu

1.928

8.660

4.471

4.189

7.

Cogreg

5.252

15.687

8.164

7.523

8.

Jabon Mekar

2.558

8.934

4.517

4.417

9.

Iwul

1.751

6.693

3.462

3.231

108.941

56.381

52.560

Jumlah

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012. Struktur Organisasi BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung 1. Ketua : H. Enjat Munjiat, S.Ag, M.H 2. Sekretaris : Didin Najmudin, S.A.g 3. Bendahara : Miharsih 4. Seksi Humas : a. Ahyani b. Moh. Yamin 5. Seksi Tata Usaha : Rumiyati 6. Seksi Konsultasi : a. Didin Najmudin, S.A.g b. Dra. HJ. Khaindharoh 7. Seksi Pembinaan Keluarga Sakinah : a. Abdul Muiz, M.A b. H. Hady Permana

46

8. Seksi Dokumentasi : a. MD. Agung Julianto b. Taufiq Qurrohman

D. Program Kerja, Tugas dan Wewenang BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor a) Program kerja BP4 Berikut program kerja yang telah dan sedang dilaksanakan di BP4 Kecamatan Parung. 1. Bagian Organisasi, Administrasi dan Keuangan a. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan administrasi BP4 baik bulanan, triwulan, maupun tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Melakukan konsolidasi dalam bentuk penataan dan tertib administrasi organisasi BP4 terutama penetapan pengurus BP4 Kecamatan Parung dengan berpedoman pada AD-ART BP4. 2. Bagian Humas a. Melakukan sosialiasai kepada masyarakat mengenai program-program yang dijalankan oleh BP4 Kecamatan Parung. b. Memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai program BP4 Kecamatan Parung.

47

3. Bagian Tata usaha a. Mencari atau menggali dana dari masyarakat dan para calon pengantin. b. Mengatur segala kegiatan, mengontrol dan menyiapkn segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan sebuah kegiatan. 4. Bagian Konsultasi a. Memberikan bimbingan kepada calon pengantin atau orang yang sudah masuk usia nikah. Dengan mengadakan seminar-seminar di Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk kegiatan seminar hal ini belum terlalu ada perkembangan, bahkan bisa dibilang melamban. Karena faktor dana dan SDM dari BP4 Kecamatan Parung itu sendiri.12 b. Menerima semua keluhan dari masyarakat tentang kehidupan rumah tangganya, guna memberikan solusi yang tepat. 5. Bagian Pembinaan Keluarga Sakinah a. Mengadakan program Kursus Pra Nikah b. Mempersiapkan pemilihan keluarga sakinah tingkat Kabupaten Bogor. c. Melakukan tes tertulis dan wawancara pemilihan keluarga sakinah. d. Mengikuti penobatan atau penghargaan keluarga sakinah teladan. 6. Bagian Dokumentasi a. Mengumpulkan data-data selama kegiatan berlangsung atau sesudah kegiatan berlangsung. 12

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

48

b. Mengarsipkan semua data-data yang ada di BP4 Kecamatan parung. Dalam pelaksanaan program kerja sendiri, ternyata tidak semulus yang diharapkan. Ada hambatan-hambatan yang membuat program dari BP4 kurang berjalan maksimal. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada program yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, yaitu seminar ke sekolah-sekolah untuk memberikan bimbingan kepada orang yang sudah masuk usia nikah. Hal ini terjadi karena faktor pendanaan dan SDM yang kurang mumpuni. b) Tugas dan wewenang BP4 Upaya-upaya BP4 senantiasa difokuskan pada bagaimana meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi terjadinya perceraian. Yang pada intinya tugas dan wewenang BP4 Kecamatan parung ialah meningkatkan kualitas perkawinan, serta mempertinggi mutu kehidupan berumah tangga masyarakat di Kecamatan Parung sesuai dengan wilayah yuridiksinya.13 Secara rinci dapat dijelaskan tugas dan wewenang BP4 adalah sebagai berikut: 1. Memberikan bimbingan, pelayanan, nasehat kepada masyarakat tentang kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. 2. Memberikan bimbingan kepada calon pengantin, berisi tentang materi agama, munakahat, kesehatan serta Undang-Undang pernikahan. 3. Memberikan nasihat atau masukan kepada keluarga atau suami isteri yang sedang berselisih. 13

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

49

Dari 3 poin besar yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang BP4 ini adalah memperkuat suatu hubungan dalam rumah tangga, mempertinggi mutu pernikahan sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, dan berperan dalam memperkecil peluang terjadinya perceraian.

E. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah a. Prosedur dan tata cara Kursus Pra Nikah Berdasarkan

intruksi

bersama

Direktur

Jendral

(Dirjen)

Bimbingan

Masyarakat Islam Kursus Pra Nikah Calon Pengantin Nomor DJ II/491 Tahun 2009, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan pelayanan dan bimbingan kursus calon pengantin. Hal ini diterapkan melalui KUA yang berwenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Sebelum melaksanakan program Kursus Pra Nikah, calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan kehendak nikah ke KUA melalui PPN. Dapat dilakukan oleh calon pengantin sendiri atau perkawilan. Kemudian dilakukan pemeriksanaan kesehatan oleh calon pengantin sebagai syarat melakukan sebuah pernikahan. Hal ini sesuai aturan KUA yang berlaku. Lalu setelah itu, calon pengantin bisa mendaftarkan ke KUA untuk menikah dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KUA. Apabila semua berkas sudah lengkap, maka calon pengantin bisa mengikuti bimbingan Kursus Pra Nikah 10 hari sebelum akad. Untuk pelaksanaanya sendiri, pemberian bimbingan Kursus Pra Nikah dilakukan di KUA.

50

Teknik bimbingan yang dilakukan pihak BP4 ialah dengan teknik ceramah, hanya saja ceramah ini ditujukan kepada calon pengantin. Berisi materi tentang agama, munakahat dan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan sharing (berbagi) atau dialog tanya jawab antara calon pengantin dan pembimbing tersebut. 14 b. Materi-materi Kursus Pra nikah Adapun materi-materi yang diberikan adalah: 1) Peraturan Parundang-Undangan, meliputi UU No. 1 Tahun 1974, dan PP No. 9 Tahun 1975. 2) Pengetahuan tentang rumah tangga, meliputi pengertian rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, kewajiban orang tua terhadap anak dan lain sebagainya. 3) Munakahat, meliputi pengertian perkawinan, dasar perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan serta larangan perkawinan. 4) Kesehatan, meliputi perilaku hidup sehat, kebersihan rumah tangga dan lingkungan, kegiatan olag raga dalam rumah tangga, serta pola gizi atau pola makan didalam rumah tangga. 15 Dalam pelaksanaan bimbingan Kursus Pra nikah tidak dilaksanakan di luar hari kerja, seperti sabtu atau minggu. Kursus Pra Nikah ini dilakukan di hari kerja, karena di hari kerja itulah BP4 di KUA Kecamatan Parung melayani masyarakat. Sesuai aturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku. 14

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

15

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

51

c. Waktu dan tempat pelaksaan Kursus Pra Nikah Pemberian bimbingan dilakukan di hari kerja, pertemuan bisa 2 atau 3 kali pada pukul 09.00 WIB sampai 11.30 WIB, tergantung ada tidaknya calon pengantin yang akan mengikuti Kursus Pra Nikah. Karena tidak semua pasangan calon pengantin mau mengikuti Kursus Pra Nikah. Sehingga waktu dan jadwal tidak menentu untuk pelaksaan Kursus Pra Nikah ini. Tenaga pembimbing telah disiapkan oleh BP4 Kecamatan parung, karena jumlah pasangan calon pengantin yang mengikuti Kursus Pra Nikah ini hanya sedikit, maka hanya ada beberapa tenaga pembimbing yang ditugaskan untuk menjadi Konsultan pernikahan. Untuk tempat pelaksanaannya sendiri telah disiapkan ruangan khusus bimbingan, sengaja disiapkan tempat tersendiri karena tidak mau Kursus Pra Nikah itu terganggu dengan hal-hal yang lain. Untuk Kursus Pra Nikah ini tidak dipungut biaya.16

16

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Peran BP4 Kecamatan Parung Dalam Program Kursus Pra Nikah Guna Meningkatkan Mutu Perkawinan serta Mengurangi Terjadinya Perceraian. Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia, agar suami istri bisa hidup bersama-sama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, tempat bersemai kasih sayang, dan untuk memelihara dan mendidik anak yang saleh. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan kokoh. Istilah ikatan suci dan kokoh antara suami istri oleh Al-Quran disebut dengan misaqan galidan.1 Berdasarkan ruang lingkup wilayah tugas BP4 Kecamatan Parung, memiliki wilayah kerja yang lumayan luas, dan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam pun lebih banyak ketimbang pemeluk agama lain dan secara tidak langsung masyarakat yang menjadi tanggung jawab pembinaan BP4 Kecamatan Parung tersebut lumayan banyak pula, memang lumayan berat juga tugas yang diemban oleh BP4 Kecamatan Parung tersebut, karena harus merangkul semua masyarakat yang ada diwilayah kerja yang cukup luas itu. Namun BP4 Kecamatan Parung berusaha 1

Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), cet.1, h. 316

52

53

memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Berikut tabel jumlah penduduk di didalam ruang lingkup wilayah kerja BP4 Kecamatan Parung. Tabel 3 Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

No

Desa

Islam

Kristen

katolik

Hindu

Budha

Lainlain

protestan

1

Parung

14.808

163

142

77

205

72

2

Pemagarsari

11.882

136

149

85

276

285

3

Waru

14.214

142

149

85

296

236

4

Waru Jaya

17.135

39

62

1

-

-

5

Bojong Indah

8.281

8

21

12

6

-

6

Bojong Sempu

8.595

17

21

12

8

7

7.

Cogreg

14.985

181

89

6

201

225

55

11

3

43

-

22

63

5

25

15

706

285

1.060

840

8. 9.

Jabon Mekar 8.822 Iwul Jumlah

6.564

105.286 763

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Parung tahun 2012.

54

Tabel 4 Jumlah Sarana Peribadatan

No

Desa

masjid

Musolla

Gereja

1

Parung

7

17

2

Pemagarsari

7

25

3

Waru

9

22

4

Waru Jaya

9

20

5

Bojong Indah

7

20

6

Bojong Sempu

6

18

7.

Cogreg

13

18

8.

Jabon Mekar

7

17

9.

Iwul

6

9

1

Jumlah

71

166

4

Vihara

Pura

1

Lintang

1

1 1

1

1

1

1

1

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012 Melihat dari data diatas, bisa diperhatikan bahwa jumlah penduduk yang memeluk agama Islam jauh lebih banyak ketimbang dengan pemeluk agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan dan lain-lain. Sehingga upaya kerja BP4 Kecamatan Parung sangat besar dalam mengontrol masyarakat yang memiliki kepentingan di BP4 dan KUA kecamatan Parung terutama dalam pembinaan keluarga sakinah melalui program Kursus Pra Nikah.

55

Dengan kondisi tersebut BP4 Kecamatan Parung terus berupaya keras agar program Kursus Pra Nikah bisa lebih diperhatikan oleh masyarakat, karena Kursus Pra Nikah ini sangatlah penting bagi kehidupan berumah tangga di masyarakat. Banyak masyakarat yang menilai bahwa program Kursus Pra Nikah ini tidaklah penting, karena di dalam masyarakat pun sudah diajarkan tentang bagaimana membina keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah, baik di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), MI (Madrasah Ibtida’iyah), sampai pesantren yang ada dipelosok daerah yang ada di rung lingkup wilayah kerja BP4 Kecamatan Parung.Namun berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.2 Didalam BP4 itu ada program yang dinamakan Kursus Pra Nikah, melihat dari pengesahan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang mengurusi msalah perkawinan, secara otomatis program yang ada didalam BP4 itu sendiri harus dilaksanakan, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih memandang sebelah mata mengenai program Kursus Pra Nikah ini. Walaupun dengan sumber daya manusia yang terbatas, BP4 Kecamatan Parung tetap konsisten dalam menjalani tugas dan wewenangnya. Berikut tabel jumlah pegawai di BP4 Kecamatan Parung.

2

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus, 2004, h. 7

56

Tabel 5 Jumlah Karyawan BP4/KUA Kecamatan parung Pangkat / No

Nama

NIP

Gol

Jabatan

Pendidik an

1

H.Enjat Munjiat,S.Ag, MH

197007172002121003 Penata muda Tk.1 III/C

Kepala

S2

2

Didin Najmudin, S.Ag.

197404062002121001 Penata muda Tk.1 III/b

Penghulu Pertama

S2

3

Abdul M.A.

Muiz, 197404192005011003 Penata muda Tk.1 III/b

Penghulu

S2

4

H.Hadi Permana

196304041988031001 Penata muda Bendahar Tk.1 III/b a

5

Moh. Yamin

196503121987031002 Penata Muda III/a

6

Ahyani

197102151991031002

7

Miharsih

196303131984032003 Penata muda Tk.1 III/b

8

Rumiyati

196704021992032001 Penata Muda III/a

9

Dra.Hj. Khaindaroh

1966070720060420

Penata muda Tk.1 III/b

57

10

MD. Agung Julianto

11

Taufik

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012. Walaupun dengan keterbatasan, BP4 Kecamatan Parung tetap terus berupaya yang terbaik untuk perkembangan Kursus Pra Nikah pada khusunya nya dan BP4 pada umumnya. Karena BP4 Kecamatan Parung mempunyai tugas membina keluarga sakinah baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan. Diharapkan efek dari Kursus Pra Nikah itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga mereka. Karena dengan sejahteranya sebuah keluarga akan berimbas pada sejahteranya masyarakat itu sendiri.3 Di BP4 Kecamatan Parung sendiri memiliki struktur organisasi, dengan tujuan pembagian tugas yang ada di BP4. Diharapkan dengan pembagian tugas ini kinerja BP4 Kecamatan Parung bisa lebih baik, karena masing-masing telah diberikan tugas, dan masing-masing memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya tersebut. Sehingga hasil yang selama ini diharapkan oleh BP4 Kecamatan Parung bisa tercapai dan bisa berefek positif terhadap masyarakat.Berikut struktur organisasi BP4 Kecamatan Parung. 3

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

58

Sturktur Organisasi BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung

KETUA

H. ENJAT MUNJIAT S.A.g, M.H

SEKRETARIS

BENDAHARA

DIDIN NAJMUDIN S.A.g

MIHARSIH

SEKSI KONSULTASI

SEKSI HUMAS

DIDIN NAJMUDIN S.A.g

AHYANI MOH. YAMIN

Dra.Hj. KHAINDHAROH

SEKSI TATA USAHA

SEKSI PEMBINAAN

59

KELUARGA SAKINAH RUMIYATI ABDUL MUIZ, M.A H. HADY PERMANA

SEKSI DOKUMENTASI

MD. AGUNG JULIANTO TAUFIQ QURRAHMAN

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012 Dalam kaitannya dengan BP4, tentu saja menjadi tugas berat kalau melihat dari jumlah petugas yang ada sekarang dalam mengurangi terjadi perceraian. Akan tetapi tidak serta merta semangat akan turun, melainkan menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan tujuan dalam mengurangi terjadinya perceraian. BP4 sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan tujuan mempertinggi mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat, BP4 diharapkan mampu untuk mewujudkan hal itu. Maka BP4 Kecamatan Parung terus berupaya keras menemukan solusi jitu untuk mengatasi masalah ini. Solusi itu kemudian menjadi peran BP4 terutama dalam hal Kursus Pra Nikah dalam mengurangi

60

terjadinya perceraian.4 Peran-peran yang dilakukan ialah diadakannya Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin dan kepada anak yang sudah masuk usia nikah, serta diadakannya bimbingan keluarga sakinah. 1. Kursus Pra Nikah bagi Calon Pengantin Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin memang harus dilaksanakan, mengingat banyak kasus perceraian yang terjadi di usia muda (umur pernikahan), walaupun belum efektif tapi BP4 Kecamatan Parung terus berupaya untuk bagaimana caranya agar para calon pengantin mau mengikuti program Kursus Pra Nikah di BP4 yang telah diadakan dengan cara member penjelasan dan membujuk kepada calon pengantin bahwa program yang akan dilaksanakan ini merupakan program dari pemerintah yang memiliki tujuan baik untuk kelanggengan rumah tangga calon pengantin. Tujuan program tersebut baik, yakni untuk memberikan bimbingan, wawasan, dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan dampak perceraian. Yang namanya perkawinan tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan punya tanggung jawab yang besar, dan didalam perkawinan pasti banyak memiliki masalah yang berat maupun kecil, itulah sebabnya kenapa perkawinan disebut “Bahtera” karena selalu diombang-ambingkan

4

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

61

oleh ombak dan badai. Bagaimana caranya agar ombak dan badai tersebut tidak membuat bahtera itu tenggelam.dari pihak KUA dan BP4 sangat berharap bahwa program ini bisa berhasil dan sukses dikemudian hari.5 Yang BP4 Kecamatan Parung bingungkan tidak ada peraturan tegas yang mengatur tentang Kursus Pra Nikah ini, sehingga BP4 Kecamatan Parung tidak bisa berbuat banyak ketika ada calon pengantin yang memilih untuk tidak mengikuti Kursus Pra Nikah tersebut. 2. Kursus Pra Nikah Bagi Anak Usia Nikah Kursus Pra Nikah yang BP4 Kecamatan Parung adakan, bukan hanya untuk calon pengantin, tapi juga untuk anak yang sudah memasuki usia nikah. Kami mengadakan seminar atau penyuluhan ke setiap sekolah, tapi tidak semua sekolah, hanya SMA saja, itupun tidak semua anak SMA yang kami beri penyuluhan, tapi hanya anak SMA kelas 3 yang menurut BP4 Kecamatan Parung mereka sudah masuk kepada usia nikah. Walaupun kegiatan ini belum efektif karena faktor klasik yaitu dana. Masalah dana sendiri BP4 sebagai badan semi resmi tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah, BP4 hanya mengandalkan sumber-sumber pendanaan yang lain, diantaranya pengumpulan dana dari para anggota dan pamakaian sisa anggaran dari KUA yang diturunkan oleh Kementerian Agama.

5

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

62

Berikut tabel jumlah sarana pendidikan berdasarkan data dari KUA Kecamatan parung, yang telah berhasil didapat oleh penulis yang melakukan penelitian di BP4 Kecamatan Parung sebagai wilayah penelitiannya. Tabel 6 Jumlah Sarana Pendidikan Agama LEMBAGA PENDIDIKAN No

KET

DESA

PON RA

TPA

MI

MTs MA

PT

MT PES

1

2

01

13

14

15

16

17

18

19

20

PARUNG

5

2

-

-

-

30

1

02

PEMAGA R-SARI

7

2

2

1

-

33

2

03

WARU

10

1

1

-

-

25

1

5

5

1

1

1

32

3

WARU 04 JAYA 05

BOJONG INDAH

4

2

1

-

-

18

2

06

BOJONG SEMPU

3

1

-

-

-

17

-

21

63

07

COGREG

10

3

-

-

-

35

2

8

1

1

1

-

25

1

IWUL

6

1

-

-

-

30

1

JUMLAH

58

18

6

3

1

245

13

JABON 08 MEKAR 09

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Parung tentang jumlah sarana pendidikan, dapat disimpulkan bahwa program ini tidak begitu efektif dilapangan, karena perbandingan dana dengan jumlah sarana pendidikan yang tidak seimbang. Kegiatan ini di laksanakan setahun sekali atau bahkan tidak sama sekali, tergantung masalah klasik tersebut. Akan tetapi BP4 Kecamatan Parung berharap program ini bisa berjalan efektif dikemudian hari, karena dengan hal ini dapat mengurangi dan menekan terjadinya perceraian sedini mungkin. Diharapkan dengan diberi bimbingan tentang hal-hal mengenai perkawinan mereka dapat memahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci dan sakral yang tidak semudah itu cerai, seakan-akan pernikahan itu hanya sebuah permainan.

64

3. Bimbingan Keluarga Sakinah Program Bimbingan Keluarga Sakinah ini adalah program pasca nikah (setelah pernikahan), berbeda dengan program Kursus Pra Nikah yang merupakan kegiatan pra nikah (sebelum pernikahan). Program Bimbingan Keluarga Sakinah ini BP4 Kecamatan Parung adakan 3 bulan sekali, berkerjasama dengan pemerintah desa setempat seperti Kepada Desa, RW dan RT. Kami memanggil warga untuk datang ke Kantor Desa. guna mengikuti program Bimbingan Keluarga Sakinah.6 Kami berharap besar dari program Bimbingan Keluarga Sakinah ini, karena menurut kami dengan adanya program ini, warga yang sudah memiliki ikatan perkawinan dapat lebih bisa menjaga ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga mereka tidak semudah itu melakukan perceraian ketika ada masalah yang datang menghampiri.7 4. Buku dan Majalah Tentang Perkawinan Membagikan buku menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah Dan majalah nasehat perkawinan yang diterbitkan oleh BP4 pusat kepada para calon pengantin. Kedua buku tersebut berisi tulisan-tulisan para pakar tentang perkawinan dengan segala permasalahannya.

6

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

7

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

65

Diharapkan dengan membaca buku dan majalah yang BP4 Kecamatan Parung berikan itu, dapat menambah pengetahuan mereka bukan hanya dari penyuluhan yang kami berikan, akan tetapi dari bukubuku yang mereka baca. Sehingga dapat menjadi rujukan ketika mereka menghadapi masalah rumah tangga dan dapat menyelesaikannya masalah tersebut.8 Dan juga perlu diketahui, bahwa dalam mengurangi terjadinya perceraian harus disertai pendanaan yang mencukupi program-program tersebut. Dengan adanya dana, maka secara otomatis program bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi terkadang dana pun menjadi penghambat dalam melaksanakan program-program itu. Tapi apapun masalahnya, kami dari pihak BP4 di KUA Kecamatan Parung ini akan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, walaupun terkadang dalam pelaksanaan program kurang maksimal karena masalah dana tersebut.9 Melihat dari semua program diatas, diharapkan akan menimbulkan sisi positif dalam kegiatan mengurangi terjadinya perceraian. Dari program diatas juga perlu dukungan dari pemerintah (aparat desa) sebagai pengontrol masyarakat itu sendiri, dan juga kesadaran masyarakatnya yang perlu ditingkatkan mengenai programprogram tersebut. Tanpa adanya kesadaran masyarakat ini, program tersebut tidak akan berlanjar lancar sesuai dengan yang diharapkan.. walaupun untuk mencapai tujuan itu membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, akan tetapi 8

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

9

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

66

setidaknya telah ada upaya kearah yang positif yaitu mengurangi terjadinya perceraian. Semoga program tersebut dapat berdampak positif di masyarakat, sehingga tujuan untuk mengurangi terjadinya perceraian bisa tercapai.

B. Upaya BP4 Kecamatan Parung dalam Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kursus Pra Nikah Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa BP4 adalah lembaga yang menangani masalah perkawinan, dan didalam BP4 itu sendiri memiliki program Kursus Pra Nikah, Kursus Pra Nikah merupakan salah satu program yang dimiliki oleh BP4 dalam menangani masalah perkawinan, khususnya dalam mengurangi terjadinya perceraian.10 Hal itu pun sudah ditegaskan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang Penasihatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, bahwa tugas sebuah lembaga BP4 itu adalah untuk menciptakan dan menjaga keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Dalam hal ini BP4 melahirkan program Kursus Pra Nikah. Tujuan adanya program Kursus Pra Nikah itu adalah untuk menciptakan dan menjaga keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sesuai tuntunan Allah SWT. Walaupun negara menggunakan hukum barat bukan hukum Islam, akan tetapi 10

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

67

dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam bahkan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, mau tidak mau harus ada yang mengurus masalah pribadi umat Islam di Indonesia, contohnya dalam masalah pernikahan. Sudah terbentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur hubungan antara pemeluk Islam di Indonesia. Membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak semata-mata lahir dari diri sendiri, akan tetapi perlu juga sesuatu yang membantu kita untuk dapat membentuk keluarga yang kita harapkan, baik itu Lembaga, Badan atau semacamnya. Kementerian Agama dibentuk di Indonesia oleh pemerintah menjelang usia lima bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 januari 1946. Tugas pokok Kementerian Agama sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Agama yang pertama yaitu Bapak H.M. Rasyidi sebagai berikut : “Pemerintah RI mengadakan kementrian agama sendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi: Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.11 Tugas Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut diatas adalah :

11

Zamhari Hasan, Problematika BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga, ( Jakarta : BP4 Pusat, 1997 ), edisi Juni No. 301, h. 39

68

“Hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak dan rujuk tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat serta menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa Kementrian Agama (Departemen Agama) tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan mencarikan pemecahannya terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga”.12 BP4 sebagai badan yang memutuskan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat

keadaan yang seperti ini, maka keluarga akan merasakan

akibatnya. Sebab pergeseran nilai daripada norma-norma itu lebih terlihat dalam kehidupan para remaja atau generasi muda pada khususnya. Apabila orang tua kurang menyadari gejala ini dan tidak berusaha menyelami kehidupan para remaja atau anakanaknya, maka pergeseran ini bisa menjadi perbenturan nilai yang mewujudkan apa yang disebut “generation gap”. Dan dalam keadaan seperti ini, secara eksistensi keluarga menghadapi bencana.13 Selain fakta-fakta yang terjadi diatas, kemudian antara tahun 1950 sampai 1954 dilakukan penilaian terhadap statistic Nikah, Talak dan Rujuk ( NTR ) seluruh Indonesia ditemukan pula fakta-fakta yang menunjukan labilnya perkawinan 12

BP4 Pusat, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga, ( Jakarta : BP4 Pusat, 1997 ). h. 14 13

Departemen Agama RI, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, hasil Musyawarah Nasional BP4 XII dan Pengukuhan Keluarga Sakinah, ( Jakarta : Departemen Agama, 2001 ), h. 54

69

Indonesia. Dari data statistic pernikahan di seluruh Indonesia, angka cerai dan talak mencapai 60 % sampai 70% ( rata-rata 1300-1400 kasus perceraian per hari ), bahkan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu. Hal tersebut mendorong H.S.M Nasaruddin Latief untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasihat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami isteri. Maka pada Bulan April 1954 di setiap KUA se-Jakarta dibentuk SPP ( Seksi Penasihat Perkawinan ). Dengan membentuk SPP ( Seksi Penasihat Perkawinan ) pada kantor-kantor Urusan Agama se-Jakarta Raya mulai April 1954, yang kemudian pada tahun 1956 menjelma menjadi P5 ( Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian ) sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian, mempertinggi nilai perkawinan dengan memberikan nasihat bagi mereka yang mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya. Usaha P5 ini mendapat sambutan luas dari masyarakat dan pemerintah ( Departemen Agama ) sehingga kemudian meluas ke Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, dan Sumatera Selatan. Bersamaan dengan itu pada tahun yang sama, tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung didirikan suatu badan yang sejenis, dengan nama BP4 ( Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian ), organisasi ini didirikan atas prakarsa Bapak Abdur Rauf Hamidy atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Pak Arhata”, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Barat yang didukung oleh organisasi-organisasi wanita dan pemuka-pemuka

70

masyarakat. Pada saat itu, BP4 cepat berkembang di Jawa Barat, bahkan meluas ke Jawa Tengah pada Tahun 1957, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti gerakan yang serupa dengan mendirikan organisasi sejenis dengan nama BKRT ( Badan Kesejahteraan Rumah Tangga ). 14 Ketiga organisasi diatas berjalan dengan tujuan yang serupa yaitu “menyelamatkan setiap rumah tangga dari keruntuhan sambil menunggu lahirnya Undang-Undang perkawinan yang diharapkan akan mengatur perkawinan menjadi lebih stabil serta menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal. Sehingga sampai waktunya, pada tanggal 3 Januari 1960, disepakati gagasan peleburan organisasi-organisasi penasihatan perkawinan yang bersifat lokal itu menjadi badan tingkat nasional yang diberi nama Badan Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau disingkat BP4. Hal tersebut adalah merupakan musyawarah wakil-wakil ketiga organisasi tersebut pada tanggal 3 Januari 1960.15 BP4 dengan sejarahnya yang panjang, akhirnya BP4 mendapat pengakuan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang Penasihatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian. Dalam BP4 itu mempunyai program Kursus Pra Nikah yang diperuntukan 14

BP4 Pusat, Kiprah BP4 Dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan dan Keluarga : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga, ( Jakarta : BP4 Pusat, 1992 ), edisi Januari No. 235, h. 8 15

BP4 Pusat, Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga, ( Jakarta : BP4 Pusat, 1997 ), edisi Januari No. 295, h. 12-13

71

untuk para calon pengantin dan anak yang sudah masuk usia nikah, yang bertujuan member bimbingan dan pengetahuan tentang bagaimana menciptakan keluarga bahagia yang diidamkan oleh semua orang. Kursus Pra Nikah merupakan pintu gerbang sebuah bahtera pernikahan, dengan adanya Kursus Pra Nikah diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan yang lebih dalam dan luas mengenai segala biduk masalah rumah tangga agar tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.16 Pola pemikiran yang berbeda dari setiap pasangan calon pengantin perlu di sejajarkan atau disamakan melalui kegiatan Kursus Pra Nikah ini. dengan mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah ini diharapkan dua individu yang memiliki watak dan pola pemikiran berbeda bisa di satukan sehingga mereka akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau mereka tidak mengikuti program Kursus Pra Nikah yang BP4 Kecamatan Parung adakan, karena manfaatnya sangat besar untuk kehidupan rumah tangga mereka kelak.17 Melihat pentingnya kegiatan Kursus Pra Nikah, maka dari itu Kursus Pra Nikah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, adapun upaya-upaya BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah adalah sebagai berikut:

16

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

17

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

72

1. Kualitas a. Meningkatkan kualitas narasumber atau konsultan perkawinan didalam Kursus Pra Nikah tersebut, sehingga dengan semakin baik kualitas narasumber atau konsultan, maka akan semakin baik pula kualitas Kursus Pra Nikah itu sendiri. Dengan mengirim narasumbernarasumber yang ada di BP4 Kecamatan Parung ke pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Bogor. Diharapkan dengan meningkatkan narasumber bisa semakin baik pula kualitas bimbingan terhadap calon pengantin maupun orang yang sudah masuk usia nikah. Sehingga pengurangan terjadinya perceraian bisa tercapai. b. Mempertajam materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin, yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kondisi sekarang ini. materi-materi tersebut di selingi dengan informasi mengani hadhanah dan waris, akan tetapi informasi itu diberikan dengan kesan negatif supaya calon pengantin ini tidak ada rencana untuk bercerai dan memperebutkan hak asuh anak atau warisan. Dengan

kata

lain

calon

pengantin

akan

berusaha

keras

mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan apapun. Diharapkan dengan lebih mempertajam materi-materi, masyarakat bisa lebih paham akan tujuan dari pemberian materi tersebut, dan dengan

73

cepat dapat diimplementasikan dikehidupan sehari-hari. Sehingga perceraian dapat dicegah sedini mungkin. c. Pembinaan petugas-petugas BP4 dalam 3 bulan sekali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Menyusun

kepengurusan

menyelenggarakan

BP4

penataran

tingkat calon

Kecamatan

pengantin,

Parung,

memberikan

penasehatan terhadap keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga, mendata kel. Sakinah dan sosialisasi program kel. Sakinah pada keg. Pengajian tingkat kecamatan.18 Dengan dilakukannya pembinaan selama 3 bulan sekali oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari petugas-petugas BP4 itu sendiri. 2. Kuantitas a. Memberikan reward atau penghargaan bagi yang mengikuti program Kursus Pra Nikah. Dengan adanya pemberian reward ini, masyarakat lebih semangat dalam mengikuti program Kursus Pra Nikah, sehingga tujuan untuk mengurangi terjadinya percereian bisa terwujud.19

18

Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012

19

Wawancara dengan Bapak Enjat Munjiat, pada 20 Desember 2013

74

b. Mempersiapkan calon keluarga sakinah untuk diikutsertakan pada pemilihan keluarga sakinah tingkat kabupaten Bogor. 20 Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tersebut diharapkan bisa meningkatkan minat dan wawasan masyarakat tentang pentingnya program Kursus Pra Nikah. Karena tujuan diadakannya program Kursus Pra Nikah itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dunia rumah tangga, pahit manisnya rumah tangga, cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga, sehingga bisa tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Dan juga tujuan lain dari Kursus Pra Nikah ini adalah untuk mengurangi terjadinya perceraian.

C. Analisis Penulis Berdasarkan pemaparan penulis tentang peran BP4 Kecamatan Parung terhadap efektivitas Kursus Pra Nikah dalam mengurangi terjadinya perceraian. Penulis menganalisis bahwa peran BP4 Kecamatan parung dalam program Kursus Pra Nikahnya sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian. BP4 Kecamatan Parung selalu terus menerus berupaya untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat pro aktif dalam mengurangi terjadinya suatu perceraian. Karena BP4 adalah sebagai salah satu badan swasta yang bertugas membantu kegiatan pemerintah, dalam halam hal Kementerian Agama yang eksistensinya dikukuhkan KMA No. 85 Tahun 1961 Jo, KMA. No. 30 Tahun 1997. BP4 Kecamatan parung juga mempunyai fungsi yang sangat vital dalam kehidupan 20

Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012

75

berbangsa dan bernegara, dalam hal ini unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, BP4 melalui program Kursus Pra Nikahnya menjadikan setiap rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan warrahmah, juga berperan serta dalam mengurangi terjadinya perceraian. BP4 Kecamatan Parung memang cukup berperan penting dalam mengurangi terjadinya perceraian, terutama perceraian di wilayah yuridiksi BP4 Kecamatan Parung. Walaupun masih saja terjadi perceraian, paling tidak BP4 bisa menekan angka perceraian itu. BP4 Kecamatan parung selalu berinovasi untuk mencari solusi guna mengurangi terjadi perceraian di masyarakat. BP4 Kecamatan parung ini selalu berupaya serius dalam mengurangi terjadinya perceraian, salah satu upayanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah, karena Kursus Pra Nikah ini adalah salah satu bentuk upaya BP4 Kecamatan Parung dalam mengurangi terjadinya perceraian sesuai dengan tujuannya. Dengan meningkatkan kualitasnya dari sisi nara sumbernya atau konsultan perkawinannya. Dan bukan hanya kualitasnya, kuantitasnyapun terus ditingkatkan seperti berinovasi dengan metode dan tehnik pelaksanaannya, dengan tujuan agar masyarakat tertarik untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan memberikan reward atau penghargaan bagi yang mengikuti program Kursus Pra Nikah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah ini bisa berdampak meningkatnya pula kualitas hidup rumah tangga di masyarakat.

76

Dalam kegiatan Kursus Pra Nikah yang ada di BP4 untuk calon pengantin. BP4 berharap agar kegiatan yang dilakukan BP4 ini bisa mengurangi tingkat perceraian. Karena disinilah perannya BP4 dalam kegiatan Kursus Pra Nikah ini untuk memberikan pembekalan buat mereka kedua calon pengantin untuk berumah tangga. Mereka semua yang mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah diberikan pembekalan oleh konsultan perkawinan seputar masalah hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan seperti: 1. Tujuan perkawinan 2. Tugas, hak, dan kewajiban Suami Isteri 3. Kiat-kiat rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah 4. Kiat-kiat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga Dalam pembekalan yang telah diberikan oleh konsultan BP4 Kecamatan Parung ini dalam kegiatan Kursus Pra Nikah, diharapkan bisa menjadi manfaat untuk calon pengantin nantinya dalam berumah tangga. Dan peran BP4 Kecamatan Parung seperti itu setidaknya bisa mengurangi terjadinya perceraian. Dan karena Program Kursus Pra Nikah itu tidak hanya untuk calon pengantin, tapi juga untuk anak yang sudah masuk usia nikah. Diharapkan bagi anak yang sudah masuk usia nikah bisa mendapatkan ilmu dan wawasan lebih dini tentang pentingnya mempertahankan tali perkawinan. Menurut analisis dari penulis, BP4 Kecamatan Parung memiliki kelebihan, yakni pada peningkatan mutu konselornya sendiri dengan mengirimnya ke pelatihan

77

yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor 3 bulan sekali, diharapkan program ini bisa terus di lakukan dan perlu dorongan yang lebih lagi oleh pemerintah daerah setempat. Karena dengan meningkatnya kualitas konselor, makan semakin meningkat pula metode-metode dan kualitas materi yang diberikan kepada para calon pengantin. Selain kelebihan tersebut, penulis juga melihat kekurangan yang dimiliki oleh BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Yakni masalah jumlah konselor nya yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan mengadakan program Kursus Pra Nikah dalam jumlah yang besar. Saran dari penulis untuk masalah ini adalah dengan merekrut tenaga konselor baru dan mengirim setiap 3 bulan sekali ke pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, sehingga semakin banyak jumlah konselor yang berkualitas di BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Tidak hanya kekurangan dari sisi sumber daya manusianya, BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor juga memiliki kekurangan pada fasilitasnya, yakni tidak memiliki tempat khusus untuk kegiatan Kursus Pra Nikah, sehingga program ini terganggu dan tidak berjalan dengan baik karena tempat yang seharusnya ada khusus untuk kegiatan Kursus Pra Nikah ini oleh BP4 Kecamatan Parung tidak menyediakan tempat tersebut dikarenakan gedung dan lahan yang terbatas. Menurut penulis jalan keluar dari masalah ini adalah dengan memanfaatkan Masjid Jami’ Roudhotush Shalihin yang berada tepat didepan BP4 Kecamatan Parung tersebut sebagai tempat diadakannya kegiatan Kursus Pra Nikah, karena untuk kegiatan semacam itu tidak

78

harus

memaksakan

diri

menggunakan

ruangan

pribadi,

kalaupun

tidak

memungkinkan menggunakan ruangan pribadi karena faktor gedung dan lahan yang terbatas bisa memanfaatkan masjid yang dekat dengan BP4 itu sendiri sebagai tempat diadakannya kegiatan Kursus Pra Nikah itu sendiri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari analisa yang telah dijelaskan penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Program Kursus Pra Nikah di BP4 Kecamatan Parung masih kurang efektif dari jumlah keseluruhan peristiwa nikah, hanya 40% yang mengikuti program Kursus Pra Nikah ini. Kesadaran masyarakat atas program Kursus Pra Nikah ini sangatlah kurang, mereka menganggap prosedur semacam ini hanya akan mengulur waktu pelaksanakan akad nikah, terlalu bertele-tele, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti program Kursus Pra Nikah tersebut dengan berbagai alasan. 2. Faktor-faktor yang memepangaruhi pelaksanaan program Kursus Pra Nikah adalah masalah pendanaan. Karena faktor dana yang minim membuat program Kursus Pra Nikah ini diadakan seperlunya sesuai aturan yang ada di BP4 itu sendiri, sehingga minat masyarakat untuk mengikuti program Kursus Pra Nikah ini sangatlah kurang. Padahal salah satu meningkatkan mutu perkawinan adalah dengan mengikuti program Kursus Pra Nikah.

79

80

3. Upaya-upaya BP4 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah: a. Kualitas 1. Meningkatkan kualitas narasumber atau konsultan perkawinan didalam Kursus Pra Nikah tersebut, sehingga dengan semakin baik kualitas narasumber atau konsultan, maka akan semakin baik pula kualitas Kursus Pra Nikah itu sendiri. 2. Mempertajam

materi-materi

yang

diberikan

kepada

calon

pengantin, yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kondisi sekarang ini. 3. Pembinaan petugas-petugas BP4 dalam 3 bulan sekali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. b. Kuantitas 1. Meningkatkan jumlah peserta kursus dengan berbagai cara, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti program Kursus Pra Nikah tersebut. 2. Memberikan reward atau penghargaan bagi yang mengikuti program Kursus Pra Nikah.

81

B. Saran-Saran Setelah penulis melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung dan telah melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Maka berikut ini adalah saran-saran dari penulis untuk kemajuan dan perkembangan BP4 Kecamatan Parung itu sendiri: 1. Sosialisasi BP4 baik secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui media cetak dan elektronik tentang program Kursus Pra Nikah di masyarakat perlu di tingkatkan lagi. Sehingga masyarakat bisa lebih tahu dan memahami apa tujuan dari program Kursus Pra Nikah itu sendiri. 2. Perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam masalah bimbingan, dengan menambahkan waktu bimbingan dan penambahan materi, seperti waris dan hadhanah, sehingga masyarakat dapat terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan oleh BP4 Kecamatan parung tersebut. 3. Perlu adanya sanksi dengan ditundanya akad nikah atau bahkan di batalkannya akad nikah apabila masyarakat tidak mau mengikuti program Kursus Pra Nikah. Sehingga Kursus Pra Nikah tidak dipandang sebelah mata lagi oleh masyarakat. 4. Untuk masyarakat sendiri harus bisa menyempatkan waktu untuk dapat mengikuti program Kursus Pra Nikah. Dan kepada calon pengantin serta orang yang sudah masuk usia nikah bisa menerapkan ilmu yang didapat dari program Kursus Pra Nikah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim. Ali, Zainuddin,Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Al-Thahir Al-Hadad, Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Cet. Ke-4. Amin Suma, Muhammad,Hukum keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004. Arsip KUA Kecamatan Parung Tahun 2012. Ash-Shabbagh, Mahmud, Keluarga bahagia Dalam islam “Edisi Indonesia”, Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993, Cet. Ke-5. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus, 2004. BP4 Pusat, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga, Jakarta : BP4 Pusat, 1997. _________, Kiprah BP4 Dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan dan Keluarga : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga, Jakarta : BP4 Pusat, 1992. _________, Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga, Jakarta : BP4 Pusat, 1997. Departemen Agama R.I, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah Tahun 2001 Tentang Pedoman Konselor Keluarga Sakinah. Departemen Agama RI, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, hasil Musyawarah Nasional BP4 XII dan Pengukuhan Keluarga Sakinah, Jakarta : Departemen Agama, 2001.

82

83

Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989. Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqih Munakahat, Bogor: Kencana, 2003, Cet. Ke-1 Haikal, Abduttawab,Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993. Hasan, Zamhari, Problematika BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga, Jakarta : BP4 Pusat, 1997, edisi Juni, No. 301. Hasanuddin, Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur’an “Nikah, Talak, Cerai, Rujuk”, Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011. Keputusan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Nomor DJ.II/OT.01.3/3383/2011, Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kuzari, Achmad,Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995. Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. MUNAS BP4 Ke XIV/2009, Jakarta 1-3 Juni 2009. Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004. ________, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke- 3. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah. Qadir Djaelani, Abdul, Keluarga Sakinah, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

84

Ramulyo, Idris,Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Ind.Hill-Co, 1990, Cet. Ke- 2. Rofik, A, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000. SabarGuna, Boy S, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, Jakarta: UI-Press, 2008. Soekanto, Soerjono,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004. Sudirman Abbas, Ahmad, Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab,Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006. Sukandarrumidi, Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004. Sumarta, Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasihat : Majalah Penasihat dan Keluarga, Jakarta: BP4 Pusat, 1995. Sutarmadi, A, Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga,Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Syarifuddin, Amir,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-2. Syehk Al-Islam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya ibn Sarf Nawawiyah, Riyadhu Sholihin Min Kalami Sayyidi Al-Mursalin,Syria-Indonesia: Maktaba Salim ibn Sa’ad ibn Sya’ban Wa’khihi Ahmad. Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, 40 Kiat Islami Membina Rumah Tangga Ideal “Edisi Indonesia”, Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 1994, Cet. Ke-1. Walgito, Bimo, Bimbingan & Konseling Perkawinan, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, Cet. Ke-2. Wangsa Saputra, Dzajuli, et. al, Peran BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan dan Keluarga : Majalah Penasihat Perkawinan Keluarga, Jakarta: BP4 Pusat, 1998.

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

HASIL WAWANCARA

Nama

: H. Enjat Munjiat, S.Ag., M.H

Jabatan

: Kepala KUA dan BP4 Kecamatan Parung

Tempat

: KUA Kecamatan Parung

Waktu

: 20 Desember 2013

…………………………………………………………………………………………. 1. Apa sebenarnya tujuan dari pelaksanaan program Kursus Pra Nikah ini? Memberikan bekal dan pengalaman kepada calon pengantin dalam berumah tangga, mengenai hal hukum agama, munakahat, hak dan kewajiban suami istri serta kesehatan bereproduksi, dalam hal ini menjaga kesehatan dalam menjalankan sebuah rumah tangga. 2. Apakah calon pengantin harus mengikuti program Kursus Pra Nikah ini? Memang harus, karena dengan adanya dan mengikuti Kursus Pra Nikah, mereka para calon pengantin bisa lebih memahami tentang kehidupan berumah tangga. 3. Bagaimana proses atau prosedur pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ini? Di upayakan dalam tenggang 10 hari pra nikah, calon pengantin diharuskan mengikuti Kursus Pra Nikah ini, dan para pasangan wajib hadir. Pemberian bimbingan diberikan secara kelompok klasikal, yaitu pemberian materi diberikan disuatu ruangan khusus di KUA Kecamatan Parung. Dan pemberian materi

96

dilaksanakan tidak setiap hari, tapi hanya untuk hari kerja, untuk harinya sendiri tergantung dari calon pengantin itu sendiri. Adapun materi-materi yang diberikan adalah: a. Peraturan Parundang-Undangan, meliputi UU No. 1 Tahun 1974, dan PP No. 9 Tahun 1975. b. Pengetahuan tentang rumah tangga, meliputi pengertian rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, kewajiban orang tua terhadap anak dan lain sebagainya. c. Munakahat, meliputi pengertian perkawinan, dasar perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan serta larangan perkawinan. d. Kesehatan, meliputi perilaku hidup sehat, kebersihan rumah tangga dan lingkungan, kegiatan olag raga dalam rumah tangga, serta pola gizi atau pola makan didalam rumah tangga. 4. Sejauh mana tingkat efektivitas dari program Kursus Pra Nikah di BP4 Kecamatan Parung ini? Dalam satu tahun hanya 40% yang mengikuti program Kursus Pra Nikah ini, jadi hampir setengahnya dari 100% peristiwa nikah di KUA Kecamatan Parung ini yang tidak mengikuti program Kursus Pra Nikah. Jadi menurut saya kurang begitu efektif. Yang mengakibatkan kurang efektifnya Kursus Pra Nikah ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang pentingnya mengikuti program Kursus Pra Nikah.

97

5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam program Kursus Pra Nikah di BP4 Kecamatan parung ini? Faktor hambatannya ialah masalah klasik yaitu dana atau uang, serta SDM (Sumber Daya Manusianya) nya terkadang kami merasa kekurangan, serta dari masyarakat itu sendiri yang masih memandang sebelah mata program Kursus Pra Nikah ini. 6. Selain faktor penghambat, adakah faktor pendukung dalam program Kursus Pra Nikah ini? Untuk faktor pendukung sendiri, salah satunya kami telah mempersiapkan ruangan yang khusus dan cukup nyaman untuk para peserta Kursus Pra Nikah ini. Dan materi-materi yang kami berikan tidak akan membuat mereka jenuh. 7. Bagaimana kesadaran masyarakat disini mengenai program Kursus Pra Nikah? Untuk kesadaran mengenai Kursus Pra Nikah ini, saya rasa masih kurang. Karena dalam satu tahun peristiwa nikah, hanya 40% yang mau mengikuti program Kursus Pra Nikah ini. 8. Bagaimana respon calon pengantin yang mengikuti program Kursus Pra Nikah ini? Untuk mereka yang mengikuti program Kursus Pra Nikah ini, respon mereka cukup baik. Mendengarkan semua pengarahan dari kami dengan baik, dan bisa mengikuti prosedur dalam Kursus Pra Nikah yang kami adakan ini dengan positif. Dan mudahmudahan apa yang kami berikan, bisa diterapkan didalam rumah tangganya nanti sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berkeluarga.

98

9. Lalu apa usaha atau tindakan dari KUA sendiri bagi calon pengantin yang tidak mau mengikuti program Kursus Pra Nikah ini? Kami dari pihak KUA sendiri tidak bisa berbuat banyak. Karena tidak ada peraturan yang tegas bagi siapa saja calon pengantin yang tidak mengikuti program Kursus Pra Nikah ini. Saya pribadi sebagai kepala KUA dan BP4 Kecamatan Parung sih berharap ada peraturan yang tegas tentang hal ini. Paling tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikuti program Kursus Pra Nikah ini, agar setiap calon pengantin bisa mengikuti program Kursus Pra Nikah yang kami sediakan ini. 10. Biasanya alasan apa saja yang dipakai para calon pengantin ini untuk tidak mengikuti program Kursus Pra Nikah? Alasan nya bermacam-macam, ada yang tidak mau ikut hanya karena merasa program ini tidak penting, padahal dia sedang tidak ada kerjaan atau tidak sibuk. Tapi alasan yang paling banyak dipakai oleh para calon pengantin ini adalah tidak bisa mendapat ijin dari kantor atau tempat kerjanya, sedangkan kita mengadakan Kursus Pra Nikah ini dihari kerja. Ya begitu lah, apa boleh buat. 11. Selain bimbingan kepada calon pengantin, apakah ada bimbingan untuk orang yang sudah masuk usia nikah? Ada, semacam penyuluhan kepada para siswa siswi sekolah menengah atas (SMA). Namun untuk hal yang satu ini sangat kurang efektif dalam pelaksanaanya, dikarenakan keterbatasan yang kami miliki dari Sumber Daya Manusia maupun pendanaan. Jadi program tersebut untuk sementara ini tidak berjalan, tapi untuk

99

kedepannya kami berharap program tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kami. 12. Seberapa pentingnya penyuluhan kepada orang yang sudah masuk usia nikah? Sangat penting, karena kita berharap dengan menanamkan sejak dini tentang keluarga sakinah ini, diharapkan mereka bisa lebih mengerti dan memehai lebih mendalam tentang kehidupan rumah tangga. Diharapkan pula percereian akan menurun dikemudian hari karena kita telah menanamkan pemahaman cara berumah tangga yang baik. 13. Apakah sudah ada program Bimbingan Nikah ini kepada orang usia nikah? Untuk program sendiri sudah ada tapi tidak maksimal dalam pelaksanaannya, contohnya tentang seminar penyuluhan tentang keluarga sakinah di sekolah menengah atas (SMA). Tapi sampai sekarang sudah tidak berjalan lagi. Ya seperti yang sudah kami jelaskan diatas, program tersebut tidak berjalan di karenakan masalah yang ada di tubuh kami sendiri yaitu masalah Sumber Daya Manusia (Konselor) dan masalah yang lebih vital yaitu masalah pendanaan. Jadi untuk saat ini program tersebut tidak maksimal. 14. Faktor apa saja yang menghambat program tersebut? Faktornya adalah masalah klasik yaitu dana, kita tidak akan bisa melaksanakan suatu kegiatan tana adanya dana. Itulah yang terjadi sekarang di BP4 kami. Dan juga mengenai SDM, sumber daya manusia kami masih kurang dalam melaksanakan program tersebut. Sehingga program tersebut belum berjalan lagi sampai sekarang.

100

15. Kemudian bagaimana upaya BP4 di KUA Kecamatan Parung ini dalam mengurangi terjadinya perceraian? Upaya BP4 Kecamatan Parung dalam mengurangi terjadinya perceraian adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah itu sendiri. Karena menurut saya Kursus Pra Nikah ini adalah bekal awal dalam menjalani biduk rumah tangga.

Kepala KUA Kecamatan parung

H. Enjat Munjiat, S.Ag., M.H NIP: 197007172002121003