2016/08/22 17:00 WIB - Kategori : Warta Penyuluhan
PENYULUH PERIKANAN BANTU KABUPATEN BEKASI DAMPINGI KOPERASI NELAYAN MENYUSUN RENCANA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN 2016
BEKASI (22/8/2016) www.pusluh.kkp.go.id Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan mencapai tiga perempat dari total luas wilayah, mempunyai kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan 3 (tiga) misi utama, yakni: (1) kedaulatan (sovereignity), (2) keberlanjutan (sustainability ), dan (3) kesejahteraan (prosperity). Salah satu sub sektor yang mempunyai peran penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan adalah perikanan tangkap. Sub sektor ini sangat strategis sebagai penyedia bahan pangan bergizi, lapangan perkerjaan bagi masyarakat pesisir serta memberikan
kontribusi
dalam
menghasilkan
penerimaan
negara.
Untuk mewujudkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN- KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan
dan Perikanan Tahun 2015-2019, salah satu kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2016 adalah bantuan sarana penangkapan ikan. Bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1). Stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan; 2). Meningkatkan jumlah kapal perikanan
yang
berkualitas
dan
bersertifikat;
3).
Meningkatkan
produktivitas usaha penangkapan ikan; 4). Meningkatkan mutu hasil tangkapan; 5). Meningkatkan pendapatan nelayan. Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan kepada koperasi calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan Tahun 2016. Kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada koperasi calon penerima bantuan ini dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Perikanan Tangkap Kabupaten Bekasi dalam hal ini penulis. Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) disini berperan dalam membantu penyelesaian semua dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sarana penangkapan ikan Tahun 2016, peranan Penyuluh Perikanan juga sangat diperlukan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada KUB yang tergabung ke dalam Koperasi perikanan tangkap
yang
mengusulkan
bantuan
sarana
penangkapan
ikan.
Banyak terdapat kasus penyaluran bantuan diberbagai daerah sering mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan kemandirian masyarakat, hal ini karena dilakukan secara instan dan tidak ada pembinaan lebih lanjut terhadap pemanfaatan bantuan tersebut. Kegagalan demikian berarti juga penyia-nyiaan terhadap kesempatan dan sumberdaya program sehingga tujuan program bantuan tidak dapat dicapai dengan baik. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana bantuan sarana penangkapan ikan yang menjadi prortitas kegiatan Tahun 2016
dan Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat BPSDM KP sebagai pelaksana penyedia tenaga Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang melakukan pendampingan kepada Koperasi Perikanan Tangkap mulai dari pendampingan pembentukan koperasi (bagi koperasi yang baru), penyusunan dokumen Bansapras penangkapan ikan,bersama tim teknis Kabupaten melakukan identifikasi terhadap koperasi yang layak untuk mendapatkan bantuan, bersama tim teknis melakukan pengawasan penyaluran bantuan dan pembinaan pasca penerimaan bantuan tersebut. Dan tentunya ini harus berjalan secara sinergi, bantuan diberikan sesuai dan tepat sasaran dan pembinaan pasca penerimaan bantuan dapat terus dilakukan. Apabila bantuan diberikan tepat sasaran dan pasca penerimaan bantuan terus dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam hal teknis, sosial dan ekonomi, dipastikan dapat tercapai kemandirian masyarakat nelayan yang diinginkan. Kemandirian Masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. Untuk membangun perikanan dibutuhkan SDM yang berkualitas. Lebih dari itu, tersedianya SDM yang berkualitas merupakan modal utama bagi daerah untuk menjadi pelaku penggerak pembangunan di daerah. Karena itu untuk membangun perikanan, kita harus membangun sumber daya manusianya. Disinilah lagi-lagi peran penyuluh sangat diperlukan, memang kegiatan penyuluhan tidak dapat terlihat dampaknya secara instan, karena adanya proses adopsi inovasi dan proses tersebut tergantung kepada kemampuan intelegensi SDM yang mendapatkan penyuluhan. SDM yang perlu dibangun di antaranya adalah SDM masyarakat pesisir, agar kemampuan dan kompetensi kerja masyarakat pesisir dapat meningkat, karena merekalah yang langsung melaksanakan segala kegiatan usaha perikanan di lahan usahanya. Melalui penyuluhan
perikanan, masyarakat pesisir dibekali dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi baru di bidang perikanan dan kelautan, penanaman nilai-nilai atau prinsip bisnis, mengkreasi sumber daya manusia dengan konsep dasar filosofi rajin, kooperatif, inovatif, kreatif dan sebagainya. Yang lebih penting lagi adalah mengubah sikap dan perilaku masyarakat pesisir agar mereka tahu dan mau menerapkan informasi anjuran yang dibawa dan disampaikan oleh penyuluh perikanan. Tahun 2016 Kabupaten Bekasi mendapatkan 3 paket bantuan kapal dan 20 paket bantuan alat tangkap ikan. Koperasi yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan yaitu Koperasi Mitra Bungin yang membawahi 9 (Sembilan) KUB, yang beralamat di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong dengan Nomor Badan Hukum 223/BH/XIII.2/III/2016 Tanggal 20 Maret 2016, Nomor Induk Koperasi (NIK) 3216150004001. Bantuan yang diusulkan Koperasi Mitra Bungin adalah 2 unit Kapal 5 GT Bentuk U Multi Purpose (L = 11 M, B = 2,6 M, D = 0,95 M), 2 Unit Mesin Hyundai 40 HP Korea Selatan, dan 2 Paket Gill Net Permukaan PA Mono Multi 10 Ply (Milenium) Mesh Size 4 Inchi 500 Meter/ 22 Pis. Koperasi yang diusulkan selanjutnya adalah Koperasi Nelayan Mina Bahagia yang membawahi 5 (Lima) KUB yang beralamat di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muaragembong dengan Nomor Badan Hukum 40/BH/Perindagkop&PMD.518 Tanggal 04 April 2006, Nomor Induk Koperasi (NIK) 3216150010004. Bantuan yang diusulkan Koperasi Nelayan Mina Bahagia adalah 1 (Satu) Unit Kapal 10 GT Bentuk V Dengan Bagian Depan Lebih Tinggi Multi Purpose (L = 13 M, B = 2,8 M, D = 1,4 M), ABPI = Net/Line Hauler, 1 (Satu) Unit Mesin Perkins 86 HP Inggris, 1 (Satu) Paket Gill Net Pertengahan PA Multi d/12 Dilengkapi Dengan Sarana PUD d/18 Mesh Size 4 Inchi 2500 M/ 55 Pis, dan 17 (Tujuh Belas) Paket Gill Net Permukaan PA Mono 0,40 MM Mesh Size 4
Inch 1000 M, 28 Pis. Dengan disalurkannya Bantuan Sarana Penangkapan Ikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan yaitu tentang kekurangan permodalan untuk penggantian sarana penangkapan ikan. Dan dengan dilakukannya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang di rekrut oleh PUSLUHDAY BPSDMKP, masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan, dapat memanfaatkannya dengan maksimal, mempunyai tanggung jawab yang baik dalam mengelola bantuan agar tidak habis secara semusim, tetapi dapat benar-benar menjadikan nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut menjadi mandiri dan memajukan usaha koperasi perikanan tangkap, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dalam waktu jangka panjang, tidak sesaat ketika baru mendapatkan bantuannya saja.
