PERAN ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KOMPREHENSIF MENUJU ZERO WASTE (Studi Kasus di Kecamatan Lamongan)

J ur na l Tek n ikA Vo l 7 N o 2 S ep tem b er 2 01 5

ISSN No. 2085 - 0859

PERAN ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KOMPREHENSIF MENUJU ZERO WASTE (Studi Kasus di Kecamatan Lamongan) Nur Azizah Affandy1 1

Dosen dpk, Jurusan Teknik Sipil, Universitas islam lamongan, Telp. 08113407073, email: [email protected]

ABSTRAK Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lamongan dalam mengatasi persoalan sampah adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan reduksi sampah di sumbernya (rumah tangga). Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah Kota Lamongan membentuk pilot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Program LGC I-V. Aspek kelembagaan merupakan lima aspek penting dalam system proses pengelolaan sampah. Sehingga kajian tentang peran aspek kelembagaan sangat penting dilakukan karena berperan sebagai operator dan regulator. Penelitian tentang Peran Aspek Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Zero Waste (Studi Kasus Di KecamatanKota Lamongan) menurut tingkat eksplanasi dan jenis data serta analisisnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil ekplorasi aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Lamongan. Pembentukan KLH di RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo dan Beringin Jaya RT 03 RW V Kelurahan Tumenggungan tidak terlepas dari peran dan koordinasi yang terbentuk di antara forum warga, terutama yang berbasis administratif, seperti RW, RT dan PKK. Oranganisasi KLH ini merupakan tempat masyarakat RT 04 RW 01 Kelurahan Sukomulyo menjalankan koordinasi operasional kegiatan pengelolaan sampah, proses pengkaderan terkait dengan pembinaan kemampuan teknis, pembinaan dan mobilisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta menjadi tempat untuk menetapkan mekanisme kerja dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan konsep 3R. Kata Kunci : Kelembagaan, pengelolaan sampah, komprehensif, zerowaste PENDAHULUAN Secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Lamongan masih mengikuti paradigma lama, dimana sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Tambak Rigadung. Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujungpipa (end-pipe of solution) ke pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir) (Syafrudin, 2004:1 dalam Faizah 2008). Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lamongan dalam mengatasi persoalan sampah adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan reduksi sampah di sumbernya (rumah tangga). Dalam rangka

745 | P a g e

mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah Kota Lamongan membentuk pilot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Program LGC I-V. Aspek kelembagaan merupakan lima aspek penting dalam system proses pengelolaan sampah. Sehingga kajian tentang peran aspek kelembagaan sangat penting dilakukan karena berperan sebagai operator dan regulator. Menurut Joy Irman (www.Nawasis.com), Ada beberapa permasalahan aspek kelembagaan dalam proses pengelolaan sampah. Sebagian Besar Institusi Pengelola Adalah Berbentuk Dinas, Suku Dinas, Seksi, Sub Seksi Dimana Belum Ada Pemisahan Antara Operator Dan Regulator. Struktur organisasi yang ada belum ditunjang dengan kapasitas (jumlah dan kualitas SDM) yang memadai sesuai dengan kewenangannya. Tata laksana kerja belum jelas antara bagian administrasi dan pelaksana teknis lapangan, termasuk kewenangan penarikan retribusi serta pengalokasian anggaran untuk pendanaan

ISSN No. 2085 - 0859


investasi; dan Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait yang ada di lapangan. Sehingga kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah secara komprehensif menuju Zero Waste yang timbul dari sampah rumah tangga di kecamatan Kota Lamongan. Rumusan Masalah Dengan melihat latar belakang di atas, timbul pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut : 1. Bagaimana peran Aspek Kelembagaan dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Lamongan ? TINJAUAN PUSTAKA Sistem Pengelolaan Sampah Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional , aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek bembiayaan, aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek tersebut di atas ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.

Aspek Kelembagaan Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29 dalam Faizah 2008). Jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, system pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1.000 penduduk (SNI 19-2454-2002). Bentuk kelembagaan yang dianjurkan untuk berbagai kategori kota di Indonesia disajikan dalam tabel 1. sebagai berikut : Tabel 1.Bentuk Kelembaggaan Pengelolaan Persampahan Bentuk Jumlah No Kategori Kelembaga Penduduk . Kota an (jiwa) 1.

2. 3.

4.

Kota Raya

>1.000.000

(metropolitan) 500.000Kota Besar 1.000.000 Kota 250.000Sedang 500.000 Kota 100.000Sedang II 250.000

Kota Kecil

20.000-100.000

Perusahaa n Daerah, Dinas tersendiri Dinas tersendiri Dinas / Suku Dinas, UPTD/ PU, Seksi/ PU UPTD/ PU, Seksi/ PU

Sumber : SNI T-13-1990

Gambar 1. Skema Manajemen Pengelolaan Sampah (Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (SNI 19-2454-2002)

746 | P a g e

Paradigma Baru Pengelolaan Sampah M Gempur Adnan, Deputi II Bidang Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup, mengatakan sebagai pengganti system penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir yang banyak diprotes masyarakat, pemerintah kini mendorong penerapan pengelolaan sampah dengan sistem


3R (reuse, reduce, dan recycle) pada skala kota. Program pengelolaan sampah terpadu dengan prinsip pengunaan kembali, daur ulang dan pengurangan (reuse, recycle, reduce/3R) ini bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan menuju zero waste, proses pemilahan dan pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen sampah. Sampah dipisah antara sampah oranganik dan sampah anoranganik, dan ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah oranganik untuk diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anoranganik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Proses selanjutnya baik pengumpulan, pemindahan maupun pengangkutan sampah yang telah terpilah diusahakan jangan tercampur kembali. Upaya ini untuk meningkatkan efisiensi pengolahan sampah. Diagram pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar2. Diagram Pengelolaan Sampah (SNI 19-2454-2002) METODOLOGI PENELITIAN Penelitian tentang Peran Aspek Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Zero Waste (Studi Kasus Di KecamatanKota Lamongan) menurut metodenya termasuk penelitian evaluasi (Sugiyono, 1999:6 dalam Ni Komang 2008). Menurut Sugiyono, 1999:9, penelitian evaluasi bermaksud

747 | P a g e

ISSN No. 2085 - 0859

membandingkan suatu kejadian atau kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena. Penelitian tentang Peran Aspek Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Zero Waste (Studi Kasus Di KecamatanKota Lamongan) menurut tingkat eksplanasi dan jenis data serta analisisnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil ekplorasi aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Lamongan. Dalam penelitian ini kami mengambil 2 lokasi di kecamatan Lamongan yaitu di RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo dan Beringin Jaya RT 03 RW V Kelurahan Tumenggungan PEMBAHASAN Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Untuk mengimplementasikan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, sudah ada aturan yang dapat dipakai sebagai rujukan, yaitu Revisi SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Perubahan mendasar dari revisi ini adalah pada penerapan 3R mulai dari kegiatan di sumber timbulan sampah sampai dengan TPS. Kelembagaan Dan Organisasi Kelembagaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah kelembagaan yang sesuai dengan amanat - PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, - PP 41/2007 tentang Pemerintahan Daerah, - PP 23/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, - Permendagri 61/2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Menurut Revisi SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, penanggung jawab pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh: Swasta /developer dan atau Organisasi kemasyarakatan. Sedangkan tanggung jawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah : - Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh


lembaga yang dibentuk / ditunjuk oleh organisasi masyarakat permukiman setempat. - Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk atau dibentuk oleh Pemerintah Kota. - Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis evaluasi kinerja pengelolaan sampah - Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi Menyusun mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta - Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelola persampahan - Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah. Aspek Kelembagaan diLokasi Penelitian Pada tiap-tiap RT/RW biasanya dibentuk oranganisasi informal yang bertanggung jawab mengurusi masalah lingkungan hidup. Kelompok ini biasanya disebut sebagai Kader Lingkungan Hidup (KLH). Salah satu contoh adalah Kader Lingkungan Hidup di wilayah Rangge RT 04 RW 01 Kelurahan Sukomulyo. Fungsi dari oranganisasi ini adalah menjalankan pengelolaan sampah di wilayah Lingkungan (KLH) RT 04 RW 01 Rangge, Kelurahan Sukomulyo. Oranganisasi ini memiliki sejumlah kader yang bertugas memberikan penyuluhan, pendampingan, maupun pengawasan dalam menerapkan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Struktur Oranganisasi A. RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo Pembentukan KLH di RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo tidak terlepas dari peran dan koordinasi yang terbentuk di antara forum warga, terutama yang berbasis administratif, seperti RW, RT dan PKK. Oranganisasi KLH ini merupakan tempat masyarakat RT 04 RW 01 Kelurahan Sukomulyo menjalankan koordinasi operasional kegiatan pengelolaan sampah, proses pengkaderan terkait dengan pembinaan kemampuan teknis, pembinaan dan mobilisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta menjadi tempat untuk menetapkan mekanisme kerja dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan konsep

748 | P a g e

ISSN No. 2085 - 0859

3R. Sebagian besar besar pengurusnya adalah mereka yang juga menjabat sebagai pengurus RT dan PKK. Tatanan kerja kelembagaan dari KLH ini tercermin dari struktur oranganisasi yang dimilikinya (Gambar 5.3). Oranganisasi dalam bentuk KLH menggambarkan bahwa komunitas ini berusaha untuk menjalankan tindakan bersama-sama secara tersistemasi dan teroranganisir. Dengan oranganisasi diharapkan pengelolaan sampah yang berlangsung dapat terselenggara dengan teratur. Oranganisasi ini secara kelembagaan akan lebih menjamin pengelolaan yang tertib, teratur dan terukur. Melalui KLH dan kegiatan pemilahan sampah, masyarakat Kelurahan Sukomulyo dapat memberikan sejumlah kontribusi, baik bagi lingkungannya sendiri maupun pengelolaan sampah perkotaan secara umum. Hasil wawancara dan dokumentasi dari para pengurus, diketahui bahwa tugas dan peran Kader Lingkungan di RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo, di antaranya adalah: 1. Mengawasi kebersihan dan penghijauan sepanjang wilayah kampung 2. Menegur, memberikan penjelasan dan membina warga akan pentingnya kebersihan, kesehatan dan pengelolaan sampah. 3. Mengontrol sampah basah, sampah kering, sampah B-3 dan komposter aerob 4. Menciptakan lingkungan yang bersih (bersih-sehat-indah-hijau)

Gambar 3. Struktur oranganisasi KLH RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo Sumber: Nur Azizah, 2012


B. Beringin Jaya RT 03 RW V Kelurahan Tumenggungan

Gambar 4. Struktur oranganisasi KLH RT 03 RW V Beringin Jaya Kelurahan Tumenggungan Program Kerja Sedangkan program kerja Kelompok Lingkungan Hidup (KLH) RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo secara umum adalah sebagai berikut: 1. Bidang Penghijauan: Konsisten merawat, menjaga dan menambah: a. Tanaman hias b. Tanaman toga c. Tanaman sayuran d. Peneduh dan produktif e. Memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan kebun f. Mengoptimalkan tabulapot dimasing-masing rumah tangga 2. Kebersihan a. Mengadakan kerja bakti 1 minggu sekali (minggu bersih)

ISSN No. 2085 - 0859

b. Pengerukan saluran air (drainase) 3 bulan sekali c. Pemilahan sampah : - Sampah basah - Sampah kering - Sampah residu d. Pengomposan - Keranjang sakti (takakura home methode) - Komposter aerob - Inovasi lainnya. 3. Kepengurusan - Kelompok kerja green and clean jilid 2 - Kader lingkungan - Pengurus bank sampah Secara umum, pengurus aktif melakukan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sebagai indikator, selama berlangsungnya program, proses pengelolaan sampah dapat dijalankan sesuai rencana. Dari sisi peningkatan jumlah peserta, diketahui terus meningkat. Dari 58 KK di RT 04 RW 01 semuanya mengikuti program pemilahan sampah berbasis rumah tangga. Sehingga secara umum, program pengelolaan sampah di RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo dapat dikatakan berhasil. Dengan kata lain program pengelolaan sampah bukan saja program pemerintah melainkan sebuah program yang juga ingin diimplementasikan oleh warga msyarakat. Hal ini tentu saja menunjang serta mendorong warga untuk lebih berkomitmen dan konsisten terhadap keputusan yang telah mereka buat dan tetapkan bersama dengan para pengurus masyarakat di lingkungannya.

Tabel 2. Evaluasi Aspek Kelembagaan dan Organisasi No Aspek Kelembagaan Temuan di Lapangan 1 Penanggung jawab pengelolaan 1.Penanggung jawab pengelolaan sampah persampahan dilaksanakan oleh: rumah tangga dilaksanakan oleh swasta organisasi kemasyarakatan yang bernama /developer dan atau Organisasi Kelompok Lingkungan Hidup kemasyarakatan 2

Tanggung jawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah : 1. Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat setempat. 2. Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembagayang dibentuk oleh

749 | P a g e

2.Kader Lingkungan dan anggotanya bertanggung jawab mengelola sampah rumah tangga dari sumber sampah sampai dengan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) 2.Pengelolaan sampah dari TPSS sampai dengan TPSA menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Lamongan. Dibawah PU Cipta Karya. 3.Evaluasi dilakukan baru sebatas ketika


ISSN No. 2085 - 0859

Pemerintah Kota Lamongan. timbul masalah dalam melaksanakan 3. Mengevaluasi kinerja pengelolaan program. Dan pengurus juga membuat sampah . laporan kegiatan ke pemerintah. 4.Pengurus membuat proposal untuk mengajukan bantuan ke pemerintah, 4. Mencari bantuan teknik perkuatan sawasta dan LSM struktur organisasi

Sumber: Data penelitian, diolah, 2015 Sistem Rekruitmen Dan Penggantian Pengurus Rekruitmen dan pergantian pengurus dalam daur organisasi selalu akan terjadi untuk menjaga kesinambungan kegiatan organisasi. “....secara umum, tidak ada mekanisme khusus yang mengatur sistem rekruitmen dan pergantian Pengurus. Pengisian jabatan struktural dilakukan melalui proses musyawarah diantara pengurus organisasi masyarakat....setiap ketua RT otomatis menjadi pengurus Kader lingkungan kalau sudah tidak menjabat ketua RT lagi maka otomatis akan diganti oleh ketua RT yang baru. (Bpk. Arif Suparni, ketua RT 03RW V Beringin Jaya) Dalam prakteknya, dari hasil wawancara diketahui rekruitmen dan pergantian kader penggerak dilakukan oleh pihak RT dan bukan Ketua Kader Lingkungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan fungsi dan tugas kader penggerak yang memiliki area kerja yang terbagi menurut wilayah RT. Mekanisme ini telah menjadi kesepakatan yang telah dimengerti oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat. Setiap warga RT terbuka untuk mengajukan diri sebagai kader penggerak bagi RTnya. Pergantian pengurus dilakukan jika ada pihak yang tidak mampu untuk terlibat lebih jauh dalam pengurusan atau mengajukan permohonan pengunduran diri. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Pembentukan KLH di RT 04 RW 01 Rangge Kelurahan Sukomulyo dan Beringin Jaya RT 03 RW V Kelurahan Tumenggungan tidak terlepas dari peran dan koordinasi yang terbentuk di antara forum warga, terutama yang berbasis administratif, seperti RW, RT dan PKK. 2. Oranganisasi KLH ini merupakan tempat masyarakat RT 04 RW 01 Kelurahan Sukomulyo menjalankan koordinasi operasional kegiatan pengelolaan sampah,

750 | P a g e

proses pengkaderan terkait dengan pembinaan kemampuan teknis, pembinaan dan mobilisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta menjadi tempat untuk menetapkan mekanisme kerja dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan konsep 3R.

DAFTAR PUSTAKA DPUCK Kabupaten Lamongan, 2012, DED TPA Tambakrigadung Kabupaten Lamongan, Lamongan Faizah,2008,Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta), Thesis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang Ni Komang Ayu Artiningsih,2008, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sampangan Dan Jomblang, Kota Semarang), Thesis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang Nur Azizah Affandy, 2013, Peranan Ibu-Ibu Dalam Pengelolaan Komprehensif Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Sukomulyo Kabupaten Lamongan (Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup), Lamongan, Proseeding SEMNAS IX, 2013, Halaman VII 108 http://www.slideshare.net/metrosanita/aspekkelembagaan-pembiayaan-peraturan-dan-peranmasyarakat-dalam-pengelolaan-sampah


751 | P a g e

ISSN No. 2085 - 0859

PERAN ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KOMPREHENSIF MENUJU ZERO WASTE (Studi Kasus di Kecamatan Lamongan)

Recommend Documents